Jakarta (VLF) Bendum DPP Partai NasDem Ahmad Sahroni menilai penyelidikan yang dilakukan KPK terhadap Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo atau SYL terkait dugaan korupsi murni penegakan hukum. Dia tidak menganggap penyelidikan itu berkaitan dengan politik jelang Pemilu 2024.

“Murni penegakan hukum, walaupun banyak orang mengatakan ini terkait politik dan lain-lain,” kata Sahroni saat ditanya apakah penyelidikan dugaan korupsi terhadap SYL berkaitan dengan politik, Senin (19/6/2023).

Sahroni meminta SYL menghadiri panggilan KPK terkait dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Dia menegaskan semua orang sama di mata hukum.

“Yang pasti namanya panggilan penegakkan hukum siapapun wajib datang untuk diklarifikasi. Semua orang di mata hukum sama,” ucapnya.

Lebih lanjut, Wakil Ketua Komisi III DPR ini pun meyakini SYL akan menghadiri panggilan KPK. Namun, dia meminta agar semua pihak tetap mengedepankan asas praduga tidak bersalah terhadap SYL.

“Asas praduga tak bersalah itu juga adalah hak semua orang, saya rasa Pak SYL akan hadir memenuhi panggilan dari KPK, ikuti prosesnya dengan baik,” tuturnya.

Sebelumnya, Syahrul Yasin Limpo tidak memenuhi undangan atau panggilan permintaan keterangan dari KPK pada hari Jumat (16/6) karena mengikuti acara G20 di India. Syahrul Yasin Limpo juga meminta agar pemanggilannya dijadwalkan ulang pada 27 Juni, namun KPK meminta Mentan hadir pada 19 Juni.

“Kami menghadiri pertemuan para Menteri Pertanian G20 di India. Indonesia yang telah dipercaya sebagai Presidensi G20 Tahun 2022 tentu saja sepatutnya hadir dalam penutupan perhelatan Internasional tersebut,” ujar Syahrul Yasin Limpo. Dalam kegiatan tersebut, Indonesia sebagai Troika bersama India dan Brasil akan memberikan pernyataan sekaligus penyerahan estafet keketuaan pada Brasil yang akan menjadi Presidensi tahun 2024 nanti,” kata Syahrul.

Setelah menghadiri acara G20 di India, Syahrul Yasin Limpo juga akan mengunjungi Republik Rakyat China (RRC) dan Korea Selatan. Dia akan membahas soal kerja sama modernisasi pertanian.

“Jadi kami belum bisa memenuhi undangan KPK hari ini sama sekali bukan karena urusan pribadi, tetapi dalam rangka menjalankan tugas Negara. Namun kami pastikan tetap menghormati KPK dan mengajukan permintaan agar dapat diperiksa pada hari Selasa, 27 Juni 2023,” kata Syahrul.

(Sumber : https://news.detik.com/pemilu/d-6780234/sahroni-nilai-penyelidikan-dugaan-korupsi-syl-murni-penegakan-hukum.)

Jakarta (VLF) Ahli hukum pidana dari Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta Dr Mudzakkir menyebut eksaminasi merupakan langkah akademis yang dapat memperkaya sudut pandang kasus pidana. Selain itu, proses eksaminasi dapat dilakukan meski suatu putusan meski belum memiliki kekuatan hukum tetap.

“Kalau sudah memiliki kekuatan hukum tetap itu jauh lebih bagus. Tapi seandainya belum juga boleh saja,” kata Dr Mudzakkir kepada wartawan, Senin (19/6/2023).

Dalam konteks eksaminasi putusan Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi, perlu dijaga agar eksaminasi tersebut dilakukan secara adil, berdasarkan argumen yang kuat dan obyektif. Diskusi dan perdebatan terkait putusan hukum harus dilakukan dengan menghormati integritas dan independensi lembaga peradilan.

“Nah pertanyaannya, ini suatu intervensi atau tidak? Menurut saya itu tidak, karena prinsipnya melakukan eksaminasi adalah kinerja ilmiah yang bersifat objektif dengan instrumen-instrumen hukum, pengetahuan hukum dan khasanah filsafat hukum,” kata dia

Mudzakir menegaskan eksaminasi putusan bukan berarti meragukan atau mempertanyakan otoritas pengadilan. Para hakim merupakan pihak yang profesional dan bertugas memberikan keputusan berdasarkan hukum yang berlaku. Eksaminasi putusan bertujuan untuk menjaga akuntabilitas pengadilan dan memastikan bahwa proses hukum berjalan secara transparan.

“Proses hukumnya sudah tetap. Apalagi, proses hukumnya berbeda dengan hakim-hakim. Tentunya hakim yang yang mengadli perkara itu juga berbeda. Dan sifatnya objektif ya,” ucap ahli Pidana dan Viktimologi ini

Sementara itu, ahli hukum Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar mengatakan eksaminasi merupakan hal yang lumrah, dan bukan suatu intervensi yang bertujuan untuk mempengaruhi putusan hakim, melainkan sebagai mekanisme pengawasan yang diperlukan dalam sistem peradilan. Melalui proses ini, pihak yang merasa dirugikan atau tidak puas dengan putusan yang dikeluarkan dapat mengajukan argumen atau bukti baru yang dapat mengubah pandangan hakim dalam memutuskan suatu kasus.

“Karena dilakukan para akademisi maka eksaminasi tentu saja tidak dapat dimaknai sebagai sebuah intervensi,” ujar Abdul Fickar.

Pasalnya, para akademisi melakukan pengujian berdasarkan sejumlah alat, mulai dari teori hukum, peraturan-peraturan pidana, atau peraturan lain yang berkaitan dengan objek eksaminasi.

“Eksaminasi dilakukan dari disiplin ilmu seperti sosiologi, kriminologi, psikologi, atau ilmu lainnya yang relevan, tidak hanya ilmu hukum, sehingga melihat satu peristiwa bisa dari berbagai aspek atau kacamata atau sudut pandang,” ujar Abdul Fickar.

Menurut dia, tidak ada syarat atau ketentuan untuk melakukan eksaminasi. Semua masyarakat bisa melakukannya, asalkan dapat dipertanggungjawabkan pendapatnya. Sebagai kajian akademis, tentu saja berbeda dengan putusan pengadilan, sehingga hasilnya tidak mengikat. Namun tentu saja memperkaya perspektif hukum dan dapat menjadi acuan akademis.

“Dari akademisi, hanya murni sebagai bahan pengetahuan atau penelitian saja,” jelasnya.

Dari hasil eksaminasi yang dilakukan, melalui berbagai kajian literatur yang tersedia, akhirnya akan bisa dilihat, apakah sebuah keputusan seorang hakim itu, misal dipengaruhi oleh berbagai hal-hal lain selain hukum atau tidak. Kemudian, dapat diketahui, apakah ketika putusan yang dijatuhkan oleh hakim, apakah dalam keadaan tertekan atau tidak. Tekanan tersebut dapat bermacam-macam, seperti ancaman fisik, kekuasaan, hubungan personal, dan tekanan uang.

“Apakah putusan dijatuhkan hakimnya dalam keadaan tertekan atau tidak, meskipun prinsipnya hakim itu bebas,” jelas Abdul Fickar.

Dalam konteks kasus Ferdy Sambo, eksaminasi putusan tersebut seharusnya dilihat sebagai bagian yang penting dalam menegakkan keadilan. Dengan adanya mekanisme ini, putusan yang diambil oleh hakim dapat diuji ulang dan diperiksa secara objektif demi mencapai keadilan yang lebih baik.

“Oleh karena itu, publik diharapkan untuk tidak melihat eksaminasi putusan ini sebagai intervensi hukum yang tidak seharusnya terjadi, tetapi sebagai bagian dari sistem yang bertujuan untuk menjaga integritas dan kualitas putusan pengadilan,” pungkas Abdul Fickar.

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6780141/ahli-hukum-nilai-eksaminasi-putusan-perkaya-sudut-pandang-kasus-pidana.)

Jakarta (VLF) Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) tidak memenuhi panggilan dari KPK hari ini. Syahrul tengah menjalankan tugas negara di India menghadiri acara pertemuan Menteri Pertanian G20.

“Kami menghadiri pertemuan para Menteri Pertanian G20 di India. Indonesia yang telah dipercaya sebagai Presidensi G20 Tahun 2022 tentu saja sepatutnya hadir dalam penutupan perhelatan Internasional tersebut,” ujar Syahrul dalam keterangan tertulis, Jumat (16/6/2023) dilansir detikNews.

Syahrul meminta dilakukan penjadwalan ulang dan telah mengirimkan surat pada KPK pada Kamis (15/6) kemarin. Pada pokoknya isi surat tersebut menyampaikan sikap menghargai pelaksanaan tugas KPK yang sedang melakukan penyelidikan, menegaskan akan koperatif dan berkomitmen datang ke KPK.

Dalam kegiatan di India, Indonesia sebagai Troika bersama India dan Brasil akan memberikan pernyataan sekaligus penyerahan estafet keketuaan pada Brasil yang akan menjadi Presidensi tahun 2024 nanti.

Setelah itu, juga terdapat rencana kunjungan ke RRT dan Korea Selatan dalam rangka penguatan kerja sama modernisasi pertanian dan fasilitasi pasar ekspor pertanian.

“Jadi, Kami belum bisa memenuhi undangan KPK hari ini sama sekali bukan karena urusan pribadi, tetapi dalam rangka menjalankan tugas negara. Namun demikian, Kami pastikan tetap menghormati KPK dan mengajukan permintaan agar dapat diperiksa pada hari Selasa, 27 Juni 2023,” lanjutnya.

Menurut Syahrul, ia juga menyimak sejumlah pihak mengaitkan proses hukum ini dengan aspek politik. Namun ia berharap ke depannya hukum bisa ditegakkan dengan benar.

“Saya mengajak, mari kita hormati proses yang berjalan di KPK tersebut dan tidak mengambil kesimpulan yang mendahului proses hukum dan informasi resmi dari KPK,” pungkasnya.

Sebelumnya, KPK menyelidiki kasus dugaan korupsi di Kementan. KPK membantah pengusutan kasus tersebut bernuansa politis.

“Penyelidikan di Kementerian Pertanian ini sudah lama kami lakukan,” kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (15/6) dilansir detikNews.

Ali menyebutkan penyelidikan dugaan korupsi di Kementan dimulai sejak awal tahun ini. Namun Ali belum menjelaskan secara spesifik bentuk korupsi yang diduga terjadi di Kementan. Dia menyampaikan, yang jelas, ada laporan pidana korupsi yang masuk ke KPK.

(Sumber : https://www.detik.com/jateng/hukum-dan-kriminal/d-6776091/mentan-syl-tak-penuhi-panggilan-kpk-ada-tugas-negara-di-india.)

Jakarta (VLF) Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan Muhammad Yusrizki sebagai tersangka baru dalam pusaran kasus dugaan korupsi BTS 4G Kominfo. Siapa sebenarnya M Yusrizki ini?

Yusrizki adalah Direktur Utama (Dirut) PT Basis Utama Prima (BUP). Selain Dirut di perusahaan tersebut, Yusrizki juga anggota dari Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN).

Dilihat di profilnya, Jumat (16/6/2023), Yusrizki di KADIN menduduki jabatan Ketua Komite Tetap Energi Terbarukan KADIN sejak Oktober 2021. Selain itu, dia juga Ketua KADIN Net Zero Hub sejak Oktober 2021.

Selain di KADIN, dia juga sebagai Managin Director di Basis Investment Indonesia sejak Agustus 2017, kemudian Founder and President Director di PT Amandana Partners Indonesia sejak tahun 2006.

Dalam kasus dugaan korupsi BTS ini, Yusrizki diduga melakukan korupsi bersama-sama dengan tujuh tersangka lainnya yang sudah lebih dulu ditetapkan. Yusrizki disangkakan Pasal yang disangkakan Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 3 jo Pasal 18 UU Tipikor.

Tujuh tersangka yang dimaksud adalah Anang Achmad Latif selaku Direktur Utama Bakti Kementerian Komunikasi dan Informatika, Galubang Menak selaku Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia, Yohan Suryanto selaku Tenaga Ahli Human Development Universitas Indonesia Tahun 2020, Mukti Ali selaku Account Director of Integrated Account Department PT Huawei Tech Investment.

Irwan Hermawan selaku Komisaris PT Solitech Media Sinergy, Johnny G Plate selaku Menkominfo, dan WP selaku orang kepercayaan Tersangka Irwan Hermawan

“Setelah kita lakukan pemeriksaan secara intensif sehingga pada hari ini juga yang bersangkutan kita naikkan statusnya sebagai tersangka dan selanjutnya kita lakukan penahanan di Rutan Salemba cabang Kejagung untuk 20 hari ke depan,” kata Direktur Penyidikan pada Jampidsus, Kuntadi, dalam konferensi pers di Kejagung, Kamis (15/6/).

Kejagung memastikan penetapan tersangka ini sudah melalui standar. Dia mengatakan penyidik sudah menemukan alat bukti yang cukup, sehingga menetapkan Yusrizki sebagai tersangka.

“Diduga di dalam penyediaan perangkat ini terdapat indikasi tindak pidana yang dilakukan oleh yang bersangkutan bersama-sama dengan tersangka lain, yang telah kita tetapkan terlebih dahulu. Setelah kita lakukan pemeriksaan secara intensif, penyidik telah menemukan alat bukti yang cukup,” kata Kuntadi.

“Sehingga, pada hari ini juga yang bersangkutan kita naikkan statusnya sebagai tersangka dan selanjutnya kita lakukan penahanan di Rutan Salemba cabang Kejaksaan Agung untuk 20 hari ke depan,” sambungnya.

Kejagung Telusuri Kasus hingga Ujung

Kuntadi juga memastikan pihaknya akan mengusut kasus ini hingga tuntas. Dia mengatakan yang pasti pihaknya akan terus bekerja untuk menemukan alat bukti.

“Bahwa kami selalu menelusuri sampai ujung. Tapi kami bertindak berdasarkan ada tidaknya alat bukti. Kami tak mau berandai-andai, kalau tak ada alat bukti kami juga nggak bisa bertindak. Clear ya,” tegasnya.

Pada kesempatan yang sama, Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana menyebut kasus ini tentu akan terungkap seutuhnya di persidangan. Dia meminta semua pihak untuk tidak berasumsi.

“Kita proses sedang berjalan dan semua nanti akan terungkap di persidangan. Tidak akan bisa ditutup-tutupi, ketika perkara ini sudah dilimpahkan ke pengadilan dan sudah ada proses ke pengadilan. Jadi nggak usah berasumsi apapun. Kita bekerja berdasarkan alat bukti. Karena kita melakukan penegakan hukum tidak berdasarkan pesanan atau tekanan apapun terkait dengan isu yang beredar di luar, semua berdasarkan alat bukti yang terungkap dalam proses penyidikan,” kata Ketut.

Dalam penetapan tersangka ini, Yusrizki kapasitasnya sebagai Direktur Utama (Dirut) PT Basis Utama Prima (BUP).

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6775968/sosok-yusrizki-tersangka-baru-kasus-bts-yang-juga-ketua-komite-kadin.)

Jakarta (VLF) Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan sistem pemilu tetap pada proporsional terbuka atau coblos caleg. Putusan ini merupakan kabar gembira bagi sejumlah pihak termasuk partai-partai di parlemen. Apa kata mereka?

Sidang putusan gugatan pemilu itu digelar MK, Kamis (15/6/2023). Sidang dihadiri 8 hakim dan dipimpin Ketua MK Anwar Usman.

“Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya,” kata Ketua MK Anwar Usman dalam sidang yang terbuka untuk umum di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Kamis (15/6/2023).

Dalam putusan itu, hakim MK Arief Hidayat mengajukan dissenting opinion. Dalam putusan itu, Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan politik uang bisa saja terjadi dalam semua sistem pemilu. Baik lewat proporsional terbuka atau pun proporsional tertutup.

“Pilihan terhadap sistem pemilihan apapun, sama-sama berpotensi terjadinya praktik politik uang,” ujar hakim MK Saldi Isra.

Oleh sebab itu, MK memerintahkan 3 langkah dalam memerangi politik uang. Pertama parpol dan anggota DPRD memperbaiki dan komitmen tidak menggunakan politik uang. Kedua penegakan hukum harus dilaksanakan.

“Tanpa membeda-bedakan latar belakangnya,” ujar Saldi.

Ketiga masyarakat perlu diberikan kesadaran dan pendidikan politik tidak menerima politik uang. Hal itu tidak hanya kesadaran dan tanggung jawab pemerintah tapi juga kolektif parpol, civil society dan masyarakat. MK menyatakan tegas politik uang tidak dibenarkan sama sekali

“Politik uang lebih karena sifatnya yang struktural, bukan karena sistem pemilu yang digunakan. Tidak bisa dijadikan dasar karena sistem pemilihan tertentu,” beber Saldi Isra.

Suara partai-partai di parlemen

Partai-partai di parlemen gembira dengan putusan MK tersebut. Mereka menilai apa yang diputuskan MK sudah menjadi harapan rakyat. Simak rangkumannya.

Sekjen PAN Eddy Soeparno menilai putusan MK tersebut sejalan dengan prinsip demokrasi. Menurutnya, memilih langsung sudah menjadi hak masyarakat.

“Bagi PAN putusan ini sesuai dengan aspirasi masyarakat dan sejalan dengan konsep demokrasi yang kita bangun di Indonesia bahwa one man, one vote, one value. Dengan keputusan ini masyarakat bisa memilih langsung siapa yang dikehendakinya untuk duduk di lembaga legislatif,” kata Eddy dalam keterangannya.

Eddy pun mengajak semua pihak untuk melanjutkan tahapan-tahapan pemilu. Dia berharap pemilu berjalan dengan aman dan lancar.

“Mari kita lanjutkan tahapan Pemilu 2024 ini. Semoga berjalan lancar dan partai politik bisa menjalankan tugasnya untuk menghadirkan kandidat-kandidat terbaik, dan masyarakat bisa berdaulat secara penuh memilih siapa yang dikehendakinya untuk menjadi anggota legislatif,” tuturnya.

Senada dengan PAN, PKS menyebut putusan MK merupakan kemenangan bagi rakyat. PKS menilai MK telah menyelamatkan konstitusi.

“Keputusan MK ini adalah kemenangan untuk rakyat Indonesia. Sebagai benteng terakhir penjaga Konstitusi, MK telah mendengarkan aspirasi rakyat dan menyelamatkan demokrasi,” kata Juru Bicara PKS Pipin Sopian saat dihubungi.

Pipin mengatakan keputusan itu adalah kabar baik untuk rakyat Indonesia. Dia menyebut keputusan MK dapat membuat kekuatan PKS dapat bekerja optimal.

“PKS menerima keputusan ini dengan suka cita. Keputusan MK ini akan membuat tiga kekuatan PKS optimal bekerja, yaitu, soliditas struktur, militansi kader, dan totalitas caleg,” tuturnya.

Begitu juga PPP yang mengaku bersyukur atas putusan MK tersebut. Putusan MK ini sesuai dengan harapan publik.

“Alhamdulillah, bersyukur. Ini sudah sesuai dengan harapan masyarakat dan kedaulatan rakyat makin kuat,” kata Sekjen PPP Arwani Thomafi kepada wartawan.

Ketua DPP PPP Achmad Baidowi (Awiek) menambahkan putusan MK itu menutup spekulasi yang ada terkait sistem pemilu. Dia berharap penyelenggaraan pemilu bisa fokus.

“PPP menghormati putusan MK yang konsisten dalam penerapan sistem terbuka yang sudah diterapkan sejak pemilu 2009. Maka kini tak ada lagi spekulasi terkait sistem pemilu. Sehingga penyelenggara pemilu bisa lebih fokus tanpa terbayang-bayangi oleh perubahan sistem,” ujarnya.

Sementara Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto menilai putusan itu sudah tepat. Penolakan ini berarti bahwa sesuai UU Pemilu 2017, maka sistem pemilu proporsional terbuka, tetap akan berlaku pada Pemilu 2024 mendatang.

“Ini sebuah keputusan yang tepat dan juga keputusan yang memperhatikan aspirasi masyarakat,” kata Airlangga dalam keterangannya.

Airlangga juga meminta kepada semua pihak untuk tetap menghormati keputusan MK tersebut, serta melaksanakan dengan sebaik-baiknya.

“Mari kita semua menghormati bersama keputusan ini untuk mendorong pemilu yang tertib, aman dan adil,” ucapnya.

Waketum Gerindra Habiburokhman menyebut keputusan itu bukan hanya menolak sistem coblos gambar partai. Tetapi juga memperkuat sistem proporsional terbuka atau coblos caleg.

“Justru kalau melihat pertimbangan-pertimbangannya bukan hanya menolak permohonan pemohon tetapi justru memperkuat sistem pemilu proporsional terbuka ini,” kata Habiburokhman saat dihubungi.

Habiburokhman mengatakan hakim juga menilai sistem pemilu tak perlu terlalu sering berubah dan mendadak. Dia juga menyebut MK menyatakan tidak ada relevansi antara politik uang dengan sistem pemilu.

“Misalnya tadi dalam pertimbangan disebut bahwa sistem pemilu tidak perlu terlalu sering berubah dan kalau mau berubah pun jangan terlalu mendadak. Lalu juga ada catatan tidak ada relevansi antara politik uang dengan pilihan sistem pemilu, tidak ada relevannya antara ancaman NKRI dengan sistem proporsional terbuka,” katanya.

Di satu sisi, NasDem sudah meyakini keputusan ini sejak awal. Dia yakin sistem pemilu tidak akan berubah seiring tahapan pemilu 2024 yang mulai berjalan.

“Sejak awal kan kita sudah yakini ketika tahapan pemilu sudah berjalan, itu sangat tidak mungkinlah kemudian ada perubahan di tengah jalan kan,” kata Waketum NasDem Ahmad Ali.

Kemudian Ketum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menilai dengan adanya keputusan ini kewaspadaan pemilu telah selesai. Dia bersyukur dengan keputusan MK ini.

“Hari ini DPP PKB bersyukur menyambut baik dan berterima kasih atas keputusan Mahkamah Konstitusi yang menolak secara lengkap seluruh gugatan dari pihak-pihak menyangkut keinginan merubah sistem pemilu secara tertutup dalam pileg yang akan datang,” kata Cak Imin dalam jumpa pers di DPP PKB, Jakarta Pusat.

“Teman-teman seluruh caleg menjadi bersyukur dan siap melanjutkan proses pemilihan legislatif sesuai dengan undang-undang yang telah ditetapkan oleh DPR dan pemerintah,” ujarnya.

Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY turut mengomentari putusan MK. SBY bersyukur MK telah mengambil keputusan tersebut.

“Saya bersyukur ke hadirat Allah SWT & selamat serta terima kasih kepada MK yg telah mengambil keputusan yg jernih & benar. Saya yakin Putusan Mahkamah Konstitusi yg tetap memberlakukan Sistem Proporsional Terbuka ini sesuai dgn harapan rakyat Indonesia,” kata SBY di akun Twitter resminya.

Sementara, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY juga menyambut baik putusan MK. AHY menyebut keadilan berpihak kepada kedewasaan demokrasi.

“Alhamdulillah, hari ini Mahkamah Konstitusi menetapkan sistem pemilu proporsional terbuka pada Pemilu 2024. Keadilan berpihak pada kedewasaan demokrasi, hak rakyat dalam amanat reformasi,” kata AHY dalam cuitan di Twitter.

Kemudian PDIP, satu-satunya partai yang mendukung proporsional tertutup menerima keputusan itu. PDIP tegak lurus dengan keputusan MK.

“Tanggapan PDIP terkait putusan MK yang menetapkan terkait dengan judicial review sistem pemilu yang diputuskan proporsional terbuka. Pertama kami menghormati keputusan dari Mahkamah Konstitusi (MK),” kata Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dalam konferensi pers.

Hasto mengatakan pihaknya percaya dengan sikap kenegarawanan para hakim MK dalam mengambil keputusan. Di sisi lain, Hasto menyebut sejak awal, baik sistem proporsional terbuka maupun tertutup sama-sama memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri.

“Sejak awal PDIP percaya sikap kenegarawanan hakim MK mengambil keputusan terbaik, melihat seluruh dokumen otentik terkait amandemen UUD 1945 yang tadi jadi konsiderat MK mengambil keputusan. Kemudian kajian bersama atas sistem proporsional terbuka maupun tertutup yang keduanya sama-sama mengandung plus minum dalam pemilu,” jelasnya.

(Sumber : https://news.detik.com/pemilu/d-6775516/mereka-yang-bahagia-usai-mk-putuskan-sistem-pemilu-tetap-terbuka.)

Jakarta (VLF) Terdakwa penganiayaan Cristalino David Ozora (17), Mario Dandy (20), disebut sempat membentak satpam usai penganiayaan David terjadi. Satpam bernama Abdul Rasyid mengaku membentak balik Mario Dandy.

Hal itu terungkap saat Rasyid yang merupakan sekuriti kompleks Perumahan Green Permata menceritakan peristiwa sesaat setelah David Ozora dianiaya Mario Dandy. Rasyid menyampaikan hal itu saat menjadi saksi di sidang kasus penganiayaan David Ozora dengan terdakwa Mario Dandy dan Shane Lukas di PN Jaksel, Kamis (15/6/2023).

Abdul Rasyid awalnya mengaku mendapat telepon dari orang tua teman David, Rudy Setiawan, yang menceritakan ada keributan di depan rumahnya. Rasyid mengatakan saat itu ada empat orang yang belakangan diketahui sebagai Mario Dandy, Shane Lukas, AG, dan David tampak berdiri di dekat mobil Rubicon.

“Ada empat itu pertama saya lihat ada kendaraan Rubicon ‘Oh ini mobil asing tamu’. Nah, di belakang mobil Rubicon ada empat orang di situ,” kata Rasyid.

“Masih ingat pelatnya?” tanya hakim ketua Alimin Ribut.

“Masih, B-120-DEN,” jawab Rasyid.

Singkat cerita, Rasyid mendapati David sudah dalam kondisi tergeletak tak sadarkan diri di aspal jalan. Sementara Mario Dandy, Shane, dan AG dalam posisi berdiri.

“Ketika di lokasi tuh satu orang posisi tengkurep tiduran di aspal,” kata Rasyid.

“Yang tiga, yang perempuan ada di kiri yang laki-laki gede yang Mario di dekat korban,” sambungnya.

Rasyid mengaku melihat mulut dan hidung David mengeluarkan darah. Rasyid menyebut wajah David juga mengenai aspal.

“Saya langsung mendekati anak korban muka di aspal, takut tidak bisa napas saya angkat kepalanya kebetulan agak berat dibantu Pak Burhan, bantu balik, saya tahu ada darah di hidung itu, saya lihat di mulut sudah banyak darah, posisi hidung dan mulut ada banyak darah, di hidung ada gelembung napas gitu,” kata Rasyid.

Rasyid mengatakan saat itu memanggil ibu teman David, Natalia Puspita Sari. Dia meminta bantuan agar David segera dibawa ke rumah sakit.

“Saya langsung hubungi Burhan kontak HP minta hubungi yang lain sekuriti yang lain bantu, dikontak Burhan yang datang Pak Ali, Pak Asum, Pak Muhammad Ali. Setelah saya hubungi Burhan minta bantuan yang lain pas saya lihat ke belakang ada Ibu Natali ‘Bu bisa pinjam mobil nggak langsung bawa ke RS’, ‘Bisa, bisa’,” kata Rasyid.

Dibentak Mario Dandy

Rasyid juga mengaku sempat bertanya ke Mario Dandy mengapa menganiaya David. Namun, kata Rasyid, dia malah dibentak-bentak oleh Mario Dandy.

“‘Ini diapain kok kenapa bisa begini?’. (Dijawab Mario Dandy) ‘Saya kasih hukuman, saya pukul perutnya langsung jatuh’,” kata Rasyid menirukan ucapan Mario Dandy.

“Mario masih emosi, dia tahu-tahu nyentak saya, ‘Coba bagaimana perasaan Bapak kalau keluarga Bapak dilecehkan’,” kata Rasyid menirukan ucapan Mario.

Rasyid menyebutkan saat itu Mario Dandy terlihat emosi. Dia mengatakan Mario Dandy tampak mondar-mandir di lokasi.

“Kelihatan gerakan-gerakan posisinya tidak bisa tenang jalan sono, jalan sini, masih kayak keringatan, tampang emosi, dia bentak-bentak saya, saya bentak balik aja,” kata Rasyid.

Bantahan Mario Dandy

“Dari keterangan saksi mengenai saya marah, saya keberatan. Saya tidak marah saat itu, Yang Mulia, namun saya bingung,” kata Mario Dandy saat menanggapi pernyataan saksi dalam persidangan di PN Jaksel.

Dakwaan Mario Dandy

Mario Dandy didakwa melakukan penganiayaan berat berencana terhadap David Ozora atau David. Jaksa menyebutkan perbuatan Mario dilakukan bersama Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane (19) dan anak berinisial AG (15).

“Terdakwa Mario Dandy Satriyo alias Dandy beserta Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane dan Anak AG selanjutnya disebut anak (penuntutan dilakukan secara terpisah) turut serta melakukan kejahatan penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu,” ujar jaksa saat membacakan surat dakwaan di PN Jaksel, Selasa (6/6).

Mario Dandy disebut menendang David berulang kali meski sudah tersungkur di jalan. Perbuatan Mario Dandy itu membuat David koma. Kini, Mario Dandy disebut mengalami amnesia.

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6775482/saling-bentak-antara-mario-dandy-dan-satpam-terungkap-di-sidang.)

Jakarta (VLF) KPK menyelidiki kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan). KPK menantikan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo untuk menjelaskan perkara dugaan korupsi di lingkungan kantornya, hari ini.

Kabar bahwa KPK menyelidiki kasus korupsi di Kementan sudah tersiar ke publik sejak Rabu (14/6) kemarin. Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri, menjelaskan pihaknya sedang meminta keterangan sejumlah pihak soal kasus itu.

“Ini sebagai tindak lanjut laporan masyarakat yang diterima KPK sehingga kemudian KPK tindaklanjuti pada proses penegakan hukum,” kata Ali Fikri, Rabu (14/6) kemarin.

Sumber detikcom menyebutkan bila ekspose perkara ini sudah dilakukan KPK. Nama Mentan disebut sumber itu diduga terlibat dalam kasus yang tengah diselidiki KPK.

Mentan Syahrul Yasin Limpo kemudian buka suara. Dia memgaku tidak mengerti soal dugaan korupsi yang diselidiki KPK itu.

“Oh saya tidak mengerti itu,” kata Yasin Limpo saat berkunjung ke Kabupaten Solok, Sumatera Barat, seperti dilansir Antara, Rabu (14/6).

Mentan Dinanti KPK

Ali mengatakan surat undangan permintaan keterangan sudah dikirim ke Syahrul Yasin Limpo. Dia mengimbau Mentan datang memenuhi undangan tersebut.

“Kami berharap yang bersangkutan bisa hadir memenuhi undangan dimaksud,” kata Ali Fikri, Kamis (15/6) kemarin.

Ali menyebutkan penyelidikan dugaan korupsi di Kementan dimulai sejak awal tahun ini. Terhitung hingga saat ini, artinya enam bulan sudah dugaan korupsi ini diselidiki lembaga antirasuah tersebut. Ini dijelaskannya untuk membantah soal motivasi politik praktis di balik pengusutan kasus terhadap Syahrul Yasin Limpo yang merupakan politikus Partai NasDem itu.

“Penyelidikan di Kementerian ini sudah lama kami lakukan,” kata Ali.

Sejauh ini, KPK sudah memeriksa Aparatur Sipil Negara (ASN) hingga pejabat di kementerian yang dipimpin Syahrul Yasin Limpo itu. Namun Ali belum merincikan siapa saja orang yang dipanggil itu. Dia hanya mengatakan jumlahnya sudah ada puluhan orang yang telah dimintai keterangan.

“Yang sudah diundang untuk keperluan keterangan saya kira banyak ya. Saya kira udah banyak karena ini berlangsung sejak awal Januari ya 2023,” kata Ali Fikri.

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6775444/mentan-yasin-limpo-dinanti-kpk-demi-kejelasan-duduk-perkara.)

Jakarta (VLF) Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang putusan atas gugatan terkait sistem pemilu hari ini. Sebanyak 1.202 personel dikerahkan untuk mengamankan gedung MK.

“1.202 personel (yang dikerahkan untuk pengamanan),” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko saat dikonfirmasi detikcom, Kamis (15/6/2023).

Pihak kepolisian juga sudah melakukan rekayasa lalu lintas terkait hal tersebut. Berdasarkan unggahan dari akun Twitter @TMCPoldaMetro, diketahui kepolisian telah menutup ruas Jalan Medan Merdeka Barat yang mengarah ke Harmoni.

“08.55 Polri Dit Lantas PMJ melakukan pengalihan arus sementara di depan Gedung Sapta Pesona. Untuk kendaraan yang akan menuju Jl. Medan Merdeka Barat / Harmoni dialihkan sementara melalui Jl. Budi Kemuliaan dan Jl. Medan Merdeka Selatan,” demikian keterangan unggahan.

Seperti diketahui, keputusan sistem pemilu akan ditentukan hari ini dalam sidang putusan hari ini. Apakah MK akan memutuskan sistem coblos partai ataukah coblos nama calon anggota legislatif?

“Yap (sidang putusan hari ini), mulai 9.30 WIB dirangkai dengan 5 putusan lainnya,” kata Juru Bicara MK Fajar Laksono kepada wartawan, Rabu (14/6/2023).

Fajar juga menyinggung soal pengamanan selama sidang putusan hari ini. MK telah berkomunikasi dengan polisi mengenai pengamanan sidang.

“Prinsipnya soal pengamanan, kita sudah berkoordinasi dengan pihak kepolisian,” tutur dia.

Gugatan ini terhadap UU Pemilu tentang sistem proporsional terbuka atau coblos nama caleg diajukan enam orang dari berbagai kalangan. Mereka berharap MK mengembalikan ke sistem proporsional tertutup atau coblos logo partai. Keenamnya adalah:

1. Demas Brian Wicaksono (pengurus PDIP Cabang Probolinggo)
2. Yuwono Pintadi
3. Fahrurrozi (bacaleg 2024)
4. Ibnu Rachman Jaya (warga Jagakarsa, Jaksel)
5. Riyanto (warga Pekalongan)
6. Nono Marijono (warga Depok)

Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) memastikan apapun putusan MK, tahapan Pemilu 2024 tetap akan berjalan sesuai jadwal.

“Penyelenggaraan Pemilu harus tepat waktu. Tepat waktu ini merupakan aktualisasi dari prinsip berkepastian hukum,” kata Ketua Divisi Teknis KPU RI Idham Holik kepada wartawan, Rabu (14/6).

Idham mengatakan putusan MK tidak akan mempengaruhi tahapan Pemilu. Dia menyebut KPU tetap akan melaksanakan Pemilu di 14 Februari 2024.

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6773553/jelang-putusan-sistem-pemilu-di-mk-1202-polisi-disiagakan.)

Jakarta (VLF) Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK atau Koordinator Pelaksana Strategi Nasional Pencegahan Korupsi Pahala Nainggolan mengapresiasi upaya preventif tindak korupsi yang dilakukan Kementerian Sosial. Menurutnya, Kemensos memiliki rencana aksi pencegahan korupsi yang baik, dengan memanfaatkan nomor induk kependudukan (NIK) untuk penyaluran bantuan sosial (bansos).

“Kemensos telah memanfaatkan data kependudukan dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) agar efektif dan tepat sasaran. Kemensos, menurut kami, capaiannya bagus,” kata Pahala dalam keterangan tertulis, Kamis (15/6/2023).

Ia menyampaikan model kerja Stranas PK adalah penetapan rencana aksi dan harus dilakukan oleh kementerian yang terdaftar dalam rencana aksi. Dia menyebut dari 76 kementerian/lembaga, capaian rencana aksi pencegahan korupsi Kemensos tergolong baik.

Lembaga antirasuah ini menilai tepat langkah Kemensos yang memanfaatkan data kependudukan untuk efektivitas dan efisiensi kebijakan sektoral tahun 2021-2022.

01:31

“Ini penghargaan atas kementerian yang berkontribusi aktif dan responsif terhadap rencana aksi. Rencana aksi yang dilakukan Kemensos adalah utilisasi atau penggunaan NIK,” tuturnya.

Diketahui, skor KPK kepada Kemensos untuk penyaluran bansos sebesar 98 dan 100 untuk PBI-JKN.

Sementara itu, kepatuhan terhadap Stranas PK Kemensos membuahkan hasil baik, yakni dengan terdeteksinya 10.249 KPM penerima bansos sembako/BPNT melalui sistem di Ditjen Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

Data tersebut diketahui menerima bansos, dan beberapa di antara mereka terdeteksi menempati jabatan direksi atau pejabat tertentu di sejumlah perusahaan.

“Padahal kalau dicek (pada database), orangnya miskin, ada yang cleaning service, ada yang buruh. Mereka tercatat sebagai pengurus atau pejabat di perusahaan itu (pada sistem AHU). Tetapi realitanya mereka miskin,” ujar Menteri Sosial Tri Rismaharini.

Atas hasil temuan BPK tersebut, Kemensos telah membekukan data dimaksud dan mengeluarkannya dari data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).

Risma mengatakan pembekuan data untuk menindaklanjuti temuan BPK, setelah sebelumnya dilakukan pemadanan data KPM pada by name by address (BNBA) data salur bansos sembako/BPNT dengan data pada sistem di Ditjen AHU Kemenkumham.

“Keputusan kita, harus kita berikan shock therapy. Kita akan cut dulu. Kalau mereka nanti komplain, menyatakan dirinya miskin, silakan (komplain) ke kami, nanti kita akan evaluasi,” ucap Risma.

Diketahui, sebelumnya Risma telah menemui Menkumham Yasonna H Laoly untuk membicarakan persoalan tersebut. Hal ini agar dilakukan pengecekan data kembali.

“Saya minta semua pihak yang memberikan data KPM agar dilakukan pengecekan secara detail dan teliti sebelum dimasukkan ke sistem AHU,” katanya.

Selain itu, Mensos juga mengajak aparat penegak hukum (APH) dan perguruan tinggi untuk berdiskusi dan membahas permasalahan tersebut.

“Supaya semua orang belajar untuk mempertanggungjawabkan apa yang kita kerjakan,” katanya.

Di sisi lain, Risma menekankan pentingnya peran pemerintah daerah (pemda) sebagai kunci sukses perbaikan DTKS agar penyaluran bantuan sosial (bansos) tepat sasaran. Berdasarkan UU No. 13/2011 tentang Penanganan Fakir Miskin maka peran pemda yaitu dalam melaksanakan pemutakhiran data kemiskinan.

Pemda dan jajarannya sampai tingkat desa/kelurahan memiliki kewenangan penuh menentukan siapa yang layak menerima bantuan dan siapa yang tidak

“Sesuai UU No. 13/2011, prosesnya dimulai dari musyawarah desa atau musyawarah kelurahan, lalu secara berjenjang naik ke atas,” katanya.

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6773501/kpk-puji-kemensos-gunakan-data-kependudukan-agar-bansos-tepat-sasaran.)

Jakarta (VLF) KPK menyatakan sedang menyelidiki laporan dugaan korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan). Namun, KPK belum menjelaskan detail soal perkara yang diselidiki itu.

Sumber detikcom menyebutkan bila ekspose perkara ini sudah dilakukan KPK. Nama Mentan disebut sumber itu diduga terlibat dalam kasus yang tengah diselidiki KPK.

Sejauh ini, KPK sudah meminta keterangan sejumlah orang terkait kasus dugaan korupsi di kementerian yang saat ini dipimpin Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo itu.

“Sejauh ini yang kami ketahui benar tahap proses permintaan keterangan kepada sejumlah pihak atas dugaan korupsi di Kementerian Pertanian,” ucap Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (14/6/2023).

Ali masih enggan menjelaskan siapa saja yang dimintai keterangan. KPK biasanya akan menjelaskan detail perkara dan identitas tersangka saat suatu kasus sudah masuk tahap penyidikan.

“Ini sebagai tindak lanjut laporan masyarakat yang diterima KPK sehingga kemudian KPK tindaklanjuti pada proses penegakan hukum,” ujar Ali.

Ali mengatakan perkembangan kasus ini segera disampaikan. Dia juga enggan menyebut siapa terlapor dan pelapor dalam kasus yang diselidiki ini.

“Karena masih pada proses penyelidikan tentu tidak bisa kami sampaikan lebih lanjut. Segera kami sampaikan perkembangannya,” kata Ali.

Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu juga membenarkan kasus dugaan korupsi di Kementan itu masih tahap penyelidikan. Dia mengaku tak bisa menjelaskan lebih lanjut sebelum kasus masuk ke tahap penyidikan.

“Saat ini masih proses penyelidikan. Mohon maaf belum ada yang bisa kami sampaikan ya,” ujarnya.

Respons Mentan Yasin Limpo

Mentan Syahrul Yasin Limpo kemudian buka suara. Dia memgaku tidak mengerti soal dugaan korupsi yang diselidiki KPK itu.

“Oh saya tidak mengerti itu,” kata Yasin Limpo saat berkunjung ke Kabupaten Solok, Sumatera Barat, seperti dilansir Antara, Rabu (14/6/2023).

Yasin Limpo enggan menjawab lebih jauh terkait laporan dugaan korupsi di Kementan. Dia langsung menuju kendaraan dinas dan meninggalkan lokasi peninjauan kawasan pengembangan bawang merah di Solok tersebut.

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6773479/kpk-selidiki-dugaan-peran-mentan-yasin-limpo-di-kasus-kementan.)