Jakarta (VLF) Lembaga Pengawasan dan Pengawalan Penegakan Hukum Indonesia (LP3HI) selaku salah satu pelapor kasus dugaan kebocoran data di KPK merespons adanya unsur pidana pada kasus tersebut. LP3HI menunggu penetapan tersangka yang bertanggung jawab dalam kasus tersebut.

“Saya mendapatkan informasi laporan naik status ke penyidikan pada saat pemeriksaan Selasa 13/6 lalu di PMJ. Artinya, benar telah terjadi tindak pidana. Tinggal tugas penyidik adalah menemukan siapa tersangkanya dan dilakukan penuntutan oleh Jaksa,” kata Wakil Ketua LP3HI, Kurniawan saat dihubungi, Selasa (20/6/2023).

Kurniawan juga memberikan apresiasi terhadap jajaran kepolisian yang mengusut kasus tersebut karena dinilai terlah bekerja profesional. Dia menyebut publik tengah menunggu siapa orang yang bertanggung jawab terhadap kasus tersebut.

“Terhadap perkembangan tersebut, saya selaku pelapor memberikan apresiasi kepada jajaran penyidik yang bekerja profesional. Publik menunggu siapa yang harus bertanggung jawab atas peristiwa itu,” ucapnya.

Lebih lanjut Kurniawan menyampaikan putusan Dewas KPK yang menghnetikan penyidikan tidak menjadi dasar pemberhentian perkara. Dia menyebut penyidik hanya memerlukan izin pengadilan.

“Putusan Dewas, tidak berarti menghentikan penyidikan. Ada kewenangan penyidik yang tidak dimiliki Dewas, misalnya menyita barang bukti. Penyidik tidak butuh persetujuan pemilik barang, yang dibutuhkan hanya izin pengadilan. Jadi, putusan Dewas seharusnya tidak menjadi dasar untuk penyidik menghentikan penyidikan,” imbuhnya.

Unsur Pidana

Sebelumnya, Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto mengungkap kasus kebocoran dokumen KPK naik ke tahap penyidikan karena memenuhi unsur pidana.

“Memang setelah dilakukan pemeriksaan awal, ada beberapa pihak-pihak yang diklarifikasi, kami memang sudah menemukan adanya peristiwa pidana,” kata Irjen Karyoto di kepada wartawan di Polda Metro Jaya, Jakarta, Selasa (20/6/2023).

“Artinya tidak menutup peluang polisi untuk memeriksa Ketua KPK Firli Bahuri?” tanya wartawan kepada Irjen Karyoto.

“Nanti kita lihat ke depan,” jawab Karyoto.

Sejauh ini, kata Karyoto, pihaknya masih mengumpulkan saksi-saksi dan dokumen soal laporan kebocoran data tersebut. Kendati begitu, Karyoto tidak membeberkan detail siapa saja saksi yang sudah ataupun bakal diperiksa dalam perkara ini.

“Nanti mungkin dalam waktu ke depan kalau kami sudah mendapatkan saksi saksi lengkap, kami juga akan menginjak kepada fase berikutnya,” ucapnya.

Karyoto mengatakan pihaknya menemukan unsur pidana sehingga kasus tersebut naik ke tahap penyidikan. Dia mengatakan laporan soal kebocoran dokumen KPK ini memenuhi unsur pidana setelah didapatkan bukti-bukti.

“Buktinya apa, bahwa ada informasi yang kita dapatkan yang ternyata informasi itu masih dalam proses penyelidikan di KPK ada di pihak-pihak yang sedang menjadi target-target daripada penyelidikan itu,” jelasnya.

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6783979/ada-unsur-pidana-kebocoran-dokumen-kpk-lp3hi-tinggal-temukan-tersangkanya.)

Jakarta (VLF) Dugaan pungutan liar (pungli) terhadap tahanan di rutan KPK yang jumlahnya mencapai Rp 4 miliar terus didalami KPK. Sejumlah pihak pun mengkritik keras KPK soal temuan yang justru memperburuk citra lembaga antirasuah itu.

Awalnya, temuan soal pungli ini disampaikan Anggota Dewas KPK Albertina Ho dalam konferensi pers di gedung ACLC KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Senin (19/6/2023). Dia mengatakan temuan ini merupakan hasil pengutusan Dewas, bukan laporan pihak lain.

“Tanpa pengaduan, jadi kami di sini ingin menyampaikan Dewan Pengawas sungguh-sungguh mau menertibkan KPK ini dan tidak, siapa saja, kami tidak pandang,” ucapnya.

Dia mengatakan jumlah pungli itu termasuk fantastis, yakni Rp 4 miliar. Jumlah itu merupakan temuan sementara dari Desember 2021 sampai Maret 2022.

“Desember 2021 sampai dengan bulan Maret 2022 itu sejumlah Rp 4 miliar, jumlah sementara,” ucapnya.

Sementara itu, KPK juga telah mengambil langkah terkait dugaan pungli di rutan. KPK mengatakan telah mengganti pegawai rutan yang diduga terlibat kasus tersebut.

“Secara administrasi ya itu sudah dilakukan, jadi mereka-mereka yang terindikasi sudah diganti,” kata Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi, Asep Guntur Rahayu, di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Senin (19/6).

Asep tak menyebutkan siapa pihak rutan KPK yang diganti. KPK sendiri, katanya, masih mempelajari dan mendalami temuan di lapangan, termasuk indikasi keterlibatan kepala rutan (karutan).

“Ya (kalau) karutan kita sedang pelajari, karutan yang mana, waktu yang mana sampai mana jadi juga tidak ingin menjustifikasi seseorang tanpa ada bukti-bukti, jadi kejadian ini, ini yang harus bertanggung jawab pada periode yang mana, siapa,” ucap Asep.

Kritik untuk KPK

“Dalam kasus petugas rutan KPK yang menerima atau memungut uang dari tahanan KPK, diklaim oleh Dewas bahwa Dewas yang menemukan atau membongkar kasus itu. Padahal sebenarnya praktik suap atau pungli tersebut dibongkar oleh penyidik KPK, lalu melaporkan ke Dewas KPK dengan menyertakan bukti-bukti yang lengkap dan jelas,” kata Novel saat dihubungi, Selasa (20/6/2023).

Novel mengatakan Dewas KPK awalnya tidak merespons laporan dari penyidik soal temuan pungli di rutan. Dewas, kata Novel, beralasan petugas rutan di kasus itu bukan termasuk subjek hukum KPK.

“Justru Dewas, setelah menerima laporan tersebut, tidak menindaklanjuti dengan melaporkan kasus tersebut secara pidana ke penegak hukum yang berwenang. Mengingat subjek hukum petugas rutan, tidak termasuk sebagai subjek hukum KPK. Dewas baru merespons media setelah saya mengungkapkan hal itu melalui podcast saya,” jelas Novel.

Menurut Novel, kasus pungli di rutan ini makin memperburuk citra KPK di masyarakat. Dia juga menilai kasus itu merugikan para pegawai KPK yang memiliki integritas dalam bertugas.

“Kasihan kawan-kawan di KPK yang baik, justru sulit bekerja benar karena dikelilingi oleh pimpinan dan Dewas yang punya masalah serius tentang integritas dan banyaknya praktik korupsi di dalam KPK,” jelas Novel.

“Bukan hanya merusak citra KPK, tapi juga meningkatkan risiko bagi pegawai KPK yang bekerja baik ketika turun ke lapangan. Ketika kegiatan mereka dibocorkan oleh pimpinan KPK atau oknum lain dengan motif uang, kemudian pegawai KPK yang turun di lapangan bisa diserang oleh pihak yang sedang diamati atau diawasi,” tambahnya.

Ketua IM57+ Institute M Praswad Nugraha juga menyampaikan hal senada. Dia berharap Dewas KPK juga berani dalam penegakan etik terhadap pimpinan KPK, bukan sekadar terhadap pegawai biasa.

“Tanpa adanya tindakan yang serupa terhadap dugaan pelanggaran pada tingkat pimpinan maka wajar publik bertanya keseriusan Dewas dalam memproses penegakan etik. Sekali lagi dipertontonkan secara terbuka pembuktian adagium ‘hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas’ di gedung Merah Putih KPK,” katanya.

“Kondisi ini menyebabkan tidak ada harapan yang dapat disematkan kepada KPK. Hal tersebut baik terhadap KPK maupun kepada Dewas,” tambah Praswad.

KPK Dalami Kasus Dugaan Pungli

KPK menyelidiki kasus dugaan pungli di rutan KPK ini. Kini, KPK sedang mempelajari peran Kepala Rutan (Karutan) KPK yang menjabat saat dugaan pungli terjadi.

“Iya Karutan nanti kita kan sedang pelajari. Karutan yang mana nih, waktu yang mana sampai mana,” kata Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur kepada wartawan, Selasa (20/6).

Dugaan pungli di Rutan KPK itu disebut terjadi pada Desember 2021-Maret 2022. Asep mengatakan pihaknya masih mengumpulkan bukti-bukti terkait tindakan pungli tersebut.

“Jadi kita juga tidak ingin menjustifikasi seseorang tanpa ada bukti-bukti. Jadi kejadian ini yang harus bertanggung jawab adalah pada periode mana, siapa yang harus bertanggung jawab,” jelas Asep.

Sementara itu, Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan akan melakukan perbaikan sistem di rutan untuk mencegah peristiwa serupa terulang.

“Kemarin dugaannya kan di Rutan Merah Putih KPK. Tentu perbaikan sistem kami akan lakukan potensi-potensi terjadi di rutan cabang lainnya,” kata Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (20/6).

Dugaan adanya layanan istimewa di balik pungli tersebut tengah diusut. “Ini yang masih terus kami dalami lebih lanjut. Karena secara SOP kerja-kerja rutan di KPK itu sangat ketat. Makanya kami dalami apa yang kemudian diberikan, jasa dalam tanda kutip yang diberikan kalau kemudian betul ada dugaan pidananya,” ujarnya.

Ali mengatakan pengawasan di rutan-rutan KPK sedianya telah dilakukan secara ketat. Pihaknya juga tengah mengusut dugaan adanya keterlibatan pihak eksternal di balik praktik pungli di rutan.

“Termasuk juga pendalaman apakah ada pihak lain di luar KPK yang memanfaatkan situasi ini. Dalam pengertian dia ikut turut serta misalnya membantu sehingga beberapa pihak di luar itu memberikan sejumlah uang dan masuk ke oknum pegawai KPK,” ujar Ali.

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6783954/kritik-keras-mengemuka-usai-terungkap-pungli-rp-4-miliar-di-rutan-kpk.)

Jakarta (VLF) Ketua Muda Mahkamah Agung (MA) bidang Pembinaan, Prof Takdir Rahmadi menepis dan menangkis dirinya terlibat suap. Guru Besar Universitas Andalas (Unand) Padang itu menyebut stafnya mencatut namanya dan bohong.

“Tidak ada, di perkara ini tidak ada (bantahan Takdir Rahmadi soal dugaan penerimaan suap),” kata Takdir Rahmadi sebagaimana dikutip dari detikJabar, Selasa (20/6/2023).

Hal itu disampaikan saat memberikan kesaksiannya di Pengadilan Tipikor Bandung, Jl LLRE Martadinata, Kota Bandung, Senin (19/6) kemarin. Nama Takdir sendiri diseret dalam kesaksian Muhajir Habibie pekan lalu. Saat itu, Staf Kepaniteraan Kamar Perdata Mahkamah Agung tersebut menyatakan Takdir memiliki tarif jika hendak ditunjuk untuk memutus perkara yang jumlahnya bisa mencapai ratusan juta.

Kesaksian ini pun dibantah Takdir Rahmadi. Ia menuding baik Muhajir maupun Albasri yang merupakan stafnya berbohong mengenai dugaan keterlibatan penerimaan suap yang saat sedang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung.

“Salah, tidak benar. Albasri bohong. Muhajir bohong juga. Selama saya jadi hakim, nama Muhajir juga saya tidak kenal,” ucap Takdir Rahmadi.

Sementara mengenai PK Nomor 43PK/Pdt.Sus-Pailit/2022 KSP Intidana, Takdir mengaku belum mendapatkan berkas perkara tersebut untuk diteliti. Sebelum resmi disidangkan, Takdir bahkan sudah terlebih dahulu mengundurkan diri dari Ketua Majelis Hakim setelah mengetahui stafnya, Albasri, terkena operasi tangkap tangan (OTT) KPK.

“PK sudah ada penunjukan majelis, tapi berkas masih ada di Albasri. Secara resmi saya belum menerima, tapi saya tahu ada peristiwa (OTT) itu. Setelah di-OTT, saya tidak bertemu lagi dengan Albasri. Perkaranya belum diputus, akhirnya saya mengundurkan diri,” pungkas Takdir Rahmadi.

Dalam sidang kasus yang sama, sedianya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK akan menghadirkan 2 hakim agung yaitu Sri Murwahyuni dan Prim Haryadi untuk menjadi saksi. Keduanya ini diketahui merupakan majelis hakim dalam perkara kasasi pidana yang diajukan para deposan KSP Intidana.

JPU KPK Wawan Sunaryanto mengatakan, hakim agung Prim Haryadi tak jadi datang ke persidangan lantaran sedang menghadiri acara di Palu pada 19-21 Juni 2023. Sementara Sri Murwahyuni, tidak memberikan alasan saat mangkir panggilan persidangan.

“Sidang Pak Gazalba ditunda. Pak Prim ada acara RJ di lingkungan peradilan umum Mahkamah Agung di Palu. Bu Sri, kita belum tahu enggak hadirnya enggak ada kabar,” katanya saat ditemui detikJabar di Pengadilan Tipikor Bandung, Jl LLRE Martadinata, Senin (19/6/2023).

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6782168/tangkisan-ketua-muda-ma-hakim-agung-takdir-rahmadi-di-skandal-suap.)

Jakarta (VLF) Oknum polisi, AKP SW, dicopot dari jabatan Wakasat Binmas Polresta Cirebon dan kini dikurung di tempat khusus (patsus) buntut penipuan bermodus penerimaan anggota Polri yang dilakukannya, yang membuat tukang bubur rugi Rp 310 juta. Asisten Kapolri bidang Sumber Daya Manusia (As SDM), Irjen Dedi Prasetyo, memastikan AKP SW akan menghadapi sanksi kode etik, pemberhentian dengan tidak hormat atau pemecatan, hingga diproses sesuai hukum pidana.

“Sudah jelas akan dilakukan proses kode etik, PTDH dan pidana terhadap yang tersangka,” kata Dedi kepada detikcom, Senin (19/6/2023) malam.

Dedi menerangkan proses pemecatan dan jerat pidana terhadap AKP SW adalah bukti keseriusan Polri dalam menjalankan prinsip rekrutmen anggota baru secara bersih, transparan, akuntabel, dan humanis (BETAH). Dedi pun menegaskan sanksi serupa diberikan kepada siapapun yang terbukti menyimpang dari aturan rekrutmen Polri.

“Proses pidana yang sedang berjalan ini bukti komitmen dan ketegasan Polri untuk menindak siapa saja yang terbukti melakukan penyimpangan dalam proses rekrutmen,” tutur dia.

Mantan Kapolda Kalimantan Tengah (Kalteng) ini juga mengimbau masyarakat untuk tak lagi percaya dengan iming-iming lolos seleksi rekrutmen Polri jika membayar sejumlah uang. Dia menerangkan mekanisme penerimaan anggota baru Polri sudah dirancang untuk mencegah kecurangan.

“Dan jadi pelajaran untuk masyarakat lain, jangan mudah percaya orang yang menawarkan jasa, iming-iming lolos rekrutmen Polri dengan cara-cara yang curang,” imbaunya.

Dilansir detikJabar, seorang tukang bubur bernama Wahidin mengaku dijanjikan anaknya lolos seleksi bintara Polri tahun 2021 dengan imbalan uang, oleh AKP SW. Dalam aksinya, AKP SW tak sendirian, melainkan bersama pensiunan aparatur sipil negara (ASN) yang pernah bertugas di Yanma Polri.

AKP SW sendiri menjabat sebagai Kapolsek Mundu saat menipu korban. Kini keduanya telah ditetapkan sebagai tersangka.

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6782069/akp-sw-tipu-tukang-bubur-rp-310-juta-polri-diproses-ptdh-hingga-pidana.)

Jakarta (VLF) Dewan Pengawas (Dewas) KPK telah selesai mengusut laporan dugaan pelanggaran etik terkait potongan pesan Wakil Ketua KPK Johanis Tanak dengan Pejabat Kementerian ESDM. Dewas akan melanjutkan kasus tersebut ke sidang etik.

Sebelum melakukan sidang etik, Dewas masih melakukan beberapa pemeriksaan tambahan terkait kasus ini. Berikut fakta-fakta Johanis tanak akan disidang etik dan terancam sanksi:

1. Kasus Bukan yang Dilaporkan ICW

Anggota Dewas KPK Abertina Ho mengatakan hasil kesimpulan pemeriksaan Dewas KPK atas kasus tersebut telah memutuskan bahwa komunikasi Johanis Tanak dengan Plh Dirjen Minerba Muhammad Idris Froyoto Sihite adalah betul. Tapi, menurut dia, kasus chat Johanis Tanak yang dilanjutkan ke sidang etik itu bukan merupakan kasus yang dilaporkan Indonesia Corruption Watch (ICW).

“Komunikasi antara Saudara Johanis Tanak dengan Saudara Muhammad Idris Froyoto sebagai yang dilaporkan oleh ICW dilakukan sebelum Johanis tanak menjabat pimpinan KPK sehingga tidak cukup bukti untuk dilanjutkan ke sidang etik,” kata Albertina dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (19/6/2023).

2. Chat Pada Bulan Maret 2023

Albertina mengatakan Dewas KPK menemukan komunikasi lain antara Tanak dan Idris pada 27 Maret 2023. Saat itu, Johanis Tanak sudah menjabat sebagai pemimpin KPK. Temuan komunikasi itulah yang akan dilanjutkan Dewas KPK ke sidang etik.

“Untuk hal ini cukup bukti untuk dilanjutkan ke sidang etik diduga melanggar ketentuan Pasal 4 ayat 1 huruf c atau Pasal 4 ayat 1 huruf b atau Pasal 4 ayat 2 huruf b Peraturan Dewan Pengawas Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku KPK,” ucap Albertina.

“Namun, sebelum dilanjutkan ke sidang etik, masih diperlukan beberapa pemeriksaan tambahan,” tambahnya.

3. Johanis Klaim Pesan Otomatis Hilang, Dewas Ungkap Hal Berbeda

“Dalam pemeriksaan, Saudara Johanis Tanak menjelaskan lupa apakah dari tiga percakapan yang dihapus tersebut di antaranya juga ada komunikasi dalam bentuk tulisan atau hanya dalam bentuk foto surat yang dikirimkan temannya yang bernama saudara Indra,” kata Albertina.

Albertina menyebutkan Johanis Tanak mengaku WhatsApp-nya memiliki pengaturan pesan yang otomatis terhapus. Namun setelah diselidiki, pengakuan tersebut tidak sesuai dengan fakta bahwa ada pesan lainnya yang tidak terhapus otomatis.

“Dalam pemeriksaan juga Saudara JT menyampaikan bahwa pesan yang dikirimkan kepada Saudara Sihite tersebut bukan dihapus, melainkan terhapus otomatis karena yang bersangkutan men-setting otomatis pesan terhapus. Namun keterangan tersebut bertentangan dengan kondisi pesan yang lain yang tidak terhapus,” ujarnya.

“Padahal dengan men-setting otomatis pesan terhapus semestinya seluruh percakapan yang ada pasti akan terhapus dan tidak dimungkinkan untuk memilih pesan-pesan tertentu saja yang dihapus,” tambahnya.

Albertina mengatakan Johanis Tanak telah mengetahui bahwa KPK sedang menyelidiki perkara di Kementerian ESDM saat chat itu terjadi. Johanis pun ikut dalam ekspos perkara yang kini sudah naik ke penyidikan dengan jumlah tersangka 10 orang.

4. Johanis Tolak HP Diperiksa Dewas

Albertina juga menyebutkan Johanis Tanak juga tidak bersedia untuk diperiksa handphone-nya. Padahal pemeriksaan HP ditujukan untuk mengetahui apa isi chat yang terhapus itu.

“Dalam pemeriksaan dewan pengawas juga sudah menanyakan kesediaan saudara JT untuk melakukan ekstraksi terhadap HP-nya dalam rangka memastikan komunikasi pada tanggal 27 Maret 2023 yang terhapus tersebut. Namun Saudara Johanis Tanak menolak,” katanya.

5. Chat Pejabat ESDM Bersamaan Penggeledahan

Albertina juga mengungkap fakta lainnya mengenai kasus ini. Johanis disebut mengirim pesan ke Idris saat penyidik KPK tengah menggeledah gedung Kementerian ESDM.

“Percakapan lain antara Saudara Johanis Tanak dengan Sihite yang dilakukan pada tanggal 27 Maret 2023. Yang bersamaan waktunya dengan kegiatan penggeledahan, dan Saudara Johanis Tanak juga sedang mengikuti rapat ekspos perkara dengan seluruh pimpinan KPK beserta para struktur dan jajarannya pada Kedeputian Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK. Jadi ini temuannya ada percakapan lain,” kata anggota Dewas KPK Albertina.

Saat itu, KPK menggeledah kantor Direktorat Jenderal (Ditjen) Minerba. Albertina mengatakan tiga chat Johanis ke Idris pada 27 Maret itu telah dihapus.

“Berdasarkan hasil pemeriksaan yang lebih dahulu menghubungi saudara Sihite dalam komunikasi 27 Maret 2023 tersebut adalah saudara Johanis Tanak. Dan sebanyak tiga pesan dalam tiga kali pengiriman dihapus oleh saudara Johanis Tanak,” katanya.

Dia menyebut Johanis mengaku hanya meneruskan surat tentang izin usaha pertambangan (IUP). Albertina mengatakan Idris Sihite sempat membalas ‘siap’.

“Dalam pemeriksaan saudara JT menjelaskan bahwa komunikasi pada tanggal 27 Maret 2023 tersebut, saudara Johanis Tanak hanya mem-forward foto surat tentang IUP dari temannya yang bernama Indra, seorang pengusaha, melalui WA karena saudara Johanis Tanak mengetahui jika saudara Sihite sebagai Kepala Biro hukum mengerti tentang permasalahan hukum. Terhadap tiga pesan yang dihapus tersebut oleh saudara Sihite menjawab ‘Siap’ dari komunikasi itu,” katanya.

Sementara itu, Idris Sihite mengaku belum membaca pesan yang dikirim Johanis Tanak. Idris Sihite disebut sempat ingin mencari tahu pesan apa yang dikirim Johanis.

“Dalam pemeriksaan Saudara Sihite menjelaskan belum sempat membaca pesan yang dihapus oleh Saudara Johanis Tanak Karena pada saat menerima pesan Saudara Sihite sedang mengikuti rapat sehingga pada pukul 13.56 Saudara Sihite menanyakan kepada Saudara Johanis Tanak mengapa ketiga pesan tersebut dihapus, dan dijawab oleh Saudara Johanis Tanak ‘Sudah dijawab siap’,” katanya.

“Kemudian Saudara Sihite bermaksud ingin menghubungi Saudara Johanis Tanak untuk menanyakan lebih lanjut mengenai percakapan yang telah dihapus tersebut. Namun tidak jadi dilakukan karena Saudara Johanis Tanak mengatakan sedang rapat, dan agar komunikasi dilakukan melalui WA saja, tetapi pada akhirnya komunikasi tersebut tidak dilanjutkan karena HP Saudara Sihite telah disita oleh penyidik KPK,” sambungnya.

Penjelasan Johanis Tanak soal Chat ‘Cari Duit’

Diketahui, potongan percakapan via aplikasi perpesanan antara Wakil Ketua KPK Johanis Tanak dan Plh Dirjen Minerba Muhammad Idris Froyoto Sihite yang berisi ‘bisalah kita cari duit’ viral di media sosial. Johanis Tanak bersumpah percakapan itu terjadi sebelum adanya perintah penyelidikan.

Johanis Tanak mulanya mengatakan tidak tahu bahwa Idris Sihite sudah menjadi PLH Dirjen Minerba. Yang dia tahu, menurut dia, Idris itu masih menjabat Karo Hukum ESDM.

“Terus terang, saya berani bersumpah, saya tidak tahu kalau Idris Sihite itu sudah jadi PLH Dirjen, yang saya tahu beliau itu Karo Hukum ESDM,” kata Johanis Tanak kepada detikcom, Kamis (13/4).

Tanak mengatakan percakapan itu terjadi sebelum dia menjabat di KPK. Tanak mengatakan tidak mungkin dia sebodoh itu melakukan percakapan bila tahu Idris tengah dalam penyelidikan.

“Kalaupun ada chat saya dengan beliau, saat itu saya belum di KPK dan kalaupun saya sudah di KPK, saat itu belum ada surat perintah lidik terhadap beliau. Sekiranya ada lidik terhadap beliau, mana mungkin sebodoh itu saya mau chat sama beliau,” kata Tanak.

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6782052/5-fakta-pimpinan-kpk-terancam-sanksi-etik-buntut-chat-pejabat-esdm.)

Jakarta (VLF) Dewan Pengawas (Dewas) KPK mengumumkan laporan dugaan pelanggaran etik terkait pemberhentian Brigjen Endar Priantoro dari Direktur Penyelidikan KPK bukan kewenangan Dewas KPK.

Pukat UGM mengkritik keputusan tersebut muncul karena Dewas KPK tak melakukan pengusutan secara mendalam.

“Jadi memang Dewas itu sudah sejak awal ya tidak terlalu dapat diharapkan menegakkan kode etik di KPK dengan tegas dan keras,” kata peneliti Pukat UGM Zaenur Rohman kepada wartawan, Senin (19/6/2023).

Zaenur menilai dari berbagai keputusan terdahulu sikap Dewas KPK tidak terlihat tegas. “Misalnya dalam kasus-kasus terdahulu seperti pelanggaran etik yang dilakukan oleh Lili Pintauli Siregar, maupun yang dilakukan oleh Firli Bahuri di kesempatan terdahulu,” ujarnya.

Dewas KPK, menurut Zaenur, seolah-seolah mengambil keputusan jalan tengah yang tidak menunjukkan prinsip zero tolerance terhadap pelanggaran etik. Termasuk menyangkut kasus dugaan pelanggaran etik Ketua KPK Firli Bahuri memberhentikan Endar.

“Saya tidak optimistis. Kenapa demikian? Putusan ini sejak awal sudah dapat diduga, sudah dapat ditebak. Jadi Dewas ini dalam putusan Endar sangat positivistik dan berfokus bagaimana prosedur pemberhentian Endar itu dilakukan menurut peraturan-peraturan di internal KPK yang sebenarnya peraturan itu tidak jelas,” ucapnya.

Dari keputusan Dewas KPK tersebut, Zaenur tak melihat soal jangka waktu penempatan anggota Polri di KPK. Zaenur belum melihat dasar aturan soal masa jabatan penempatan pegawai kementerian/lembaga lain di KPK dan berapa masa jangka waktunya.

“Dewas tidak berusaha melihat proses yang melatarbelakangi pemberhentian Endar,” sorot Zaenur.

Sehingga, menurut Zaenur, Dewas KPK tak masuk terlalu jauh hingga faktor di balik Firli Bahuri memberhentikan Endar. Zaenur menduga justru motivasi di balik Firli Bahuri memberhentikan Endar berpotensi besar terdapat pelanggaran kode etik.

“Padahal di situ lah letak pelanggaran kode etiknya, yaitu motivasi-motivasi pribadi yang tidak sesuai dengan kepentingan organisasi yang diduga dilakukan Firli Bahuri,” imbuhnya.

Dewas KPK sebelumnya mengumumkan hasil pengusutan laporan dugaan pelanggaran etik terkait pemberhentian Brigjen Endar Priantoro dari Direktur Penyelidikan KPK. Dewas KPK menegaskan urusan sah tidaknya pemberhentian Endar bukan kewenangan Dewas KPK.

Anggota Dewas KPK Syamsuddin Haris mengatakan Dewas KPK telah memeriksa 10 saksi terkait masalah ini. Para saksi yang diperiksa Dewas KPK itu mulai dari Brigjen Endar selaku pelapor hingga lima pimpinan KPK.

“Kegiatan yang kami lakukan adalah melakukan klasifikasi atau pemeriksaan terhadap 10 orang yang dijadikan saksi. Pertama adalah Pak Endar sendiri selaku pelapor, kemudian Zuraida Retno Pamungkas, Kepala Biro SDM KPK; Ahmad Burhanudin, Kepala Biro Hukum KPK; Endar Wirawan, selaku Biro SDM pada Kepolisian; kemudin Sekjen KPK, Firli Bahuri selaku terlapor; Alexander Marwata, selaku terlapor atau pun pimpinan; kemudian Nawawi Pamolango; Nurul Ghufron; dan Johanis Tanak,” kata Syamsuddin dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (19/6).

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6782048/dewas-kpk-setop-kasus-firli-bahuri-soal-endar-pukat-ugm-kritik-keras.)

Jakarta (VLF) Gubernur Papua nonaktif Lukas Enembe bikin heboh saat sidang perdana kasus dugaan suap dan gratifikasi. Lukas sempat berteriak hingga menunjuk-nunjuk jaksa.

Sidang Lukas Enembe digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Senin (19/6/2023). Lukas tampak hadir langsung di ruang sidang.

Lukas terlihat menggunakan kaus abu-abu dan tidak menggunakan alas kaki. Dia juga mengaku dalam kondisi sakit.

“Saudara jelas mendengar suara kami?” kata hakim dalam persidangan.

“Dengar,” jawab Lukas Enembe.

“Saudara sehat?” tanya hakim

“Masih sakit,” jawab Lukas Enembe.

Hakim mengatakan Lukas dapat mengikuti persidangan berdasarkan surat keterangan dokter. Majelis hakim pun tetap melanjutkan persidangan.

“Persidangan ini tetap akan dilanjutkan dengan acara pembacaan dakwaan,” kata Hakim.

Teriaki Jaksa

Lukas Enembe juga meneriaki jaksa yang sedang membacakan dakwaan terhadap dirinya di ruang sidang. Jaksa awalnya sedang membacakan total dugaan suap yang diterima Lukas.

“Rp 45.843.485.350 dengan rincian,” ujar jaksa.

“Bohong, woi, dari mana? Tidak benar, tidak benar,” teriak Lukas.

Jaksa kemudian berhenti membacakan dakwaan. Majelis hakim meminta Lukas untuk tertib.

“Saudara terdakwa, mungkin ada keluarga terdakwa di sini. Maaf, ada keluarga atau istri dari terdakwa, tolong ya diberi pengertian,” ucap hakim.

“Itu tipu-tipu, dari mana angkamu?” ujar Lukas.

“Saudara terdakwa ini sudah minum obat pagi?” tanya hakim.

Hakim meminta Lukas untuk tenang. Hakim bertanya apakah Lukas sudah minum obat dari dokter. Pengacara mengatakan Lukas tidak minum obat. Hakim mengatakan harusnya Lukas minum obat kalau merasa sakit.

“Tipu-tipu ini, tidak benar,” ujar Lukas.

“Ikuti saja dulu. Tolong keluarga atau simpatisan terdakwa untuk tenang. Kami dari kemarin, dengan iktikad baik pada persidangan lalu mengabulkan permohonan saudara untuk sidang offline, ya seperti ini,” ujar hakim.

“Apabila saudara dalam persidangan ini seperti ini, menghalangi persidangan, maka kami cabut lagi sidang offline, dan sidang online dengan segara risiko. Ingatkan dia, kami sudah beriktikad baik,” sambung hakim.

Pengacara Potong Jaksa

Pengacara Lukas Enembe juga sempat memotong jaksa saat membacakan dakwaan kasus suap dan gratifikasi. Hakim meminta kuasa hukum Lukas tak menyela jaksa saat membacakan dakwaan tersebut.

“Sebentar-sebentar saudara jangan mengganggu jalannya persidangan, nanti ada waktunya, ini kan beri kesempatan ke penuntut umum untuk membacakan dakwaannya. Nanti setelah itu baru saudara bisa, saudara harus tertib ya ikuti proses persidangan,” kata hakim dalam persidangan.

Hakim meminta pengacara Lukas Enembe menghormati jalannya persidangan. Dia menyebut pengacara akan diberi kesempatan menyampaikan keberatan dan pembelaan saat jaksa sudah menyampaikan dakwaan.

“Kita saling menghargai, Pak, tolong hargai kami untuk memimpin persidangan, jangan dipotong dulu, tenang dulu, tenang. Nanti ada waktu saudara mengajukan keberatan dan pembelaan,” ujar hakim.

Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 46,8 M

“Yang melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan menerima hadiah atau janji, yaitu menerima hadiah yang keseluruhannya Rp 45.843.485.350 (Rp 45,8 miliar),” kata jaksa.

Jaksa mengatakan Lukas menerima uang Rp 10,4 miliar dari Piton Enumbi selaku pemilik PT Melonesia Mulia. Jaksa menyebut Lukas juga menerima Rp 35,4 miliar dari Rijatono Lakka selaku Direktur PT Tabi Anugerah Pharmindo.

Suap itu diduga diberikan agar Lukas selaku Gubernur Papua memenangkan perusahaan yang digunakan Piton Enumbi dan Rijantono dalam proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemprov Papua. Jaksa mengatakan suap itu terjadi pada 2018.

Jaksa menyebut suap dari Rijatono itu terdiri dari uang Rp 1 miliar dan pembangunan atau perbaikan aset Lukas Enembe Rp 34,4 miliar. Jaksa menyebut aset itu terdiri dari hotel, dapur katering, kosan hingga rumah.

Lukas juga didakwa menerima gratifikasi Rp 1 miliar. Duit itu diduga diterima Lukas dari Budy Sultan selaku Direktur PT Indo Papua melalui Imelda Sun. Jaksa mengatakan Lukas tidak melaporkan penerimaan uang itu ke KPK sehingga harus dianggap suap.

Atas perbuatannya, Lukas didakwa Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP dan pasal 12B UU Pemberantasan Korupsi.

Sempat Izin ke Toilet di Tengah Sidang

Lukas Enembe juga sempat izin ke toilet di tengah-tengah pembacaan dakwaan. Hakim mengabulkan permohonan Lukas Enembe

Sidang pun diskors sementara. Hakim memerintahkan petugas untuk mengawal Lukas ke toilet dan membawa Lukas kembali lagi ke ruang sidang.

Lukas Enembe Langsung Melawan

Lukas Enembe pun langsung melawan dakwaan itu. Dia mengajukan keberatan atau eksepsi atas dakwaan jaksa penuntut umum terkait suap dan gratifikasi Rp 46,8 miliar. Keberatan itu dibacakan oleh pengacara Lukas.

“Keberatan pribadi Lukas Enembe, saya difitnah, saya dizalimi, saya dimiskinkan,” kata Petrus Bala saat membacakan keberatan pribadi Lukas Enembe.

Lukas menuding KPK mencari-cari kesalahannya. Dia membantah menerima suap dan gratifikasi.

“Saya Lukas Enembe, tidak pernah merampok uang negara, tidak pernah menerima suap. Tapi, tetap saja KPK menggiring opini publik seolah-olah saya penjahat besar. Saya dituduh penjudi, sekalipun itu memang benar, hal itu merupakan tindak pidana umum. Bukan KPK yang mempunyai kuasa melakukan penyelidikan,” ucapnya.

Minta Jadi Tahanan Kota

“Kami penasihat hukum memohon agar penahanan Lukas Enembe, karena sakit dialihkan ke penahanan kota,” kata OC Kaligis.

OC Kaligis mengatakan pengobatan Lukas akan semakin mudah jika dijadikan sebagai tahanan kota. Dia menyebut permohonan itu sudah diajukan pada Jumat (9/6).

“Sehingga mudah melakukan pengobatan sebagaimana surat permohonan yang telah kami masukkan pada tanggal 9 Juni 2023 melalui Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,” ujarnya.

Lukas Tunjuk-tunjuk Jaksa

Lukas Enembe kembali marah-marah ke jaksa jelang sidang berakhir. Dia menunjuk-nunjuk jaksa sambil menyampaikan keberatan atas dakwaan jaksa.

“Saudara terdakwa mungkin ada sesuatu yang mau disampaikan tolong dibantu penasehat hukum di samping,” kata hakim ketua.

“Yang Mulia ketua majelis hakim dan anggota, apa yang dibacakan itu tidak benar semua,” jawab Lukas Enembe sambil menunjuk ke arah jaksa KPK.

Hakim mengatakan keberatan Lukas dalam eksepsi sudah disampaikan dan akan dipertimbangkan oleh majelis hakim. Hakim meminta Lukas untuk tenang.

“Sudah disampaikan,” kata hakim.

“Tidak benar, apa yang disampaikan tidak benar dari mana dia tahu,” timpal Lukas Enembe sambil menunjuk jaksa lagi.

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6782019/heboh-lukas-enembe-teriak-hingga-tunjuk-tunjuk-jaksa-di-sidang.)

Jakarta (VLF) Gubernur Papua nonaktif Lukas Enembe didakwa menerima suap dan gratifikasi senilai Rp 46,8 miliar. Jaksa mengatakan suap dan gratifikasi itu diterima dalam bentuk uang tunai dan pembangunan atau perbaikan aset milik Lukas.

“Yang melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan menerima hadiah atau janji, yaitu menerima hadiah yang keseluruhannya Rp 45.843.485.350 (Rp 45,8 miliar),” kata jaksa saat membacakan dakwaan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (19/6/2023).

Jaksa mengatakan Lukas menerima uang Rp 10,4 miliar dari Piton Enumbi selaku pemilik PT Melonesia Mulia. Kemudian, Lukas juga menerima Rp 35,4 miliar dari Rijatono Lakka selaku Direktur PT Tabi Anugerah Pharmindo.

“Dengan rincian sebesar Rp 10.413.929.500 (Rp 10,4 miliar) dari Piton Enumbi selaku Direktur sekaligus pemilik PT Melonesia Mulia PT Lingge-lingge, PT Astrad Jaya serta PT Melonesia Cahaya Timur dan sebesar Rp 35.429.555.850 (Rp 35,4 miliar) dari Rijatono Lakka selaku Direktur PT Tabi Anugerah Pharmindo, Direktur PT Tabi Bangun Papua sekaligus pemilik CV Walibu,” kata jaksa.

Jaksa menyebut suap itu diberikan agar Lukas selaku Gubernur Papua memenangkan perusahaan yang digunakan Piton Enumbi dan Rijantono dalam proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemprov Papua. Jaksa mengatakan suap itu terjadi pada 2018.

“Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yaitu hadiah tersebut diketahui atau patut diduga diberikan agar terdakwa Lukas Enembe selaku Gubernur Provinsi Papua periode tahun 2013-2018 dan 2018-2023 bersama-sama dengan Mikael Kambuaya selaku Kepala Dinas Perumahan Umum (PU) Provinsi Papua Tahun 2013-2017 dan Gerius One Yoman selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Papua Tahun 2018-2021 mengupayakan perusahaan-perusahaan yang digunakan Piton Enumbi dan Rijantono Lakka dimenangkan dalam proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2013 sampai dengan 2022,” kata jaksa.

Jaksa mengatakan suap dari Rijatono itu terbagi dalam uang Rp 1 miliar dan Rp 34,4 miliar dalam bentuk pembangunan atau renovasi aset Lukas. Aset itu antara lain hotel, dapur katering, kosan hingga rumah.

Lukas juga didakwa menerima gratifikasi Rp 1 miliar. Duit itu diterima Lukas dari Budy Sultan selaku Direktur PT Indo Papua melalui Imelda Sun. Jaksa mengatakan Lukas tidak melaporkan penerimaan uang itu ke KPK sehingga harus dianggap suap.

Atas perbuatannya, Lukas didakwa Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP dan pasal 12B UU Pemberantasan Korupsi.

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6780306/lukas-enembe-didakwa-terima-suap-dan-gratifikasi-rp-468-miliar.)

Jakarta (VLF) Mantan Kepala Bea Cukai Makassar Andhi Pramono telah ditetapkan sebagai tersangka kasus gratifikasi serta tindak pidana pencucian uang (TPPU). Andhi kini telah tiba di KPK.

Pantauan detikcom, Senin (19/6/2023) pukul 10.02 WIB, Andhi sudah tiba di gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan. Andhi terlihat mengenakan topi dan bermasker.

Andhi terlihat mengenakan jaket berwarna hitam. Dia tak mengucapkan sepatah kata pun saat memasuki gedung KPK.

Dia langsung masuk ke dalam gedung Merah Putih KPK. Lalu, duduk di kursi tamu untuk kemudian diperiksa penyidik.

Pemeriksaan Perdana Usai Jadi Tersangka

Hari ini, Andhi Pramono pertama kali diperiksa KPK setelah ditetapkan sebagai tersangka. Andhi Pramono tepat diumumkan sebagai tersangka pada pekan lalu, Senin (12/6).

“Iya benar, yang bersangkutan hari ini diperiksa tim penyidik,” kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri, Senin (19/6/2023).

Namun, belum diketahui apakah Andhi Pramono akan ditahan setelah pemeriksaan perdana sebagai tersangka KPK. Ali mengatakan penahanan tersangka menjadi kewenangan penyidik.

“Soal penahanan tersangka tentu sepenuhnya nanti menjadi wewenang tim penyidik dengan persyaratan dan pertimbangan sebagaimana ketentuan KUHAP,” kata dia.

Andhi Pramono Jadi Tersangka Pencucian Uang

KPK mengembangkan kasus gratifikasi yang menjerat mantan Kepala Bea Cukai Makassar Andhi Pramono. Andhi kini juga ditetapkan tersangka pencucian uang.

“Jadi kami akan mengupdate penyidikan dugaan penerimaan gratifikasi oleh Pejabat Bea Cukai Makassar, bahwa yang bersangkutan juga kami tetapkan sebagai tersangka dugaan tindak pidana pencucian uang,” kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri di gedung KPK, Jakarta Selatan, Senin (12/6).

Ali mengatakan penetapan tersangka itu setelah penyidik menemukan sejumlah bukti baru dari penyidikan kasus gratifikasi yang sebelumnya menjerat Andhi Pramono. Andhi diduga secara sengaja menyamarkan hingga menyembunyikan aset miliknya yang diduga dari hasil korupsi.

“Ketika kami melakukan proses penyidikan dugaan penerimaan gratifikasi dari fakta-fakta yang kami peroleh ada dugaan tersangka ini menyembunyikan dengan sengaja, menyamarkan asal-usul dari aset yang diduga diperoleh dari korupsi,” ujar Ali.

“Sehingga berdasarkan kecukupan alat bukti kami tetapkan lagi sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang,” tambahnya.

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6780278/eks-kepala-bea-cukai-makassar-andhi-pramono-tersangka-tppu-datangi-kpk.)

Jakarta (VLF) Sejumlah karangan bunga menjelang sidang praperadilan yang diajukan Sekretaris Mahkamah Agung (MA), Hasbi Hasan bermunculan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan (Jaksel). Salah satu karangan bunga menyindir KPK yang tidak berani menahan hakim korupsi atau korup.

Pantauan detikcom di PN Jaksel, Senin (19/6/2023) terlihat ada enam karangan bunga yang mejeng di sana. Rata-rata tulisan dari karangan bunga tersebut mendukung PN Jaksel untuk mengadili praperadilan tersebut dan menolak gugatan tersebut.

“Tolak praperadilan hakim korup,” demikian tertulis di salah satu karangan bunga tersebut.

Lalu ada juga karangan bunga lainnya yang menyindir KPK tak berani menangkap hakim korup. Karangan bunga mengatasnamakan KB Keadilan Bagi Masyarakat.

“Ciyee KPK Nggak Berani Tahan Hakim Korup,” tulis karangan bunga tersebut.

“PN Jaksel Jangan Loyo,” demikian tertulis di karangan bunga lainnya.

Seperti diketahui, sidang gugatan praperadilan yang diajukan Sekretaris Mahkamah Agung (MA), Hasbi Hasan, melawan KPK digelar hari ini. Sidang sebelumnya sempat ditunda karena pihak KPK tidak hadir.

“Sidang kita tunda sampai 19 Juni 2023. Ditunda 1 minggu ya. Hari Senin ke depan tanggal 19 (Juni),” ujar hakim tunggal, Alimin R Sujono, dalam persidangan di PN Jaksel, Jalan Ampera Raya, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Senin (12/6/2023).

Hakim sempat menyebut pihak termohon mengirimkan surat untuk penundaan sidang selama 3 minggu. Namun, tim kuasa hukum dari Hasbi merasa keberatan sehingga sidang ditunda 1 minggu.

“Termohon mengirimkan surat untuk memohon menunda sidang ketiga minggu ke depan. Ada tanggapan?” tanya hakim.

“Saya berharap proses peradilan lebih cepat. Proses pemeriksaan tidak terlalu lama. Saya sepakat ini ditunda tapi tidak terlalu lama,” jawab kuasa hukum Hasbi, Maqdir Ismail.

Hasbi Hasan mengajukan gugatan praperadilan terhadap KPK ke PN Jaksel. Guru besar Universitas Lampung itu tidak terima dijadikan tersangka dalam pusaran suap hakim agung.

Sebagaimana dikutip detikcom dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jaksel, Jumat (26/5) gugatan itu didaftarkan pada Jumat (26/5) siang. Gugatan praperadilan itu mengantongi nomor 49/Pid.Pra/2023/PN JKT.SEL.

Pusaran skandal suap itu berawal saat KPK melakukan OTT terhadap pegawai MA Dessy Yustria. Tak berapa lama, KPK menetapkan tersangka lain, salah satunya hakim agung Sudrajad Dimyati. Suap itu diduga untuk mengurus perkara Intidana.

Belakangan, KPK mengendus keterlibatan Prof Hasbi dan menetapkannya sebagai tersangka awal bulan ini. KPK sudah memeriksa Hasbi pada Rabu (24/5). KPK meyakini Hasbi tidak akan melarikan diri sehingga tidak menahannya.

“Penahanan bukan suatu keharusan,” kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron.

Ghufron mengatakan penahanan dilakukan dengan merujuk pada sejumlah pertimbangan. Pertama, kata Ghufron, tersangka akan ditahan jika dikhawatirkan akan melarikan diri.

“Penahanan merupakan upaya paksa jika penyidik dihadapkan pada kondisinya ada alasan takut tersangka melarikan diri,” ujar Ghufron.

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6780246/jelang-praperadilan-sekretaris-ma-muncul-karangan-bunga-sindir-kpk.)