Jakarta (VLF) Kementerian Agama (Kemenag) bersama sejumlah ormas Islam saat ini tengah mengkaji soal polemik Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Zaytun. Kemenag akan membekukan izin Al-Zaytun jika terbukti melakukan pelanggaran berat dan menyebarkan paham yang diduga sesat.

“Jika Al-Zaytun melakukan pelanggaran berat, menyebarkan paham keagamaan yang diduga sesat, maka kami bisa membekukan nomor statistik dan tanda daftar pesantren, termasuk izin madrasahnya,” kata juru bicara Kemenag Anna Hasbie, dalam keterangannya, Jumat (23/6/2023).

Anna menerangkan Kemenag merupakan regulator dalam penyelenggaraan pendidikan keagamaan, termasuk pesantren. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kemenag diberi kewenangan untuk menerbitkan nomor statistik dan tanda daftar pesantren.

Hal itu diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No 1626 tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pendaftaran Keberadaan Pesantren. Dan, Pesantren Al-Zaytun saat ini tercatat memiliki keduanya, baik nomor statistik maupun tanda daftar.

Anne mengatakan Ditjen Pendidikan Islam memiliki kewenangan untuk membekukan nomor statistik dan tanda daftar pesantren.

“Sebagai regulator, Kemenag memiliki kuasa administratif untuk membatasi ruang gerak lembaga yang di dalamnya diduga melakukan pelanggaran hukum berat,” tegas Anna Hasbie.

Bantah Beri Dana Bantuan ke Al-Zaytun

Anne juga membantah pernyataan Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil soal memberikan dana bantuan setiap tahun ke pesantren Al-Zaytun. Dia menekankan dana itu merupakan BOS yang merupakan hak semua siswa.

“Kami tidak pernah memberikan dana bantuan ke Al-Zaytun,” kata Anne.

Dia memaparkan Al-Zaytun mengelola madrasah mulai dari jenjang ibtidaiyah (MI), tsanawiyah (MTs), hingga Aliyah (MA). Data di EMIS Kementerian Agama mencatat, ada 1.289 siswa MI, 1.979 siswa MTs, dan 1.746 siswa MA yang belajar di sana.

“Sesuai regulasi, para siswa ini berhak mendapat BOS. Ini berlaku untuk seluruh siswa yang belajar di madrasah dan memenuhi persyaratan. Sehingga, menjadi kewajiban kami, pemerintah, memenuhi hak-hak belajar mereka melalui BOS,” sebut Anna.

“Kami mengimbau, bagi para pejabat publik kalau bicara harus berbasis data. Kalau dana BOS itu hak siswa, semua sama. Siswa di negeri ini semua menerima dana BOS. Jadi jangan kemudian Pak Ridwan Kamil mengatakan Kemenag memberikan bantuan miliaran ke Zaytun padahal itu dana BOS. Udah salah kaprah itu,” lanjut dia.

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6787949/kemenag-akan-bekukan-izin-al-zaytun-jika-lakukan-pelanggaran-berat.)

Jakarta (VLF) Tiga warga negara asing (WNA) yakni Luca Simioni asal Swiss, Barry Pullen dari Inggris dan Carlo Karol Bonati yang berkebangsaan Italia melaporkan Puteri Indonesia Persahabatan 2002 Fanni Lauren Christie ke Polda Bali. Suami dari Fanni yang juga WNA asal Italia bernama Valerio Tocci juga turut dilaporkan.

Kuasa hukum trio WNA pelapor Erdia Christina pun menjelaskan duduk perkara ketiga WNA tersebut melaporkan Fanni Lauren Chritie. Permasalahan ini terkait dengan apartemen The Double View Mansion (DVM) yang berlokasi di Babadan Nomor 200, Desa Pererenan, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung.

Erdia menjelaskan bahwa awalnya beberapa orang WNA yakni Luca Simioni, Arturo Barone, Thomas Huber, dan Valerio Tocci sepakat untuk membangun apartemen DMV. Pembangunan proyek apartemen tersebut ditawarkan oleh Valerio Tocci beserta fasilitasnya pada 2016 kepada Luca Simioni.

“Hanya ada satu orang asing yang kemudian menyampaikan bahwa saya mempunyai ide untuk membuat apartemen dan lain sebagainya kemudian mereka sepakat untuk membangun apartemen DVM,” kata Erdia saat konferensi pers di wilayah Seminyak, Badung, Kamis (22/6/2023).

Valerio Tocci kemudian meminta istrinya yakni Fanni Lauren Chritie untuk mendirikan PT Indo Bhali Makmurjaya dalam pembangunan apartemen DVM. Kemudian dalam perjalanannya, keempat WNA itu sepakat untuk berinvestasi.

Luca Simioni menginvestasikan dananya US$ 1.840.000 (44,11 persen), Arturo Barone US$ 950.000 (22,78 persen), Thomas Huber US$ 500.000 (11,99 persen), dan Valerio Tocci US$ 881,068 (21,12 persen). Namun, Erdia menyebut ada ketidakjujuran dalam perjalanan bisnis tersebut.

“Di dalam perjalanannya ada ketidakjujuran dalam berbisnis yang dilakukan oleh pengelola dalam hal ini FLC dan juga VT,” ungkapnya.

Tepatnya pada 2021, Fanni Lauren Christie dan Valerio Tocci secara diam-diam menjual dua unit apartemen DVM. Mereka tidak membagikan keuntungan atas penjualan tersebut kepada para investor.

“Padahal Luca Simioni telah menagih keuntungan atas penjualan dua unit apartemen DVM tersebut kepada Fanni Lauren Christie dan Valerio Tocci,” ungkap Erdia.

Karena itu, Luca Simioni sebagai salah satu investor membuat laporan polisi atas dugaan tindak pidana penggelapan atas penjualan dua unit apartemen DVM ke Polda Bali. Ia dilaporkan atas dugaan pelanggaran Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Sementara, dua investor lainnya yang juga telah menginvestasikan dananya yakni Arturo Barone dan Thomas Huber belum membuat laporan ke Polda Bali. Justru dua WNA lainnya yang membuat laporan yakni Barry Pullen dan Carlo Karol Bonati selaku pembeli dari unit-unit apartemen DVM.

Barry Pullen dan Carlo Karol Bonati sebagai pemilik unit-unit apartemen DVM merasa telah ditipu oleh Fanni Lauren Christie dan Valerio Tocci. Sebab, pada 2018 Velerio Tocci menawarkan unit-unit apartemen DVM kepada Barry Pullen dan Carlo Karol Bonati dengan status kepemilikan hak sewa selama 42 tahun, yaitu hingga April 2061.

“Valerio Tocci juga menjanjikan adanya keuntungan atas sewa unit-unit apartemen DVM milik mereka kepada orang-orang yang menginap di unit-unit tersebut,” terang Erdia.

Barry Pullen dan Carlo Karol Bonati telah menandatangani Sale and Purchase of Right of Lease (SPRL) dengan PT Indo Bhali Makmurjaya. Fanni Lauren Christie sebagai Direktur perusahaan menyebutkan harga unit apartemen DVM sebesar US$ 220 ribu kepada Carlo Karol Bonati dan US$ 180 ribu kepada Barry Pullen.

Namun, menurut Erdia, akta pemindahan dan penyerahan hak sewa yang dibuat oleh Kantor Notaris Eddy Nyoman Winarta tercantum harga unit Apartemen the Double View Mansion sebesar Rp 500 juta. Nilai ini bukan harga sebenarnya yang telah ditetapkan dalam SPRL dan bukti pengiriman/transfer uang.

Valerio Tocci juga memerintahkan kepada Barry Pullen dan Carlo Karol Bonati untuk membayarkan unit apartemen mereka sebesar 15 persen dari harga unit ke rekening PT Indo Bhali Makmurjaya di Indonesia dan 85 persen ke rekening PTDVM Consulting MGT ke rekening Emirates Investment Bank P.J.S.C. di Dubai, Uni Arab Emirates.

Atas adanya kejadian tersebut, Barry Pullen dan Carlo Karol Bonati melaporkan adanya dugaan tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan serta menyuruh menempatkan keterangan palsu pada akta otentik. Hal itu sesuai Pasal 378 KUHP dan/atau Pasal 372 KUHP serta Pasal 266 ayat (1) KUHP.

Sempat Gugat Perdata

Sebelum melakukan pelaporan ke Polda Bali, Luca Simioni, Arturo Barone, dan Thomas Huber sempay mengajukan gugatan secara perdata kepada PT Indo Bhali Makmurjaya. Gugatan tersebut bahkan hingga kasasi dan kini telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

“Nah menarik gugatan itu sampai dengan saat ini sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Di dalam pertimbangan hukumnya terurai fakta peristiwa yang terurai, juga bagaimana kronologis perjalanan investor-investor ini. Kemudian melalui gugatan kami akhirnya memenangkan hingga kasasi,” terangnya.

Dalam gugatan perdata, lanjut Erdia, isinya memerintahkan tergugat yaitu Fanni Lauren Chritie sebagai Direktur PT Indo Bhali Makmurjaya dan juga Valerio Tocci secara bersama-sama membayar secara US$ 7 juta.

“Jadi di dalam keperdataan, ketika seseorang itu sudah diperingatkan untuk dalam waktu beberapa hari untuk lho bayar, kalian bayar,” tegasnya.

Ketika Fanni Lauren Chritie dan Valerio Tocci tidak membayar, maka pengadilan bisa menetapkan aset tergugat. Nilai gugatan itu kemudian di-convert menjadi 25 unit apartemen DVM. Karena itu 25 unit apartemen di DVM berhak untuk disita.

Pada 2023 awal, Pengadilan Negeri (PN) Denpasar telah datang ke lokasi untuk melakukan penyitaan terhadap 24 unit apartemen DVM. Meski demikian, Fannie Lauren Chritie dan Valerio Tocci tetap merasa bahwa 25 unit apartemen itu milik mereka.

“Apa yang terjadi? Lagi-lagi informasinya adalah mereka merasa ini miliknya dan tidak mau dieksekusi. Sampai detik ini mereka yang menguasai itu. Dari sisi itu saja klien kami bertanya-tanya bagaimana kepastian hukum di Indonesia,” ucap Erdia.

Dalam siaran persnya, Erdia menyebut banyaknya kerugian yang dialami oleh Luca Simioni, Arturo Barone dan Thomas Huber atas sengketa kepemilikan Apartemen The Double View Mansion. Kerugian pertama yakni investasi untuk membangun apartemen DVM kurang lebih sebesar Rp 50 miliar.

Kerugian kedua yakni berupa potensial valuasi apartemen DVM kurang lebih sebesar Rp 78 miliar dan juga potensial kerugian atas rental unit-unit apartemen DVM selama tiga tahun kurang lebih sebesar Rp 21 miliar.

Kerugian terakhir yakni berbagai biaya yang dikeluarkan untuk mengurus seluruh sengketa kasus-kasus, baik perdata maupun pidana kurang lebih sebesar Rp 19 miliar. Total kerugian mencapai Rp 167,35 miliar.

(Sumber : https://www.detik.com/bali/hukum-dan-kriminal/d-6787745/duduk-perkara-mantan-puteri-indonesia-dilaporkan-ke-polda-bali.)

Jakarta (VLF) Pengacara Hermawanto menyimpulkan dalam disertasinya bahwa pemenuhan HAM tidak hanya tanggung jawab tapi juga tanggung jawab legislatif dan yudikatif. Menurut advokat yang kini sedang membela Haris Azhar-Fatia itu, sebagai solusinya perlu dilakukan amandemen UUD 1945 untuk menyempurnakan hal tersebut.

Pasal UUD 1945 yang dimaksud yaitu Pasal 28I ayat (4) yang berbunyi:

Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah

“UUD 1945 Pasal 28I ayat (4) menganut konsep ‘distribution of Obligations’ ada distribusi tanggungjawab dalam pemenuhan HAM, sehingga keliru jika kita hanya menuntut pemerintah untuk memenuhi Ham bagi setiap orang di Indonesia. Karena ada subjek lain yang seharusnya ikut bertanggungjawab,” kata Hermawanto kepada wartawan, Kamis (22/6/2023).

Disertasi itu berjudul ‘Pengaturan Tanggungjawab Pada Hak Asasi Manusia dalam UUD NRI 1945’ guna meraih gelar Doktor dari Universitas Brawijaya (UB) Malang. Disertasi itu dipertahankan di depan promotor Prof Dr Sudarsono SH MS dengan penguji antara lain Wakil Rektor UB Prof Dr M Ali Safa’at SH MH dan Dekan FH UB Dr Aan Eko Widiarto. Ujian terbuka itu digelar di Auditorium FH UB, Malang pada Rabu (21/6) kemarin.

“Rumusan padal 28I ayat (4) juga kurang tepat, karena meletakkan tanggung jawab utama pada Pemerintah padahal kewenangannya ada pada DPR/Legislatif seperti kewenangan membentuk UU dan kewenangan budgeting (Pasal 20 UUD), serta kewenangan penegakan hukum dan keadilan ada pada kekuasaan kehakiman (yudikatif) (Pasal 24 UUD),” papar Hermawanto.

Maka, kata Dr Hermawanto Amandemen UUD 1945 adalah keniscayaan untuk menata kembali konstitusi termasuk pasal-pasal HAM, agar subjek, wewenang dan tanggungjawabnya jelas dan sejalan dengan teori hukum ‘tidak ada wewenang tanpa tanggung jawab dan tidak ada tanggungjawab tanpa wewenang’. Hermawanto mengusulkan dalam disertasinya agar rumusan Pasal 28I ayat (4) menjadi:

Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggungjawab negara, terutama pemerintah, legislatif dan yudikatif.

“Dengan rumusan reformulasi ini maka tanggung jawab hak asasi mansusia tidak semata-mata menjadi tanggungjawab utama pemerintah, melainkan juga tanggungjawab utama pada legislatif dan yudikatif. Sedangkan tanggungjawab subjek lain tetap ada namun tidak utama,” ujar Hermawanto yang menyelesaikan S1-nya dari FH Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto itu.

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6786063/advokat-dr-hermawanto-ham-juga-tanggung-jawab-legislatif-dan-yudikatif.)

Jakarta (VLF) Wakil Ketua Komisi X DPR Dede Yusuf sepakat dengan kebijakan penyetopan sementara bebas visa 159 negara. Dede menyinggung beberapa sikap wisatawan asing yang melanggar aturan hingga menggembel.

“Memang kalau kita lihat, simak, kondisi, terutama Indonesia ada beberapa daerah yang banyak turis-turis yang length of stay (LOS) melebihi, bisa berbulan-bulan, bahkan bukan turis lagi tapi numpang kerja. Bahkan ada juga bikin masalah untuk dipulangkan atau deportasi secara gratis,” ucap Dede kepada wartawan, Rabu (21/6/2023).

Dede menyebut banyak kasus wisatawan mancanegara (wisman) yang berulah di Indonesia. Dia juga menyoroti soal WNA yang menciptakan konflik dengan warga lokal.

“Melihat fenomena selama beberapa bulan terakhir, nampaknya demikian, berdampak konflik dengan warga lokal. Saya dengar cerita langsung, baca berita, saya sempat ke lokasi,” ucapnya.

Politikus Partai Demokrat itu mengapresiasi kebijakan penyetopan sementara bebas visa 159 negara. Pemerintah perlu mengevaluasi, mana wisatawan yang memberikan kontribusi kepada devisa, mana yang menjadi beban.

“Karena kekhawatiran kekurangan wisman jadinya dibiarkan, padahal kita harus memilah mana yang memberikan devisa, mana wisman yang istilahnya datang ke sini pas-pasan, bahkan ada yang bilang menggembel, dan nyari duitnya di sini,” ucapnya.

Penghentian Sementara Bebas Visa

Sebelumnya, Menkumham Yasonna Laoly menghentikan sementara kebijakan bebas visa kunjungan (BVK) untuk 159 negara. Yasonna menghentikan kebijakan ini atas beberapa pertimbangan.

Penghentian kebijakan ini tercantum dalam Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-GR.01.07 Tahun 2023 yang disahkan pada 7 Juni 2023. Diketahui bahwa 159 negara sebelumnya masuk ke 169 negara yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 sebagai penerima bebas visa kunjungan bersama 10 negara ASEAN.

Merujuk pada keputusan menteri tersebut, pemberian bebas visa kunjungan berdampak pada aspek-aspek kehidupan bernegara, tidak terkecuali gangguan ketertiban umum dan penyebaran penyakit dari negara yang belum dinyatakan bersih atau bebas penyakit tertentu dari badan Kesehatan Dunia/World Health Organization (WHO). Karena itu, jumlah penerima kebijakan tersebut diatur ulang.

“Atas dasar pertimbangan tersebut, keputusan menteri ini ditetapkan,” ujar Subkoordinator Humas, Achmad Nur Saleh, dalam keterangan pers yang dilihat, Jumat (16/6).

Achmad menjelaskan bahwa saat ini hanya ada 10 negara yang menjadi subjek BVK, yaitu negara-negara anggota ASEAN, yakni Brunei Darussalam, Filipina, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Singapura, Thailand, Timor Leste, dan Vietnam.

Bebas visa kunjungan berlaku selama 30 hari dan tidak dapat diperpanjang. Persyaratan yang wajib ditunjukkan kepada petugas Imigrasi di TPI adalah paspor yang masih berlaku setidaknya 6 bulan serta tiket meninggalkan wilayah Indonesia.

“Untuk tinggal lebih lama di Indonesia, orang asing bisa memilih jenis izin tinggal keimigrasian lainnya seperti e-VOA (electronic visa on arrival), visa kunjungan, atau visa tinggal terbatas,” pungkas Achmad

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6785884/dede-yusuf-sepakat-bebas-visa-159-negara-disetop-singgung-bule-gembel.)

Jakarta (VLF) Dewan Pengawas (Dewas) KPK dan mantan penyidik KPK Novel Baswedan saling balas soal temuan dugaan pungutan liar (pungli) di rumah tahanan KPK. Dewas mengaku dugaan pungli itu temuannya, namun Novel menyebut hal berbeda.

Dugaan pungli ini awalnya diungkap anggota Dewas KPK Albertina Ho dalam konferensi pers di gedung ACLC KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Senin (19/6/2023). Dia mengatakan temuan pungli merupakan hasil pengutusan Dewas, bukan laporan pihak lain.

“Tanpa pengaduan, jadi kami di sini ingin menyampaikan Dewan Pengawas sungguh-sungguh mau menertibkan KPK ini dan tidak, siapa saja, kami tidak pandang,” ucapnya.

Albertina mengatakan jumlah pungli itu Rp 4 miliar. Angka tersebut merupakan temuan sementara dari Desember 2021 sampai Maret 2022.

“Desember 2021 sampai dengan bulan Maret 2022 itu sejumlah Rp 4 miliar, jumlah sementara,” ucapnya.

Dia tak menutup kemungkinan jumlah itu bertambah. Albertina mengatakan Dewas KPK akan mengusut dari sisi etik. Dia menyerahkan tindak pidana pungli di rutan KPK kepada aparat penegak hukum.

“Ini ada unsur pidananya dan Dewan Pengawas sudah menyerahkan kepada pimpinan,” ucapnya.

“Masalah kode etiknya, kami juga sudah melakukan klarifikasi-klarifikasi, nanti setelah semua teman-teman juga akan mengetahui siapa saja yang dibawa ke sidang etik,” sambung Albertina.

Albertina mengatakan pungli itu diduga disetorkan secara tunai dengan rekening pihak ketiga. Dia menyerahkan pengusutan dugaan tindak pidananya ke aparat penegak hukum.

“Sudah diketahui juga kira-kira dalam bentuk apa pungutan-pungutan itu dilakukan. Ada berupa setoran tunai, semua itu menggunakan rekening pihak ketiga dan sebagainya,” katanya.

Selain itu, Anggota Dewas Syamsuddin Haris menyebut puluhan pegawai rutan KPK diduga terlibat pungli itu. Namun, dia enggan menjelaskan identitas pihak yang terlibat.

“Diduga yang terlibat bahkan puluhan pegawai rutan KPK,” kata anggota Dewas KPK Syamsuddin Haris saat dimintai konfirmasi, Selasa (20/6).

Novel Bilang Pungli di Rutan Ditemukan Penyidik KPK

Novel kemudian angkat bicara soal kasus dugaan pungli di rutan KPK. Novel menyebut kasus itu pertama kali diungkap oleh penyidik KPK.

“Dalam kasus petugas rutan KPK yang menerima atau memungut uang dari tahanan KPK, diklaim oleh Dewas bahwa Dewas yang menemukan atau membongkar kasus itu. Padahal sebenarnya praktik suap atau pungli tersebut dibongkar oleh penyidik KPK, lalu melaporkan ke Dewas KPK dengan menyertakan bukti-bukti yang lengkap dan jelas,” kata Novel kepada wartawan, Selasa (20/6/2023).

Mantan penyidik senior KPK ini mengatakan Dewas KPK awalnya tidak merespons laporan dari penyidik soal temuan pungli di rutan. Novel beralasan petugas rutan di kasus itu bukan termasuk subjek hukum KPK.

“Justru Dewas, setelah menerima laporan tersebut, tidak menindaklanjuti dengan melaporkan kasus tersebut secara pidana ke penegak hukum yang berwenang. Mengingat subjek hukum petugas rutan, tidak termasuk sebagai subjek hukum KPK. Dewas baru merespons media setelah saya mengungkapkan hal itu melalui podcast saya,” jelas Novel.

Menurut Novel, kasus dugaan pungli di rutan itu makin memperburuk citra KPK. Dia menilai kasus itu merugikan para pegawai KPK yang memiliki integritas dalam bertugas.

“Bukan hanya merusak citra KPK, tapi juga meningkatkan risiko bagi pegawai KPK yang bekerja baik ketika turun ke lapangan. Ketika kegiatan mereka dibocorkan oleh pimpinan KPK atau oknum lain dengan motif uang, kemudian pegawai KPK yang turun di lapangan bisa diserang oleh pihak yang sedang diamati atau diawasi,” ujarnya.

Novel Bahas di Podcast Sehari Sebelum Dewas Bicara

“Informasi yang saya dengar hari ini Rutan KPK masih memintai uang tahanan, bahkan nilai uang terkumpul miliaran,” kata Novel dalam video berjudul ‘Gila !!! Ada Transaksi Miliaran Di Rutan KPK ? Bersama Rizka Anungnata’ itu seperti dilihat detikcom.

Dalam siaran podcast miliknya itu, Novel menyoroti sikap Dewas dalam kasus dugaan pungli di Rutan KPK. Novel mengaku pesimis terhadap langkah Dewas untuk mengusut kasus tersebut.

“Katanya diperiksa Dewan Pengawas tapi sekali lagi saya nggak percaya Dewan Pengawas bekerja benar,” ujar Novel.

Dewas Bantah Ucapan Novel

Anggota Dewas KPK, Albertina Ho, membantah pernyataan Novel soal pengungkapan dugaan pungli Rp 4 miliar dilakukan penyidik KPK. Albertina mengatakan Dewas KPK lah yang menemukan dugaan pungli di rutan tersebut.

“Tanggapannya sama dengan kemarin, Dewas yang mengungkapkan,” kata Albertina.

Albertina enggan banyak bicara soal kasus tersebut. Dia menegaskan semua pihak yang terlibat akan dijatuhi sanksi.

“Untuk kepentingan proses, mohon maaf belum bisa kami sampaikan, yang jelas melibatkan banyak orang,” ujarnya.

“Masih dalam proses, kami akan umumkan juga kalau sudah ada yang diberi sanksi,” imbuhnya.

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6785870/balas-membalas-soal-pungli-rutan-kpk-antara-novel-baswedan-dan-dewas.)

Jakarta (VLF) Anggota Komisi III DPR dari Partai Gerindra, Habiburokhman, menyebut tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dijalankan oleh jaringan mafia. Dia mengapresiasi kerja Polri yang sampai saat ini telah menetapkan 532 orang jadi tersangka kasus TPPO.

“Kami apresiasi gerak cepat Polri meringkus mafia TPPO karena ulah mereka sudah sangat meresahkan,” kata Habiburokhman kepada wartawan, Rabu (21/6/2023).

Dia menduga ada keterlibatan oknum pejabat negara di kasus TPPO. Sehingga, pelaku TPPO bisa leluasa menjalankan aksinya.

“Kami minta semua yang terlibat ditindak tegas termasuk oknum pejabat negara bila terbukti menjadi backing mafia TPPO,” ucap Waketum Gerindra ini.

Habiburokhman menyebut TPPO merupakan tindak pidana yang hanya bisa dilakukan jika terdapat jaringan. Karena itu, dia yakin ada oknum pejabat yang selama ini melindungi.

“Saya yakin mereka bisa leluasa beroperasi karena adanya oknum pejabat yang ikut terlibat membekingi,” katanya.

532 Orang Tersangka TPPO

Satgas TPPO besutan Kapolri terus melakukan penindakan. Kini total ada 532 tersangka yang diringkus.

Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan mengatakan bahwa ratusan tersangka itu berasal dari 456 laporan polisi. Total ada 1.572 korban yang diselamatkan.

“Dari ratusan LP yang diterima, Satgas TPPO telah menyelamatkan 1.572 korban,” kata Ramadhan kepada wartawan, Rabu (21/6).

Ramadhan merinci ada 711 korban perempuan dewasa dan 86 perempuan anak. Kemudian 731 korban laki-laki dewasa dan 44 anak laki-laki.

Masih sama, Ramadhan menyebut modus terbanyak adalah dengan mengiming-imingi bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) atau Pekerja Rumah Tangga (PRT). Yakni dengan total 361 kasus.

“Selanjutnya modus dijadikan Pekerja Seks Komersial (PSK) ada 116 kasus, modus dijadikan Anak Buah Kapal (ABK) ada 6 kasus dan eksploitasi terhadap anak ada 25 kasus,” katanya.

Lebih lanjut, Ramadhan mengatakan, dari ratusan kasus yang diungkap, saat ini perkembangannya 83 kasus masuk tahap penyelidikan. Kemudian 347 di tahap penyidikan dan berkas sudah lengkap atau P21 ada satu kasus.

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6785842/habiburokhman-duga-tppo-libatkan-oknum-pejabat-dukung-polri-bertindak.)

Jakarta (VLF) Wakil Ketua Komisi III Ahmad Sahroni mengapresiasi Satuan Tugas (Satgas) Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) pimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Menurutnya, penetapan 532 orang sebagai tersangka merupakan bentuk komitmen pemberantasan TPPO.

“Ini prestasi bagus dan hasil nyata dari komitmen Polri yang belum lama ini dideklarasikan mengenai TPPO. Angka ini juga mengagetkan karena dalam tempo singkat, ada banyak sekali jumlah tersangka,” ucap Sahroni saat dihubungi, Rabu (21/6/2021).

Sahroni menilai ratusan orang menjadi tersangka membuktikan bahwa TPPO menjadi kasus yang serius. “Ini menandakan sebenarnya betapa besar skala kejahatan ini,” ucapnya.

Sahroni meminta agar kinerja dari Satgas TPPO Polri tak kendor. Dia memperkirakan jumlah tersangka kasus TPPO akan bertambah.

“Polri dan Satgas harus lebih nge-gas dalam memberantas para pelaku kejahatan TPPO,” katanya.

532 Orang Tersangka TPPO

Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan mengatakan bahwa ratusan tersangka itu berasal dari 456 laporan polisi. Total ada 1.572 korban yang diselamatkan.

“Dari ratusan LP yang diterima, Satgas TPPO telah menyelamatkan 1.572 korban,” kata Ramadhan kepada wartawan, Rabu (21/6).

Ramadhan merinci ada 711 korban perempuan dewasa dan 86 perempuan anak. Kemudian 731 korban laki-laki dewasa dan 44 anak laki-laki.

Masih sama, Ramadhan menyebut modus terbanyak adalah dengan mengiming-imingi bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) atau Pekerja Rumah Tangga (PRT). Yakni dengan total 361 kasus.

“Selanjutnya modus dijadikan Pekerja Seks Komersial (PSK) ada 116 kasus, modus dijadikan Anak Buah Kapal (ABK) ada 6 kasus dan eksploitasi terhadap anak ada 25 kasus,” katanya.

Lebih lanjut, Ramadhan mengatakan, dari ratusan kasus yang diungkap, saat ini perkembangannya 83 kasus masuk tahap penyelidikan. Kemudian 347 di tahap penyidikan dan berkas sudah lengkap atau P21 ada satu kasus.

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6785815/komisi-iii-dpr-apresiasi-polri-tangkap-532-tersangka-tppo-komitmen-nyata.)

Jakarta (VLF) Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya menetapkan tiga orang tersangka dalam kasus mafia tanah senilai Rp 1,8 triliun di Jalan Yos Sudarso, Jakarta Utara. Salah satu tersangka inisial TP.

Dirkrimsus Polda Metro Jaya Kombes Auliansyah Lubis mengatakan TP dipanggil untuk pemeriksaan pada Rabu (31/5). Akan tetapi, TP mangkir.

“Untuk hadir menemui Kanit V Subdit III Sumdaling Kompol I Gusti Ayu Indra Shanti Dewi di kantor Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Jalan Jenderal Sudirman 55 Jakarta Selatan pada 20 Juni 2023 pukul 10.00 WIB,” kata Auliansyah dalam keterangannya, Rabu (21/6/2023).

Sementara itu, Krisna Mukti, kuasa Hukum pelapor Muckhsin, meminta kasus ini segera diselesaikan. Dia juga meminta para tersangka kooperatif terhadap proses hukum yang ada.

“Kita ingin kasus ini segera dituntaskan supaya tidak berlarut-larut. Para tersangka seyogyanya juga hadir dong, penuhi panggilan penyidik. Kita harus kooperatif,” kata Krisna.

“Dengan ditetapkannya 3 tersangka itu kan menunjukkan penyidik bekerja dengan baik. Kita dukung mereka untuk menuntaskan kasus ini. Sehingga hak korban kembali,” tambahnya.

Pengungkapan Kasus Mafia Tanah Rugikan 1,8 T

Polda Metro Jaya membongkar kasus mafia tanah senilai Rp 1,8 triliun di Jalan Yos Sudarso, Jakarta Utara. Tiga orang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus mafia tanah tersebut.

Penetapan tiga tersangka tersebut diketahui dalam surat pemberitahuan penetapan tersangka nomor B/6942/V/RES.1.9./2023/Ditreskrimsus tertanggal 23 Mei 2023 yang tersebar. Surat tersebut ditandatangani langsung oleh Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Kombes Auliansyah Lubis.

“Penyidik Unit V Subdit III Sumdaling Ditreskrimsus Polda Metro Jaya telah menetapkan tersangka dalam perkara dugaan terjadinya tindak pidana pemalsuan dan atau menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta autentik,” kata Auliansyah melalui surat tersebut, Rabu (24/5/2023).

Terpisah, kuasa hukum pelapor, Krisna Murti, membenarkan pihaknya sudah menerima surat penetapan tersangka. Krisna menyampaikan apresiasi kepada Polda Metro Jaya, yang sudah bekerja hingga menetapkan tiga tersangka, yakni MD, YS, dan TP.

“Kami mendapatkan surat dari penyidik Polda, khususnya Direktorat Kriminal Khusus dari Subdit Sumdaling, untuk terlapor kami MD sudah tersangka. Tapi kejutan bagi kami, selain terlapor kami, ada yang bernama YS dengan TP,” kata Krisna saat dihubungi.

Krisna mengatakan kasus ini sudah berlangsung lama. Sengketa itu terjadi sejak 2003. Kliennya, Muchsin, sebagai ahli waris tanah tersebut melaporkan dugaan tindakan penyerobotan oleh mafia tanah.

Atas kasus tersebut, Muchsin pun membuat laporan ke Polda Metro Jaya terkait kasus ini pada 2 Januari 2022. Laporan tersebut sudah teregister dengan nomor 194/I/2022/SPKT/Polda Metro Jaya.

“Kami menduga memang apa yang menjadi dasar mengaku dari bagian miliknya itu palsu. Kami menduga itu mafia tanahnya, karena yang bukan menjadi haknya diaku-aku,” ujarnya.

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6784053/tersangka-mafia-tanah-rp-18-t-di-jakut-mangkir-pemeriksaan-polisi.)

Jakarta (VLF) Penyidik Polda Metro Jaya telah meningkatkan status kasus kebocoran dokumen KPK dalam penyelidikan kasus dugaan korupsi di Kementerian ESDM, ke tahap penyidikan. Untuk diketahui, dalam tahap penyidikan ini polisi akan menentukan tersangka. Apakah artinya polisi akan menetapkan tersangka di kasus ini?

Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto mengungkap adanya tindak pidana dalam kasus kebocoran dokumen KPK yang dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Hal itu diungkap Karyoto di Polda Metro Jaya, Selasa (20/6/2023).

“Memang setelah dilakukan pemeriksaan awal, ada beberapa pihak-pihak yang diklarifikasi, kami memang sudah menemukan adanya peristiwa pidana,” kata Irjen Karyoto.

“Artinya sebentar lagi ada seseorang yang ditetapkan sebagai tersangka?” tanya wartawan.

“Ya tunggu saja,” jawab Karyoto.

Karyoto mengatakan, yang jelas, pihaknya telah menemukan adanya unsur pidana terkait kebocoran dokumen KPK ini. Urusan ada-tidaknya tersangka di kasus akan ditentukan kemudian.

“Karena itu sifatnya kami mendapatkan laporan dari direktur dengan satgas yang sudah dibentuk kemarin untuk menangani perkara ini, karena ini kami anggap perkara yang menyita banyak perhatian karena pelapornya banyak sekali. Kan kami pertanggungjawaban kepada pelapor harus bicara apa, apakah nanti ditemukan tersangkanya atau tidak itu urusan nanti belakangan, yang jelas peristiwanya ada tentang pertama bocornya ya peristiwa itu,” bebernya.

Bukti Dokumen KPK Bocor

Karyoto mengungkap bukti-bukti soal kebocoran dokumen KPK ini. Salah satunya diketahui ada pihak lain yang mengetahui adanya dokumen penyidikan KPK terkait dugaan korupsi di Kementerian ESDM.

“Artinya, barang yang tadinya rahasia menjadi tidak rahasia ketika sudah dipegang oleh pihak-pihak yang menjadi objek penyelidikan,” ujar Karyoto.

Mantan Deputi Penindakan KPK itu menyatakan saat ini pihaknya masih terus mengusut kasus tersebut. Kini, lanjut Karyoto, perkara itu telah naik ke tahap penyidikan.

“Kan sudah ada peristiwa pidana, berarti kami menemukan ada peristiwa pidana. Sehingga kami melakukan dengan surat perintah penyidikan,” tuturnya.

Respons KPK

KPK merespons soal temuan pidana dalam kebocoran dokumen tersebut. KPK mengaku menghargai proses hukum yang berlangsung di ranah kepolisian.

“Tentu KPK menghargai proses penegakan hukum oleh pihak Polda Metro Jaya,” kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (20/6/2023).

Ali mengatakan pihaknya bersikap koperatif dalam proses hukum di Polda Metro Jaya. Menurut dia, sejumlah pegawai KPK pun telah diperiksa sebagai saksi pada pekan kemarin.

“Kemudian, dari KPK teman-teman juga menanyakan, apakah benar ada pegawai KPK yang diperiksa. Iya, KPK juga mendukung proses itu,” ujar Ali.

“Karena tentu kebocoran-kebocoran dalam proses penegakan hukum, siapa pun pelakunya itu memang harus kemudian bisa dipertanggungjawabkan secara hukum,” tambahnya.

Menurut Ali, pihak KPK terbuka jika nantinya kembali dimintai keterangan oleh penyidik Polda Metro Jaya di kasus kebocoran dokumen.

“Sehingga tentu upaya-upaya itu sebagai bagian dari upaya proses penegakan hukum. Kita hargai, kami hargai, kami hormati bahkan kemudian kalau keterangan yang diperlukan dari pegawai, kami hadir,” ujar Ali.

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6784029/kata-kapolda-metro-soal-tersangka-kasus-kebocoran-dokumen-kpk-tunggu-saja.)

Jakarta (VLF) Menko Polhukam Mahfud Md menyampaikan indeks kerawananan pemilu di Kalimantan Timur cukup tinggi. Sehingga penyelenggaraan acara Forum Koordinasi Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) diselenggarakan di sana.

“Mengapa memilih Kalimantan Timur atau Kota Balikpapan karena sudah saya sampaikan bahwa Kalimantan timur ini memiliki indeks kerawanan pemilu yang tinggi menurut hasil yang dilakukan oleh Bawaslu,” kata Mahfud dalam rekaman video kepada wartawan dilihat Rabu (21/6/2023).

Mahfud menuturkan acara tersebut diselenggarakan bersama Bawaslu untuk menyampaikan pesan kepada seluruh elemen masyarakat dan partai politik terkait Pemilu 2024. Mahfud mengingatkan agar penegakan hukum terkait pelanggaran pemilu harus ditegakkan.

“Oleh sebab itu, pemerintah ingin menyampaikan pesan kepada masyarakat kepada partai politik kepada penyelenggara pemilu kepada penegak hukum bahwa pemilu dari waktu ke waktu harus menjadi semakin baik. Oleh sebab itu penegakan hukum atas pelanggaran pemilu dalam tindak pidana pemilu yang jumlahnya 66 yang diatur 66 pasal di situ supaya itu bisa ditegakkan,” ujarnya.

Mahfud mengatakan pelaksanaan Pemilu 2024 nanti harus lebih baik dari pemilu sebelumnya. Sehingga ada kemajuan yang terjadi dalam setiap pelaksanaan pemilu.

“Dan agar pemilu dari waktu ke waktu menjadi semakin baik. Dan tahun 2024 harus lebih baik lagi dari Pemilu 2019 dan sebelumnya. Itu artinya kita maju dan maju terus belajar dari masa lalu untuk memperbaiki masa depan,” imbuhnya.

(Sumber : https://news.detik.com/pemilu/d-6783987/mahfud-sebut-indeks-kerawanan-pemilu-kalimantan-timur-tinggi.)