Jakarta (VLF) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) terus memantau kasus siswa SD di Medan inisial B (8) yang diduga tewas usai di-bully hingga dipukul oleh tetangganya. KemenPPPA berharap polisi segera menetapkan tersangka jika sudah cukup bukti.

“Iya sudah (dipantau) dari Dinas PPPA Prov Sumut, selanjutnya juga sudah koordinasi dengan Polda Sumut terkait proses hukumnya,” kata Deputi Bidang Perlindungan Anak KemenPPPA, Nahar, kepada wartawan, Minggu (2/7/2023)

“Dalam kasus ini Unit PPA Polda Sumut bersama Unit PPA Polrestabes Medan telah melakukan langkah-langkah penyelamatan dan tahapan penegakan hukum sesuai dengan kewenangannya,” imbuhnya.

Nahar berharap polisi mengusut tuntas kasus ini. Dia meminta tersangka segera diumumkan jika sudah ada bukti yang cukup.

“Kami tentu berharap kepolisian dapat terus mendalami, memeriksa saksi-saksi, melengkapi dokumen yang dibutuhkan seperti visum et repertum dan jika sudah cukup bukti segera menetapkan tersangka, serta memproses lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” katanya.

Selain itu, Nahar juga mengingatkan agar aparat penegakan hukum memastikan pemenuhan hak anak berhadapan dengan hukum (ABH).

“Kami juga berharap agar proses penegakan hukum dari kasus ini memastikan pemenuhan hak ABH dapat dipenuhi, baik anak sebagai pelaku, sebagai korban maupun sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 90 UU 11 Tahun 2012,” katanya.

Diketahui, Kapolsek Medan Kota Kompol Selvitriansih menjelaskan bahwa Unit PPA Polrestabes Medan masih menyelidiki kasus itu. Polisi akan melakukan cek Tempat Kejadian Perkara (TKP).

“Awal mulanya kami dapat informasi ini dari petugas kebersihan BKM Masjid. Lalu, kami langsung ke sini. Semalam saya di sini bersama Pak Camat, Pak Lurah untuk turut prihatin atas apa yang menimpa anak warga ini. Untuk kasus ini masih diselidiki,” kata Selvitriansih, Rabu (28/7).

Sementara itu, Polrestabes Medan menyelidiki kasus siswa SD diduga tewas setelah dipukul dan dirundung ini. Kini polisi sudah memeriksa 9 saksi.

“Untuk saat ini kami masih menyelidiki kasus tersebut. Sudah ada 9 saksi yang diperiksa,” kata PS Kasat Reskrim Polsrestabes Medan Kompol Teuku Fathir Mustafa, dilansir detikSumut, Minggu (2/6/2023).

Fathir menyebut lokasi kejadian berada di luar sekolah. Dia masih enggan menyebutkan lokasi B dipukuli.

“Terkait lokasi kejadian, tepatnya di mana, dan lainnya nanti akan disampaikan,” katanya.

Cerita Orang Tua Korban

Orang tua korban memberikan pengakuan soal kasus ini. Sang Ibu, Yusraini (37), menyebut awalnya B menangis saat berjualan selepas sekolah.

“Itu dia baru pulang sekolah. Tiba-tiba datang ke saya dengan kondisi menangis, itu sekitar pukul 12.00 WIB. Dia bilang, baru saja dipukuli dan di-bully abang kelasnya. Lokasinya bukan di sekolah. Waktu itu dia belum bilang berapa orang. Cuma pelaku abang kelasnya yang tetangga juga,” kata Yusraini, saat ditemui di rumahnya, dilansir detikSumut, Rabu (28/6/2023).

“B bilang badannya sakit-sakit semua. Malamnya dia demam. Terus, dia juga tidak mau makan dan minum. Cuma kita paksalah, paling tiga sendok dia mau makan. Setelah itu, kita bawa ke tukang kusuk,” tambahnya.

Lalu, kala itu B berada di rumah saja sepanjang Kamis (22/6) hingga Senin (26/6). B saat itu disebut merasa ketakutan dan mengigau. Hingga pada akhirnya B mengaku mengalami nyeri di kepala.

“Karena dia ngeluh sakit terus, termasuk di bagian kepala, ya pertama kami bawa pagi-pagi ke Puskesmas Teladan pada Selasa (20/6). Lalu, sekitar pukul 11.00 WIB, B dibawa ke RSU Madani. Itu sampai 14.00 WIB, terus dirujuk ke RSUP Pirngadi. B meninggal dunia sekitar pukul 19.30 WIB,” ungkapnya.

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6802776/kemenpppa-pantau-kasus-siswa-meninggal-usai-di-bully-harap-ada-tersangka.)

Jakarta (VLF) Dito Ariotedjo dipanggil Kejaksaan Agung (Kejagung) sebagai saksi terkait kasus korupsi penyediaan infrastruktur base transceiver station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 Bakti Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020-2022 hari ini. Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) itu mengatakan pemanggilan ini menjadi pelajaran berharga sebagai politisi muda.

Mengenai pemanggilan Dito mulanya dibenarkan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung Febrie Adriansyah. Febrie mengatakan Dito dipanggil untuk dimintai keterangan sebagai saksi kasus korupsi BTS.

Sebelum ke sana, diketahui kasus ini menjadi perhatian publik karena turut menjerat mantan Menkominfo Johnny G Plate. Selain Plate, ada 7 orang juga yang sudah ditetapkan sebagai tersangka.

Johnny dkk Didakwa Rugikan Negara Rp 8 T

Plate pun sudah disidang. Plate didakwa melakukan tindak pidana korupsi dalam kasus ini hingga menyebabkan kerugian negara Rp 8 triliun.

Plate diadili bersama mantan Dirut Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) Kominfo Anang Achmad Latif dan Tenaga Ahli pada Human Development Universitas Indonesia (Hudev UI) Yohan Suryanto.

Dalam dakwaan yang dibacakan jaksa dalam sidang perdana Plate di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Selasa (27/6), kasus ini disebut berawal pada 2020. Saat itu, Plate bertemu dengan Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) Kominfo Anang Achmad Latif dan Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia Galumbang Menak Simanjuntak di salah satu hotel dan lapangan golf untuk membahas proyek BTS 4G.

“Terdakwa Johnny Gerard Plate dalam menyetujui perubahan dari 5.052 site desa untuk program BTS 4G Tahun 2020-2024 menjadi 7.904 site desa untuk Tahun 2021-2022 tanpa melalui studi kelayakan kebutuhan penyediaan infrastruktur BTS 4G dan tanpa ada kajiannya pada dokumen Rencana Bisnis Strategis (RBS) Kemkominfo maupun Bakti serta Rencana Bisnis Anggaran (RBA) yang merupakan bagian dari Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L) Kemkominfo,” ujar jaksa.

Jaksa mengatakan Plate sebenarnya telah menerima laporan bahwa proyek BTS itu mengalami keterlambatan hingga minus 40 persen dalam sejumlah rapat pada 2021. Proyek itu juga dikategorikan sebagai kontrak kritis.

Namun, menurut jaksa, Plate tetap menyetujui usulan Anang untuk membayarkan pekerjaan 100 persen dengan jaminan bank garansi dan memberikan perpanjangan pekerjaan sampai 31 Maret 2022 tanpa memperhitungkan kemampuan penyelesaian proyek oleh perusahaan.

Pada 18 Maret 2022, Plate kembali mendapat laporan bahwa proyek belum juga selesai. Jaksa mengatakan Plate saat itu meminta Anang selaku kuasa pengguna anggaran dan pejabat pembuat komitmen untuk tidak memutuskan kontrak.

“Tetapi justru meminta perusahaan konsorsium untuk melanjutkan pekerjaan, padahal waktu pemberian kesempatan berakhir tanggal 31 Maret 2022,” ucap jaksa.

Jaksa mengatakan perbuatan Plate itu melanggar sejumlah peraturan serta memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Berikut ini rinciannya:

1. Terdakwa Johnny G Plate sebesar Rp 17.848.308.000 (Rp 17,8 miliar)
2. Eks Dirut BAKTI Kominfo Anang Achmad Latif sebesar Rp 5 miliar
3. Tenaga ahli pada HUDEV UI Yohan Suryanto sebesar Rp 453.608.400
4. Komisaris PT Solitech Media Energy Irwan Hermawan sebesar Rp 119 miliar
5. Direktur PT Multimedia Berdikari Sejahtera Windi Purnama sebesar Rp 500 juta
6. Direktur PT Basis Utama Prima M Yusrizki Muliawan sebesar Rp 50 miliar dan USD 2.500.000
7. Konsorsium FiberHome PT Telkominfra PT Multi Trans Data (PT MTD) untuk Paket 1 dan 2 sebesar Rp 2.940.870.824.490 (Rp 2,9 triliun)
8. Konsorsium Lintasarta Huawei SEI untuk paket 3 sebesar Rp 1.584.914.620.955 (Rp 1,5 triliun)
9. Konsorsium IBS dan ZTE Paket 4 dan 5 sebesar Rp 3.504.518.715.600 (Rp 3,5 triliun)

“Bahwa perbuatan Terdakwa Johnny Gerard Plate, bersama dengan Anang Achmad Latif, Yohan Suryanto, Irwan Hermawan, Galumbang Menak Simanjuntak, Mukti Ali, Windi Purnama dan Muhammad Yusrizki Muliawan telah mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, sebesar Rp 8.032.084.133.795,51 (Rp 8 triliun),” ucap jaksa.

Pengusutan kasus korupsi ini pun terus bergulir. Kejaksaan Agung (Kejagung) hari ini memanggil Dito Ariotedjo sebagai saksi untuk diminta keterangan.

“Betul, dipanggil Senin,” kata Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung Febrie Adriansyah kepada detikcom, Minggu (2/7).

Respons Dito

Sementara itu, terpisah, Menpora Dito mengatakan akan memberi penjelasan khusus kepada publik terkait hal itu. Namun, Dito belum mengungkapkan kapan waktu pastinya.

“Nah itu nanti ada sesi khususnya, kita undang nanti para kawan-kawan, rekan media. Pokoknya nanti kita info ke rekan-rekan media biar lebih bagus dan lebih ciamik,” kata Dito usai menghadiri acara LPS Monas Half Marathon, Istora Senayan, Jakarta, Minggu (2/7).

Dito menyebut pihaknya bersedia kapan pun dipanggil Kejagung menjadi saksi terkait kasus ini. Dito mengaku sudah mendengar dari pemberitaan media terkait pemanggilan itu.

“Pokoknya kapanpun waktunya kita siap, tapi kita yang pasti akan menyiapkan sesi khusus buat rekan-rekan media dan insyaallah ini kita akan berbicara,” kata dia.

Dito mengatakan hingga kini belum mendapat informasi mengenai pemanggilan dari Kejagung. Dito mengatakan pemanggilan ini menjadi pelajaran berharga sebagai politisi muda.

“Belum-belum (dari Kejagung). Ya, yang pasti ini adalah pelajaran berharga dan juga experience berharga sebagai politisi muda, dan saya rasa ini harus kita khususnya kita persiapkan sebagai politisi ya harus siap menghadapi segala namanya tantangan,” tutur Dito.

“Jadi kita hadapi dan kita yakin kok, jadi untuk lebih detailnya bisa beli majalah dan korannya atau nanti tunggu undangan dari saya,” ujarnya.

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6802723/panggilan-kejagung-bikin-menpora-bilang-pelajaran-politisi-muda.)

Jakarta (VLF) Video editor Haris Azhar, Khairul Sahri, mengaku sempat khawatir usai video podcast ‘Ada lord Luhut di balik relasi ekonomi-ops militer Intan Jaya!! Jenderal BIN juga Ada1! >NgeHAMtam’ dipolisikan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Khairul khawatir karena tak pernah berurusan dengan proses hukum sebelumnya.

Khairul awalnya ditanya soal komunikasi dengan produser video berjudul bernama Agus Dwi Prasetyo terkait konten video tersebut. Jaksa bertanya apakah Khairul pernah membahas konten dalam video itu dengan Agus.

“Komunikasinya seperti apa terkait dengan hari itu saja, nggak usah lah yang lain, ini kan video yang dipermasalahkan ada ‘Lord Luhut’. Adakah komunikasi-komunikasi terkait dengan konten hari itu?” tanya jaksa penuntut umum dalam persidangan di PN Jaktim, Cakung, Jakarta Timur, Senin (26/6/2023).

“Oh nggak kalau komunikasi konten paling saya udah kelar editing saya kasih tahu dia, nempelin logo segala macam udah saya unleash saya biasanya memberitahunya seperti itu,” jawab Khairul.

Dia juga mengaku sempat berbincang dengan Agus usai video itu dilaporkan Luhut Binsar ke polisi. Dia mengaku obrolan itu sebatas tentang video tersebut yang dipermasalahkan Luhut.

“Katakanlah setelah kejadian ini ada ternyata ini ada permasalahan, berdiskusi nggak dengan Agus Dwi Prasetyo?” tanya jaksa.

“Kalau diskusi nggak kalau kita ngobrol sharing ya,” jawab Khairul.

“Sharingnya seperti apa?” tanya jaksa.

“Ya ‘haduh ini video yang kemarin itu ya’, begitu-begitu, video yang kemarin,” jawab Khairul.

“Begitu-begitu seperti apa?” timpal jaksa.

“Maksudnya begitu-begitu gimana ya, Pak?” jawab Khairul.

“Anda sendiri yang bilang begitu-begitu,” kata jaksa.

“Ya, maksudnya kekhawatiran kita kan,” jawab Khairul.

Jaksa terus mencecar Khairul terkait apa yang dikhawatirkan usai video itu dilaporkan Luhut. Khairul mengaku khawatir karena belum pernah berhadapan dengan proses hukum.

“Apa yang anda takutkan kalau nggak salah kan nggak jadi permasalahan, anda kan juga katanya pada saat itu keluar, pada saat direkam anda keluar, jadi apa yang anda takutkan? Apakah ada informasi-informasi yang anda dengar?” tanya jaksa.

“Tidak ada. Maksudnya begini, saya tidak pernah berhubungan hukum seperti ini, tiba-tiba saya dikabarin kalau nanti ada pemeriksaan polisi ya seperti-seperti itu ya memang mental kita memang beda gitu,” jawab Khairul.

Pengacara Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti juga bertanya apa yang menjadi kekhawatiran Khairul. Dia mengaku khawatir usai video dipolisikan Luhut.

“Kekhawatiran saudara saksi bahwa ada masalah dalam konten video ini, itu kekhwatiran itu ketakutaan itu, itu setelah ada laporan polisi atau setalah take video atau sebelum laporan polisi?” tanya kuasa hukum Haris Azhar dan Fatia.

“Setelah ada kabar kalau ini bakal dipermasalahkan gitu,” jawab Khairul.

“Setelah saudara saksi mengetahui bahwa konten video itu dipermasalahkan oleh Luhut Binsar Pandjaitan dan melapor ke pihak Kepolisian begitu ya?” tanya kuasa hukum Haris dan Fatia lagi.

“Iya,” jawab Khairul.

Haris Azhar dan Fatia Didakwa Pencemaran Nama Baik

Haris Azhar didakwa melakukan pencemaran nama baik terhadap Luhut. Jaksa mengatakan informasi terkait pencemaran nama baik Luhut itu disebar Haris Azhar lewat akun YouTube-nya.

Video yang diunggah di YouTube itu berjudul ‘Ada lord Luhut di balik relasi ekonomi-ops militer Intan Jaya!! Jenderal BIN juga Ada1! >NgeHAMtam’. Hal yang dibahas dalam video itu adalah kajian cepat Koalisi Bersihkan Indonesia dengan judul ‘Ekonomi-Politik Penempatan Militer di Papua: Kasus Intan Jaya’.

Dalam video tersebut, narasumbernya adalah Fatia Maulidiyanti dan Owi. Jaksa mengatakan Fatia dan Haris memiliki maksud mencemarkan nama baik Luhut.

Menurut jaksa, perkataan Haris Azhar dan Fatia dalam video tersebut memuat pencemaran nama baik Luhut. Salah satu kalimat yang disorot terkait pertambangan di Papua.

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6792872/cerita-editor-sempat-khawatir-usai-podcast-haris-azhar-dipolisikan-luhut.)

Jakarta (VLF) Hakim memerintahkan jaksa penuntut umum (JPU) KPK melakukan penjagaan di RSPAD Gatot Soebroto selama Gubernur Papua nonaktif Lukas Enembe dibantarkan. Hakim mengatakan penjagaan Lukas di RSPAD Gatot Soebroto dipercayakan sepenuhnya kepada jaksa KPK.

“Tolong penuntut umum untuk difasilitasi ini dan penjagaan tentunya, kami percayakan penjagaan terdakwa selama ini dibantar ini ya selama dirawat di rumah sakit adalah saudara untuk menjaga,” kata ketua majelis hakim Rianto Adam Pontoh saat sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (26/6/2023).

Hakim mengatakan pembantaran Lukas dilakukan pada 26 Juni sampai 9 Juli. Hakim menyatakan sidang pemeriksaan saksi akan dilakukan setelah Lukas Enembe dalam kondisi sehat.

“Jadi ini kami sudah tetapkan 2 minggu Pak ya, dan kami memohon laporan perkembangan laporan saudara, kalau memang terdakwa oleh dokter sudah dinyatakan sehat, maka kami akan menetapkan sidang sepenuhnya kapan nanti ya sambil berjalan,” ujar hakim.

Sebelumnya, majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta mengabulkan permohonan pembantaran penahanan yang diajukan Lukas Enembe. Hal itu dilakukan karena kesehatan Lukas yang membutuhkan perawatan medis.

“Permohonan dari terdakwa Lukas mengenai kesehatan saudara tersebut dihubungkan dari hasil lab RSPAD Gatot atas nama pasien Lukas cukup beralasan untuk dikabulkan,” kata Rianto Adam Pontoh.

Meski mengabulkan permohonan pembantaran, hakim menolak nota keberatan atau eksepsi Lukas Enembe. Sidang terdakwa kasus suap dan gratifikasi itu berlanjut ke tahap pembuktian.

“Mengadili, menyatakan nota keberatan atau eksepsi tim penasihat hukum terdakwa Lukas Enembe tidak dapat diterima,” kata hakim.

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6792824/hakim-minta-kpk-kawal-lukas-enembe-selama-dibantarkan-di-rspad.)

Jakarta (VLF) Presiden Joko Widodo (Jokowi) bicara soal kursi Menkominfo yang kosong usai Johnny G Plate ditahan Kejaksaan Agung buntut kasus dugaan korupsi proyek BTS BAKTI. Jokowi mengaku sudah mengantongi nama pengganti Johnny.

“Udah, tapi nunggu,” kata Jokowi di Pasar Palmerah, Jakarta Pusat, Senin (26/6/2023).

Jokowi mengatakan perombakan kabinet atau reshuffle segera dilakukan. Dia mengatakan reshuffle kabinet menunggu hari yang baik.

“Belum belum. Nanti kalau sudah waktunya akan segera diselesaikan,” ujarnya.

“Nunggu hari,” imbuh Jokowi.

Seperti diketahui, jabatan definitif Menkominfo masih kosong usai politikus Partai NasDem Johnny G Plate ditetapkan tersangka dan ditahan dalam kasus korupsi proyek BTS BAKTI.

Jokowi menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) Menkominfo setelah Johnny G Plate menjadi tersangka. Pejabat yang ditunjuk menjadi Plt yaitu Menko Polhukam Mahfud Md.

“Plt nya Pak Menko Polhukam,” kata Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat (19/5).

Jokowi menghormati proses hukum kasus korupsi proyek BTS yang menjerat Johnny G Plate. Jokowi yakin Kejaksaan Agung telah bekerja profesional.

“Ya kita menghormati kita harus menghormati proses hukum yang ada,” kata Jokowi.

Jokowi pun menepis isu intervensi politik di balik penetapan Plate menjadi tersangka. Jokowi menegaskan Kejagung transparan dalam kasus itu.

“Yang jelas Kejaksaan Agung pasti profesional dan terbuka terhadap semua yang berkaitan dengan kasus itu,” ujar Jokowi. Jokowi menjawab pertanyaan soal isu intervensi politik soal penetapan Plate menjadi tersangka.

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6792380/jokowi-sudah-kantongi-nama-menkominfo-pengganti-johnny-g-plate.)

Jakarta (VLF) Indonesia Memanggil Anti Corruption Academy (IM-ACA) Batch 1 meluluskan 34 peserta wisudawan dan wisudawati di Cikini, Jakarta Pusat (Jakpus). Ketua IM57+Institute sekaligus mantan penyidik KPK, M Praswad Nugraha mengatakan kegiatan itu dalam bentuk melawan korupsi dan memperkuat sipil society.

“Tentu saja ini adalah sesuai dengan janji kita pada saat deklarasi tanggal 31 November 2021. Indonesia sudah memanggil kami ke pangkuan ibu pertiwi dan hari ini adalah oleh-oleh yang kami bawa dari KPK ke koalisi masyarakat sipil ke penguatan sipil society,” kata Praswad kepada wartawan di Cikini, Jakarta Pusat,” Senin (26/6/2023).

Praswad mengatakan hal ini juga menjadi penguatan kepada peserta yang terdiri dari jurnalis untuk melawan korupsi. Mereka diajarkan menyusun perkara korupsi hingga menyusun rangkaian alat bukti dalam mengungkap kasus korupsi.

“Penguatan temen-temen jurnalis dan bagaimana melawan korupsi dari perspektif masyarakat sipil. Bagaimana menyusun perkara korupsi, bagaimana menyusun pengaduan perkara korupsi, bagaimana menyusun alat bukti, menyusun rangkaian alat bukti,” ujarnya.

“Sehingga menjadi satu perkara korupsi yang utuh yang harus kita lawan bersama, baik itu melalui penetapan hukum gerakan masyarakat sipil. Tentu saja proses ini adalah awal dari semua perjalanan panjang kita,” ujarnya.

Sebab, menurutnya, hal ini merupakan awal perlawanan para mantan KPK meski sudah tak menjadi bagian internal KPK lagi.
Advertisement

“Karena ini bukan akhir tapi kemudian awal dari perlawanan kita semua meskipun sudah tidak di dalam KPK,” ungkapnya.

Pada saat bersamaan, Mantan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengatakan sipil sosial ini diharapkan dapat terkapitalisasi oleh para peserta.

“Yang paling berperan di periode 1 sampai 4 KPK itu kalo nggak ada sipil sosial juga. Kan karena tau proses perlawanan dari luar sipil sosial kita berharap mereka mengkapitalisasi ya kalo dari liat orang-orang tadi,” ujar Saut.

Menurutnya, para peserta memiliki passion dalam memberantas korupsi. Hal itu terlihat dari peserta berbagai lulusan. Dia pun berharap para lulusan dapat mendorong untuk menyambut presiden 2024 mendatang serta Perppu yang baru.

“Kan orang-orang yang punya passion yang tadi dilantik itu beberapa diantaranya malah pernah diluar negeri, S2 di luar negeri di intelejen dst. Kita berharap mereka bisa mendorong untuk kemudian siap menyambut presiden baru dengan perpu baru,” ungkapnya.

Dalam acara ini turut dihadiri Adnan Pandu Praja, pengamat hukum/pegiat HAM Asfinawati Asfinawati, Mantan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang Saut Situmorang, mantan penyidik senior KPK, Novel Baswedan, Ketua Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) Tan Sri Abu Kassim dan mantan pimpinan KPK Laode M Syarif Laode M Syarif.

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6792195/lawan-korupsi-im-aca-batch-1-luluskan-34-peserta-perkuat-sipil-society.)

Jakarta (VLF) Dewan Pengawas (Dewas) KPK telah memberikan vonis pelanggaran etik sedang terhadap pegawai rutan KPK yang melakukan pelecehan kepada istri tahanan. Mantan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang merespons hal tersebut.

Saut mengatakan pegawai rutan tak memahami pimpinan yang menginspirasi. Sebab pegawai yang harusnya memproteksi kriminalisasi malah melakukan hal sebaliknya.

“Ya itu apalagi, makanya mereka (Dewas) nggak paham. Coba bayangkan, orang yang kita teliti, orang yang kita sidik, itu bagian dari penegak hukum yang kemudian mereka proteksi,” kata Saut kepada wartawan, di Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (25/6/2023).

“Tahanan yang harus mereka proteksi melakukan crime lainnya. Anda bisa bayangkan seperti apa badan penegak hukum di tempat itu. Itu memalukan sebenarnya,” lanjutnya.

Dia pun menyinggung pimpinan yang tidak lagi menginspirasi pada lingkungan pegawai rutan KPK.

“Jadi sekali lagi, karena pimpinannya sudah tidak menginspirasi, itu air di atas kotor ke bawah pasti kotor. Itu sudah logika saja,” jelasnya.

Saut menyinggung permintaan maaf yang dilakukan pegawai rutan terkait asusila yang dilakukan pada istri tahanan. Menurutnya, hal itu tak menciptakan nilai sebagai lembaga pemberantasan korupsi.

“Ini kalau minta maaf itu saya nggak ngerti, kamu ini sekarang sudah menciptakan nilai apa di dalam pemberantasan korupsi? Nggak ada nilai yang kamu create itu,” ujarnya.

“Pemberantas korupsi itu kamu nilainya kebenaran, kejujuran, dan seterusnya. Nah itu sudah nggak ada sama sekali. Jadi sudah nggak bisa diharap apa-apa,” lanjutnya.

Dia mengatakan seharusnya pegawai rutan tersebut dipecat. Sebab hal itu adalah prinsip paling dasar dalam memberantas korupsi.

“Oh iya (dipecat) dong jelas. Itu harusnya prinsip paling dasar dalam pemberantasan korupsi tuh anda nggak boleh korupsi dalam memberantas korupsi, anda bagian dari itu. Terus apa lagi yang bisa diharapkan dari negeri ini?” ujarnya.

Sebelumnya, Dewan Pengawas (Dewas) KPK telah memberikan vonis pelanggaran etik sedang terhadap pegawai rutan KPK yang melakukan pelecehan kepada istri tahanan. Vonis dari Dewas dinilai tidak berpihak kepada korban pelecehan.

“Putusan Dewas KPK dirasa sangat tidak berpihak kepada korban pelecehan seksual dan sangat mengecewakan,” kata mantan Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo kepada wartawan, Minggu (25/6).

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6792185/dewas-kpk-vonis-ringan-pegawai-peleceh-istri-tahanan-saut-memalukan.)

Jakarta (VLF) Ketua Umum (Ketum) Partai NasDem Surya Paloh mengingatkan penegak hukum untuk tidak mempermainkan hukum. Paloh juga menegaskan kepada penegak hukum untuk tidak mencari-cari kesalahan orang lain.

Hal tersebut disampaikan Paloh saat menghadiri orientasi caleg se-Sulawesi di Makassar, Kamis (22/6/2023). Paloh awalnya mengaku menghormati upaya penegakan hukum di Indonesia.

“Kita menghormati upaya penegakan hukum yang ada di negeri ini. Penghormatan kita pada upaya-upaya penegakan hukum, itu jangan diragukan lagi terhadap NasDem. Kita patuh, kita menghormati,” kata Surya Paloh.

Dia kemudian menyinggung penegak hukum dan mengingatkan untuk tidak bermain-main. Paloh meminta penegak hukum untuk tidak mencari-cari kesalahan orang lain.

“Tapi bolehlah NasDem juga mengingatkan kepada para penegak hukum, jangan sekali-sekali mempermainkan kata-kata. Jangan sekali-sekali mempermainkan hukum itu sendiri. Jangan mencari-cari kesalahan yang tidak perlu dicari,” ucapnya.

Paloh mengatakan Indonesia saat ini membutuhkan ketenangan. Sehingga progres pembangunan bisa terus berlanjut demi kemakmuran dan keadilan bangsa.

“Kita butuh ketenangan, kita butuh stabilitas negeri ini, kita sayang pada negeri ini, kita mau progres pembangunan yang berlanjut ke depan untuk kemakmuran dan keadilan bangsa ini,” ujarnya.

“Kita harus saling bergandengan tangan, bukan hanya melihat kau di sana aku di sini, kau kawanku kau lawanku. Bukan. Itu salah namanya. Bukan itu yang kita cari dalam berbangsa dan bernegara di negeri kita sendiri. Kita berkompetisi dengan dunia, bukan antara sesama anak negeri,” sambungnya.

Bahas Risiko Perjuangan Kader

Dalam kesempatan yang sama, Surya Paloh juga menyinggung soal perjuangan NasDem yang akan terus berlanjut. Dia mengatakan kader NasDem yang dijebloskan ke penjara adalah bentuk risiko perjuangan.

“Kita ingin perjuangan kita berlanjut terus. Dibujuk, dirayu, ditekan, kalau perlu kadernya dijebloskan ke tahanan, itu risiko perjuangan kita, itu adalah bagian risiko perjuangan kita,” kata Surya Paloh.

Menurutnya, NasDem selalu memiliki niat baik untuk bangsa dan negara. NasDem, kata Paloh, menggandeng semua pihak baik yang sedang berada di pemerintahan maupun di luar pemerintahan.

“Tapi niat baik kita pada negeri ini, niat baik kita bahkan kepada seluruh sahabat-sahabat kita yang ada di negeri ini. Sahabat kita bukan orang yang belum memerintah, bahkan sahabat kita yang sedang memerintah pun kita memiliki niat baik untuk itu,” ujarnya.

Surya Paloh juga menegaskan jika NasDem tidak mengedepankan prasangka buruk. Termasuk pikiran-pikiran yang licik dalam berpolitik.

“Kita tidak mengedepankan prasangka buruk. Kita tidak mengedepankan pikiran-pikiran dan strategi yang licik dalam berpolitik,” ucapnya.

Kader NasDem Diterpa Isu Korupsi

Johnny menjadi tersangka keenam dalam kasus dugaan korupsi BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 Bakti Kementerian Komunikasi dan Informatika 2020-2022. Johnny lalu ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejagung.

Sementara Syahrul Yasin Limpo, disebut-sebut terlibat dalam kasus dugaan korupsi di Kementan. Kasus yang diusut KPK berkaitan dengan penempatan pegawai dalam jabatan di Kementan.

Hanya saja KPK belum menjelaskan siapa pihak yang diduga terlibat dalam kasus ini. Kasus dugaan korupsi di Kementan tersebut saat ini masih dalam tahap penyelidikan.

(Sumber : https://www.detik.com/sulsel/berita/d-6787956/pesan-surya-paloh-penegak-hukum-jangan-cari-kesalahan-yang-tak-perlu-dicari.)

Jakarta (VLF) Nasib apes menimpa Wahidin. Uang ratusan juta miliknya raib hanya karena keinginan menggebu agar putranya jadi polisi, tapi dengan cara ilegal.

Mengejutkannya lagi, modus penipuan jaminan masuk Polri dilakukan oknum polisi di Cirebon berinisial AKP SW.

Profesi Wahidin sehari-hari hanyalah seorang tukang bubur. Warga Kabupaten Cirebon tersebut diiming-imingi anaknya bakal lolos seleksi Bintara Polri 2021. Tergiur janji manis, Wahidin menyetorkan uang hingga Rp 310 juta kepada pelaku. Akan tetapi, apa daya, janji hanya janji dan Wahidin ternyata ditipu.

Mulanya, Wahidin berniat agar sang anak menjalani proses seleksi pada umumnya. Dia pun menanyakan prosedur seleksi kepada SW. Namun Wahidin justru diyakinkan kalau anaknya bakal diterima.

Ia kemudian dimintai uang senilai Rp 20 juta oleh SW. Tanpa pikir panjang, Wahidin menuruti permintaan SW dan memberikan uang tersebut di kantor SW saat itu, yakni Polsek Mundu. Setelah itu, uang tersebut menurutnya disetorkan kepada rekan SW yang berdinas di bagian SDM Mabes Polri yakni N.

Tak sampai di situ, Wahidin kemudian dimintai lagi sejumlah uang oleh SW senilai Rp 100 juta. Di sini Wahidin mulai curiga, tapi dia tetap menuruti permintaan itu dan menyerahkan uangnya.

Uang Rp 120 juta pun telah diberikan Wahidin kepada SW. Dia tentu ingin anaknya bisa benar-benar menjadi seorang polisi hingga rela mengeluarkan biaya yang tak sedikit itu, meski harus meminjam dengan jaminan rumahnya.

Namun setelah memberikan uang Rp 100 juta itu, Wahidin kembali dimintai uang lainnya. Jika dihitung total biaya yang diminta SW mencapai Rp 310 juta.

“Karena saya ingin anak saya jadi polisi, akhirnya saya siapkan uang Rp 100 juta walaupun dari hasil menggadaikan rumah. Atas perintah pak SW lagi, saya kasihkan uang Rp 100 juta ke ibu N dengan diantar oleh menantunya (SW), yaitu pak D,” kata Wahidin belum lama ini.

“Habis dari situ, kemudian minta lagi, minta lagi, sampai terhitung Rp 310 juta. Yang ada bukti kwitansinya Rp 300 juta, yang Rp 10 juta diminta cash sama pak SW,” tuturnya.

Namun kenyataan pahit harus diterima Wahidin. Anaknya tetap dinyatakan gagal mengikuti seleksi Bintara Polri pada tahun 2021, meskipun ia telah setor uang Rp 310 juta. Wahidin pun kemudian meminta kembali uang yang sudah disetorkan itu karena dia dijanjikan, jika sang anak tidak lolos, uang akan dikembalikan.

Namun upaya Wahidin meminta kembali uangnya itu belum membuahkan hasil hingga kini. Dia pun merasa tertipu dan mencoba menempuh upaya hukum dengan bantuan dari kuasa hukumnya.

Wahidin sempat melaporkan oknum N atas rekomendasi SW di Polsek Mundu. Namun laporan itu ternyata hanya akal-akalan dan tidak pernah diproses.

“LP ini tidak terdaftar. Ini laporan gantung. Laporan ini cuma dibuat untuk ngadem-ngademin Pak Wahidin. Dan dua tahun diabaikan,” singkat kuasa hukum Wahidin, Eka Surya Atjama.

Setelah mencuatnya kasus ini, Polres Cirebon Kota bergerak cepat menangkap pelaku. SW dan N ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka kasus penipuan bermodus penerimaan Bintara Polri.

Kasus penipuan yang dilakukan AKP SW kini ditangani Polda Jawa Barat. Mantan Kapolsek Mundu, Cirebon itu terancam menerima sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH).

Dalam keterangannya, Kabid Propam Polda Jabar Kombes Pol Johan Priyoto mengatakan, AKP SW akan segera disidang etik berbarengan dengan proses pidananya. Sidang etik akan digelar pekan depan di Mapolda Jabar.

“Sebelum sidang etik, besok akan kita gelar dulu. Sidang akan dihadiri sejumlah pejabat utama (PJU) Polda Jabar. Ancaman hukumannya di-PTDH (dipecat),” kata Johan dalam keterangan resminya, Kamis (22/6/2023).

Johan mengungkap, selain sidang etik, AKP SW juga sudah dicopot dari jabatannya sebagai Wakasatbinmas Polresta Cirebon. Akibat dari perbuatannya, para tersangka dijerat dengan Pasal 378 KUHP dan Pasal 372 KUHP tentang penipuan dan penggelapan dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara.

Tapi tiba-tiba, Wahidin memutuskan mencabut laporan. Hal ini dilakukan setelah Wahidin menyepakati berdamai dengan tersangka AKP SW.

“Ada perwakilan keluarga dari AKP SW untuk melakukan perdamaian dan Pak Wahidin juga telah memaafkan,” kata kuasa hukum Wahidin, Eka Surya Atmaja kepada detikJabar saat dihubungi, Kamis (22/6/2023).

Menurut Eka, saat ini Wahidin sendiri telah menerima pengembalian uang dari pihak AKP SW. Di samping itu, Wahidin pun telah menyatakan mencabut laporan terkait kasus penipuan bermodus penerimaan anggota Polri yang dialaminya.

“Pak Wahidin telah mendapatkan satu arti dari keadilan. Sudah dipenuhi ganti kerugiannya. Intinya Pak Wahidin telah mencabut laporannya karena sudah memenuhi keadilannya,” ucap Eka.

Sementara itu, Kapolres Cirebon Kota AKBP Ariek Indra Sentanu mengatakan, proses etik dan pidana terhadap AKP SW terus berjalan. Ia pun memastikan proses tersebut tidak akan berhenti di tengah jalan.

“Walaupun ada informasi di luar melalui kuasa hukum, tersangka sudah mengembalikan kerugian korban dan berharap restorative justice, kita tetap proses sesuai aturan hukum yang berlaku. Kita tidak terpengaruh (proses perdamaian),” kata Ariek dalam keterangannya.

(Sumber : https://www.detik.com/jabar/hukum-dan-kriminal/d-6787413/jalan-berkelok-akp-sw-yang-tipu-tukang-bubur-di-cirebon.)

Jakarta (VLF) Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana, menyebar rumor KPK segera mengumumkan perkembangan dugaan kasus korupsi Formula E dan menetapkan Anies Baswedan sebagai tersangka. Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menanggapi rumor tersebut.

“Prof Denny Indrayana punya keberanian, dan datanya mestinya kuat. Tetapi rumor harus ditanggapi secara proporsional,” kata Mardani, saat dihubungi, Kamis (22/6/2023).

Mardani menilai KPK tidak akan sembrono atau nekat dalam mengambil keputusan. Ia mengatakan penegakan hukum harus didasari dengan prinsip kehati-hatian serta transparansi.

“Saya yakin KPK tidak akan sembrono, apalagi nekat. Keadilan dan penegakan hukum harus didasari kepada prinsip-prinsip, kehati-hatian, keseksamaan, transparansi dan akuntabilitas,” kata Mardani.

“Tidak boleh hukum dijadikan alat apalagi kepentingan politik,” sambungnya.

Mardani lantas mengajak seluruh pihak untuk menjaga KPK dan penegak hukum lain agar bekerja transparan dan menjunjung tinggi keadilan.

“Ayo kita jaga bersama agar KPK dan seluruh penegak hukum lainnya bekerja secara amanah transparan, adil, akuntabel dan benar-benar untuk menjunjung tinggi marwah keadilan itu sendiri,” tuturnya.

Diketahui sebelumnya, Denny Indrayana menyebar rumor KPK segera mengumumkan perkembangan dugaan kasus korupsi Formula E dan Anies Baswedan segera ditetapkan sebagai tersangka. KPK pun buka suara atas rumor yang disebar Denny itu.

Denny mengatakan informasi penetapan tersangka kepada Anies telah beredar di banyak kalangan. Dia menyebut status hukum itu sebagai upaya menjegal Anies dalam Pilpres 2024.

“Kabar itu sudah menjadi informasi yang beredar di banyak kesempatan. Bukan hanya saya, banyak yang sudah menyatakannya. Feri Amsari, Zainal Arifin Mochtar, misalnya, dalam beberapa podcast sudah menyatakan, pentersangkaan adalah salah satu skenario pamungkas Istana untuk menjegal Anies Baswedan menjadi kontestan dalam Pilpres 2024,” kata Denny dalam keterangan tertulis kepada wartawan, Rabu (21/6/2023).

Menurut Denny, KPK telah melakukan ekspose di kasus Formula E hingga belasan kali. Dia menyebut ada anggota DPR yang menyampaikan bahwa Anies segera ditetapkan sebagai tersangka.

“Setelah KPK 19 kali ekspose, ini pemecah rekor, seorang anggota DPR menyampaikan, Anies segera ditersangkakan. Semua komisioner sudah sepakat. Makin terbaca, kenapa masa jabatan para pimpinan KPK diperpanjang MK satu tahun. Untuk menyelesaikan tugas memukul lawan-oposisi, dan merangkul kawan-koalisi, sesuai pesanan kuasa status quo,” jelas Denny.

(Sumber : https://news.detik.com/pemilu/d-6788032/pks-yakin-kpk-tak-akan-sembrono-jadikan-anies-tersangka.)