Category: Global

Setuju dengan Wapres, Komisi VIII DPR: Ponpes Al-Zaytun Perlu Dibina

Jakarta (VLF) Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin ingin mengedepankan pembinaan Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Zaytun ketimbang dibubarkan karena banyaknya santri. Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily setuju dengan pernyataan tersebut.

“Pesantren Al Zaytun sendiri sebagai institusi pendidikan merupakan aset umat. Sebagai aset umat, sayang jika dihilangkan. Oleh karena itu, jika persoalan yang dipidanakannya itu ajaran yang agama yang dinilai menyimpang, maka Pesantren Al Zaytun ya perlu dibina,” kata Ace saat dihubungi, Rabu (5/7/2023).

Ace menyebut publik harus menunggu proses hukum yang berjalan di Bareskrim Polri terkait dugaan pelanggaran soal ajaran di Ponpes Al-Zaytun. Kasus tersebut saat ini sudah naik ke tahap penyidikan.

“Saya kira soal sanksi kepada Pesantren Al-Zaytun, harus menunggu proses hukum yang saat ini masih berjalan. Kita harus menghormati hukum,” ujarnya.

“Kita buktikan dulu bahwa Panji Gumilang sebagai Pengasuh Pesantren Al Zaytun memang melanggar hukum positif negara kita,” tambahnya.

Wapres Ingin Al-Zaytun Dibina

Sebelumnya, Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengungkap beberapa alternatif terkait Pondok Pesantren Al-Zaytun. Ma’ruf menyebut ada kemungkinan ponpes itu tidak dibubarkan, melainkan dilakukan pembinaan.

Ma’ruf awalnya berbicara tentang proses hukum yang saat ini dijalani oleh pimpinan Ponpes Al-Zaytun Panji Gumilang. Ma’ruf masih menunggu proses hukum itu.

“Ya pertama kan dari aspek pelanggaran, kan sekarang sedang diproses untuk Panji Gumilang-nya, itu satu hal. Kalau itu nanti ada sesuatu yang sudah… saya tidak mendahului, nanti kan ada keputusannya seperti apa,” kata Ma’ruf seusai acara Forum CSR Indonesia di Soehanna Hall, Jakarta The Energy Building SCBD, Jl Jend. Sudirman, Jakarta Selatan, seperti dalam rekaman dari Setwapres, Rabu (5/7).

Ma’ruf mengatakan ada masukan dari masyarakat agar pesantren dibubarkan. Pemerintah saat ini masih mempertimbangkan terkait nasib para santri.

“Nah kemudian pesantrennya ini memang masyarakat ingin banyak membubarkan, menutup, tetapi memang ada pertimbangan bahwa di situ banyak santri, cukup besar ya berapa jumlahnya itu. Ini perlu dibina, perlu supaya diluruskan, akidahnya diluruskan, pemahamannya diluruskan, apa namanya komitmen kebangsaannya diluruskan nanti semuanya itu, nah itu perlu dilakukan pembinaan,” jelasnya.

Ma’ruf kemudian mengungkapkan alternatif mengenai Al-Zaytun ini. Salah satunya kemungkinan tidak membubarkan, tapi mengedepankan pembinaan.

“Jadi mungkin beberapa alternatifnya itu tidak dibubarkan tapi dibangun, dibina dengan baik, sehingga mereka tetap pesantren itu bisa berjalan, bisa belajar, tapi sesuai dengan akidahnya yang sudah benar maupun juga dalam sistem kita, di dalam berbangsa bernegara,” tutur dia.

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6808272/setuju-dengan-wapres-komisi-viii-dpr-ponpes-al-zaytun-perlu-dibina.)

Mahfud Md: Radikalisme Terus Berkembang di Banyak Lembaga Pendidikan

Jakarta (VLF) Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md mengatakan radikalisme terus berkembang di lembaga pendidikan. Radikalisme berkembang di lingkungan universitas hingga pesantren.

“Radikalismenya terus berkembang di lembaga pendidikan banyak. Sekarang itu sudah banyak orang dikader dari kampus, dari pesantren, dari sekolah-sekolah. Di mana orang ditimbulkan sikap radikalnya,” kata Mahfud Mahfud di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Rabu (5/7/2023).

Mahfud menjelaskan radikalisme yang dimaksud adalah anti pemerintah dan menentang Pancasila. Dia menyebut sikap itu terus berkembang sampai sekarang.

“Sikap radikal itu artinya sikap tidak setuju terhadap ideologi, menentang pemerintah, menentang ideologi Pancasila, menentang NKRI dan seterusnya dan seterusnya, itu sekarang mulai berkembang juga,” sebut Mahfud.

Mahfud menuturkan, aksi teror memang sudah berkurang jumlahnya. Tetapi, ajaran radikalisme masih terus menyusup di lembaga pendidikan.

“Tetapi saudara berkurang jumlahnya belum tentu berkurang substansinya. Karena sekarang ini ada penyusupan-penyusupan tadi disebutkan pengkaderan radikalisme atau radikalisasi di berbagai lembaga pendidikan ini,” tuturnya.

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6808192/mahfud-md-radikalisme-terus-berkembang-di-banyak-lembaga-pendidikan.)

Karangan Bunga Desak KPK Tahan Hasbi Hasan Berjejer di Depan PN Jaksel

Jakarta (VLF) Sidang lanjutan gugatan praperadilan Sekretaris Mahkamah Agung (MA), Hasbi Hasan, digelar hari ini. Karangan bunga yang mendesak KPK segera menahan Hasbi Hasan tampak berjejer di depan PN Jaksel.

Pantauan detikcom di depan PN Jaksel, Selasa (4/7/2023), pukul 09.50 WIB, ada sekitar 10 karangan bunga berisi sindiran untuk KPK dan MA di depan PN Jaksel, Jalan Ampera Raya, Jakarta Selatan.

“HALLO KPK KAPAN HASBI HASAN DIBORGOL? MASYARAKAT (MASIH) PERCAYA KPK,” demikian tulisan di salah satu karangan bunga.

Ada juga karangan bunga bertuliskan ‘AYO KPK SEGERA BERANTAS TIKUS DI MA’, ‘Eh, eh, Hakim MA Nerima Suap, Nggak bahaya ta..?’ serta ‘CEPAT CEPAT PAK SOPIR MA HARUS DIBERESKAN’. Sidang lanjutan gugatan praperadilan Hasbi Hasan hari ini merupakan agenda jawaban dari KPK. Selain itu, Hasbi Hasan juga akan memberikan bukti surat.

Sebagaimana dikutip detikcom dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jaksel, gugatan itu didaftarkan pada Jumat (26/5) siang. Gugatan praperadilan itu mengantongi nomor 49/Pid.Pra/2023/PN JKT.SEL.

Pusaran skandal suap itu berawal saat KPK melakukan OTT terhadap pegawai MA Dessy Yustria. Tak berapa lama, KPK menetapkan tersangka lain, salah satunya hakim agung Sudrajad Dimyati. Suap itu diduga untuk mengurus perkara Intidana.

Belakangan, KPK mengendus keterlibatan Hasbi dan menetapkannya sebagai tersangka awal bulan ini. KPK sudah memeriksa Hasbi pada Rabu (24/5). KPK meyakini Hasbi tidak akan melarikan diri sehingga tidak menahannya.

“Penahanan bukan suatu keharusan,” kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron.

Ghufron mengatakan penahanan dilakukan dengan merujuk pada sejumlah pertimbangan. Pertama, kata Ghufron, tersangka akan ditahan jika dikhawatirkan akan melarikan diri.

“Penahanan merupakan upaya paksa jika penyidik dihadapkan pada kondisinya ada alasan takut tersangka melarikan diri,” ujar Ghufron.

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6804804/karangan-bunga-desak-kpk-tahan-hasbi-hasan-berjejer-di-depan-pn-jaksel.)

Dua Warga Papua Juga Gugat Jabatan Ketum Parpol Agar Jadi 2 Periode

Jakarta (VLF) Dua warga Papua, ikut menggugat jabatan Ketum Parpol agar menjadi 2 peridoe saja. Mereka yaitu warga Kampung Gabaikunu, Mapia Tengah, Papua, Ramos Petege dan warga Abaimaida, Dogiyai, Leonardus O Magai. Selain Ramos Petege dan Leonardus O Magai, ikut bergabung juga warga Bekasi Selatan, Mohammad Helmi Fahrozi.

Ketiganya menggugat Pasal 2 ayat (1b) UU Parpol. Pasal itu berbunyi:

Pendiri dan pengurus Partai Politik dilarang merangkap sebagai anggota Partai Politik lain.

“Menyatakan Pasal 2 ayat (1b) UU Partai Politik bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai ‘Pengurus Partai Politik, terutama ketua umum atau sebutan lainnya, memegang jabatan jabatan selama 5 (lima) tahun dan hanya dapat dipilih kembali 1 (satu) kali dalam jabatan yang sama, baik secara berturut-turut atau tidak berturut-turut, serta Pendiri dan pengurus Partai Politik dilarang merangkap sebagai anggota Partai Politik lain’,” demikian permohonan ketiganya yang dilansir website MK, Selasa (4/7/2023),

Pemohon menilai pengurus partai politik merupakan ‘juragan’ bagi anggota partai politik yang duduk sebagai anggota DPR. Konsekuensinya, anggota dewan harus tunduk pada kehendak pengurus partai politik, dan bukan suara rakyat yang memilih mereka.

“Hal ini pun dikonfirmasi oleh Bambang Wuryanto dari PDI Perjuangan yang merupakan Ketua Komisi III DPR RI dimana ia menyampaikan bahwa di republik ini gampang, kalau mau lobi-lobi politik jangan di gedung DPR, tapi dengan ketua umum partai politik. Jika diperintah oleh ketua umumnya, ia siap menggolkan undang-undang yang diperintahkan oleh ketua umumnya,” ujar Ramos Petege dkk.

Ketiganya dalam judicial review itu memberikan kuasa kepada Zico Simanjuntak dkk. Argumen lain yaitu ada Ketum Parpol yang telah menjabat lebih dari 2 periode.

“Fakta ini ditambah dengan kenyataan bahwa banyak pengurus dan ketua umum partai politik yang sudah menjabat dengan sangat lama lebih dari 2 periode, menunjukkan sebetapa gawatnya demokrasi karena tidak lagi di tangan rakyat. Sehingga, sangat perlu agar ada pembatasan terhadap masa jabatan pengurus partai politik,” bebernya.

Alasan lainnya, papar pemohon, tidak adanya pembatasan masa jabatan pimpinan partai politik telah menyebabkan satu figur atau kelompok bahkan keluarga tertentu memegang kekuasaan di tubuh partai politik dengan begitu panjang. Hal ini tentunya tidak sesuai dengan prinsip konstitusionalisme yang menghendaki adanya pembatasan kekuasaan dan menghindari excessive atau abuse of power.

“Limitasi kekuasaan ini dapat dilakukan dengan adanya pemaknaan baru terhadap Pasal 2 ayat (1b) UU Partai Politik. Apabila masa jabatan Pimpinan partai politik tidak dibatasi maka akan membuka ruang abuse of power yang berseberangan dengan prinsip konstitusionalisme, negara hukum, dan demokrasi konstitusional di tubuh partai politik,” urainya.

Ketiadaan batasan masa jabatan pimpinan partai politik juga menyebabkan institusional disaster.

“Sebab aturan ini bertentangan dengan prinsip konstitusionalisme, prinsip proporsionalitas, Pasal (1), Pasal 28B ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), Pasal 28I ayat (2) UUD 1945,” tegas pemohon.

Untuk diketahui, Ramos Petege, Leonardus O Magai dan Mohammad Helmi Fahrozi sempat mengajukan gugatan tersebut tapi gugur. Zico menyatakan alasan permohonan gugur karena ada masalah dengan surat kuasa yang masih dalam pengiriman dari Papua.

Selain itu, gugatan lain adalah diajukan oleh dua warga warga Nias, Eliadi Hulu, dan warga Yogyakarta, Saiful Salim. Keduanya meminta masa jabatan ketua umum (ketum) partai politik (parpol) hanya 2 periode. Beda dengan gugatan yang diajukan Ramos Petege, Eliadi-Saiful menggugat Pasal 23 ayat 1 yang berbunyi:

Pergantian kepengurusan Partai Politik di setiap tingkatan dilakukan sesuai dengan AD dan ART.

Eliadi Hulu-Saiful Salim meminta pasal tersebut diubah menjadi:

Pergantian kepengurusan Partai Politik di setiap tingkatan dilakukan sesuai dengan AD dan ART, khusus ketua umum atau sebutan lainnya, AD dan ART wajib mengatur masa jabatan selama 5 tahun dan hanya dapat dipilih kembali 1 kali dalam jabatan yang sama, baik secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut.

Gugatan ini sudah didaftarkan dan diproses di kepaniteraan. Nama Eliadi Hulu mulai dikenal publik saat menggugat UU LLAJ soal kewajiban pemotor menyalakan lampu pada siang hari. Eliadi menyinggung Jokowi yang saat kampanye tidak menyalakan lampu sepeda motor dan tidak ditilang. Gugatan Eliadi Hulu kala itu hasilnya ditolak.

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6804733/dua-warga-papua-juga-gugat-jabatan-ketum-parpol-agar-jadi-2-periode.)

Penampakan Rihana dan Rihani Tersangka Penipuan iPhone Ditangkap Polisi

Jakarta (VLF) Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya dan Resmob Mabes Polri menangkap si kembar Rihana-Rihani tersangka penipuan jual beli iPhone dengan kerugian Rp 35 miliar. Keduanya ditangkap di apartemen M Town Gading Serpong, Kabupaten Tangerang.

Dalam foto yang didapat detikcom, Selasa (4/7/2023), keduanya diringkus di sebuah kamar di sebuah apartemen. Rihana dan Rihani terlihat memakai pakaian biru motif garis dan satunya lagi berbaju merah muda.

Di dalam kamar tersebut sudah ada penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Diketahui Wadir Reskrimum Polda Metro Jaya, AKBP Imam Yulisdiyanto memimpin langsung timsus yang menangkap keduanya.

Terlihat Kasubdit Ranmor Kompol Yuliansyah, Kasubdit Resmob AKBP Titus Yudho Ully, dan Kanit 2 Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya Kompol Maulana Mukarom dan penyidik lainnya di sana.

“Rihana dan Rihani baru saja ditangkap di M Town Residence Gading Serpong oleh tim Resmob Polda Metro Jaya. Team sus penangkapan langsung di bawah koordinasi wadir krimum PMJ, AKBP Imam” kata Dirkrimum Polda Metro Jaya Kombes Hengki Haryadi saat dihubungi, Selasa (3/7/2023).

Hengki belum merinci proses penangkapan keduanya. Saat ini mereka tengah digiring ke Polda Metro Jaya.

“Saat ini perjalanan ke Polda Metro Jaya,” ujarnya.

Jadi Buron Polisi

Si kembar, Rihana-Rihani, tersangka penipuan iPhone Rp 35 miliar hingga penggelapan mobil rental, masih dalam pengejaran polisi. Si kembar kini resmi masuk daftar pencarian orang (DPO) Polda Metro Jaya.

“Sekarang (kasus) dipegang kita (Subdit Jatanras). Iya sudah (si kembar DPO),” kata Kasubdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya AKBP Indrawienny Panjiyoga saat dihubungi, Selasa (13/6).

Dirkrimum Polda Metro Jaya Kombes Hengki Haryadi mengatakan keduanya juga juga sudah ditetapkan sebagai tersangka. Polda Metro Jaya pun membentuk tim khusus untuk memburu keberadaan keduanya.

“Kalau di Polda sih (si kembar) sudah tersangka. Kita buat timsus juga. Saat ini melakukan pengejaran terhadap dua orang pelaku penipuan ini,” kata Hengki Haryadi kepada wartawan di Polda Metro Jaya, Jakarta, Jumat (9/6).

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6804674/penampakan-rihana-dan-rihani-tersangka-penipuan-iphone-ditangkap-polisi.)

Siswa Pembakar Sekolah Ditampilkan, Kompolnas Akan Klarifikasi Polda Jateng

Jakarta (VLF) Siswa SMP di Temanggung, Jawa Tengah (Jateng) pelaku pembakar sekolahan ditampilkan ke publik saat polisi menggelar jumpa pers. Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) menduga ada kesalahan prosedur dalam penanganan kasus tersebut.

“Kompolnas akan melakukan klarifikasi ke Polda Jawa Tengah. Kalau melihat fotonya yang beredar di media massa dalam press conference, kuat dugaan ada kesalahan prosedur penanganan karena melibatkan anak yang berkonflik dengan hukum, atau selanjutnya disebut anak. Berdasarkan pasal 19 UU Sistem Peradilan Pidana Anak, identitas anak wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik,” kata Komisioner Kompolnas, Poengky Indarti saat dihubungi, Senin (3/7/2023).

Poengky menuturkan dengan adanya petugas berseragam membawa senjata saat rilis, menunjukkan adanya perlakuan tidak manusiawi terhadap anak. Dia mengatakan penanganan kasus yang melibatkan anak harus berpedoman pada Undang-Undang (UU) perlindungan anak.

“Ditambah lagi dengan adanya petugas polisi berseragam dan bersenjata, justru menunjukkan adanya perlakuan yang tidak manusiawi terhadap Anak. Hal ini harus menjadi pelajaran bagi Polres Temanggung dan lain-lainnya yang menangani kasus Anak yang berhadapan dengan hukum untuk berhati-hati dalam menangani dan harus berpedoman pada UU SPPA dan UU Perlindungan Anak,” ujarnya.

Poengky menyampaikan rekomendasi Kompolnas. Dia merekomendasikan agar Propam Polda Jawa Tengah turun melakukan pengawasan sehingga peristiwa serupa tidak terulang kembali.

“Kompolnas merekomendasikan agar Bid Propam Polda Jawa Tengah dapat melakukan pemeriksaan dengan pengawasan Irwasda selaku Pengawas Internal. Kami berharap selanjutnya tidak terjadi lagi hal semacam ini,” imbuhnya.

Sebelumnya seorang siswa berumur 14 tahun di Temanggung, Jateng, diduga membakar sekolahnya karena mengaku di-bully oleh teman dan gurunya. KPAI menyayangkan siswa yang berstatus anak berhadapan dengan hukum (ABH) itu ditampilkan di hadapan publik saat polisi menggelar jumpa pers kasus ini.

“Ya kami sudah 2 hari ini memang kami sedang koordinasi karena agak terhambat juga ini beberapa hal. Saya kaget, terus terang ini saya kritik terhadap pengikutsertaan ABH dalam gelar perkara kepolisian ya, saya kira ini harus menjadi perhatian sehingga polisi lebih mencermati Undang-Undang SPPA (Sistem Peradilan Pidana Anak, red) untuk dilaksanakan,” kata Ketua KPAI Ai Maryati kepada wartawan, Minggu (2/7).

“Tentu kami memberikan ruang seluas mungkin pada ranah penyidikan dan keterangan Balai Pemasyarakatan untuk mengetahui bully yang dialami oleh ananda,” imbuhnya.

Diketahui dalam jumpa pers kasus ini siswa itu dihadirkan polisi dan memakai penutup kepala. Menurut Ai, kehadiran anak sebagai terduga pelaku itu akan berdampak pada psikologis anak.

“Itu kami sesalkan, kami kaget, kenapa ini polisi, nggak ada cerita ditutup muka, ini anak mengalami guncangan psikologis, karena siapa pun ya, walaupun ditutup mukanya. Inisial aja,saya kira itu juga sudah membuat seseorang secara psikologis terancam, ini yang kami sesalkan di awal. Saya harap kepolisian harus meningkatkan profesionalitasnya,” tuturnya

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6804637/siswa-pembakar-sekolah-ditampilkan-kompolnas-akan-klarifikasi-polda-jateng.)

5 Fakta Panji Gumilang Diperiksa Terkait Kasus Penodaan Agama

Jakarta (VLF) Pimpinan Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Zaytun, Panji Gumilang, memenuhi panggilan penyidik Bareskrim Polri terkait kasus penodaan agama. Panji Gumilang dicecar 30 pertanyaan oleh penyidik.

Berikut beberapa fakta-fakta mengenai pemeriksaan tersebut.

Panji Gumilang diperiksa mulai pukul 13.50 WIB dan keluar dan ada di lobi Bareskrim Polri sekitar pukul 23.30 WIB. Sempat terjadi kericuhan dan saling dorong atara polisi, pengawal Panji, dan awak media saat Panji Gumilang pertama kali keluar.

“Sudah ditanyakan semua (pertanyaan peneyelidik). Sudah dijawab dengan sempurna. Baik semuanya. Semua berjalan dengan baik. Terima kasih saudara-saudara,” kata Panji, di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa (4/6/2025).

Karena merasa kondisi tidak kondusif, Panji kembali masuk ke dalam Bareskrim Polri. Tak berselang lama, Panji kembali keluar.

“Saudara-saudara terima kasih saya paham saudara menunggu dari pagi. Saya paham saudara ingin tahu dari mulut saya apa yang terjadi hari ini,” kata Panji.

Deret kontroversi di Ponpes Al-Zaytun pun membuat sejumlah pihak mendesak agar ponpes tersebut diselidiki

Diketahui, ada dua laporan polisi (LP) terhadap Panji Gumilang. Laporan pertama dilayangkan oleh Forum Advokat Pembela Pancasila (FAPP). Laporan DPP FAPP itu teregistrasi dengan Nomor: LP/B/163/VI/2023/SPKT/BARESKRIM POLRI.

Kemudian laporan kedua dibuat oleh Pendiri NII Crisis Center Ken Setiawan. Laporan teregistrasi dengan nomor LP/B/169/VI/2023/SPKT/BARESKRIM POLRI tertanggal 27 Juni 2023.

Dalam kedua laporan tersebut, Panji dituduhkan melanggar Pasal 156 A KUHP tentang Penistaan Agama. Polri mengatakan kedua laporan itu telah dijadikan satu untuk diselidiki.

Berikut Adalah Fakta-fakta pemeriksaan Panji Gumilang:

1. Ditanya 30 Pertanyaan

Panji mengaku dirinya mendapat lebih dari 30 pertanyaan. Dia pun sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan itu dengan baik.

Terkait angka persisnya, pihak Bareskrim Polri menjelaskan jumlah pertanyaan ada 26.

“Semuanya, panggilan bareskrim telah saya penuhi dan dalam pemeriksaan pribadi saya telah memberikan keterangan yang secukup-cukupnya. Pertanyaan yang disampaikan kepada saya lebih dari 30 pertanyaan, sudah bisa dijawab dengan baik,” ucapnya.

Panji berharap proses ke depan berjalan lancar.

“Mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar. Saudara-saudara telah saya berikan informasi selanjutnya nanti kami minta jalan supaya bisa pulang,” ujarnya.

2. Panji Ungkap 3 Pertanyaan Polisi

“Pertama tentunya ditanya tentang riwayat itu, sudah dijawab,” kata Panji usai diperiksa di Mabes Polri, Senin(3/7/2023) malam.

Panji menuturkan dirinya juga ditanya apakah pernah berurusan dengan hukum atau tidak. Panji kemudian menjawab pernah.

“Keduanya, ditanya pernahkah Panji Gumilang berurusan dengan hukum dijawab pernah,” tuturnya.

Panji menyampaikan dia lalu ditanya soal ketetapan hukum atas kasus yang pernah membelitnya. Dia mengatakan pernah dihukum sepuluh bulan di kasus pemalsuan dokumen Yayasan Pesantren Indonesia yang membangun Al-Zaytun.

“Ketiga, apakah ada ketetapan hukum, pernah ada. Berapa ketetapan hukumnya, saya pernah dihukum sepuluh bulan,” ucapnya.

3. Panji Belum Jadi Tersangka

Panji Gumilang masih berstatus saksi, tidak menjadi tersangka sampai selesai pemeriksaan jelang tengah barusan.

“Ah nggak. Belum sampai ke sana,” kata Panji usai pemeriksaan di Bareskrim, Jakarta Selatan, Senin (3/7/2023) jelang tengah malam.

Panji menjawab suara pertanyaan wartawan soal apakah dia siap menjadi tersangka penistaan agama. Menurut Panji, pemeriksaan dugaan kasus ini belum kelar.

“Jangan ngomong siap tidak siap (jadi tersangka). Urusanya belum selesai,” kata Panji.

4. Kasus Naik Penyidikan

Polisi telah menaikkan kasus laporan dugaan penodaan agama oleh Panji Gumilang dari penyelidikan menjadi penyidikan. Polisi menyebut ada dugaan tindak pidana dilakukan oleh Panji Gumilang.

“Perkara ini dari penyelidikan menjadi penyidikan. Dan terhitung besok, kami lakukan upaya penyidikan,” kata Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro, di Bareskrim, Jakarta, Senin (3/7/2023).

5. Polisi Yakin Ada Tindak Pidana

Polisi menyebut telah memeriksa empat orang saksi, lima orang saksi ahli, dan terlapor Panji Gumilang. Sehingga, polisi menyebut kasus ini layak untuk dinaikkan menjadi penyidikan.

“Ini sudah cukup untuk kami yakini ada perbuatan pidana, selanjutnya kami akan melengkapi bukti bukti lebih lanjut,” katanya.
Sebagai informasi, Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Zaytun menjadi sorotan karena isu dugaan aliran sesat di dalamnya. Bahkan, beredar kabar ada dugaan tindak pidana oleh perorangan di Ponpes Al-Zaytun.

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6804625/5-fakta-panji-gumilang-diperiksa-terkait-kasus-penodaan-agama.)

MA Hukum Perusahaan Tekstil Pencemar Sungai Citarum Denda Rp 11 Miliar

Jakarta (VLF) Mahkamah Agung (MA) menjatuhkan hukuman denda ganti rugi kepada perusahaan tekstil PT BWM sebesar Rp 11 miliar. Sebab perusahaan itu dinilai MA telah mencemari Sungai Citarum, sungai terbesar di Jawa Barat.

“Tolak perbaikan kasasi II (amar ke-III) besaran ganti rugi menjadi Rp 11.001.965.000,” demikian amar putusan yang dilansir websitenya, Senin (3/7/2023).

Putusan itu diketok oleh ketua majelis Yakup Ginting dengan anggota M Yunus Wahab serta Nani Indrawati. Adapun panitera pengganti Ahmad Faisal Munawir. Berdasarkan informasi di SIPP PN Bandung, PT BWM kini sedang mengajukan Peninjauan Kembali (PK).

Sebagaimana dilansiwr website Kementerian Lingkungan Hiduk dan Kehutanan (KLHK) sebelumnnya, KLHK menggugat PT BWM sebesar Rp 44 miliar. Gugatan itu dilayangkan ke Pengadilan Negeri (PN) Bale Bandung.

Pada 2021, PN Bale Bandung menyatakan PT BWM terbukti telah mencemari DAS Citarum dan menghukum PT BWM membayar ganti rugi materiil sebesar Rp 2,3 miliar. Setahun setelahnya, vonis itu diperberat menjadi Rp 4,6 miliar. Denda ganti rugi dinaikkan lagi di tingkat kasasi. Direktur Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup, Ditjen Gakkkum, Jasmin Ragil Utomo, KLHK telah menangani 6 kasus perdata pencemaran DAS Citarum.

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6803102/ma-hukum-perusahaan-tekstil-pencemar-sungai-citarum-denda-rp-11-miliar.)

Waka Komisi III DPR Kagum Kepercayaan ke Polri Jadi 76,4% Dalam 10 Bulan

Jakarta (VLF) Wakil Ketua Komisi III DPR Fraksi Golkar Adies Kadir menyambut baik hasil lembaga survei Indikator Politik Indonesia yang menunjukkan tingkat kepercayaan publik terhadap Polri meningkat. Dia kagum Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo berhasil mengembalikan kepercayaan masyarakat usai Polri berada di titik rendah pada tahun lalu.

“Dari tahun lalu sejak Polri mulai reborn dari titik terendahnya, saya sudah sangat yakin cepat atau lambat Polri di bawah kepemimpinan Jenderal Listyo Sigit akan segera mengembalikan kepercayaan publik, dengan berbagai kerja-kerja cerdas, kerja-kerja keras dan kerja-kerja cepatnya,” kata Adies kepada wartawan, Senin (3/7/2023).

Adies memuji kinerja Kapolri dan jajaran yang mampu berbenah dalam kurun kurang dari setahun. Menurutnya, hal ini dapat tercapai atas program dan terobosan di Polri.

“Tapi yang membuat saya terkagum-kagum, hanya dalam waktu tidak sampai setahun, hanya 10 bulan, Jenderal Listyo Sigit dapat mengembalikan kepercayaan publik menjadi setinggi ini, 76,4 persen. Semua itu beliau lakukan dengan program-program dan terobosan-terobosan serta memberikan pelayanan yang betul-betul dirasakan oleh masyarakat kita,” kata dia.

Ketua DPP PDIP Golkar ini pun berharap Polri semakin memberikan rasa aman dan nyaman kepada seluruh masyarakat. “Selamat buat Jenderal Listyo Sigit beserta seluruh jajaran Polrinya. Semoga di usia yang bertambah, semakin dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi seluruh masyarakat. Salut buat Polri,” ujarnya.

Seperti diketahui, Indikator Politik Indonesia merilis survei tingkat kepercayaan terhadap lembaga penegak hukum. Hasilnya, tingkat kepercayaan publik ke Polri meningkat menjadi 76,4%.

Survei ini digelar pada 20-24 Juni 2023 terhadap 1.220 responden. Survei dilakukan dengan cara wawancara tatap muka oleh pewawancara yang terlatih.

Pemilihan sampel dilakukan dengan metode multistage random sampling. Adapun margin of error survei +/- 2,9% dengan tingkat kepercayaan 95%.

Quality control terhadap hasil wawancara dilakukan secara random sebesar 20% dari total sampel oleh supervisor dengan kembali mendatangi responden terpilih (spot check). Dalam quality control tidak ditemukan kesalahan berarti.

Peneliti utama Indikator Burhanuddin Muhtadi mengungkap tren kepercayaan terhadap Polri meningkat. Burhanuddin menyebut kurang dari setahun Polri berhasil memulihkan citranya.

“Kepolisian juga mulai pulih, jadi yang percaya terhadap polisi di bulan Juni 2023 itu sudah mencapai 76,4% yang mengatakan sangat percaya 10,8% kita gabung dengan mengatakan cukup percaya,” kata Burhanuddin saat konferensi pers virtual, Minggu (2/7).

Berikut tren kepercayaan terhadap Polri dalam penegakan hukum:
Agustus 2022 49,8%
September 2022 62,6%
November 2022 58,2%
Desember 2022 62,9%
Februari 2023 68,4%
April 2023 70,8%
Juni 2023 74,8%

Tren kepercayaan terhadap Polri dalam pemberantasan korupsi:
Agustus 2022 63,9%
September 2022 60,1%
November 2022 54,6%
Desember 2022 59,6%
Februari 2023 64,4%
April 2023 66,9%
Juni 2023 69,2%

Sementara itu, hasil tingkat kepercayaan terhadap Polri mendapat hasil sebagai berikut:
Pertanyaan: Tolong sebutkan tingkat kepercayaan Ibu/Bapak terhadap masing-masing lembaga tersebut? Apakah Ibu/Bapak sangat percaya, cukup percaya, kurang percaya, atau tidak percaya sama sekali?… (%)

Jawaban responden terkait kepercayaan pada Polri:
– sangat percaya: 10,8%
– cukup percaya: 65,6%
– kurang percaya: 20,0%
– tidak percaya sama sekali: 3,1%
– tidak tahu/tidak jawab: 5%

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6802987/waka-komisi-iii-dpr-kagum-kepercayaan-ke-polri-jadi-764-dalam-10-bulan.)

Partai Garuda: Twitter Bisa Jadi Pelopor Penggunaan KTP di Akun Medsos

Jakarta (VLF) Bos Twitter Elon Musk melakukan sejumlah pembatasan terhadap pengguna Twitter. Partai Garuda memiliki gagasan agar momen ini bisa dijadikan jalan masuk agar KTP menjadi dasar akun media sosial.

“Elon Musk membatasi pengguna membaca aplikasi twitter, baik yang terverifikasi maupun yang tidak terverifikasi. Alasan Elon Musk adalah, agar pengguna twitter tidak kecanduan dan bisa melakukan hal lain bersama teman dan keluarga. Dia tidak ingin twitter digunakan secara salah, sehingga merugikan manusia,” kata Jubir Partai Garuda, Teddy Gusnaidi, Senin (3/7/2023).

Melihat alasan Elon Musk, lanjut Teddy, maka ada peluang bagi pemerintah, untuk menggusulkan, agar supaya twitter tidak disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab sehingga merugikan orang lain, untuk itu setiap akun perlu diverifikasi menggunakan kartu identitas, baik KTP maupun SIM.

“Pemerintah melalui Menkominfo pada tahun 2018 pernah mengatakan bahwa, usul media sosial menggunakan KTP itu bagus tapi harus dirembuk dengan pemilik media sosial. DPR pun pada tahun 2016 punya usul yang sama, termasuk MPR pada tahun 2021, mengeluarkan usul yang sama. Tapi itu semua hanya sekedar usulan,” kata Teddy.

Teddy mengatakan hal-hal usulan di atas tentu bisa dilaksanakan, tergantung dari keinginan pemilik aplikasi tersebut. Menurut Teddy Elon Musk sepertinya berbeda.

“Maka ini kesempatan pemerintah untuk mengajak Elon Musk bekerjasama, bahwa aplikasi twitter kini banyak dipergunakan para pelaku kejahatan, tapi sulit untuk diproses hukum karena tidak memiliki identitas,” kata Teddy.

“Jika sepakat, maka Twitter menjadi pelopor penggunaan kartu identitas resmi yang dikeluarkan oleh negara di setiap akun media sosial, agar supaya penggunaan media sosial menjadi sehat, karena pelaku kejahatan tidak bisa lagi menyembunyikan identitasnya,” pungkas pria yang juga menjabat sebagai Waketum Partai Garuda ini.

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6803061/partai-garuda-twitter-bisa-jadi-pelopor-penggunaan-ktp-di-akun-medsos.)