Jakarta (VLF) Masa pembantaran terdakwa kasus suap dan gratifikasi senilai Rp 46,8 miliar, Lukas Enembe, telah selesai. Gubernur Papua nonaktif itu bakal kembali menjalani sidang hari ini.

“Betul, informasi yang kami terima terdakwa Lukas Enembe sudah selesai menjalani pembantaran di rumah sakit,” kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri kepada wartawan, Senin (10/7/2023).

Pembantaran Lukas Enembe sebelumnya dikabulkan oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta. Hakim lalu merujuk RSPAD Gatot Subroto sebagai tempat pembantaran Lukas Enembe.

Lukas menjalani pembantaran sejak 26 Juni hingga 9 Juli. Ali mengatakan Lukas telah kembali ke KPK sejak Jumat (7/7) pekan lalu.

“Sejak Jumat (7/7) yang bersangkutan sudah kembali ditahan di Rutan Cabang KPK,” ujar Ali.

Lukas Enembe hari ini bakal menghadiri sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta. Agenda sidang hari ini telah masuk ke tahap pembuktian.

Lukas Enembe didakwa menerima suap dan gratifikasi senilai Rp 46,8 miliar. Jaksa mengatakan suap dan gratifikasi itu diterima dalam bentuk uang tunai dan pembangunan atau perbaikan aset milik Lukas.

Alasan Hakim Izinkan Lukas Enembe Dibantarkan

Majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta sebelumnya mengabulkan permohonan pembantaran penahanan yang diajukan Lukas Enembe. Hal itu dilakukan karena kesehatan Lukas yang membutuhkan perawatan medis.

“Permohonan dari terdakwa Lukas mengenai kesehatan saudara tersebut dihubungkan dari hasil lab RSPAD Gatot atas nama pasien Lukas cukup beralasan untuk dikabulkan,” kata ketua majelis hakim Rianto Adam Pontoh dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (26/6).

Lukas Enembe dibantarkan di RSPAD Gatot. Selama masa pembantaran Lukas dirawat oleh mantan Menteri Kesehatan Terawan.

Hakim mengatakan pertimbangan pembantaran ini dengan melihat hasil laboratorium dari RSPAD Gatot Soebroto. Pembantaran ini juga dilakukan untuk menjamin kesehatan Lukas Enembe selama persidangan agenda pemeriksaan saksi.

“Menimbang bahwa memperhatikan surat penasihat hukum dan hasil pemeriksa lab atas nama pasien Lukas atas nama kemanusiaan dan demi menjaga menjamin kesehatan terdakwa selama pemeriksaan persidangan,” ujarnya.

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6814500/masa-pembantaran-selesai-lukas-enembe-kembali-jalani-sidang-hari-ini.)

Jakarta (VLF) Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Silmy Karim menyebut banyak mahasiswa Indonesia yang pindah menjadi warga negara Singapura. Komisi X DPR menyinggung perbedaan gaji antara di Tanah Air dengan Singapura.

“Mereka khawatir ketika mereka sudah mendapatkan gelar S2 atau S3 atau berapa pun, pulang ke Indonesia dapat gajinya UMR itu,” ujar Wakil Ketua Komisi X DPR Dede Yusuf kepada wartawan, Minggu (9/7/2023).

Kasus tersebut Dede sering mendengarnya langsung dari mahasiswa yang berada di luar negeri. Untuk itu, Dede menyarankan harus ada kontrak di beasiswa agar mahasiswa usai menyelesaikan pendidikannya, diwajibkan balik ke Indonesia.

“Kalau beasiswa LPDP misalnya, itu kami meminta agar harus ada kontrak kerja jadi bukan hanya sekedar melempar orang kuliah di luar,” imbuh Dede.

“Tapi disusul juga dengan kontrak kerja seandainya mereka lulus, mereka langsung ditempatkan bekerja di kantor-kantor pemerintahan lembaga-lembaga negara,” tambahnya.

Mahasiswa RI di luar negeri butuh kepastian. Dede mencontohkan nantinya mahasiswa tersebut bisa bekerja di BUMN ataupun kementerian.

“Butuh keseriusan dari pihak pemerintah karena selama ini beasiswa (yang) diberikan tapi tidak ada kontrak kerja,” tuturnya.

Mengatur UMR agar lebih tinggi atau setara dengan Singapura, jelas Dede, bukan merupakan solusi yang bagus. Terlebih angka kemiskinan di Tanah Air terbilang cukup tinggi.

“Solusinya negara harus memprioritaskan bagaimana siswa-siswa kita yang berbakat dan punya kemampuan lebih itu ditarik kembali ke Indonesia, diberikan kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan karena kita butuh anak anak yang pintar-pintar seperti itu,” tegasnya.

Sebelumnya, jumlah mahasiswa RI yang pindah menjadi warga negara Singapura diperkirakan mencapai 1.000 orang.

“Saya lupa kalau nggak 100, 1.000 orang mahasiswa Indonesia di Singapura menjadi warga negara Singapura setiap tahun. Bersaing kita rebut orang-orang hebat, pintar,” kata Silmy Karim dalam Festival Gen Z 2023 by CentennialZ, Sabtu (8/7/2023).

Director Political Economy & Policy Studies (PEPS), Anthony Budiawan mengatakan secara umum penghasilan di Singapura jauh lebih tinggi dibandingkan di Indonesia. Hal itu diduga kuat mendorong mahasiswa Indonesia di Singapura ingin melanjutkan kerja di sana hingga pindah kewarganegaraan.

“Penghasilan di Singapura jauh lebih tinggi dari di Indonesia sehingga biaya hidup yang juga relatif tinggi tidak menjadi masalah. Bekerja di Singapura memberi kepastian masa depan,” kata Anthony saat dihubungi.

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6814399/banyak-mahasiswa-ri-pindah-jadi-wn-singapura-komisi-x-dpr-singgung-gaji-umr.)

Jakarta (VLF) Ketua Umum PSSI Erick Thohir akan memberi hukuman tegas kepada pelaku rasisme, seperti yang dialami pemain PSM Makassar saat melawan Persija Jakarta pada laga perdana Liga 1 2023/2024. Erick Thohir akan melarang fans tersebut untuk masuk nonton di stadion.

“Yah pelan-pelan kita batasi masuk stadionnya. Nanti nyesel kalau gak bisa masuk stadion. Kemarin yang Argentina yang lari itu gak boleh nonton timnas setahun,” kata Erick Thohir kepada wartawan usai meninjau Kawasan ekonomi Khusus (KEK) Sanur di Kota Denpasar, Bali, Kamis (6/7/2023).

Erick mengatakan akan melakukan pelatihan-pelatihan kepada para suporter. Sehingga ke depannya diharapkan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi tidak lagi terulang.

“Kita juga akan ada pelatihan suporter. Sehingga suporter yang melakukan hal-hal tadi. Flare, nyalain api, diskriminasi,” paparnya.

Lebih lanjut, Erick mengaku kecewa dengan terjadinya aksi rasisme yang baru saja menimpa para pemain PSM Makassar. Menurutnya hal tersebut seharusnya tidak terjadi, apalagi sesama bangsa sendiri.

“Itu saya sangat kecewa kok bangsa kita yang menganut pancasila NKRI saling meledek sesama bangsanya. Warna kulit kita ada yang putih ada yang hitam. Agamanya ada hindu, budha, muslim, kristen, katolik. Rambutnya ada yang kriting ada yang lurus ada yang botak,” imbuhnya.

Pemain PSM Minta Aksi Pelaku Rasisme Dihukum Tegas

Diketahui, akun ofisial PSM Makassar mendapat komentar negatif setelah mengunggah foto pertandingan PSM Makassar melawan Persija pada Senin (3/7) di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) yang berakhir imbang 1-1. Salah satunya dilontarkan oleh pemilik akun @ikai.1111

“Geli gue lihat si bibir moyong @erwin05gutawa, Si Monyet @yuranfernandes dan @yansayuri, mental lo mental tempe bos. Kaptennya monyong bibirnya, Taktiknya kyk tele, klub ga Pernah Menang dari Tahun 2017 Sama Persija jadi gitu mainnya,” tulis akun @ikai.1111.

Aksi rasisme ini juga turut ditanggapi oleh bek PSM Erwin Gutawa. Pemain asal Kabupaten Bone itu meminta kepada Asosiasi Pesepakbola Profesional Indonesia (APPI) untuk menindak tegas pelaku rasisme.

“Ujung2nya minta maaf, dengan alasan hilaf atau dan lain2nya. padahal dia mengeluarkan kata2 kotor atau rasisme dengan keadaan sadar,” tulis Erwin Gutawa di Instastorynya.

“Tolong org2 bgini di hukum/di penjara @appi.official biar tidak terulang trs menerus,” sambung Erwin.

Sementara itu, CEO APPI M. Hardika Aji mengatakan telah berkomunikasi dengan 3 pemain PSM Makassar yakni Yuran Fernandes, Yance Sayuri dan Erwin Gutawa terkait perundungan dan rasisme yang menimpa mereka. APPI pun akan memberikan bantuan hukum dan pendampingan kepada para pemain PSM.

“Hari ini (kemarin) APPI telah berkomunikasi secara daring dengan 3 pemain PSM Makassar, dan ketiganya berkeinginan melanjutkan prosesnya ke ranah hukum. Kami akan memberikan pendampingan bantuan hukum,” ucap M Hardika Aji dalam keterangannya.

(Sumber : https://www.detik.com/sulsel/sepakbola/d-6810442/erick-thohir-hukum-fans-rasis-ke-pemain-psm-makassar-dilarang-masuk-stadion.)

Jakarta (VLF) Kejaksaan Agung (Kejagung) memanggil pengacara terdakwa kasus korupsi BTS Kominfo Komisaris PT Solitech Media Sinergy Irwan Hermawan, Maqdir Ismail, pekan depan. Kejagung meminta Maqdir membawa Rp 27 miliar yang diklaim Maqdir dikembalikan pihak terkait kasus BTS ke Irwan.

“Dalam pemeriksaan nanti, tim penyidik meminta kepada Maqdir Ismail untuk membawa uang senilai Rp 27 miliar sebagaimana pernyataannya di media, untuk membuat terang perkara yang saat ini sedang dalam proses penyidikan dan bergulir di persidangan terkait dengan aliran dana,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Ketut Sumedana dalam keterangan pers tertulisnya, Jumat (7/7/2023).

Maqdir dipanggil sebagai saksi pada Senin 10 Juli 2023. Ketut mengatakan pihaknya akan mengusut dari mana duit Rp 27 miliar yang diklaim Maqdir itu.

“Berdasarkan informasi dari beberapa media mengenai pernyataan Maqdir Ismail (Pengacara Terdakwa Irwan Hermawan) bahwa adanya orang yaitu pihak swasta yang mengembalikan uang senilai Rp 27 miliar dalam bentuk dollar Amerika Serikat, maka dari itu tim penyidik Kejaksaan Agung akan melakukan pemanggilan terhadap Maqdir Ismail untuk menjelaskan terkait dengan pernyataan yang bersangkutan,” ucapnya.

Maqdir sebelumnya mengklaim ada seseorang yang mengembalikan uang Rp 27 miliar ke Irwan. Maqdir menyinggung soal orang yang menjanjikan penghentian perkara kasus korupsi BTS Kominfo.

“Sudah ada yang menyerahkan kepada kami (Rp 27 miliar), hari ini tadi pagi,” kata Maqdir usai sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (4/7).

“Sepanjang yang saya dengar, ada yang menjanjikan bisa menghapus perkara ini untuk menghentikannya,” sambungnya.

Maqdir enggan menyebutkan siapa yang mengembalikan uang tersebut. Maqdir mengatakan uang yang diterima dari seseorang itu akan dikembalikan ke Kejaksaan Agung.

Maqdir mengatakan uang Rp 27 miliar yang diserahkan itu dalam bentuk tunai. Uang itu berbentuk mata uang asing.

“Ya (Rp 27 miliar). Uang cash. Mata uang asing,” kata Maqdir.

Soal Duit Rp 27 Miliar

Kuntadi mengatakan Dito diperiksa dari pukul 13.00 WIB hingga pukul 15.00 WIB di Kejagung pada Senin (3/7). Namun Kuntadi mengaku tidak dapat menyampaikan terkait pertanyaan apa yang ditujukan kepada Dito.

“Terkait dengan materi pertanyaan tentu saja tidak bisa kami sampaikan di sini. Namun yang jelas bahwa peristiwa tersebut kalau toh benar adanya nanti itu di luar tempus peristiwa pidana BTS,” kata Kuntadi dalam konferensi pers, Senin (3/7).

Kuntadi menyebutkan konstruksi hukum kasus korupsi pengadaan infrastruktur BTS 4G telah selesai, kasusnya sendiri telah disidangkan. Menurutnya, ada kasus lain di luar kasus korupsi BTS 4G yang diduga kaitannya menyangkut pemberian sejumlah uang terkait penyidikan kasus tersebut. Akan tetapi, dia menyebut akan membedakan kasus pengadaan proyek BTS 4G dengan dugaan pemberian uang terkait penyidikan.

Menpora Dito juga telah memenuhi panggilan Kejagung. Dia membantah menerima aliran uang terkait kasus korupsi BTS.

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6810368/kejagung-tagih-maqdir-rp-27-m-yang-diklaim-dibalikin-pihak-terkait-kasus-bts.)

Jakarta (VLF) Salah satu terdakwa kasus Bank Jambi berinisial DS melalui kuasa hukumnya mengajukan praperadilan, yang baru saja disidangkan. Dalam kesempatan itu, tim kuasa hukum menjelaskan alasan DS tidak bersalah.

Sidang praperadilan dilangsungkan Kamis (6/7/2023). Kuasa hukum DS, Risopatomo Hutagalung menjelaskan bahwa DS tidak bertugas atau bertanggung jawab dalam pembagian hasil atau fee transaksi Medium Term Notes (MTN) PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (PT SNP) kepada PT Bank Jambi periode 2017-2018.

“Klien saya DS tidak sepantasnya ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara gagal bayar perjanjian MTN tersebut karena klien saya saat itu tidak bertugas, bertanggung jawab, dan berwenang membagi hasil alias fee dari transaksi Medium Term Notes (MTN) PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (PT SNP) kepada PT Bank Jambi periode 2017 – 2018,” kata Risopatomo dalam sidang di Pengadilan Negeri Jambi, Kamis (6/7/2023).

Riso juga meminta kepada majelis hakim tunggal agar dapat menghentikan penyidikan yang dilakukan oleh termohon terkait dengan perkara dugaan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat perintah penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi Nomor : Print-993/L.5/Fd.1/10/2022 tanggal 06 Oktober 2022.

“Juga memerintahkan kepada termohon untuk mengeluarkan pemohon dari tahanan demi hukum, lalu memulihkan hak pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya seperti semula,” lanjut Riso.

Risopatomo menjelaskan terkait perkara yang akhirnya membuat kliennya terseret dalam kasus korupsi gagal bayar di Bank Jambi ini. DS sempat ikut menandatangani perjanjian transaksi tersebut, namun berdasarkan surat kuasa dari pihak yang menjabat direktur utama.

Sehingga, lanjutnya, DS tidak dalam kedudukannya untuk mengatur, menentukan, memberikan, atau menerima fee.

“Bahkan klien saya DS ini juga bersama-sama Susy Meilina, Direktur Utama PT MNC Sekuritas pernah menandatangani perjanjian jasa perantara antara PT MNC Sekuritas dan PT Tunas Tri Artha (TTA) tertanggal 7 Agustus 2017, yaitu PT MNC Sekuritas menunjuk PT TTA sebagai agen perantara penjualan obligasi dan efek,” ucap Riso.

Maka dari itu, kata Riso, penandatanganan akte perjanjian penerbitan MTN yang kemudian dijual kepada PT Bank Jambi itu sempat ditindaklanjuti oleh divisi lain dari perusahaanya. Tepatnya Divisi Fixed Income di mana direktur kapital market-nya juga kini menjadi tersangka.

Kejaksaan Tinggi Jambi menetapkan empat tersangka dalam perkara tindak pidana korupsi gagal bayar MTN tahun 2017-2018 pada PT SNP ke Bank Jambi. Keempat tersangka yakni:

• LD (Direktur PT Columbindo Perdana-Cash dan Kredit dan direktur PT Citra Prima Mandiri (Columbia) atau anak dari Leo Candra, Komisaris Utama/Pemegang Saham/Pemilik PT SNP)
• DS (Direktur Investment Banking PT MNC Sekuritas Tahun 2014-2019)
• AI (Pjs Direktur Capital Market PT MNC Sekuritas Tahun 2016-2019)
• YEH atau Yunsak El Halcon (Direktur Pemasaran Bank Jambi Tahun 2016-2020 dan terakhir menjabat Dirut Bank Jambi).

(Sumber : https://www.detik.com/sumbagsel/hukum-dan-kriminal/d-6810363/sidang-praperadilan-kasus-bank-jambi-kuasa-hukum-minta-terdakwa-dibebaskan.)

Jakarta (VLF) Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat (Kejari Jakpus) menangkap buron terpidana Sean William Henley terkait kasus perbankan. Dia ditangkap di rumahnya dan kini dieksekusi ke Rutan Salemba.

“Jaksa Eksekutor pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat bersama Tim Intelijen Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat berhasil melakukan penangkapan buron atas nama Terpidana Sean William Henley,” kata Kajari Jakpus Hari Wibowo melalui keterangan yang disampaikan Kasi Intel Kejari Jakpus Bani Immanuel, Jumat (7/7/2023).

Terpidana Sean William ditangkap di rumahnya di Jakarta Utara pada Kamis (6/7) malam. Sean lalu dieksekusi ke Rutan Salemba untuk menjalani pidananya.

“Terpidana Sean William Henley yang diketahui berada di kediamannya yakni di Jakarta Utara, selanjutnya terhadap Terpidana dilakukan eksekusi di Rumah Tahanan Kelas I Salemba, Jakarta Pusat,” katanya.

Sean dieksekusi berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 5937 K/Pid.Sus/2022 Tanggal 28 November 2022 yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Terpidana terbukti secara sah melakukan tindak pidana “Perbankan” sebagaimana melanggar Pasal 46 Jo Pasal 16 UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Duduk Perkara

Kasus ini terjadi dalam periode antara tahun 2016 sampai dengan April 2020 di kantor PT. Indosterling Optima Investa. Terpidana Sean merupakan Direktur PT. Indosterling Optima Investa yang menawarkan produk berupa High-Yield Promissory Notes (HYPN) kepada masyarakat untuk menempatkan dananya di PT. Indosterling Optima Investa dalam kurun waktu tertentu dengan janji bunga sebesar 9% s/d 13% yang nantinya disetorkan setiap bulan ke rekening masyarakat/pemegang HYPN.

Adapun total 1.041 orang masyarakat atau nasabah yang menempatkan dananya di PT. Indosterling Optima Investa melalui produk High-Yield Promissory Notes (HYPN) dan jumlah kewajiban yang harus dibayarkan kepada pihak yang masyarakat tersebut kurang lebih sebesar 1,8 Triliun namun Terpidana dan perusahaan tidak mampu mengembalikan dana tersebut.

Selain itu, PT. Indosterling Optima Investa bukanlah lembaga bank atau non perbankan yang sudah mempunyai izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan.

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6810316/kejari-jakpus-tangkap-buron-kasus-perbankan-sean-william-henley.)

Jakarta (VLF) Mahkamah Konstitusi (MK) meminta politikus PDI Perjuangan, Ong Yenny mempertajam argumen soal gugatat kampanye di tempat ibadah. Ikut bergabung menggugat warga Jakarta, Handrey Mantiri.

“Coba ini argumentasinya diperkuat bahwa pada waktu penyelenggaraan pemilu sebelumnya apakah ada potensi penyalahgunaan di situ atau mungkin ada beberapa contoh yang bisa meyakini hakim nanti dalam kasus-kasus konkret terkait adanya kontradiksi antara isi pasal dan penjelasan yang berdampak pada hal-hal yang dikhawatirkan oleh pemohon,” kata Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh sebagaimana dilansir website MK, Jumat (7/7/2023).

Selain itu, Daniel juga menyarankan para pemohon untuk menguraikan pembahasan atau pemikiran-pemikiran yang berkembang pada waktu pembahasan norma ini maupun penjelasannya untuk bisa meyakinkan hakim.

“Untuk memperkuat bangunan argumentasi, menurut saya, perlu juga dilakukan penelusuran misalnya bisa dari buku, jurnal atau karya tulis lain untuk bisa memperkuat argumentasi ini supaya permohonan ini dapat meyakinkan hakim,” terang Daniel.

Sementara Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih meminta para Pemohon untuk memperbaiki petitum berpedoman kepada Pasal 10 PMK 2/2021.

“Saudara ini tolonglah baca PMK 2/2021 Pasal 10. Ini kan cara merumuskan petitum kan tidak seperti ini. Jadi menyatakan penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h dan seterusnya bertentangan dengan UUD 1945 gak usah saudara jelaskan pasal-pasalnya. Karena sudah ada di posita dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sehingga dinyatakan dihapus. Jadi nanti tolong saudara perhatikan terkait PMK 2/2021,” jelas Enny.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Ong Yenny menggugat bersama warga Jelambar, Jakarta Barat, Handrey Mantiri. Ong Yenny menyatakan tempat ibadah dilarang tegas oleh Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Pemilu yang berbunyi:

Pelaksana, peserta dan tim kampanye Pemilu dilarang menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan.

Namun, norma di atas dibiaskan dengan Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Pemilu sehingga multitafsir. Penjelasan itu berbunyi:

Fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan dapat digunakan jika peserta pemilu hadir tanpa atribut kampanye pemilu atas undangan dari pihak penanggung jawab fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan.

Oleh sebab itu, Ong Yenny meminta Penjelasan Pasal 280 ayat 1 huruf h UU Pemilu dihapus.

“Menyatakan Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Pemilu bertentangan dengan Pasal 1 ayat (1), Pasal 1 ayat (2), Pasal 22E ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 31 ayat (3) UUD 1945, sehingga dinyatakan dihapus,” demikian bunyi petitum Ong Yenny-Handrey dalam berkas gugatan yang dilansir website MK, Minggu (11/6/2023).

Menurut Ong Yenny, Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h telah melanggar ketentuan yang diatur di UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, di mana dinyatakan bahwa:

…penjelasan hanya memuat uraian terhadap kata, frasa, kalimat atau padanan kata/istilah asing dalam norma yang dapat disertai dengan contoh. Penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dimaksud. Rumusan penjelasan pasal demi pasal memperhatikan hal sebagai berikut:

1. Tidak bertentangan dengan materi pokok yang diatur dalam batang tubuh;
2. Tidak memperluas, mempersempit atau menambah pengertian norma yang ada dalam batang tubuh;
3. Tidak melakukan pengulangan atas materi pokok yang diatur dalam batang tubuh;
4. Tidak mengulangi uraian kata, istilah, frasa, atau pengertian yang telah dimuat di dalam ketentuan umum; dan/atau
5. Tidak memuat rumusan pendelegasian.

“Dengan diperbolehkannya berkampanye menggunakan fasilitas pemerintah akan berpotensi Pemerintah tidak akan netral kepada semua peserta Pemilu, karena bagaimanapun Pemerintah khususnya Presiden, Gubernur, Walikota dan Bupati dipilih oleh Rakyat yang pencalonannya diusulkan oleh partai politik dan/atau gabungan partai politik. Sehingga dengan dibukanya peluang bagi Presiden, Gubernur, Walikota atau Bupati untuk mengundang salah satu peserta kampanye di fasilitas Pemerintah, maka dikhawatirkan yang akan diundang hanyalah peserta pemilu dari partai politik pengusung dan pendukungnya saja,” ucap Ong Yenny yang memberikan kuasa kepada Tim Hukum BSPN Pusat PDI Perjuangan.

Menurut Ong Yenny, Pemilu yang bebas dan jujur mustahil dapat terjadi bila prosedur mengikuti tahapan pemilu khususnya tahapan kampanye dilakukan di tempat-tempat yang memberi peluang terjadinya diskriminasi atas dasar suku, agama, ras dan antar golongan (SARA). Mengadakan kampanye politik di tempat-tempat keagamaan seperti gereja atau masjid atau vihara, dan lain-lain, bisa jadi membuat sebagian masyarakat enggan mengikuti pemilu karena perbedaan iman.

“Apalagi penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Pemilu membatasi hanya kepada peserta yang diundang oleh penanggung jawab fasilitas tersebut,” katanya.

Menurut Ong, beberapa orang kelompok masyarakat mungkin merasa tidak nyaman atau percaya bahwa mencampuradukkan agama dan politik dengan cara seperti itu tidak layak karena dapat dianggap tidak menghormati kesucian lembaga keagamaan. Demikian pula penggunaan fasilitas umum sebagai tempat kampanye hanya menjadi tempat mereka yang berkuasa di daerah itu.

“Akibatnya dapat menimbulkan persepsi negatif terhadap proses politik. Dengan demikian, kampanye pemilu perlu diadakan di ruang-ruang yang netral dan non-religius untuk mendorong partisipasi maksimal dari seluruh anggota masyarakat,” pungkasnya.

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6810301/gugatan-kampanye-di-tempat-ibadah-mk-minta-politikus-pdip-perkuat-argumen.)

Jakarta (VLF) Pengacara terdakwa kasus proyek BTS Kominfo Johnny G Plate, Achmad Kholidin, menyebut kliennya tidak pernah menyeret nama Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam kasus BTS. Dia pun menjelaskan terkait kata ‘arahan Presiden’ dalam eksepsi Johnny.

“Narasi yang muncul di publik kan seolah-olah Pak Johnny lempar tanggung jawab ke Presiden terkait dugaan kasus ini. Itu tidak benar, Pak Johnny hanya menjelaskan bahwa pengadaan BTS 4G 2020-2022 adalah penjabaran pelaksanaan dari arahan Presiden RI yang disampaikan dalam berbagai rapat terbatas dan rapat internal kabinet,” ujar Achmad kepada wartawan, Kamis (6/7/2023).

Achmad menjelaskan eksepsi Plate itu pada intinya hanya menjawab dakwaan jaksa yang menyebutkan proyek pembangunan BTS seolah-olah insiatif pribadi Johnny G Plate untuk ‘merampok uang negara’. Sebab, proyek BTS merupakan pengejawantahan dari arahan Presiden Jokowi dalam beberapa kali rapat.

“Eksepsi itu formil menjawab dakwaan jaksa. Dalam dakwaan JPU, proyek pembangunan BTS seolah-olah insiatif pribadi Pak Johnny Plate untuk ‘merampok uang negara’. Padahal kebijakan itu dibahas melalui ratas-ratas di mana pemerintah (presiden) memandang pentingnya percepatan transformasi digital,” jelas Achmad.

Achmad menegaskan, eksepsi merupakan jawaban atas dakwaan yang tidak teliti dan tidak cermat serta tidak berdasarkan fakta penyidikan oleh JPU. Karena itu, Johnny Plate menjawab dengan menjelaskan background dari proyek BTS dan tidak ada maksud menyeret nama Presiden Jokowi.

“Eksepsi tidak bermaksud menyeret nama presiden seperti yang di-framing beberapa pihak. Dalam eksepsi atas dakwaan JPU tersebut, salah satunya berisi background dari proyek strategis nasional BTS 4G 2020-2022 yang berawal dari keputusan ratas dan atas arahan presiden, bukan seperti isi dakwaan yang mendakwa klien kami seolah proyek tersebut atas inisiatif pribadi Pak Johnny G Plate untuk merampok uang negara,” pungkas Achmad.

Sebelumnya, dilansir Antara, Selasa (4/7) Johnny mengatakan pembangunan base transceiver station (BTS) 4G pada tahun 2020-2022 adalah pelaksanaan arahan Presiden RI Joko Widodo. Dia menyebut proyek itu bukan keinginan pribadi.

“Penyediaan BTS 4G disebut dengan tujuan ‘merampok uang negara’, apalagi dengan narasi seolah-olah terjadi peningkatan BTS 4G 2021-2024 sehingga menjadi 7.904 site untuk periode tanpa melalui kajian, padahal faktanya pengadaan BTS 4G 2021-2022 adalah penjabaran pelaksanaan arahan Presiden RI yang disampaikan dalam berbagai rapat terbatas dan rapat intern kabinet,” kata penasihat hukum Johnny G Plate, Dion Pongkor, saat membacakan nota keberatan (eksepsi) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Selasa.

Direspons Plt Menkominfo

Mahfud Md sebagai Plt Menkominfo diketahui menanggapi eksepsi Johnny G Plate yang menyebutkan pengadaan proyek BTS Kominfo merupakan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Arahan itu, kata Mahfud, disampaikan melalui rapat kabinet secara umum kepada seluruh menteri.

“Bahwa Pak Johnny G Plate melalui eksepsinya pada sidang hari ini di Pengadilan mengatakan proyek BTS merupakan arahan Presiden Jokowi melalui beberapa rapat itu memang benar adanya. Saya juga hadir dalam rapat yang ada arahan-arahan itu. Tetapi itu arahan kebijakan yang menjadi bagian dari arahan umum untuk digitalisasi pemerintahan,” kata Mahfud kepada wartawan, Selasa (4/7).

Mahfud, yang juga menjabat Menko Polhukam, mengatakan Jokowi ingin ada percepatan pemerintahan berbasis elektronik atau e-government. Dia menyebutkan Jokowi mengarahkan agar digitalisasi pemerintahan diakselerasi sekaligus mewanti-wanti agar dana proyek tersebut tidak dikorupsi.

“Itu adalah arahan Presiden kepada semua menteri agar mengakselerasi digitalisasi pemerintahan. Presiden Jokowi menggariskan pencepatan pemerintahan berbasis elektronik (e-government). Bahkan juga mengeluarkan Perpres SPBE atau sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yakni Perpres No 132 Tahun 2022,” ujarnya.

“Jadi arahan Presiden kepada Pak Plate juga disampaikan kepada semua Menteri menurut bidangnya masing-masing. Presiden ingin layanan pemerintahan berbasis elektronik menjadi prioritas semua institusi pemerintah. Yang jelas, Presiden mengarahkan agar digitalisasi pemerintahan diakselerasi, tetapi beliau selalu mewanti-wanti juga agar jangan korupsi dalam penggunaan anggaran negara,” lanjutnya.

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6808323/pengacara-tak-benar-johnny-plate-lempar-tanggung-jawab-kasus-bts-ke-jokowi.)

Jakarta (VLF) Kabar mengejutkan datang dari Brigjen Endar Priantoro. Jenderal bintang satu ini kembali ke KPK setelah sempat dicopot dari jabatannya pada April 2023 lalu.

Brigjen Endar sendiri yang mengkonfirmasi kabar kembalinya dirinya ke KPK. Dia menyebut kembali menjabat sebagai Direktur Penyelidikan KPK yang juga telah dikuatkan dengan bukti tertulis.

“Benar, SK perubahan tertanggal 27 Juni,” kata Endar saat dihubungi detikcom, Rabu (5/7). Endar menjawab kabar dia kembali menjabat Direktur Penyelidikan KPK.

Alasan Brigjen Endar Kembali ke KPK

Kembalinya Brigjen Endar juga dibenarkan oleh KPK. Jubir KPK Ali Fikri lantas membeberkan alasan Brigjen Endar kembali ke institusi tersebut.

“Benar, kembali bertugas berdasarkan SK Sekjen KPK tertanggal 27 Juni 2023,” kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (5/7/2023).

“Dengan pertimbangan antara lain untuk menjaga harmonisasi dan sinergi antar-penegak hukum dalam upaya pemberantasan korupsi,” sambung Ali.

Endar Bawa Surat Kapolri

“Iya, saya ada surat dari Kapolri,” kata Endar di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (5/7).

Endar tiba di gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 17.15 WIB. Endar mengenakan kemeja putih dan dasi warna merah.

Kala itu, Endar langsung berjalan ke lobi. Endar mendapat tepuk tangan meriah dari pegawai KPK yang menyambutnya.

Para pegawai tampak bergantian menyalami Endar. Kemudian Endar langsung masuk ke gedung KPK untuk bertemu dengan pimpinan.

Brigjen Endar Ucapkan Terima Kasi ke Jokowi hingga Kapolri

Usai bertemu para Pimpinan KPK, Brigjen Endar lantas menjelaskan terkait kembalinya dirinya ke KPK. Dia mengucapkan terima kasih kepada Presiden Jokowi dan Kapolri.

“Saya di momen ini saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Presiden, kepada Pak MenPAN RB, kepada Bapak Kapolri yang telah mengakomodir apa yang saya sampaikan kemarin-kemarin mengenai administrasi,” kata Endar di gedung KPK.

Endar juga telah melayangkan surat banding administrasi pencopotannya kepada Presiden Jokowi. Surat itu, kata Endar, lalu diproses melalui Kementerian MenPAN RB.

“Kemudian disampaikan ke MenPAN RB untuk diproses itu dan MenPAN RB merekomendasikan saya kembali ke sini. Jadi dasar dari surat MenPAN RB itu pimpinan melalui Sekjen (KPK) mengeluarkan pembatalan SK yang lama sehingga saya kembali ke sini sebagai Direktur Penyelidikan,” jelas Endar.

Endar menambahkan surat dari MenPAN RB Abdullah Azwar Anas itu yang dijadikan dasar oleh KPK dalam mengubah surat keputusan pencopotan sebagai Direktur Penyelidikan KPK pada April 2023. Surat keputusan penunjukan Endar sebagai Direktur Penyelidikan KPK kembali dikeluarkan pada 27 Juni 2023.

“Ya karena di SK itu kan jadi dasar dari surat MenPAN RB tentunya itu adalah berkaitan surat banding administrasi kami ke presiden. Saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Presiden, kepada Pak MenPAN RB, kepada Pak Kapolri serta rekan-rekan saya di Direktorat Penyelidikan dan yang lainnya,” tutur Endar.

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6808311/kembalinya-brigjen-endar-ke-kpk.)

Jakarta (VLF) Kejaksaan Negeri (Kejari) Medan memasukkan Mujianto sebagai daftar pencarian orang (DPO). Terpidana kasus korupsi Rp 39,5 miliar itu jadi DPO karena kabur saat akan dieksekusi pasca terbitnya vonis Mahkamah Agung (MA).

Kasi Penkum Kejati Sumut, Yos A Tarigan, awalnya menyebut tim Kejari Medan mendatangi rumah Mujianto. Saat itu, Mujianto tidak ada di lokasi.

“Tentunya, untuk melaksanakan putusan kasasi Mahkamah Agung. Diketahui (Mujianto) tidak berada di alamat,” kata Yos kepada detikSumut, Rabu, (5/7/2023).

Karena alasan itulah diterbitkannya surat DPO atas nama Mujianto. Penerbitan DPO untuk konglomerat Kota Medan itu pun disetujui bersama pejabat daerah lingkungan setempat.

“Berita acara pencarian terpidana ditanda tangani RT setempat. Terhadap terpidana diterbitkan DPO,” terangnya.

Adapun penetapan DPO ini dilakukan sejak minggu lalu. “Tanggalnya kita cek ke Kejari Medan, pastinya kira-kira pekan lalu,” pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, Mahkamah Agung (MA) mengabulkan kasasi jaksa atas kasus korupsi konglomerat asal Medan Mujianto dengan pidana penjara 9 tahun. Namun Mujianto tak langsung dipenjara usai putusan tersebut.

Kasi Penkum Kejati Sumut, Yos A Tarigan, mengatakan meski telah diputus oleh MA, eksekusi Mujianto tak langsung dilaksanakan. Sebab, Jaksa Penuntut Umum (JPU) masih harus mempelajari putusan kasasi tersebut.

“Tadi pagi kita koordinasikan dengan bidang pidsus. Baik di kejari juga. Tim JPU mempelajari putusan kasasi, sebelum eksekusi putusan Mahkamah Agung dilakukan,” kata Yos kepada detikSumut, Kamis (22/6).

(Sumber : https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-6807253/status-dpo-untuk-mujianto-yang-kabur-usai-divonis-ma-9-tahun.)