Jakarta (VLF) Penipu jual beli iPhone si kembar Rihana dan Rihani kini mendekam dipenjara usai kabur lalu ditangkap Polda Metro Jaya. Korban penipuan ramai-ramai meminta perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Kerugian akibat penipuan yang dilakukan si kembar Rihana dan Rihani ditaksi mencapai Rp 35 miliar. Keduanya dijerat Pasal 378 KUHP dan/atau Pasal 372 KUHP jo Pasal 64 KUHP dan juga UU ITE.

Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi membenarkan pengajuan perlindungan para korban si kembar. Saat ini, LPSK masih melakukan penelaahan terhadap permohonan yang ada.

“Iya (mengajukan permohonan). Dalam proses penelaahan,” kata Edwin saat dikonfirmasi, Selasa (11/7/2023).

Korban Merasa Dikriminalisasi

Kuasa hukum para korban, Odie Hudiyanto, mengungkapkan alasan kliennya mengajukan perlindungan. Sebab merasa dikriminalisasi dan dilaporkan ke polisi karena dituduh melakukan penggelapan jual beli iPhone yang justru berantai dari ulah si kembar.

Bahkan salah satu kliennya bernama Pungky saat ini sudah disidangkan di PN Tangerang. Pungky dilaporkan dan menjadi tersangka atas kasus penipuan yang dilaporkan ke Polsek Ciputat Timur.

“Intinya klien saya yang jumlahnya sementara delapan orang sebagai pembeli langsung dan perantara atau mediator untuk pembeli yang lain, dilaporkan oleh pembeli lain yang menitipkan uangnya untuk dibelikan iPhone ke Rihana,” kata Odie saat dihubungi, Selasa (11/7/2023).

Odie menegaskan para kliennya tidak ikut campur dalam penipuan yang ada. Uang yang ditransfer reseller lain kepada kliennya langsung disetorkan kepada si kembar untuk pembelian iPhone. Alih-alih mendapatkan barang, mereka justru ditipu dan kini harus menanggung ulah si kembar.

“Ini membuat ketakutan hebat karena klien kami tidak melakukan penggelapan dan penipuan. Uang dari pembeli langsung ditransfer seluruhnya ke si kembar,” ucap Odie.

“Karena klien kami tidak ada niat jahat. Bahkan mereka menjual kendaraan, rumah, pinjam uang kepada keluarga dan pihak ketiga agar ada uang bisa dikembalikan ke pembeli iPhone. Walaupun yang menipu dan menggelapkan uang adalah si kembar,” tambahnya.

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6818177/harapan-korban-si-kembar-ke-lpsk-demi-perlindungan.)

Jakarta (VLF) Ketua Indonesian Police Watch (IPW), Sugeng Teguh Santoso meminta perlindungan LPSK usai dirinya dilaporkan asisten pribadi (aspri) Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej, Yogi Arie Rukmana ke Bareskrim. Permohonan perlindungan tersebut sudah dikabulkan.

“Untuk menjaga kepentingan juga dari IPW, Pak Sugeng akhirnya beberapa waktu lalu Pak Sugeng mengajukan ke LPSK untuk mendapatkan perlindungan hukum dari LPSK yaitu perlindungan sebagai saksi pelapor di KPK,” kata pengacara Sugeng, Deolipa Yumara kepada wartawan di Polda Metro Jaya, Jakarta, Selasa (11/7/2023).

“Pada tanggal 26 Juni 2023 oleh LPSK sudah dijawab permohonannya, yaitu sudah diterima permohonan perlindungannya,” imbuhnya.

Deolipa menyebut, laporan balik yang dilayangkan aspri Wamenkumham kepada kliennya sebagai bentuk kriminalisasi. Hal tersebut, lanjut dia, dikhawatirkan akan membuat masyarakat takut untuk melaporkan pejabat yang diduga melakukan tindak pidana korupsi.

“Menjadi polemik dimana ketika IPW dalam hal ini Pak Sugeng Teguh Santoso melaporkan dugaan gratifikasi, beliau kemudian dikriminalisasi dengan cara dilaporkan ke kepolisian Bareskrim Mabes Polri oleh aspirin-nya dari Wamenkumham,” ujarnya.

Terpisah, Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi membenarkan pengajuan permohonan perlindungan tersebut. Ia juga mengkonfirmasi permohonan tersebut sudah dikabulkan berdasarkan Keputusan Sidang Mahkamah Pimpinan LPSK Nomor A.1826/KEP/SMP -LPSK/VI yang ditandatangani Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo.

“Kami beri perlindungan hukum yang bersangkutan tidak dapat digugat baik pidana maupun perdata atas posisinya sebagai pelapor,” jelas Edwin.

Ketua IPW Dilaporkan

Sebagai informasi, laporan polsi yang dilayangkan Yogi dilakukan setelah IPW melaporkan Wamenkumham Eddy Hiariej ke KPK. IPW mengadukan dugaan gratifikasi Rp 7 miliar.

“Jadi saya datang hari ini untuk membuat pengaduan ke dumas terkait dugaan tindak pidana korupsi berpotensi dugaannya bisa saja pemerasan dalam jabatan, bisa juga gratifikasi atau yang lain. Yang terlapor itu saya menyebutkan penyelenggara negara dengan status Wamen, Wamen saya sebut dengan inisial EOSH,” kata Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso di gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (14/3).

Sugeng mengatakan uang itu diduga diterima orang terdekat Eddy Hiariej, yakni asprinya. Pemberian itu diduga terkait konsultasi hukum dan pengesahan status badan hukum.

“Jadi ini terkait adanya aliran dana sekitar Rp 7 miliar yang diterima melalui dua orang yang diakui oleh EOSH tersebut sebagai asprinya, diterima melalui asprinya,” katanya.

Aspri Wamenkumham Yogi Arie kemudian mendatangi Bareskrim pada Rabu (15/3). Dia melaporkan Sugeng atas dugaan pencemaran nama baik.

“Malam ini karena pemberitaan terhadap saya, dicantumkan nama saya terhadap pelaporan Pak STS ya, Pak STS itu, saya rasa itu semua tidak benar, makannya malam ini saya merespons untuk melaporkan beliau atas dugaan pencemaran nama baik saya,” kata Yogi kepada wartawan selepas membuat laporan polisi.

Yogi menuturkan, hampir semua yang dinyatakan Sugeng tentang dirinya tidaklah benar. Kendati begitu, dia menyatakan akan mengikuti proses hukum yang ada.

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6818072/ketua-ipw-minta-perlindungan-lpsk-usai-dilaporkan-aspri-wamenkumham.)

Jakarta (VLF) Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertemu dengan Menhan Prabowo Subianto di Istana Kepresiden. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto juga berjumpa Mensesneg Pratikno di hari yang sama. Dua pertemuan di satu hari yang sama itu dinilai berkaitan dengan Pilpres.

“Pertemuan Jokowi dan Prabowo dan pertemuan Pratik dan Hasto di hari yang bersamaan pastinya dikaitkan dengan Pilpres 2024,” kata Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno kepada wartawan, Senin (10/7/2023).

“Publik bertanya-tanya, kenapa Hasto tak kelihatan berjumpa Jokowi juga di hari itu dan Hasto ternyata hanya berjumpa dengan Pratik. Sebaliknya, Jokowi justru hanya bertemu dengan Prabowo. Setidaknya itu yang terendus oleh pemberitaan media,” lanjut Adi.

Adi menilai Hasto dan Jokowi sesama kader PDIP sehingga sudah biasa bertemu. Sedang pertemuan Jokowi dan Prabowo dinilai memiliki perbedaan.

“Apapun alasannya, seakan-akan ada treatment berbeda dalam konteks pertemuan di hari yang sama itu. Hasto pastinya sudah sangat sering bertemu dengan Jokowi karena sesama kader PDIP dan tak perlu di-expose ke publik,” ucap Adi.

“Mungkin bagi PDIP pertemuan Hasto dan Jokowi perkara biasa tak perlu di-blow up. Beda ceritanya jika Jokowi dan Prabowo yang bertemu yang terasa spesial dan selalu dikaitkan endorsement pilpres,” lanjutnya.

Satu hal menurut Adi, seringnya pertemuan Jokowi dan Praowo yang selalu terungkap ke publik kerap dikaitkan dengan pilpres. Padahal Jokowi, menurut Adi, juga sering bertemu dengan menteri lainnya yang tak diekspose.

“Jika komunikasi publik semacam ini tak dikelola dengan baik bisa menimbulkan kecemburuan antarsesama menteri dan antarsesama partai pendukung Jokowi. Seakan-akan yang paling loyal itu hanya satu menteri dan menteri lainnya tidak. Seakan-akan yang paling loyal hanya satu partai dan partai lainnya tidak,” sebutnya.

Masa-masa seperti ini bagi Adi karena sudah masuk tahun politik. Gerak-gerik, gestur tubuh, dan pernyataan elite pasti serba sensitif, dan terkait komunikasi publik.

“Mungkin saja Jokowi sangat intensif bertemu dengen para menteri dan partai koalisi lainnya. Tapi yang muncul ke permukaan terkesan hanya ada satu menteri yang jadi anak emas, yang lain biasa saja. Entah siapa yang memainkan narasi ini, yang jelas tak mungkin muncul lahir dalam ruang hampa. Pasti ada kaitannya dengan pilpres,” imbuhnya.

Prabowo Subianto diketahui dipanggil Presiden Jokowi . Ketua Umum Partai Gerindra itu melaporkan beberapa hal terkait pertahanan Indonesia ke Jokowi.

“Saya melaporkan beberapa hal di bidang saya. Terutama perkembangan di bidang pertahanan, industri pertahanan, dan perkembangan hubungan kita dengan beberapa negara di bidang pertahanan dan perkembangan di bidang geopolitik,” kata Prabowo di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (10/7).

Prabowo menjelaskan perkembangan pertahanan Indonesia saat ini cukup bagus. Kinerja industri pertahanan, kata dia, sangat baik saat ini.

“Cukup bagus perkembangannya, kemajuan industri pertahanan kita sangat baik, kinerjanya sangat bagus dan akan diperbaiki terus,” ujarnya.

Sementara itu Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto berangkat ke Istana bertemu Mensesneg Pratikno pada hari yang sama. Sekitar pukul 15.30 WIB, Hasto memberikan keterangan kepada wartawan. Hasto menyebut dirinya rutin bertemu Mensesneg Pratikno.

“Saya kan rutin ini bertemu dengan Pak Mensesneg. Kebetulan dulu saya itu pernah ketika mengambil doktor itu Mas Pratik masih sebagai dekan di fakultas hukum UGM,” kata Hasto yang memakai batik merah.

Hasto menyebut dirinya juga menyampaikan pesan Megawati kepada Pratikno. Menurutnya, dirinya rutin bertemu Pratikno.

“Saya ditugaskan untuk bertemu Bapak Presiden dan juga Pak Mensesneg,” kata Hasto.

(Sumber : https://news.detik.com/pemilu/d-6816374/analisis-bos-ppi-soal-jokowi-jumpa-prabowo-dan-hasto-pdip-temui-mensesneg.)

Jakarta (VLF) Terdakwa Ardilla Rahayu Pongoh menyampaikan pembelaan dan bantahan dalam kasus pembunuhan anggota Brimob, Brigadir Yones Fernando Siahaan. Dia membantah keterangan saksi anak yang menyebut bahwa dirinya bugil bareng paman.

Dilansir dari detikSulsel, pembelaan Ardilla itu dibacakan oleh kuasa hukumnya, Romeo Habari, di Pengadilan Negeri (PN) Sorong, Senin (10/7/2023). Ardilla membantah kesaksian anaknya dan menganggap anaknya telah dipengaruhi oleh keluarga Brigadir Yones.

“Kami tim penasehat hukum mendapat jejak digital melalui media sosial terdakwa I, ternyata kata-kata yang disampaikan oleh saksi anak bertolak belakang dengan kehidupan sebelum anak berada dalam kekuasaan keluarga korban,” ungkap Romeo Habari di persidangan.

“Maka terjawablah bahwa kata-kata itu bukanlah dari lubuk hati seorang anak kepada ibunya dan besar dugaan kata-kata yang diucapkan anak telah direkayasa oleh keluarga korban,” imbuhnya.

Ardilla juga membantah kesaksian anaknya yang menyebut pernah melihatnya bugil bareng pamannya di kamar mandi. Ardilla menegaskan bahwa kesaksian sang anak adalah bohong besar.

“Bagaimana mungkin anak bisa melihat mama dan om Aslam dalam kamar mandi dari kamar tidur sedangkan jarak kamar mandi tidak sejajar dengan kamar tidur,” kata Romeo.

“Letak kamar mandi agak masuk ke dalam sepanjang 120 cm sehingga sangat mustahil kalau anak bisa melihat dari dalam kamar tidur,” lanjut Romeo.

Ardilla menilai tuduhan perselingkuhan dan pertengkaran sebagai motifnya dan pamannya untuk membunuh Brigadir Yones sangat prematur karena berdasar pada percakapan WhatsApp antara korban dan Ardilla. Percakapan WhatsApp tersebut dianggap tak bisa menjadi bukti adanya rencana dan eksekusi pembunuhan dari Ardilla dan pamannya.

“Sebab tidak ada yang bisa membuktikan bahwa terdakwa satu dan terdakwa 2 melakukan rencana pembunuhan,” kata Romeo.

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6816304/istri-terdakwa-pembunuh-anggota-brimob-tuding-kesaksian-anak-direkayasa.)

Jakarta (VLF) Polisi terus melakukan penelusuran terhadap aset-aset milik si kembar Rihana dan Rihani. Satu per satu aset mewahnya kini disita polisi.

Si kembar Rihana dan Rihani telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan atas dugaan penipuan iPhone. Korban si kembar ada di mana-mana dan total kerugiannya mencapai sekitar Rp 35 miliar.

Direktorat Reskrimum Polda Metro Jaya sebelumnya telah melakukan penggeledahan untuk mencari aset-aset si kembar dari hasil penipuan. Selain di rumah ketua RW, penggeledahan juga dilakukan di apartemen tempat tinggal si kembar Rihana dan Rihani.

Dalam penggeledahan tersebut, polisi menyita sejumlah barang pribadi milik si kembar Rihana dan Rihani. Terkini, polisi menyita tas mewah dan sepatu mewah dari si kembar.

Polda Metro Jaya juga menggandeng pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan (PPATK) untuk menelisik aliran dana di rekening si kembar Rihana dan Rihani.

Tas LV hingga Sandal Tory Burch Disita

Beberapa barang mewah milik si kembar Rihana dan Rihani disita polisi. Mulai dari tas merek Louis Vuitton hingga Goyard.

“Tiga tas, dua sendal. Dua tas merek LV, satu tas merek Goyard, dan dua sandal Tory Burch,” kata Kanit 4 Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya Kompol Reza Mahendra saat dihubungi, Senin (10/7).

Kosmetik Diduga Hasil Penipuan

Reza mengatakan diduga barang-barang sitaan tersebut merupakan hasil tindak pidana kejahatan penipuan yang telah dilakukan keduanya.

“Ada yang kami sita, yang diduga barang hasil kejahatan saat ini ada tas, ada sandal, ada alat kosmetik yang kami dapatkan pada saat penggeledahan,” ujarnya.

Reza menyebut pihak kepolisian masih mendalami kasus yang ada, termasuk mengumpulkan barang-barang hasil kejahatan keduanya.

“Sampai saat ini barang bukti hasil kejahatan masih kami kompulir guna melengkapi proses penyidikan,” tuturnya.

Buku Rekening Disita Polisi

“Kita dapat buku rekening,” kata Kanit 4 Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya Kompol Reza Mahendra saat dihubungi, Kamis (6/7).

Reza belum merinci berapa banyak buku rekening yang disita polisi. Namun diduga rekening tersebut berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan si kembar Rihana dan Rihani.

“Buku rekening yang salah satu bank yang dipakai buat para tersangka dan korban kirim buku rekening itu,” ujarnya.

Polisi Sita Sofa hingga Lemari

Guna menelusuri uang-uang yang ditilap ini, polisi melakukan penggeledahan di rumah ketua RW di Ciputat Timur. Diketahui, ketua RW saat itu mengamankan barang-barang milik Rihana Rihani untuk mengantisipasi penjarahan ketika kontrakan si kembar didatangi para korbannya.

Dalam penggeledahan tersebut, polisi menyita sofa hingga lemari milik si kembar. Kanit 4 Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya Kompol Reza Mahendra menduga, furnitur tersebut adalah hasil penipuan si kembar.

“Sementara barang-barang yang ditemukan adalah masih dalam konteks kepentingan pribadi, berupa sofa dan lain-lain,” kata Reza, Rabu (5/7).

“Diduga hasil kejahatan,” Reza menambahkan.

Polisi kemudian mengangkut sofa dan lemari tersebut menggunakan mobil pikap. Barang bukti tersebut saat ini diamankan di Polda Metro Jaya.

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6816297/satu-per-satu-aset-mewah-si-kembar-kini-disita-polisi.)

Jakarta (VLF) Pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaytun, Panji Gumilang, merasa disudutkan oleh pernyataan Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar Abbas. Dia kemudian menggugat Anwar dan MUI ke pengadilan.

Sebagaimana diketahui, Panji Gumilang dan ponpesnya sedang disorot publik. Bahkan, Panji sudah dimintai keterangan sebagai saksi oleh polisi usai ada laporan yang masuk mengenai dugaan penodaan agama. Berkembang kemudian, penyidik menemukan potensi pidana lain yakni dari UU ITE dan pidana soal berita bohong yang menerbitkan keonaran.

Perkembangan selanjutnya, Panji menggugat Anwar Abbas ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus). Gugatan terdaftar dengan nomor perkara 415/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst. Gugatan didaftarkan pada Kamis, 6 Juli 2023, klasifikasi perkaranya adalah perbuatan melawan hukum.

Sidang pertama diagendakan pada Rabu, 26 Juli 2023 mendatang. Belum diketahui apa saja permohonan Panji Gumilang dari gugatan itu.

Sementara itu, Waketum MUI Anwar Abbas mengatakan tidak tahu dengan gugatan ini. Anwar juga enggan menanggapi gugatan itu.

“Tidak tahu,” kata Anwar Abbas saat dimintai konfirmasi, Senin (10/7).

Panji Gumilang tak hanya menggungat Anwar Abbas, namun juga menggugat lembaga yang menaungi Anwar Abbas yakni Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Panji merasa disudutkan

Panji Gumilang dari Al-Zaytun menggugat Anwar Abbas dan MUI karena dia merasa disudutkan. Panji ingin agar Anwar dan MUI membayar ganti rugi Rp 1 triliun.

“Kami penasihat hukum pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaytun mengajukan gugatan kepada Anwar Abbas dan MUI sebagai turut tergugat. Dalam surat gugatan kami uraikan semua hal yang harus diuraikan, dan kami juga menuntut ganti rugi sebesar Rp 1 rupiah dan Rp 1 triliun atas kerugian material dan imateriel,” ujar pengacara Panji Gumilang, Hendra Efendi, kepada wartawan, Senin (10/7).

Selain menggugat, pihak Panji Gumilang berencana melaporkan Anwar Abbas ke polisi. Namun, belum diketahui kapan mereka akan melapor.

Hendra mengatakan MUI dan Anwar Abbas diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan melontarkan tuduhan yang hanya berdasarkan potongan video di TikTok. Hendra menyebut Panji tidak seperti yang dikatakan MUI dan Anwar Abbas.

“Bahwa karena klien kami merasa dijustifikasi, disudutkan, dihina, karena yang bersangkutan tidak seperti yang dituduhkan oleh Anwar Abbas, sementara penyampaian klien kami adalah dalam rangka pembinaan terhadap santri yang tamat pendidikannya dan akan terjun ke masyarakat. Dalam pembinaan akhir kepada para santri yang tamat tersebut, klien kami menyatakan betapa hebatnya sosok muda dari China, seorang pengusaha yang performance-nya sangat menarik, namun saat ditanya oleh klien kami tentang apa agamanya, tamu dari China tersebut menyatakan dia seorang Buddhist, Nasrani, atau Hindu, melainkan jawabannya adalah ‘saya komunis’. Dan jawaban tersebut disampaikan ke santri-santri yang akan meninggalkan Al-Zaytun,” beber Hendra.

Menurutnya, ucapan Panji Gumilang dimanipulasi sejumlah pihak di media sosial. Dan Anwar Abbas merespons pernyataan yang disebut dimanipulasi itu.

“Bahwa kami tidak yakin, jika seorang wakil ketua umum MUI seperti Anwar Abbas adalah sosok yang ‘buta digital’ atau ‘digital illiterate’, tetapi yang bersangkutan melakukannya dengan sengaja sebagai rangkaian yang tidak terpisahkan dari upaya institusinya MUI, yang sangat gencar melakukan upaya penyudutan kepada klien kami, dan jika semua disimak secara utuh, maka Anwar Abbas ‘tergugat’ dan semua perilaku pimpinan MUI sudah bisa dikriteriakan sebagai pelanggaran terhadap HAM, dan melanggar UUD 1945,” imbuhnya.

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6816278/panji-gumilang-gantian-membalas-gugat-rp-1-t-ke-mui-dan-anwar-abbas.)

Jakarta (VLF) Dua saksi ahli hadir memberikan keterangan yang meringankan terdakwa mantan Direktur Utama PDAM Kota Makassar Haris Yasin Limpo (Haris YL) di sidang dugaan kasus korupsi dengan kerugian negara Rp 20 miliar. Keduanya berpendapat Haris YL tidak bersalah telah mengajukan pembagian laba PDAM Makassar.

Sidang lanjutan itu digelar di Ruang Sidang Harifin Tumpa Pengadilan Negeri (PN) Makassar, Senin (10/7/2023). Selain Haris YL, mantan Direktur Keuangan PDAM Makassar Irawan Abadi juga duduk di kursi terdakwa.

Kuasa hukum terdakwa awalnya menanyakan pandangan saksi ahli hukum pidana dari Fakultas Hukum Unhas Muhammad Sofyan terkait pengusulan laba yang dilakukan seorang direksi.

“Apakah perbuatan mengusulkan, mengusulkan dalam hal ini bukan dia yang melaksanakan, itu bisa termasuk ke dalam suatu tindak pidana?” tanya kuasa hukum.

Saksi ahli kemudian menjelaskan bahwa mengusulkan ini bukan merupakan hal yang melanggar hukum. Menurut ahli, pengusulan laba justru menjadi kewenangan direksi.

“Mengusulkan itu adalah suatu perbuatan yang meminta jawaban kepada ke mana usulan itu. Jadi mengusulkan itu tidak ada suatu pertimbangan yang dapat meyakinkan bahwa mengusulkan itu dianggap sebagai suatu perbuatan melawan hukum,” jawab ahli di persidangan.

Muhammad melanjutkan pengusulan laba dari direksi ke KPM tampak tidak ada yang salah. Pasalnya menurutnya surat Haris YL ini menggunakan kalimat permohonan persetujuan yang dinilai lazim dilakukan seorang direksi.

“Kemudian juga di dalam surat itu, surat Direktur Utama PDAM menggunakan kalimat permohonan persetujuan . Menyampaikan permohonan. Permohonan persetujuan ini adalah suatu kelaziman, bahkan dapat dipandang suatu tertib administrasi,” tuturnya.

Ahli Perusahaan Air Minum Nilai Haris YL Tak Bersalah

Ahli lainnya, Direktur Eksekutif Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (Perpamsi) Agus Sunara juga menilai Haris YL tidak bersalah telah melakukan pengusulan laba. Menurutnya, perkara ini seharusnya dikembalikan kepada Wali Kota Danny Pomanto selaku KPM yang mengeluarkan surat keputusan (SK).

“Ketika terjadi sesuatu dalam konteks ini adalah sebaiknya memang harus dikembalikan kepada KPM. Karena KPM yang mengeluarkan surat keputusan, KPM yang pernah misalnya menerima pertanggungjawaban,” jelasnya

“Kalaupun misalnya dalam keputusan pembagian mestinya melalui KPM,” tambah Agus.

Kesaksian Danny Pomanto Soal SK Pembagian Laba PDAM Makassar
Wali Kota Danny Pomanto juga sudah pernah diperiksa sebagai saksi pada sidang sebelumnya, Kamis (22/6). Danny saat itu memberikan kesaksian soal SK Wali Kota yang menjadi dasar pembagian laba PDAM Makassar tahun 2015.

Penuntut umum saat itu awalnya bertanya kepada Danny Pomanto terkait pengusulan pembagian laba PDAM yang diusulkan oleh terdakwa Haris Yasin Limpo selaku Direktur Utama PDAM Makassar pada tahun 2016 lalu.

“Seingat bapak, ada berapa kali permohonan penggunaan laba itu?” tanya jaksa di persidangan.

Danny menjawab pengusulan pembagian laba PDAM Makassar memang baru ada pada zaman Haris menjadi Dirut. Pasalnya, baru pada zaman Haris Yasin Limpo PDAM meraih laba.

“Seingat saya, yang jelas pada saat PDAM mengalami laba Pak. Inilah sejarah, selama ini PDAM mengalami kerugian, baru di zamannya pak Haris baru mengalami laba. Pada saat itulah bisa diusulkan penggunaan laba itu,” jawab Danny di persidangan.

Menurut Danny, bentuk pembagian laba PDAM Makassar diatur pada Pasal 20 Perda Nomor 6 Tahun 1974, yakni sehubungan dengan persentasi pembagian laba PDAM Makassar.

“Setahu saya itu diatur oleh Perda dan saya lihat itu pembagiannya sesuai dengan apa yang diatur di perda. Perda Nomor 6 Tahun 74 (1974)” kata Danny.

Jaksa saat itu juga mencecar Danny soal pengusulan pembagian laba PDAM Makassar melalui SK Wali Kota Makassar.

“Untuk pembagian dalam Perda Nomor 6 Tahun 1974, itu apakah melalui wali kota?” tanya jaksa.

Danny lantas menjelaskan bahwa pihaknya tak serta merta mengeluarkan SK. Dia menyebut ada prosedur pengusulan pembagian laba dari direksi PDAM melalui dewan pengawas.

“Itu permohonan dulu (dari direksi), kemudian melalui dewas, kemudian kami sampaikan ke Kabag hukum dan Kabag ekonomi, karena ada di situ (kajiannya) benar tidaknya,”jawab Danny.

(Sumber : https://www.detik.com/sulsel/hukum-dan-kriminal/d-6816263/pandangan-ahli-soal-haris-yl-tak-salah-ajukan-pembagian-laba-pdam-makassar.)

Jakarta (VLF) Operasi Patuh Jaya 2023 digelar mulai hari ini selama 14 hari ke depan. Polisi melakukan razia di tempat atau stasioner dalam gelar Operasi Patuh Jaya kali ini.

“Kita tetap menggunakan kegiatan stasioner. Titik-titik seluruh jalur yang sudah menjadi target kita tempati personel,” kata Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Latif Usman kepada wartawan di Polda Metro Jaya, Jakarta, Senin (10/7/2023).

Namun demikian, Latif belum merinci wilayah mana saja yang menjadi titik Operasi Patuh. Latif mengatakan selain dilakukan secara stasioner, pihak kepolisian juga berpatroli menindak pengendara yang melanggar. Pihaknya, kata Latif, juga memaksimalkan e-TLE mobile juga e-TLE statis dalam penindakan.

“Petugas di lapangan akan kita sebar semuanya. Jadi tidak setiap kendaraan dihentikan nggak, tapi kita tetap memaksimalkan e-TLE mobil dan e-TLE statis. Anggota yang di lapangan tetap melihat pelanggaran yang kasat mata di depannya,” ujarnya.

Kapolda Metro Ingatkan soal Pelang Tanda Razia

Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto memimpin gelar pasukan ‘Operasi Patuh Jaya 2023’. Dalam amanatnya, Karyoto berpesan kepada personel untuk tidak menyakiti hati masyarakat dalam menjalankan operasi tersebut.

“Terkhusus dalam penegakan hukum. Saya perintahkan agar saudara melaksanakannya dengan profesional, tidak ada negosiasi, tidak ada transaksional, dan jangan sakiti masyarakat,” kata Karyoto di Polda Metro Jaya, Jakarta, Senin (10/7/2023).

“Karena seyogyanya penegakan hukum yang baik akan berdampak pada kedisiplinan masyarakat agar tidak melakukan pelanggaran kembali,” tambahnya.

Karyoto juga menekankan pentingnya mengecek kondisi pribadi personel sebelum melaksanakan tugasnya. Termasuk mengecek kondisi kendaraan dan kelengkapanya.

“Sehingga saudara dapat tampil dengan baik dan sigap dalam pelayanan saudara kepada masyarakat. Tidak ada lagi saya temukan personel yang bajunya lusuh, mobil dinas yang kotor, petugas yang tidak memasang pelang tanda razia saat melaksanakan penindakan. Apalagi personel yang bermain-main dengan pelanggaran lalu lintas,” paparnya.

Operasi Patuh Jaya digelar mulai hari ini, Senin 10 Juli 2023. Operasi Patuh digelar selama 14 hari hingga tanggal 23 Juli 2023.

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6814615/operasi-patuh-berlaku-tilang-di-tempat-kapolda-metro-wajibkan-pasang-pelang.)

Jakarta (VLF) Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) menggelar sidang putusan gugatan praperadilan yang diajukan oleh Sekretaris Mahkamah Agung (MA) nonaktif Hasbi Hasan. KPK, selaku termohon, yakin gugatan dari Hasbi akan ditolak hakim.

“KPK sangat optimis bila permohonan dimaksud akan ditolak karena seluruh proses perkara tersebut juga telah sesuai aturan hukum,” kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri kepada wartawan, Senin (10/7/2023).

Hasbi Hasan melayangkan gugatan ke PN Jaksel atas status tersangka yang menjeratnya. Hasbi diduga terlibat dalam skandal suap penanganan perkara di MA.

Ali mengatakan proses penyidikan kasus Hasbi telah sesuai dengan prosedur hukum. Ali mengklaim ratusan bukti telah dikantongi KPK.

“KPK telah jelaskan dalam tanggapan permohonan tersangka HH dimaksud dan telah pertahankan argumentasinya dengan menghadirkan 140 bukti dan satu ahli,” ujar Ali.

KPK juga mengungkit status gugatan yang dilayangkan oleh mantan Komisaris anak usaha salah satu BUMN bernama Dadan Tri Yudianto. Bersama Hasbi, Dadan turut ditetapkan sebagai tersangka di kasus suap MA.

Gugatan Dadan Tri juga telah ditolak oleh majelis hakim PN Jaksel. Ali yakin hal itu juga akan terjadi di putusan gugatan Hasbi Hasan.

“Terlebih pada praperadilan perkara kawan pesertanya atas nama tersangka DTY praperadilannya juga sudah ditolak hakim pada pengadilan yang sama,” ujar Ali.

“Tidak ada perbedaan sama sekali pada proses-proses penanganan perkaranya karena itu dalam konstruksi perbuatan yang sama, yaitu adanya dugaan kerja sama dalam pengurusan perkara di MA,” tambahnya.

Hasbi Hasan sebelumnya telah mengajukan gugatan praperadilan terhadap KPK ke PN Jaksel. Guru besar Universitas Lampung itu tidak terima dijadikan tersangka dalam pusaran suap hakim agung.

Sebagaimana dikutip detikcom dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jaksel, Jumat (26/5) gugatan itu didaftarkan pada Jumat (26/5) siang. Gugatan praperadilan itu mengantongi nomor 49/Pid.Pra/2023/PN JKT.SEL.

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6814586/kpk-yakin-hakim-tolak-gugatan-praperadilan-sekretaris-ma-hasbi-hasan.)

Jakarta (VLF) Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mendorong agar gerakan Negara Islam Indonesia (NII) masuk dalam daftar terduga terorisme dan organisasi terorisme (DTTOT). PPP mempersilahkan pemerintah untuk mengajukan NII sebagai organisasi terorisme.

“Ya silakan pemerintah ajukan NII sebagai organisasi terorisme jika memang ada bukti-bukti yang mendukung bahwa NII itu memang organisasi yang masih eksis,” kata anggota Komisi III DPR Fraksi PPP, Arsul Sani, kepada wartawan, Minggu (9/7/2023).

Selain itu, NII bisa dimasukkan ke daftar organisasi terorisme bila terbukti menyebarkan paham terorisme. “Atau mengajak orang untuk melakukan terorisme,” terangnya.

“Tugas BNPT-lah untuk mengkoordinasikan langkah-langkah menuju ke arah penetapan. Kami di Komisi III DPR akan melihat apakah langkah-langkah tersebut didasarkan pada bukti-bukti yang cukup,” tambahnya.

BNPT Minta NII Masuk Daftar Organisasi Teror

BNPT mengakui Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Zaytun yang dipimpin oleh Panji Gumilang secara historis memiliki afiliasi dan keterkaitan dengan gerakan NII. Namun BNPT menjelaskan Ponpes Al-Zaytun ataupun NII tidak dapat serta-merta dijerat pasal terorisme karena tidak termasuk dalam daftar terduga terorisme dan organisasi terorisme (DTTOT).

“Persoalannya adalah apakah sampai saat ini masih ada? Tentu ini masih dalam proses kajian dan pendalaman BNPT bersama dengan stakeholders terkait lainnya,” kata Direktur Deradikalisasi BNPT, Ahmad Nurwakhid, dalam keterangan tertulis, Sabtu (8/7/2023).

“UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Nomor 5 Tahun 2018 hanya bisa diterapkan terhadap kelompok atau jaringan radikalisme yang masuk dalam daftar terduga terorisme dan organisasi terorisme (DTTOT), seperti JI, JAD, JAT, dan lainnya,” sambung dia.

Dijelaskannya, DI/TII atau NII merupakan kelompok jaringan radikal terorisme melalui gerakan pemberontakan yang dipimpin oleh Marijan Kartosuwiryo. Namun dengan dicabutnya UU Anti subversi Nomor 11/PNPS/1963 pascareformasi, negara tidak punya instrumen hukum untuk menjerat NII.

Isu NII kembali menjadi perbincangan publik setelah Panji Gumilang diduga melakukan penodaan agama. Hingga saat ini, menurut Nurwakhid, NII belum tercantum dalam DTTOT sebelum mendapatkan Ketetapan dari Pengadilan.

“Karena itulah, melihat dari aspek historis dan ideologi, serta gerakannya yang masih ada hingga saat ini, tentu kita mendorong agar NII dimasukkan dalam DTTOT sehingga bisa dijerat dengan UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme,” ucap dia.

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6814506/legislator-silakan-pemerintah-ajukan-nii-organisasi-teror-bila-masih-eksis.)