Jakarta (VLF) Alwi Husen Maolana telah divonis enam tahun penjara atas kasus revenge porn yang menjeratnya. Simak perjalanan kasus dari viral itu hingga sidang putusan.

Alwi ditangkap oleh Ditreskrimsus Polda Banten pada bulan Februari lalu. Ia ditangkap setelah menyebarkan video korban, berinisial IAK, yang berkonten kesusilaan. Ia mengirimkan video tersebut melalui direct message Instagram ke salah satu rekan korban.

“Bertempat di Pandeglang korban diinformasikan oleh temanya saksi SM bahwa saksi mendapatkan DM Instagram berupa potongan video yang memiliki muatan melanggar kesusilaan yang dikirimkan oleh akun Instagram yang diketahui merupakan milik pelaku,” kata Kasubdit Siber Ditreskrimsus Polda Banten Kompol Wendy Andriyanto dari keterangan tertulis yang diterima detikcom, Selasa (28/2) lalu.

Kasus Viral

Kakak korban Iman Zanatul Haeri kemudian curhat di media sosial bahwa mengaku dipersulit oleh jaksa. Selain itu, proses persidangan yang dilakukan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Pandeglang pun disebut janggal.

“Adik saya diperkosa. Pelaku memaksa menjadi pacar dengan ancaman video atau revenge porn. Selama tiga tahun ia bertahan penuh siksaan. Persidangan dipersulit, kuasa hukum dan keluarga saya (korban) diusir pengadilan. Melapor ke posko PPA Kejaksaan, malah diintimidasi,” tulis kakak korban seperti dikutip detikcom pada Senin (26/6) lalu.

Tanggapan Jaksa Soal Viral

Kajati Banten Didik Farkhan Alisyahdi menyebut ada kesalahpahaman soal viral kasus itu. Jaksa membantah mempersulit dan menegaskan bahwa Jaksa berada di pihak korban.

“Kita mau memperjuangkan korban, kita jaksa malah jadi korban salah paham. Jaksa sudah mewakili, sudah menyidangkan kasus ini. Malah dibully seolah-olah tidak berpihak pada korban,” kata Didik menjelaskan melalui zoom di Serang, Senin (26/6/2023).

Dituntut 6 Tahun Penjara

Alwi Husaeni Maolana, dituntut 6 tahun penjara di kasus revenge porn. Alwi juga dituntut denda Rp 1 miliar. Terdakwa dijerat dengan Pasal 45 ayat 1 jo Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik (UU ITE).

Dalam tuntutan itu, jaksa mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan terhadap Alwi. Jaksa menyebut tak ada hal yang meringankan Alwi.

“Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi IAK merasa terancam, ketakutan dan merasa malu karena video yang dikirimkan melalui DM sudah tersebar ke keluarga dan teman-teman saksi. Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi IAK mengalami gejala gangguan kecemasan dan stres pasca-trauma,” ungkap kasi Intel Kejari Pandeglang Wildan, dalam bacaan tuntutan yang disampaikan oleh JPU Mario Nicolas, Selasa (26/7/2023).

Terdakwa dikeluarkan oleh Untirta

Muncul desakan agar terdakwa kasus revenge porn, Alwi Husein Maolana dikeluarkan dari kampusnya, yaitu Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta). Namun, pihak kampus sempat belum menjatuhkan sanksi terhadap Alwi.

Perminataan itu awalnya disampaikan oleh Iman Zanatul Haeri selaku kakak korban revenge porn. Iman meminta agar Satgas Kampus Universitas Sultan Ageng Tirtayasa mengeluarkan atau drop out terdakwa Alwi dari kampus. Pasalnya, keluarga korban menilai tindakan Alwi Husein tidak mencerminkan seorang mahasiswa.

Kemudian pada (4/7/2023), Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) menjatuhkan sanksi berat kepada terdakwa kasus revenge porn, Alwi Husen Maolana. Untirta mengeluarkan (drop out) Alwi.

“Sudah ditandatangani sanksinya sesuai dengan kriteria pelanggaran akademik yang diatur di kita,” kata Rektor Untirta Fatah Sulaiman kepada detikcom, Selasa (4/7/2023).

Sidang pembacaan putusan ditunda

Sidang dengan agenda pembacaan putusan awalnya akan digelar pada Selasa (11/7/2023). Namun sidang putusan tersebut ditunda lantaran kuasa hukum terdakwa mengajukan pleidoi.

“Konsekuensi permintaan terdakwa untuk meminta diberikan kesempatan menyampaikan pleidoi berindikasi pada persidangan ini yang seharusnya sidang putusan harus ditunda,” kata majelis hakim di Pengadilan Negeri Pandeglang.

Pleidoi Terdakwa Ditolak Jaksa

Sidang kasus revenge porn dengan terdakwa Alwi Husen Maolana dilanjutkan dengan agenda pembacaan replik oleh jaksa penuntut umum (JPU). Jaksa meminta majelis hakim menolak pleidoi atau nota pembelaan yang diajukan oleh terdakwa.

“Bahwa dari unsur-unsur yang telah dijelaskan, dalil penasihat hukum melalui nota pembelaan sudah selayaknya menurut hukum untuk dikesampingkan,” kata Kasintel Kejari Pandeglang, Wildan, dalam pembacaan replik yang dibacakan oleh JPU Mario Nicolas, Rabu (12/7).

Wildan mengatakan selaku penuntut umum melihat dari nota pembelaan penasihat hukum terdakwa dalam dalilnya, terdakwa benar mengirim video dengan unsur kesusilaan. Wildan mengatakan JPU memberikan pendapat dan pertimbangan kepada majelis hakim untuk mengesampingkan nota keberatan yang diminta oleh kuasa hukum terdakwa.

“Penuntut umum berkeyakinan bahwa semua unsur-unsur dari tindak pidana sebagaimana dakwaan yang telah kami buktikan dalam surat tuntutan pidana, yaitu Pasal 45 ayat 1 juncto Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi dan terbukti,” katanya.

Alwi Divonis 6 Tahun Penjara

“Mengadili menyatakan Terdakwa Alwi Husen Maolana telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan bertahap mendistribusikan informasi elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan sebagaimana dakwaan,” kata hakim ketua di PN Pandeglang, Kamis (13/7/2023).

“Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 tahun dan denda sejumlah satu Rp 1 miliar dengan ketentuan, apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan penjara 3 bulan,” imbuh hakim.

Hakim Mencabut Hak Penggunaan Interne

Selain itu, majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Pandeglang menghukum tambahan tidak boleh menggunakan internet. Alwi tidak boleh bermain internet selama 8 tahun.

“Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa berupa pencabutan hak untuk mempergunakan atau memanfaatkan transaksi elektronik berbasis internet selama 8 tahun yang mulai berlaku pada hari ini,” ujar hakim ketua di PN Pandeglang, Kamis (13/7/2023).

Keluarga Akan Laporkan Alwi Terkait Kasus Dugaan Pemerkosaan

Meski sudah divonis enam tahun penjara oleh majelis hakim, keluarga korban akan melaporkan kembali terdakwa Alwi ke polisi. Laporan yang akan dilakukan oleh keluarga yaitu dugaan pemerasan hingga pemerkosaan yang diduga dilakukan oleh terdakwa.

“Kita ini baru setengah jalan, kami akan terus melakukan laporan baru terkait yang kami kira adalah perbuatan-perbuatan pelaku yang akan kami laporkan kembali karena masih banyak kekerasan, pemerasan, pemerkosaan itu belum ada di persidangan ini. Jadi kami akan menyusun itu, sementara kami mempersiapkan terlebih dahulu,” kata kakak korban, Iman Zanatul Haeri, kepada wartawan di PN Pandeglang, Kamis (13/7/2023).

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6821927/perjalanan-kasus-terdakwa-revenge-porn-alwi-hingga-divonis-6-tahun-bui.)

Jakarta (VLF) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Bali mengungkap total 178 warga negara asing (WNA) dideportasi pada periode 1 Januari-11 Juli 2023.

Beberapa di antaranya melanggar keimigrasian, seperti melakukan kegiatan tidak sesuai dengan izin tinggalnya, melebihi izin tinggal (overstay), hingga pelanggaran norma.

“178 WNA sudah dideportasi. Dua hari lalu (yang terakhir dideportasi),” ujar Kepala Kakanwil Kemenkumham Bali Anggiat Napitupulu kepada detikBali, Kamis (13/7/2023).

Lebih lanjut ia menilai pelanggaran norma oleh WNA trennya menurun beberapa waktu belakangan. “Jadi, memang sudah berapa bulan ini trennya tidak bertambah ya (yang pelanggaran norma lainnya),” terang dia.

Tidak cuma itu, Anggiat melanjutkan, Kanwil Kemenkumham Bali juga belum menerima laporan baru terkait pelanggaran lalu lintas oleh WNA.

“Sementara, laporan pelanggaran lalu lintas ke kami belum ada yang masuk. Belum pernah masuk lagi. Jadi, trennya juga menurun,” tutur dia.

“Mungkin, mereka (WNA) sudah mulai agak tertiblah atau mungkin langsung diselesaikan oleh teman-teman di kepolisian,” imbuh Anggiat.

Adapun, dari daftar WNA yang dideportasi Kemenkumham Bali, terbanyak berasal dari Rusia, yakni 46 orang. Diikuti Amerika Serikat sebanyak 13 orang, dan selanjutnya disusul Inggris sebanyak 12 orang.

(Sumber : https://www.detik.com/bali/hukum-dan-kriminal/d-6821678/178-wna-dideportasi-pada-1-januari-11-juli-kemenkumham-agak-tertib.)

Jakarta (VLF) PT Indosterling Technomedia Tbk buka suara soal ditangkapnya Sean William Henley atas kasus hukum perbankan oleh Kejaksaan Agung. Sean William merupakan Komisaris Utama Perseroan.

Dalan keterbukaan informasinya, emiten berkode saham TECH itu menjelaskan Sean William Henley telah dijemput dari kediamannya pada 6 Juli 2023 dan dibawa ke rumah tahanan (Rutan) Salemba.

“Komisaris Utama Perseroan, Bapak Sean William Henley dijemput di kediamannya di Jakarta Utara pada Kamis malam tanggal 6 Juli 2023 dan dibawa ke Rutan Salemba untuk menjalani pidananya,” tulis keterangan perusahaan yang ditandatangani oleh Galuh Damarjati Abdullah, Kamis (13/7/2023).

Perusahaan menjelaskan Sean William Henley dieksekusi berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 5937 K Pid.Sus/2022 Tanggal 28 November 2022 yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Terpidana terbukti secara sah melakukan tindak pidana perbankan sebagaimana melanggar Pasal 46 Jo Pasal 16 UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

“Selanjutnya Bapak Sean William Henley akan menjalankan pertanggung jawaban atas putusan tindak pidana perbankan dengan menjalankan masa hukuman sesuai putusan,” tulis perusahaan.

Duduk Perkara

Kasus yang menyeret Sean William terjadi dalam periode antara tahun 2016 sampai dengan April 2020 di kantor PT. Indosterling Optima Investa.

Kala itu, Sean yang kini berstatus sebagai terpidana merupakan Direktur PT. Indosterling Optima Investa yang menawarkan produk berupa High-Yield Promissory Notes (HYPN) kepada masyarakat untuk menempatkan dananya di PT. Indosterling Optima Investa dalam kurun waktu tertentu dengan janji bunga sebesar 9-13% yang nantinya disetorkan setiap bulan ke rekening masyarakat/pemegang HYPN.

Adapun total 1.041 orang masyarakat atau nasabah yang menempatkan dananya di PT. Indosterling Optima Investa melalui produk High-Yield Promissory Notes (HYPN) dan jumlah kewajiban yang harus dibayarkan kepada pihak yang masyarakat tersebut kurang lebih sebesar 1,8 Triliun namun Terpidana dan perusahaan tidak mampu mengembalikan dana tersebut.

Selain itu, PT. Indosterling Optima Investa bukanlah lembaga bank atau non perbankan yang sudah mempunyai izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan.

(Sumber  https://finance.detik.com/bursa-dan-valas/d-6820362/komutnya-dijebloskan-ke-rutan-salemba-indosterling-buka-suara.)

Jakarta (VLF) Kepala Desa Undaan Kidul, Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus, Suroto menjadi tersangka korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan saat ini ditahan. Jabatan kepala desa bakal diisi oleh penjabat (Pj) dari unsur kecamatan.

“Itu sudah P21, tentunya proses masih berjalan masih ada sidang, kita belum tahu keputusannya seperti apa, kita menghormati proses yang berjalan,” kata Bupati Kudus HM Hartopo kepada wartawan usai melantik kepala desa terpilih di pendapa Kabupaten Kudus, Kamis (13/7/2023).

Dia mengatakan jabatan kepala desa akan segera diisi oleh Pj. Adapun prosesnya akan diusulkan dari kecamatan kepada Bupati Kudus. Hartopo meminta jabatan Kades Undaan Kidul jangan sampai kosong.

“Nanti akan kita tunjuk Pj, jangan sampai kosong di sana, kita tunjuk dari kecamatan, biasanya nanti pak camat yang menjadi supervisi yang akan memilih dan ditujukan ke kita, mungkin ada pilihan alternatif ada tiga, mana yang terbaik,” ujar Hartopo.

Hartopo juga meminta kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kudus untuk melaksanakan bimbingan teknik dan sosialisasi di masing-masing desa. Sehingga kepala desa tidak melakukan tindak pidana korupsi.

“Saya harapan seminar bimtek harus dilaksanakan, karena latar belakang kepala desa tidak semua dari birokrasi, masalah urusan pemerintahan dari usaha bisnis dan lain-lain, suatu saat PMD dan camat untuk bimtek sosialisasi dan supaya lebih paham,” terang dia.

Terpisah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kudus, Adi Sadhono mengatakan sudah berulang kali mengingatkan tersangka Suroto atas dugaan korupsi APBDes. Namun kata dia hal tersebut tidak digubris. Suroto diduga melakukan korupsi hasil lelang bengkok dan bandha desa.

“Sudah berulang kali kita ingatkan, sudah tahu, sudah diperiksa, dugaan dia memakai uang hasil lelangan bandha desa dan bengkok, itu harus dikembalikan,” jelas Adi di Pendapa Kudus.

“Realitas sudah ada pemeriksaan,” Adi melanjutkan.

Adi menunggu surat dari kejaksaan terkait pemberhentian tugas bersangkutan. Setelah dinyatakan berhenti maka Suroto dinonaktifkan sebagai kepala desa periode 2019-2025.

“Kita menunggu surat dari Kejaksaan itu nanti kita tindak lanjuti pemberhentian sementara yang bersangkutan, maka setelah pemberhentian sementara yang bersangkutan kita Plt, dari unsur perangkat,” ungkap Adi.

Diberitakan sebelumnya, Kepala Desa Undaan Kidul, Suroto ditetapkan tersangka korupsi APBDes 2020, 2021, dan 2022. Kerugian mencapai Rp 408,3 juta. Tersangka pun sudah ditahan oleh Kejaksaan Negeri Kudus.

(Sumber : https://www.detik.com/jateng/berita/d-6820260/kades-undaan-kudus-ditahan-gegara-dugaan-korupsi-pemkab-siapkan-pj.)

Jakarta (VLF) Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Hasbi Hasan ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus suap penangan perkara di MA. Partai Solidaritas Indonesia (PSi) meminta hukuman maksimal jika Hasbi Hasan terbukti menerima suap penanganan perkara.

“PSI berharap vonis maksimal dan beri tambahan sepertiga sesuai KUHP. Aparat penegak hukum yang melanggar hukum adalah pengkhianat yang merusak kepercayaan masyarakat,” kata juru bicara DPP PSI Francine Widjojo kepada wartawan, Kamis (13/7/2023).

Pasal 52 KUHP mengatur bahwa pejabat yang melakukan tindak pidana dengan melanggar kewajiban khusus jabatannya maupun menyalahgunakan kekuasaan, kesempatan, atau sarana dalam jabatannya dapat ditambah sanksi pidana sepertiga.

Hasbi sudah menjalani pemeriksaan sebagai tersangka dalam kasus suap penanganan perkara di MA. Ia kini ditahan KPK, akan menjalani 20 hari pertama di Rutan KPK.

KPK menduga Hasbi Hasan menerima suap Rp 3 miliar untuk mengurus perkara di Mahkamah Agung. Kasus ini berawal dari laporan pidana serta gugatan perdata yang diajukan debitur Koperasi Simpan Pinjam Intidana, Heryanto Tanaka, di Pengadilan Negeri Semarang. Heryanto tak puas atas putusan PN Semarang yang membebaskan seorang terdakwa bernama Budiman Gandi Suparman.

“DTY (Dadan Tri Yudianto) membagikan kemudian menyerahkan kepada HH (Hasbi Hasan) besaran diterima HH kurang lebih sekitar Rp 3 miliar,” kata Ketua KPK Firli Bahuri dalam konferensi pers di gedung KPK, Rabu (12/7).

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6820115/sekretaris-ma-jadi-tersangka-suap-psi-hukum-maksimal-jika-terbukti.)

Jakarta (VLF) Kasus dugaan pelanggaran etik yang dilakukan Wakil Ketua KPK Johanis Tanak bakal memasuki babak baru. Dewan Pengawas (Dewas) KPK segera menggelar sidang etik untuk Johanis Tanak.

Dugaan pelanggaran etik ini berawal dari potongan percakapan via aplikasi perpesanan antara Wakil Ketua KPK Johanis Tanak dan Plh Dirjen Minerba Muhammad Idris Froyoto Sihite yang berisi ‘bisalah kita cari duit’ viral di media sosial.

Pada 18 April 2023 lalu, Indonesia Corruption Watch (ICW) resmi mengadukan Johanis Tanak ke Dewas KPK terkait chat ‘cari duit’. ICW meminta Dewas KPK memberikan rekomendasi pemberhentian terhadap Johanis Tanak kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Dewas KPK pada 19 Juni menyatakan dugaan pelanggaran etik terkait potongan percakapan Johanis Tanak dengan pejabat Kementerian ESDM dilanjutkan ke sidang etik. Namun, Anggota Dewas KPK Abertina Ho mengatakan kasus chat Johanis Tanak yang dilanjutkan ke sidang etik itu bukan merupakan kasus yang dilaporkan ICW.

“Komunikasi antara Saudara Johanis Tanak dengan Saudara Muhammad Idris Froyoto sebagai yang dilaporkan oleh ICW dilakukan sebelum Johanis tanak menjabat pimpinan KPK sehingga tidak cukup bukti untuk dilanjutkan ke sidang etik,” kata Albertina dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (19/6).

Dewas KPK Segera Gelar Sidang Etik

Dewas KPK lantas sedang menjadwalkan sidang etik untuk Johanis Tanak. Sidang etik Johanis Tanak tinggal menunggu tanggal persidangan.

“Dijadwalkan sidangnya,” kata Anggota Dewas KPK Albertina Ho saat dimintai konfirmasi, Rabu (12/7). Dia menjawab soal kapan Johanis Tanak disidang etik.

Terpisah, Ketua Dewas KPK Tumpak H Panggabean mengatakan jadwal sidang etik kepada Johanis Tanak hanya tinggal menunggu waktu. Dia menyebut majelis sidang etik untuk Tanak telah dibentuk.

“Majelis sudah dibentuk, tapi nanti panggilan sidang belum,” kata Tumpak.

Penjelasan Johanis Tanak soal Chat ‘Cari Duit’

“Terus terang, saya berani bersumpah, saya tidak tahu kalau Idris Sihite itu sudah jadi Plh Dirjen. Yang saya tahu, beliau itu Karo Hukum ESDM,” kata Johanis Tanak kepada detikcom, Kamis (13/4).

Tanak mengatakan percakapan itu terjadi sebelum dia menjabat di KPK. Tanak mengatakan tidak mungkin dia sebodoh itu melakukan percakapan bila tahu Idris tengah dalam penyelidikan.

“Kalaupun ada chat saya dengan beliau, saat itu saya belum di KPK dan kalaupun saya sudah di KPK, saat itu belum ada surat perintah lidik terhadap beliau. Sekiranya ada lidik terhadap beliau, mana mungkin sebodoh itu saya mau chat sama beliau,” kata Tanak.

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6819965/babak-baru-kasus-chat-pimpinan-kpk-johanis-tanak.)

Jakarta (VLF) Menko Polhukam Mahfud Md menyebut pemerintah tidak akan membubarkan Pondok Pesantren Al-Zaytun, tetapi dilakukan pembinaan. Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI fraksi PKB Marwan Dasopang menilai keputusan untuk melakukan pembinaan sebagai langkah yang tepat.

“Saya kira sejalan dengan Komisi VIII, baik saya pun begitu sebagai pimpinan dari Fraksi PKB, jangan dibakar sarangnya, hal-hal yang menyalahi itu yang perlu diperbaiki, kalau harus ada yang harus ditindak sesuai dengan hukum ditindak, sementara sarana dan prasarananya itu kan penting,” ujar Marwan kepada wartawan, Rabu (12/7/2023).

Marwan menilai respons terhadap Al-Zaytun pendekatannya kepada penegakan hukum. Selain itu, kata dia, anak-anak yang dinilai terpapar paham yang salah, harus dibina.

“Jadi pendekatannya itu penegakan dan kepastian hukum, sedangkan anak-anak kan bukan bagian dari pelanggaran, anak-anak itu yang dibelokkan kalau terbelokkan. Saya kira sudah tepat pembinaan,” tutur dia.

Marwan menyebut bahwa pesantren harus mengajarkan tentang kepatuhan terhadap NKRI. Hal itu, jelasnya, telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 tentang Pesantren.

“Apalagi sekarang kan sudah ada Undang-Undang Pesantren dalam kaitan pengembangan pesantrennya sendiri, dan di UU Pesantren itu sendiri sudah dijelaskan saya lupa pasalnya bahwa yang disebut pesantren itu adalah yang mengajarkan NKRI, kepatuhan terhadap NKRI, kemudian yang melestarikan paham kemaslahatan kebangsaan,” tutur dia.

“Jadi tentu kalau ada yang menyimpang di situ pembinaan yang diperlukan, saya kira aset sebesar itu, kemudian santri sebanyak itu tiba-tiba dibubarkan ya sesuatu yang sangat rumit saya kira dibanding membina beberapa yang terlibat yang dianggap menyalahi,” lanjutnya.

Selain itu, Marwan berharap agar oknum pimpinan yang diduga melakukan penyimpangan agar ditindak secara hukum. Sementara, guru-guru yang diduga mengajarkan hal-hal yang diduga menyimpang agar dilakukan pembinaan.

“Umpamanya pimpinannya yang betul-betul bertentangan asas bernegara, ya ditindak saja dihukum. Kemudian guru-gurunya mengajarkan bagian dari ketidaksepahaman berbangsa dan bernegara, saya kira ada yang dipilah-pilah. Kalau itu bukan bagian dari hatinya, bukan gerakannya ya tentu pembinaan dan bahkan kalaupun ada yang jadi pemimpin di bagian itu masih ada pendekatan, di orang yang terpapar sendiri masih ada pembinaan di BNPT melakukan pembinaan,” jelasnya.

Pemerintah Tak Akan Bubarkan Al-Zaytun

“Jadi Al-Zaytun itu nggak boleh berlarut-larut sampai 20 tahun seperti sekarang karena tahun 2022 udah muncul setiap muncul lalu hilang lagi, mau pemilu muncul lagi, sekarang selesaikan dengan catatan Al-Zaytun sebagai pondok pesantren itu tidak akan dibubarkan,” kata Mahfud di Kemenko Polhukam, Selasa (11/7).

Mahfud menuturkan pemerintah mengakui para santri yang menempuh pendidikan di Ponpes Al-Zaytun baik. Dia menyebut Ponpes Al-Zaytun akan dibina oleh Kementerian Agama.

“Pemerintah mengakui bahwa sekolah itu baik produknya ya. Sehingga kita akan bina, akan sesuaikan kurikulumnya, akan dibersihkan jika ada kotorannya, tetapi Al-Zaytun dan seluruhnya itu tidak akan dijatuhi sanksi apa-apa, akan terus berjalan dibina oleh pemerintah, Kemenag (Kementerian Agama),” ujarnya.

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6820003/pkb-sepakat-al-zaytun-tak-dibubarkan-yang-salah-diperbaiki.)

Jakarta (VLF) Kasus dugaan pelanggaran etik yang dilakukan Wakil Ketua KPK Johanis Tanak masih bergulir. Dewan Pengawas (Dewas) KPK mengaku sedang menjadwalkan sidang etik untuk Johanis Tanak.
“Dijadwalkan sidangnya,” kata Anggota Dewas KPK Albertina Ho saat dimintai konfirmasi, Rabu (12/7/2023). Dia menjawab soal kapan Johanis Tanak disidang etik.

Kasus dugaan pelanggaran etik Johanis Tanak bermula dari viral riwayat percakapan yang dilakukannya dengan Pejabat Kementerian ESDM Muhammad Idris Froyoto Sihite. Percakapan itu diduga terjadi saat ada proses penyelidikan perkara dugaan korupsi di ESDM.

Terpisah, Ketua Dewas KPK Tumpak H Panggabean mengatakan jadwal sidang etik kepada Johanis Tanak hanya tinggal menunggu waktu. Dia menyebut majelis sidang etik untuk Tanak telah dibentuk.

“Majelis sudah dibentuk tapi nanti panggilan sidang belum,” kata Tumpak.

Penjelasan Johanis Tanak soal Chat ‘Cari Duit’

Potongan percakapan via aplikasi perpesanan antara Wakil Ketua KPK Johanis Tanak dan Plh Dirjen Minerba Muhammad Idris Froyoto Sihite yang berisi ‘bisalah kita cari duit’ viral di media sosial. Johanis Tanak bersumpah percakapan itu terjadi sebelum adanya perintah penyelidikan.

Johanis Tanak mulanya mengatakan tidak tahu bahwa Idris Sihite sudah menjadi PLH Dirjen Minerba. Yang dia tahu, menurut dia, Idris itu masih menjabat Karo Hukum ESDM.

“Terus terang, saya berani bersumpah, saya tidak tahu kalau Idris Sihite itu sudah jadi PLH Dirjen, yang saya tahu beliau itu Karo Hukum ESDM,” kata Johanis Tanak kepada detikcom, Kamis (13/4).

Tanak mengatakan percakapan itu terjadi sebelum dia menjabat di KPK. Tanak mengatakan tidak mungkin dia sebodoh itu melakukan percakapan bila tahu Idris tengah dalam penyelidikan.

“Kalaupun ada chat saya dengan beliau, saat itu saya belum di KPK dan kalaupun saya sudah di KPK, saat itu belum ada surat perintah lidik terhadap beliau. Sekiranya ada lidik terhadap beliau, mana mungkin sebodoh itu saya mau chat sama beliau,” kata Tanak.

Tanak kemudian dilaporkan ke Dewas KPK. Dewas pun melakukan penyelidikan. Hasilnya, Dewas menemukan chat lain di luar materi yang dilaporkan terhadap Tanak.

Chat itu disebut terjadi saat penggeledahan KPK di Kantor ESDM. Tanak juga disebut menolak ponselnya diperiksa.

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6818358/dewas-kpk-segera-gelar-sidang-etik-kasus-chat-johanis-tanak.)

Jakarta (VLF) Hakim Pengadilan Negeri (PN) Pandeglang menunda sidang vonis penyebaran video asusila untuk ancaman (revenge porn) dengan memberi kesempatan kepada Terdakwa Alwi Husen Maulana untuk membacakan pledoi tertulis. Pihak korban mempertanyakan soal agenda sidang pleidoi yang digelar sampai 2 kali.

“Seharusnya agenda vonis kemarin. Tiba-tiba majelis hakim memberikan kesempatan kepada terdakwa melalui kuasa hukumnya untuk membacakan pledoi tertulis. Ini aneh, karena pada sidang sebelumnya, Selasa (27/6) terdakwa sudah diberikan kesempatan pledoi secara lisan,” kata kakak korban, Iman ZH, kepada wartawan, Rabu (12/7/2023).

Dia mengungkapkan berdasarkan situs Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Pandeglang, sedianya, agenda sidang pada Selasa (11/7) kemarin ialah pembacaan vonis. Namun, tiba-tiba agenda persidangan berubah ketika kuasa hukum terdakwa Alwi memohon agar diberi kesempatan untuk membacakan pledoi tertulis.

Iman mengaku kecewa karena Majelis Hakim tidak memiliki empati kepada korban. Dia mempertanyakan profesionalitas PN Pandeglang karena sebelumnya pihak korban juga tak diundang dalam agenda sidang perdana atau pembacaan tuntutan.

“Mengetahui sidang ditunda, dan terdakwa diberi kesempatan untuk membacakan pledoi untuk kedua kalinya, korban histeris, kecewa, kesal dan marah. Keluarga ikut menenangkan, namun dipaksa keluar ruangan,” ucap dia.

Kuasa hukum korban dari LBH Rakyat Banten, Rizky Arifianto, menyatakan keberatan saat sidang tersebut karena terdakwa diberi dua kali kesempatan menyampaikan pleidoi. Dia mengkritik Majelis Hakim yang menunda agenda sidang putusan dan memberikan kesempatan terdakwa membacakan pledoi tertulis melalui kuasa hukumnya.

“Majelis Hukum tinggal membacakan vonis, pledoi terdakwa sudah pernah dilaksanakan (secara lisan). Lalu kenapa sekarang tiba-tiba pledoi lagi? Ini aneh bin ajaib,” ungkap Rizky.

Menurutnya, landasan hakim menggunakan Pasal 182 KUHAP untuk memberikan kesempatan pleidoi kembali kepada terdakwa tidak tepat. Sebab, selain pada sidang sebelumnya terdakwa sudah menyampaikan pleidoi, hakim juga sudah siap membacakan putusan.

Dia juga menyayangkan jaksa penuntut umum (JPU) yang justru pasif dan cenderung terkesan mengikuti permintaan Kuasa Hukum terdakwa Alwi untuk membacakan pleidoi. Menurutnya, seharusnya Jaksa menolak terhadap keputusan Majelis Hakim yang memberikan kesempatan Terdakwa Alwi membaca pledoi sampai 2 kali.

“Kami ingat, setelah korban diintimidasi di Posko PPA Kejari, Ibu Helena (Kajari Pandeglang Helena Octavianne) dalam berbagai kesempatan menyebutkan bahwa Jaksa mewakili korban. Tapi hari ini terbukti sebaliknya. Jaksa penuntut memang mewakili korban tapi demi kepentingan terdakwa,” ucap Rizky.

Sementara itu, pengacara korban, Muhammad Syarifain, mengatakan akan melaporkan tindakan hakim dan jaksa dalam persidangan ke Komisi Yudisial (KY) dan Komisi Kejaksaan (Komjak). Dia menilai, ketimbang ke korban, perlakuan dan jalannya persidangan cenderung memihak Terdakwa Alwi.

“Kami sedang menyusun laporan ke Komisi Kejaksaan dan Komisi Yudisial. Pertama karena Jaksa malah menjadi pengacara terdakwa. Kedua, hakim malah menunda vonis untuk memberikan kesempatan kepada terdakwa membaca pledoi dua kali. Ketiga, ada upaya intimidasi dari pihak kepolisian kepada keluarga korban,” kata Syarifain.

“Kami melihat banyak sekali kejanggalan dalam persidangan. Jaksa Penuntut dan Hakim sepertinya berupaya mengulur waktu dengan memberikan kesempatan kepada terdakwa Alwi untuk membacakan pledoi dua kali. Hal ini menunjukkan dengan terang bahwa Terdakwa Alwi memang diperlakukan spesial,” tambahnya.

Dia juga sangat mengkhawatirkan pengadilan bisa melakukan pemusnahan alat bukti yang tentu akan sangat memberatkan korban. Dia mengungkap indikasi itu tertulis di aplikasi SIPP PN Pandeglang.

“Dalam tuntutan di aplikasi SIPP disebutkan alat bukti yang dimusnahkan justru identitas (jenis/merk) gadget korban. Sedangkan gadget terdakwa disebutkan akan dikembalikan kepada korban. Kami harap ini cuma typo. Namun kalau benar-benar terjadi, ini adalah upaya pengadilan untuk menghilangkan barang bukti. Kenapa dimusnahkan gadget adik kami?” katanya.

Pihak korban berharap Majelis Hakim bersikap profesional dan adil dalam persidangan. Mereka berharap tak ada kesepakatan-kesepakatan di luar persidangan yang menjadi preseden buruk bagi korban dan keadilan.

Mereka juga berharap JPU bersikap sebagai pelindung bagi kepentingan korban, bukan malah sebaliknya. Pihak korban juga berharap kepolisian bersikap netral dan tidak memihak kepada Terdakwa Alwi dalam proses penanganan dan penjagaan persidangan serta tidak ada intimidasi kepada keluarga, sahabat, dan pihak-pihak yang mengawal kasus ini secara terang dan terbuka.

“Mendesak kepada Komisi Kejaksaan dan Komisi Yudisial untuk memantau langsung kasus ini. Sebab banyak preseden buruk yang sangat mungkin terjadi dalam berlangsungnya persidangan,” katanya.

Sidang Vonis Ditunda

Sidang putusan terhadap terdakwa kasus revenge porn, Alwi Husen Maolana, ditunda. Sidang tersebut ditunda karena kuasa hukum terdakwa mengajukan pleidoi.

Sidang yang seharusnya dijadwalkan Selasa (11/7), pembacaan putusan dengan nomor perkara 71/Pid.sus/2023 Pn Pandeglang diubah menjadi sidang pleidoi yang diajukan terdakwa. Sontak perubahan jadwal sidang tersebut membuat keluarga dan pendukung korban kecewa.

“Konsekuensi permintaan terdakwa untuk meminta diberikan kesempatan menyampaikan pleidoi berindikasi pada persidangan ini yang seharusnya sidang putusan harus ditunda,” kata majelis hakim di PN Pandeglang.

Kuasa hukum korban, Rizki Arifianto, menilai ada kejanggalan terkait penundaan sidang putusan yang dilakukan oleh majelis hakim. Ia mengatakan padahal pleidoi sebelumnya sudah disampaikan oleh terdakwa pada sidang pembacaan tuntutan pada 27 Juni lalu.

“Kita kecewalah intinya sama hakim dan juga jaksa karena harusnya hari ini adalah agenda putusan, tiba-tiba ada kuasa hukum mengajukan pleidoi dan itu diterima, sementara pledoi itu sudah diberikan kesempatan pasca-dibacakan tuntutan oleh jaksa,” ucap Rizky.

Dalam perkara ini, terdakwa Alwi Husen Maolana telah dituntut 6 tahun penjara oleh jaksa penuntut umum. Terdakwa Alwi didakwa melanggar Pasal 45 ayat (1) juncto Pasal 27 ayat 1 UU ITE. Selain diancam 6 tahun penjara, dia terancam denda Rp 1 miliar subsider 3 bulan kurungan.

Terdakwa juga telah diberi sanksi berat oleh pihak kampus Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) buntut kasus yang menjeratnya. Alwi secara resmi telah dikeluarkan dari Untirta.

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6818354/korban-revenge-porn-pandeglang-bakal-lapor-ky-dan-komjak.)

Jakarta (VLF) Pemerintah mengikuti keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait putusan perpanjangan pimpinan KPK 4 tahun menjadi 5 tahun. Kini, perlawanan baru dibuat oleh Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI).

MAKI melalui koordinatornya, Boyamin Saiman, mengajukan uji materi ke MK agar putusan itu tidak berlaku bagi Firli Bahuri dan pimpinan lainnya.

Pengajuan uji materi itu yakni pada Pasal 34 UU No 30 Tahun 2002 tentang KPK jo Putusan MK Nomor 112/PUU-XX/2022 bertentangan dengan UUD 1945. Dalam petitumnya, Boyamin meminta agar pasal tersebut dinyatakan berlaku untuk periode pimpinan KPK periode berikutnya, bukan periode saat ini.

“Bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum (Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945) berlaku azas ‘hukum tidak boleh berlaku surut’ sehingga masa jabatan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 5 (lima) tahun berdasar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 tidak berlaku untuk Pimpinan KPK yang saat ini menjabat dan semestinya berlaku untuk periode tahun 2023-2028,” demikian dikutip dari berkas permohonan uji materi yang disampaikan Boyamin, Selasa (11/7/2023).

“Menyatakan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto Putusan Nomor 112/PUU-XX/2022 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: ‘Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 5 (lima) tahun tidak berlaku periode sekarang ( Firli Bahuri dkk) dan berlaku untuk periode selanjutnya (tahun 2023-2028)’,” lanjutnya.

Adapun dalam permohonannya tertulis nama Boyamin Saiman dan Christophorus Harno. Sidang pemeriksaan pendahuluan telah digelar pada Senin kemarin (10/7).

Boyamin saat sidang mengatakan dirinya mencari penafsiran kapan putusan MK itu berlaku. Apakah berlaku di periode Firli atau periode berikutnya.

Pemerintah telah mengambil sikap untuk memperpanjang jabatan Firli Bahuri dkk satu tahun ke depan sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK. Lembaga antirasuah itu menghormati tiap putusan yang telah diambil MK dan pemerintah.

“Terkait rencana perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK, kami tentunya menghormati setiap putusan hukum dalam hal ini MK atas pengajuan Judicial Review UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan UU Nomor 30 Tahun 2002, serta keputusan pemerintah,” kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri kepada wartawan, Sabtu (10/6).

Ali mengatakan kerja pemberantasan korupsi merupakan kerja yang berkesinambungan. KPK menilai pentingnya sinergitas yang terjadi antarlembaga guna menekan angka korupsi di Indonesia.

“Pada prinsipnya kerja pemberantasan korupsi adalah kerja berkelanjutan. Sehingga siapapun pimpinannya adalah bertujuan untuk menurunkan tingkat korupsi di Indonesia baik melalui pendekatan strategi pendidikan, pencegahan, maupun penindakan,” katanya.

Dianggap Jadi Alat Gebuk Politik

IM57+ Institute yang berisikan eks penyidik KPK mengkritik keras pemerintah yang mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan akan memperpanjang masa jabatan pimpinan KPK. Mereka menilai hal itu akan digunakan sebagai alat gebuk politik demi kepentingan pemilu 2024.

“IM57+ Institute sama sekali tidak terkejut dengan keputusan tersebut mengingat kami telah memperingatkan sejak jauh-jauh hari bahwa ada konsekuensi yang sangat serius dalam perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK periode saat ini. Hal tersebut karena potensi digunakannya KPK sebagai alat gebuk politik untuk mendukung kepentingan pihak tertentu pada Pemilu 2024. Terlebih adanya potensi konflik kepentingan pada proses tersebut,” kata Ketua IM57+ M Praswad Nugraha dalam keterangan yang diterima detikcom, Jumat (9/6).

Praswad menduga akan ada kasus bernuansa politik setelah ini. Hal itu, kata dia, sebagai strategi pemenangan Pilpres 2024.

“Kedua, kita akan menjadi saksi apakah setelah ini akan adanya kasus yang bernuansa politis yang merupakan bagian dari strategi pemenangan Pilpres 2024. Hal tersebut dikarenakan ada kasus-kasus di KPK yang perlu ‘pengawalan’ dan diatur agar dapat menjerat lawan oposisi Pemilu 2024. Apabila hal tersebut terealisasi maka skenario kedua akan terwujud sehingga potensi konflik kepentingan semakin terbukti,” tutur dia.

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6818217/perlawanan-baru-agar-jabatan-5-tahun-pimpinan-kpk-tak-di-era-firli-dkk.)