Jakarta (VLF) Dekan Fakultas Hukum (FH) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Iwan Satriawan menyebut kuat dugaan mahasiswanya yang hilang sejak 11 Juli yakni Redho Tri Agustian (20) adalah korban mutilasi Sleman. Iwan mengungkapkan keluarga Redho mengidentifikasi aksesoris yang ditemukan polisi.

Iwan mengaku sudah menemui penyidik Polda DIY. Dalam pertemuan itu, polisi menyodorkan aksesoris yang dikenali pihak keluarga sebagai aksesoris milik Redho.

“Begini, bahasanya penyidik itu adalah dari aksesori yang ditemukan. Kemudian dikonfirmasi kepada pihak keluarga memang aksesori miliknya Mas Redho. Jadi indikasi tubuh yang ditemukan adalah Redho sudah 60 persen,” kata Iwan kepada wartawan di UMY, Kasihan, Bantul, Senin (17/7/2023).

Iwan berharap polisi mengusut tuntas kasus tersebut. Dia berharap pelakunya dikenakan hukuman yang setimpal.

“Ya normalnya ya polisi tentu kita harapkan melakukan pemeriksaan dengan cermat dalam kasus ini dan memproses pelakunya sebagaimana mestinya menurut ketentuan perundang-undangan,” katanya.

Iwan menyebut Redho sebagai sosok yang aktif dalam kegiatan kampus. Dugaan Redho jadi korban mutilasi mengejutkan banyak pihak.

“Karena saya Beberapa kali berinteraksi dengan beliau dan saya mendengar pula masukan dari dosen-dosen lain dan para mahasiswa Redho adalah mahasiswa yang baik yang aktif dalam kegiatan kemahasiswaan. Dia aktif di beberapa kegiatan kampus,” kata Iwan.

Selain itu, Iwan menyebut jika tim yang salah satu anggotanya Redho mendapatkan hibah penelitian dari kampus. Hilangnya Redho hingga kabar menjadi korban mutilasi disebut Iwan mengejutkan banyak pihak.

“Bahkan terakhir beliau itu juga termasuk salah satu tim yang menerima hibah penelitian dari kampus. Karena itu Redho adalah mahasiswa yang aktif, berinteraksi dengan baik dengan teman-temannya sehingga wajar banyak orang shock dengan kejadian ini,” ucapnya.

Terlepas dari hal tersebut, Iwan memastikan jika Fakultas Hukum UMY memberikan pendampingan hukum terhadap keluarga Redho. Semua itu untuk memastikan kasus tersebut terusut dengan tuntas.

“Untuk pihak keluarga kami sudah menugaskan pusat konsultasi dan bantuan hukum Fakultas Hukum UMY untuk memberikan pendampingan kepada keluarga korban,” ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, ratusan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) melakukan doa bersama untuk mahasiswa yang hilang sejak 11 Juli yakni Redho Tri Agustian (20), Senin (17/7) malam.

Pantauan detikJateng, tampak ratusan orang memadati depan Rektorat UMY. Selanjutnya beberapa dari mereka menyalakan lilin dan ditaruh di pinggir spanduk bertuliskan ‘#usut tuntas motif tidak jelas’.

(Sumber : https://www.detik.com/jateng/hukum-dan-kriminal/d-6828170/aksesoris-dikenali-keluarga-dugaan-redho-korban-mutilasi-sleman-makin-kuat.)

Jakarta (VLF) Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny Gerard Plate akan menjalani sidang putusan sela kasus dugaan korupsi BTS Kominfo hari ini. Sidang akan digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta.

Dilansir SIPP PN Jakpus, Senin (18/7/2023), sidang akan dimulai pukul 10.00 WIB. Sidang akan digelar di ruang Muhammad Hatta Ali.

“Selasa, 18 Juli 2023 jam 10.00-selesai agenda putusan sela,” tulis SIPP.

Maksud sidang putusan sela adalah majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat akan memutuskan apakah persidangan ini dilanjut ke tahap pembuktian atau tidak. Hakim akan memutuskan menerima atau menolak eksepsi atau nota keberatan yang diajukan Johnny dan tim pengacaranya.

Selain Johnny, terdakwa lainnya yakni mantan Dirut Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) Kominfo Anang Achmad Latif dan Tenaga Ahli pada Human Development Universitas Indonesia (Hudev UI) Yohan Suryanto juga akan menjalani sidang putusan sela hari ini.

Johnny Plate dkk Didakwa Rugikan Rp 8 T

Johnny G Plate didakwa melakukan tindak pidana korupsi dalam kasus ini hingga menyebabkan kerugian negara Rp 8 triliun. Plate diadili bersama mantan Anang Achmad Latif dan Yohan Suryanto.

Dalam dakwaan yang dibacakan jaksa dalam sidang perdana Plate di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Selasa (27/6), kasus ini disebut berawal pada 2020. Saat itu, Plate bertemu dengan Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) Kominfo Anang Achmad Latif dan Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia Galumbang Menak Simanjuntak di salah satu hotel dan lapangan golf untuk membahas proyek BTS 4G.

“Terdakwa Johnny Gerard Plate dalam menyetujui perubahan dari 5.052 site desa untuk program BTS 4G Tahun 2020-2024 menjadi 7.904 site desa untuk Tahun 2021-2022 tanpa melalui studi kelayakan kebutuhan penyediaan infrastruktur BTS 4G dan tanpa ada kajiannya pada dokumen Rencana Bisnis Strategis (RBS) Kemkominfo maupun Bakti serta Rencana Bisnis Anggaran (RBA) yang merupakan bagian dari Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L) Kemkominfo,” ujar jaksa.

Jaksa mengatakan Plate juga menyetujui penggunaan kontrak payung pada proyek BTS 4G dan Infrastruktur Pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 dengan tujuan menggabungkan pekerjaan pembangunan dan pekerjaan operasional. Jaksa juga menyebut Plate memerintahkan Anang agar memberikan proyek power system meliputi battery dan solar panel dalam penyediaan Infrastruktur BTS 4G dan Infrastruktur Pendukung Paket 1, 2, 3, 4, dan 5 kepada Direktur PT Basis Utama Prima Muhammad Yusrizki Muliawan.

Jaksa mengatakan Plate sebenarnya telah menerima laporan bahwa proyek BTS itu mengalami keterlambatan hingga minus 40 persen dalam sejumlah rapat pada 2021. Proyek itu juga dikategorikan sebagai kontrak kritis.

Namun, menurut jaksa, Plate tetap menyetujui usulan Anang untuk membayarkan pekerjaan 100 persen dengan jaminan bank garansi dan memberikan perpanjangan pekerjaan sampai 31 Maret 2022 tanpa memperhitungkan kemampuan penyelesaian proyek oleh perusahaan.

Pada 18 Maret 2022, Plate kembali mendapat laporan bahwa proyek belum juga selesai. Jaksa mengatakan Plate saat itu meminta Anang selaku kuasa pengguna anggaran dan pejabat pembuat komitmen untuk tidak memutuskan kontrak.

“Tetapi justru meminta perusahaan konsorsium untuk melanjutkan pekerjaan, padahal waktu pemberian kesempatan berakhir tanggal 31 Maret 2022,” ucap jaksa.

“Bahwa perbuatan Terdakwa Johnny Gerard Plate, bersama dengan Anang Achmad Latif, Yohan Suryanto, Irwan Hermawan, Galumbang Menak Simanjuntak, Mukti Ali, Windi Purnama dan Muhammad Yusrizki Muliawan telah mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, sebesar Rp 8.032.084.133.795,51 (Rp 8 triliun),” ujar jaksa.

Terkait dakwaan inilah Johnny mengajukan nota keberatan. Johnny membantah seluruh dakwaan jaksa.

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6828300/eks-menkominfo-johnny-plate-jalani-sidang-putusan-sela-kasus-bts-hari-ini.)

Jakarta (VLF) KPK tengah terus mengusut dugaan korupsi di PT Perkebunan Nusantara (PTPN) XI perihal pengadaan lahan hak guna usaha (HGU) perkebunan tebu. Tiga kantor di Jawa Timur (Jatim) digeledah tim penyidik.

Tiga kantor yang digeledah itu mulai dari PTPN XI di Surabaya, Perusahaan Gula Assembagoes di Situbondo dan beberapa kantor pihak swasta dan rumah kediaman pihak terkait kasus tersebut di Surabaya dan Malang. Penggeledahan itu dilakukan pada Jumat (14/7).

“Tim Penyidik KPK pada Jumat (14/7) telah selesai menggeledah beberapa lokasi di wilayah Jawa Timur,” kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi, Senin (17/7/2023).

Ali mengatakan sejumlah bukti ditemukan dari penggeledahan tersebut berupa bukti dokumen perihal transaksi jual beli lahan.

“Dari lokasi tersebut ditemukan dan diamankan antara lain berbagai dokumen transaksi jual beli lahan, alat elektronik yang memiliki sangkut paut dengan perkara,” katanya.

“Proses analisis dan penyitaan segera dilakukan untuk menjadi kelengkapan berkas perkara,” tambah Ali.

Dugaan Korupsi Pengadaan HGU Kebun Tebu

KPK sebelumnya juga telah menggeledah sejumlah ruangan di kantor PTPN XI Surabaya. KPK memastikan telah ada yang ditetapkan tersangka.

“Hari ini tim penyidik KPK melakukan penggeledahan di beberapa lokasi yang berbeda di sana antara lain kantor PTPN XI dan beberapa rumah pihak-pihak, tentu yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam proses proses penyidikan baru,” kata Ali Fikri di Gedung C1 KPK, Jumat (14/7).

Ali mengatakan dugaan korupsi di PTPN XI itu terkait pengadaan lahan HGU perkebunan tebu. Namun, Ali belum merincikan detail perkara tersebut.

“Ini belum kami sampaikan sebelumnya ya, ini proses penyidikan baru dugaan korupsi di PTPN XI terkait dengan dugaan pengadaan lahan hak guna usaha (HGU) untuk perkebunan tebu di sana ya,” tuturnya.

KPK masih terus mengumpulkan dan melengkapi alat bukti. Adapun saksi-saksi dalam dugaan korupsi tersebut juga akan diperiksa.

“Hari ini dan beberapa waktu ke depan tim masih terus mengumpulkan dan melengkapi alat bukti dengan melakukan penggeledahan dan ke depan tentu juga akan melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi atas dugaan korupsi penyidikan baru yang sedang kami lakukan,” ucapnya.

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6826508/kpk-geledah-kantor-di-jatim-soal-dugaan-korupsi-pengadaan-lahan-tebu-ptpn-xi.)

Jakarta (VLF) Rizky Noviyandi Achmad (31), terdakwa pembunuh anak kandung dan penganiaya istri di Depok, akan menjalani sidang vonis. Sidang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Depok Senin (17/7) hari ini.
“Akan digelar di ruang utama Pengadilan Negeri Depok pukul 11.00 WIB,” ujar Kasi Intel Kejaksaan Negeri Depok, M Arif Ubaidilah, dalam keterangan kepada wartawan, Senin (17/7/2023).

Tuntutan Mati

Sebelumnya, Rizky Noviyandi Achmad dituntut hukuman mati atas pembunuhan anak dan penganiayaan berat terhadap istrinya. Permintaan maaf dan pengakuan sesal Rizky tak dianggap jaksa sebagai hal meringankan.

“Menyatakan terdakwa Rizky Noviyandi Achmad alias Kiki Bin Adang Ahmad Jawari bersalah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain dan melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, mengakibatkan korban jatuh sakit atau luka berat,” kata JPU Alfa Dera dalam persidangan, di Pengadilan Negeri (PN) Depok, Rabu (14/6/2023).

“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rizky Noviyandi Achmad oleh karena itu dengan pidana mati,” lanjutnya.

Jaksa meyakini Rizky melanggar Pasal 340 KUHP DAN Kedua melanggar Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Jaksa menyebut tak ada hal meringankan untuk Rizky.

Sebaliknya, JPU Dera menyampaikan hal memberatkan salah satunya kematian Keyla Putri Cantika sebagaimana disebutkan dalam Visum Et Repertum Nomor : R/006/Sk.B/XI/2022/IKF pada 8 November 2022.

“Tidak diketemukan hal-hal meringankan pada diri terdakwa. Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan saksi korban Nila Islamia mengalami luka-luka (cacat berat), sebagaimana disebutkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 01/RSSM-CSK/VER/XI2022 Tanggal 01 November 2022 atas nama Nila Islamia,” kata JPU Alfa Dera.

JPU Dera menuturkan Rizky adalah seorang kepala rumah tangga, suami dari saksi korban luka berat Nila Islamia, dan ayah dari korban tewas Keyla Putri Cantika. Rizky, lanjut jaksa, seharusnya mengayomi, menjaga dan melindungi anak dan istrinya. Perbuatan Rizky telah mengakibatkan rasa trauma secara psikologis yang sangat mendalam terhadap saksi korban Nila Islamia.

“Perbuatan terdakwa dilakukan dengan sangat keji dan di luar batas perilaku sebagai seorang manusia. Terdakwa tidak merasa menyesal atas perbuatannya. Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat,” jelas dia.

Motif Ayah Bunuh Anak dan Aniaya Istri

Rizky Noviyandi membunuh putrinya yang berusia 11 tahun secara sadis menggunakan golok. Rizky juga membabi buta membacok istrinya hingga sempat dalam kondisi kritis.

Pembunuhan itu dilakukan Rizky di kediamannya di Cluster Jatijajar, Tapos, Depok, Selasa (1/11/2022). Anak pelaku yang menjadi korban pembunuhan mengalami luka parah di bagian kepala. Sementara itu, istri korban yang juga mendapat tindak kekerasan disebut kritis.

Polisi sebelumnya mengungkapkan Rizky Noviyandi Achmad sempat cekcok sebelum pembunuhan terjadi. Sang istri memintanya bercerai karena kerap pulang pagi membuatnya emosi.

Peristiwa berdarah itu terjadi di pagi hari ketika sang istri hendak hendak mengantar anaknya berangkat sekolah. Rizky yang mengira istrinya bakal pergi dari rumah lantas membacok korban dengan membabi-buta hingga anaknya menjadi korban.

Rizky berdalih tak bisa menahan emosi saat istrinya memutuskan untuk bercerai. Dia kesal karena merasa tak dihargai istri dan anak.

“Saya sama dia sering dibuat kesal mulu, saya tidak pernah dihargai, terus sering diinjak-injak (harga diri saya). Karena saya sebagai laki-laki punya harga diri, tetapi saya juga mengaku salah,” kata Rizky di Polres Metro Depok, Rabu (2/11), atau sehari usai peristiwa berdarah itu.

Rizky mengaku khilaf atas perbuatannya. Dia mengaku membunuh anak lantaran tidak diacuhkan saat bertanya.

“Saya khilaf, karena itu dia (anak) sudah saya sekolahkan dan didik dengan pengajian dan les segala macam, tapi selalu tidak menjawab kalau saya tanyain,” papar Rizky.

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6826462/ayah-pembunuh-anak-dan-aniaya-istri-di-depok-hadapi-sidang-vonis-hari-ini.)

Jakarta (VLF) Mario Teguh buka suara soal tudingan penipuan dan penggelapan Rp 5 miliar. Mario Teguh membantah adanya kerja sama dengan Sunyoto Indra Prayitno terkait bisnis skincare.

Mario Teguh dan istri bicara diwakili oleh tim kuasa hukum mereka dari Lukman Baharuddin Partnership. Dalam penjelasannya, pihak Mario Teguh menyebut apa yang ditudingkan kepadanya merupakan berita bohong dan mencemarkan nama baiknya.

“Berkaitan dengan adanya pemberitaan yang tidak benar mengenai penipuan dan/atau penggelapan atas Kerjasama sebagai Brand Ambassador Skincare Kanemochi, yang dilakukan oleh Klien Kami Sdr. Mario Teguh, Kami bermaksud memberitahukan kepada publik, bahwa keterangan dan/atau berita yang telah disebarluaskan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab merupakan berita yang tidak benar dan/atau berita bohong serta telah mencemarkan nama baik Klien Kami,” buka press release yang diunggah oleh Mario Teguh di laman Instagramnya dilihat, Sabtu (15/7/2023).

Pihak pelapor dalam keterangannya yang diterima, Senin (17/7/2023) menjabarkan awal mula kerja sama itu terjadi. Sekitar bulan Juni atau Juli pada 2022 pihak Mario Teguh menawarkan kerja sama dengan iming-iming ingin membesarkan nama produk skin care dengan menggunakan nama besar Mario Teguh Super Club (MTSC).

“Dengan iming-iming bahwa Mario Teguh memiliki followers 32 juta orang. Dikarenakan janji dan iming-iming MT, maka pada akhirnya tanggal 30 Agustus 2022 terjadilah penandatanganan MOU yang diberi tanggal 18 Agustus 2022 selama 5 tahun dengan nilai kerja sama sebesar Rp 5 miliar beserta pembagian hasil dari penjualan produk Kanemochi sebesar 15 persen,” tulis keterangan dari kuasa hukum pelapor, Djamaluddin Koedoeboen.

15 persen pembagian hasil itu disebut awalnya dihargai oleh pihak Mario Teguh Rp 15 miliar. Namun, pelapor mengaku tidak mampu dan turun menjadi Rp 5 miliar dengan pembayaran uang muka Rp 1 miliar dan 40 kali angsuran setiap bulannya Rp 100 juta.

“Pihak Mario minta pembagian hasil dari penjualan produk Kanemochi sebesar 15% dengan iming-iming dapat membawa ratusan ribu agen untuk menjadi reseller produk bahkan dapat sampai ke Malaysia, Hong Kong, dan Singapura,” ucapnya.

“Pihak Mario Teguh berjanji akan membesarkan bisnis yang dikelola klien kami dengan membuka banyak franchise ‘Rumah Cantik Kanemochi’ yang sebelumnya telah dijalankan oleh klien kami jauh sebelum mengenal Mario teguh,” lanjutnya.

Mario Teguh dan istri disebut juga meminta pelapor untuk membawa mereka ke Eropa agar brand skincare terlihat berkelas. Akan tetapi, pelapor sempat menyampaikan tak lagi mempunyai dana hingga diminta menjual satu unit mobil sport mewah, yaitu Porsche.

“Pihak Mario Teguh menyuruh untuk menjual mobil tersebut dikarenakan sudah keluaran tahun lama. Akibat bujuk rayu pihak Mario Teguh akhirnya klien kami menjual mobil tersebut yang sebagian uangnya untuk membeli tiket pesawat first class Mario teguh dan Linna Teguh,” beber pihak Pelapor.

Tidak hanya itu, ada dua permintaan lainnya. Dalam keterangan itu disebut Mario Teguh meminta Pelapor tidak menggunakan webstore yang sudah ada tapi membuat webstore baru yang dibuatkan oleh timnya seharga Rp 75 juta dan biaya maintenance Rp 5 juta perbulan.

“Hingga saat ini webstore tersebut tidak pernah ada, padahal mereka berjanji bahwa aplikasi tersebut dapat selesai dalam waktu 3 bulan,” katanya.

“Pihak Mario Teguh juga meminta agar klien kami menggunakan jasa lawyer pilihannya, yaitu Ibu Elsya Syarief untuk melindungi klien kami sebagai pebisnis dengan membayar jasa lawyer sebesar Rp 120 juta,” tutup pihak pelapor.

(Sumber : https://hot.detik.com/celeb/d-6826454/pelapor-dugaan-penipuan-beberkan-iming-iming-dan-permintaan-mario-teguh.)

Jakarta (VLF) Polisi masih mengejar BD, pelaku kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Serpong, Tangerang Selatan (Tangsel). Anggota Komisi III DPR Fraksi PPP Arsul Sani meminta agar pelaku ditangkap paksa oleh polisi.

Awalnya, Arsul menyatakan bahwa polisi memiliki beberapa alasan untuk menahan BD. Dia juga menegaskan bahwa tidak ingin menyalahkan polisi atas kegagalan mereka menahan BD sebelumnya, meskipun dia telah menjadi tersangka.

“Polisi memang harus melakukan tindakan korektif atau corrective action, yaitu dengan menangkap pelaku terutama jika pelaku meninggalkan tempat tinggalnya sehari-hari. Artinya, ada faktor subyektif untuk menangkap dan menahan pelaku. Saya tidak ingin melihat ke belakang dan menyalahkan polisi setempat,” kata Arsul saat dihubungi, Minggu (16/7/2023).

Menurut anggota Komisi III DPR tersebut, yang terpenting saat ini adalah proses penyidikan kasus ini. Polisi harus melakukan upaya paksa untuk menangkap tersangka.

“Yang paling penting adalah bahwa proses penyidikan kasus ini harus dilakukan dengan serius, dan tersangka harus ditangkap paksa, terutama jika ada syarat objektif bahwa jenis tindakan KDRT yang dilakukan memungkinkan untuk ditahan,” katanya.

Polisi Buru Pelaku

Seorang pria berinisial BD sedang diburu oleh polisi karena melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap istrinya, yang berinisial T (28), yang sedang hamil di Serpong, Tangerang Selatan (Tangsel). Namun, BD juga mengancam akan membunuh keluarga korban dan diketahui sebagai seorang residivis narkoba.

Kejadian tersebut terekam dalam video amatir dan viral di media sosial. Dalam video yang beredar, suami terlihat merangkul istrinya sambil berteriak-teriak. Istri terlihat menangis karena merasakan sakit.

Beberapa warga terlihat berada di sekitar lokasi kejadian dan menyaksikan kekerasan yang dilakukan oleh suami berinisial BD tersebut. Dalam unggahan lainnya, terlihat wajah korban berdarah-darah.

Kasih Humas Polres Tangerang Selatan, Ipda Galih Apria, menegaskan bahwa saat ini tim penyidik sedang melakukan pengejaran terhadap pelaku, mengingat adanya ancaman yang dilakukan oleh pelaku tersebut.

“Saat ini, mengingat situasi dan adanya ancaman yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban dan keluarga, tim penyidik Unit PPA sedang melakukan upaya penangkapan untuk proses penyidikan lebih lanjut,” ujar Galih dalam keterangannya kepada wartawan, Sabtu (15/7/2023).

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6826334/legislator-ppp-minta-polisi-tangkap-paksa-pelaku-kdrt-istri-hamil-di-serpong.)

Jakarta (VLF) Penyidik KPK dihalang-halangi saat melakukan penggeledahan terkait kasus dugaan gratifikasi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dengan tersangka mantan Kepala Bea Cukai Makassar Andhi Pramono. Ali tak menjelaskan detail siapa yang mengalangi penyidik.

“Dari informasi yang kami terima, saat Tim Penyidik KPK berada di lapangan melakukan penggeledahan didapati adanya dugaan pihak-pihak tertentu yang sengaja menghalangi tindakan projustitia yang sedang berlangsung,” ujar Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri kepada wartawan, Jumat (14/7/2023).

Ali tak menjelaskan detail penggeledahan di mana yang dihalang-halangi itu. Ali mengingatkan menghalangi upaya penyidikan KPK merupakan pelanggaran hukum.

“KPK tentu ingatkan,bahwa penyidikan perkara ini seluruhnya berpedoman aturan hukum dan apabila benar apa kesengajaan menghalangi kegiatan dimaksud, kami tegas dapat terapkan ketentuan Pasal 21 UU Tipikor,” tuturnya.

Sebelumnya, KPK melakukan penggeledahan terkait kasus dugaan gratifikasi dan TPPU dengan tersangka Andhi Pramono. Penggeledahan itu dilakukan di Batam, Kepulauan Riau.

“Tim penyidik KPK melanjutkan lagi proses penggeledahan di Kota Batam bertempat di PT FI (Fantastik Internasional),” kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri kepada wartawan, Kamis (13/7).

Penggeledahan di PT Fantastik Internasional ini merupakan lokasi ketiga yang digeledah penyidik KPK di Batam terkait kasus dugaan korupsi Andhi Pramono. KPK sebelumnya telah menggeledah PT Bahari Berkah Madani dan rumah mertua Andhi Pramono.

Sejauh ini, perbuatan korupsi dari Andhi Pramono yang telah terungkap berupa penerimaan gratifikasi senilai Rp 28 miliar. Uang haram itu diduga didapat oleh Andhi selama 10 tahun terakhir sejak 2012.

Penyidik KPK juga menemukan bukti baru berupa dokumen transaksi keuangan milik Andhi Pramono saat melakukan penggeledahan di Batam pada Rabu (12/7). Dokumen itu secara sengaja disembunyikan oleh Andhi di rumah mertuanya yang berada di Batam.

KPK telah menyita aset-aset milik Andhi Pramono. Total aset yang telah disita sejauh ini mencapai Rp 50 miliar.

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6822216/kpk-ungkap-penyidik-dihalangi-saat-penggeledahan-terkait-kasus-andhi-pramono.)

Jakarta (VLF) Mantan Wakil Bupati Indramayu Lucky Hakim akan diperiksa hari ini sebagai saksi kasus penodaan agama pimpinan Ponpes Al-Zaytun Panji Gumilang.

Lucky sebelumnya sudah diundang Bareskrim Polri tertanggal 10 Juli 2023. Pemanggilan ini kapasitas Lucky sebagai saksi.

“Memanggil saudara Lucky Hakim untuk hadir menemui penyidik di ruang Riksa Subdit 1 Dittipidum Bareskrim Polri lantai 4 pada Jumat 14 Juli 2023 pukul 10.00 WIB untuk didengarkan keterangannya sebagai saksi terkait dugaan tindak pidana penodaan/penistaan agama yang dianut dan atau menyebarkan keonaran yang menimbulkan keresahan, kebencian dan permusuhan yang terjadi di Pondok Pesantren Al Zaytun yang diduga dilakukan Abdussalam Rasyidi Panji Gumilang atau Syekh Panji Gumilang,” tulis surat pemanggilan tersebut dikutip dari detikNews, Jumat (14/7/2023).

Lucky mengaku sudah menerima undangan tersebut dan menyatakan akan memenuhi panggilan Bareskrim Polri.

“Betul (akan dimintai keterangan soal kasus Panji Gumilang). Insya Allah besok saya hadir,” kata Lucky saat dikonfirmasi, Kamis (13/7).

Diketahui, Lucky Hakim pernah membahas tentang Ponpes Al Zaytun dalam podcast bersama Artis, Uya Kuya di channel Uya Kuya TV. Dalam podcast berdurasi 38 menit itu, Lucky mengutarakan pengalamannya saat berkunjung ke Ponpes yang kini tengah menjadi kontroversi tersebut.

Lucky mengaku saat itu diundang ke Acara ulang tahun Panji Gumilang dia disambut dengan sapaan dengan lagu Havenu Shalom Aleichem. Ia merasa ada perbedaan dari ajaran Panji Gumilang.

“Cuma gue berfikir ini berbeda. Ya berbeda saja, nggak seperti yang, kan saya sering ke pesatren-pesantren lain di Indramayu dan bahkan di Indonesia lainnya berbeda, nggak seperti biasannya,” kata Lucky dalam podcast itu

Sebagai informasi, Direktorat Tindak Pindana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri kini tengah melakukan penyidikan terhadap Panji Gumilang dalam perkara dugaan penodaan agama, ujaran kebencian dan penyebaran berita bohong. Pengusutan itu berdasarkan tiga laporan polisi (LP) yang melaporkan Panji dengan Pasal 156 a KUHP tentang Penodaan Agama.

(Sumber : https://www.detik.com/sumbagsel/hukum-dan-kriminal/d-6822076/lucky-hakim-diperiksa-jadi-saksi-kasus-panji-gumilang-hari-ini.)

Jakarta (VLF) Sekretaris Mahkamah Agung (MA) nonaktif Hasbi Hasan terjerat kasus dugaan suap penanganan perkara di MA. Mobil-mobil mewah milik Hasbi telah disita KPK. Kendaraan itu tidak pernah didaftarkan dalam Laporan Harta Penyelenggara Negara (LHKPN).

“Di antaranya satu unit mobil merek Ferrari Type California, warna merah metalik dan satu unit mobil merek McLaren, Tipe MP4-12C 3.8, warna Volcano Yellow,” ungkap Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri, Kamis (13/7).

Dikutip dari Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Hasbi Hasan terakhir kali melaporkan kekayaannya pada 30 April 2020 untuk periodik 2019. Kala itu dia menjabat sebagai Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan. Seperti diketahui dia menjabat sebagai Sekretaris MA sejak 2020, artinya sudah tiga tahun tidak ada pembaruan dari kekayaan Hasbi Hasan.

Hasbi Hasan memiliki kekayaan sebesar Rp 2.479.797.489 (Rp 2,4 miliaran) dari laporan harta kekayaan terakhir. Sebagian besar hartanya merupakan tanah dan bangunan di Kota Bekasi, Jawa Barat (Jabar). Nilai aset itu Rp 1.720.360.000.

Hasbi Hasan juga memiliki harta bergerak lainnya senilai Rp 78.500.000. Dia juga punya kas dan setara kas senilai Rp 275.937.489.

Soal isi garasi Hasbi Hasan memiliki dua unit mobil dan satu sepeda motor. Total asetnya mencapai Rp 405 juta. Berikut ini rincian isi garasi Hasbi Hasan:

1. Mobil, Toyota Fortuner tahun 2017 ditaksir harganya Rp 250 juta
2. Motor, Honda Y1602N02LOAIT tahun 2015 ditaksir harganya Rp 5 juta
3. Mobil. Honda BR-V tahun 2016 ditaksir harganya Rp 150 juta

Dari daftar kendaraan itu tidak ada dua merek supercar yang disita oleh KPK.

KPK Siap Miskinkan Hasbi Hasan

Hasbi Hasan telah ditahan KPK setelah diduga menerima aliran uang suap senilai Rp 3 miliar dari Dadan Tri Yudianto. Uang suap itu digunakan agar Hasbi menggunakan kewenangannya sebagai Sekretaris MA dalam menangani perkara kasasi di MA.

Setelah melakukan penahanan, KPK juga membuka peluang menjerat Hasbi dengan pasal tindak pidana pencucian uang.

“Kami KPK selalu menyertakan tindak pidana pencucian uang di dalam penanganan tindak pidana korupsi,” kata Ketua KPK Firli Bahuri dalam konferensi pers di gedung KPK, Jakarta Selatan, Rabu (12/7).

(Sumber : https://oto.detik.com/profil/d-6822068/kpk-sita-ferrari-dan-mclaren-hasbi-hasan-tak-terdaftar-di-lhkpn.)