Jakarta (VLF) Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Silmy Karim mengungkapkan penyebab banyaknya turis asing, umumnya bule, yang berulah di Bali. Menurutnya, terlalu banyak pelancong berkantong tipis yang masuk ke Pulau Dewata.

“Jadi permasalahan utama terkait orang asing di Bali adalah banyaknya wisatawan mancanegara (wisman) dengan pengeluaran rendah yang sering berbuat onar,” kata Silmy melalui siaran pers, Kamis (20/7/2023).

Di mata para wisatawan asing, lanjut Silmy, tak perlu banyak biaya untuk berlibur ke Bali.

“Karena Bali ini masuk ke dalam kategori tujuan wisata yang murah sehingga menarik turis yang berkantong tipis,” ujarnya.

Untuk itu, Silmy membentuk Satuan Tugas (Satgas) Bali Becik untuk mengawasi warga negara asing (WNA) di Bali. Satgas ini ditargetkan melakukan 100 kali operasi pengawasan setiap bulan. Silmy menegaskan operasi akan berjalan sedemikian rupa tanpa mengganggu jalannya pariwisata.

Satgas dibentuk melalui penerbitan Surat Keputusan Dirjen (Direktur Jenderal) Imigrasi Nomor IMI-0187.GR.01.01 tanggal 23 Juni 2023 sebagai tindak lanjut maraknya pelanggaran hukum dan norma oleh orang asing di Bali yang terjadi belakangan.

“Satgas Bali Becik mengajak masyarakat Bali melaporkan orang asing yang melanggar ke nomor hotline 081399679966,” ujar Silmy.

Satgas Bali Becik terdiri dari beberapa unsur. Yakni, Ditjen Imigrasi, Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Bali, Kantor Imigrasi Ngurah Rai, Kantor Imigrasi Denpasar, Kantor Imigrasi Singaraja, dan Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Denpasar.

Sesuai namanya, Silmy menjelaskan, pembentukan satgas bertujuan melakukan penertiban orang asing demi terwujudnya Bali yang lebih baik (Bali Becik).

Satgas Bali Becik memiliki masa tugas terbatas, yakni sampai 31 Desember 2023. Satgas ini diharapkan bisa menekan ulah turis asing, mayoritas bule, di Bali yang beberapa di antaranya sudah masuk kategori pelanggaran hukum.

Silmy jug menyebut Satgas Bali Becik juga sebagai respons atas kebijakan do’s and don’ts yang diluncurkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali. Yakni, 12 Kewajiban dan 8 Larangan Bagi Orang Asing.

“Dalam pelaksanaannya, tentunya kami juga bersinergi dengan aparat dan instansi terkait lainnya. Dengan satgas ini, semoga Bali Becik benar-benar bisa terwujud,” papar Silmy.

(Sumber : https://www.detik.com/bali/hukum-dan-kriminal/d-6833615/dirjen-imigrasi-ungkap-penyebab-maraknya-bule-nakal-di-bali.)

Jakarta (VLF) Jonathan Latumahina selaku ayah dari Cristalino David Ozora (17) berbicara tambahan hukuman penjara atau bui untuk terdakwa Mario Dandy Satriyo (20). Jonathan menyebut jika Mario Dandy ogah membayar restitusi, maka diganti dengan pidana kurungan.

“Kalau kita ikut aturan hukum saja ya, restitusi itu kan salah satu dari penegakan hukum, kalau kita, keluarga, simpel saja, kalau dia nggak mau bayar ya diganti kurungan saja,” kata Jonathan kepada wartawan di PN Jaksel, Jalan Ampera Raya, Jakarta Selatan, Kamis (20/7/2023).

“Kenapa nilainya banyak? (Agar) makin lama dia dikurung, kalau harapan dari keluarga gitu saja. Sesederhana itu. Urusan mau dibayar apa nggak, nanti di pengadilan. Tapi harapan kami ketika nilai tersebut menurut dia terlalu berat atau tidak masuk akal, ganti aja pakai kurungan,” tambahnya.

Jonathan menilai orang tua Mario Dandy, Rafael Alun, seharusnya juga memenuhi permintaan hakim untuk hadir di persidangan membahas restitusi tersebut. Dia menegaskan pihaknya santai dan akan mengikuti aturan hukum yang berlaku.

“Kalau kita mengikuti aturan hukum saja kalau ketika majelis sudah meminta hadir ya dia harusnya hadir, kalaupun dia nggak mau hadir itu urusan dia. Kalau dari kita selow-selow saja, ikutin aturan hukum yang berlaku aja,” ujarnya.

Ketua majelis hakim Alimin Ribut diketahui meminta Rafaek Alun dihadirkan di persidangan. Hakim mengatakan orang tua Mario Dandy perlu dihadirkan untuk membahas biaya restitusi yang diusulkan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam kasus penganiayaan David Ozora.

“Terus perlu kami sampaikan juga berkaitan dengan restitusi tadi juga diberikan kesempatan kepada Saudara dan pada saat itu juga Saudara mendengar dengan sebaik-baiknya ya baik untuk terdakwa Mario dan juga Shane,” kata hakim Alimin Ribut dalam persidangan di PN Jaksel, Jalan Ampera Raya, Jakarta Selatan, Selasa (18/7).

“Maksudnya untuk restitusi?” tanya kuasa hukum Mario, Nahot Silitonga.

“Kan ada permintaan (restitusi). Saudara harus tanggapi, Saudara tanggapi, tanggapi ini, ada tentang ini, Saudara tanggapi,” kata hakim Alimin.

LPSK Nilai Biaya Penderitaan David Rp 120 M

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menghitung biaya ganti rugi atau restitusi yang harus dibayar Mario Dandy Satriyo kepada Cristalino David Ozora senilai Rp 120 miliar, dengan Rp 118 miliar di antaranya merupakan ganti rugi penderitaan. Jaksa kemudian bertanya bagaimana jika Mario Dandy tak mampu membayar.

Perhitungan restitusi itu disampaikan Ketua Tim Penghitung restitusi LPSK Abdanev Jopa saat menjadi saksi di sidang kasus penganiayaan David Ozora, Selasa (20/6). Duduk sebagai terdakwa ialah Mario Dandy Satriyo dan Shane Lukas.

“Katakanlah sekarang ketiga terdakwa itu menolak untuk membayar atau tiba-tiba menyatakan tidak mampu membayar, mekanisme gimana?” tanya jaksa.

“Menjawab itu memang belum ada peraturan yang memaksa seorang terdakwa tidak bisa membayar. Pada praktiknya yang sering dilakukan adalah membebankan pidana subsider,” jawab LPSK.

“Untuk tindak pidana ini, apakah ada pidana subsider pengganti restitusi?” tanya jaksa.

“Dalam konteks peraturan ini tidak ada,” kata Jopa.

Jaksa kembali bertanya bagaimana jika para terdakwa tak mampu membayar restitusi. Jopa kemudian menjawab dengan contoh kasus yang pernah terjadi.

“Artinya, kalau mereka menyatakan tidak bisa, gimana hukum menjangkaunya menghukumnya gimana?” tanya jaksa.

“Terkait dengan praktik LPSK sudah mengirimkan surat kepada Mahkamah Agung untuk mendiskusikan tersebut. Berangkat dari praktik ada beberapa hal yang pernah dipraktikkan misalnya membebankan pihak lain untuk ikut membayar itu ada kasus kekerasan fisik juga terhadap anak, kemudian ada juga membebankan kepada pemerintah untuk bayar restitusi,” ujarnya.

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6833566/ayah-david-bicara-tambahan-bui-bila-mario-dandy-ogah-bayar-restitusi.)

Jakarta (VLF) Ketua majelis yang mengadili Ahok di Pengadilan Negeri Jakarta Utara (PN Jakpus) Dwiarso Budi Santiarto akan dilantik menjadi Ketua Muda Mahkamah Agung (MA) bidang Pengawasan. Dengan duduk di kursi itu, Dwiarso akan mengawasi perilaku ribuan hakim di seluruh Indonesia.

“Ya, Yang Mulia Dwiarso Budi Santiarto,” kata jubir MA, Suharto saat dikonfirmasi detikcom soal pengangkatan tersebut, Kamis (20/7/2023).

Saat ini Dwiarso adalah hakim agung khusus untuk perkara-perkara pidana. Sebelum menjadi hakim agung, Dwiarso sempat menjadi Ketua Badan Pengawasan MA, lembaga internal yang mengawasi perilaku hakim.

“Ya, hari ini gladi bersih dan besok pengambilan sumpah dan pelantikan,” ucap Suharto yang juga hakim agung perkara kasasi Ferdy Sambo itu.

Sebagaimana diketahui, Dwiarso Budi Santiarto mulai dikenal publik saat menjadi ketua majelis dengan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Saat itu Dwiarso Budi Santiarto juga Ketua PN Jakut. Hasilnya, Dwiarso Budi Santiarto dkk menjatuhkan hukuman 2 tahun penjara kepada Ahok. Hukuman itu dikuatkan hingga tingkat kasasi dan PK. Anggota majelis lainnya, Jupriyadi juga belakangan menjadi hakim agung.

Setelah mengadili Ahok, Dwiarso Budi Santiarto dipromosikan menjadi hakim tinggi dan Kepala Badan Pengawas MA. Dwiarso Budi Santiarto lalu mengikuti seleksi hakim agung dan lolos pada 2021.

“Mafia peradilan, sudah sering kita dengar. Kalau yang saya lihat di sini, kalau pun saya lihat, ada hakim, ada panitera yang kena hukuman disiplin. Ini istilahnya perorangan, bukan suatu kelompok yang disebutkan mafia tadi. Meski perorangan, perlu kita basmi. Ini melanggar hukum dan etika,” kata Dwiarso saat fit and proper test di DPR yang ditayangkan pada 2021.

Setelah menjadi hakim agung, Dwiarso mengadili perkara khusus pidana di tingkat kasasi dan PK. Salah satunya yaitu ikut menyunat hukuman Brigjen Prasetijo Utomo dari 3 tahun penjara menjadi 2,5 tahun penjara di tingkat PK. Duduk sebagai ketua majelis Eddy Army dengan anggota Dwiarso Budi Santiarto dan Jupriyadi.

“Menyatakan Terpidana Prasetijo Utomo, S.I.K., M.Si., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ‘Menyuruh melakukan pemalsuan surat secara berlanjut dan setelah melakukan kejahatan dengan maksud untuk menutupinya, menghancurkan benda-benda dengan mana tindak pidana dilakukan secara bersama-sama’. Menjatuhkan pidana kepada Terpidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 tahun dan 6 bulan,” kata juru bicara MA, Andi Samsan Nganro saat dihubungi terpisah.

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6831937/pengadil-kasus-ahok-jadi-ketua-muda-ma-awasi-perilaku-hakim-se-indonesia.)

Jakarta (VLF) Penghubung Komisi Yudisial (KY) Bali melakukan audiensi ke Badan Intelijen Negara (BIN) Daerah Bali. Silaturahmi tersebut sebagai upaya meningkatkan sinergisitas kelembagaan dalam mendukung peran Penghubung KY Bali.

“Kunjungan ini untuk mempererat silaturahmi kelembagaan antara kedua belah pihak dan meningkatkan sinergisitas dalam pelaksanaan tugas KY di wilayah Bali,” ujar Koordinator Penghubung KY Bali, Made Aryana Putra Atmaja sebagaimana dilansir website KY, Kamis (20/7/2023).

Made Aryana Putra Atmaja juga menjelaskan kedua lembaga telah sepakat bersinergi dalam menjaga marwah dan martabat peradilan di Bali. Penghubung KY juga berharap agar BIN siap membantu KY dalam melakukan investigasi dan pengawasan perilaku hakim di Pulau Dewata.

“Kami berharap BIN dapat memberikan dukungan penuh terhadap Penghubung KY di Bali dalam pelaksanaan tugasnya,” kata Aryana berharap.

Menanggapi hal itu, Kepala Badan Intelijen Daerah (Kabinda) Bali Brigjen (Pol) Hadi Purnomo menyatakan kesiapannya untuk memberikan bantuan kepada Penghubung KY Bali jika memang dibutuhkan. Pihaknya juga menegaskan akan memberikan dukungan secara penuh kepada Penhubung KY Bali dalam menguatkan fungsi-fungsinya dalam bertugas, seperti investigasi dan pengawasan perilaku hakim di Pulau Dewata.

“Termasuk, pengawasan maksimal terhadap oknum hakim yang menangani perkara pemilu di tahun politik 2024,” ungkapnya.

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6831846/ky-gandeng-bin-bali-bersinergi-awasi-perilaku-hakim.)

Jakarta (VLF) Komnas HAM berharap kasus tahanan di Polresta Banyumas jangan terulang lagi. Di mana seorang tahanan kasus pencurian kendaraan bermotor, OK (26) meninggal dunia akibat kekerasan di dalam tahanan. OK tewas setelah mendapatkan perawatan di RSUD Margono Soekarjo selama lebih kurang 14 hari.

“Komnas HAM mendorong Polda Jawa Tengah untuk segera menyelesaikan penyelidikan peristiwa kematian OK secara profesional, transparan dan tidak memihak guna mewujudkan keadilan bagi keluarga OK serta menciptakan situasi yang kondusif bagi pemajuan dan penegakan hak asasi manusia sehingga peristiwa yang sama tidak terulang kembali di seluruh wilayah hukum Polda Jawa Tengah,” kata komisioner Komnas HAM, Uli Parulian Sihombing dalam keterangan persnya, Kamis (20/7/2023).

Saat ini, Polda Jawa Tengah telah menetapkan 11 anggota polisi sebagai tersangka terkait kematian tahanan OK di Polresta Banyumas pada 2 Juni 2023. Empat anggota polisi dikenakan sanksi disiplin karena dinilai lalai dalam melakukan pengawasan dan pengamanan tahanan di Polresta Banyumas sehingga terjadi peristiwa pengeroyokan. Dam 7 anggota polisi lainnya dikenakan sanksi etik karena melakukan proses penangkapan dengan kekerasan dan tidak sesuai prosedur. Di mana 4 di antaranya langsung dilakukan penahanan karena
berkaitan dengan sanksi pidana.

“Komnas HAM RI memberikan apresiasi pada langkah tegas dan profesional jajaran Polda Jawa Tengah,” ungkap Uli Parulian yang juga alumnus FH Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto itu..

Hal itu sejalan dengan Pasal 33 ayat (1) UU Hak Asasi Manusia dan Pasal 13 UU Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia. Maka Komnas HAM RI menegaskan bahwa Negara harus hadir untuk memastikan bahwa tidak seorang pun dapat disiksa dan dihukum secara tidak manusiawi serta direndahkan martabatnya.

“Sebagai pelaksanaan fungsi pemantauan dan penyelidikan dalam Pasal 89 ayat (3) UU HAM, Komnas HAM RI telah melakukan permintaan keterangan, baik secara tertulis maupun langsung, kepada Kapolda Jawa Tengah, Kapolres Banyumas, serta pendalaman keterangan kepada keluarga OK guna membuat terang peristiwa kematian tidak wajar OK. Terkait hal tersebut, Komnas HAM RI merekomendasikan kepada Polda Jawa Tengah dan Kapolres Banyumas untuk melakukan percepatan proses penegakan hukum atas meninggalnya OK secara profesional dan akuntabel,” pungkas Uli Parulian.

Seperti diberitakan sebelumnya, Polda Jateng telah menahan empat anggota polisi. Kapolda Jawa Tengah, Irjen Ahmad Luthfi menjelaskan, pelanggaran mereka di antaranya lalai karena tidak mengawasi tahanan sehingga terjadi pengeroyokan. Sedangkan empat polisi yang masuk ranah pidana disebut berkaitan dengan proses penangkapan.

“Ada 11 anggota terlibat. Dilakukan pemeriksaan anggota, empat anggota disiplin dan tujuh orang terkait kode etik. Dalami kembali empat orang anggota karena masuk ranah pidana. Hari ini sudah lakukan penahanan,” kata Kapolda Jawa Tengah, Irjen Ahmad Luthfi di Mapolda Jateng, Semarang, Senin (17/7/2023).

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6831834/komnas-ham-minta-kasus-tahanan-tewas-di-polres-banyumas-tak-terulang-lagi.)

Jakarta (VLF) Mantan Wali Kota Blitar, M. Samanhudi bakal menjalani sidang perdana hari ini, Kamis (20/7/2023) di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya. Ia bakal mengemban status sebagai terdakwa dalam kasus perampokan Rumah Dinas Wali Kota Blitar.

Dalam data dan informasi yang diperoleh detikJatim dari SIPP PN Surabaya, Samanhudi bakal menjalani sidang pertamanya dengan agenda pembacaan dakwaan. Total, ada 6 Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejati Jatim yang bakal menyidang Samanhudi.

Samanhudi bakal menjalani sidang di Ruang Kartika 2 PN Surabaya. Sidangnya sekitar pukul 13.00 WIB. Perihal sidang tersebut dibenarkan Pengacara Samanhudi, yakni Joko Trisno Mudianto.

“Benar, Mas, beliaunya (Samanhudi) sidang di PN Surabaya,” kata Joko saat dikonfirmasi detikJatim, Kamis (20/7/2023).

Joko memastikan Samanhudi dalam keadaan sehat. Samanhudi ditahan di Rumah Tahanan Polresta Sidoarjo.

“Masih ditahan di Polresta Sidoarjo, Mas,” ujarnya.

Namun Joko belum bisa memastikan apakah ia bakal mendampingi Samanhudi atau tidak dalam persidangan nanti. Ia menyatakan durasi dan perjanjian dalam kontrak sebagai penasihat hukum, hanya saat Samanhudi berstatus tersangka saja.

“Saya belum jadi kuasa hukum terdakwa. Saya belum tahu, mungkin ada lawyer lain, Mas. Kemarin saya temui beliaunya, sepertinya masih bingung,” jelas dia.

Oleh karena itu, Joko mengaku belum bisa memberikan keterangan lebih gamblang perihal sidang perdana Samanhudi besok. Baik dari persiapan hingga materi pembelaan yang bakal disampaikan.

(Sumber : https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-6831589/samanhudi-tersangka-perampokan-rumdin-wali-kota-blitar-disidang-hari-ini.)

Jakarta (VLF) Mantan penyidik KPK, Novel Baswedan khawatir skor indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia menurun usai pernyataan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan yang menyebut operasi tangkap tangan (OTT) lebih baik tidak ada. Menko Polhukam Mahfud Md mengaku tak khawatir dengan hal tersebut.

“Kita hargai kalau Mas Novel khawatir. Saya sih tidak khawatir, sebab maksud Pak Luhut itu memang mendorong agar dilakukan penguatan sistem pencegahan agar tak perlu banyak OTT,” kata Mahfud saat dihubungi detikcom, Rabu (19/7/2023).

Mahfud mengatakan apa yang disampaikan Luhut benar tak perlu banyak OTT. Namun kata Mahfud, harus dibarengi dengan sistem pencegahan yang efektif.

“Pak Luhut benar. Sebaiknya tak Banyak OTT. Tapi dengan syarat, yakni sistem pencegahan yang efektif. Sebelum ada sistem pencegahan yang efektif maka OTT masih perlu dilakukan,” tuturnya.

Mahfud menyampaikan pada prinsipnya lebih baik mencegah korupsi dibanding melakukan OTT. Untuk itu kata Mahfud, digitalisasi pemerintahan perlu diakselerasi.

“Prinsipnya, lebih baik mencegah korupsi daripada melakukan OTT. Makanya penguatan sistem pencegahan melalui digitalisasi pemerintahan perlu diakselerasi,” imbuhnya.

Novel Khawatir Skor IPK Menurun

Sebelumnya, Novel Baswedan menanggapi pernyataan Luhut. Novel khawatir pernyataan itu berdampak pada makin menurunnya skor indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia tahun depan.

“Itu sudah pasti (berdampak ke skor IPK). Sekarang bahkan korupsi di dalam KPK tidak ditindak dan dibersihkan, bagaimana diharapkan akan memberantas korupsi?,” kata Novel saat dihubungi, Rabu (19/7/2023).

Novel mengaku khawatir pernyataan kontroversial dari Luhut itu dijadikan alasan di balik melemahnya penegakan hukum yang dilakukan di lingkup internal KPK. Dia menilai pernyataan yang kontra dari para pemegang kekuasaan terhadap kerja pemberantasan korupsi di Indonesia akan makin melemahkan kerja KPK.

Luhut Sebut Kerja KPK Bagus Jika Tak Ada OTT

Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan berbicara soal operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK. Luhut menilai makin sedikit OTT, kerja KPK makin baik.

“Kalau OTT-nya ndak ada malah lebih bagus. Berarti pencegahannya lebih baik,” kata Luhut di KPK, Jakarta Selatan, Selasa (18/7).

Tahun ini, KPK pun baru melakukan tiga kali OTT. Luhut menyambut antusias sistem penegakan hukum yang tengah berlangsung di KPK. Dia mengaku heran jika penindakan korupsi di Indonesia masih dibanggakan dengan banyaknya kegiatan operasi tangkap tangan.

“Ya memang harus ke situ (OTT sedikit). Kita ngapain bangsa ini pamer-pamer OTT-OTT melulu, bangga lihat itu? OTT Rp 50 juta, Rp 100 juta. Kau ndak pernah cerita berapa mereka menghemat triliunan-triliunan,” jelas Luhut.

Secara khusus Luhut juga memuji kinerja Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan. Dia mengapresiasi sistem pencegahan yang telah disusun Pahala di KPK.

“Pahala itu kerja sama saya. Lapor Presiden, Pak Presiden ini kerjanya Pahala sama Firli ini hebat, paten. Karena menurut saya angka urusannya,” ujar Luhut.

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6831694/mahfud-pak-luhut-benar-sebaiknya-tak-banyak-ott-tapi-pencegahan-efektif.)

Jakarta (VLF) S (50), bakal calon anggota legislatif (bacaleg) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) harus menerima konsekuensi akibat aksi bejatnya, diduga memerkosa anak kandung sendiri hingga hamil. Tak cuma dihajar massa yang geram, S juga akhirnya dipecat oleh PDIP Lombok Barat.

Sebelumnya, S diamuk massa di Desa Sekotong Tengah, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), Minggu (16/7/2023).

Sehari kemudian, Senin (17/7/2023), PDIP Lombok Barat mengambil keputusan memecat S setelah menggelar rapat internal. Keputusan partai itu dipastikan menghentikan semua proses pencalegan S. Untuk diketahui, S merupakan bacaleg PDIP Dapil 2 Kecamatan Lembar-Sekotong, Lombok Barat.

Dia juga bukan sekadar kader biasa. Namun, menjabat sebagai Ketua Pimpinan Anak Cabang (PAC) Sekotong. Keputusan PDIP Lombok Barat memecat S juga sekaligus mencabut jabatannya sebagai Ketua PAC.

PDIP Minta Proses Hukum Berjalan

Ketua Bidang Kehormatan DPC PDIP Lombok Barat Sardian mengatakan DPC mengeluarkan tiga poin terkait dugaan pemerkosaan oleh S kepada anak kandungnya hingga berujung amuk massa.

“Jadi, kami sudah menghimpun informasi dari pihak berwenang. Informasi ini belum valid karena prosesnya masih berjalan,” kata Sardian.

Dia berharap kasus yang menimpa S tidak dikaitkan dengan kepartaian. “Tentu DPC mengambil sikap tiga hal. Pertama, sikap tegas itu memang kami memecat saudara S dari jabatan struktural sebagai Ketua PAC (pimpinan anak cabang) yang kebetulan dia Ketua PAC Sekotong,” kata Sardian.

Pada poin kedua, DPC PDIP Lombok Barat juga minta agar proses hukum ini tetap berjalan sesuai dengan ketentuan dan koridor yang berlaku.

“Tentunya bukti yang ada seperti apa keputusannya nanti,” ujar Sardian.

Soroti Main Hakim Sendiri

Poin terakhir, lanjut dia, PDIP Lombok Barat meminta kepolisian untuk menindaklanjuti tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh masyarakat. “Agar tidak menjadi preseden buruk untuk ke depan,” tandasnya.

Selain dipecat dari PAC PDIP Sekotong, berkas pencalonan DPRD untuk S juga akan dicabut oleh pengurus DPC PDIP Lombok Barat.

“Ya tentu prosesnya kami akan lakukan pencabutan (berkas bacalegnya). Baik di DPC dan KPU. Ini untuk tidak lagi menjadi caleg PDIP dapil 2 Lembar-Sekotong,” pungkasnya.

Warga Umumkan Lewat TOA Masjid

Amuk massa terhadap S terjadi pada pukul 14.00 Wita, Minggu. Kapolsek Sekotong Iptu I Kadek Sumerta menerangkan awalnya keluarga S melaporkan dugaan pemerkosaan tersebut pada salah satu tokoh masyarakat setempat. S dan putri kandungnya tersebut berada di rumah tokoh masyarakat itu.

“Di sana (di rumah tokoh masyarakat) sempat dibahas jalan keluar dari dugaan pemerkosaan itu,” kata Sumerta, Senin.

Salah satu warga yang tidak terima dengan pemerkosaan ayah pada anak kandungnya itu kemudian mengumumkan perbuatan tersebut melalui pengeras suara (TOA) masjid, termasuk keberadaan S. Bahkan, warga diprovokasi untuk keluar rumah.

S Babak Belur, Dilarikan ke RS

Massa yang geram dengan perbuatan tercela S langsung menganiaya pria tersebut hingga babak belur. S kemudian dirawat intensif di RSUD Tripat Gerung, Lombok Barat.

Sumerta menjelaskan anggota keluarga S lainnya saat itu ada yang membuat laporan dugaan pemerkosaan tersebut. Namun, sebelum diamankan polisi, S lebih dulu dihakimi massa.

“Kemarin itu sedang dalam pembuatan laporan polisi,” tutur Sumerta.

Kepala Bidang Humas Polda NTB Kombes Arman Asmara Syarifuddin menjelaskan S bisa diselamatkan oleh anggota Polsek Sekotong. Polisi juga meminta warga setempat untuk tenang dan menyerahkan kasus dugaan pemerkosaan tersebut pada polisi.

(Sumber : https://www.detik.com/bali/nusra/d-6828368/aksi-bejat-bacaleg-pdip-hamili-anak-berujung-amuk-massa-dipecat-partai.)

Jakarta (VLF) PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI melaporkan dugaan tindak pidana kejahatan informasi dan transaksi elektronik ke Polda Metro Jaya terkait modus penipuan yang mengatasnamakan BNI. Modus penipuan tersebut berkedok kenaikan biaya transfer antar bank dan disebar melalui aplikasi pesan elektronik, email, dan media sosial.

Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo menyatakan sebagai bentuk sikap tegas terhadap modus penipuan tersebut, BNI telah melaporkannya ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Metro Jaya pada Jumat, (14/7).

“Pelaporan ini adalah bukti komitmen BNI dalam menjaga kepercayaan dan keamanan nasabah serta untuk mencegah kasus serupa terulang kembali di masa mendatang,” ujar Okki dalam keterangan tertulis, Selasa (18/7/2023).

Okki mengatakan selanjutnya BNI akan bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk memberikan keterangan serta data atau dokumen yang diperlukan dalam rangka mengungkap kasus ini.

“BNI berkomitmen untuk menangani permasalahan ini dengan serius dan bekerjasama dengan pihak berwenang untuk mengungkap siapa pelaku di balik modus penipuan terkait informasi palsu tersebut,” kata Okki.

Sebelumnya, modus penipuan ini mencuat setelah beredarnya informasi palsu terkait adanya perubahan biaya transfer antar bank dari BNI lewat aplikasi pesan elektronik, email, dan media sosial. Informasi palsu tersebut meresahkan masyarakat dan memicu kekhawatiran terhadap keamanan transaksi perbankan.

Pasalnya, BNI tidak memiliki rencana untuk menaikan biaya transfer antar bank. Oleh karena itu, informasi yang mengatasnamakan BNI tersebut dipastikan hoax dan merupakan upaya penipuan.

Okki mengingatkan nasabah untuk tetap berhati-hati dan tidak membuka link atau tautan attachment yang mencurigakan yang dikirim melalui aplikasi pesan elektronik atau email dari nomor dan alamat yang tidak dikenal.

Dia juga meminta masyarakat tidak mudah percaya terhadap akun media sosial yang mengatasnamakan BNI. Menurutnya, penting bagi nasabah untuk selalu melakukan verifikasi keaslian pesan atau pemberitahuan yang diterima dengan menghubungi saluran resmi BNI yang telah terverifikasi.

BNI juga menekankan pentingnya melindungi data dan informasi pribadi. Diharap masyarakat tidak membagikan informasi keuangan pribadi yang bersifat rahasia kepada pihak yang tidak terpercaya.

“Kami harap pihak berwenang dapat mengungkap dengan cepat pelaku di balik kasus ini agar keamanan dan kepercayaan dalam sistem perbankan tetap terjaga,” pungkas Okki.

(Sumber : https://finance.detik.com/moneter/d-6828358/bni-laporkan-modus-penipuan-berkedok-kenaikan-biaya-transfer-ke-polisi.)

Jakarta (VLF) Kasus dugaan penggelapan Rp 5 miliar yang menyeret motivator Mario Teguh memasuki babak baru. Polisi kini telah memulai penyelidikan dan akan memeriksa saksi-saksi.

Seperti diketahui, Mario Teguh dilaporkan oleh oleh seorang pengusaha skincare, Sunyoto Indra Prayitno, ke Polda Metro Jaya. Pelapor awalnya bertemu dengan Mario Teguh dan istrinya di bandara.

Saat itu, pelapor menyampaikan, Mario Teguh berjanji, jika menggunakan jasanya, perusahaan skincare milik Sunyoto Indra Prayitno akan mendapat omzet besar. Kepada Sunyoto, Mario bicara soal followers sekian puluh juta yang akan memberi keuntungan bagi usaha skincare miliknya.

“Kalau memang pakai kami maka setiap bulan omzet Anda itu bisa sekian puluh miliar. Karena kami punya orang ada di seluruh Indonesia ini,” kata kuasa hukum pelapor, Djamaludin Koedoeboen, menirukan pernyataan Mario Teguh, saat ditemui di Polda Metro Jaya, Kamis (13/7).

Namun, dalam perjalanannya, pelapor merasa apa yang dijanjikan tidak sesuai. Sunyoto Indra Prayitno akhirnya melaporkan Mario Teguh dan istrinya ke polisi.

Polisi Mulai Penyelidikan

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan pihaknya tengah mengusut laporan tersebut. Trunoyudo mengatakan pihaknya akan menyelidiki kasus tersebut secara profesional.

“Kemudian proses ini kan ada standar penyidik secara prosedur, profesional, proporsional, dalam hal ini adalah langkahnya masih dalam proses penyelidikan,” ujar Trunoyudo kepada wartawan di Polda Metro Jaya, Senin (17/7).

Saksi dan Pelapor Akan Diperiksa

Trunoyudo mengatakan, dalam proses penyelidikan itu, polisi akan mencari fakta-fakta. Selain itu, penyidik akan memanggil pelapor ataupun saksi-saksi.

“Tentu masih dalam proses penyelidikan, tentu akan mencari fakta-fakta, kemudian proses penyidikan, dengan proses pemanggilan terhadap pelapor, maupun juga saksi-saksi yang diajukan oleh khususnya pelapor,” sebutnya.

Terkait kapan Mario Teguh akan dipanggil untuk diperiksa, Trunoyudo mengatakan penyidik yang berwenang untuk menyampaikan. Yang jelas, menurut dia, proses pengusutan laporan itu akan dilakukan sesuai dengan prosedur.

“Nanti secara detail secara teknis, penyidik tentunya yang akan menjadwalkan dalam pemeriksaan,” ungkap dia.

“Temen-temen banyak nanya kapan diperiksa, ya tentu penyidik memiliki jadwal. Secara detail dan teknis, artinya proses ini akan dilakukan secara prosedural,” tambahnya.

Mario Teguh Dipolisikan

“Memang kami di bulan lalu tanggal 19 Juni 2023 sudah membuat LP (laporan polisi) terhadap seseorang yang berinisial MT, LP-nya dengan nomor 3505 saat ini tengah didalami oleh rekan-rekan di Polda Metro Jaya,” kata kuasa hukum pelapor, Djamaluddin Kadoeboen, kepada wartawan, Kamis (13/7).

“Dugaan penipuan dan penggelapan kerugian kurang lebih 5 miliar,” sambungnya.

Djamaluddin menjelaskan duduk perkara pelaporan karena kliennya telah mengeluarkan uang untuk mengontrak Mario Teguh sebagai brand ambassador (BA) untuk mempromosikan produk skincare miliknya. Namun Mario Teguh tidak menepati janjinya.

Dalam pelaporan tersebut, kliennya juga melaporkan istri Mario Teguh yang bernama Linna Susanto. Istri Mario Teguh diduga terlibat dalam perkara yang ada. Rencananya, pekan depan kliennya menjalani pemeriksaan terkait pelaporan tersebut.

“Beliau selaku BA sekaligus juga istrinya jadi ada dua yang bersangkutan. Ada perjanjian sebelumnya bahwa yang bersangkutan menjanjikan dan mengiming-imingi dengan menggunakan jasa beliau, itu klien kami bisa naik dalam beberapa bulan dan klien kami berkewajiban untuk memberikan uang kepada yang bersangkutan dan sudah diberikan. Namun faktanya tidak berjalan sebagaimana dijanjikan” jelasnya.

Mario Teguh Membantah

Motivator Mario Teguh buka suara terkait tuduhan penggelapan Rp 5 miliar. Melalui tim kuasa hukumnya, Mario Teguh membantah tuduhan tersebut dan mengirimkan somasi terhadap pelapor.

“Berkaitan dengan adanya pemberitaan yang tidak benar mengenai penipuan dan/atau penggelapan atas Kerjasama sebagai Brand Ambassador Skincare Kanemochi, yang dilakukan oleh Klien Kami Sdr. Mario Teguh, Kami bermaksud memberitahukan kepada publik, bahwa keterangan dan/atau berita yang telah disebarluaskan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab merupakan berita yang tidak benar dan/atau berita bohong serta telah mencemarkan nama baik Klien Kami,” pernyataan tim kuasa hukum Mario Teguh, Lukman Baharudin, yang diunggah di akun Instagram Mario Teguh, dilihat detikcom, Sabtu (15/7).

Tim kuasa hukum membantah Mario Teguh terlibat kerja sama dengan brand milik pelapor dan menjadi brand ambassador. Mario Teguh disebut tidak pernah menerima uang yang dimaksud.

“Klien Kami tidak perah menandatangani Perjanjian Kerjasama dan/atau Memorandum of Understanding dengan yang bersangkutan, Klien Kami tidak pernah menyatakan apalagi berjanji menjadi Brand Ambassador produk yang bersangkutan, serta tidak pernah menerima uang senilai Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) dari yang bersangkutan,” katanya.

Atas hal tersebut, Mario Teguh merasa dirugikan. Kuasa hukum Mario Teguh melayangkan somasi kepada pihak pelapor untuk minta maaf selambatnya Kamis (20/7).

“Terhadap perbuatan pemberitaan yang tidak benar, memberikan keterangan palsu dan/atau berita bohong, Kami telah melayangkan Surat Peringatan/ Teguran Keras (Somasi) agar yang bersangkutan melakukan permintaan maaf kepada Klien Kami dan juga masyarakat dan/atau publik selambat-lambatnya pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 pukul 16.00 WIB,” tutupnya.

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6828334/babak-baru-dugaan-penggelapan-rp-5-miliar-seret-nama-mario-teguh.)