Jakarta (VLF) Lima warga Desa Banyuanyar Tengah, Banyuanyar, Probolinggo yang menjadi korban kasus pemalsuan dokumen dan perbankan melalui program kartu tani akan melapor ke Propam Polda Jatim. Ini jika laporan mereka dan diusut dan tak ada penetapan tersangka.

“Kalau memang karena masih pengaduan, tidak ada penetapan tersangka di tahun 2021 lalu, maka kali ini karena sudah dinaikkan jadi LP (Laporan Polisi), kami harap segera ada tersangka,” kata kuasa hukum para korban, Asman Afif Ramadhan, Jumat (12/1/2024).

“Kalau setelah dinaikkan LP masih belum ada tersangka, maka dipastikan perkara pemalsuan dokumen dan perbankan melalui program kartu tani ini akan kami laporkan ke Propam Polda Jatim,” tambahnya.

Bahkan, menurut pria asal Surabaya itu, pihaknya juga menyiapkan semua barang bukti yang sudah dikumpulkan selama 2 tahun belakangan ini. Jika nanti, kata dia, pihak kepolisian membutuhkan saat pemeriksaan, pihaknya siap 100 persen memberikan semuanya.

“Kalau memang butuh bukti lain untuk kelengkapan penyelidikan atau penyidikan, kami siap membantu dan memenuhi. Terpenting, ada penetapan tersangka, agar tidak ada korban-korban lain lagi di kemudian hari,” ungkap pria yang akrab dipanggil Rama ini.

Bayangkan, lanjut Rama, sudah berapa identitas warga di Desa Banyuanyar Tengah disalahgunakan oleh oknum Kepala Desa dalam dugaan pemalsuan dokumen dan perbankan melalui program kartu tani ini.

“Yang kami kumpulkan sekitar 68 warga dari Desa Banyuanyar Tengah, yang berani dan didampingi tim saya 5 orang dan masing-masing orang punya hutang Rp 25 juta, kalau dibiarkan akan bisa lebih besar lagi nantinya,” pungkasnya.

(Sumber : Korban Tiba-tiba Utang Rp 25 Juta Ancam Lapor Propam Jika Tak Ada Tersangka.)

Jakarta (VLF) Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI kompak ketika diingatkan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri untuk kerja yang benar. Ucapan presiden kelima itu dilontarkan saat pidato HUT PDIP ke-51, Rabu (10/1/2024).

Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari mengatakan apa yang disampaikan oleh Megawati adalah hal yang benar. Menurut Hasyim, lembaga yang dipimpinnya harus bekerja sesuai perundang-undangan.

“Ya memang benar. Komentar beliau benar, KPU harus bekerja dengan benar sesuai aturan perundang-undangan,” kata Hasyim saat menghadiri acara serah terima Gedung Pemilu Graha Pemilu Alaya Giri Nata di Denpasar, Bali, Kamis (11/1/2024).

Oleh sebab itu, Hasyim enggan berkomentar lebih banyak terkait pernyataan Megawati. Dia menegaskan ucapan presiden periode 2001 hingga 2004 itu tepat. “Karena memang KPU dan Bawaslu harus kerja benar,” lanjut Hasyim.

Bawaslu Anggap Sentilan Mega Bentuk Dukungan

Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menganggap penyataan Mega sebagai bentuk dukungan untuk Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu melakukan tugasnya yang baik dan benar.

“Alhamdulillah bagus dong itu. Alhamdulillah juga ada sentilan buat kami supaya kami awas terhadap hal-hal demikian,” ujar Rahmat di sela-sela acara yang sama dengan Hasyim di Denpasar, Kamis.

Terkait ucapan Megawati tersebut, Bagja menegaskan, Bawaslu sudah melakukan tugas sesuai dengan prosedur.

“Kalau (bicara) perasaan tidak bisa diadili. Yang jelas apakah sudah melakukan sesuai dengan prosedur, sudah,” jelasnya.

Bawaslu Terima 777 Aduan

Rahmat Bagja mengungkapkan Bawaslu telah menerima sebanyak 777 laporan pelanggaran hingga 3 Januari 2024. Aduan paling banyak mengenai pelanggaran administrasi.

“777 (laporan pelanggaran) per 3 Januari. Pelanggaran administrasi paling banyak, dari mulai awal sampai akhir,” ungkap Rahmat di Denpasar, Kamis.

Ditanya partai politik mana yang paling banyak melakukan pelanggaran, Rahmat belum bisa memberikan informasi itu. Sebab, itu dapat mempengaruhi elektabilitas peserta pemilu.

“Bahaya dong, kan kami harus terbukti ya nanti. Kan kami lihat (dulu),” katanya.

Bawaslu, kata Rahmat, sudah menindaklanjuti beberapa laporan tersebut. Bahkan, sudah ada laporan yang telah selesai ditangani. “Ada yang proses ada yang sudah selesai,” imbuhnya.

Paling lama, laporan administrasi sudah diproses setidaknya 14 hari. Sedangkan, laporan tindak pidana akan diproses 41 hari dengan putusan di pengadilan.

Soal pelanggaran politik uang, Rahmat belum bisa mengatakan lebih rinci terkait temuan Bawaslu sampai saat ini. Namun, ia mengaku ada beberapa daerah yang terdeteksi melakukan praktik politik uang.

Megawati Ingatkan KPU dan Bawaslu Kerja yang Benar

Sebelumnya, saat acara HUT PDIP ke-51, Rabu (10/1), Megawati berbicara terkait Pemilu 2024. Dalam pidatonya, dia sempat mengingatkan KPU dan Bawaslu harus bekerja dengan benar.

Putri presiden pertama Soekarno itu awalnya bicara terkait kebenaran dalam pemilu. Dia menyebut pemilu yang benar saat rakyat dapat mengekspresikan hati nuraninya untuk memilih.

“Kebenaran dalam pemilu terjadi ketika rakyat dapat mengekspresikan hati nuraninya secara bebas, merdeka, dan berdaulat,” kata Megawati.

Karena itulah, Megawati meminta KPU dan Bawaslu bekerja dengan benar. Dia juga mengaku kerap melihat baliho berisikan pesan pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

“Nah ini juga untuk KPU, Bawaslu, tolong dong kerja yang benar. Saya kan baca tuh di jalan, ada apa itu, baliho ‘pemilu yang demokratis’, di mana ya saya lihat, ada dua. Kan saya mata tuh suka lihat kalau lagi jalan, lalu jujur, adil, luber, langsung, umum, bebas, langsung, umum, bebas, nah ini bebasnya dan rahasia, jadi tidak digiring loh, tolong ya,” pinta Megawati.

(Sumber : Kompaknya KPU-Bawaslu Saat Diingatkan Megawati Harus Kerja yang Benar.)

Jakarta (VLF) Dewan Pengawas (Dewas) KPK menyebutkan ada 93 pegawai KPK yang akan disidang etik terkait pungli Rutan KPK. Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) menilai hal ini tidak boleh ditoleransi.

“Apapun proses KPK itu kan memberantas korupsi, maka ketika ada dugaan korupsi dalam bentuk sekecil apapun termasuk pungutan liar, itu tidak boleh ada toleransi, zero tolerance. Nggak boleh dimaafkan. Karena itulah dasar-dasar KPK dipercaya masyarakat, paling tidak 4 periode,” ujar Koordinator MAKI, Boyamin Saiman, saat dihubungi, Kamis (11/1/2024).

Boyamin menilai Dewas perlu bersikap tegas dalam kasus pungli ini. Sebab menurutnya jika dibiarkan hal ini akan menjadi penyakit berbahaya di tubuh KPK.

“Dengan demikian ketika sekarang ada pungli bahkan di rutan itu, untuk merampas kemerdekaan tersangka itu malah ada pungli berbahaya ini. Akan menjadi kanker di KPK, maka harus tegas,” tuturnya.

Boyamin juga mengatakan selain proses etik, kasus ini juga perlu diproses secara pidana. Nantinya, pegawai yang terbukti bersalah maka perlu diberhentikan secara tidak hormat.

“Selain proses etik juga seharusnya diproses pidana. Dinyatakan bersalah ya harus diberhentikan dengan tidak hormat pegawai-pegawai KPK itu,” kata Boyamin.

“Karena kalau tidak akan menggerogoti KPK tinggal nama, dengan sendirinya akan jadi mayat hidup dan tidak dipercaya masyarakat, itu tidak boleh terjadi, maka harus tegas. Istilah klasik membersihkan lantai kotor tidak boleh dengan sapu yang kotor, dan KPK dituntut itu,” sambungnya.

Diketahui sebelumnya, Dewas KPK mengungkap perkembangan terbaru terkait kasus pungutan liar atau pungli di Rutan KPK. Kasus itu segera naik ke sidang etik.

“Pungli sudah mau sidang,” kata anggota Dewas KPK, Albertina Ho, di gedung ACLC KPK, Jakarta Selatan, Kamis (11/1).

Albertina juga mengungkap keterlibatan pegawai KPK dalam kasus tersebut. Dia menyebutkan ada 93 pegawai KPK yang akan disidang etik terkait pungli Rutan KPK.

“Sembilan puluh tiga orang yang akan naik sidang etik,” katanya.

Dewas KPK mengatakan sidang etik kepada 93 pegawai itu akan digelar bulan ini. Dewas KPK menyerahkan perkara pidana dari kasus pungli itu kepada penegak hukum lain.

(Sumber : MAKI Minta 93 Pegawai KPK Terlibat Kasus Pungli di Rutan Juga Dipidana.)

Jakarta (VLF) Aksi pencurian dengan kekerasan terjadi di Desa Mampir Barat, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pelaku merampas uang dan ponsel korban.

“Tim Resmob melakukan penyelidikan terkait dugaan tindak pidana pencurian dengan kekerasan,” kata Kasi Humas Polres Bogor Iptu Desi Triana, dalam keterangannya, Kamis (11/1/2024).

Peristiwa itu terjadi sekitar pukul 03.30 WIB Kamis (11/1) dini hari. Saat melintas di lokasi kejadian, datang 3 motor dengan 6 orang pelaku dari arah Cileungsi.

“Pelaku yang datang dari arah Cileungsi mengejar sepeda motor korban, dan setelah berpapasan, berbalik arah untuk mengejar korbannya,” ucapnya.

Pelaku kemudian menyerang korban hingga terjatuh dari motornya. Salah seorang pelaku lalu menyerang lengan kiri korban dengan menggunakan senjata tajam.

“Para pelaku berhasil mengambil uang tunai sekitar Rp 800 ribu dan 1 unit handphone merek yang dimiliki korban,” tuturnya.

Pihak kepolisian kini terus melakukan penyelidikan terkait peristiwa tersebut. Polisi meminta masyarakat berhati-hati.

“Masyarakat diminta untuk berhati-hati dan melaporkan informasi sekecil apapun yang dapat membantu penyelesaian kasus ini kepada pihak berwajib dan dapat menghubungi call center (021) 110 atau bisa langsung datang ke polsek terdekat atau polres,” pungkasnya.

(Sumber : Begal di Cileungsi Bogor Bacok Korban hingga Jatuh dari Motor.)

Jakarta (VLF) Syahrul Yasin Limpo (SYL) selesai diperiksa di Bareskrim Polri terkait kasus pemerasaan yang diduga dilakukan Firli Bahuri. Mantan Menteri Pertanian itu dikonfrontir dengan tujuh orang saksi lainnya.

“Setiap pertanyaan konfrontasi yang tadi terjadi di antara Pak SYL dan berbagai pihak tadi semua telah dijawab,” kata pengacara SYL, Djamaludin Koedoeboen, kepada wartawan di Bareskrim Polri, Kamis (11/1/2024).

“Tadi ada banyak lah kurang lebih 6 sampe 7 orang tadi yang dikonfrontir,” sambungnya.

Ia mengatakan, setiap keterangan-keterangan antara saksi satu dan yang lain disesuaikan. Ia menambahkan, dari keterangan tersebut akan mengerucut sehingga dapat diambil poin-poinnya oleh penyidik.

“Kami sudah ada sinkronisasi dari berbagai macam pernyataan maupun juga jawaban-jawaban dari BAP yang dari masing-masing itu yang mengerucut pada apa yang menjadi substansi dari permasalahan saat ini. Teman-teman penyidik ingin mendapatkan poin itu,” pungkasnya.

SYL tiba di gedung Bareskrim Polri sekitar pukul 10.38 WIB. Lalu dia keluar gedung sekitar 22.55 WIB. Artinya, dia sudah diperiksa sekitar 13 jam.

Sebagaimana diketahui, Firli Bahuri sudah ditetapkan jadi tersangka dalam kasus dugaan pemerasan SYL. Firli dijerat dengan dugaan tindak pidana pemberantasan korupsi berupa pemerasan atau gratifikasi atau suap terkait dengan penanganan permasalahan hukum di Kementan RI pada kurun 2020-2023.

Firli Bahuri sendiri terancam hukuman maksimal seumur hidup penjara. Firli juga terancam pidana denda paling banyak Rp 1 miliar.

(Sumber : Pengacara: SYL Dikonfrontir dengan 7 Orang Soal Kasus Pemerasan.)

Jakarta (VLF) Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Solo atas dugaan bagi-bagi voucher saat Car Free Day (CFD) di Solo, Jawa Tengah (Jateng) Desember 2023 lalu. Ganjar mengaku tak pernah membagikan voucher tersebut.

“Saya nggak bagi kok, saya. Saya nggak bagi sama sekali,” kata Ganjar Pranowo di Tegal, Jawa Tengah, Kamis (11/1/2024).

Ganjar mengatakan kemungkinan pembagian voucher dilakukan teman-temannya. Dia mengaku siap memberikan klarifikasi ke Bawaslu Solo terkait hal ini.

“Tapi ada kayaknya teman-teman saya yang membagikan itu. Nggak apa-apa nanti kita klarifikasi. Saya nggak pernah bagi kok,” ujarnya.

Ganjar juga mengaku kaget saat warga menyampaikan terima kasih saat CFD tersebut. Dia menegaskan tak pernah membagikan voucher saat CFD.

“Waktu saya tanya, ‘Lho kok ada yang terima kasih’, ‘Terima kasih Pak Ganjar’, ‘Ya sama-sama’, ‘Terima kasih apa ya?’ gitu,” ujarnya.

Sebelumnya, sekelompok orang yang menamakan diri Masyarakat Peduli Demokrasi melaporkan Ganjar ke Bawaslu Kota Solo atas dugaan kampanye dan bagi-bagi voucher saat di Solo Car Free Day (CFD) Desember lalu. Masyarakat Peduli Demokrasi mengatakan momen bagi-bagi voucher terekam dalam video, di mana relawan Ganjar juga menyampaikan ajakan memilih Ganjar kepada penerima voucher.

“Ke Bawaslu kita melaporkan tindak pidana pemilu ke salah satu capres yaitu Pak Ganjar Pranowo. Yang saat itu kita melihat kejadian video di media sosial bagi-bagi voucher sama relawan dan ada ajakan memilih Pak Ganjar Pranowo,” kata Ketua Masyarakat Peduli Demokrasi, Indrawiyana dihubungi awak media, Rabu (10/1).

Indra mengatakan sudah mengetahui video tersebut dari media sosial. Adapun video itu menurutnya baru diketahuinya pada pekan lalu. Sedangkan kegiatan di CFD tersebut dilakukan pada Minggu (24/12/2023).

“Kita tahunya Minggu kemarin tanggal 7 Januari, kegiatan bagi-bagi voucher tanggal 24 Desember 2023,” ungkapnya.

Lebih lanjut, dia mengatakan dalam video tersebut Ganjar bersama istrinya, Siti Atikoh dan para relawan membagikan voucher internet gratis kepada pengunjung CFD.

Menurutnya, aksi bagi-bagi voucher internet oleh relawan Ganjar melanggar UU nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Pasal 280 (1) huruf j Jo. Pasal 523 ayat (1) serta Pasal 72 ayat (1) huruf j Peraturan KPU No. 20 Tahun 2023.

“Menurut Undang-Undang Pemilu dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) adalah suatu pelanggaran dan patut dipersangkakan bersalah telah melanggar ketentuan-ketentuan yang dilarang dalam Kampanye Pemilu, yakni money politik,” ucapnya.

Dirinya mengklaim, tidak ada hubungan dengan partai saat dia melaporkan dugaan kampanye tersebut ke Bawaslu.

“Nggak ada hubungan dengan partai. Cuma ingin itu saja, pemilu itu bersih gitu,” pungkasnya.

(Sumber : Dilaporkan ke Bawaslu Solo, Ganjar Bantah Bagi-bagi Voucher saat CFD.)

Jakarta (VLF) Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) menghadiri pengukuhan Rektor Universitas Kristen Indonesia (UKI) Prof. Dr. Dhaniswara sebagai Guru Besar Ilmu Hukum Bisnis. Dia pun mengapresiasi capaian akademik Prof Dhaniswara.

Diketahui, Prof Dhaniswara melakukan kajian hukum bisnis dalam perspektif restrukturisasi badan usaha milik negara (BUMN) dengan tema orasi ‘Direksi Kebal Hukum?’

“Selamat atas dikukuhkannya Prof. Dr. Dhaniswara K. Harjono. SH.,MH.,MBA sebagai Guru Besar Hukum Bisnis Program Doktor Hukum Universitas Kristen Indonesia. Sebagai praktis hukum dan keberhasilannya menakhodai Universitas Kristen Indonesia sejak tahun 2018, Prof Dhaniswara layak memperoleh gelar akademis tertinggi di perguruan tinggi tersebut,” ujar Bamsoet dalam keterangannya, Kamis (11/1/2024).

Pada kesempatan tersebut Bamsoet yang juga Dosen Pascasarjana Universitas Pertahanan RI (UNHAN) itu menyinggung urgensi Indonesia untuk memiliki pintu darurat dalam konstitusi UUD 1945. Dia juga mengingatkan pentingnya protokol kedaruratan jika terjadi kekosongan kekuasaan akibat pemilu tidak dapat dilaksanakan secara tepat waktu.

Menurut Bamsoet RI masih memiliki sejumlah pekerjaan rumah yang mesti dituntaskan, yaitu kemiskinan, kebodohan dan ketidakadilan.

“Selain soal ketidakpastian hukum sebagaimana disampaikan oleh Prof Dhanis, penataan kekuasaan kehakiman juga perlu segera dilakukan untuk menjamin rasa keadilan masyarakat,” katanya.

Lebih lanjut, Ketua DPR RI ke-20 ini menuturkan Prof Dhaniswara dalam orasi ilmiahnya menjelaskan direksi BUMN adalah penanggung jawab utama atas kegiatan restrukturisasi yang dilakukan untuk memperbaiki dan mengembangkan kinerja dalam upaya penyelamatan perusahaan. Direksi, kata dia, seringkali dihadapkan pada situasi dilematis yang menimbulkan keraguan dalam mengambil keputusan strategis untuk kepentingan pengelolaan perseroan. Khususnya, terkait dengan keperluan untuk melakukan transaksi dan investasi yang didalamnya terkandung risiko bisnis dan risiko hukum.

“Kerap terjadi direksi perseroan yang bertanggung jawab untuk kepengurusan perseroan demi kemajuan perseroan justru terjerat permasalahan hukum akibat dari keputusan atau kebijakan yang dibuatnya. Begitu pula apabila keputusan yang diambil merugikan perseroan, direksi dituntut secara hukum, baik perdata ataupun pidana. Dalam kaitan tersebut direksi sebagai penanggung jawab perseroan ketika dalam melaksanakan tugasnya didasarkan pada doktrin business judgement rule, maka direksi tersebut tidak dapat dituntut secara hukum sepanjang yang telah dilakukan sesuai dengan governance yang berlaku,” kata Bamsoet.

Ketua Dewan Pembina Depinas SOKSI ini menyebut business judgement rule adalah konsep yang di mana direksi perseroan tidak dapat dibebankan tanggung jawab secara hukum atas keputusan yang diambilnya. Walaupun keputusan tersebut menimbulkan kerugian bagi perusahaan. Dengan catatan keputusan itu dilakukan dengan mengedepankan itikad baik, tujuan dan cara yang benar, dasar yang rasional dan kehati-hatian serta penuh tanggungjawab.

Dia menjelaskan doktrin business judgement rule dalam penerapannya terletak pada mekanisme dan prosedur yang ditempuh oleh direksi sebelum diambilnya keputusan tersebut, bukan merujuk pada isi keputusan. Adapun prinsip dan dalilnya berkaitan dengan ada tidaknya unsur kesengajaan, yakni mengetahui (willens) dan menghendaki (wettens) pada diri direksi saat mengambil keputusan. Jika tidak ada keduanya, maka tidak ada kesalahan pada sang direksi.

“Pengambilan keputusan direksi perseroan yang merupakan cikal bakal terbentuknya kebijakan perusahaan, sepanjang telah dilakukan sesuai anggaran dasar, penerapan risk management berupa six eyes principle serta pengendalian internal yang konservatif dan efektif, bukanlah pelanggaran hukum, apapun hasilnya,” pungkas Bamsoet.

(Sumber : Bamsoet Tekankan Urgensi RI Miliki Pintu Darurat Konstitusi.)

Jakarta (VLF) Polisi menangkap pelaku ekshibisionisme di Jalan Raya Pajajaran, Kota Bogor, Jawa Barat. Pelaku yang masih berusia remaja 16 tahun itu ditahan polisi.

“(Pelaku) berinisial AS, usia 16 tahun 9 bulan. Kita lakukan penahanan,” kata Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota Kompol Luthfi Olot Gigantara, kepada wartawan, Kamis (11/1/2024).

Luthfi mengatakan status pelaku sendiri yaitu anak berkonflik dengan hukum, karena masih di bawah umur. Namun untuk status tersebut nilainya setara dengan tersangka.

“Kalau dalam sistem peradilan anak sebutannya adalah anak berkonflik dengan hukum, tapi nilainya sama (dengan tersangka),” ucapnya.

Atas perbuatannya itu, pelaku dijerat Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Perlindungan Anak dan atau Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Sebelumnya, polisi bergerak cepat menyelidiki kasus ekshibisionisme yang dilakukan pria di Jalan Raya Pajajaran, Kota Bogor, Jawa Barat (Jabar). Pria yang meresahkan warga itu telah ditangkap.

“Sebagai informasi, Polresta Bogor Kota telah bergerak cepat mengamankan terduga pelaku,” demikian keterangan Polresta Bogor Kota di akun X (Twitter) @PolresBogorKota, Rabu (10/1).

Saat ini pelaku diperiksa intensif di Polresta Bogor Kota. Polisi juga akan meminta keterangan dari pihak korban.

“Saat ini sedang dilakukan pemeriksaan, selanjutnya tim juga sudah bertemu dengan korban untuk dilayani dalam pembuatan laporan polisi,” katanya.

(Sumber : Polisi Tahan Remaja Pelaku Ekshibisionisme di Kota Bogor.)

Jakarta (VLF) Polisi memanggil dua anak buah mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) di kasus dugaan pemerasan dengan tersangka mantan Ketua KPK Firli Bahuri. Dua eks anak buah SYL itu ialah Sekjen Kementan Kasdi Subagyono dan Direktur Kementan M Hatta.

“M Hatta dan Kasdi (tahanan KPK RI) kembali dipanggil oleh Tim Penyidik Ditreskrimsus Polda Metro Jaya untuk kepentingan pemeriksaan atau memberikan keterangan tambahan,” kata Dirkrimsus Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak kepada wartawan, Kamis (11/1/2024).

Total, ada delapan orang saksi yang akan diperiksa di ruang Dittipidkor Bareskrim Polri hari ini. Ade belum menjelaskan detail apa saja yang akan ditanyakan kepada para saksi itu.

“Sesuai rencana ada delapan orang saksi yang akan dimintai keterangan tambahan pada hari ini di Dittipidkor Bareskrim Polri oleh Tim Penyidik. Salah satunya Pak Irwan Anwar,” ujarnya.

Ade Safri mengatakan pemeriksaan dilakukan untuk melengkapi berkas perkara yang sebelumnya dikembalikan kejaksaan.

“Adapun kegiatan penyidikan ini adalah dalam rangka pemenuhan petunjuk P19 JPU pada Kantor Kejati DKI Jakarta dalam penanganan perkara a quo,” ucapnya.

Sebelumnya, berkas perkara Firli dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta (Kejati DKI Jakarta) pada Jumat (15/12/2023). Namun, berkas yang terdiri dari ribuan halaman dengan tinggi 0,85 meter itu dikembalikan jaksa ke penyidik pada 29 Desember 2023 untuk dilengkapi.

Plh Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum) Kejati DKI Jakarta, Herlangga Wisnu Murdianto, mengatakan penyidik memiliki waktu 14 hari terhitung setelah berkas dikembalikan kejaksaan. Setelah itu, kejaksaan akan memproses lebih lanjut.

“Karena menurut Pasal 138 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Jangka waktu penyidik untuk memenuhi dan melengkapi berkas sesuai dengan petunjuk Penuntut Umum adalah 14 hari setelah berkas dikembalikan,” kata Herlangga saat dihubungi detikcom, Rabu (3/1).

“Berarti per tanggal 29 Desember 2023 penyidik punya waktu 14 hari untuk melengkapi,” imbuhnya.

(Sumber : Polisi Panggil Eks Anak Buah SYL dan Irwan Anwar Jadi Saksi Kasus Firli.)

Jakarta (VLF) Lima warga warga Desa Banyuanyar Tengah, Kecamatan Banyuanyar, Kabupaten Probolinggo jadi korban penipuan dan pemalsuan dokumen. Akibatnya kelima korban harus menanggung utang masing-masing Rp 25 juta. Padahal mereka tak pernah meminjam uang di bank.

Kuasa hukum kelima korban, Asman Afif Ramadhan mengatakan kasus yang menimpa kliennya sebenarnya sudah pernah dilaporkan pada tahun 2021. Namun hingga kini mangkrak bahkan salah seorang korban meninggal dunia.

“Hingga saat ini belum ada penetapan tersangka. Oleh karena itu, kami berharap secepatnya ada tersangka, apalagi dari korban sudah ada yang meninggal dunia,” ujar Asman, Rabu (10/1/2024).

Karena tak pernah ada kejelasan, lanjut Asman, ia bersama para korban kembali mendatangi Polres Probolinggo pada pada Selasa (9/1). Ia berharap kasus yang menimpa kliennya bisa menjadi atensi, padahal sebelumnya sudah pernah ditangani Polda Jatim.

“Kasus ini sebelumnya memang sudah diadukan ke Polres Probolinggo dan bahkan kasusnya sudah ditangani oleh Polda Jawa Timur,” kata Asman.

Sebelumnya, sebanyak 5 warga Desa Banyuanyar Tengah, Kecamatan Banyuanyar, Kabupaten Probolinggo mendatangi Unit Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Satreskrim Polres Probolinggo. Kedatangan mereka terkait dugaan pemalsuan.

Kedatangan 5 orang ke Polres Probolinggo ini untuk melaporkan dugaan kasus pidana pemalsuan dokumen dan perbankan melalui kartu tani setelah mereka tiba-tiba tercatat memilik hutang ke salah satu bank di Kota Probolinggo sebesar Rp 25 juta masing-masing orang.

Kelima warga Desa Banyuanyar Tengah ini adalah Ya’kub (61), Khafifah (56), Suradi (67), Hasil (58), dan Soim (64). Mereka mendatangi ruang Tipidter Satreskrim Polres Probolinggo sekitar pukul 11.00 WIB hingga sekitar pukul 14.00 WIB.

Salah satu dari 5 orang, Ya’kub mengatakan, dugaan tindak pidana pemalsuan dokumen dan perbankan itu diketahui setelah dirinya mendapat laporan dari tetangganya karena tiba-tiba memiliki hutang sebesar Rp 25 juta melalui kartu tani.

“Tetangga ini awalnya bilang, kalau dia masuk dalam daftar pemilik hutang dari kartu tani, dan dia minta ke saya untuk mengecek juga. Setelah dicek, ternyata saya dan beberapa orang yang laporan ini juga memiliki hutang yang sama, padahal kami tidak pernah merasa berhutang,” kata Ya’kub.

Setelah ditelusuri lebih jauh lagi, lanjut Ya’kub, ternyata yang mengajukan peminjaman melalui program kartu tani tersebut adalah oknum dari pemerintah desa setempat. Sehingga, menurut Ya’kub, dirinya sudah tidak bisa mengajukan pinjaman lagi ke bank.

“Saat diurus ke bank, pihak bank menjelaskan pengajuan pinjaman sebesar Rp 25 juta itu pakai data dan identitas saya dan yang lain-lainnya. Padahal kami tidak merasa mengajukan pinjaman apapun sebelumnya, maka dari itu kami laporkan ke Polres Probolinggo,” ungkapnya.

(Sumber : Kasihan, Laporan Warga Probolinggo Soal Utang Mangkrak hingga Korban Meninggal.)