Jakarta (VLF) – Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan salah satu perusahaan raksasa Amerika Serikat (AS) mengadu kepadanya soal masalah birokrasi di Indonesia.

Menurutnya, masalah itu menghambat perusahaan untuk membangun proyek peralatan medis di Indonesia.

Perusahaan yang dimaksud adalah raksasa industri General Electric, yang memiliki lini produksi berbagai macam hal mulai dari produk listrik, permesinan, hingga alat kesehatan.

“Saya rasa General Electric juga membangun peralatan medis di Indonesia dan kami berharap mereka akan meningkatkan produksi mereka. Kami akan mendukungnya. Sempat ada kendala birokrasi disampaikan ke saya,” ujar Prabowo pada agenda Gala Iftar Business Summit di US Chamber of Commerce, Washington DC, Amerika Serikat, Rabu (18/2/2026) waktu setempat.

Namun, Prabowo mengatakan pemerintah sudah berhasil mencari jalan keluar untuk masalah yang dihadapi General Electric, kini perusahaan bisa menjalankan operasinya dengan mulus di Indonesia.

Setelah General Electric memberikan aduan, Prabowo juga mengatakan banyak perusahaan lain yang mengeluhkan hal yang tidak jauh berbeda. Pihaknya pun skan mencari jalan keluar untuk semua masalah tersebut.

“Namun kami menyelesaikannya dengan sangat cepat. Saya juga menerima masukan beberapa jam lalu dari beberapa korporasi yang mengeluhkan lambatnya solusi atas masalah mereka,” ujar Prabowo.

“Terima kasih banyak atas kesempatan ini bagi saya untuk mendapatkan masukan langsung, karena inilah yang saya sukai menyelesaikan masalah dengan sangat cepat,” lanjutnya menekankan.

Baginya kecepatan birokrasi adalah hal yang diperlukan. Laju pertumbuhan ekonomi dan kemajuan masyarakat dapat dipercepat apabila pelaku usaha tak mandek operasionalnya karena birokrasi.

“Saya rasa di era sekarang, kecepatan sangatlah penting. Kecepatan akan membantu mempercepat laju pertumbuhan dan kemajuan,” tegas Prabowo.

(Sumber:Perusahaan Raksasa AS Ngadu ke Prabowo soal Masalah Birokrasi.)

Jakarta (VLF) – Ketua DPR RI, Puan Maharani menjelaskan berbagai hal yang dilakukan DPR sesuai fungsi kinerja dewan. Salah satu yang menjadi perhatian DPR adalah isu soal kesehatan mental anak, termasuk dari ancaman child grooming.

Hal tersebut ia katakan saat menutup Rapat Paripurna Penutupan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025-2026 yang digelar di ruang rapat paripurna kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (19/2). Untuk diketahui, saat memimpin Rapat Paripurna, Puan turut didampingi pimpinan DPR lainnya, yakni Wakil Ketua DPR Saan Mustopa, Cucun Ahmad Syamsurijal, Sufmi Dasco Ahmad, dan Sari Yuliati.

Dalam pidato penutupan masa sidang DPR, Puan menjelaskan kinerja dewan sesuai fungsi-fungsi DPR mulai dari legislasi, anggaran, hingga pengawasan.

“DPR RI melalui Badan Legislasi, sedang melakukan evaluasi terhadap Program Legislasi Nasional untuk memastikan undang-undang yang akan dibentuk selaras dengan kebutuhan hukum nasional serta aspirasi dan kebutuhan pembangunan,” kata Puan dalam keterangannya, Kamis (19/2/2026).

Beberapa Rancangan Undang-Undang yang sedang dalam tahap penyusunan oleh DPR RI diantaranya adalah Rancangan Undang-Undang tentang Pangan, Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional, Rancangan Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan, dan Rancangan Undang-Undang tentang Pengelolaan Keuangan Haji.

Adapun DPR RI pada masa persidangan ini juga sedang melakukan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dalam rangka menjalankan Putusan Mahkamah Konstitusi.

Menurut Puan, penyelesaian pembentukan suatu Undang-Undang merupakan hasil kerja konstitusional bersama antara DPR RI dan Pemerintah, sebuah komitmen politik yang tidak hanya administratif, tetapi moral dan kenegaraan.

“Komitmen politik bersama antara DPR RI dan Pemerintah untuk dapat mewujudkan ketertiban umum, memperluas kesejahteraan rakyat, membatasi kewenangan aparatur negara secara proporsional, serta melindungi kepentingan rakyat secara adil dan berkeadaban,” lanjutnya.

Dalam fungsi anggaran, Puan mengatakan alat Kelengkapan DPR RI, komisi dan badan terkait, bersama mitra kerja telah membahas evaluasi terhadap pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2025.

“Evaluasi tersebut bukanlah sekadar catatan, melainkan menjadi bahan perbaikan kinerja ke depan untuk pengelolaan keuangan negara yang semakin baik,” tegas Puan.

Selain itu, Puan mengingatkan, kebijakan fiskal tahun anggaran 2026 difokuskan pada perwujudan kedaulatan pangan, energi, dan ekonomi menuju Indonesia tangguh, mandiri, dan sejahtera.

“Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2026, harus dapat menjawab kebutuhan masyarakat, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mempercepat pembangunan sehingga manfaatnya dapat dirasakan rakyat,” pesannya.

Pada masa persidangan ini, Puan menyebut DPR RI bersama Pemerintah pun telah melakukan pembahasan terkait permasalahan penonaktifan BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan menghasilkan kesepakatan.

Kesepakatan tersebut yakni agar Pemerintah memaksimalkan anggaran yang sudah dialokasikan dalam APBN secara tepat sasaran dengan data yang akurat. Pemerintah juga diminta melakukan pengecekan dan pemutakhiran desil dengan data pembanding terbaru.

“Dan dałam jangka waktu 3 bulan ke depan, seluruh layanan kesehatan tetap untuk dilayani dan iuran penerima bantuan dibayarkan oleh Pemerintah,” tambah Puan.

Lebih lanjut, Puan juga menjelaskan sejumlah permasalahan yang menjadi perhatian DPR RI dalam menjalankan fungsi pengawasan.

“Antara lain penanganan terhadap berbagai kasus warga negara Indonesia (WNI) di negara lain, kesehatan mental anak, serta pelindungan anak dari ancaman child grooming,” tegas mantan Menko PMK itu.

DPR pun mengawal isu mengenai evaluasi terhadap kebijakan penertiban kawasan dan tanah terlantar, peningkatan pelayanan publik di daerah perbatasan dan daerah yang terdampak bencana, termasuk pemulihan sektor kesehatan pascabencana.

Kemudian juga soal modernisasi peralatan alutsista, evaluasi terhadap aparat penegak hukum dalam penanganan kasus kelompok yang rentan berhadapan dengan hukum, kesiapan sensus ekonomi tahun2026, insentif bagi petani dalam rangka memperluas lapangan kerja di bidang pertanian, dan penguatan ekosistem digital dalam rangka ekonomi inklusif.

Permasalahan selanjutnya yang menjadi perhatian DPR adalah soal reformasi internal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk optimalisasi penerimaan negara, pelaksanaan kebijakan fleksibilitas Domestic Market Obligation batu bara untuk kepentingan nasional,
penataan pasar modal, serta kesejahteraan dan status kepegawaian guru madrasah swasta.

Terkait persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 H/2026 M, Puan menyebut DPR RI memberi perhatian terhadap kualitas layanan jemaah haji agar semakin baik, terutama pelayanan akomodasi, konsumsi, transportasi, dan kesehatan selama di Arafah, Muzdalifah, dan Mina.

“Pemerintah agar menyusun rencana mitigasi untuk mengantisipasi keadaan darurat yang dapat mengganggu pelayanan jemaah haji,” ungkap Puan.

Puan menyatakan, DPR juga menaruh perhatian besar pada tindak lanjut pemerintah dalam melakukan percepatan rekonstruksi dan rehabilitasi di wilayah terdampak bencana, yakni di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat dan wilayah terdampak lainnya.

“Setiap keputusan rapat kerja antara DPR RI dan Pemerintah bukanlah sekedar kesepakatan administratif, melainkan mandat konstitusional yang harus ditindaklanjuti secara nyata. Keputusan tidak berhenti sebagai dokumen, tetapi menjadi kebijakan yang berdampak langsung bagi rakyat,” paparnya.

Puan menambahkan, menindaklanjuti keputusan rapat kerja bukan hanya bentuk ketertiban prosedural, tetapi wujud komitmen politik Pemerintah dalam menyelesaikan persoalan nyata yang dihadapi masyarakat.

“Baik di bidang ekonomi, pelayanan publik, penegakan hukum, maupun kesejahteraan sosial,” ucap Puan.

DPR RI pada masa sidang ini juga telah memberikan persetujuan, pertimbangan, konsultasi dalam pengangkatan dan/atau pemilihan pejabat publik dan nonpejabat publik.

Antara lain calon hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi dari usulan DPR RI, calon anggota Ombudsman RI, calon Deputi Gubernur Bank Indonesia, dan calon anggota Badan Supervisi Lembaga Penjamin Simpanan (BS LPS) periode 2023-2028.

Lalu calon anggota Badan Amil Zakat Nasional dari unsur masyarakat, calon anggota Dewan Pengawas Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) dan Dewan Pengawas Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan) dari unsur pekerja, unsur pemberi kerja, dan unsur tokoh masyarakat, serta calon Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) Negara Sahabat untuk Republik Indonesia.

Usai penutupan masa sidang hari ini, DPR akan memasuki Masa Reses Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025-2026 mulai tanggal 20 Februari 2026 sampai dengan tanggal 9 Maret 2026. Puan mengucapkan selamat memasuki masa reses dan menyapa rakyat kepada anggota dewan.

“Saatnya kita memasuki masa reses untuk menyapa, mendengar, menyerap aspirasi rakyat, dan menyampaikan kepada rakyat tugas-tugas konstitusional yang telah dilaksanakan oleh DPR RI, serta mempersatukan rakyat dalam semangat gotong royong untuk membangun Indonesia,” terangnya.

“Saya atas nama Pimpinan DPR RI mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa kepada seluruh Anggota DPR RI dan rakyat Indonesia. Semoga ibadah puasa kita diterima oleh Allah SWT,” pungkas Puan.

(Sumber:Puan Tegaskan DPR Kawal Isu Reformasi Bea Cukai-Kesehatan Mental Anak.)

Jakarta (VLF) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) membantah program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyebabkan harga ikan naik. Menurut Plt Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan KKP, Machmud, stok ikan cukup untuk memenuhi MBG.

Machmud mengatakan, pemerintah menyiapkan berbagai program untuk meningkatkan produksi ikan, misalnya Budidaya Ikan Nila Salin (BINS) hingga revitalisasi tambak ikan di Pantura.

“Belum, belum ya. Sampai seperti itu belum karena posisinya untuk lele dan nila juga itu posisinya sudah ada gitu ya di situ jadi tidak tidak mengganggu pasar di sana. Ke depan dengan adanya program strategis yang dikembangkan ya seperti BINS yang akan banyak. Kemudian juga ada juga revitalisasi Pantura, ke depan ya sumber protein ikan kita juga akan semakin banyak, sehingga kalau nanti kebutuhan untuk MBG yang 82,9 juta (penerima) ya kalau nanti ikan kita siap,” katanya di KKP, Jakarta Pusat, Kamis (19/2/2026).

Machmud mengakui terjadi kenaikan harga ikan di beberapa daerah menjelang bulan Ramadan meski tak signifikan. Namun, ia juga menyebut ada penurunan harga di beberapa daerah lainnya.

“Bahkan kemarin ada beberapa ikan yang harganya turun, jadi tergantung dari produksi. Kemarin yang turun harganya contoh adalah misalkan kembung, selar itu kemudian layang kemarin kami lihat itu harganya turun,” sebutnya.

Sementara itu harga ikan jenis nila dan lele cenderung stabil atau tidak terlalu banyak perubahan. Kenaikan harga umumnya terjadi pada ikan-ikan yang tidak diproduksi yang ditambah oleh faktor meningkatnya permintaan.

“Itu karena permintaan ya. Permintaan menjelang Ramadan itu cukup tinggi, sehingga kemarin saja satu pedagang itu bisa menjual hampir 700 sampai 800 kuintal ya itu satu pedagang. Padahal di situ ada 200 pedagang. Permintaan dan cepat habis,” tutupnya.

(Sumber:KKP Bantah Makan Bergizi Gratis Bikin Harga Ikan Naik Saat Ramadan.)

Jakarta (VLF) – Pihak mitra Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG) di Mallusetasi, Kota Parepare, Sulawesi Selatan (Sulsel) merespons tudingan penahanan gaji relawan. Penghentian pembayaran itu dipicu adanya somasi dari pihak Yayasan Malomo.

“Sepenuhnya tidak benar (penahanan gaji relawan), itu fitnah yang dialamatkan kepada pihak mitra. Kami sudah investasikan biaya, tempat, peralatan, hingga energi untuk membangun dapur ini,” ujar Penanggungjawab SPPG, Sapar Muchtar kepada detikSulsel, Selasa (17/2/2026).

Sapar menjelaskan, hubungan emosional dan administratif relawan sebenarnya berada di bawah naungan mitra, bukan Yayasan Malomo. Dia justru balik mempertanyakan klaim kepedulian yayasan terhadap para pekerja dapur.

“Rekrutmen relawan itu kami yang lakukan, kami yang membayar. Afiliasinya ke kami. Tidak mungkin pihak yayasan yang tidak tahu-menahu proses di dapur lebih peduli. Kami yang berinteraksi langsung setiap hari,” tegasnya.

Dia mengungkapkan, pemicu macetnya pembayaran ini berawal dari ketidaksepakatan mengenai pembagian insentif. Menurutnya, insentif untuk Yayasan Malomo sebesar Rp 6 juta per hari terlalu besar.

“Itu yang kita konflikkan. Konflik antara kita ini kan ada ketidaksepakatan dalam sharing insentif SPPG,” katanya.

Kemudian, pihak Yayasan Malomo melakukan upaya hukum somasi terkait insentif yayasan. Dalam somasi itu, mitra sebagai penanggung jawab dicopot dari pihak yayasan.

“Dalam poin somasinya itu adalah pihak yayasan telah melakukan pergantian di poin kedua itu jelas, dia telah melakukan pergantian kepada kami selaku PIC selaku mitra dan tidak lagi memiliki kewenangan,” jelasnya.

Sehingga pihak mitra menilai sudah tidak punya kewenangan untuk membayar insentif. Akibatnya, sejumlah pembayaran baik operasional dan insentif tidak terbayarkan.

“Baik itu insentif untuk gaji relawan, bahkan pembayaran biaya bahan kita selama satu hari itu kita tidak bayarkan. Itu Rp 20 jutaan lebih juga itu nilainya, artinya bukan uang kecil juga,” katanya.

Di sisi lain, pihak mitra merasa dirugikan dengan pembagian insentif ke Yayasan Malomo ditambah beban biaya operasional. Olehnya itu, pihak mitra sempat menahan insentif untuk yayasan.

“Ada dua periode insentif yang kami hold (tahan) karena tidak ada titik temu soal pembagian hasil. Selama lima bulan awal kami bayar terus, hanya dua bulan terakhir ini kami tahan karena kami merasa dirugikan secara operasional,” kata Sapar.

Sapar mengaku tidak gentar terkait ancaman Yayasan Malomo yang ingin membawa masalah ini ke jalur hukum. Namun, ia meminta agar Badan Gizi Nasional (BGN) turun tangan sebagai penengah untuk melihat kondisi secara objektif.

“Masalah ini harus kembali ke BGN karena ini domain mereka. Silakan BGN lihat secara objektif status dapur ini agar ada win-win solution,” pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, operasional SPPG Mallusetasi di Parepare disetop untuk sementara waktu. Penutupan sementara oleh BGN itu dipicu konflik internal antara pihak Yayasan Malomo dengan mitra pengelola dapur.

Keputusan ini tertuang dalam surat bernomor 462/D.TWS/02/2026 yang ditandatangani oleh Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah III, Rudi Setiawan. Penghentian sementara mulai berlaku 17 Februari 2026.

Sementara itu, Kuasa Hukum Yayasan Malomo, Zulkarnaim Farid menuding pihak mitra tidak membayarkan biaya insentif yayasan sejak memasuki tahun 2026. Padahal biaya insentif yayasan itu sudah disepakati melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS).

“Intinya tidak komitmen, sehingga menyebabkan kondisi seperti ini. Di somasi kami sudah jelas bahwa ada biaya sewa atau insentif yayasan yang tidak dibayarkan,” katanya, Selasa (17/2).

Dia mengungkapkan, pihak mitra juga menahan gaji 47 relawan dapur SPPG. Pihak yayasan menyayangkan sikap mitra yang dinilai tidak memiliki empati terhadap para relawan.

“Kita sudah bilang jangan ditahan (semua dananya), kasihan kita punya relawan dan pekerja yang lain. Kesannya dana yayasan disandera. Ini tidak etis, harusnya hak yayasan diberikan dulu,” tegasnya.

(Sumber:Mitra SPPG di Parepare Tahan Gaji Relawan gegara Disomasi Yayasan.)

Jakarta (VLF) – Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) tertekan sepanjang Februari.

Rupiah melemah terhadap dolar AS menyusul peringatan Morgan Stanley Capital International (MSCI) tentang transparansi terhadap pasar modal Indonesia yang dirilis pada Rabu (28/1).

Berdasarkan data Bloomberg, nilai tukar rupiah cenderung melemah sejak peringatan tersebut hingga saat ini. Dolar AS bergerak naik 0,69% terhadap rupiah dari rentang Rp 16.722-16.837 per 17 Februari 2026.

Pengamat Mata Uang dan Komoditas, Ibrahim Assuaibi, mengatakan pelemahan rupiah sejalan dengan peringatan MSCI hingga pemangkasan rating kredit dari lembaga pemeringkat internasional Moody’s. Perbaikan panjang pasar modal ini disebut menjadi sentimen negatif bagi rupiah.

“Sehingga apa? Untuk (rupiah) kembali normal ya, (menunggu) mencabut pembekuan (rebalancing MSCI) dan penurunan rating ini, ya kemungkinan besar di bulan Mei. Artinya apa? Ini yang membuat fluktuatif mata uang rupiah,” ungkap Ibrahim kepada detikcom, Selasa (17/2/2026).

Ibrahim mengatakan, nilai tukar rupiah cenderung melemah karena Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) juga mengalami nasib serupa. Berdasarkan data perdagangan RTI Business, diketahui IHSG berada pada level 8.212,27 atau melemah 0,64%.

“IHSG pun juga ikut melemah walaupun pelemahannya tidak terlalu besar ya, maksimal hanya 2%. Tetapi ini indikasi yang membuat rupiah masih kecondongan di bulan Februari ini masih akan melemah. Bahkan bisa mencapai mungkin di Rp 16.900-an,” ungkapnya.

Berdasarkan data perdagangan RTI Business, diketahui IHSG secara kumulatif mengalami perbaikan. Sepanjang perdagangan sepekan terakhir, indeks saham RI bergerak menguat sebesar 3,49% dari 7.935,260 ke 8.212,27.

Di samping itu, IHSG pada perdagangan Jumat juga mencetak net foreign sell atau aksi jual bersih hingga Rp 2,03 triliun. Secara kumulatif sepanjang 2026, tren jual bersih investor asing tercatat sebesar Rp 14,46 triliun.

Penyebab Rupiah LoyoDi sisi lain, Ibrahim menjelaskan pelemahan rupiah terhadap dolar AS kuat dipengaruhi sentimen global. Tidak hanya pertemuan AS-Iran di Jenewa, tetapi juga pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden AS Donald Trump yang akan membahas tarif impor.
Namun Ibrahim mengatakan, pemerintah AS dan Indonesia sebenarnya telah sepakat dengan tarif sebesar 19%. Kemudian yang menjadi sentimen terhadap rupiah ke depan adalah defisit anggaran menyusul kesepakatan impor minyak mentah besar-besaran ke AS.

“Selama ini Indonesia kan tidak melakukan impor minyak mentah dari Amerika, tapi dari negara-negara anggota OPEC dan Rusia. Bahkan sempat akan melakukan impor ke pasar gelap kan yang harganya relatif lebih murah 30%. Indonesia tidak berani melakukan pembelian terhadap minyak mentah tersebut di pasar gelap, nah ini yang sebenarnya membuat defisit akan kembali melebar,” imbuhnya.

Pelemahan rupiah disebut akan terjadi mulai Rabu (18/2). Analis mata uang Doo Financial Futures, Lukman Leong, menjelaskan pelemahan rupiah didorong oleh minimnya likuiditas di tengah libur panjang.

“Pergerakan mata uang maupun lainnya umumnya susah diprediksi di tengah liburan dan minimnya likuiditas. Bisa (melemah), secara dolar AS masih menguat walau tidak signifikan, rupiah masih terbebani sentimen domestik,” ungkap Lukman saat dihubungi detikcom, Selasa (17/2/2026).

Ia juga menyebut, belum ada dampak signifikan jelang negosiasi nuklir antara Amerika Serikat (AS) dengan Iran di Jenewa, mendatang. Menurutnya saat ini, investor juga masih menunggu hasil pertemuan tersebut.

“Belum ada dampak, kecuali ada harapan pada hasil pertemuan itu, investor masih akan mencermati perkembangannya,” ungkapnya.

(Sumber:Dolar AS Bisa Tembus Rp 16.900, Ini Biang Keroknya.)

Jakarta (VLF) –

Market Overview

Perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada Jumat (13/2) ditutup melemah. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) turun 0,64% ke level 8.212,27, di tengah derasnya aksi jual investor asing yang membukukan jual bersih sekitar Rp2,20 triliun di pasar reguler dan Rp 2,03 triliun secara keseluruhan.
Di tengah tekanan tersebut, saham-saham energi seperti BUMI, DEWA, dan ENRG justru mencatat penguatan dan menjadi penopang indeks. Sebaliknya, tekanan datang dari saham berkapitalisasi besar seperti BBCA, TLKM, dan BREN.

Secara sektoral, tujuh dari 11 sektor berakhir di zona merah, dengan sektor infrastruktur mengalami pelemahan paling dalam, sementara sektor transportasi menjadi yang paling kuat. Meski demikian, tekanan di pasar domestik masih terasa setelah indeks ETF EIDO dan MSCI Indonesia kembali melemah pada perdagangan semalam.

Dari sisi kebijakan indeks, S&P Dow Jones Indices memastikan tetap menjalankan rebalancing kuartalan saham Indonesia pada Maret sesuai metodologi yang berlaku. S&P juga menyampaikan akan terus mencermati perkembangan transparansi kepemilikan saham di pasar modal Indonesia.

Sikap ini dinilai lebih akomodatif dibandingkan FTSE Russell. Keputusan tersebut disebut tidak lepas dari langkah regulator dan pemerintah yang dinilai responsif terhadap sejumlah catatan dari MSCI, termasuk rencana peningkatan batas minimum free float menjadi 15% serta perbaikan keterbukaan informasi kepemilikan saham. Dalam jangka pendek, keputusan S&P ini berpotensi memberikan sentimen tambahan bagi pergerakan IHSG.

Kabar Emiten

Dian Swastatika Sentosa (DSSA)

DSSA mengumumkan akan menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada 11 Maret. Agenda utama rapat tersebut adalah permohonan persetujuan atas rencana pemecahan saham dengan rasio 1:25.

Jika disetujui, jumlah saham beredar diperkirakan meningkat signifikan dari sekitar 7,70 miliar menjadi 192,63 miliar lembar, tanpa mengubah nilai ekonomi maupun hak pemegang saham.

DSSA menjadwalkan akhir perdagangan saham dengan nilai nominal lama pada 6 April, sementara perdagangan saham dengan nominal baru direncanakan mulai 7 April.

Rekomendasi Saham Hari Ini

ERAA – Buy 432-436 | TP 446-452 | SL 412

IATA – Buy 81-83 | TP 86-89 | SL 77

PADI – Buy 124-127 | TP 132-137 | SL 118

RMKE – Buy 4320-4360 | TP 4460-4660 | SL 4120

DEWA – Buy 605-615 | TP 635-670 | SL 575

Disclaimer: Ingat, bahwa segala analisis dan rekomendasi saham dalam artikel ini bersifat informatif sekaligus bukan merupakan ajakan untuk membeli atau menjual saham tertentu.

Keputusan berinvestasi sepenuhnya berada di tangan masing-masing investor sesuai dengan profil risiko dan tujuan keuangan pribadi. Selamat berinvestasi secara bijak.

(Sumber:Rencana Stock Split DSSA Mengemuka Saat IHSG Ditekan Asing.)

Jakarta (VLF) – Presiden Prabowo Subianto bercerita selama ini program unggulannya Makan Bergizi Gratis (MBG) seringkali disebut sebagai program buang-buang uang negara. Dia pun menepis tegas hal tersebut.

Prabowo mengatakan saat ini pemerintah menghadapi kampanye yang menjelek-jelekkan kebijakan MBG. Dia menyebut tudingan itu tidak berdasar karena dana yang dipakai justru hasil pengalihan anggaran dari pos-pos yang dinilai tidak produktif.

“Karena itu kita laksanakan program ini. Ya kita hadapi kampanye luar biasa menjelek-jelekan, mengatakan bahwa saya menghambur-hamburkan uang,” kata Prabowo saat meresmikan SPPG Polri, di Palmerah, Jakarta Barat, Jumat (13/2/2026).

Prabowo menegaskan, pembiayaan program tersebut berasal dari hasil penghematan dan efisiensi, bukan dari menambah beban APBN. Menurutnya, efisiensi dilakukan untuk menutup celah kebocoran anggaran yang selama ini berpotensi korupsi. Prabowo menyebut bila tidak dihemat, anggaran negara bisa habis untuk memperkaya oknum tertentu.

“Padahal uang ini adalah hasil penghematan, hasil efisiensi. Dari anggaran yang saya dan tim saya yakin kalau tidak kita hemat uang ini akan dimakan oleh korupsi,” tegas Prabowo.

Prabowo juga menyoroti budaya birokrasi yang dinilai kerap menghabiskan anggaran tanpa manfaat nyata. Dia menyinggung praktik rapat di hotel luar kota, seminar, konferensi, hingga kunjungan-kunjungan yang dianggap tidak perlu.

“Budaya menghabiskan anggaran, budaya menggelembungkan anggaran, budaya melaksanakan kegiatan-kegiatan yang tidak produktif tidak ada manfaat bagi bangsa negara dan rakyat, itu terus dilaksanakan,” papar Prabowo.

Ia menegaskan anggaran dari kegiatan-kegiatan tersebut kini dialihkan untuk program yang langsung menyentuh rakyat, termasuk MBG.

Defisit Dijaga 3%

Di sisi lain, Prabowo memastikan kondisi fiskal tetap aman meskipun program MBG berjalan dengan biaya yang besar. Dia menyebut defisit APBN masih berada dalam batas yang ditetapkan pemerintah, yakni 3% dari Produk Domestik Bruto (PDB).

“Saudara-saudara APBN kita tidak keluar dari parameter yang kita tetapkan. Defisit kita masih di bawah batas yang kita tetapkan sendiri, yaitu 3%,” tegas Prabowo.

Bahkan, Prabowo menyatakan pemerintah menargetkan defisit bisa ditekan lebih rendah dari angka tersebut. Ia menyebut pengurangan defisit menjadi salah satu cita-cita yang harus diperjuangkan.

“Dan saya bertekad kita akan berusaha sekeras mungkin untuk kita kurangi dari situ,” lanjut Prabowo.

Prabowo mengaku setelah resmi menjabat, ia melihat masih terlalu banyak kebocoran dan penghamburan anggaran. Ia pun berkomitmen menertibkan birokrasi dan menyelamatkan kekayaan serta aset negara.

“Saya telah mempelajari setelah saya menjabat, masih terlalu banyak kebocoran, masih terlalu banyak penghamburan. Saya ingin tertibkan birokrasi kita. Saya ingin menyelamatkan kekayaan negara, saya ingin menyelamatkan aset-aset negara,” pungkasnya.

(Sumber:MBG Disebut Buang-buang Duit, Prabowo: Defisit Masih di Bawah 3%.)

Jakarta (VLF) – Dewan Ekonomi Nasional (DEN) akan mengusulkan struktur calon pejabat baru Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) ke Presiden Prabowo Subianto. Usulan tersebut menyusul rencana reformasi pasar modal yang tengah dilakukan pemerintah.

Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan, mengaku tengah menyiapkan struktur tersebut. Menurutnya, pejabat OJK-BEI perlu diisi anak muda yang memiliki pengalaman, kredibilitas, dan tidak mudah diintervensi.

“Saya juga berpikir, usulan saya mungkin nanti saya akan lapor ke Bapak Presiden, cari saja anak muda. Kenapa musti orang-orang terkenal? Cari anak muda yang punya pengalaman, yang punya kredibilitas, untuk menjadi misalnya di OJK, pasar modal, yang tidak bisa diitervensi siapa-siapa,” ungkap Luhut kepada wartawan di Kantor DEN, Jakarta, Jumat (13/2/2026).

Luhut mengaku telah melakukan berbagai kajian ke sejumlah tempat untuk menyusun struktur baru calon pejabat OJK-BEI. Usulan yang akan diajukan ini disebut akan sejalan dengan apa yang diinginkan Prabowo.

“Saya sounding ke banyak tempat, jadi saya sampai pada kesimpulan, struktur ini, aturan ini mungkin yang paling baik buat kita. Dan saya lihat Presiden orangnya sangat jelas maunya, pokoknya nasionalisme, dan transparan, dan untuk kepentingan orang lain,” ungkapnya.

Luhut menambahkan, Prabowo juga telah berkomitmen untuk melakukan reformasi di pasar modal. Ia menjelaskan, reformasi serupa juga sempat dilakukan India, yang menghasilkan arus dana masuk atau inflow 9 kali lipat lebih tinggi dibanding dana keluar atau outflow.

“Nanti kami ke sore ketemu Bapak Presiden, kami akan sampaikan. Karena pengalaman India, begitu mereka melakukan reformasi dengan baik, membangun kredibilitas bagus, uang yang masuk. Dana yang masuk itu 9 kali lebih besar dari dana yang keluar. Kita juga berharap itu terjadi di Indonesia,” pungkasnya.

Diketahui, terdapat empat pejabat OJK dan Direktur Utama BEI yang mengundurkan diri pada Jumat (30/1) kemarin. Pengunduran diri itu dilakukan sebagai tanggung jawab atas anjloknya IHSG pada Rabu dan Kamis (28-29 Januari). Berikut rinciannya:

1. Ketua DK OJK – Mahendra Siregar
2. Wakil Ketua DK OJK – Mirza Adityaswara
3. Kepala Dewan Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK (PMDK) – Inarno Djajadi
4. Deputi Komisioner Pengawas Emiten, Transaksi Efek, Pemeriksaan Khusus, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon – I.B Aditya Jayaantara
5. Direktur Utama BEI – Iman Rachman.

(Sumber:Luhut Mau Usul Struktur Baru Pejabat OJK-BEI ke Prabowo.)

Jakarta (VLF) – Harga sewa rumah di Australia naik 2,5 kali lebih cepat daripada upah selama lima tahun terakhir, membuat keterjangkauan sewa turun ke rekor terendah, menurut analisis baru oleh perusahaan riset properti Cotality.

Secara nasional, harga sewa naik 43,9 persen dalam lima tahun hingga September 2025, dibandingkan dengan pertumbuhan gaji yang hanya sebesar 17,5 persen selama periode yang sama.

Akibatnya, penyewa sekarang membayar rata-rata 33,4 persen dari pendapatan sebelum pajak mereka untuk sewa. Ini menjadi tingkat tertinggi yang pernah tercatat, menurut Cotality. Hal ini juga semakin menambah beban anggaran rumah tangga.

Angka rata-rata selama satu dekade sebelumnya sebesar 29,2 persen, dengan angka terendah sebesar 26,2 persen, pada kuartal September 2020.

“Bagi banyak rumah tangga, [kenaikan sewa] berarti anggarannya tidak bisa terlalu fleksibel, dan pilihannya jadi sedikit untuk di mana dan bagaimana mereka tinggal,” kata direktur riset Cotality, Tim Lawless.

“Sebelum pandemi, penyewa di banyak wilayah Australia melihat pertumbuhan upah sedikit lebih cepat daripada kenaikan sewa atau setidaknya seimbang.

“Sejak 2020, kombinasi langkanya ketersediaan sewa, ukuran rumah tangga yang lebih kecil, dan pasokan perumahan baru yang lambat, mendorong pasar ke fase yang sangat berbeda, di mana sewa rumah jelas bisa dikontrol.”

Tim mengatakan hal ini menandai pembalikan tajam dari periode lima tahun sebelumnya, ketika upah umumnya tumbuh lebih cepat daripada sewa di sebagian besar negara bagian di Australia.

Warga di Australia masih mengalami tekanan biaya hidup, yang kembali meningkat setelah inflasi kembali melonjak.

Indeks Harga Konsumen naik 3,8 persen dalam setahun hingga Desember, dengan biaya pengeluaran untuk urusan rumah sebagai kontributor terbesar terhadap inflasi tahunan.

Harga sewa naik 3,9 persen dalam 12 bulan terakhir.

Minggu lalu, Bank Sentral Australia (RBA) menaikkan suku bunga acuan untuk pertama kalinya dalam lebih dari dua tahun menjadi 3,85 persen dalam upaya untuk mengendalikan inflasi.

“Ini bukan hanya orang-orang yang memiliki cicilan rumah, penyewa pun seringkali kesulitan, [dan] inflasi adalah penyebab banyak masalah bagi mereka. Ini soal harga,” kata Gubernur RBA Michele Bullock setelah menaikkan suku bunga.

Australia Barat mengalami peningkatan paling tajam

Australia Barat mencatat pertumbuhan sewa paling tajam dibandingkan negara bagian atau wilayah lain, dengan kenaikan harga sewa sebesar 66 persen selama lima tahun, jauh di atas pertumbuhan upah rata-rata negara bagian sebesar 18,5 persen.

“Tekanan paling terlihat di Australia Barat, di mana harga sewa naik sekitar dua pertiga hanya dalam lima tahun,” kata Tim.

“Bahkan dengan pertumbuhan upah yang sedikit lebih cepat daripada rata-rata nasional, pertumbuhan tersebut masih jauh bisa mengimbangi biaya perumahan di negara bagian tersebut.”

Canberra adalah satu-satunya pasar di mana pertumbuhan sewa dan upah secara umum berjalan seimbang.

Selama lima tahun hingga September 2025, sewa naik 18,5 persen, sementara upah meningkat 17,8 persen, membantu membatasi penurunan kemampuan menyewa rumah.

Pertumbuhan sewa meningkat pada bulan Januari

Tekanan harga sewa tampaknya kembali menguat, dengan pertumbuhan sewa tahunan nasional meningkat menjadi 5,4 persen pada Januari 2026, setelah sempat melambat di awal tahun 2025.

Enam bulan lalu, harga sewa naik dengan laju tahunan 3,4 persen secara nasional.

Pada bulan Januari, harga sewa meningkat di setiap ibu kota dan daerah regional, mulai dari kenaikan 2,8 persen di Canberra hingga lonjakan 10,1 persen di daerah regional Australia Barat.

“Fakta kata pertumbuhan harga sewa kembali meningkat, bahkan setelah peningkatan kumulatif yang begitu besar sejak tahun 2020, merupakan kekhawatiran yang nyata,” kata Tim.

“Ini menunjukkan permintaan akan akomodasi sewa masih jauh melebihi pasokan yang tersedia, dan penyewa membayar porsi dari pendapatan yang lebih besar hanya untuk mempertahankan tempat tinggal mereka.”

Kesenjangan yang semakin lebar antara harga sewa dan upah

Menurut laporan pemerintah federal, Australia diperkirakan akan kekurangan lebih dari 260.000 rumah dari targetnya yaitu 1,2 juta rumah baru pada tahun 2029.

Tim mengatakan kondisi keuangan bagi penyewa kemungkinan tidak akan membaik tanpa peningkatan pasokan perumahan yang berkelanjutan.

“Dengan tingkat kekosongan yang masih berada di level terendah sepanjang sejarah dan penyelesaian perumahan baru yang berjalan di bawah apa yang dibutuhkan untuk memenuhi pertumbuhan penduduk, sulit untuk melihat penurunan harga sewa secara signifikan dalam waktu dekat,” katanya.

“Kecuali pertumbuhan upah meningkat secara signifikan, atau kita melihat perubahan besar dalam pasokan sewa, risikonya adalah keterjangkauan akan semakin memburuk, terutama bagi rumah tangga berpenghasilan rendah.”

Tim mengatakan langkah-langkah, seperti pembangunan perumahan untuk disewakan, insentif untuk investasi swasta, dan reformasi perencanaan untuk memungkinkan perumahan dengan kepadatan lebih tinggi di daerah yang berlokasi strategis, akan sangat penting untuk meningkatkan pasokan perumahan.

“Menutup kesenjangan antara pertumbuhan sewa dan pendapatan akan membutuhkan upaya terkoordinasi dari pemerintah, industri, dan investor,” katanya.

“Semakin cepat kita dapat membawa lebih banyak pasokan ke pasar, semakin cepat penyewa akan mulai merasakan sedikit keringanan.”

Kepala ekonom RBA, Sarah Hunter, setuju dengan kekhawatiran soal pasokan rumah ketika ditanya tentang inflasi perumahan saat pembahasan terkait ekonomi di House of Representatives Standing Committee.

“Kita tahu telah terjadi kekurangan pasokan perumahan di Australia selama beberapa waktu. Kita sudah membicarakannya, banyak orang lain juga membicarakannya,” kata Dr. Hunter.

“Anda dapat melihatnya di pasar sewa. Tingkat kekosongan sewa masih sangat rendah, itu berarti ada banyak orang yang mencoba mencari tempat untuk disewa, dan itu kemudian mendorong harga sewa naik.”

Artikel ini diproduksi oleh Hellena Souisa dari laporan ABC News

(Sumber:Harga Sewa Rumah Australia Naik 2,5 Kali Lebih Cepat Dibanding Gaji, Masih Terjangkau?.)

Jakarta (VLF) – Regulator internet Rusia, Roskomnadzor, telah menghapus “youtube.com” dari server DNS (Domain Name System) miliknya. Alhasil, jika pengguna mencoba mengakses situs tersebut secara langsung tanpa VPN (Virtual Private Network), router mereka tidak lagi dapat menerjemahkan alamat domain itu ke alamat IP.

Ini berarti YouTube kini tidak lagi bisa diakses di Rusia. Domain WhatsApp juga telah hilang dari server milik Roskomnadzor. Pemerintah Rusia juga meluncurkan kampanye terhadap aplikasi pesan Telegram. Sejumlah analis menilai langkah ini menunjukkan Roskomnadzor tengah memperketat kontrol terhadap platform-platform yang berada di luar kendali negara.

Jika server DNS dianalogikan sebagai buku telepon internet, maka alamat IP adalah deretan angka yang diberikan kepada komputer, ponsel pintar, dan router agar perangkat-perangkat tersebut dapat diakses dan dikenali di jaringan.

VPN membuat koneksi terenkripsi antara perangkat pengguna dan sebuah server. Dengan koneksi ini, pengguna dapat melewati pemblokiran wilayah dan berselancar di internet secara anonim.

DW menelusuri berbagai cara yang digunakan pengguna dan pakar untuk menyiasati pembatasan internet di Rusia. Dalam sebuah survei anonim, 46% responden mengatakan mereka mengakses YouTube menggunakan VPN. Namun, 24% mengaku tetap mengalami gangguan meski sudah memakai VPN. Sebanyak 27 persen responden menyebut mereka tidak tinggal di Rusia, sementara 3% lainnya mengatakan tidak menggunakan VPN dan merasakan gangguan akses.

NDNS: direktori internet alternatif

Menurut pakar sensor internet Michael Klimarev, server DNS yang dikelola Roskomnadzor sebetulnya lebih tepat disebut NDNS atau National Domain Name System. Penjelasan ini ia sampaikan melalui kanal Telegram zatelecom.

NDNS diperkenalkan bersamaan dengan diberlakukannya Undang-Undang Kedaulatan Internet (Sovereign Internet Law), regulasi yang memungkinkan pemerintah Rusia mengendalikan infrastruktur internet di dalam negeri.

“Ini semacam direktori internet alternatif yang wajib digunakan oleh seluruh penyedia layanan telekomunikasi di Rusia,” kata Klimarev.

Berdasarkan undang-undang tersebut, operator internet Rusia dilarang menggunakan pendaftar domain internasional dan hanya boleh bergantung pada NDNS. Dengan sistem ini, otoritas dapat mengontrol akses ke situs web secara terpusat.

Kanal Telegram na_sviazi melaporkan baru-baru ini ada 13 nama domain yang dihapus dari NDNS. Di antaranya situs DW, BBC, Radio Liberty, Facebook, dan Instagram.

Sebelumnya, Roskomnadzor lebih banyak mengandalkan teknologi Deep Packet Inspection atau DPI untuk membatasi akses internet. Teknologi ini memungkinkan lalu lintas data dianalisis dan disaring secara mendetail.

Melalui DPI, kecepatan transmisi data bisa diperlambat. Akibatnya, video YouTube sering dimuat sangat lambat atau bahkan tidak bisa diputar sama sekali. Artinya, YouTube sebenarnya masih dapat diakses, tetapi fungsinya sering kali tidak berjalan normal.

Pakar telekomunikasi independen Alexey Uchakin mengatakan kepada portal bisnis RBC bahwa kemampuan Roskomnadzor untuk memperlambat lalu lintas data memiliki batas. Karena itu, regulator diduga memilih langkah pembatasan yang lebih tegas agar sumber dayanya bisa dialihkan untuk memblokir Telegram.

“Tanpa VPN, internet nyaris tidak bisa dipakai”

Sejumlah pengguna menyampaikan keluhan mereka di kolom komentar kanal YouTube DW. Banyak yang mengatakan kualitas akses internet di Rusia semakin memburuk.

“Bahkan dengan VPN, koneksi terasa lambat dan tidak stabil,” tulis seorang pengguna.

Pengguna lain menyebut YouTube kini jauh lebih sulit ditonton. “Namun, menurut saya ini bukan semata-mata karena YouTube, melainkan karena VPN. Saya pakai versi gratis,” katanya.

Ada juga pengguna yang mengaku tidak pernah mematikan VPN di laptopnya, karena “tanpa VPN, hampir tidak ada situs yang bisa dibuka.”

Di media sosial Rusia, berbagai panduan untuk mengakali pemblokiran mulai beredar. Namun, sebagian pengguna khawatir pemerintah juga mampu mendeteksi pengaturan yang dipakai untuk melewati sensor.

Kekhawatiran ini bukan tanpa alasan. Tahun lalu, Rusia memberlakukan undang-undang yang memungkinkan denda hingga 5.000 rubel atau sekitar Rp1,1 juta bagi pengguna yang mencari “materi ekstremis” di internet, termasuk mereka yang menggunakan VPN.

Hingga kini, YouTube belum secara resmi ditetapkan sebagai “organisasi yang tidak diinginkan” di Rusia. Meski begitu, otoritas setempat kerap menuduh platform tersebut menyebarkan konten terlarang.

Apa pilihan bagi pengguna internet biasa?

“Jika di suatu negara hanya ada satu sistem NDNS, tidak ada pengaturan teknis yang benar-benar bisa memulihkan fungsi DNS secara normal,” tulis kanal Telegram na_sviazi.

“Dalam kondisi seperti ini, pengguna perlu serius melindungi lalu lintas data mereka dan memilih VPN yang benar-benar dapat dipercaya.”

Namun, keluhan tetap bermunculan. Banyak pengguna mengatakan VPN pun tidak selalu bisa diandalkan. Sebagian menduga gangguan ini disebabkan pembatasan dari penyedia VPN itu sendiri atau dari pemblokir iklan.

Klimarev mengonfirmasi bahwa VPN dan layanan DNS pihak ketiga tidak memberikan perlindungan penuh. Ia menyebut penyedia layanan internet masih bisa memblokir DNS alternatif.

Meski begitu, Klimarev menilai VPN yang andal tetap menjadi cara paling efektif untuk terhubung dengan dunia luar. Ia mengingatkan risiko lain: otoritas bisa memalsukan alamat IP. “Jika itu terjadi, pengguna tidak akan diarahkan ke situs yang sebenarnya,” ujarnya.

Dalam situasi tersebut, pengguna berisiko dialihkan ke situs palsu yang dirancang untuk mencuri data masuk, kata sandi, hingga informasi perbankan.

Secara resmi, Roskomnadzor membenarkan pembatasan terhadap Telegram dengan alasan platform tersebut melanggar “hukum Rusia” dan dianggap sebagai “ancaman bagi warga.”

Pengadilan di Moskow sebelumnya juga telah menjatuhkan denda kepada Telegram karena menolak menghapus “konten terlarang” serta tidak memenuhi “kewajiban sebagai operator media sosial.”

Menurut Klimarev, jika tren ini terus berlanjut, Rusia pada akhirnya akan memiliki internet yang sepenuhnya berbeda dari internet global. “Dan internet seperti itu tidak akan bisa dipercaya,” tegasnya.

Artikel ini terbit pertama kali dalam bahasa Rusia

Diadaptasi oleh Rivi Satrianegara

(Sumber:Rusia Blokir YouTube-WhatsApp, Adakah Opsi Lain?.)