Jakarta (VLF) – Kejaksaan Agung (Kejagung) telah mengajukan kasasi atas vonis ontslag atau putusan lepas terhadap terdakwa korporasi perkara korupsi minyak goreng. Kasasi diajukan pada 27 Maret 2025.
“Sudah (ajukan kasasi) per tanggal 27 Maret 2025 sesuai akta permohonan kasasi,” ujar Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar kepada wartawan, Selasa (15//4/2025).

Adapun terdakwa korporasi yang dijatuhi putusan lepas adalah PT Wilmar Group, Permata Hijau Group, dan Musim Mas Group.

Mahkamah Agung (MA) juga menyatakan akan mengawal kasasi Kejagung. MA juga mengatakan kasus putusan lepas ini belum berkekuatan hukum tetap.

“Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut belum berkekuatan hukum tetap karena penuntut umum telah mengajukan Upaya hukum Kasasi pada tanggal 27 Maret 2025,” kata Yanto dalam jumpa pers di Kantor Mahkamah Agung, Jakarta Selatan, Senin (14/3)

Yanto mengatakan saat ini pihaknya tengah menunggu kelengkapan berkas kasasi dari Pengadilan Tipikor Jakarta. Yanto memastikan Mahkamah Agung akan meninjau kembali perkara tersebut di tingkat kasasi nantinya.

“Setelah berkas Kasasi lengkap, Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat akan segera mengirim berkas kasasi ke Mahkamah Agung secara elektronik,” ucap Yanto.

Diketahui, tiga terdakwa korporasi dijatuhi vonis lepas oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta. Usut punya usut, ternyata ada dugaan suap di balik vonis lepas terdakwa korporasi itu.

Kejagung telah resmi menahan Ketua Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Muhammad Arif Nuryanta di kasus dugaan suap vonis ontslag atau putusan lepas pada perkara korupsi ekspor crude palm oil (CPO) atau bahan baku minyak goreng (goreng). Kejagung mengungkap Arif diduga menerima Rp 60 miliar dalam kasus ini.

Selain itu, ada 3 hakim serta panitera muda pada PN Jakarta Utara dan pengacara yang turut ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini.

Tiga hakim itu adalah hakim Agam Syarif Baharudin, hakim Ali Muhtaro, dan hakim Djuyamto. Ketiganya diduga menerima uang suap senilai Rp 22,5 miliar atas vonis lepas tersebut.

Tiga hakim itu bersekongkol dengan Muhammad Arif Nuryanta selaku Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan; Marcella Santoso dan Ariyanto selaku pengacara; serta panitera muda pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Wahyu Gunawan.

Kasus suap dan gratifikasi itu berkaitan dengan vonis ontslag atau putusan lepas pada kasus korupsi ekspor bahan baku minyak goreng. Majelis hakim saat itu memberikan putusan lepas pada terdakwa korporasi.
(Sumber:Kejagung Ajukan Kasasi atas Vonis Lepas Terdakwa Korporasi Korupsi Migor.)

Jakarta (VLF) – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bertemu dengan Menteri Koordinator (Menko) Pangan Zulkifli Hasan di kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan di Jakarta. Dalam pertemuan yang hangat, Khofifah menyampaikan beberapa hal soal perkembangan Jatim.
Beberapa hal yang disampaikan ini berkaitan dengan program pemerintah utama yang juga gagasan Presiden RI, Prabowo Subianto. Pertama, soal program Ketahanan Pangan, kemudian pendirian Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih dan pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG).

Khusus untuk program Ketahanan Pangan, Khofifah menekankan bahwa Jatim saat ini berstatus menuju kedaulatan pangan. Hal ini merujuk pada capaian hasil pangan terutama beras dan daging di Jatim.

“Perlu kami sampaikan bahwa Jatim saat ini tidak lagi ketahanan pangan, tetapi kami di Jatim sedang menuju kedaulatan pangan,” ujar Khofifah dalam keterangannya, Selasa (15/4/2025).

Khofifah merinci, capaian padi Jatim pada tahun 2024 sebesar 9,27 juta ton atau setara dengan 5,35 juta ton beras. Bahkan, di tahun 2025, Pemprov Jatim diberi target peningkatan produksi padi dari 9,27 juta ton menjadi 12,6 juta ton.

“Kontribusi ini setara dengan 17,56 persen dari kebutuhan nasional, mengukuhkan Jatim sebagai lumbung pangan nasional,” terangnya.

Sementara mengenai program Kopdes Merah Putih sebagaimana amanat Presiden Prabowo dalam Inpres Nomor 9 tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Khofifah menyebut Jatim siap menjadi pionir. Ada sebanyak 8.501 desa/kelurahan di Jatim siap membentuk Kopdes Merah Putih pada Juli 2025.

“Terkait pembentukan koperasi desa Merah Putih kami siap jadi pionir atas daerah-daerah lain di Indonesia,” katanya.

Lebih lanjut, Khofifah juga menyampaikan terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kepada Menko Zulhas, ia memberi masukan untuk dibentuk vocal point sehingga mempermudah dan mempercepat koordinasi dan pengawasan di setiap wilayah.

Sementara itu, Menko Pangan Zulkifli Hasan mengapresiasi Pemprov Jatim yang selalu cepat dan kooperatif menyambut setiap program pemerintah pusat.

“Saya sangat mengapresiasi sekali bu Gubernur Jatim. Beliau sangat proaktif, mengambil inisiatif duluan untuk menjemput bola terhadap program-program dari pusat. Seharusnya kepala daerah seperti ini, proaktif,” pungkasnya.

Sebagai informasi, kunjungan Gubernur Khofifah kali ini dilakukan bersama beberapa bupati yakni Bupati Gresik, Lamongan, Jombang, Pamekasan, Ngawi, Wakil Bupati Banyuwangi.

(Sumber:Gubernur Khofifah Bahas Ketahanan Pangan dan MBG Bersama Menko Zulhas.)

Jakarta (VLF) – Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan tiga orang hakim sebagai tersangka usai memberi vonis lepas terhadap terdakwa korporasi dalam kasus korupsi ekspor crude palm oil (CPO) atau bahan baku minyak goreng. Ketiganya diduga menerima uang suap senilai Rp 22,5 miliar atas vonis lepas tersebut.
Hal itu diungkapkan Direktur Penyidikan (Dirdik) Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung, Abdul Qohar. Awalnya, Qohar mengungkapkan awal mula kasus suap ini menjerat tiga majelis hakim terdakwa korporasi minyak goreng itu.

Tiga hakim itu adalah hakim Agam Syarif Baharudin, hakim Ali Muhtaro, dan hakim Djuyamto. Mereka bersekongkol dengan Muhammad Arif Nuryanta selaku Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan; Marcella Santoso dan Ariyanto selaku pengacara; serta panitera muda pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Wahyu Gunawan.

Qohar mengungkapkan kasus ini berawal ketika pengacara terdakwa korporasi minyak goreng bernama Ariyanto Bakri menghubungi Wahyu Gunawan selaku panitera muda untuk ‘mengurus’ perkara kliennya.

Wahyu kemudian menyampaikan keinginan Ariyanto itu ke M Arif Nuryanta yang saat itu masih menjabat sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat. Wahyu menyampaikan keinginan Ariyanto agar terdakwa korporasi diputus onslag atau lepas, permintaan itu pun disanggupi Arif Nuryanta namun dengan imbalan Rp 60 miliar yang diperuntukkan ke tiga majelis hakim yang akan mengadili perkara tersebut.

“Muhammad Arif Nuryanta menyetujui permintaan tersebut untuk diputus onslag, namun dengan meminta uang Rp 20 miliar tersebut dikalikan 3 sehingga totalnya Rp 60 miliar,” ujar Qohar saat jumpa pers di Gedung Kejagung, Senin (14/4/2025) dini hari tadi.

Ariyanto Bahri pun menyetujui permintaan Arif Nuryanta itu. Singkat cerita, Qohar mengatakan M Arif Nuryanta menunjuk tiga orang hakim sebagai majelis hakim perkara tersebut, tiga orang itu adalah Djuyamto selaku ketua majelis hakim, serta Agam Syarif Baharudin dan Ali Muhtaro sebagai hakim anggota.

Setelah penunjukan hakim, Qohar mengungkapkan ada penyerahan uang yang dilakukan Arif Nuryanta kepada Djuyamto dan Agam Syarif Baharudin. Uang itu senilai Rp 4,5 miliar.

“Setelah terbit surat penetapan sidang, Muhammad Arif Nuryanta memanggil DJU selaku ketua majelis, dan ASB selaku hakim anggota. Lalu, Muhammad Arif Nuryanta memberikan uang dollar yang bila dikurskan kedalaman rupiah senilai Rp 4,5 miliar, dimana uang tersebut diberikan sebagai uang untuk membaca berkas perkara, dan Muhammad Arif Nuryanta menyampaikan kepada dua orang tersebut agar perkara di atensi,” ungkap Qohar.

Uang Rp 4,5 miliar itu kemudian dibagi menjadi tiga. Hakim Agam Syarif membagi uang tersebut kepada Djuyamto dan Ali.

Tak hanya itu, Qohar mengungkapkan ada penyerahan uang kedua kalinya. Pada tahap kedua ini, uang yang diserahkan senilai Rp 18 miliar.

“Muhammad Arif Nuryanta menyerahkan kembali uang Dollar Amerika Serikat bila dikurskan rupiah senilai Rp 18 miliar kepada DJU yang kemudian oleh DJU uang tersebut dibagi tiga,” katanya.

Qohar mengatakan penyerahan itu dilakukan di depan salah satu Bank di Pasar Baru. Adapun porsi pembagiannya adalah Djuyamto menerima Rp 6 miliar, Agam Syarif menerima Rp 4,5 miliar, dan Ali Muhtaro menerima Rp 5 miliar.

“Dengan porsi pembagian sebagai berikut, untuk ASB menerima uang dollar dan bila disetarakan rupiah sebesar Rp 4,5 miliar, kemudian DJU menerima uang dollar jika dirupiahkan sebesar atau setara Rp 6 miliar, dan AL menerima uang berupa dollar Amerika jika disetarakan rupiah sebesar Rp 5 miliar,” ungkap Qohar.

Dari penjelasan tersebut, jika dijumlahkan penyerahan pertama dan kedua yakni Rp 4,5 miliar dan Rp 18 miliar, maka jumlah uang yang diterima ketiganya Rp 22,5 miliar. Uang Rp 22,5 miliar itu kemudian dibagi sesuai jumlah kesepakatan mereka.

Dalam kesempatan ini, Qohar menjelaskan putusan onslag atau lepas itu terwujud. Terdakwa korporasi kasus minyak goreng itu divonis lepas pada 19 Maret 2025 oleh tiga hakim tersebut.

Ketiga hakim tersebut disangkakan Pasal 12 Huruf C Juncto Pasal 12 Huruf B Juncto Pasal 6 Ayat 2 Juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 Juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Para tersangka dilakukan penahanan 20 hari. Mereka ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejahatan Agung Republik Indonesia.
(Sumber:3 Hakim Pemberi Vonis Lepas Korupsi Minyak Goreng Diduga Terima Rp 22,5 M.)

Jakarta (VLF) – Ketua Komisi XII DPR Bambang Patijaya menyatakan dukungan terhadap Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyesuaikan beberapa kebijakan untuk menghadapi tantangan global dan menjaga stabilitas ekonomi nasional.
Sebelumnya Bahlil mengatakan rencana Indonesia untuk meningkatkan impor LPG dan minyak mentah dari Amerika Serikat (AS) merupakan bagian dari strategi politik dagang. Hal ini merespons kebijakan proteksionisme perdagangan global, khususnya terkait dengan kebijakan tarif impor yang diberlakukan oleh beberapa negara.

Bambang menilai rencana impor migas dari AS untuk menyeimbangkan neraca perdagangan bilateral, dan merupakan strategi yang tepat. Sekaligus bisa dibawa Delegasi Indonesia dalam perundingan tarif dengan AS nanti.

Bambang juga setuju dengan pernyataan Bahlil bahwa impor migas yang akan ditingkatkan dari Amerika tidak meningkatkan total impor migas nasional. Jumlah impor totalnya tetap, tetapi ada pengadaan migas dari sumber lain yang mungkin porsinya dialihkan ke Amerika Serikat.

Menurut Bambang hal di atas merupakan rencana strategis yang diambil pemerintah Indonesia, namun harus dapat memberikan win win solution bagi semua pihak, baik bagi AS maupun negara lain yang mungkin terdampak karena penyesuaian impor migas Indonesia tersebut. Beberapa negara di kawasan Timur Tengah sudah lama sebagai pemasok migas ke Indonesia.

Bambang menjelaskan dalam memenuhi konsumsi nasional LPJ sebesar 8,17 juta ton, Indonesia mengimpor hingga 85% LPG diantaranya berasal dari Amerika, UEA, Qatar, Arab Saudi, Aljazair dan lainnya

“Langkah ini tidak hanya membantu dalam diversifikasi sumber energi tetapi juga dalam menyeimbangkan perdagangan bilateral dengan AS,” ujar Bambang dalam keterangan tertulis, Minggu (13/4/2025)

“Kami mendukung langkah-langkah yang diambil oleh Menteri Bahlil dalam menjalankan kebijakan Presiden Prabowo menghadapi tantangan perdagangan internasional, dengan memperhatikan kepentingan nasional dan kesejahteraan rakyat Indonesia,” sambungnya.

DPR akan terus memantau perkembangan kebijakan ini dan siap memberikan dukungan serta masukan konstruktif untuk memastikan setiap langkah yang diambil pemerintah dapat memberikan manfaat maksimal bagi bangsa dan negara.

(Sumber:Ketua Komisi XII DPR Respons Rencana Impor Migas AS: Menyeimbangkan Perdagangan.)

Jakarta (VLF) – Sekjen PAN Eko Hendro Purnomo menilai kekhawatiran politikus PKS Mardani Ali Sera soal menteri kabinet menemui Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) timbulkan ‘matahari kembar’ sebagai hal yang berlebihan. Eko menilai pertemuan tersebut menteri dan Jokowi adalah silaturahmi biasa.
“Menurut saya, ini momen yang sangat wajar. Apalagi suasana setelah Ramadan, nuansanya masih dalam semangat halalbihalal. Jadi, pertemuan ini saya pandang sebagai bentuk silaturahmi biasa, tidak perlu dipersepsikan macam-macam,” kata Eko kepada wartawan, Minggu (13/4/2025).

Eko menilai pertemuan di Solo itu silaturahmi antara para menteri yang hari ini menjadi pembantu Presiden Prabowo Subianto dengan Jokowi. Menurut Eko silaturahmi mempunyai sisi positif dan menjaga hubungan baik antartokoh bangsa.

“Saya memandangnya seperti hubungan anak dengan orang tua, yang memang sudah semestinya saling menghormati dan menjaga kedekatan. Dalam tradisi kita, terutama setelah Lebaran, silaturahmi seperti ini membawa banyak kebaikan” ujarnya.

Kadang, menurut Eko, silaturahmi menteri Prabowo dan Jokowi memang murni untuk menjaga hubungan baik. Dalam konteks ini, Eko menilai suasana Lebaran dan penuh dengan semangat kebersamaan.

“Perlu juga saya sampaikan bahwa berkunjung ke rumah mantan Presiden tidak selamanya bicara soal politik. Tidak harus selalu ada agenda politik dalam setiap pertemuan seperti ini,” ucap Eko.

“Adapun soal istilah ‘matahari kembar’, menurut saya itu berlebihan. Semua pihak memahami posisi dan perannya masing-masing. Pemerintahan saat ini berjalan dengan Presiden Prabowo, dan para menteri pun bekerja penuh tanggung jawab di bawah arahan beliau,” tambahnya.

Selain itu, Eko menilai silaturahmi kepada Presiden sebelumnya adalah bagian dari etika kebangsaan, serta bentuk penghormatan yang wajar, dan tidak perlu dipersepsikan macam-macam.

“Jadi saya kira, mari kita lihat pertemuan ini dalam semangat kebersamaan. Ini bagian dari budaya saling menghormati yang memang menjadi tradisi kita, terlebih dalam suasana Lebaran yang selalu menjadi momen untuk mempererat tali silaturahmi antar pemimpin dan tokoh bangsa,” imbuhnya.

Sejumlah menteri Kabinet Merah Putih diketahui menemui Jokowi di Solo, Jawa Tengah. Mardani Ali Sera mengatakan silaturahmi baik, tetapi jangan sampai ada ‘matahari kembar’.

“Ya, yang pertama tentu silaturahmi tetap baik ya, tapi yang kedua tidak boleh ada ‘matahari kembar’,” kata Mardani kepada wartawan, Jumat (11/4).
(Sumber:Menteri Prabowo Temui Jokowi, PAN: Istilah ‘Matahari Kembar’ Berlebihan.)

Jakarta (VLF) – Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke Qatar dan bertemu langsung dengan Emir Qatar, Sheikh Tamim Bin Hamad Al-Thani. Dalam pertemuan tersebut, Prabowo menyampaikan bahwa Emir Qatar menyatakan kesiapannya untuk menanamkan investasi di BPI Danantara.
“Saya kira pertemuan sangat baik, produktif, kita sepakat untuk tingkatkan kerja sama. Beliau (Emir Qatar) akan invest dengan Danantara. Satu dana bersama, beliau komit 2 miliar dolar ya tadi,” kata Prabowo kepada wartawan di Qatar, Minggu (13/4/2025).

Presiden Prabowo menyampaikan hal ini dalam pertemuan yang juga dihadiri oleh CEO BPI Danantara, Rosan Roeslani, serta Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait (Ara).

Dana patungan tersebut direncanakan berasal dari kedua pihak, masing-masing sebesar 2 miliar dolar. Namun, belum dijelaskan secara pasti jenis mata uang dolar yang digunakan. Prabowo menuturkan bahwa Emir Qatar menunjukkan ketertarikan yang besar terhadap proyek investasi di BPI Danantara.

“Saya kira bagus, ini tindak lanjut, dan beliau sangat antusias,” imbuhnya.

Selain membahas investasi, Indonesia dan Qatar juga menandatangani kesepakatan kerja sama strategis. Presiden Prabowo dan Sheikh Tamim Bin Hamad Al-Thani turut menyaksikan langsung proses penandatanganan nota kesepahaman (MoU) tersebut.

Menurut keterangan dari Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden pada Minggu (13/4), MoU itu ditandatangani di Istana Amiri Diwan, Doha.

Dokumen penting yang dimaksud berjudul lengkap “Memorandum Saling Pengertian tentang Dialog Strategis antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Negara Qatar” dan ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri RI, Sugiono, serta Perdana Menteri sekaligus Menteri Luar Negeri Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani.

(Sumber:Emir Qatar Minat Investasi ke Danantara usai Dikunjungi Prabowo.)

Jakarta (VLF) – Presiden Prabowo Subianto menerima komitmen investasi besar dari Qatar. Dia bilang, Emir Qatar Sheikh Tamim Bin Hamad Al-Thani ingin berinvestasi pada suatu proyek bersama Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara).
Orang nomor satu di Indonesia itu menyatakan, Emir Qatar akan berinvestasi US$ 2 miliar atau Rp 33,4 triliun (kurs Rp 16.700) bersama Danantara. Investasi dilakukan dengan menggabungkan satu dana bersama antara kedua belah pihak.

“Saya kira pertemuan sangat baik, produktif, kita sepakat untuk tingkatkan kerja sama. Beliau (Emir Qatar) akan invest dengan Danantara. Satu dana bersama, beliau komit US$ 2 miliar ya tadi,” papar Prabowo pada saat memberi keterangan pers usai pertemuan, dikutip Senin (14/4/2025).

Sayangnya, Prabowo tak merinci proyek apa yang akan diinvestasikan bersama Danantara. Hanya saja dia menegaskan hal ini bakal ditindaklanjuti segera.

“Saya kira bagus, ini akan segera ada tindak lanjut, dan beliau sangat antusias,” pungkas Prabowo.

Dalam pertemuan yang dihelat pada Istana Amiri Diwan, Doha, Minggu, (13/4), Prabowo dan Emir Qatar juga menyaksikan langsung penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Negara Qatar.

Dokumen penting yang bertajuk lengkap Memorandum Saling Pengertian tentang Dialog Strategis antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Negara Qatar tersebut ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono dan Perdana Menteri merangkap Menteri Luar Negeri Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani.

MoU ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat kerja sama bilateral melalui pembentukan mekanisme Strategic Dialogue (SD) yang diselenggarakan setiap tahun pada tingkat Menteri Luar Negeri. Selain itu, Senior Officials Meeting (SOM) juga akan dilaksanakan sebagai forum persiapan SD, sementara Ad Hoc Working Group dapat dibentuk untuk mengerjakan program-program kerja sama tertentu.

Dialog Strategis ini bertujuan mendorong kerja sama yang lebih intensif di berbagai bidang strategis. Diantaranya adalah politik, isu-isu internasional dan kawasan, pertahanan dan keamanan, ekonomi dan energi, pertanian dan ketahanan pangan, pariwisata, ilmu pengetahuan dan teknologi, kesehatan, olahraga, kepemudaan, perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI), serta kolaborasi di berbagai forum multilateral.

(Sumber:Oleh-oleh Prabowo dari Doha: Qatar Mau Investasi Bareng Danantara Rp 33 T.)

Jakarta (VLF) – Pemprov Sumut membentuk Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Salah satu tugas dari Satgas ini adalah mencari tahu siapa yang pengirim PMI Ilegal.
Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumatera Utara (Sumut) Effendy Pohan menyampaikan, pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO di Sumut berdasarkan Peraturan Gubernur Sumut No. 1/2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumut Nomor 54 Tahun 2010 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO.

“Berdasarkan instruksi Gubernur Sumut, Gugus Tugas ini dibentuk tidak hanya menjadi pemadam kebakaran saja, namun dapat menyelesaikan masalah TPPO di Sumut, baik dari hulu hingga hilir. Kita harapkan dengan rapat ini dapat masukan dari segala unsur yang ada,” ucap Effendy Pohan dalam keterangannya, Kamis (10/4/2025).

Pada Gugus Tugas tersebut, Gubernur Sumut sebagai Ketua I, Wakil Gubernur sebagai Wakil Ketua I, Ketua DPRD Sumut sebagai Ketua II, Polda Sumut sebagai Ketua Harian dan Sekdaprov Sumut sebagai Wakil Ketua Harian. Sementara keanggotaan pada Gugus Tugas ini yakni dari unsur instansi vertikal, penegak hukum, akademisi, lembaga masyarakat dan lainnya.

Effendi menilai Sumut menjadi provinsi yang sangat rentan terjadinya TPPO, karena letak wilayah dan geografis yang memiliki banyak ‘jalan tikus’, yang kerap dimanfaatkan para agen ilegal untuk menyeludupkan pekerja migran melalui jalur laut.

“Jelang Lebaran kemarin kita telah memulangkan korban TPPO sebanyak 186 orang. Pada rapat ini kita membahas apa tindakan kita selanjutnya, bagaimana korban dan siapa yang telah mengirim mereka ini untuk bekerja di luar negri,” katanya.

Ketua Harian Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO diwakili Kepala Sub Direktorat (Kasubdit) Renakta Polda Sumut AKBP P Samosir mengatakan, Polda Sumut sendiri telah melakukan penegakan hukum, serta melakukan koordinasi dengan para pemangku kepentingan terkait dengan masalah ini.

“Masalah utama yang terjadi warga yang berminat kerja ke luar negeri ini karena sulitnya mencari kerja di daerah dan tergiur dengan iming-iming gaji yang lebih besar, yang didapatkan disana melalui jalur ilegal,” katanya.

Untuk mengantisipasi pekerja migran ilegal ini, Polda Sumut berharap pemerintah segera mencari solusi bagaimana mempermudah segala urusan baik administrasi dan juga lainnya, agar warga yang ingin bekerja ke luar negeri dapat terjamin, baik keamanan dan juga legalitasnya. **(H14/DISKOMINFO SUMUT)

(Sumber:Bentuk Satgas Penanganan TPPO, Pemprov Sumut Mau Buru Pengirim PMI Ilegal.)

Jakarta (VLF) – PB Aljam’iyatul Washliyah angkat bicara mengenai rencana Presiden RI Prabowo Subianto mengevakuasi 1.000 warga Gaza ke Indonesia. PB Aljam’iyatul Washliyah menilai gagasan itu secara positif.
“Jadi Aljam’iyatul Washliyah menilai gagasan tentang evakuasi itu positif saja, selama memang tidak mengurangi cita-cita dan strategi besar untuk mempertahankan eksistensi negara Palestina,” kata Wakil Ketua Umum PB Aljam’iyatul Washliyah Ahmad Doli Kurnia dalam keterangan tertulis, Jumat (11/4/2025).

Doli menilai semangat yang ingin disampaikan Prabowo ialah kepedulian dan empati terhadap warga Gaza. Menurutnya, gagasan itu masih menjadi bagian dari keterlibatan RI dalam menyelesaikan persoalan Palestina.

“Tentu upaya utama yang terus menerus dilakukan adalah bagaimana pemerintah Indonesia bisa tetap aktif melakukan konsolidasi bersama pemimpin-pemimpin negara di dunia untuk bisa segera mengakhiri tindakan biadab pemerintah Israel terhadap bangsa Palestina khususnya saat ini di Gaza,” jelasnya.

“Sambil juga terus mengupayakan upaya bantuan kemanusiaan lainnya dari Indonesia kepada warga Palestina,” sambungnya.

Doli juga meyakini evakuasi warga Gaza ke RI sifatnya akan sementara. Ia mengusulkan supaya evakuasi ditujukan kepada anak-anak yang kehilangan orang tuanya pasca gempuran Israel.

“Kalaupun gagasan itu bisa dilakukan, mungkin sifatnya sementara, dan lebih baik ditujukan kepada anak-anak yang kehilangan orang tuanya dan masih terus perlu melanjutkan pendidikannya. Daripada mereka di sana masih terus terancam hidupnya,” ujarnya.

Menurutnya, lebih baik anak-anak Gaza melanjutkan pendidikan di RI hingga keadaan di Tanah Air-nya normal kembali. “Sampai keadaan normal dan mereka bisa kembali lagi untuk ikut menjaga tanah air mereka. Namanya juga evakuasi, tentu sifatnya sementara saja,” ucapnya.

Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto berencana mengevakuasi warga Gaza ke Indonesia. Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI menegaskan bahwa upaya ini tidak ada maksud untuk memindahkan warga Gaza dari Tanah Air-nya.

“Saya ingin menegaskan sekali lagi bahwa Indonesia menolak setiap upaya yang akan merekolasi atau memindahkan warga Palestina dari Tanah Airnya,” ujar Menlu Sugiono dalam keterangannya, Kamis (10/4/2025).

“Setiap upaya yang mengubah ‘demografi’ Gaza merupakan pelanggaran hukum internasional,” tambahnya.
(Sumber:Ahmad Doli soal Evakuasi Warga Gaza ke RI: Utamakan Anak Kehilangan Ortu.)

Jakarta (VLF) – Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat akan menggelar sidang putusan sela kasus dugaan suap pengurusan penggantian antarwaktu (PAW) anggota DPR untuk Harun Masiku dan perintangan penyidikan dengan terdakwa Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto. Putusan sela akan dibacakan hari ini.
Dilihat dalam laman Sistem Informasi Pelaporan Peserta (SIPP) PN Jakarta Pusat, Jumat (11/4/2025), sidang putusan sela Hasto Kristiyanto akan digelar di ruang Prof Dr H Muhammad Hatta Ali.

“Agenda putusan sela,” demikian tertulis dalam laman SIPP PN Jakarta Pusat.

KPK mendakwa Hasto merintangi penyidikan kasus dugaan suap dengan tersangka Harun Masiku. Hasto disebut menghalangi KPK menangkap Harun Masiku yang jadi buron sejak 2020.

Hasto disebut memerintahkan Harun Masiku merendam handphone agar tak terlacak KPK saat operasi tangkap tangan (OTT) pada 8 Januari 2020. Hasto juga disebut memerintahkan Harun Masiku stand by di kantor DPP PDIP agar tak terlacak KPK.

Perbuatan Hasto itu disebut membuat Harun Masiku bisa kabur. Harun Masiku pun masih menjadi buron KPK.

Selain itu, Hasto didakwa menyuap mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan Rp 600 juta. Jaksa mengatakan suap itu diberikan agar Wahyu Setiawan mengurus penetapan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR periode 2019-2024 Harun Masiku.

Hasto didakwa memberi suap bersama-sama orang kepercayaannya, Donny Tri Istiqomah dan Saeful Bahri kemudian juga Harun Masiku. Donny saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka, lalu Saeful Bahri telah divonis bersalah dan Harun Masiku masih menjadi buron.

(Sumber:Sidang Putusan Sela Hasto Kristiyanto Digelar Hari Ini.)