Jakarta (VLF) – Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) Antara mendukung upaya transformasi program transmigrasi dengan mengoptimalkan jaringan yang dimiliki di 38 provinsi serta di 75 persen wilayah kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. Untuk diketahui, Menteri Transmigrasi, M. Iftitah Sulaiman Suryanagara melakukan kunjungan ke LKBN Antara baru-baru ini.
Iftitah mengungkapkan Kementerian Transmigrasi (Kementrans) mendukung dalam akulturasi budaya, persatuan, dan kesatuan. Hal ini sebagaimana diamanatkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

“Saat ini bukan lagi sekadar pemindahan penduduk, tapi ikut berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar delapan persen, dengan mewujudkan Kawasan Ekonomi Transmigrasi Terintegrasi,” katanya dalam keterangan tertulis, Selasa (22/4/2025).

Untuk mewujudkan itu, pihaknya mengembangkan lima program unggulan atau 5T, termasuk di antaranya Trans Patriot. Melalui program tersebut, Iftitah mengatakan Kementrans akan menyediakan beasiswa bagi mahasiswa/i S1, S2 dan S3 yang ingin memajukan transmigrasi.

“Kembali ke konsep awal transmigrasi merupakan industrialisasi. Bangun kawasan ekonomi baru, maka perpindahan penduduk berjalan secara alamiah,” tuturnya.

Direktur Pemberitaan Kantor Berita Antara Irfan Junaedi mengapresiasi kedatangan Iftitah ke di Museum dan Galeri Foto Jurnalistik Antara, Jakarta Senin (21/4). Dia menegaskan Antara akan menggaungkan informasi terkait program yang tengah digalakkan pemerintah, terutama kepada kalangan muda.

“Mendukung Lima Program Unggulan Kementerian Transmigrasi, kami siap memberi pelatihan dasar jurnalistik sesuai standar bagi para peserta Transmigrasi Patriot, sehingga karya mereka layak dipublikasikan oleh Antara,” ujar Irfan Junaedi.

Mengakhiri kunjungan, Iftitah menyempatkan diri duduk di balik meja kerja yang dulu digunakan mantan Wakil Presiden RI alm. Adam Malik, yang juga salah satu pemimpin Antara. Iftitah juga diajak berkeliling museum, untuk melihat peralatan-peralatan antik yang pernah digunakan di masa lalu, serta foto-foto koleksi museum.
(Sumber:Peserta Transmigrasi Patriot Akan Dapat Pelatihan Jurnalistik.)

Jakarta (VLF) – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) telah menyelesaikan renovasi Stadion Gelora Bumi Kartini di Jepara, Jawa Tengah. Renovasi dilakukan mulai 22 Desember 2023 s.d Desember 2024, dengan menelan anggaran sebesar Rp 69,4 miliar.
Stadion Gelora Bumi Kartini merupakan 1 dari 17 stadion di Indonesia yang telah diresmikan secara terpusat oleh Presiden Prabowo Subianto di Stadion Gelora Delta, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur pada Senin 17 Maret 2025 lalu.

Dalam kunjungannya meninjau hasil renovasi stadion, Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti mengatakan, secara keseluruhan renovasi sudah baik dan memenuhi standar.

Selanjutnya, pemeliharaan dan operasionalisasi stadion oleh Pemerintah Kabupaten Jepara menjadi poin penting agar fasilitas dapat digunakan secara optimal dalam jangka panjang.

“Saya titip pesan perawatan dan pemeliharaan terus dijaga. Manfaatkan sebaik-baiknya stadion agar juga dapat mendorong kemajuan prestasi sepak bola di Jepara dan pembinaan atlet,” kata Diana, dalam keterangan tertulis, Selasa (22/4/2025).

Pekerjaan konstruksi stadion menggunakan anggaran APBN senilai Rp 69,4 miliar dengan lingkup pekerjaan penggantian rumput, kursi tribun single seat untuk penonton, perkuatan struktur, pekerjaan Fasad, re-layout ruangan stadion, lampu penerangan, lansekap kawasan, dan fasilitas pendukung lainnya, termasuk sarana yang menunjang kebutuhan penyandang disabilitas.

Rehabilitasi dan renovasi Stadion Gelora Bumi Kartini di bawah tanggung jawab Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Tengah, dengan kontraktor pelaksana PT Sinar Cerah Sempurna. Stadion dengan luas bangunan 30.000 m2 dan luas lahan 15,98 hektare ini memiliki kapasitas eksisting 12.200 penonton, setelah dilakukan penggantian kursi kursi tribun single seat menjadi 8.570 penonton.

Diana juga menekankan, hal yang tidak kalah penting dalam pembangunan stadion adalah kelengkapan akses dan sistem evakuasi, serta fasilitas yang memadai untuk memastikan keamanan, kenyamanan, dan keselamatan penonton.

“Keselamatan supporter dan pemain merupakan prioritas dalam pembangunan stadion, kita ingin pastikan jalur-jalur evakuasi dan peneranganya,” ujar Diana.

(Sumber:Stadion Gelora Bumi Kartini Jepara Kelar Direnovasi, Telan Biaya Rp 69,4 M.)

Jakarta (VLF) – Ketua Komisi II DPR Rifqinizamy Karsayuda meminta pengusutan tuntas terkait kantor KPU Buru yang diduga dibakar oleh Bendahara KPU Buru inisial RH (48). Rifqi meminta KPU RI melakukan audit jika terbukti pembakaran dilakukan terkait penyelewengan dana Pilkada Rp 33 miliar.
“Pertama terkait dengan pembakarannya, tentu harus diusut secara hukum dengan selurus-lurusnya dan seadil-adilnya, dan harus dicek siapa saja pihak yang terlibat. Bukan hanya dalam pihak sekretariat, termasuk juga komisioner yang memungkinkan ikut serta dalam proses itu,” kata Rifqi kepada wartawan, Minggu (21/4/2025).

Rifqi meminta KPU RI melakukan audit jika terbukti terjadi penyelewengan dana di KPU Buru. Dia juga minta BPK dilibatkan.

“Yang kedua, jika benar penggunaan dana keuangannya disalahgunakan, maka selain proses hukum yang harus berjalan, Komisi II DPR RI akan meminta kepada KPU RI melalui kesekjenan KPU RI dan Irjen KPU RI untuk melakukan audit di internal sekaligus meminta ke auditor negara dalam hal ini BPK untuk kemudian melakukan audit investigatif, bukan hanya terhadap KPU Buru tetapi terhadap seluruh penggunaan dana pemilu, pemilu legislatif, pemilu presiden, terutama pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah yang menggunakan dana hibah dari provinsi/kabupaten/kota,” tutur Rifqi.

“Ini kami harapkan akan menjadi pembuka kotak pandora jika terjadi penyelewengan,” imbuhnya.

Rifqi menambahkan bahwa jika pengelolaan keuangan kepemiluan terbukti bermasalah, maka perlu dilakukan evaluasi. Termasuk, kata dia, pengaturan kebijakan pemilu dalam revisi undang-undang.

“Yang ketiga, jika memang pengelolaan tata keuangan kepemilian kita bermasalah, ini akan menjadi bahan penting, bukan hanya bagi evaluasi kepemiluan, tetapi juga bagi penyusunan sejumlah kebijakan terhadap revisi sejumlah paket UU politik yang di dalamnya ada revisi terhadap UU Pemilu kita ke depan,” jelasnya.

Diketahui, kebakaran melanda gedung Kantor KPU Buru di Jalan Masjid Agung Namlea, Kecamatan Namlea, Jumat (28/2) pukul 02.50 WIT. Insiden mengakibatkan satu ruangan prajabatan dan ruangan arsip terbakar.

RH diduga sebagai otak kejahatan dengan menyiapkan logistik berupa minyak tanah dan empat jeriken bensin. Bahan tersebut kemudian diserahkan kepada pria SB (45) dan AT (42) untuk masuk ke dalam kantor, sebelum melakukan pembakaran.

Polisi juga mengungkap motif RH (48) nekat membakar kantornya. Pelaku ternyata ingin menghindari pemeriksaan dana Pilkada sebesar Rp 33 miliar.

“Motif (bendahara suruh membakar) adalah untuk menghindari pemeriksaan penggunaan anggaran Pilkada 2024 dari KPU RI Rp 33 miliar,” kata Kapolres Buru AKBP Sulastri Sukidjang seperti dilansir detikSulsel, Sabtu (19/4).

Sulastri mengatakan pelaku RH berharap dokumen-dokumen di kantornya lenyap. Sehingga laporan pertanggungjawaban tidak bisa diperiksa karena terbakar.

“(Tujuannya) untuk menghilangkan dokumen-dokumen laporan pertanggungjawaban anggaran Pilkada,” imbuh Sulastri.

(Sumber:Bendahara Bakar Kantor KPU Buru, Komisi II DPR Minta KPU RI Bertindak.)

Jakarta (VLF) – Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengambil langkah konkret dalam merespons kasus dugaan penahanan ijazah oleh perusahaan di Kota Surabaya. Di tengah proses hukum yang berjalan, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan, negara harus hadir memberikan solusi nyata bagi para pekerja yang dirugikan.
Salah satu solusi yang ditawarkan, kata Khofifah, adalah penerbitan ulang ijazah bagi para pekerja yang terdampak, khususnya untuk lulusan SMA/SMK yang berada di bawah kewenangan Pemprov Jatim.

“Solusi ini tidak ada kaitannya dengan aparat penegak hukum. Jadi untuk hal yang terkait dengan aparat penegak hukum tetap berjalan dan silakan dilanjutkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tegas Khofifah dalam keterangannya, Minggu (20/4/2025).

Khofifah juga mengungkapkan bahwa ia telah bertemu langsung dengan pemilik UD Sentoso Seal, perusahaan yang diduga menahan ijazah pekerja. Dalam pertemuan itu, pemilik perusahaan berdalih tidak mengetahui adanya penahanan ijazah karena proses rekrutmen dikelola sepenuhnya oleh HRD, yang disebut telah mengundurkan diri.

“Kami bertemu langsung dengan pemilik perusahaannya. Dan sudah kami tanya soal kasus penahanan ijazah tersebut. Dia mengaku tidak tahu soal penahanan ijazah karena yang melakukan proses rekrutmen dan seterusnya adalah HRD. Sedangkan HRD yang dimaksud katanya sudah resign. Artinya tidak diketahui ijazahnya saat ini posisinya di mana,” jelas Khofifah.

“Oleh sebab itu, kami tidak ingin hal ini menjadi keresahan yang berlarut. Maka solusi ini menjadi wujud negara hadir. Namun kami pastikan tidak menghentikan proses hukum yang berjalan,” tambahnya.

Khofifah turut mengingatkan bahwa praktik penahanan ijazah melanggar Perda Provinsi Jawa Timur No. 8 Tahun 2016 Pasal 42, yang secara tegas melarang pengusaha menyimpan dokumen asli milik pekerja sebagai jaminan kerja. Pelanggaran terhadap aturan ini bisa dikenai sanksi pidana kurungan hingga 6 bulan atau denda maksimal Rp 50 juta.

Tak Punya Izin Gudang, UD Sentoso Seal Terancam Sanksi Tambahan
Selain soal penahanan ijazah, perusahaan UD Sentoso Sealjuga terancam sanksi administratif lainnya. Pemkot Surabaya menemukan bahwa perusahaan tersebut tidak memiliki Tanda Daftar Gudang (TDG) sebagaimana diatur dalam regulasi Kementerian Perdagangan.

“Hasil penelusuran perangkat daerah terkait Pemkot Surabaya menyatakan bahwa CV Sentoso Seal tidak memiliki izin Tanda Daftar Gudang di Margomulyo. Padahal, TDG ini wajib dimiliki sesuai ketentuan Kementerian Perdagangan (Kemendag),” ujar Kepala Satpol PP Kota Surabaya, M. Fikser.

Pemkot berencana berkonsultasi dengan Kemendag untuk memastikan pihak yang berwenang melakukan penutupan gudang yang berada di kawasan Margomulyo tersebut.

“Kami ingin memastikan, siapa pihak yang memiliki kewenangan untuk menutup gudang tersebut. Apakah dari pihak kementerian, pemerintah provinsi, atau pemerintah kota,” jelas Fikser.

Dari hasil pendataan, perusahaan itu tercatat hanya memiliki Surat Keterangan Rencana Kota (SKRK) tahun 2012 dan IMB tahun 2013. Sementara Nomor Induk Berusaha (NIB) dan TDG tidak ditemukan dalam sistem OSS.

Padahal, menurut Permendag No. 90/M-DAG/PER/12/2014, setiap pemilik gudang wajib memiliki TDG yang harus diperbarui setiap lima tahun sekali. Bila tidak, maka dapat dikenai sanksi berupa penutupan atau denda.

“Apabila melanggar ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (2), maka pemilik gudang dapat dikenai sanksi berupa penutupan gudang atau denda, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku,” pungkas Fikser.
(Sumber:Perintah Tegas Gubernur Khofifah di Kasus Pengusaha Tahan Ijazah Karyawan.)

Jakarta (VLF) – Menteri Koordinator (Menko) Pemberdayaan Masyarakat (PM) sekaligus Ketum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengungkap sempat ditelepon Presiden Prabowo Subianto. Cak Imin mengatakan Prabowo mengucapkan halal bihalal dan meminta semua menteri untuk merapatkan barisan.
“Tadi Pak Presiden juga menelepon saya menyampaikan selamat halal bihalal hari ini dan meminta kepada sesama Menteri untuk terus merapatkan barisan,” kata Cak Imin di kediamannya di Widya Chandra, Jakarta Selatan, Minggu (20/4/2025).

Cak Imin menerangkan Prabowo diundang ikut acara halal bihalal di kediamannya. Namun, kata Cak Imin, Prabowo berhalangan hadir.

“Cuma mengucapkan selamat acara malam hari ini. Iya. Beliau (Prabowo) tidak bisa hadir,” tuturnya.

Acara halal bihalal itu digelar di kediaman Cak Imin di Widya Chandra, Jakarta Selatan. Wakil Presiden periode 2019-2024 Ma’ruf Amin terlihat hadir di lokasi.

Terlihat Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul), Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Menteri LHK Hanif Faisol Nurofiq, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian juga hadir di lokasi. Ada juga Utusan Khusus Presiden bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Ahmad, Politisi Gerindra Ahmad Dhani dan Mulan Jameela di lokasi.
(Sumber:Cak Imin: Prabowo Telepon Minta Semua Menteri Rapatkan Barisan.)

Jakarta (VLF) – Ketum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan partainya siap mendukung Prabowo Subianto maju sebagai capres pada Pilpres 2029. Perihal cawarpes pendamping Prabowo nantinya, kata Zulhas, perlu dibicarakan lebih lanjut.

“Saya juga sampaikan kepada Pak Prabowo yang penting, Pak, partai saya besar. Itu yang paling penting. Kalau capres silakan, kalau wapres kita bicara, iya kan, kita bicara, gitu. Jadi lihat kekuatan kita seperti ini yang terlihat saja saudara saksikan,” kata Zulhas, Minggu (20/4/2025).

Hal itu disampaikan Zulhas dalam acara ‘Halalbihalal dan Pengumuman Susunan Kepengurusan DPP PAN’. Acara berlangsung di Rumah DPP PAN, Jakarta Selatan, Minggu (20/4/2025).

Pada Pemilu 2029, Zulhas menargetkan PAN akan masuk 4 besar. Harapan Zulhas itu disambut dengan tepuk tangan perserta.

“Saya meyakini 2029 insyaallah sekurang-kurangnya akan 4 besar, insyaallah (tepuk tangan),” kata Zulhas.

Zulhas meminta kader PAN satu komando dan tidak saling bertengkar soal politik. Zulhas pun mempersilakan kader jika ingin menjadi cawapres.
“Saya hanya minta 1 syarat, satu komando. Habis waktu kita bertengkar soal politik, jangan lagi. Kita ingin jadi 4 besar itu tujuan kita. Tujuan kita bukan ingin bertengkar, kalau ada yang pengen wapres, silakan saja,” jelasnya.

Zulhas menuturkan yang terpenting ialah PAN menjadi 4 besar di Pemilu 2029.

“Buat saya yang paling penting Partai Amanat Nasional jadi 4 besar itu yang penting, itu sudah menjadi tekad saya dan tekad kita semua,” jelasnya.

(Sumber:Nyatakan Dukung Prabowo Capres 2029, PAN Siap Bicara Pos Wapres.)

Jakarta (VLF) – Belakangan tilang ETLE tengah jadi sorotan. Tidak sedikit yang salah sasaran. Lalu bagaimana cara mengurusnya bila tak melakukan pelanggaran?
Tilang ETLE belum sempurna. Ada beberapa tilang yang justru salah sasaran. Beberapa pemilik kendaraan pun mengeluhkan di media sosial. Ada yang kena tilang gegara pakai ponsel saat berkendara.

Cara Urus Tilang ETLE Salah Sasaran

Padahal yang menggunakan ponsel adalah penumpang yang duduk di kursi depan, bukan di kursi sopir. Tukang parkir yang memindahkan motor pun ikut kena tilang karena disebutkan tak menggunakan helm. Pemilik kendaraan pun terheran-heran lantaran dalam bukti foto di sistem ETLE, pelanggaran itu terjadi saat tukang parkir memindahkan motornya dan posisi helm tergantung di spion.

Belum habis sampai di situ, ramai-ramai sopir ambulans juga mengeluhkan terkena tilang ETLE. Padahal tengah membawa pasien, yang berarti dalam kondisi darurat. Di sisi lain, ambulans juga masuk dalam kendaraan prioritas sehingga mendapat keistimewaan di jalan.

Adapun bila kamu termasuk salah satu yang terkena tilang ETLE salah sasaran, maka tetap harus melakukan sanggahan. Nah sanggahan bisa dilakukan secara online melalui laman http://etle-pmj.id. Langkah-langkahnya sebagai berikut.

1. Masuk ke laman ETLE PMJ (https://etle-pmj.info)

2. Masuk ke menu “Konfirmasi Pelanggaran”, lalu pilih opsi “Sanggahan”. Sertakan identitas serta bukti pendukung lain.

3. Kemudian mengunjungi Loket Layanan ETLE di Samsat Wilayah Polda Metro Jaya membawa surat tilang ETLE dan dokumen pendukung, untuk diverifikasi oleh petugas.

Cara Buka Blokir STNK

Pastikan kamu memiliki bukti dan melakukan sanggahan dengan segera. Sebab kalau sampai delapan hari dari terjadinya pelanggaran kamu abaikan, maka STNK kamu bisa diblokir. Kalau sudah diblokir, maka kamu harus mengurus buka blokir. Untuk mengurus buka blokir, ada tiga cara yang dilakukan.

“Buka blokir silakan bisa dilakukan pertama buka website resmi https://etle-pmj.id di situ bisa melakukan klarifikasi terhadap pelanggaran yang dilakukan,” ungkap Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya, AKBP Ojo Ruslani, dikutip laman Instagram TMC Polda Metro Jaya.

Cara kedua adalah langsung membuka blokir ke kantor Samsat di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Jangan lupa untuk membawa KTP pemilik kendaraan, STNK yang diblokir, bukti tilang, dan juga bukti pembayaran denda tilang.

“Kita sudah menempatkan personel untuk membantu rekan-rekan yang kendaraannya terkena blokir, jadi silakan bisa langsung datang ke Samsat. Apakah itu di Cipondoh, Ciputat, di Cikarang, di Bekasi Kota, di Jakarta Utara dan lain-lain silakan bisa langsung ke Samsat tersebut,” sambung Ojo.

Terakhir, bisa datang langsung ke kantor Subdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya. Dengan catatan buka blokir ataupun sanggahan tak bisa dilakukan di situs resmi ataupun kantor Samsat.

(Sumber:Kena Tilang ETLE Salah Sasaran? Begini Cara Urusnya.)

Jakarta (VLF) – Pemerintah tengah merencanakan penetapan ojek online (ojol) sebagai usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Namun, wacana tersebut langsung ditolak Serikat Pekerja Angkutan Indonesia atau SPAI.
Ketua Umum SPAI Lily Pujiati menegaskan, ojol hanya mau diangkat sebagai karyawan tetap, bukan UMKM. Sebab, kata dia, ‘pasukan hijau’ itu sudah memenuhi kriteria untuk mendapat status tersebut.

“SPAI tidak setuju ojol sebagai UMKM karena pengemudi ojol, taksol, dan kurir masuk dalam kategori sebagai pekerja tetap seperti yang diatur dalam hukum ketenagakerjaan di Indonesia di dalam UU 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,” kata Lily, dikutip dari CNNIndonesia.com, Rabu (16/4).

Lily menjelaskan, ada tiga unsur yang sudah terpenuhi oleh ojol untuk bisa diangkat menjadi karyawan tetap berdasarkan undang-undang terkait. Pertama, kata dia, ojol mengerjakan pekerjaan yang diberikan perusahaan transportasi online.

Pekerjaan berupa antar penumpang, barang dan makanan diberikan melalui aplikasi. Pekerjaan itu, menurutnya, bukan diberikan pelanggan, melainkan perusahaan penyedia aplikasi.

Kemudian, unsur kedua, terkait upah. Lily menganggap, aplikator ojol telah menetapkan besaran pemasukan dari setiap orderan yang diambil mitra driver. Penghasilan itu termasuk potongan aplikasi sebesar 30-50 persen.

Terakhir, atau yang ketiga, berkenaan dengan perintah. Perusahaan ojol akan memberikan sanksi suspend dan putus mitra bila pengemudi tidak patuh pada perintah untuk melakukan pekerjaan antar penumpang, barang, dan makanan.

“Maka sudah jelas bahwa pengemudi ojol, taksol, dan kurir adalah pekerja dan SPAI menuntut pemerintah, dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan, untuk segera mengakui kami sebagai pekerja tetap,” ujarnya.

Menurut dia, status karyawan tetap akan membuat ojol mendapat sejumlah hak, seperti upah minimum setiap bulan, upah lembur, THR, cuti haid dan melahirkan yang dibayar, jam kerja 8 jam, hari istirahat di hari Sabtu dan Minggu, jaminan sosial, hak membentuk serikat pekerja, hingga hak untuk berunding agar tak ada suspend dan putus kerja sepihak.

(Sumber:Ogah Jadi UMKM, Ojol Ngotot Minta Diangkat Karyawan Tetap!.)

Mentan Ungkap Ada Pengamat Bakal Masuk Penjara, Kenapa?
Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengungkapkan akan ada pengamat pertanian yang masuk penjara. Hal tersebut terjadi lantaran pengamat tersebut terkandung kasus korupsi yang dapat menyebabkan kerugian negara hingga Rp 5 miliar.

Amran tidak menyebut identitas pengamat tersebut. Dia hanya bilang yang bersangkutan kerap membagikan data pertanian yang salah serta memberikan kritik yang konstruktif.

“Ada si A atau si B yang mengkritik dari dulu. Dan kami menganalisa yang kritikannya sebagian besar tidak konstruktif. Bahkan kadang datanya salah,” kata Amran saat ditemui di kantornya, Jakarta Selatan, Kamis (17/4/2025).

Puncaknya, Amran menyebut pengamat tersebut terlibat dalam proyek pertanian. Saat Kementerian Pertanian (Kementan) melakukan investigasi, hasil proyek tersebut sebagian besar fiktif dan tidak berjalan. Atas hal tersebut, Amran menyebut negara berpotensi alami kerugian hingga Rp 5 M.

“Itu potensi kerugian Rp 5 miliar dan tidak digunakan itu barang pengadaan itu tidak digunakan. Itu pun sebagian tanda tangan fiktif, palsu tanda tangannya, dan ini yang mengkritik dari dulu pertanian, saya katakan ini musuh negara,” jelas Amran.

Saat ini, kasus tersebut telah diserahkan kepada penegak hukum untuk ditindaklanjuti. Meski begitu, Amran enggan membeberkan lebih lanjut mengenai kasus tersebut.

Dia menegaskan pihaknya menerima kritik dan saran dari pengamat asalkan tidak menyebabkan kerugian negara. Amran akan menindak tegas siapapun oknum yang ingin merugikan negara, baik pegawai di lingkungan Kementan maupun pengamat pertanian.

“Jadi, jangan karena dia pengamat, enggak kebal hukum, enggak boleh dong. Siapapun masuk di pertanian, berani bermain-main, pasti kami beresin. Jangankan pengamat, pegawai sendiri aku pecat. Padahal dia anakku, anak kandungku, harusnya pecat. Apalagi pengamat masuk bermain-main, mau korupsi di pertanian, aku beresin,” tegas Amran.
(Sumber:Mentan Ungkap Ada Pengamat Pertanian Terlibat Proyek Fiktif Rp 5 M.)

Jakarta (VLF) – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan revisi UU TNI telah diteken oleh Prabowo Subianto. UU tersebut diteken sebelum Lebaran, sekitar tanggal 27-28 Maret 2025.
Dilansir detikNews, hal itu diungkapkan Prasetyo kepada wartawan pada Kamis (17/4/2025). Menurutnya, revisi UU TNI segera diteken setelah disahkan oleh DPR pada 20 Maret 2025 lalu.

“Sudah, sudah, sebelum Lebaran, tanggal berapa ya itu, 27 atau 28, nanti aku cek lagi ya,” kata Prasetyo.

Prabowo sebelumnya bicara soal urgensi pengesahan UU TNI dan mengungkap alasan pengesahan UU TNI dipercepat. Hal itu menuai kritik publik hingga terjadi aksi di berbagai daerah.

“RUU TNI dipercepat karena kita mengalami suatu fenomena dalam berapa tahun itu. Panglima TNI satu tahun ganti, KSAD satu tahun ganti, kan usianya habis, waktu dia untuk karirnya begitu mau dipakai usia habis. Gimana kita bisa punya suatu organisasi yang pemimpinnya ganti tiap tahun,” ucap Prabowo.

Karena hal itu, Prabowo berpendapat revisi UU TNI sangat diperlukan. Namun dia mengklaim revisi UU tersebut fokus pada usia pensiun perwira tinggi dan bukan untuk membentuk dwifungsi TNI.

“Nah di situ saya sebetulnya mengatakan saya bilang ini kalau tidak ini berapa Jenderal kita harus kita ganti sekarang. Jadi saya mohon kalau bisa inti dari RUU TNI ini sebetulnya hanya memperpanjang usia pensiun beberapa perwira tinggi. Nggak ada niat TNI mau dwifungsi lagi, come on, ya kan,” jelasnya.

Prabowo juga menegaskan bahwa semua pejabat TNI yang hendak mengisi jabatan sipil diwajibkan pensiun dini, kecuali beberapa lembaga yang telah diatur.

“Saya masih ingat, saya masih kecil dari Jakarta mau ke Puncak, Bogor, dihentikan di tengah jalan. Mereka minta makan, minta ini, jadi kondisi zaman berbeda-beda. Jadi menurut saya Undang-Undang TNI is a non issue, nggak ada niat, semua pejabat tentara yang akan masuk jabatan-jabatan sipil, pensiun dini. Hanya ada beberapa lembaga yang memang diizinkan. Intelijen, bencana alam, Basarnas, dari dulu, kan ini hanya memformalkan,” sambungnya.
(Sumber:UU TNI Sudah Diteken Prabowo, Mensesneg: Sebelum Lebaran.)