Category: Global

Babak Baru Usai Hasto Ditahan, KPK Usut Donatur Pelarian Harun Masiku

Jakarta (VLF) – KPK resmi menahan Hasto di pemeriksaan yang kedua kali setelah menjadi tersangka kasus dugaan suap dan merintangi penyidikan buron Harun Masiku. Selain mengejar Harun Masiku, KPK membuka babak baru untuk ungkap donatur pelarian.
Diketahui, Buron Harun Masiku belum kunjung ditemukan jejaknya sejak Januari 2020. Ketua KPK Setyo Budiyanto menjawab soal dugaan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mendanai kaburnya Harun.

Setyo mengatakan KPK hingga kini belum menemukan jejak pelarian Harun Masiku. Namun, ia memastikan pengejaran ini menjadi prioritas dari kerja KPK.

“Jejaknya memang sampai dengan hari ini belum diketahui, namun tidak mengundurkan upaya dari seluruh penyidik untuk berusaha mengetahui dan mendapatkan. Ini merupakan sebuah target bagi kami untuk bisa mengetahui, mendapatkan dan upaya terakhir pasti proses penangkapan,” ujar Setyo dalam konferensi pers, Kamis (20/2/2025).

Sementara itu, Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu menyebut Harun Masiku memerlukan dan dana untuk tempat tinggal hingga transportasi. KPK akan mengusut donatur dalam pelarian Harun Masiku tersebut.

“Itu juga sebenarnya yang sedang kita dalami karena kami penyidik melihat bahwa seseorang yang melarikan diri itu kan memerlukan sokongan biaya atau dana logistik segala macam, berpindah-pindah tempat. Misalnya menyewa tempat dan lain-lain, transportasi, itu lah sebabnya kita sedang mendalami itu,” ujar Asep.

“Tapi sampai sejauh ini ini menjadi materi yang sedang kita dalami, mohon maaf belum kita sampaikan, jadi sabar, kita tentu akan sampai di sana, siapa saja yang menjadi donatur dalam hal ini. Orang melarikan diri kan tidak bisa kerja karena ketahuan sama khalayak, dia pasti bersembunyi, dan untuk kebutuhan hidup sehari-harinya harus ada yang nanggung, itu yang sedang kita dalami,” tambahnya.

KPK Tahan Hasto
Sebelumnya, KPK resmi menahan Hasto di pemeriksaan yang kedua kali setelah menjadi tersangka kasus dugaan suap dan merintangi penyidikan Harun Masiku. Sebelumnya, Hasto diperiksa sebagai tersangka pada Senin (13/1).

Sebenarnya, KPK memanggil Hasto untuk diperiksa pada 17 Februari lalu. Namun Hasto tidak hadir dengan alasan telah mengajukan gugatan praperadilan lagi.
Hasto ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK sejak akhir 2024. Dia dijerat dengan pasal dugaan suap dan perintangan penyidikan.

Sekjen PDIP itu sempat melawan status tersangka tersebut dengan mengajukan gugatan praperadilan ke PN Jakarta Selatan. Gugatan Hasto itu diputus pada Kamis (13/2). Hakim tidak menerima gugatan tersebut. Hakim menyatakan praperadilan yang diajukan Hasto kabur dan tidak jelas.

Kini Hasto kembali mengajukan gugatan praperadilan. Dia mengajukan dua gugatan ke PN Jaksel.

(Sumber:https://news.detik.com/berita/d-7788480/babak-baru-usai-hasto-ditahan-kpk-usut-donatur-pelarian-harun-masiku.)

Arahan Megawati ke Kepala Derah PDIP Tunda Retret Usai Hasto Ditahan KPK

Jakarta (VLF) – Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri memerintahkan semua kepala daerah yang berasal dari PDI Perjuangan menunda kegiatan retret yang diadakan pemerintah di Akmil, Magelang, Jawa Tengah. Perintah ini dikeluarkan setelah Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto ditahan oleh KPK karena kasus buron Harun Masiku.
Dirangkum detikcom, Jumat (21/2/2025), Instruksi ini tertuang dalam surat Nomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang diterbitkan Kamis (20/2). Jubir PDIP Guntur Romli membagikan surat tersebut dalam bentuk dokumen elektronik via aplikasi WhatsApp (WA).
Ada dua poin yang diinstruksikan Megawati.

“Diinstruksikan kepada seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah PDI Perjuangan, sebagai berikut: 1. Kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21-28 Februari 2025,” tulis poin pertama instruksi tersebut.

Megawati meminta para kepala daerah dan wakil kepala daerah dari partainya menghentikan perjalanan ke Magelang, jika sudah telanjur menuju area retreat. “Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang, untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum,” lanjutan isi poin pertama instruksi Megawati.

Poin kedua, Megawati meminta para kepala daerah dan wakil kepala daerah dari PDIP selalu mengaktifkan alat komunikasi. Megawati juga meminta mereka siaga terhadap panggilan pihak partai.

“2. Tetap berada dalam komunikasi aktif dan standby commander call,” bunyi poin kedua.

Surat ini ditandatangani oleh Megawati dan dicap stempel lambang PDIP.
Hasto Ditahan KPK
Hasto diketahui ditahan setelah menjalani pemeriksaan kedua sebagai tersangka. Dita ditahan Kamis (20/2), pada pukul 18.08 WIB.

Hasto akan menjalani penahanan di Rutan KPK untuk 20 hari pertama. KPK diketahui telah menetapkan Hasto sebagai tersangka pada Desember 2024.

Mengenai status tersangkanya ini, Hasto juga sudah mengajukan praperadilan. Namun, permohonannya itu tidak dapat diterima.

Kasus yang menjerat Hasto ini berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 2020. KPK kemudian menetapkan Wahyu Setiawan yang saat itu Komisioner KPU RI, orang kepercayaan Wahyu bernama Agustiani Tio, pihak swasta bernama Saeful, dan Harun Masiku selaku caleg PDIP pada Pileg 2019 sebagai tersangka.
Wahyu, Agustiani, dan Saeful telah menjalani proses hukum hingga divonis bersalah oleh pengadilan. Wahyu dinyatakan bersalah menerima suap sekitar Rp 600 juta agar mengupayakan Harun Masiku menjadi anggota DPR lewat PAW.

Sementara itu, Harun Masiku masih menjadi buron. Pada akhir 2024, KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto serta pengacara bernama Donny Tri Istiqomah sebagai tersangka baru.

KPK menduga Hasto berupaya menggagalkan Riezky Aprilia, yang memperoleh suara terbanyak kedua, menjadi anggota DPR lewat jalur PAW setelah Nazarudin Kiemas meninggal dunia. KPK menyebutkan Hasto diduga meminta KPU segera melaksanakan putusan MA berkaitan dengan PAW agar Harun Masiku bisa masuk DPR.

Hasto juga diduga menyuruh Donny melobi Wahyu Setiawan agar menetapkan Harun Masiku sebagai anggota DPR terpilih dari dapil I Sumsel. Donny juga disuruh Hasto mengantar duit suap ke Wahyu. KPK menduga sebagian uang suap ke Wahyu itu berasal dari Hasto.

Selain itu, Hasto diduga berupaya merintangi penyidikan Harun Masiku. Hasto diduga memerintahkan Harun Masiku merendam handphone sebelum kabur.

Hasto juga diduga memerintahkan salah satu pegawai merendam ponselnya sebelum diperiksa KPK pada Juni 2024. KPK juga menduga Hasto meminta saksi memberi kesaksian palsu ke KPK.
(Sumber:Arahan Megawati ke Kepala Derah PDIP Tunda Retret Usai Hasto Ditahan KPK.)

DeepSeek Dituding Berbagi Data Pengguna dengan TikTok

Jakarta (VLF) – DeepSeek, sebuah startup AI asal China, meluncurkan aplikasinya pada Januari 2025. Beberapa minggu kemudian, aplikasi ini berhasil menduduki peringkat pertama dalam unduhan aplikasi gratis di App Store Apple, melampaui ChatGPT.
Kedatangannya juga meruntuhkan saham-saham pembuat chip AI besar seperti Nvidia dan perusahaan teknologi lainnya seperti Microsoft.

Sejak saat itu, DeepSeek dikelilingi oleh kontroversi terkait kebijakan penanganan datanya. Sekarang, regulator perlindungan data Korea Selatan menuduh DeepSeek berbagi data pengguna dengan ByteDance.

Bahkan Komisi Perlindungan Informasi Pribadi (PIPC), otoritas perlindungan data nasional Korea Selatan, belum lama ini mengumumkan bahwa mereka telah menghentikan sementara pengunduhan baru aplikasi DeepSeek karena kekhawatiran terkait praktik pengumpulan dan pembagian datanya.

Dilansir detikINET dari Android Headlines, Jumat (21/2/2025), regulator tersebut mengatakan bahwa chatbot AI DeepSeek membagikan data dari para pengguna di Korea Selatan kepada ByteDance, pemilik layanan berbagi video pendek populer TikTok.

Regulator belum mengonfirmasi data mana yang diterima ByteDance dan sejauh mana. Perlu disebutkan bahwa ini adalah pertama kalinya regulator Korea Selatan mengonfirmasi potensi kebocoran data pengguna oleh DeepSeek ke pihak ketiga.

Sebagai bagian dari hukum Korea Selatan, sebuah aplikasi harus mendapatkan persetujuan eksplisit dari pengguna jika ingin membagikan informasi pribadi mereka kepada pihak ketiga.

Menurut media Korea Selatan, DeepSeek telah menugaskan seorang perwakilan di negara tersebut. Perusahaan rintisan ini telah mengakui kekurangan dalam mempertimbangkan undang-undang perlindungan lokal sementara juga menyatakan bahwa mereka akan secara aktif bekerja sama dengan regulator Korea Selatan.

Perlu ditambahkan bahwa Korea Selatan mungkin merupakan negara pertama yang secara resmi menuduh DeepSeek membagikan data pengguna secara ilegal dengan pemilik TikTok yang kontroversial. Namun, Korea Selatan bukan satu-satunya negara yang memiliki masalah terkait privasi data.

Italia, Prancis, Jerman, Amerika Serikat, Taiwan, Australia, dan Korea Selatan, telah menyatakan keprihatinan mereka terkait DeepSeek AI. Server perusahaan yang berada di China adalah masalah terbesar bagi pihak berwenang.

Hukum di China mengizinkan pemerintah untuk meminta data dari perusahaan dari server yang berlokasi di negara tersebut. Kita harus menunggu dan melihat apa yang akan terjadi di masa depan untuk startup AI China.
(Sumber:DeepSeek Dituding Berbagi Data Pengguna dengan TikTok.)

Diduga Korupsi, Ketua Yayasan-Kepsek SMK di Lamongan Dijebloskan Bui

Jakarta (VLF) – Kejari Lamongan menjebloskan dua tersangka korupsi ke lapas. Kedua tersangka tersebut diduga terlibat korupsi dana bantuan Center of Excellence (COE) dari Kementrian Pendidikan di SMK Wahid Hasyim, Glagah tahun anggaran 2020
Dua tersangka tersebut adalah AA yang adalah Ketua Yayasan SMK Wahid Hasyim, dan AM Kepala Sekolah. Keduanya diduga telah melakukan tindak pidana korupsi dana bantuan Center of Excellence (COE) dari Kementrian Pendidikan di SMK Wahid Hasyim, Kecamatan Glagah.

“Keduanya disangkakan terlibat dalam tindak pidana korupsi dana bantuan COE yang dialokasikan untuk pembangunan fasilitas SMK Wahid Hasyim,” kata Kasi Pidsus Kejari Lamongan, Anton Wahyudi kepada wartawan, Kamis (20/2/2025).

Anton mengungkapkan, Kejari Lamongan telah melakukan penyerahan tersangka dan barang bukti tahap 2 atas perkara tersebut. Anton melanjutkan, tindak pidana yang disangkakan kepada kedua tersangka adalah pelanggaran Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001. Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

“Terhadap kedua tersangka telah dilakukan penahanan di Lapas Lamongan pada Kamis 20 Februari 2025 hingga 11 Maret 2025,” ujar Anton.

Menurut Anton, penahanan dilakukan dengan alasan bahwa tersangka dikhawatirkan akan melarikan diri, mengulangi perbuatannya, atau merusak barang bukti.

Selain itu, tandas Anton, perbuatan tersangka diancam dengan pidana 5 (lima) tahun atau lebih (Pasal 21 ayat (4) huruf a KUHAP). Dalam kasus ini, kata Anton, pihak Kejari Lamongan telah mengamankan barang bukti sebanyak 33 berupa dokumen, laptop dan uang sebesar Rp 238 Juta lebih yang disita.

“Total kerugian negara akibat dugaan korupsi sebesar Rp 238.214.491,00.,” tegasnya.

Sementara, penasihat hukum kedua tersangka, Muhammad Ma’ruf Syah membantah tuduhan tersebut. Menurutnya, tidak ada kerugian negara yang terjadi dalam kasus ini. Ia juga menegaskan, dana tersebut digunakan untuk kepentingan sosial, termasuk untuk membantu sekitar 170 anak yatim yang kehilangan pengasuh.

Secara substansi, lanjut Ma’ruf, pembangunan yang dilakukan di SMK Wahid Hasyim bahkan melebihi sumbangan yang diterima dari pemerintah. “Kami akan membuktikan di persidangan bahwa tidak ada kerugian negara,” paparnya.

Untuk diketahui, pada tahun 2020, SMK Wahid Hasyim Glagah menerima dana bantuan pemerintah sebesar Rp 2.140.990.000 dari Kementerian Pendidikan untuk fasilitas SMK yang dikembangkan menjadi Pusat Keunggulan (Center of Excellence/ COE) sektor Hospitality.

Dana tersebut dialokasikan untuk pembangunan/ kegiatan fisik berupa pembangunan/ revitalisasi/ renovasi gedung COE sebesar Rp 1.106.189.330, pengadaan peralatan praktik dan perkantoran sebesar Rp 884.800.838, serta peningkatan mutu sebesar Rp 150.000.000.

(Sumber:Diduga Korupsi, Ketua Yayasan-Kepsek SMK di Lamongan Dijebloskan Bui.)

Profil Menteri dan Wamen Bidang Pendidikan Kabinet Merah Putih, Terbaru Brian Yuliarto

Jakarta (VLF) – Brian Yuliarto resmi menjadi sebagai Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) usai di Istana Negara, Jakarta pada Rabu (19/2/2025) pukul 15.00 WIB. Paginya, Satryo Soemantri Brodjonegoro mengundurkan diri sebagai Mendiktisaintek setelah 4 bulan menjabat.
Satryo mengatakan sudah menyiapkan surat pengunduran diri sejak jam 12 malam. Rabu (19/2/2025) pagi, surat tersebut disampaikan kepada Kementerian Sekretariat Negara (Setneg) dan diteruskan ke Presiden.

“Saya sudah bekerja keras selama 4 bulan ini. Namun karena mungkin tidak sesuai dengan harapan dari pemerintah ya saya lebih baik mundur daripada diberhentikan,” ucap Satryo pada wartawan di di Gedung D Kemdiktisaintek, Jalan Pintu Satu Senayan, Jakarta, Rabu (19/2/2025) sore.

“Suratnya ke Presiden, ya diterima suratnya. Surat itu saya buat tadi malam jam 12 malam. Tadi saya serahkan ke Setneg untuk disampaikan kepada Presiden,” imbuhnya.

Usai mundurnya Satryo dari jabatan Mendiktisaintek, berikut sosok menteri dan wakil menteri bidang pendidikan di Kabinet Merah Putih.

Jajaran Kabinet Merah Putih Bidang Pendidikan
Mendiktisaintek Brian Yuliarto
Mendiktisaintek baru Prof Brian Yuliarto PhD merupakan ilmuwan bidang nanomaterial untuk biosensor, energi, dan panel surya yang masuk daftar The World’s Top 2% Scientist dari Stanford University, 2022-2024. Kelahiran 27 Juli 1975 juga peraih Habibie Prize 2024 sebagai tokoh berjasa bagi negara Bidang Rekayasa.

Wakil Rektor Bidang Riset dan Inovasi Institut Teknologi Bandung (ITB) 2025-2029 ini sebelumnya merampungkan S1 di ITB 1999 dan meraih gelar MEng (2002) serta PhD (2005) dari The University of Tokyo, Jepang. Di Jepang, ia meneruskan postdoctoral di National Institute of Advanced of Industrial Science and Technology (AIST).

Kembali ke RI, Brian menjadi dosen dan peneliti ITB sejak 2006. Ia tercatat menghasilkan 343 publikasi ilmiah di jurnal bereputasi internasional, dengan lebih dari 6.000 kutipan dan H-index 40 Scopus.

Di ITB, Brian Yuliarto antara lain menjadi Ketua Program Studi Teknik Fisika ITB, Kepala Pusat Penelitian Nanosains dan Nanoteknologi ITB (2018-2020), dan Dekan Fakultas Teknologi Industri ITB (2020-2025). Ia juga menjadi Visiting Professor di University of California (UC) Berkeley, Queensland University, Nagoya University, King Abdullah University of Science and Technology (KAUST), dan University of Tsukuba.

Di Jawa Barat, Brian juga sempat menjabat sebagai Ketua Lembaga Kajian Kerja Sama Strategis PW Muhammadiyah Jawa Barat (2023-2027) dan Ketua PC Muhammadiyah Cibeunying Kaler (2023-2027).

Mendikdasmen Abdul Mu’ti
Abdul Mu’ti merupakan Guru Besar Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. Riset Abdul Mu’tiantara lain mengkaji konvergensi Muslim dan Kristen dalam pendidikan, kekerasan seksual di pesantren, pluralisme dalam pendidikan Muhammadiyah, dan lain-lain.

Kelahiran Kudus, Jawa Tengah, 2 September 1968 ini menempuh pendidikan S1 di Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang dan pascasarjana di Sekolah Pendidikan Universitas Flinders, Adelaide, Australia serta Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Abdul Mu’ti tercatat sebagai anggota Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M) 2006-2011, Ketua BAN-S/M 2011-2017, dan Ketua Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) 2019-2023. Diketahui, BSNP kemudian diganti dengan Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) pada zaman Mendikbudristek 2019-2024 Nadiem Makarim.

Sekretaris Umum Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah ini juga menjabat sebagai Ketua Umum Indonesia Conference on Religion and Peace (ICRP) 2023-2028.

Sebelumnya, ia juga tercatat sebagai anggota British Council Advisory Board 2006-2008, Indonesia-UK Advisory Board 2007-2009) Executive Committee of Asian Conference of Religion for Peace (2010-2015), dan Indonesia-United States Council on Religion and Pluralism (2016-sekarang).

Wamendiktisaintek Stella Christie
Stella Christie merupakan profesor Tsinghua University, China saat ditunjuk sebagai Wamendiktisaintek Kabinet Merah Putih 2024-2029. Ia tercatat sebagai ilmuwan bidang cognitive science alumnus S1 Harvard University dengan predikat magna cum laude with highest honors dan S2-S3 di Northwestern University dengan gelar PhD di bidang Cognitive Psychology.

Dikutip dari laman Tsinghua University, Stella Christie sempat menjadi peneliti postdoctoral di The University of British Columbia (UBC, 2010-2012), peneliti tamu di Stanford University (2015-2016), dan Associate Professor of Swarthmore College.

Wamendiktisaintek Fauzan
Wamendiktisaintek Fauzan sebelumnya merupakan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) dua periode, 2016-2020 dan 2020-2024. Di UMM, Guru Besar Bidang Pendidikan ini tercatat sebagai sosok pendorong rekognisi internasional kampus, penggagas Program Profesor Penggerak Pembangunan Masyarakat (P3M), dan inisiator Center of Excellence (CoE) dan Center for Future Work (CFW).

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) untuk pasangan Prabowo-Gibran dalam Pilpres 2024 ini merupakan alumnus S1 UMM, dilanjutkan dengan S2 dan S3 di Universitas Negeri Surabaya (Unesa). Salah satu karya ilmiahnya yakni Teachers’ Directive Speech Acts to Motivate Junior High School Students in Indonesian Language Subjects after the Covid-19 Pandemic Online Classes di KEMBARA: Jurnal Keilmuan Bahasa, Sastra, dan Pengajarannya Vol. 9 No. 2 (2023).

Wamendikdasmen Atip Latipulhayat
Atip Latipulhayat merupakan Guru Besar Hukum Universitas Padjadjaran (Unpad). Ia tercatat menjadi Presiden International Law Association (ILA) Cabang Indonesia, anggota The Hague Working Group of Space Resource Activities, Pemimpin Redaksi Jurnal Hukum Internasional Padjadjaran, dan Ketua Center for Air Space Law Studies (ICASL) Fakultas Hukum Unpad.

Wakil Ketua Umum Pemerintah Pusat (PP) Persatuan Islam (Persis) ini merupakan lulusan S1 Hukum Unpad. Ia lalu merampungkan pendidikan Magister Hukum (LL.M). di Monash University, Australia pada 2000 dan Doktor (PhD) bidang Ilmu Hukum pada 2007, dan menimba ilmu dan pengalaman di The Hague Academy of International Law, Belanda; The United Nations, Geneva Office; dan The International Ocean Institute, India.

Wamedikdasmen Fajar Riza Ul Haq
Fajar Riza Ul Haq merupakan mantan Sekretaris Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah untuk periode 2015-2020. Ia sebelumnya juga sempat bertugas sebagai Staf Khusus Mendikbud era Muhadjir Effendy dan Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara era Pratikno.

Alumnus S1 Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta ini melanjutkan pendidikan S2 Agama dan Lintas Budaya Universitas Gadjah Mada (UGM). Ia kemudian lanjut studi di Sloan School of Management, Massachusetts Institute of Technology (MIT), Amerika Serikat.

Pada 2006, ia menjabat sebagai Direktur Program dan Direktur Eksekutif di Maarif Institute. Fajar kembali menimba pendidikan tinggi bidang manajemen di Tsinghua University pada 2013. Pada 2024, ia lulus dari Program Doktor Sekolah Pascasarjana UGM bidang kepemimpinan dan inovasi kebijakan.
(Sumber:Profil Menteri dan Wamen Bidang Pendidikan Kabinet Merah Putih, Terbaru Brian Yuliarto.)

13 Tuntutan BEM SI di Puncak Demo Indonesia Gelap 20 Februari

Jakarta (VLF) – Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) akan menggelar puncak demo Indonesia Gelap hari ini Kamis (19/2/2025) di Jakarta. Apa saja isi tuntutannya?
Sebelumnya, demo ini merupakan respons atas situasi negara yang diklaim semakin memburuk. Adapun puncak demonstrasi tersebut untuk menuntut poin-poin tuntutan yang tidak mendapat respon dari pemerintah.

“BEM SI sesuai surat instruksi yang telah kami keluarkan akan ada aksi terpusat di Jakarta di hari Kamis untuk menanggapi aksi-aksi sebelumnya, poin-poin tuntutan kita yang tidak direspon sama pihak pemerintah,” kata Koordinator Pusat BEM SI, Herianto, kepada detikNews, pada Selasa (18/2/2025) dikutip Rabu (19/2/2025).
Herianto mengatakan peserta aksi dari luar Jakarta juga akan hadir dalam puncak demo ini.
“Itu akan menjadi puncak kemarahan mahasiswa Ketika belum ada tanggapan terkait poin-poin tuntutan kita kemarin,” tutur Herianto.

13 Tuntutan Demo Indonesia Gelap
Aksi demo ‘Indonesia Gelap’ sebelumnya telah digelar di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, pada Senin (17/2/2025). Ada 13 tuntutan yang dibacakan massa aksi.

Tuntutan itu dibacakan Bagas Wisnu selaku Koordinator Humas UPNVJ Bergerak atau Jenderal Lapangan Aksi di sekitar Patung Kuda, Jakarta Pusat, Senin (17/2/2025). Dia menyerukan agar pemerintah bisa memenuhi semua tuntutan tersebut.

“Kami menyerukan kepada PresidenPrabowo danjajarannya untuk segera mengambil langkah konkret dalam menanggapi berbagai persoalan yang kami angkat dalam aksi ini. Jika tidak, maka aksi serupa akan terus berlanjut di berbagai daerah di seluruh Indonesia,” kata Bagas di hadapan mahasiswa.

Berikut ini 13 poin tuntutan massa:

1. Ciptakan pendidikan gratis ilmiah dan demokratis serta batalkan pemangkasan anggaran pendidikan.

2. Cabut proyek strategis nasional bermasalah, wujudkan reforma agraria sejati. Menurut mereka Proyek Strategis Nasional (PSN) kerap menjadi alat perampasan tanah rakyat. Kami menuntut pencabutan PSN yang tidak berpihak pada rakyat dan mendorong pelaksanaan reforma agraria sejati.

3. Tolak revisi Undang-Undang Minerba, revisi Undang-Undang Minerba hanya menjadi alat pembungkaman bagi rezim untuk kampus-kampus dan lingkungan akademik ketika bersuara secara kritis.

4. Hapuskan multifungsi ABRI. Sebab, keterlibatan militer dalam sektor sipil berpotensi menciptakan represi dan menghambat kehidupan yang demokratis.

5. Sahkan rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat. Masyarakat adat membutuhkan perlindungan hukum yang jelas atas tanah dan kebudayaan mereka.

6. Cabut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, yang dinilai sebagai ancaman terhadap bagian-bagian yang justru menjadi kepentingan rakyat seperti pendidikan dan kesehatan.

7. Evaluasi penuh program makan bergizi gratis. Menurut mereka, program makan gratis harus dievaluasi agar tepat sasaran, terlaksana dengan baik, dan tidak menjadi alat politik semata.

8. Realisasikan anggaran tunjangan kinerja dosen. Kesejahteraan akademisi harus diperhatikan demi peningkatan kualitas pendidikan tinggi dan melindungi hak-hak buruh kampus.

9. Desak Prabowo Subianto untuk mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Perampasan Aset. Sebab, korupsi adalah hal yang mendesak dan hal ini harus segera diatasi melalui perppu untuk memberantas kejahatan ekonomi dan korupsi.

10. Tolak revisi Undang-Undang TNI, Polri, dan Kejaksaan. Mereka menilai revisi ini berpotensi menguatkan imunitas para aparat juga militer dan melemahkan penguasaan terhadap aparat.

11. Efisiensi dan rombak Kabinet Merah Putih. Borosnya para pejabat yang tidak bertanggung jawab harus diatasi dengan rombak para pejabat yang bermasalah.

12. Tolak revisi Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat tentang tata tertib yang mana revisi saat sangat bermasalah dan bisa menimbulkan kesewenang-wenangan dari lembaga DPR.

13. Reformasi Kepolisian Republik Indonesia. Kepolisian harus direformasi secara menyeluruh untuk menghilangkan budaya represif dan meningkatkan profesionalisme. Aksi ini merupakan panggilan kepada seluruh elemen masyarakat untuk terus mengawal jalannya pemerintahan demi terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat di Indonesia.
(Sumber:13 Tuntutan BEM SI di Puncak Demo Indonesia Gelap 20 Februari.)

Beratnya Jadi Hakim yang Baru Disadari Prabowo

Jakarta (VLF) – Presiden Prabowo Subianto mengakui baru menyadari bahwa beratnya beban jadi hakim peradilan. Prabowo pun menyampaikan rasa hormat dan penghargaannya kepada para hakim.

Hal itu di sampaikan Presiden Prabowo dalam pidatonya di Sidang Istimewa Laporan Tahunan 2024 di gedung MA, Jakarta Pusat, Rabu (19/2/2027). Prabowo mulanya berujar negara yang berhasil bergantung pada sistem hukum.

“Sebuah negara yang kuat negara yang berhasil tergantung pada sistem hukum yang berlaku di negara tersebut, suatu negara tanpa sistem hukum negara itu gagal, negara itu tidak bisa berhasil, negara itu tidak berguna bagi rakyatnya,” kata Prabowo.

Prabowo menyampaikan rasa hormatnya di depan para hakim. Prabowo menyadari beban hakim yang begitu berat.

“Saya mendengar laporan Ketua MA dan saya ingin menyampaikan hormat saya penghargaan saya kepada seluruh keluarga besar peradilan Indonesia,” kata Prabowo.

“Saya mengakui baru sekarang saya sungguh-sungguh sadar dan mengerti betapa berat beban bapak-bapak, ibu-ibu para hakim peradilan,” lanjut Prabowo yang disambut tepuk tangan para hakim.

Prabowo mengaku selama ini dia selalu menjadi pelaksana kebijakan. Dia mengatakan selama ini dirinya merasa hukum adalah hal mudah untuk ditegakkan.

“Maaf, saya seumur hidup saya memang saya berada di sektor eksekusi, sektor pelaksana, saya pelaku, kadang-kadang kami pelaku, kami menganggap bahwa hukum itu adalah sesuatu yang mudah untuk ditegakkan, mudah untuk dijalankan,” ujarnya.

Prabowo berterima kasih kepada MA atas undangan untuk menghadiri sidang istimewa. Dia merasa banyak belajar setelah mendengar pemaparan Ketua MA Sunarto.

“Terima kasih undangan ini, saya merasa saya yang paling banyak belajar hari ini, mengerti dan memahami dimensi beban kerja bahwa hakim itu harus menangani, mempertimbangkan, mempelajari, dan memutuskan ratusan perkara. Per hakim ratusan perkara, jutaan perkara yang sudah saudara tangani,” ujarnya.

Prabowo mengatakan dia mendapat laporan banyak hakim masih ngekos karena tak punya rumah dinas di lokasi penempatan. Dia mengatakan hakim adalah tempat terakhir rakyat untuk mencari kaedilan.

“Rakyat kita, apalagi yang paling lemah, yang paling miskin dan paling tidak berdaya, tempat terakhir mereka mencari keadilan adalah kepada para hakim,” ujar Prabowo.

Dia mengatakan bertekad untuk bekerja sama dengan DPR agar hakim bisa sejahtera. Dia mengatakan kualitas hidup hakim harus yang terbaik.

“Kita akan bicarakan bagaimana kita harus memperbaiki kualitas hidup semua hakim di Indonesia. Maaf, itu berapa kali saya ajukan, beberapa kali ada pakar yang mengatakan, ‘Pak, sebenarnya begini, sebenarnya begitu’. Tapi hari ini saya kembali yakin bahwa kualitas hidup hakim-hakim kita harus yang terbaik,” ujar Prabowo.

Prabowo kemudian mengatakan dirinya menerima laporan banyak hakim tak punya rumah dinas dan harus ngekos. Dia menyebutkan hal itu tak boleh terjadi.

“Saya juga dapat laporan banyak hakim kita tidak punya rumah dinas. Banyak hakim kita masih kos, ini tidak boleh terjadi. Ada Menteri Keuangan nggak di sini?” ujar Prabowo yang disambut tawa para peserta sidang istimewa.

Pesan Prabowo untuk Para Hakim
Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo juga menyampaikan pesan kepada para hakim yang hadir. Dia meminta para hakim untuk berani memberi dan menegakkan keadilan tanpa pandang bulu.
“Saya percaya saudara-saudara dan atas nama rakyat Indonesia saya mengimbau jadilah hakim yang tadi, sesuai tema saudara, jadilah hakim yang berintegritas, jadilah pengayom dan pelindung rakyat. Berilah keadilan, tegakkan keadilan untuk seluruh rakyat Indonesia, dengan tidak pandang bulu saudara-saudara,” kata Prabowo.

Prabowo lantas bicara terkait trias politica. Dia menegaskan lembaga kehakiman atau yudikatif berada pada tingkat yang sama dengan lembaga legislatif dan lembaga eksekutif.

“Tonggak trias politica. Peradilan yudikatif sama tingkatnya, sama derajatnya, sama kuasanya dengan eksekutif dan legislatif. Hakim ini, legislatif ini, eksekutif ini, harus sama,” ucapnya.

Karena itu, dia sekali lagi meminta para hakim untuk berani menegakkan keadilan. Terutama, lanjut dia, dalam memberantas tindak pidana korupsi.

“Hakim harus berani tegakkan kebenaran, tegakkan kejujuran, tegakkan keadilan, berantas korupsi, mari kita bekerja yang sebaik-baiknya untuk anak dan cucu kita,” ujar dia.

(Sumber:Beratnya Jadi Hakim yang Baru Disadari Prabowo.)

Responsnya soal #KaburAjaDulu Jadi Viral, Ternyata Wamenaker Lulusan Kampus Ini

Jakarta (VLF) – Tagar #KaburAjaDulu menggema di media sosial sejak beberapa waktu lalu. Isu ini muncul seiring ungkapan kekecewaan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah.
#KaburAjaDulu diekspresikan dengan generasi produktif atau anak muda yang ingin atau sudah pergi ke luar negeri, baik untuk bekerja maupun studi. Isu ini kemudian direspons oleh Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer, dengan statement yang menjadikannya viral.

“Mau kabur, kabur saja lah. Kalau perlu jangan balik lagi,” katanya pada Senin (17/2/2025) lalu, yang akhirnya ramai dikutip di media sosial.

Pakar Cultural Studies Universitas Muhammadiyah (UM) Surabaya Radius Setiyawan, menyebut ucapan Wamenaker itu justru membuat situasi panas. Sebab, perhatian ke persoalan pokok yang harusnya menjadi fokus.

“Ini saya kira justru itu kontraproduktif. Ini katanya dengan komunikasi pemerintah ke khalayak khususnya ke anak-anak muda harusnya tidak seperti itu. Approval rating itu akhirnya membuat orang ragu puas atau tidak, karena di sosial media menggema #KaburAjaDulu. Persoalan benar kabur atau tidak itu urusan lain, tapi itu bentuk ekspresi kekecewaan dan yang menjadi perhatian pemerintah,” ungkapnya, dikutip dari detikJatim, Rabu (19/2/2025).

Terlepas dari viralnya statement Wamenaker soal #KaburAjaDulu, seperti apa si profil pendidikan wakil menteri tersebut? Simak ulasannya di bawah ini.

Kampus Wamenaker dan Profilnya
Mengutip laman resmi Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), ia memiliki nama lengkap Immanuel Ebenezer Gerungan. Ia lahir di Riau, pada 22 Juni 1975.

Sebelum menjadi Wamenaker pada Kabinet Merah Putih periode 2024-2029, ia pernah menjadi Ketua Relawan Jokowi Mania, untuk mendukung pasangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin pada Pilpres 2019.

Kemudian jelang kontestasi Pilpres 2024, bergabung sebagai kader Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) untuk memberi dukungan penuh kepada pasangan Prabowo-Gibran.

Jenjang pendidikan terakhirnya, tertulis di Kemnaker sebagai sarjana sosial di Universitas Satya Negara Indonesia (USNI). Maka itu, ia kemudian bergelar S Sos.

USNI sendiri merupakan kampus swasta yang terletak di Jakarta Selatan. Kampus ini didirikan oleh Yayasan Abdi Karya pada 1987.

Ini artinya, kampus USNI telah berdiri selama 35 tahun dan mengklaim menghasilkan lebih 10,000 alumni yang sukses.

Mengutip laman resmi kampus, USNI memiliki empat fakultas dan pascasarjana yang terdiri dari berbagai program studi (prodi).

– Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

S1 Hubungan Internasional, S1 Ilmu Komunikasi

– Fakultas Ekonomi dan Bisnis

S1 Manajemen, S1 Akuntansi, S1 Hukum

– Fakultas Teknik

S1 Teknik Informatika, S1 Teknik Lingkungan, S1 Sistem Informasi

– Fakultas Perikanan & Ilmu Kelautan

Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan
– Pascasarjana

S2 yakni jurusan Magister Manajemen.

Selain itu, USNI juga memiliki salah satu program unggulan yakni pengembangan diri empat tahun.

– Tahun pertama, memberikan dasar penguatan mental berupa self-discovery dan time management

– Tahun kedua, mental health management dan confidence building

– Tahun ketiga, growth mindset dan global mindset

– Tahun keempat, career option dan professional networking.

Itulah sekilas profil tentang Wamenaker yang pernyataannya ramai dibahas ketika merespons isu #KaburAjaDulu.
(Sumber:Responsnya soal #KaburAjaDulu Jadi Viral, Ternyata Wamenaker Lulusan Kampus Ini.)

Serba-serbi Reshuffle Perdana Prabowo Ganti Mendikti

Jakarta (VLF) – Presiden Prabowo Subianto melakukan kocok ulang (reshuffle) formasi pembantunya di Kabinet Merah Putih. Nama paling mencolok adalah Satryo Soemantri Brodjonegoro, sosok yang membetot perhatian publik saat awal pemerintahan Prabowo ini.

Reshuffle kabinet berawal dari isu satu hari dan langsung mewujud menjadi pelantikan personalia baru pada Rabu (19/2/2025). Namun sebelumnya, Prabowo sempat memberi sinyal-sinyal.

Prabowo sempat ingatkan menteri ‘ndablek’
Prabowo berbicara di acara Harlah ke-102 Nahdlatul Ulama di Istora Senayan, Jakarta, 5 Februari lalu. Prabowo saat itu mengatakan telah mewanti-wanti jajarannya untuk bekerja sepenuh hati kepada rakyat.

Prabowo lantas menyinggung, jika ada yang ndablek di pemerintahannya, ia tidak segan menindak sosok tersebut.

“100 Hari pertama ya saya sudah beri istilahnya peringatan berkali-kali, sekarang siapa yang bandel, siapa yang ndablek, siapa yang tidak mau ikut dengan aliran besar ini dengan tuntutan rakyat, pemerintah bersih siapa yang tidak patuh saya akan tindak,” kata Prabowo.

Selang lima hari, Prabowo juga melontarkan pernyataan mengenai adanya sosok ‘raja kecil’ di Kongres XVIII Muslimat NU di Jatim Expo, Surabaya, 10 Februari. Hal itu diutarakan Prabowo saat menyebut adanya pihak yang mencoba tidak menuruti kebijakan efisiensi anggaran yang telah dicanangkannya.

“Saya melakukan penghematan, saya ingin pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu, pengeluaran-pengeluaran yang mubazir, pengeluaran-pengeluaran yang alasan untuk nyolong, saya ingin dihentikan, dibersihkan. Ada yang melawan saya, ada. Dalam birokrasi merasa sudah kebal hukum, merasa sudah menjadi ‘raja kecil’, ada. Saya mau menghemat uang, uang itu untuk rakyat, untuk memberi makan untuk anak-anak rakyat,” kata Prabowo saat memberikan sambutan di Kongres XVIII Muslimat NU di Jatim Expo, Surabaya, Senin (10/2).

Brian Yuliarto jadi Mendiktiristek. (Grandyos Zafna/detikcom)
Kabar resuffle kabinet berembus mulai pagi. Nama yang dikabarkan mencuat adalah Satryo Soemantri Brodjonegoro. Kabarnya, dia akan dicopot dari jabatannya sebagai Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) dan diganti dengan orang lain.
Sekretaris Kabinet Mayor Teddy Indra Wijaya menjawab kabar tersebut. Dia menyebut sore nanti memang ada pelantikan beberapa pejabat negara.

“Hari ini, akan ada pelantikan beberapa pejabat. Sore nanti ya,” kata Mayor Teddy Indra Wijaya saat dikonfirmasi, jelang siang.

Satryo beres-beres
Salah seorang yang mengetahui aktivitas Satryo juga menyatakan Satryo sudah mulai membereskan barang-barang dari rumah dinasnya. Satryo disebut mulai mengosongkan rumah dinas menteri tersebut.

Sementara di Kantor Kemendiktisaintek, dilansir Antara, Satryo sempat menerima sejumlah tamu, antara lain sejumlah orang tua siswa penerima Beasiswa Indonesia Maju (BIM) angkatan 4 hingga kunjungan Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) E Aminudin Aziz.

Satryo meninggalkan kantor Kemendiktisaintek sekitar pukul 13.30 WIB. Ia menaiki mobil dinas dengan pelat RI-25.7. Mobil tersebut meninggalkan area parkir lantai tiga Kemdiktisaintek dengan kondisi kaca tertutup. Ia tak memberikan keterangan apa pun ketika ditanya wartawan soal isu reshuffle.

Brian Yuliarto dilantik Prabowo gantikan Satryo
Jabatan Mendiktisaintek berganti. Satryo pergi, datanglah Brian Yuliarto, profesor dari Institut Teknologi Bandung (ITB). Brian tiba di Istana Kepresidenan Jakarta pukul 14.30 WIB. Dia mengenakan setelah jas dan peci hitam, didampingi istri, dan siap dilantik.

Benar saja, pelantikan Brian Yuliarto digelar di Istana Negara, satu bagian dalam Kompleks Istana Kepresidenan RI di kawasan Gambir. Pelantikan Brian ini berdasarkan Keppres Nomor XXVIP Tahun 2025 tentang pemberhentian dan pengangkatan menteri negara Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029.

Prabowo kemudian melantik langsung dengan mengambil sumpah jabatan. Brian Yuliarto mengikuti sumpah yang dibacakan Prabowo. Berikut ini bunyinya:

“Saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darmabakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab,” demikian bunyi sumpah tersebut.

Prabowo Subianto memerintah Indonesia sebagai Presiden RI sejak 20 Oktober 2024 kemarin. Selang sekitar empat bulan, reshuffle ini bergulir. Ini menjadi reshuffle kabinet edisi perdana pemerintahan Prabowo-Gibran Rakabuming Raka.
Satryo Soemantri Brodjonegoro juga merupakan menteri pertama yang di-reshuffle oleh Prabowo dalam Kabinet Merah Putih. Sedikit membuka catatan di awal, Satryo berjanji akan melakukan berbagai perbaikan di Kemendiktisaintek. Salah satu yang menjadi fokusnya yakni kemampuan berpikir kritis pada anak-anak.

“We have to transform our educational methodology (Kita harus mentransformasikan metodologi pendidikan kita). Harus membuat anak-anak kita semua punya critical thinking. Otherwise (kalau tidak), kita tidak bisa survive (bertahan) di masa depan,” katanya usai serah terima jabatan di Gedung A Kemdikbud, Jakarta, 21 Oktober 2024 lalu.

Mengancik tahun baru, Satryo sempat ramai dibahas publik. 20 Januari 2025, dia didemo ratusan pegawai di kantornya perihal mutasi pegawai. Ada juga rekaman suara Satryo marah-marah, rekaman beredar di media sosial, Satryo membantah itu suaranya.

Satryo juga sempat menjadi sorotan publik lantaran menyebut beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) mahasiswa akan terdampak efisiensi anggaran yang dilakukan Presiden Prabowo. Pernyataan Mendikti Satryo ini disampaikan usai rapat kerja bersama Komisi X DPR RI, 12 Februari 2025 lalu.

Selepas rapat, Mendikti Satryo menyampaikan, berdasarkan rencana Ditjen Anggaran Kemenkeu, KIP Kuliah akan dipangkas Rp 1,31 triliun dari pagu awal Rp 14,69 triliun. Pernyataan Satryo ternyata berbuntut panjang. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani bersama beberapa pimpinan DPR RI bahkan sempat melakukan konferensi pers dua hari kemudian untuk meluruskan informasi tersebut. Kini, Satryo kena reshuffle edisi perdana.

Satryo Mundur Duluan
Satryo mengatakan dirinya mengundurkan diri, bukan diberhentikan. Surat pengunduran dirinya ditulis sejak semalam.

Satryo tampak kembali ke Gedung D Kemendikti, Jl Pintu Satu Senayan, Jakarta, Rabu (19/2/2025), sekitar pukul 15.00 WIB dengan mobil Toyota Camry hitam berpelat RI 25.

“Jadi saya itu baru saja ke Setneg menyerahkan surat pengunduran diri saya sebagai Mendiktisaintek,” kata Satryo menjawab pertanyaan wartawan mengenai reshuffle.

Alasan pengunduran dirinya adalah karena dia merasa sudah bekerja keras namun tidak sesuai harapan pemerintah. “Ya saya lebih baik mundur daripada diberhentikan,” ujarnya.

Yang dilantik di reshuffle perdana
Ada 6 pejabat yang dilantik Prabowo di Istana Negara, terdiri dari 1 menteri dan 5 kepala-wakil kepala badan. Ini daftarnya:

1. Menteri Pendidikan, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek), Brian Yuliarto
2. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Muhammad Yusuf Ateh
3. Wakil Kepala BPKP, Agustina Arumsari
4. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti
5. Wakil Kepala BPS, Sonny Harry Budiutomo Harmadi
6. Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Letjen (Purn) Nugroho Sulistyo Budi
(Sumber:Serba-serbi Reshuffle Perdana Prabowo Ganti Mendikti.)

BEM SI Gelar Puncak Demo ‘Indonesia Gelap’ 20 Februari di Jakarta

Jakarta (VLF) – Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) akan kembali menggelar demo ‘Indonesia Gelap’. Puncak demo itu akan digelar terpusat di Jakarta.
“BEM SI sesuai surat instruksi yang telah kami keluarkan akan ada aksi terpusat di Jakarta di hari Kamis untuk menanggapi aksi-aksi sebelumnya, poin-poin tuntutan kita yang tidak direspon sama pihak pemerintah,” kata Koordinator Pusat BEM SI, Herianto, saat dihubungi, Selasa (18/2/2025).

Herianto mengatakan aksi demo pada 20 Februari nanti menjadi puncak aksi demonstrasi ‘Indonesia Gelap’. Peserta aksi dari luar Jakarta juga akan hadir dalam demo tersebut.

“Terkait massa aksi kami belum bisa pastikan karena Rabu besok (hari ini) akan ada teklap (teknik lapangan) buat pembahasan aksi secara teknis di lapangan,” katanya.

Dia menyebutkan aksi demo ‘Indonesia Gelap’ pada 20 Februari nanti akan jadi puncak kemarahan kelompok mahasiswa setelah sejumlah tuntutan mereka pada demo di hari Senin (17/2) belum digubris pemerintah.

“Itu akan menjadi puncak kemarahan mahasiswa Ketika belum ada tanggapan terkait poin-poin tuntutan kita kemarin,” tutur Herianto.

Aksi demo ‘Indonesia Gelap’ sebelumnya telah digelar di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, pada Senin (17/2). Ada 13 tuntutan yang dibacakan massa aksi.

Tuntutan itu dibacakan Bagas Wisnu selaku Koordinator Humas UPNVJ Bergerak atau Jenderal Lapangan Aksi di sekitar Patung Kuda, Jakarta Pusat, Senin (17/2). Dia menyerukan agar pemerintah bisa memenuhi semua tuntutan tersebut.

“Kami menyerukan kepada Presiden Prabowo dan jajarannya untuk segera mengambil langkah konkret dalam menanggapi berbagai persoalan yang kami angkat dalam aksi ini. Jika tidak, maka aksi serupa akan terus berlanjut di berbagai daerah di seluruh Indonesia,” kata Bagas di hadapan mahasiswa.

Berikut ini 13 poin tuntutan massa:
1. Ciptakan pendidikan gratis ilmiah dan demokratis serta batalkan pemangkasan anggaran pendidikan.

2. Cabut proyek strategis nasional bermasalah, wujudkan reforma agraria sejati. Menurut mereka Proyek Strategis Nasional (PSN) kerap menjadi alat perampasan tanah rakyat. Kami menuntut pencabutan PSN yang tidak berpihak pada rakyat dan mendorong pelaksanaan reforma agraria sejati.

3. Tolak revisi Undang-Undang Minerba, revisi Undang-Undang Minerba hanya menjadi alat pembungkaman bagi rezim untuk kampus-kampus dan lingkungan akademik ketika bersuara secara kritis.

4. Hapuskan multifungsi ABRI. Sebab, keterlibatan militer dalam sektor sipil berpotensi menciptakan represi dan menghambat kehidupan yang demokratis.

5. Sahkan rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat. Masyarakat adat membutuhkan perlindungan hukum yang jelas atas tanah dan kebudayaan mereka.

6. Cabut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, yang dinilai sebagai ancaman terhadap bagian-bagian yang justru menjadi kepentingan rakyat seperti pendidikan dan kesehatan.

7. Evaluasi penuh program makan bergizi gratis. Menurut mereka, program makan gratis harus dievaluasi agar tepat sasaran, terlaksana dengan baik, dan tidak menjadi alat politik semata.

8. Realisasikan anggaran tunjangan kinerja dosen. Kesejahteraan akademisi harus diperhatikan demi peningkatan kualitas pendidikan tinggi dan melindungi hak-hak buruh kampus.

9. Desak Prabowo Subianto untuk mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Perampasan Aset. Sebab, korupsi adalah hal yang mendesak dan hal ini harus segera diatasi melalui perppu untuk memberantas kejahatan ekonomi dan korupsi.

10. Tolak revisi Undang-Undang TNI, Polri, dan Kejaksaan. Mereka menilai revisi ini berpotensi menguatkan imunitas para aparat juga militer dan melemahkan penguasaan terhadap aparat.

11. Efisiensi dan rombak Kabinet Merah Putih. Borosnya para pejabat yang tidak bertanggung jawab harus diatasi dengan rombak para pejabat yang bermasalah.

12. Tolak revisi Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat tentang tata tertib yang mana revisi saat sangat bermasalah dan bisa menimbulkan kesewenang-wenangan dari lembaga DPR.

13. Reformasi Kepolisian Republik Indonesia. Kepolisian harus direformasi secara menyeluruh untuk menghilangkan budaya represif dan meningkatkan profesionalisme. Aksi ini merupakan panggilan kepada seluruh elemen masyarakat untuk terus mengawal jalanan pemerintahan demi terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat di Indonesia.
(Sumber:BEM SI Gelar Puncak Demo ‘Indonesia Gelap’ 20 Februari di Jakarta.)