Jakarta (VLF) – Pemerintah tampaknya bergerak cepat (gercep) dalam implementasi Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Permen ESDM) Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pedoman Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBTL) dari Pembangkit Tenaga Listrik yang memanfaatkan Sumber Energi Terbarukan (EBT).

Hal itu dibuktikan lewat penandatanganan perpanjangan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBTL) antara PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Suluttenggo (Sulawesi Utara, Tengah dan Gorontalo) dengan PT Buminata Cita Banggai Energi. Penandatanganan perdana PJBTL tersebut dilakukan General Manager (GM) PT PLN (Persero) UID Suluttenggo, Atmoko Basuki dengan Direktur Utama PT Buminata Cita Banggai Energi, Radityo Mahendra Hutomo.

“Penandatanganan PJBTL hari ini sejalan dengan program ketahanan energi yang selalu didorong Presiden Prabowo Subianto. Makin banyak swasta ikut menggarap PLTM, maka listrik akan menjangkau seluruh rakyat Indonesia,” ujar General Manager PT PLN (Persero) UID Suluttenggo Atmoko Basuki, dalam keterangan tertulis, Senin (19/5/2025).

Dalam sambutannya, Atmoko menjelaskan Permen ESDM Nomor 5 Tahun 2025 tersebut merupakan pelaksanaan dari Keputusan Presiden (Keppres) No 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik. Ditambahkan, Permen ESDM Nomor 5 Tahun 2025 juga memberi kepastian hukum bagi para pengembang PLTM. Upaya itu, diharapkan dapat mempercepat pengembangan pembangkit EBT di seluruh Indonesia.

Perpanjangan PJBTL dengan PT Buminata Cita Banggai Energi untuk PLTM di wilayah Kalumpang dan Hanga-Hanga II, di Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. Dipilihnya PT Buminata Cita Banggai Energi dalam penerapan perdana Permen ESDM Nomor 5 Tahun 2025, karena perusahaan tersebut merupakan pengembang swasta nasional pertama dalam dunia PLTM di Indonesia.

Perusahaan yang beroperasi sejak 2003 itu kini menjadi pelopor. Pendiri PT Buminata Cita Banggai Energi Hengky Mahendrarto menyambut baik atas diterbitkannya Permen ESDM Nomor 5 Tahun 2025.

Peraturan tersebut memberi kepastian hukum atas bisnis yang dijalankan. Menurut Hengky, sebelum adanya Permen, PT Buminata Cita Banggai Energi selalu gelisah setiap akhir masa kontrak.

“Jika tidak diperpanjang, maka investasi yang sudah dikeluarkan begitu besar, akan ditinggal begitu saja,” ujar Hengky.

Dengan perpanjangan kontrak 10 tahun, maka PLTM tersebut total beroperasi selama 30 tahun. Karena itu, lanjut Henky, meski PLTM termasuk EBT yang didorong oleh pemerintah, namun bisnis PLTM sangat riskan.

Perubahan ini diharapkan dapat menarik perhatian pengusaha-pengusaha lain untuk ikut mengembangkan PLTM. Hengky menyebut harga yang ‘feasible’ dan ‘bankable’ bagi pengembang, serta ekonomis bagi PLN akan mendorong iklim investasi bidang EBT yang sehat dan kompetitif.

“Dan yang terpenting bisnis ini menghasilkan listrik bersih dan berkelanjutan,” tutur Hengky.

Dipilihkan Kabupaten Banggai sebagai lokasi PLTM, Hengky menjelaskan karena daerah tersebut memiliki sejumlah air terjun yang airnya tidak pernah surut. Sehingga layak dikembangkan untuk PLTM.

“Dalam membangun, kami upayakan tidak merusak lingkungan yang ada,” ucap Hengky.

PT Buminata Cita Banggai Energi kini sedangkan membangun PLTM lainnya di Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah. Proses pembangunannya ditargetkan akan selesai pada 2026.

Sebagai informasi, perwakilan dari Asosiasi Pengembang Pembangkit Listrik Tenaga Air (APPLTA), Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia, Asosiasi Indonesia Hydropower Association, dan beberapa pengembang Pembangkit Listrik Minihidro (PLTM) swasta nasional juga turut hadir dalam kesempatan tersebut.

(Sumber:Beri Kepastian Hukum, Pengembang PLTM Sambut Permen ESDM No 5 Tahun 2025.)

Jakarta (VLF) – Pengemudi ojek online (ojol) akan menggelar demonstrasi terkait tuntutan potongan biaya aplikasi turun dari 20% menjadi 10%. Wakil Ketua Komisi V DPR Syaiful Huda mendorong pemerintah segera melakukan investigasi terkait besaran potongan biaya aplikasi yang diterapkan aplikator.
“Kami mendorong pemerintah untuk melakukan investigasi terkait dugaan pelanggaran Kemenhub Nomor KP 1001/2022 terkait besaran potongan biaya aplikasi yang melebihi 20% bahkan klaim pengemudi mencapai 70%,” ujar Huda dalam keterangannya, Senin (19/5/2025).

Selain itu, Huda menyorot adanya tarif dengan skema prioritas. Menurutnya, hal tersebut harus segera diakhiri karena merugikan mitra pengemudi dan mitra pedagang makanan.

“Karena tipisnya margin keuntungan,” ucapnya.

Pemerintah, pinta Huda, harus segera menggelar dialog yang lebih konstruktif dengan penyedia aplikasi, mitra pengemudi, dan mitra pedagang. Hal ini guna mencari skema yang saling menguntungkan antar para pihak.

“Mendorong keuntungan dari ekosistem layanan transportasi berbasis digital untuk kesejahteraan mitra pengemudi maupun merchant. Misalnya 20% keuntungan bersih digunakan untuk mendirikan koperasi mitra,” lanjut Huda.

Diketahui, unjuk rasa hari ini akan melibatkan pengemudi roda dua dan roda empat. Pengemudi ojek dan taksi online yang akan demo berasal dari berbagai daerah.

“Diperkirakan akan dihadiri lebih dari 25 ribu massa ojol dari berbagai penjuru kota di Jawa dan sebagian Sumatera serta Jabodetabek yang secara bergelombang telah masuk wilayah Jakarta, dan bergabung di beberapa titik-titik basecamp komunitas ojol di 5 wilayah Jakarta,” kata Ketua Umum (Ketum) Asosiasi Pengemudi Ojol Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono dalam keterangannya, Senin (19/5/2025).

Dia mengatakan, dalam demo hari ini, ojek dan taksi online akan menolak pesanan dengan mematikan aplikasi. Asosiasi Ojol Garda Indonesia meminta masyarakat tidak melakukan pemesanan pada Selasa (20/5).

“Serta akan dilakukannya pelumpuhan pemesanan penumpang, pemesanan makanan dan pengiriman barang melalui aplikasi secara massal dengan cara mematikan aplikasi pada hari Selasa, 20 Mei 2025 mulai jam 00.00 sampai dengan jam 23.59 WIB,” katanya.

Berikut tuntutan massa ojol:

1. Presiden RI dan Menteri Perhubungan berikan sanksi tegas kepada perusahaan aplikasi pelanggar regulasi Pemerintah RI / Permenhub PM No.12 tahun 2019, Kepmenhub KP No.1001 tahun 2022;

2. DPR RI Komisi V agar menggelar RDP gabungan Kemenhub, Asosiasi, Aplikator;

3. Potongan Aplikasi 10%;

4. Revisi Tarif Penumpang (hapus aceng, slot, hemat, prioritas dll); dan

5. Tetapkan Tarif Layanan Makanan dan Kiriman Barang, libatkan Asosiasi, Regulator, Aplikator, dan YLKI.

(Sumber:Anggota DPR Dorong Pemerintah Investigasi Potongan Biaya Aplikasi Ojol.)

Jakarta (VLF) – Ribuan driver ojek online (ojol) bakal turun ke jalan di Surabaya hari ini. Mereka juga akan ramai-ramai mematikan aplikasinya.
Aksi serentak yang dilakukan se-Indonesia pada 20 Mei ini diperkirakan akan berdampak pada arus lalu lintas di sejumlah titik.

Berikut ringkasan soal titik aksi hingga tuntutannya:

1. Demo Serentak Nasional

Aksi yang digelar Selasa, 20 Mei 2025 ini tak hanya digelar di Surabaya, tapi juga dilakukan driver online di berbagai daerah di Indonesia.

2. Titik Kumpul di Bundaran Waru

Para driver ojol di Jawa Timur akan mulai berkumpul di Bundaran Waru, Sidoarjo sejak pukul 08.00 WIB sebelum bergerak ke titik aksi di Surabaya.

3. Membawa 5 Tuntutan

Demo Frontal Level 7 ini membawa lima tuntutan kepada pemerintah dan aplikator. Salah satunya adalah soal kenaikan tarif transportasi online.

4. Enam Lokasi Sasaran Aksi

Enam titik yang jadi sasaran aksi di Surabaya antara lain:
• Kantor Dishub Provinsi Jatim
• Kantor Diskominfo Jatim
• Polda Jatim
• DPRD Jatim
• Gedung Negara Grahadi
• Kantor aplikator transportasi online

5. Diikuti 6 Ribu Driver Ojol

Sekitar 6 ribu driver ojek online gabungan roda dua dan roda empat diperkirakan ikut dalam aksi ini.

6. Permohonan Maaf dari Massa Aksi

Pihak Frontal menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Surabaya, Sidoarjo, dan sekitarnya atas potensi gangguan lalu lintas selama demo berlangsung.

(Sumber:Ribuan Ojol Surabaya Demo dan Matikan Aplikasi, Waspada Macet di Sini!.)

Jakarta (VLF) – Para pengguna layanan ojek online (ojol), bersiaplah mencari alternatif transportasi untuk mobilitas hari ini, karena para pengemudi ojol akan berdemonstrasi pada Selasa (20/5/2025) mulai pukul 13.00 WIB.
Massa dari Asosiasi Pengemudi Ojol Garda Indonesia menyampaikan sejumlah tuntutan pada demo hari ini. Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojol Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono, mengatakan unjuk rasa akan melibatkan pengemudi roda dua dan roda empat ang berasal dari berbagai daerah.

“Diperkirakan akan dihadiri lebih dari 25 ribu massa ojol dari berbagai penjuru kota di Jawa dan sebagian Sumatera serta Jabodetabek yang secara bergelombang telah masuk wilayah Jakarta, dan bergabung di beberapa titik-titik basecamp komunitas ojol di lima wilayah Jakarta,” kata Igun dalam keterangannya.

Mematikan Aplikasi

Dalam aksi ini, ojek dan taksi online akan menolak pesanan dengan mematikan aplikasi. Asosiasi Pengemudi Ojol Garda Indonesia juga meminta masyarakat tidak melakukan pemesanan pada hari ini.

“Serta akan dilakukannya pelumpuhan pemesanan penumpang, pemesanan makanan dan pengiriman barang melalui aplikasi secara massal dengan cara mematikan aplikasi pada hari Selasa, 20 Mei 2025 mulai jam 00.00 sampai dengan jam 23.59 WIB,” katanya.

Unjuk rasa besar-besaran dilakukan guna menagih ketegasan pemerintah selaku regulator untuk bertindak atas pelanggaran regulasi yang dilakukan sejak 2022. Dia mengatakan demo hari ini menjadi puncak kekecewaan para pengemudi online.

Demonstrasi di Lima Titik

Massa ojol akan demo di lima titik, yaitu Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Istana Merdeka, DPR RI, kantor-kantor Aplikasi, dan semua lokasi yang berhubungan dengan perusahaan aplikasi. Demo akan dimulai pukul 13.00 WIB hingga tuntutan mereka diterima.

“Sudah berkali-kali kami aksi damai namun semuanya seperti dianggap remeh oleh Pemerintah maupun aplikator sehingga pihak aplikator makin menjadi-jadi membuat program-program hemat dan prioritas bagi pengemudi online yang sangat merugikan pengemudi online, sehingga aksi kali ini mungkin kami harus lebih keras aksinya,” tegasnya.

Tuntutan Massa Ojol

Ada lima tuntutan yang akan disampaikan massa ojol, yaitu:

1. Presiden RI dan Menteri Perhubungan berikan sanksi tegas kepada perusahaan aplikasi pelanggar regulasi Pemerintah RI / Permenhub PM No.12 tahun 2019, Kepmenhub KP No.1001 tahun 2022

2. DPR RI Komisi V agar menggelar RDP gabungan Kemenhub, Asosiasi, Aplikator

3. Potongan Aplikasi 10%

4. Revisi Tarif Penumpang (hapus aceng, slot, hemat, prioritas dll)

5. Tetapkan Tarif Layanan Makanan dan Kiriman Barang, libatkan Asosiasi, Regulator, Aplikator, dan YLKI.

(Sumber:https://inet.detik.com/cyberlife/d-7922358/siap-siap-driver-ojol-demo-besar-besaran-siang-ini.)

Jakarta (VLF) – Wacana legalisasi kasino kembali menyeruak di Indonesia setelah Thailand dan Uni Emirat Arab mulai memberi lampu hijau untuk kasino di negaranya.
Legalisasi kasino dilakukan demi meningkatkan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan menarik pundi-pundi uang dari wisatawan. Thailand meniru Singapura yang sukses dengan Marina Bay Sands, menambah 19 juta wisatawan hanya dalam 5 tahun pertama. Namun bukan berarti legalisasi kasino berjalan sukses.

“Tapi, mari belajar dari Makau. Dijuluki Las Vegas-nya Asia, Makau pernah mencetak pendapatan USD 45 miliar dari kasino (2013). Tapi ketika pandemi melanda dan China membatasi arus wisatawan, ekonomi Makau kolaps, 80 persen PDB-nya ambruk karena terlalu tergantung pada judi. Kini, mereka kesulitan diversifikasi pariwisata. Kita juga bisa lihat Kepulauan Mariana Utara (CNMI). Sempat mengalami ‘boom’ karena satu kasino besar, tapi pada 2021 bangkrut karena korupsi, kerusakan lingkungan, dan ketergantungan ekonomi tunggal,” ujar Dewan Pakar GSN Bidang Pariwisata Taufan Rahmadi dalam pernyataan, Minggu (18/5/2025).

MGM Grand Macau yang populer sempat sepi saat pandemi COVID. (AP Photo/Kong) Foto: AP/Kong
Indonesia, lanjut Taufan tidak perlu mengorbankan jati diri budaya hanya demi mengejar PNBP yang terkesan instan dengan membolehkan kasino.

“Kita punya modal luar biasa, 4 dari 6 elemen terbesar daya tarik wisata global, yaitu budaya, spiritualitas, alam, dan hospitality. Pariwisata berkualitas adalah soal otentisitas dan keberlanjutan, bukan soal glamor atau hiburan semu. Kita butuh kebijakan fiskal yang in the soul of the nation, bukan sekadar out of the box,” ujarnya.

Sementara itu, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) Hikmahanto Juwana menilai pemerintah bisa mempelajari kebijakan di negara mayoritas Muslim lain seperti UEA dan Malaysia untuk kajian melegalkan kasino demi meningkatkan devisa negara. Hikmahanto meminta pemerintah membuka mata, termasuk membuat asesmen tentang tiga hal penting terkait kasino.

UEA membentuk Badan Pengatur ‘Permainan Komersial’ Foto: DW (News)
Hal pertama dikatakan soal perputaran uang terkait judi online yang berdasarkan temuan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sangat besar di Kamboja dan Myanmar.

“Yang kedua adalah apakah memang bisa rakyat kita yang katanya mayoritas beragama Islam, terus sangat beragama, untuk melepaskan diri dari judi? Ternyata kan tidak,” ujar dia diberitakan Antara.

Sedangkan asesmen ketiga dia sebut soal masalah penegakan hukum. Pemerintah dikatakan beberapa kali berniat memberantas korporasi judi daring tetapi yang menjadi masalah lokasinya berada di Kamboja dan Myanmar yang memang melegalkan kasino.

“Nah kalau misalnya tiga hal ini setelah dilakukan asesmen dan menurut kita tidak bisa diselesaikan, bukan tidak mungkin kalau pemerintah memutuskan untuk buat kasino tapi di kawasan tertentu saja, seperti kawasan ekonomi khusus di Genting, Malaysia atau di Singapura juga ada. Tapi, untuk warga Singapura kalau mereka mau berjudi di situ, mereka harus ada syarat ketat,” ucapnya.

Genting Highlands, Malaysia (Photo by MOHD RASFAN/AFP via Getty Images) Foto: AFP/Getty Images/Mohd Rasfan
Hikmahanto mengingatkan Indonesia memang negara Muslim tetapi aktivitas judinya masih tinggi. Dia juga menyinggung aktivitas judi pernah dilegalkan oleh Ali Sadikin saat menjabat Gubernur DKI Jakarta.

“Waktu itu kemudian juga kita ada Porkas, ada SDSB, itu kan sebenarnya juga bentuk-bentuk seperti itu. Nah tapi sekarang kita cuma lokalisir saja dan penggunaan dananya nanti misalnya dari pajak yang dihasilkan dan lain sebagainya,” ucapnya.

“Tapi tentu dana tersebut untuk kepentingan yang tidak menyentuh, katakanlah hal-hal yang terkait dengan agama dan lain sebagainya,” imbuhnya.

Uni Emirat Arab yang mengharamkan judi dikatakan membuka kasino dengan membangun kawasan ekonomi khusus. Dia menyebut bila akhirnya Indonesia berkompromi untuk membuka kasino di kawasan ekonomi khusus, pemerintah diminta berani mengambil kebijakan itu dengan tetap fokus memberantas judi daring yang merugikan rakyat kecil.

“Selama ini yang kita dengar sangat menyakitkan dan miris. Mereka yang bekerja di perusahaan-perusahaan judi online disiksa di Kamboja dan lain sebagainya, kita tidak ada kendali,” ujar Hikmahanto.

“Sudah mereka keluar masuk secara ilegal, ditambah melakukan perbuatan yang tidak baik bagi warga negara kita. Dan tiba-tiba kalau mereka disiksa kita harus membantu mereka untuk mengeluarkan uang. Kan tidak benar juga kalau seperti begitu,” katanya lagi.
(Sumber:Legalisasi Kasino di Indonesia: Serasi atau Kontradiktif untuk Wisata?.)

Jakarta (VLF) – Sejumlah kepala daerah dari PDI Perjuangan tidak hadir dalam pembekalan di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan (Jaksel). Ketua DPP PDIP Ganjar Pranowo mengungkap alasannya.
“Betul, ada yang izin sakit, ada yang haji gitu ya, ada yang kemarin ada acara lagi di luar. Maka tadi disampaikan, untuk yang belum nanti kita akan bikin lagi,” kata Ganjar kepada wartawan di Jakarta, Minggu (18/5/2025).

Salah satu kepala daerah yang tidak hadir yaitu Gubernur Jakarta Pramono Anung. Ganjar mengatakan Prabowo absen karena akan pergi ibadah haji.

“Mau haji katanya,” ujar Ganjar

Selain itu, Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno juga tak hadir pembekalan.

“Kalau Rano Karno lagi di Cannes Festival Film, kemarin izin,” tuturnya.

Pesan Megawati

Sebelumnya, Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri memberi arahan saat pembekalan kadernya yang menjadi kepala daerah. Ketua DPP PDIP Ganjar Pranowo menjelaskan arahan Megawati secara umum.

“Ibu concern betul pada kualitas SDM mulai sejak ibu mengandung. Sehingga stunting bisa dicegah dari awal, angka kematian Ibu melahirkan, dan angka kematian balita dicegah,” kata Ganjar kepada wartawan di Jakarta.

Ganjar mengatakan Megawati juga memberikan perhatian kepada isu perubahan iklim atau climate change, terutama di daerah pesisir. Dia mengingatkan pentingnya menanam pohon bakau.

“Inovasi untuk pelayanan publik juga dilakukan kepada seluruh daerah, agar seluruh daerah memperhatikan betul layanan publik yang memudahkan masyarakat,” tuturnya.

Selain itu, lanjut Ganjar, Megawati juga mengingatkan masalah hukum. Mega berpesan agar kepala daerah untuk menjaga integritas.

“Dan ada juga, awas ya, masalah-masalah hukum. Jadi soal integritas yang mesti dibangun itu sesuatu yang penting, yang bisa saya sampaikan di publik, apa yang menjadi concern Ibu,” jelasnya.

(Sumber:Ganjar Ungkap Alasan Pramono-Rano Absen di Pembekalan Kepala Daerah PDIP.)

Jakarta (VLF) – Anggota Komisi III DPR Fraksi NasDem Rudianto Lallo mendukung langkah Polda Banten menahan Ketua Kadin Kota Cilegon Muh Salim (54) buntut dugaan pemerasan jatah proyek sebesar Rp 5 triliun. Rudianto menilai aksi pemerasan tersebut dapat berimbas buruk pada investasi di RI.
“Polda Banten bergerak cepat merespons kejadian yang dilakukan oleh pengurus Kadin Cilegon yang sudah ditetapkan jadi tersangka. Ya itu patut diacungi jempol langkah Polda Banten dan saya kira ini harus diikuti oleh penegak hukum kita, bila ada hukum-hukum yang melakukan pemerasan terhadap investor-investor lain yang sudah datang ke Indonesia untuk menanamkan modalnya, lalu kemudian dipersulit, dihambat, malah diperas oleh oknum-oknum lokal, ya,” kata Rudianto kepada wartawan, Minggu (18/5/2025).

Rudianto mengatakan langkah hukum perlu dilakukan terhadap oknum pemerasan untuk menciptakan efek jera. Penindakan hukum itu, lanjut dia, harus dilakukan terhadap siapa pun yang mengatasnamakan organisasi tertentu.

“Saya kira, langkah tegas ini yang diperlukan oleh penegak hukum kita, supaya ada efek jera. Tidak ada lagi yang berani mengatasnamakan organisasi-organisasi tertentu untuk kemudian melakukan intervensi, intimidasi, pengancaman, atau bahkan pemerasan terhadap siapa pun yang mau melakukan atau mau berusaha di Indonesia, di manapun itu, kira-kira begitu,” ujarnya.

Diketahui Muh Salim (54), Ketua Kadin Kota Cilegon yang meminta jatah proyek Rp 5 triliun tanpa lelang, ditetapkan sebagai tersangka. Ia langsung ditahan.

“Pada jam 21.00 WIB telah dilaksanakan gelar perkara penetapan tersangka dan penahanan,” tulis ujar Dirkrimum Polda Kombes Dian Setyawan, Jumat (16/5) lalu.

Muh Salim berperan mengajak dan menggerakkan orang untuk melakukan aksi di PT China Chengda Engineering. Selain Muh Salim, polisi juga menetapkan Wakil Ketua Kadin Bidang Industri, Ismatullah (39) dan Ketua HNSI Rufaji Jahuri (50) sebagai tersangka.

Dalam pertemuan itu, Ismatullah menggebrak meja saat meminta proyek tanpa proses lelang. Sementara peran Rufaji Jahuri yakni mengancam akan menghentikan proyek jika HNSI tidak dilibatkan dalam proyek PT China Chengda Engineering.

Sejumlah barang bukti disita di antaranya 1 bundel screenshot ajakan Ketua Kadin kepada para saksi untuk ke lokasi Proyek PT China Chengda Engineering, 1 lembar surat dari Kadin kepada PT Chengda tanggal 8 April 2025, 1 lembar notulen pertemuan tanggal 8 April 2025, 1 lembar notulen pertemuan tanggal 22 April 2025, 1 lembar surat dari Kadin kepada PT Chengda tanggal 8 Mei 2025.

(Sumber:Legislator Dukung Polda Banten Tahan Oknum Kadin Cilegon Buntut Jatah Proyek.)

Jakarta (VLF) – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) angkat bicara terkait rekening bank yang terblokir massal. Pemblokiran rekening tersebut sempat viral di media sosial.
Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengatakan penghentian transaksi pada rekening dormant untuk kepentingan publik. Penggunaan rekening dormant yang dikendalikan oleh pihak lain menjadi salah satu modus yang rawan disalahgunakan dalam aktivitas ilegal.

Rekening dormant merupakan istilah perbankan yang digunakan untuk menggambarkan rekening bank yang sudah lama tidak ada transaksi, seperti penarikan, penyetoran, atau transfer dalam periode tertentu.

Oleh karena itu, pihaknya dengan kewenangannya berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010, telah melakukan penghentian sementara atas transaksi nasabah dengan rekening yang dinyatakan dormant berdasarkan data perbankan.

“Langkah ini merupakan implementasi dari Gerakan Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang dilakukan oleh PPATK dan stakeholder lainnya dan juga sebagai bagian dari upaya PPATK dalam melindungi kepentingan umum serta menjaga integritas sistem keuangan Indonesia. Penghentian sementara transaksi rekening dormant bertujuan memberikan perlindungan kepada pemilik rekening serta mencegah penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab,” ujar Ivan dalam keterangannya, dikutip Senin (19/5/2025).

Sepanjang 2024 ada puluhan ribu rekening yang teridentifikasi sebagai hasil dari praktik jual beli rekening yang digunakan untuk deposit perjudian online. Selain itu, rekening milik orang lain juga ditemukan secara masif digunakan untuk menampung dana hasil tindak pidana penipuan, perdagangan narkotika, dan berbagai kejahatan lainnya.

“Pada tahun 2024 terdapat lebih dari 28.000 rekening yang berasal dari jual beli rekening yang digunakan untuk deposit perjudian online,” terang Ivan.

Bagi nasabah yang terdampak penghentian sementara ini tetap memiliki hak penuh atas dana yang dimiliki dan dapat mengajukan permohonan reaktivasi melalui cabang masing-masing bank dengan memenuhi prosedur yang ditetapkan. Alternatif lainnya, nasabah juga dapat menghubungi PPATK untuk mendapatkan informasi lebih lanjut terkait status rekeningnya.

Berikut beberapa langkah yang bisa ditempuh nasabah:

1. Tutup rekening yang sudah lama tidak terpakai/aktif.
2. Jangan pernah memberi data pribadi kepada orang asing.
3. Langsung lapor ke pihak bank atau aparat penegak hukum apabila memperoleh transfer uang dari rekening tidak dikenal.

Selain memastikan keamanan dan transparansi sistem keuangan, penghentian sementara ini juga bertujuan untuk:

1. Memberikan pemberitahuan kepada nasabah terkait status dormant rekening mereka.
2. Menginformasikan kepada ahli waris atau pimpinan perusahaan (bagi nasabah korporasi) apabila rekening tersebut tidak diketahui keberadaannya.
PPATK berkomitmen untuk terus berupaya menciptakan sistem keuangan yang lebih bersih dan transparan guna memastikan keamanan serta kepercayaan publik terhadap sektor keuangan nasional.

Pemblokiran rekening sempat dikeluhkan masyarakat di media sosial X. Sebab, pemblokiran tersebut dinilai dapat mengganggu transaksi.

“Rekening Bank Jago di blokir sama Bank Jago atas perintah PPATK. Di blok hari minggu, kantor PPATK hari libur gak buka. Kirim email, inbox PPATK nya full… Hari minggu manusia juga masih transaksi kali,” tulis akun @ada*****.

“sejak kemarin Sabtu 17 Mei 2025 saya ga bisa transaksi karena katanya rekening saya diblokir dengan status khusus dari permintaan PPATK. Ini aneh banget karena saya nggak pernah ada transaksi aneh-aneh (hanya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari) dan rekening nggak dormant,” tulis akun @mi****.

(Sumber:Heboh Rekening Bank Terblokir Massal, PPATK Buka Suara.)

Jakarta (VLF) – Denda dan tunggakan pajak dihapuskan lewat program pemutihan pajak kendaraan yang berlangsung di sejumlah provinsi. Kamu hanya perlu bayar pajak tahun berjalan.
Sejumlah provinsi menggelar pemutihan pajak kendaraan. Namun perlu dicatat, program pemutihan pajak kendaraan ini hanya berlangsung untuk periode tertentu. Per 19 Mei 2025, tercatat masih ada provinsi yang menggelar pemutihan pajak kendaraan. Berikut daftar provinsi serta jadwal pemutihan pajak kendaraan yang masih berlangsung.

Jadwal Pemutihan Pajak Kendaraan

1. Lampung (1 Mei 2025-31 Juli 2025)

Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mengatakan program pemutihan ini merupakan kesempatan terakhir sebelum diberlakukan penegakan hukum bagi warga yang menunggak pajak kendaraan bermotor.

Pemutihan pajak di Lampung berlangsung mulai 1 Mei 2025 sampai dengan 31 Juli 2025. Program pemutihan di Lampung menawarkan berbagai kemudahan seperti pembayaran pajak hanya tahun berjalan, bea balik nama gratis hingga bebas pajak progresif. Kendaraan yang pajaknya menunggak dibebaskan dari tunggakan pokok pajak dan denda serta denda SWDKLLJ tahun-tahun lalu.

2. Bangka Belitung (1 Mei 2025-31 Juli 2025)

Pemerintah Provinsi Bangka Belitung memberikan keringanan dalam program pemutihan pajak kendaraan berupa pembebasan pokok tunggakan pajak kendaraan, penghapusan denda PKB, penghapusan pajak progresif, pembebasan bea balik nama kendaraan kedua (BBNKB II), serta pembebasan bea balik nama kendaraan dari luar provinsi.

3. Banten (10 April 2025-30 Juni 2025)

Pemerintah Provinsi Banten telah mengumumkan pemutihan pajak kendaraan. Pemutihan Pajak Kendaraan di Banten ini berlangsung mulai tanggal 10 April sampai dengan 30 Juni 2025.

Bebas pokok dan sanksi PKB ini diberlakukan bagi yang memiliki tunggakan pajak kendaraan tahun 2024 dan sebelumnya dengan syarat membayar PKB tahun 2025.

4. Jawa Barat (20 Maret 2025-30 Juni 2025)

Program pemutihan pajak kendaraan di Jawa Barat ini berlaku untuk pembayaran online & offline di seluruh Jawa Barat (wilayah hukum Polda Jabar dan Polda Metro Jaya). Adapun waktu pelaksanaan program pemutihan pajak kendaraan bermotor ini mulai 20 Maret 2025. Program pemutihan di Jawa Barat yang semula hanya sampai 6 Juni 2025, diperpanjang jadi sampai 30 Juni 2025.

5. Jawa Tengah (8 April 2025- 30 Juni 2025)

Warga Jawa Tengah bisa memanfaatkan program keringanan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Keringanan itu berupa program pembebasan atau penghapusan tunggakan nilai pokok pajak beserta denda yang berlaku.

Pemutihan pajak kendaraan di Jawa Tengah sudah dimulai 8 April 2025. Program pemutihan pajak kendaraan di Jawa Tengah berlaku sampai 30 Juni 2025. Warga hanya perlu datang ke kantor Samsat untuk mengikuti program pemutihan pajak tersebut.

6. Kalimantan Timur (8 Mei 2025-30 Juni 2025)

Program pemutihan pajak kendaraan di Kalimantan Timur berlangsung selama 3 bulan. Program ini berlaku 8 Mei 2025 sampai dengan 30 Juni 2025. Program pemutihan pajak kendaraan di Kaltim berlaku untuk kendaraan pribadi, termasuk kendaraan sosial keagamaan. Tidak termasuk keterlambatan pembayaran untuk kendaraan baru, mutasi antarprovinsi, ubah bentuk, ganti mesin, dan/atau ex dump/lelang yang belum terdaftar. Program ini juga tidak termasuk biaya SWDKLLJ dan PNBP.

Denda dan Tunggakan Dihapuskan

Pemutihan pajak kendaraan ini sebaiknya dimanfaatkan, khususnya buat kamu yang kemarin-kemarin sempat menunggak. Soalnya tak cuma denda keterlambatan yang dihapus, tunggakan pokok pajak tahun-tahun sebelumnya juga diampuni dalam program pemutihan ini. Dengan adanya pemutihan ini, pemilik kendaraan tinggal membayar pajak tahun berjalan (2025). Denda dan pokok pajak tahun-tahun sebelumnya dibebaskan.
(Sumber:Cuma Bayar Pajak Tahun Berjalan, Awas Kelewat Pemutihan Pajak Kendaraan Tahun Ini.)

Jakarta (VLF) – Presiden ke-5 RI sekaligus Ketua Umum (Ketum) PDIP Megawati Soekarnoputri ikut mengomentari polemik ijazah seseorang yang belakangan diperbincangkan publik. Diketahui, permasalahan ijazah ini lekat dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang menghadapi tudingan ijazah S1 miliknya adalah palsu.

Pernyataan Megawati

Megawati mengungkit ramainya kasus tuduhan ijazah palsu yang belakangan berkaitan dengan Jokowi. Megawati menyarankan sang pemilik menunjukkannya ke publik jika ijazah itu benar.

Hal itu disampaikan Megawati saat memberikan sambutan dalam acara peluncuran buku ‘Pengantar Pemahaman Konsepsi Dasar Sekitar Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI)’ di Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Jakarta Pusat, Rabu (14/5).

“Yo orang banyak kok sekarang gonjang-ganjing urusan ijazah, bener opo nggak?” ujarnya.

“Ya kok susah amat ya, kan kalau di ijazah betul gitu, kasih aja, ‘ini ijazah saya’, gitu, lho,” lanjutnya.

Projo Balas Megawati

Relawan Pro Jokowi (Projo) merespons Megawati. Projo menyebut Jokowi menempuh langkah hukum terkait tudingan ijazahnya lantaran isu itu bukan sekali ini mencuat.

“Pelaporan kasus tersebut adalah jalan terakhir yang dilakukan setelah Pak Jokowi dah pihak-pihak lain menyampaikan data dan fakta bahwa ijazah S1 Pak Jokowi asli, tidak palsu. Para penuduh terus melancarkan tuduhan itu dengan mengabaikan data dan fakta. Tentu ada motif di balik tuduhan itu,” kata Ketum Projo Budi Arie Setiadi kepada wartawan, Kamis (15/5).

“Publik harus tahu, maka perlu ada proses hukum. Supaya jelas alasan mereka berbuat itu. Apakah motif dendam, ekonomi, atau politik. Publik akan tahu di pengadilan nanti,” tambahnya.

Budi Arie menilai Megawati seharusnya membantu untuk menghentikan upaya para penuduh tersebut. Karena, menurutnya, PDIP pernah mencalonkan Jokowi sebagai kepala daerah bahkan sebagai presiden yang di dalam prosesnya ada pelengkapan syarat administratif.

“Kasus hukum ini tidak akan terjadi jika obyektifitas dijunjung tinggi, sebaiknya Ibu Mega juga sejak lama menyatakan atau meminta para penuduh itu menghentikan tindakan mereka. Mengapa? Karena PDIP yang mencalonkan Pak Jokowi sebagai kepala daerah dan presiden 2 periode,” katanya.

“Syarat-syarat administratif dan politis tentu sudah dipenuhi dengan proper sehingga bisa menjadi calon dalam pilkada dan pilpres,” tambahnya.

Lebih lanjut, Budi Arie menyebut Projo melihat tuduhan ijazah palsu bukan sekadar untuk mendiskreditkan Jokowi. Menurutnya, negara juga perlu meluruskan tuduhan ini karena Jokowi pernah memimpin bangsa selama dua periode.

“Pak Jokowi pernah memimpin Kota Solo, DKI Jakarta, dan RI selama lebih dari 20 tahun. Negara juga berkepentingan meluruskan masalah ini,” katanya.

PDIP: Megawati Tak Sebut Nama Jokowi

Jubir PDIP Guntur Romli mengatakan pernyataan Megawati tidak menyebut nama Jokowi ketika membahas terkait ijazah. Dengan begitu, menurutnya, Projo harusnya tidak perlu buru-buru membalas Megawati.
“Pernyataan Ibu Megawati itu tidak menyebut nama Jokowi, mestinya pendukung Jokowi tidak perlu baper,” kata Guntur saat dihubungi, Kamis (15/5).

Guntur menyampaikan Megawati hanya sekadar menyampaikan kewarasan umum ketika ada pihak yang meragukan keaslian ijazah Jokowi. Dia menyebut yang dilakukan pihak Jokowi bukannya membuktikan tapi justru merepotkan banyak lembaga.

“Pernyataan Ibu Megawati itu mewakili kewarasan umum, kalau ada yang meragukan, kita kan tinggal ngasih buktinya. Misalnya ada yang nanya ijazah kita, tinggal diperlihatkan selesai. Atau misalnya ada yang meragukan identitas kita, soal umur contohnya, tinggal perlihatkan KTP. Jadi tidak perlu ribet, diperpanjang sampai masuk ke ranah hukum. Semua lembaga dibuat repot,” ucap dia.

“Penyelesaiannya sederhana, tinggal kumpul, silaturahim, ngomong baik-baik, perlihatkan dan buktinya yang menjadi pokok persoalan,” lanjutnya.

Lebih lanjut, Guntur menilai Megawati justru mengedepankan nilai-nilai musyawarah tekait polemik ijazah Jokowi. Megawati, menurut dia, tidak ingin semua persoalan dibuat ribet dan ribut.

“Ini sesuai dengan nilai-nilai kita: musyawarah. Ibu Megawati tidak spesifik mengomentari soal isu ijazah palsu atau Jokowi (tidak ada nama itu disebut) tapi Ibu Megawati sebagai orang tua, sebagai ibu ingin semua persoalan diselesaikan dengan baik-baik, jangan dibikin ribet dan ribut,” ujar dia.

Kata Kuasa Hukum Jokowi

Kuasa Hukum Jokowi, Rivai Kusumanegara, merespons pernyataan Megawati yang menyarankan ijazah itu ditunjukkan ke publik. Rivai menganggap polemik ijazah itu telah dipolisitir.

“Persoalan ini tidak sesimpel yang dipahami, namun sudah dipolitisir dan bertujuan menjatuhkan klien kami,” kata Rivai kepada wartawan, Kamis (15/5).

Rivai mengatakan pihaknya pun menyerahkan proses tersebut kepada penegak hukum. Dia mengatakan saat ini Jokowi tak bisa langsung membuka ijazah tersebut, lantaran telah diserahkan ke Bareskrim Polri.

“Untuk itu, agar tidak membuat gaduh maka kami serahkan pada proses hukum dan kemarin juga ijazah aslinya sudah diserahkan pada Bareskrim,” ujarnya.

Lebih lanjut, Rivai mengatakan sejak awal pihaknya telah menduga jika permintaan Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) agar Jokowi membuka ijazahnya bukan untuk menguji kebenaran. Namun, kata dia, mereka berniat untuk memojokkan dan mendiskreditkan.

“Dugaan mana terbukti, di mana UGM melalui Rektor dan Dekannya sudah menunjukkan copynya dan menjelaskan jika ijazah tersebut sah. Namun yang terjadi mereka mempermasalahkan font (huruf) dan fotonya, sehingga dugaan kami benar adanya,” tuturnya.

(Sumber:Ragam Komentar Usai Polemik Ijazah Jokowi Disinggung Megawati.)