Jakarta (VLF) – Mantan penyidik KPK Yudi Purnomo menilai turunnya skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia tahun 2025 menjadi peringatan serius bagi pemerintah. Dia mengatakan pemerintah harus melakukan bersih-bersih birokrasi.

“Dengan turunnnya IPK Indonesia tentu menjadi alarm bagi pemerintah dan penegak hukum untuk semakin serius melakukan upaya pemberantasan korupsi dengan melakukan bersih-bersih birokrasi Indonesia,” kata Yudi kepada wartawan, Rabu (11/2/2026).

Yudi menilai penurunan skor IPK mencerminkan masalah dalam pemberantasan korupsi. Menurutnya, hal tersebut terlihat dari semakin luasnya operasi tangkap tangan (OTT) yang kini merambah ranah peradilan, pajak, hingga bea-cukai.

“Sehingga ke depannya tentu penindakan yang terukur terhadap para pelaku korupsi, pencegahan korupsi para aparatur negara dan perbaikan sistem birokrasi tentu menjadi hal penting. Termasuk juga transparansi dalam prosedur layanan kepemerintahan kepada masyarakat,” ujarnya.

Dia mengatakan penurunan tiga poin dalam IPK Indonesia cukup signifikan. Yudi menyinggung jika Indonesia pernah berada di posisi yang lebih rendah.

“Intinya IPK yang dikeluarkan TII ini jangan dipandang sebelah mata, harus serius berbenah karena ini digunakan sebagai salah satu rujukan investor internasional dalam berinvestasi di suatu negara,” ujarnya.

Sebelumnya, skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia pada 2025 berada di angka 34. Ada penurunan tiga poin dibanding pada 2024.

“Skor CPI di Indonesia tahun ini ada di angka 34. Kemudian, peringkatnya dibandingkan 180 negara lainnya ada di 109,” kata Manajer Program Transparency International Indonesia (TII), Ferdian Yazid, kepada wartawan, Selasa (10/2).

Ferdian mengatakan peringkat skor IPK Indonesia tahun 2025 telah keluar dari 100 besar. Padahal di tahun sebelumnya Indonesia berada di peringkat ke-99. Kini, skor IPK RI setara dengan Nepal.

(Sumber:IPK RI Turun Setara Nepal, Eks Penyidik KPK Minta Bersih-bersih Birokrasi.)

Jakarta (VLF) – Presiden Prabowo Subianto menerima permohonan audiensi dari lima pengusaha nasional di kediaman Hambalang, Bogor, Selasa (10/2) malam. Lima pengusaha nasional yang hadir yakni Prajogo Pangestu (Barito Pacific Group), Anthony Salim (Salim Group), Franky Widjaja (Sinar Mas Group), Boy Thohir (Adaro Energy), dan Sugianto Kusuma atau Aguan (Agung Sedayu Group).

“Pertemuan tersebut berlangsung lebih dari 4,5 jam, dimulai sejak pukul 19.00 hingga sekitar 23.30 WIB,” tulis unggahan di Instagram resmi @sekretariat.kabinet, Rabu (11/2/2026).

Pada pertemuan itu, Prabowo menekankan agar para pengusaha dapat kolaborasi dengan berbagai sektor untuk mempercepat pembangunan ekonomi negara.

“Di momen itu, Presiden Prabowo menekankan pentingnya semangat Indonesia Incorporated, yang berarti bahwa kolaborasi erat seluruh sektor, yakni antara pemerintah, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan guna memperkuat daya saing nasional serta mempercepat pembangunan ekonomi,” ujarnya.

Para pengusaha diklaim mendukung seluruh program dan visi pemerintah. “Para pengusaha yang hadir senada seirama menyatakan komitmen solidnya untuk mendukung visi misi Pemerintah dalam sektor paling strategis yaitu pemenuhan makan bergizi, sekolah dan pendidikan tinggi, kesehatan, rumah subsidi, koperasi dan kampung nelayan serta kedaulatan pangan dan energi,” ucap dia.

Lebih lanjut, Prabowo mengajak para pengusaha untuk bersama-sama dengan pemerintah menciptakan lapangan pekerjaan.

“Khususnya di sektor riil, guna mendorong pengembangan industri serta penguatan UMKM,” tandasnya.

(Sumber:Prabowo Panggil Para Konglomerat ke Hambalang, Ada Prajogo Pangestu-Aguan.)

Jakarta (VLF) – Presiden Prabowo Subianto menerima undangan rapat perdana Board of Peace bentukan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Kementerian Luar Negeri (Kemlu) mengatakan Prabowo akan hadir.

“Dapat kami infokan bahwa sebagaimana disampaikan Pak Menlu, pemerintah telah menerima undangan rapat perdana Board of Peace, dan Presiden Prabowo Subianto akan hadir,” kata Juru Bicara Kemlu, Vahd Nabyl Achmad Mulachela, saat dimintai konfirmasi, Rabu (11/2/2026).

Nabyl mengatakan kehadiran Prabowo menjadi penegasan komitmen Indonesia untuk berperan aktif sejak awal. Khususnya, dalam menentukan arah dan kerja Board of Peace.

“Indonesia akan menggunakan Board of Peace untuk memperjuangkan perlindungan warga sipil, mendorong pemulihan dan rekonstruksi Gaza, serta mengupayakan perdamaian yang adil dan berkelanjutan bagi Palestina berdasarkan solusi dua negara,” tuturnya.

Sebelumnya, Mensesneg Prasetyo Hadi mengungkap pihaknya telah menerima undangan rapat perdana Board of Peace atau Dewan Perdamaian yang dibentuk Presiden AS Donald Trump pada 19 Februari. Dia mengkonfirmasi adanya undangan tersebut.

“Ada (undangannya). Belum (tahu hadir atau nggak), nanti kita sampaikan kalau sudah ada kepastian,” kata Pras kepada wartawan, Senin (9/2).

Kalaupun Prabowo hadir, Prasetyo berharap kegiatan ini sekaligus penandatanganan tarif dagang AS-Indonesia. Diketahui, saat ini, Indonesia tengah menunggu jadwal pasti kapan pelaksanaan penandatanganan kesepakatan itu digelar.

“Kita sih menghendaki dan ingin bisa dua-duanya,” ujarnya.

(Sumber:Kemlu: Presiden Prabowo Akan Hadiri Rapat Perdana Board of Peace.)

Jakarta (VLF) – Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat memastikan warga yang dinonaktifkan dari kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS Kesehatan tetap bisa kembali memperoleh layanan kesehatan melalui mekanisme reaktivasi.

Warga diimbau untuk terlebih dahulu mengecek status kepesertaan BPJS PBI mereka, baik di klinik, puskesmas, maupun rumah sakit. Jika diketahui status kepesertaan tidak aktif, masyarakat diminta segera mendatangi Dinas Sosial (Dinsos) setempat untuk mengurus proses reaktivasi.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, Vini Adiani Dewi, menjelaskan reaktivasi bisa dilakukan dengan mekanisme yang relatif mudah dan tidak harus menunggu kondisi sakit berat terlebih dahulu.

“Yang penting bawa surat keterangan dirawat. Misalnya ada yang biasa kontrol hemodialisa, dia harus cek ke puskesmas kena tidak, kalau tidak kena bisa langsung dipakai. Tapi kalau misalnya kena ya sudah tinggal minta surat keterangan dari puskesmas, datang ke Dinsos dan bisa langsung aktivasi. Jadi enggak usah nunggu sakit dulu,” ujar Vini, Rabu (11/2/2026).

Menurutnya, proses reaktivasi kepesertaan PBI JKN dapat diselesaikan dalam waktu maksimal 1×24 jam. Hal ini karena penginputan data dilakukan langsung oleh Dinas Sosial di tingkat kota atau kabupaten.

“Prosesnya 1×24 jam karena yang memasukkan datanya dari dinsos kota dan kabupaten,” katanya.

Vini menegaskan saat ini reaktivasi bisa dilakukan untuk seluruh pasien PBI yang dinonaktifkan. Namun, pemerintah memberikan prioritas bagi warga dengan penyakit kronis agar tidak sampai terputus dari layanan kesehatan yang rutin mereka jalani.

“Sekarang bisa semua pasien reaktivasi. Memang diutamakan yang punya penyakit kronis, diutamakan dan didahulukan supaya pengaktifannya cepat. Makanya kenapa kita sampaikan kepada yang punya penyakit talasemia, kanker, gagal ginjal cepat cek, khawatir ya tiba-tiba putus atau nonaktif,” tuturnya.

Vini juga menyinggung kebijakan pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Sosial (Kemensos) yang secara tiba-tiba memutuskan kepesertaan masyarakat dalam program BPJS PBI.

“Itu yang jadi pembahasan kita juga, kalau mau memutuskan ya beri tahulah, jadi enggak kaget,” ucap Vini.

Lebih lanjut, ia juga memastikan masyarakat tak perlu khawatir soal proses birokrasi yang berbelit. Vini menyebut seluruh fasilitas kesehatan sudah mendapat instruksi agar tidak mempersulit warga yang ingin melakukan reaktivasi.

“Sudah langsung, pesan gubernur secepatnya. Sudah instruksi ke puskesmas, rumah sakit, klinik tidak boleh mempersulit dan harus disiapkan formatnya,” tegasnya.

Dengan format yang sudah diseragamkan, proses reaktivasi diharapkan berjalan lebih cepat dan tertib. “Kalau sudah ada format kan enak, nama, NIK, diagnosa, sudah tanda tangan, bawa ke dinsos untuk reaktivasi,” pungkas Vini.

(Sumber:BPJS PBI Nonaktif Bisa Diaktivasi, Dinkes Jabar Jelaskan Mekanismenya.)

Jakarta (VLF) – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) mencatatkan capaian positif dalam memperluas akses pembiayaan perumahan yang terjangkau bagi masyarakat melalui penyaluran Kredit Program Perumahan (KPP).

Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Sri Haryati mengatakan sebagai mitra strategis pemerintah, langkah tersebut sejalan dengan dukungan BRI terhadap Asta Cita serta target Program 3 Juta Rumah dalam memperkuat sektor perumahan yang inklusif dan berkelanjutan.

Hal tersebut disampaikannya dalam pertemuan bersama Direktur Utama BRI Hery Gunardi, Direktur Consumer Banking BRI, Aris Hartanto, Direktur Utama PT Permodalan Nasional Madani (PNM), Arief Mulyadi, serta Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara). Pertemuan tersebut berlangsung di Kantor Kementerian PKP, pada Senin (9/2).

Dalam kesempatan tersebut, Sri Haryati menyampaikan bahwa realisasi penyaluran KPP secara nasional sepanjang 2026 telah mencapai Rp 3.547 triliun. Dari total tersebut, BRI berkontribusi sebesar Rp 1.774 triliun, atau setara 49% dari total penyaluran KUR Perumahan
nasional.

Sementara itu, Hery mengungkapkan bahwa perseroan menargetkan penyaluran KUR Perumahan sebesar Rp 8 triliun sepanjang tahun 2026.

“Target tersebut didukung oleh kekuatan BRI yang memiliki basis nasabah besar serta jaringan layanan yang menjangkau hingga pelosok Indonesia, sehingga penyaluran KPR Subsidi dapat dilakukan secara lebih merata dan efektif, khususnya bagi MBR,” ujar Hery dalam keterangannya, Senin (9/2/2026).

Pada kesempatan yang sama, Ara turut menyampaikan apresiasi atas kontribusi BRI dalam mendukung pembiayaan rumah subsidi. Ia mencatat adanya peningkatan signifikan dalam penyaluran pembiayaan oleh BRI dari tahun ke tahun.

“Tahun 2024 ada sekitar 16 ribu unit rumah subsidi yang dibiayai oleh BRI. Pada 2025, realisasinya meningkat menjadi 32 ribu unit. Tahun 2026, BRI menargetkan penyaluran hingga 60 ribu unit rumah subsidi. Terima kasih sekali untuk BRI. Artinya, 60 ribu rakyat akan dapat menikmati rumah,” pungkas Ara.

(Sumber:Dukung Program 3 Juta Rumah, BRI Dominasi Penyaluran KPP dengan Porsi 49%.)

Jakarta (VLF) – Bea balik nama mobil bekas nggak dikenakan biaya. Kamu bisa manfaatkan karena biaya untuk proses balik nama jadi lebih murah. Jadi saat perpanjang STNK nggak perlu lagi KTP pemilik lama.

Bea balik nama mobil bekas dihapus. Penghapusan berlaku di seluruh Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD). Tertulis pada Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 2022, Objek BBNKB adalah penyerahan pertama atas Kendaraan Bermotor. Artinya, yang kena balik nama adalah kendaraan baru, sedangkan kendaraan bekas tak lagi kena biaya.

Bagi pembeli mobil bekas, kebijakan ini tentu mempermudah. Sebab, dengan balik nama kamu juga bisa perpanjang STNK tanpa KTP pemilik lama. Bukan rahasia lagi banyak pembeli mobil bekas yang enggan melakukan perpanjangan STNK lantaran dibutuhkan KTP pemilik lama. Di sisi lain, belum tentu pemilik lama bersedia meminjamkan KTP-nya meski hanya untuk kebutuhan perpanjang STNK.

Tapi jangan salah sangka dulu ya, saat balik nama bea yang dihapuskan hanya tarifnya. Sementara itu ketika melakukan balik nama ada sederet biaya lain yang harus dikeluarkan. Biaya yang dimaksud berupa PNBP untuk penerbitan STNK, TNKB, dan BPKB yang baru. Bila kendaraan tersebut pindah daerah, maka kamu harus juga mengeluarkan biaya mutasi. Selain itu, ada juga PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) pokok yang dibayarkan untuk tahun berikutnya.

Biaya Keluar saat Balik Nama Mobil Bekas

Pertama, ada PKB dan Opsen PKB. PKB dan opsen tergantung dengan kendaraannya. Kamu bisa melihat/memperkirakan besaran PKB di lembar STNK. Jika ada keterlambatan pembayaran pajak sebelumnya, maka akan ada denda PKB.

Kedua, adalah SWDKLLJ (Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan). Untuk mobil, biasanya dikenakan tarif Rp 143.000.

Ketiga, biaya penerbitan STNK, Rp 200.000 untuk kendaraan roda empat atau lebih. Keempat, biaya penerbitan pelat nomor alias TNKB (Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) Rp 100.000 untuk kendaraan roda empat atau lebih.

Kelima, ada biaya penerbitan BPKB dengan tarif Rp 375.000 untuk mobil. Terakhir ada biaya mutasi bila mobil terdaftar di wilayah berbeda. Biaya penerbitan surat mutasi ke luar daerah Rp 250.000 untuk kendaraan roda empat atau lebih. Adapun dengan penghapusan bea balik nama, biaya yang keluar saat melakukan balik nama jadi lebih murah tak sepenuhnya gratis.

(Sumber:Bea Balik Nama Mobil Bekas Nggak Kena Biaya, Urus STNK Tanpa KTP Pemilik Lama.)

Jakarta (VLF) – Peran komunitas lokal semakin nyata dalam mendorong pemerataan akses internet, khususnya di wilayah perdesaan dan daerah terpencil. Melalui pendekatan berbasis masyarakat, sejumlah komunitas berupaya menjembatani kesenjangan digital dengan menyediakan akses internet sekaligus meningkatkan literasi digital warga.

Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) menilai keterlibatan komunitas menjadi faktor penting dalam memperluas konektivitas digital. Salah satu inisiatif yang disorot berasal dari kolaborasi antara organisasi nirlaba Common Room Networks Foundation dengan berbagai pemangku kepentingan dalam pengembangan jaringan berbasis komunitas.

Melalui program School of Community Network, Common Room mendampingi masyarakat di sejumlah wilayah untuk membangun dan mengelola jaringan internet secara mandiri. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada penyediaan infrastruktur, tetapi juga penguatan kapasitas warga agar mampu mengoperasikan dan mengembangkan jaringan sesuai kebutuhan lokal.

Model berbasis komunitas dinilai efektif karena melibatkan masyarakat sejak tahap perencanaan hingga pengelolaan. Dengan cara ini, keberlanjutan jaringan dapat terjaga sekaligus menumbuhkan rasa kepemilikan warga terhadap akses digital yang tersedia.

Salah satu contoh inovasi yang lahir dari pendekatan tersebut adalah pembangunan menara internet berbahan bambu di Sumba. Pemanfaatan material lokal dipadukan dengan teknologi nirkabel untuk menghadirkan akses internet di wilayah yang sebelumnya sulit dijangkau jaringan konvensional.

Indonesia sebagai negara kepulauan dengan puluhan ribu desa masih menghadapi tantangan pemerataan konektivitas digital. Karena itu, sinergi antara pemerintah, komunitas, dan sektor swasta menjadi langkah penting dalam menghadirkan akses internet yang inklusif dan berkelanjutan.

Keberadaan komunitas seperti Common Room menunjukkan bahwa pemerataan konektivitas digital tidak hanya bergantung pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga pada peran aktif masyarakat dalam mengelola dan memanfaatkan teknologi.

Upaya pemerintah dalam mendorong transformasi digital di Indonesia tentunya tak dapat berjalan optimal tanpa peran aktif masyarakat. Untuk mendorong keterlibatan masyarakat dalam mendukung konektivitas digital, detikcom mengundang masyarakat untuk mengajukan individu, komunitas, dan lembaga inspiratif dalam acara ‘Apresiasi Konektivitas Digital’.

Apresiasi Konektivitas Digital merupakan ajang penghargaan yang memberikan apresiasi kepada segenap insan, meliputi individu, komunitas, atau lembaga yang berperan penting dalam memperkuat konektivitas digital Indonesia.

Melalui penghargaan ini, detikcom akan menyoroti berbagai kisah inspiratif tentang dedikasi dan inovasi individu, komunitas, dan lembaga dalam membuka akses teknologi hingga pelosok negeri.

Cara Ajukan Nominasi Apresiasi Konektivitas Digital

Masyarakat bisa berpartisipasi dalam mendorong perluasan konektivitas digital dengan memberikan penghargaan kepada individu, komunitas, dan lembaga yang telah berkontribusi mengerahkan pikiran dan tenaganya untuk memperluas jangkauan telekomunikasi di Tanah Air.

Caranya, cukup ajukan nama individu, komunitas, atau lembaga melalui detik.com/apresiasikonektivitasdigital. Anda dapat mengusulkan nama individu, komunitas, atau lembaga yang dinilai berkontribusi nyata dalam membuka akses teknologi dan informasi, terutama di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar).

Form dapat diisi dengan data diri dan kategori nominasi yang sesuai untuk mendukung proses seleksi penerima penghargaan Apresiasi Konektivitas Digital di laman ini. Adapun form dapat diisi mulai dari 15 November 2025 – 28 Februari 2026.

Melalui ajang ini, diharapkan bisa mendorong lebih banyak kolaborasi antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat dalam menghadirkan akses digital yang merata di seluruh Indonesia. Dengan konektivitas yang semakin merata, masyarakat di daerah 3T pun memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan bersaing di era digital. Dengan demikian, visi Indonesia Emas yang dicanangkan pemerintah juga dapat terwujud.

detikcom sebagai media masif akan menyorot berbagai kisah inspiratif tentang dedikasi dan inovasi dalam membuka akses teknologi hingga pelosok negeri melalui penghargaan ‘Apresiasi Konektivitas Digital’ yang merupakan ajang penghargaan yang memberikan apresiasi kepada individu, komunitas, dan lembaga yang berperan penting dalam memperkuat konektivitas digital Indonesia.

(Sumber:Peran Komunitas Lokal Dorong Pemerataan Akses Internet di Daerah Terpencil.)

Jakarta (VLF) – Layanan dasar di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur diklaim siap menyambut perpindahan aparatur sipil negara (ASN). Layanan dasar ini mencakup kesehatan, pendidikan, jaminan sosial, serta kebebasan beragama dan beribadah.

Staf Khusus Bidang Komunikasi Publik Otorita IKN Troy Pantouw mengatakan layanan dasar ini menjadi hak konstitusional warga yang wajib disediakan pemerintah, termasuk ASN dan keluarga yang akan bermukim di IKN.

“Pelayanan dasar menjadi kunci agar ASN dapat pindah dan bekerja dengan tenang di IKN,” ujar Troy dalam keterangan tertulis, dikutip Selasa (10/2/2026).

Berdasarkan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, Otorita IKN saat ini fokus memenuhi layanan dasar di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP). Dari sisi layanan kesehatan, saat ini sudah tersedia empat rumah sakit yang tiga di antaranya sudah beroperasi yakni Rumah Sakit Hermina Nusantara, Rumah Sakit Mayapada Nusantara, serta RSUP Kemenkes Nusantara.

“Ketersediaan tempat tidur di IKN sudah mencapai dua hingga tiga tempat tidur per 1.000 penduduk, melampaui standar nasional minimal satu tempat tidur per 1.000 penduduk,” jelasnya.

Otorita IKN juga mendorong upaya preventif melalui pengendalian penyakit seperti demam berdarah. Langkah ini dilakukan melalui pengendalian lingkungan, penaburan ikan di embung sebagai predator alami jentik nyamuk, serta edukasi.

Direktur Pelayanan Dasar Otorita IKN, Suwito menjelaskan bahwa pihaknya menjalankan program Cek Kesehatan Gratis (CKG) dua kali setahun. Program ini bertujuan memetakan kondisi kesehatan pegawai agar upaya pencegahan dapat dilakukan sejak dini.

“Hasil CKG menunjukkan lebih dari 30% pegawai usia di bawah 30 tahun mengalami hiperglikemia, disertai peningkatan kolesterol dan tekanan darah. Ini menjadi perhatian serius agar ASN menerapkan pola hidup sehat,” jelasnya.

Kemudian pada layanan pendidikan, OIKN telah menyiapkan operasional sekolah terpadu di KIPP dari jenjang PAUD hingga SMA yang beroperasi pada tahun ajaran baru. Sejumlah institusi pendidikan juga akan segera beroperasi seperti Sekolah Taruna Nusantara, Sekolah Garuda, sekolah terpadu Kementerian Agama, serta empat sekolah internasional yakni Nusantara Intercultural School (NIS), Australian Independent School Nusantara (AIS), Sekolah Islam Al-Azhar Summarecon Nusantara dan Sekolah Bina Bangsa Nusantara.

Otorita IKN juga melakukan pendampingan mutu terhadap 43 sekolah eksisting di wilayah KIPP sebagai bagian dari kesiapan ekosistem pendidikan. “Bidang pendidikan di IKN sudah mulai siap untuk mendukung perpindahan Ibu Kota Nusantara,” jelasnya.

Sementara untuk jaminan sosial, layanan BPJS Kesehatan tersedia di Rumah Sakit Hermina Nusantara dan Rumah Sakit Mayapada Nusantara. Layanan BPJS Ketenagakerjaan untuk kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja juga telah dapat diakses di wilayah KIPP IKN.

Selain itu, Otorita IKN menyiapkan operasional Masjid Negara IKN yang direncanakan mulai beroperasi pada Ramadan 1447 Hijriah atau tahun 2026 Masehi. Dalam hal ini pihaknya telah mengoordinasikan pelayanan ibadah di 12 masjid dan 37 musala di wilayah KIPP.

“Masjid Negara IKN kami siapkan sebagai pusat kegiatan ibadah dan kebersamaan. Kami mengajak seluruh Sahabat Insan Otorita IKN untuk memeriahkan Ramadan di Masjid Negara IKN, yang juga akan dilengkapi dengan bazar Ramadan dan takjil berbuka puasa,” pungkasnya.

(Sumber:Daftar Fasilitas di IKN yang Siap Sambut Perpindahan ASN.)

Jakarta (VLF) – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengatakan ia akan menjamu pemimpin China Xi Jinping di Gedung Putih akhir tahun ini. Trump mengatakan pertemuan ini menandakan bahwa AS dan China memiliki hubungan yang sangat baik.

“Dia akan datang ke Gedung Putih, ya — menjelang akhir tahun,” kata Trump dalam wawancara sebagaimana dilansir AFP, Senin (9/2/2026).

“Ini adalah dua negara paling kuat di dunia dan kami memiliki hubungan yang sangat baik,” imbuhnya.

Diketahui, sebelum Xi Jinping ke AS, Trump akan lebih dulu ke China. Trump dikabarkan akan ke China pada April mendatang.

Trump sebelumnya bicara dengan Xi tentang perdagangan, Taiwan, perang Rusia di Ukraina, dan situasi di Iran. Pertemuan ini dinilai sebagai upaya memperbaiki hubungan yang sebelumnya terganggu karena perang dagang.

Sejak Trump kembali ke Gedung Putih, ia telah menjadi pendukung tarif yang produktif, meluncurkan pungutan khusus sektor pada baja, mobil, dan barang-barang lainnya, serta langkah-langkah yang lebih luas untuk mencapai berbagai tujuan kebijakan.

Gedung Putih juga pernah berselisih dengan Beijing dalam hal perdagangan. Meskipun ada langkah-langkah dari AS yang bertujuan untuk mengurangi ketergantungannya pada manufaktur China, kedua negara tetap sangat terikat secara ekonomi.

Xi, yang terakhir mengunjungi Amerika Serikat pada tahun 2023, memperingatkan Trump untuk melanjutkan dengan “hati-hati” dalam menjual senjata ke Taiwan yang berpemerintahan sendiri, yang diklaim China sebagai bagian dari wilayahnya.

Pemimpin China itu juga menyuarakan harapan bahwa masalah bilateral termasuk perdagangan dapat diselesaikan secara damai antara Beijing dan Washington.

“Dengan menangani masalah satu per satu dan terus membangun kepercayaan bersama, kita dapat menciptakan jalan yang tepat bagi kedua negara untuk bergaul,” kata Xi, menurut stasiun televisi pemerintah CCTV.

Sementara itu, Trump mengatakan percakapan dengan Xi “sangat baik” dan bahwa “kita berdua menyadari betapa pentingnya untuk menjaga agar tetap seperti itu.”

Pada Jumat (6/2), AS mendesak pembicaraan tiga pihak dengan Rusia dan China untuk menetapkan batasan baru pada senjata nuklir, tetapi Beijing sejauh ini menolak untuk bergabung dalam negosiasi perlucutan senjata “pada tahap ini.”

(Sumber:Trump Sebut Xi Jinping Akan ke AS Jelang Akhir Tahun.)

Jakarta (VLF) – Beroperasinya kilang Refinery Development Master Plan (RDMP) Pertamina di Balikpapan bakal meningkatkan produksi solar dalam negeri. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) meyakini Indonesia bisa setop impor solar pada 2026.

Dirjen Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Laode Sulaeman mengatakan Indonesia masih mengimpor lebih dari 4 juta kiloliter (KL) solar untuk menutupi kebutuhan solar dalam negeri. Sementara, saat ini produksi solar dalam negeri sebesar 19 juta KL.

“Total 19 juta KL dihasilkan dalam negeri, kita masih mengimpor lebih dari 4 juta KL. Tahun 2026 ini diresmikan RDMP akan ada sebanyak 7 juta KL tambahannya, berarti tertutupi lah. Surplus berarti 7 juta KL dikurangi 4 sekian juta KL impor kita. Jadi ada sisa sekitar 1,6 sampai 1,7 juta KL,” ujar Laode dalam Podcast di akun Youtube Kementerian ESDM, Minggu (8/2/2026).

Laode menerangkan fokus pemerintah tidak hanya pada solar jenis CN48. Solar kualitas tinggi (CN51) juga ditargetkan akan setop impor tahun ini.

Indonesia selama ini masih mengimpor sekitar 600 ribu KL solar CN51. Laode memastikan semester-II 2026 ini, Indonesia juga bisa setop impor solar CN51.

“Bisa (setop impor). Kita sudah komitmen langsung dengan Pertamina-nya, baik dengan direksi maupun dengan komisaris bahwa setelah CN48 nanti, di semester kedua diusahakan yang CN51-nya bisa. Jadi, dalam tahun ini solar tuntas nih,” tambah Laode.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan langkah awal adalah menyetop impor solar jenis C48 mulai tahun ini. Langkah ini seiring berjalannya program mandatory biodiesel serta beroperasinya kilang terintegrasi atau Refinery Development Master Plan (RDMP) Pertamina di Balikpapan, Kalimantan Timur.

“Total konsumsi kita sekarang untuk solar itu kurang lebih sekitar 38 sampai 39 juta kiloliter (KL) per tahun. Nah, dengan produksi sekarang di Pertamina yang RDMP di Balikpapan, akumulasi konsumsi B40 totalnya sekarang kita surplus kurang lebih sekitar 1,4 juta kiloliter. Oleh karena kita surplus 1,4 juta kiloliter maka 2026 kita tidak lagi, saya ulangi, tidak lagi kita melakukan impor solar,” terang Bahlil dalam Rapat Kerja bersama Komisi XII DPR RI, Kamis (22/1).

(Sumber:Kilang Balikpapan Beroperasi, RI Setop Impor Solar Tahun Ini.)