Jakarta (VLF) – Regulator internet Rusia, Roskomnadzor, telah menghapus “youtube.com” dari server DNS (Domain Name System) miliknya. Alhasil, jika pengguna mencoba mengakses situs tersebut secara langsung tanpa VPN (Virtual Private Network), router mereka tidak lagi dapat menerjemahkan alamat domain itu ke alamat IP.

Ini berarti YouTube kini tidak lagi bisa diakses di Rusia. Domain WhatsApp juga telah hilang dari server milik Roskomnadzor. Pemerintah Rusia juga meluncurkan kampanye terhadap aplikasi pesan Telegram. Sejumlah analis menilai langkah ini menunjukkan Roskomnadzor tengah memperketat kontrol terhadap platform-platform yang berada di luar kendali negara.

Jika server DNS dianalogikan sebagai buku telepon internet, maka alamat IP adalah deretan angka yang diberikan kepada komputer, ponsel pintar, dan router agar perangkat-perangkat tersebut dapat diakses dan dikenali di jaringan.

VPN membuat koneksi terenkripsi antara perangkat pengguna dan sebuah server. Dengan koneksi ini, pengguna dapat melewati pemblokiran wilayah dan berselancar di internet secara anonim.

DW menelusuri berbagai cara yang digunakan pengguna dan pakar untuk menyiasati pembatasan internet di Rusia. Dalam sebuah survei anonim, 46% responden mengatakan mereka mengakses YouTube menggunakan VPN. Namun, 24% mengaku tetap mengalami gangguan meski sudah memakai VPN. Sebanyak 27 persen responden menyebut mereka tidak tinggal di Rusia, sementara 3% lainnya mengatakan tidak menggunakan VPN dan merasakan gangguan akses.

NDNS: direktori internet alternatif

Menurut pakar sensor internet Michael Klimarev, server DNS yang dikelola Roskomnadzor sebetulnya lebih tepat disebut NDNS atau National Domain Name System. Penjelasan ini ia sampaikan melalui kanal Telegram zatelecom.

NDNS diperkenalkan bersamaan dengan diberlakukannya Undang-Undang Kedaulatan Internet (Sovereign Internet Law), regulasi yang memungkinkan pemerintah Rusia mengendalikan infrastruktur internet di dalam negeri.

“Ini semacam direktori internet alternatif yang wajib digunakan oleh seluruh penyedia layanan telekomunikasi di Rusia,” kata Klimarev.

Berdasarkan undang-undang tersebut, operator internet Rusia dilarang menggunakan pendaftar domain internasional dan hanya boleh bergantung pada NDNS. Dengan sistem ini, otoritas dapat mengontrol akses ke situs web secara terpusat.

Kanal Telegram na_sviazi melaporkan baru-baru ini ada 13 nama domain yang dihapus dari NDNS. Di antaranya situs DW, BBC, Radio Liberty, Facebook, dan Instagram.

Sebelumnya, Roskomnadzor lebih banyak mengandalkan teknologi Deep Packet Inspection atau DPI untuk membatasi akses internet. Teknologi ini memungkinkan lalu lintas data dianalisis dan disaring secara mendetail.

Melalui DPI, kecepatan transmisi data bisa diperlambat. Akibatnya, video YouTube sering dimuat sangat lambat atau bahkan tidak bisa diputar sama sekali. Artinya, YouTube sebenarnya masih dapat diakses, tetapi fungsinya sering kali tidak berjalan normal.

Pakar telekomunikasi independen Alexey Uchakin mengatakan kepada portal bisnis RBC bahwa kemampuan Roskomnadzor untuk memperlambat lalu lintas data memiliki batas. Karena itu, regulator diduga memilih langkah pembatasan yang lebih tegas agar sumber dayanya bisa dialihkan untuk memblokir Telegram.

“Tanpa VPN, internet nyaris tidak bisa dipakai”

Sejumlah pengguna menyampaikan keluhan mereka di kolom komentar kanal YouTube DW. Banyak yang mengatakan kualitas akses internet di Rusia semakin memburuk.

“Bahkan dengan VPN, koneksi terasa lambat dan tidak stabil,” tulis seorang pengguna.

Pengguna lain menyebut YouTube kini jauh lebih sulit ditonton. “Namun, menurut saya ini bukan semata-mata karena YouTube, melainkan karena VPN. Saya pakai versi gratis,” katanya.

Ada juga pengguna yang mengaku tidak pernah mematikan VPN di laptopnya, karena “tanpa VPN, hampir tidak ada situs yang bisa dibuka.”

Di media sosial Rusia, berbagai panduan untuk mengakali pemblokiran mulai beredar. Namun, sebagian pengguna khawatir pemerintah juga mampu mendeteksi pengaturan yang dipakai untuk melewati sensor.

Kekhawatiran ini bukan tanpa alasan. Tahun lalu, Rusia memberlakukan undang-undang yang memungkinkan denda hingga 5.000 rubel atau sekitar Rp1,1 juta bagi pengguna yang mencari “materi ekstremis” di internet, termasuk mereka yang menggunakan VPN.

Hingga kini, YouTube belum secara resmi ditetapkan sebagai “organisasi yang tidak diinginkan” di Rusia. Meski begitu, otoritas setempat kerap menuduh platform tersebut menyebarkan konten terlarang.

Apa pilihan bagi pengguna internet biasa?

“Jika di suatu negara hanya ada satu sistem NDNS, tidak ada pengaturan teknis yang benar-benar bisa memulihkan fungsi DNS secara normal,” tulis kanal Telegram na_sviazi.

“Dalam kondisi seperti ini, pengguna perlu serius melindungi lalu lintas data mereka dan memilih VPN yang benar-benar dapat dipercaya.”

Namun, keluhan tetap bermunculan. Banyak pengguna mengatakan VPN pun tidak selalu bisa diandalkan. Sebagian menduga gangguan ini disebabkan pembatasan dari penyedia VPN itu sendiri atau dari pemblokir iklan.

Klimarev mengonfirmasi bahwa VPN dan layanan DNS pihak ketiga tidak memberikan perlindungan penuh. Ia menyebut penyedia layanan internet masih bisa memblokir DNS alternatif.

Meski begitu, Klimarev menilai VPN yang andal tetap menjadi cara paling efektif untuk terhubung dengan dunia luar. Ia mengingatkan risiko lain: otoritas bisa memalsukan alamat IP. “Jika itu terjadi, pengguna tidak akan diarahkan ke situs yang sebenarnya,” ujarnya.

Dalam situasi tersebut, pengguna berisiko dialihkan ke situs palsu yang dirancang untuk mencuri data masuk, kata sandi, hingga informasi perbankan.

Secara resmi, Roskomnadzor membenarkan pembatasan terhadap Telegram dengan alasan platform tersebut melanggar “hukum Rusia” dan dianggap sebagai “ancaman bagi warga.”

Pengadilan di Moskow sebelumnya juga telah menjatuhkan denda kepada Telegram karena menolak menghapus “konten terlarang” serta tidak memenuhi “kewajiban sebagai operator media sosial.”

Menurut Klimarev, jika tren ini terus berlanjut, Rusia pada akhirnya akan memiliki internet yang sepenuhnya berbeda dari internet global. “Dan internet seperti itu tidak akan bisa dipercaya,” tegasnya.

Artikel ini terbit pertama kali dalam bahasa Rusia

Diadaptasi oleh Rivi Satrianegara

(Sumber:Rusia Blokir YouTube-WhatsApp, Adakah Opsi Lain?.)

Jakarta (VLF) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nusa Tenggara Barat (NTB) menyoroti harga bahan pokok yang tinggi menjelang bulan suci Ramadan 1447 Hijriah. Teranyar, harga cabai tembus Rp 110 ribu per kilogram (kg) di Mataram menjadi sorotan dewan Bumi Gora.

Anggota Komisi II DPRD NTB, Lalu Arif Rahman Hakim, menilai lonjakan harga bahan pokok menjelang Ramadan bukanlah persoalan baru. Namun, menurutnya, kondisi tersebut harus diantisipasi Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB sejak dini agar tidak makin membebani masyarakat.

“Salah satu langkah yang sangat diperlukan adalah operasi pasar. Ini penting untuk menjaga kestabilan harga sekaligus memastikan ketersediaan stok bahan pokok di pasaran,” tegas Arif ditemui di Sekretariat DPRD NTB, Rabu (11/2/2026).

gejolak harga, khususnya pada komoditas yang mengalami kenaikan signifikan. Selain itu, langkah tersebut juga dapat mencegah terjadinya kelangkaan bahan pangan menjelang Ramadan saat kebutuhan masyarakat cenderung meningkat.

“Dinas Pertanian NTB juga harus melakukan edukasi dengan mulai melakukan sosialisasi ke petani agar mulai memperbanyak diversifikasi tanaman sehingga kegiatan penanaman satu komoditas yang sama tidak terulang kembali,” kata Arif.

Arif menegaskan kenaikan harga bahan pokok memiliki dampak yang cukup besar terhadap masyarakat di NTB. Pasalnya, sebagian besar pendapatan masyarakat masih bergantung pada sektor pertanian.

“Ketika harga kebutuhan pokok melonjak, daya beli masyarakat otomatis akan tertekan. Kita tahu bersama, penghasilan masyarakat NTB, banyak bertumpu pada sektor pertanian. Kalau harga bahan pokok melonjak tajam, tentu sangat memengaruhi daya beli masyarakat,” ujar Arif.
 menjelang Ramadan. Langkah tersebut diharapkan mampu menjaga kestabilan harga sekaligus melindungi masyarakat dari gejolak harga yang berlebihan.

“Kalau stok dari petani lokal tercukupi dan distribusinya lancar, saya yakin harga bisa tetap stabil. Ini yang harus terus dikawal bersama. Juga para penimbun yang memainkan harga agar juga ditindak tegas,” jelas Arif.

Bakal Sidak Distributor

DPRD NTB dalam waktu dekat juga akan melakukan inspeksi mendadak (sidak) terhadap distributor cabai di Mataram. Arif menilai, bukan tidak mungkin, kenaikan harga cabai ini disebabkan adanya aktivitas penimbunan.

“Bisa jadi mungkin ya, mungkin. Segera kami sidak turun ke lapangan cek kondisi pasar dan ke distributor,” tegas Arif.

Di sisi lain, Arif juga menyoroti curah hujan yang tinggi dalam beberapa waktu terakhir sehingga turut berdampak pada sektor pertanian, terutama pada penurunan produksi komoditas hortikultura, seperti cabai.

“Ini harus diantisipasi ya. Jika tidak diantisipasi, kondisi ini bisa memicu kelangkaan pasokan dan berujung pada lonjakan harga di pasaran,” jelas Arif.

Mandalika, Selasa (10/2/2026). Ia menemukan harga cabai rawit berada di kisaran Rp 90 ribu hingga Rp 95 ribu per kilogram, jauh di atas harga acuan Rp 57 ribu per kilogram.

Iqbal menyebut kenaikan harga dipicu curah hujan yang menghambat panen, tingginya pasokan cabai ke Pulau Jawa, serta meningkatnya permintaan jelang Ramadan. Pemprov NTB pun akan menggelar gerakan pangan murah pada Jumat (13/2/2025).

“Nanti ada gerakan Pangan Murah di seluruh pasar di NTB,” kata Iqbal.

Ia memastikan tidak ada indikasi penimbunan dan meminta pengepul memprioritaskan kebutuhan lokal agar harga segera terkendali.

(Sumber:DPRD Desak Pemprov NTB Lakukan Intervensi Kenaikan Harga Bahan Pokok.)

Jakarta (VLF) – Dua menteri di Kabinet Presiden Prabowo Subianto sempat terlibat silang pendapat terkait anggaran produksi kapal.

Mereka adalah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Perbedaan pandangan itu mencuat ke ruang publik sebelum akhirnya mereda dalam hitungan hari.

Awal Mula Video Purbaya Beredar

Polemi k ini bermula dari beredarnya video pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa saat menghadiri pertemuan dengan pengusaha yang tergabung dalam Kadin Indonesia pada Selasa (10/2/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Purbaya menyinggung anggaran pembangunan kapal di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Ia menyebut anggaran sudah dicairkan, namun galangan kapal dalam negeri belum juga menerima pesanan pembangunan kapal.

Trenggono Kritik Keras Lewat Instagram

Pernyataan itu langsung mendapat respons keras dari Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Lewat akun Instagram pribadinya, @swtrenggono, Trenggono mengkritik pernyataan Purbaya.

“Yth Menteri Keuangan, supaya anda faham dan cerdas, bahwa dana utk pembangunan kapal tsb bersumber dari pinjaman luar negeri dari pemerintah UK, coba anda tanya dulu deh sama anak buah anda, bener gak itu uang kapal sudah di kucurkan?,” tegas Trenggono, Selasa (10/2/2026).

Purbaya Buka Suara di DPR

Sehari berselang, Rabu (11/2), Purbaya merespons kritik tersebut. Ia mengaku hanya menyampaikan hasil pengecekan yang dilakukannya ke galangan kapal.

“Ya saya nggak tahu, kan dia (KKP) suka promosi kapal banyak. Saya cuma cek ke galangan, ada nggak yang diorder? Ya belum. Berarti kan belum ada pesanan ke sana. Mau dibikin kapan saya nggak tahu,” ujar Purbaya di DPR, Jakarta, Rabu (11/2).

Akui Data Bisa Keliru

Purbaya juga tidak menutup kemungkinan data yang dimilikinya kurang tepat, khususnya terkait sumber dan pencairan anggaran pembangunan kapal.

“Yang betul Pak Trenggono mungkin, saya datanya salah karena sebagian katanya uangnya ke pinjaman. Tapi pinjaman juga nanti kan lewat kita juga kan, tetap saja,” tutur Purbaya.

Saat ditanya lebih lanjut mengenai besaran anggaran kapal dalam APBN 2026, Purbaya mengaku belum dapat memastikan nominalnya karena kerap berubah.

Dorong Program Kapal Segera Jalan

Meski demikian, Purbaya menegaskan yang terpenting adalah percepatan realisasi program pembangunan kapal tersebut.

“Saya nggak tahu (anggaran kapal), angkanya berubah-ubah terus. Ya yang penting gini, ketika ada program tadi pembuatan kapal, cepat diluncurkan ke bawah,” kata Purbaya.

Tensi Mereda

Di hari yang sama, tensi antara Trenggono dan Purbaya terlihat mereda. Hal itu ditandai dengan unggahan Trenggono di Instagram yang memperlihatkan dirinya duduk satu meja bersama Purbaya.

“That’s all folks, back to work ya,” tulis Trenggono melalui akun Instagram @swtrenggono.

(Sumber:Ribut-ribut Purbaya Vs Trenggono soal Uang Kapal, Ini Kronologinya.)

Jakarta (VLF) – Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) berencana mendorong peningkatan kecepatan internet seluler nasional secara bertahap, dimulai dari target koneksi hingga 60 Mbps pada 2026 dan meningkat menjadi 100 Mbps pada 2029.

Operator seluler XLSmart menilai ketersediaan spektrum frekuensi menjadi faktor paling krusial untuk mewujudkan hal internet kencang tersebut.

Direktur & Chief Technology Officer XLSmart, Shurish Subbramania, menyebut Indonesia saat ini tertinggal dalam peluncuran 5G dibandingkan negara-negara tetangga, terutama karena keterbatasan spektrum yang ideal. Spektrum ini dinilai akan mendongkrak kecepatan internet Indonesia ke depannya.

“Indonesia paling lambat launch 5G. Kalau lihat dari negara tetangga, Tailan, Filipina, Malaysia, Vietnam, mereka sudah meluncurkan dengan spektrum yang cukup, yaitu 3,5 GHz. Dan, di Indonesia 3,5 GHz is a challenge karena (digunakan) satelit. Tapi di negara selain kita semua sudah launch menggunakan spektrum yang menarik, 3,5 GH,” ujar Shurish di XLSmart Tower, Jakarta, Rabu (11/2/2026).

Menurutnya, menunggu ketersediaan spektrum ideal bukanlah pilihan jika Indonesia ingin segera meningkatkan kualitas dan kecepatan internet seluler.

“Tapi, we cannot wait karena spektrumnya tidak ada, maka speed-nya tidak akan datang,” katanya.

Salah satu langkah strategis yang dinilai mampu mendorong peningkatan kecepatan adalah konsolidasi operator. Penggabungan spektrum dari dua entitas, XL Axiata dan Smartfren, memberikan ruang yang lebih luas untuk menghadirkan layanan dengan kapasitas lebih besar.

“Konsolidasi operator. Konsolidasi operator akan memberikan peluang untuk melebarin spektrum. Dulu XL sendiri 90 MHz, Smartfren sendiri 60 MHz, bergabung jadi 150 MHz. Saya pikir kita bisa satuin, dulu tidak bisa satuin karena dua perusahaan yang beda. Nah, ini yang akan meningkatkan speed. Jadi, tahap pertama konsolidasi, speed go up. Launch 5G, speed go up,” jelas Shurish.

Selain konsolidasi, kehadiran spektrum baru juga diyakini akan menjadi pendorong utama peningkatan kecepatan jaringan. Pemerintah berencana melelang spektrum 2,6 GHz, yang diproyeksikan khusus untuk pengembangan 5G.

XLSmart menilai kombinasi konsolidasi spektrum, pemanfaatan teknologi 5G yang lebih efisien, serta dukungan pemerintah dalam penyediaan spektrum baru akan menjadi fondasi penting untuk merealisasikan target peningkatan kecepatan internet nasional.

“New spectrum yang akan datang 2,6 GHz akan meningkatkan lagi speed-nya itu. Caranya begitu, harus ada spektrum, speed follow the spectrum. 5G more efficient. Kalau pemerintah auction 2,6 GHz, itu pasti untuk 5G. Ada 2,3 GHz gabung dengan 2,6 GHz lebih lebar itu speed akan naik,” tuturnya.

(Sumber:Komdigi Kejar Internet 100 Mbps, XLSmart Sebut Spektrum Kunci.)

Jakarta (VLF) – Mantan penyidik KPK Yudi Purnomo menilai turunnya skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia tahun 2025 menjadi peringatan serius bagi pemerintah. Dia mengatakan pemerintah harus melakukan bersih-bersih birokrasi.

“Dengan turunnnya IPK Indonesia tentu menjadi alarm bagi pemerintah dan penegak hukum untuk semakin serius melakukan upaya pemberantasan korupsi dengan melakukan bersih-bersih birokrasi Indonesia,” kata Yudi kepada wartawan, Rabu (11/2/2026).

Yudi menilai penurunan skor IPK mencerminkan masalah dalam pemberantasan korupsi. Menurutnya, hal tersebut terlihat dari semakin luasnya operasi tangkap tangan (OTT) yang kini merambah ranah peradilan, pajak, hingga bea-cukai.

“Sehingga ke depannya tentu penindakan yang terukur terhadap para pelaku korupsi, pencegahan korupsi para aparatur negara dan perbaikan sistem birokrasi tentu menjadi hal penting. Termasuk juga transparansi dalam prosedur layanan kepemerintahan kepada masyarakat,” ujarnya.

Dia mengatakan penurunan tiga poin dalam IPK Indonesia cukup signifikan. Yudi menyinggung jika Indonesia pernah berada di posisi yang lebih rendah.

“Intinya IPK yang dikeluarkan TII ini jangan dipandang sebelah mata, harus serius berbenah karena ini digunakan sebagai salah satu rujukan investor internasional dalam berinvestasi di suatu negara,” ujarnya.

Sebelumnya, skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia pada 2025 berada di angka 34. Ada penurunan tiga poin dibanding pada 2024.

“Skor CPI di Indonesia tahun ini ada di angka 34. Kemudian, peringkatnya dibandingkan 180 negara lainnya ada di 109,” kata Manajer Program Transparency International Indonesia (TII), Ferdian Yazid, kepada wartawan, Selasa (10/2).

Ferdian mengatakan peringkat skor IPK Indonesia tahun 2025 telah keluar dari 100 besar. Padahal di tahun sebelumnya Indonesia berada di peringkat ke-99. Kini, skor IPK RI setara dengan Nepal.

(Sumber:IPK RI Turun Setara Nepal, Eks Penyidik KPK Minta Bersih-bersih Birokrasi.)

Jakarta (VLF) – Presiden Prabowo Subianto menerima permohonan audiensi dari lima pengusaha nasional di kediaman Hambalang, Bogor, Selasa (10/2) malam. Lima pengusaha nasional yang hadir yakni Prajogo Pangestu (Barito Pacific Group), Anthony Salim (Salim Group), Franky Widjaja (Sinar Mas Group), Boy Thohir (Adaro Energy), dan Sugianto Kusuma atau Aguan (Agung Sedayu Group).

“Pertemuan tersebut berlangsung lebih dari 4,5 jam, dimulai sejak pukul 19.00 hingga sekitar 23.30 WIB,” tulis unggahan di Instagram resmi @sekretariat.kabinet, Rabu (11/2/2026).

Pada pertemuan itu, Prabowo menekankan agar para pengusaha dapat kolaborasi dengan berbagai sektor untuk mempercepat pembangunan ekonomi negara.

“Di momen itu, Presiden Prabowo menekankan pentingnya semangat Indonesia Incorporated, yang berarti bahwa kolaborasi erat seluruh sektor, yakni antara pemerintah, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan guna memperkuat daya saing nasional serta mempercepat pembangunan ekonomi,” ujarnya.

Para pengusaha diklaim mendukung seluruh program dan visi pemerintah. “Para pengusaha yang hadir senada seirama menyatakan komitmen solidnya untuk mendukung visi misi Pemerintah dalam sektor paling strategis yaitu pemenuhan makan bergizi, sekolah dan pendidikan tinggi, kesehatan, rumah subsidi, koperasi dan kampung nelayan serta kedaulatan pangan dan energi,” ucap dia.

Lebih lanjut, Prabowo mengajak para pengusaha untuk bersama-sama dengan pemerintah menciptakan lapangan pekerjaan.

“Khususnya di sektor riil, guna mendorong pengembangan industri serta penguatan UMKM,” tandasnya.

(Sumber:Prabowo Panggil Para Konglomerat ke Hambalang, Ada Prajogo Pangestu-Aguan.)

Jakarta (VLF) – Presiden Prabowo Subianto menerima undangan rapat perdana Board of Peace bentukan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Kementerian Luar Negeri (Kemlu) mengatakan Prabowo akan hadir.

“Dapat kami infokan bahwa sebagaimana disampaikan Pak Menlu, pemerintah telah menerima undangan rapat perdana Board of Peace, dan Presiden Prabowo Subianto akan hadir,” kata Juru Bicara Kemlu, Vahd Nabyl Achmad Mulachela, saat dimintai konfirmasi, Rabu (11/2/2026).

Nabyl mengatakan kehadiran Prabowo menjadi penegasan komitmen Indonesia untuk berperan aktif sejak awal. Khususnya, dalam menentukan arah dan kerja Board of Peace.

“Indonesia akan menggunakan Board of Peace untuk memperjuangkan perlindungan warga sipil, mendorong pemulihan dan rekonstruksi Gaza, serta mengupayakan perdamaian yang adil dan berkelanjutan bagi Palestina berdasarkan solusi dua negara,” tuturnya.

Sebelumnya, Mensesneg Prasetyo Hadi mengungkap pihaknya telah menerima undangan rapat perdana Board of Peace atau Dewan Perdamaian yang dibentuk Presiden AS Donald Trump pada 19 Februari. Dia mengkonfirmasi adanya undangan tersebut.

“Ada (undangannya). Belum (tahu hadir atau nggak), nanti kita sampaikan kalau sudah ada kepastian,” kata Pras kepada wartawan, Senin (9/2).

Kalaupun Prabowo hadir, Prasetyo berharap kegiatan ini sekaligus penandatanganan tarif dagang AS-Indonesia. Diketahui, saat ini, Indonesia tengah menunggu jadwal pasti kapan pelaksanaan penandatanganan kesepakatan itu digelar.

“Kita sih menghendaki dan ingin bisa dua-duanya,” ujarnya.

(Sumber:Kemlu: Presiden Prabowo Akan Hadiri Rapat Perdana Board of Peace.)

Jakarta (VLF) – Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat memastikan warga yang dinonaktifkan dari kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS Kesehatan tetap bisa kembali memperoleh layanan kesehatan melalui mekanisme reaktivasi.

Warga diimbau untuk terlebih dahulu mengecek status kepesertaan BPJS PBI mereka, baik di klinik, puskesmas, maupun rumah sakit. Jika diketahui status kepesertaan tidak aktif, masyarakat diminta segera mendatangi Dinas Sosial (Dinsos) setempat untuk mengurus proses reaktivasi.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, Vini Adiani Dewi, menjelaskan reaktivasi bisa dilakukan dengan mekanisme yang relatif mudah dan tidak harus menunggu kondisi sakit berat terlebih dahulu.

“Yang penting bawa surat keterangan dirawat. Misalnya ada yang biasa kontrol hemodialisa, dia harus cek ke puskesmas kena tidak, kalau tidak kena bisa langsung dipakai. Tapi kalau misalnya kena ya sudah tinggal minta surat keterangan dari puskesmas, datang ke Dinsos dan bisa langsung aktivasi. Jadi enggak usah nunggu sakit dulu,” ujar Vini, Rabu (11/2/2026).

Menurutnya, proses reaktivasi kepesertaan PBI JKN dapat diselesaikan dalam waktu maksimal 1×24 jam. Hal ini karena penginputan data dilakukan langsung oleh Dinas Sosial di tingkat kota atau kabupaten.

“Prosesnya 1×24 jam karena yang memasukkan datanya dari dinsos kota dan kabupaten,” katanya.

Vini menegaskan saat ini reaktivasi bisa dilakukan untuk seluruh pasien PBI yang dinonaktifkan. Namun, pemerintah memberikan prioritas bagi warga dengan penyakit kronis agar tidak sampai terputus dari layanan kesehatan yang rutin mereka jalani.

“Sekarang bisa semua pasien reaktivasi. Memang diutamakan yang punya penyakit kronis, diutamakan dan didahulukan supaya pengaktifannya cepat. Makanya kenapa kita sampaikan kepada yang punya penyakit talasemia, kanker, gagal ginjal cepat cek, khawatir ya tiba-tiba putus atau nonaktif,” tuturnya.

Vini juga menyinggung kebijakan pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Sosial (Kemensos) yang secara tiba-tiba memutuskan kepesertaan masyarakat dalam program BPJS PBI.

“Itu yang jadi pembahasan kita juga, kalau mau memutuskan ya beri tahulah, jadi enggak kaget,” ucap Vini.

Lebih lanjut, ia juga memastikan masyarakat tak perlu khawatir soal proses birokrasi yang berbelit. Vini menyebut seluruh fasilitas kesehatan sudah mendapat instruksi agar tidak mempersulit warga yang ingin melakukan reaktivasi.

“Sudah langsung, pesan gubernur secepatnya. Sudah instruksi ke puskesmas, rumah sakit, klinik tidak boleh mempersulit dan harus disiapkan formatnya,” tegasnya.

Dengan format yang sudah diseragamkan, proses reaktivasi diharapkan berjalan lebih cepat dan tertib. “Kalau sudah ada format kan enak, nama, NIK, diagnosa, sudah tanda tangan, bawa ke dinsos untuk reaktivasi,” pungkas Vini.

(Sumber:BPJS PBI Nonaktif Bisa Diaktivasi, Dinkes Jabar Jelaskan Mekanismenya.)

Jakarta (VLF) – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) mencatatkan capaian positif dalam memperluas akses pembiayaan perumahan yang terjangkau bagi masyarakat melalui penyaluran Kredit Program Perumahan (KPP).

Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Sri Haryati mengatakan sebagai mitra strategis pemerintah, langkah tersebut sejalan dengan dukungan BRI terhadap Asta Cita serta target Program 3 Juta Rumah dalam memperkuat sektor perumahan yang inklusif dan berkelanjutan.

Hal tersebut disampaikannya dalam pertemuan bersama Direktur Utama BRI Hery Gunardi, Direktur Consumer Banking BRI, Aris Hartanto, Direktur Utama PT Permodalan Nasional Madani (PNM), Arief Mulyadi, serta Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara). Pertemuan tersebut berlangsung di Kantor Kementerian PKP, pada Senin (9/2).

Dalam kesempatan tersebut, Sri Haryati menyampaikan bahwa realisasi penyaluran KPP secara nasional sepanjang 2026 telah mencapai Rp 3.547 triliun. Dari total tersebut, BRI berkontribusi sebesar Rp 1.774 triliun, atau setara 49% dari total penyaluran KUR Perumahan
nasional.

Sementara itu, Hery mengungkapkan bahwa perseroan menargetkan penyaluran KUR Perumahan sebesar Rp 8 triliun sepanjang tahun 2026.

“Target tersebut didukung oleh kekuatan BRI yang memiliki basis nasabah besar serta jaringan layanan yang menjangkau hingga pelosok Indonesia, sehingga penyaluran KPR Subsidi dapat dilakukan secara lebih merata dan efektif, khususnya bagi MBR,” ujar Hery dalam keterangannya, Senin (9/2/2026).

Pada kesempatan yang sama, Ara turut menyampaikan apresiasi atas kontribusi BRI dalam mendukung pembiayaan rumah subsidi. Ia mencatat adanya peningkatan signifikan dalam penyaluran pembiayaan oleh BRI dari tahun ke tahun.

“Tahun 2024 ada sekitar 16 ribu unit rumah subsidi yang dibiayai oleh BRI. Pada 2025, realisasinya meningkat menjadi 32 ribu unit. Tahun 2026, BRI menargetkan penyaluran hingga 60 ribu unit rumah subsidi. Terima kasih sekali untuk BRI. Artinya, 60 ribu rakyat akan dapat menikmati rumah,” pungkas Ara.

(Sumber:Dukung Program 3 Juta Rumah, BRI Dominasi Penyaluran KPP dengan Porsi 49%.)

Jakarta (VLF) – Bea balik nama mobil bekas nggak dikenakan biaya. Kamu bisa manfaatkan karena biaya untuk proses balik nama jadi lebih murah. Jadi saat perpanjang STNK nggak perlu lagi KTP pemilik lama.

Bea balik nama mobil bekas dihapus. Penghapusan berlaku di seluruh Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD). Tertulis pada Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 2022, Objek BBNKB adalah penyerahan pertama atas Kendaraan Bermotor. Artinya, yang kena balik nama adalah kendaraan baru, sedangkan kendaraan bekas tak lagi kena biaya.

Bagi pembeli mobil bekas, kebijakan ini tentu mempermudah. Sebab, dengan balik nama kamu juga bisa perpanjang STNK tanpa KTP pemilik lama. Bukan rahasia lagi banyak pembeli mobil bekas yang enggan melakukan perpanjangan STNK lantaran dibutuhkan KTP pemilik lama. Di sisi lain, belum tentu pemilik lama bersedia meminjamkan KTP-nya meski hanya untuk kebutuhan perpanjang STNK.

Tapi jangan salah sangka dulu ya, saat balik nama bea yang dihapuskan hanya tarifnya. Sementara itu ketika melakukan balik nama ada sederet biaya lain yang harus dikeluarkan. Biaya yang dimaksud berupa PNBP untuk penerbitan STNK, TNKB, dan BPKB yang baru. Bila kendaraan tersebut pindah daerah, maka kamu harus juga mengeluarkan biaya mutasi. Selain itu, ada juga PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) pokok yang dibayarkan untuk tahun berikutnya.

Biaya Keluar saat Balik Nama Mobil Bekas

Pertama, ada PKB dan Opsen PKB. PKB dan opsen tergantung dengan kendaraannya. Kamu bisa melihat/memperkirakan besaran PKB di lembar STNK. Jika ada keterlambatan pembayaran pajak sebelumnya, maka akan ada denda PKB.

Kedua, adalah SWDKLLJ (Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan). Untuk mobil, biasanya dikenakan tarif Rp 143.000.

Ketiga, biaya penerbitan STNK, Rp 200.000 untuk kendaraan roda empat atau lebih. Keempat, biaya penerbitan pelat nomor alias TNKB (Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) Rp 100.000 untuk kendaraan roda empat atau lebih.

Kelima, ada biaya penerbitan BPKB dengan tarif Rp 375.000 untuk mobil. Terakhir ada biaya mutasi bila mobil terdaftar di wilayah berbeda. Biaya penerbitan surat mutasi ke luar daerah Rp 250.000 untuk kendaraan roda empat atau lebih. Adapun dengan penghapusan bea balik nama, biaya yang keluar saat melakukan balik nama jadi lebih murah tak sepenuhnya gratis.

(Sumber:Bea Balik Nama Mobil Bekas Nggak Kena Biaya, Urus STNK Tanpa KTP Pemilik Lama.)