Jakarta (VLF) – Kementerian Ketenagakerjaan melalui Tim Pengawas Ketenagakerjaan memeriksa kepatuhan penerapan Norma Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) di Kawasan Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Morowali, Sulawesi Tengah. Berlangsung pada 1-3 September 2025, pemeriksaan ini menyasar Perusahaan Pengelola Kawasan PT IMIP beserta tenant di dalamnya.

Direktur Bina Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan Kemnaker, Rinaldi Umar, mengatakan pemeriksaan bertujuan untuk memastikan penggunaan TKA di kawasan industri berjalan sesuai regulasi, serta memberikan pelindungan bagi pekerja/buruh maupun pengusaha.

Ia menegaskan Kemnaker sangat concern terhadap kepatuhan perusahaan dalam menjalankan norma ketenagakerjaan, khususnya terkait penggunaan TKA.

“Kami ingin memastikan bahwa setiap TKA yang bekerja di Indonesia benar-benar sesuai ketentuan, baik dari sisi izin kerja, posisi jabatan, maupun kewajiban alih pengetahuan kepada tenaga kerja lokal. Kepatuhan ini bukan sekadar formalitas, tetapi wujud perlindungan terhadap pasar kerja nasional sekaligus bentuk keadilan bagi tenaga kerja Indonesia,” ujar Rinaldi dalam keterangannya, Kamis (4/9/2025).

Rinaldi mengungkapkan dari hasil pemeriksaan, tim menemukan masih adanya beberapa tenant yang mempekerjakan orang asing tanpa dokumen pengesahan RPTKA atau hanya menggunakan visa kunjungan seperti D2, C2, C18, dan C20. Kondisi ini dinilai belum sesuai dengan norma ketenagakerjaan yang berlaku.

“Atas temuan tersebut, Pengawas Ketenagakerjaan telah memberikan teguran langsung kepada perusahaan terkait serta menyampaikan sejumlah saran perbaikan. Bahkan tidak menutup kemungkinan, sanksi administratif akan dijatuhkan sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan,” paparnya.

Pada kesempatan tersebut, Rinaldi mengapresiasi dukungan manajemen PT IMIP yang telah memberikan akses dalam jalannya pemeriksaan.

Ia juga menegaskan pengawasan ketenagakerjaan bukan sekadar tindakan represif, melainkan upaya menciptakan kepastian hukum. Dengan demikian, diharapkan dapat lahir hubungan kerja yang kondusif, harmonis, dinamis, serta berkeadilan antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah.

“Kami berharap perusahaan-perusahaan di dalam kawasan IMIP semakin tertib dalam penerapan norma penggunaan TKA, sehingga dapat menjadi pemicu peningkatan kompetensi tenaga kerja lokal,” pungkasnya.

Sebagai informasi tambahan, pada kegiatan pemeriksaan ini, Kemenaker turut didampingi Pengawas Ketenagakerjaan Provinsi Sulawesi Tengah.

(Sumber:Kemnaker Periksa Kepatuhan Penggunaan TKA di Kawasan IMIP Morowali.)

Jakarta (VLF) – Menteri Kebudayaan RI, Fadli Zon menganugerahkan medali dan sertifikat Culture, Heritage, Art, Narrative, Diplomacy, and Innovative 2025 (CHANDI) 2025 kepada delegasi negara yang hadir. Penganugerahan ini merupakan penghargaan atas partisipasi delegasi dalam pelaksanaan CHANDI 2025.

Penganugerahan ini juga menjadi tanda simbol dan komitmen bersama dalam menjadikan budaya sebagai alat diplomasi sekaligus kekuatan pemersatu bangsa.

“Merupakan kehormatan besar bagi saya untuk menyambut seluruh perwakilan negara yang telah menjadi bagian dari CHANDI 2025. Pertemuan ini menjadi kesempatan berharga dalam memperkuat dialog kebudayaan dan memperdalam kerja sama di antara bangsa-bangsa,” ujar Fadli dalam keterangannya, Kamis (4/9/20250).

Fadli menambahkan, kontribusi aktif para delegasi memberikan nilai yang berarti bagi setiap diskusi serta menumbuhkan semangat kerja sama di bidang kebudayaan.

“Penganugerahan yang kami berikan ini bukan hanya sekedar seremoni semata. Lebih dari itu, penghargaan ini menjadi apresiasi atas kehadiran dan kontribusi aktif para delegasi dalam CHANDI 2025 yang menjadikan setiap diskusi semakin kaya serta mencerminkan semangat kemitraan yang semakin kokoh,” jelasnya.

Pada kesempatan ini, Fadli juga menyoroti dedikasi setiap negara dalam menjaga identitas dan warisan budaya di tengah berbagai tantangan global.

“Komitmen tersebut menjadi sumber inspirasi, sekaligus menjadi pengingat bagi kita semua bahwa Kebudayaan merupakan fondasi perdamaian, ketangguhan, dan martabat manusia,” ucapnya.

Melalui apresiasi ini, Kementerian Kebudayaan berharap partisipasi para delegasi dapat memperkuat dialog, kerja sama, serta menjadikan CHANDI 2025 sebagai wadah penting dalam membangun perdamaian dan kemakmuran bangsa. Hadirnya gelaran CHANDI 2025 juga diharao dapat menjadi wadah bersama dalam memperkuat diplomasi budaya dan kemitraan antar negara.

“Semoga kemitraan kita dapat terus berkembang dan budaya dapat terus menjadi inti diplomasi serta kerja sama internasional,” pungkasnya.

Sebagai informasi, hadir menerima medali dan sertifikat, Menteri Dalam Negeri dan Warisan Budaya Republik Zimbabwe, H.E. Kazembe Kazembe; Menteri Pelaksana Kebudayaan, Komunitas, dan Pemuda Republik Singapura, H. E. David Neo Chin Wee; Menteri Kebudayaan, Pemuda, dan Olah Raga Brunei Darussalam, H. E. Dato Nazmi Mohamad; Menteri Kebudayaan dan Pengembangan Pengetahuan Libya, H. E. Mabroukah T.A. Othman; Menteri Kebudayaan Republik Arab Suriah, H. E. Mohammad Yassin Saleh; serta Menteri Kebudayaan Palestina, H. E. Imad Abdullah Saleem Hamdan.

Hadir mendampingi Menteri Kebudayaan, Direktur Jenderal Diplomasi, Promosi, dan Kerja Sama Kebudayaan, Endah T.D. Retnoastuti dan Staf Ahli Menteri Bidang Hukum dan Kebijakan Kebudayaan, Masyitoh Annisa Ramadhani Alkitri.

(Sumber:Menbud Beri Medali & Sertifikat CHANDI, Simbol Penguatan Diplomasi Budaya.)

Jakarta (VLF) – Kepercayaan publik menjadi salah satu fondasi penting tegaknya institusi penegak hukum. Tanpa kepercayaan dari masyarakat, efektivitas dan legitimasi lembaga hukum dapat tergerus.

Di tengah keterbukaan informasi dan ekspektasi publik terhadap transparansi lembaga penegak hukum, peran Pusat Penerangan Hukum (Puspenkum) Kejaksaan RI menjadi semakin krusial. Puspenkum tak hanya berfungsi sebagai corong informasi institusi, tetapi juga ujung tombak dalam menjaga citra positif kejaksaan di tengah masyarakat.

“Puspenkum itu menjadi jembatan bagi informasi kepada masyarakat dan menjadi corong dalam penyampaian kinerja kejaksaan. Karena kalau tidak disuarakan oleh Puspenkum, maka masyarakat tidak tahu kerja, tugas dan capaian jaksa apa saja,” ujar Kapuspenkum Kejaksaan Agung RI, Anang Supriatna kepada detikcom.

Dalam meraih kepercayaan publik, Puspenkum memanfaatkan berbagai kanal dalam menyampaikan berbagai informasi terkait kinerja kejaksaan, penanganan perkara penting, hingga klarifikasi atas isu yang berkembang di publik.

Kabid Hubungan Media dan Kehumasan Puspenkum Kejagung RI, Irwan Datuiding menyampaikan melalui siaran pers, website hingga media sosial, pihaknya memastikan setiap informasi dapat diakses dan dipahami masyarakat secara jelas dan terbuka.

“Tujuannya sederhana supaya masyarakat mengetahui apa yang tengah kami kerjakan saat ini dan bisa mengikuti secara langsung melalui kanal-kanal informasi secara resmi,” paparnya.

Manfaat Media Sosial untuk Bangun Kepercayaan Publik

Untuk meningkatkan kepercayaan publik, Irwan mengungkapkan pihaknya kerap memanfaatkan media sosial dalam menyalurkan informasi sekaligus membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga kejaksaan.

“Di medsos, kami bukan hanya menyampaikan berita satu arah, tapi kami juga membuka ruang interaksi. Pertanyaan, kritik atau masukan dari masyarakat, kami menjadikan bahan evaluasi dan perbaikan. Tujuan akhirnya adalah membangun kepercayaan. Dari kepercayaan itu hanya bisa didapat kalau kita bekerja secara terbuka, jujur, dan konsisten dalam menyampaikan informasi yang benar kepada masyarakat,” sambungnya.

Dalam menyampaikan informasi di media sosial, pemahaman tentang konsep industri media menjadi hal penting bagi Puspenkum. Kasubid Media Massa dan Media Sosial Puspenkum Kejagung RI, Febrian Rizky Akbar mengatakan saat ini media sosial sudah menjadi sebuah ideologi.

“Yang dimaksud sebagai ideologi itu apa yang diyakini oleh masyarakat adalah apa yang diyakini di media sosial. Apa yang menjadi FYP (For Your Page) itulah yang dipercaya oleh masyarakat. Dan kepercayaan yang terhadap media sosial itu ternyata membangun sebuah standar,” jelasnya.

Melihat hal ini, Febrian menjelaskan Puspenkum juga berperan melakukan verifikasi informasi terhadap berbagai berita yang beredar di media sosial. Hal ini guna menghindari berita hoaks semakin beredar di masyarakat.

“Sebenarnya apa yang terjadi di media sosial itu belum tentu terjadi secara realita. Masyarakat perlu adanya verifikasi. Dan posisi kita inilah yang kita harus jaga. Kita verifikasi, kemudian memberitakan kebenaran yang sebenarnya terjadi. Jadi tantangannya adalah menjaga kepercayaan masyarakat,” papar Febrian.

Dalam membangun kepercayaan publik, pihaknya kerap membagikan informasi kepada masyarakat terkait program kejaksaan, terutama tentang kasus-kasus besar.

“Indeks kepercayaan publik didorong oleh program-program yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung RI. Contohnya, kita mendapatkan predikat tersebut karena penanganan perkara-perkara hukum, yang seperti perkara Big Fish, yang mana nilai kerugiannya itu sangat besar. Kemudian beberapa program yang mendukung dari program Asta Cita Presiden. Di situlah peran Puspenkum 9untuk) mem-branding program-program pemerintah tersebut,” pungkasnya.

detikcom bersama Kejaksaan Agung menghadirkan program khusus yang mengungkap realita penegakan hukum dan keadilan di Indonesia. Program ini tidak hanya menyorot upaya insan kejaksaan dalam menuntaskan kasus, namun juga mengungkap kisah dari dedikasi dan peran sosial para jaksa inspiratif.

Program ini diharapkan membuka cakrawala publik akan arti pentingnya institusi kejaksaan dalam kerangka pembangunan dan penegakan supremasi hukum di masyarakat. Saksikan selengkapnya di sini.

(Sumber:Raih Kepercayaan Publik, Ini Peran Puspenkum Jaga Citra Kejaksaan.)

Jakarta (VLF) – Demo di Kantor DPRD Palopo, Sulawesi Selatan (Sulsel), sempat diwarnai kericuhan dengan massa aksi mengacak-acak ruang paripurna hingga memecahkan kaca gedung. Salah satu pelaku yang ditangkap mengaku dijanjikan bayaran untuk ikut dalam demo ricuh itu.

Kericuhan saat demo di gedung DPRD Palopo, Kelurahan Rampoang, Kecamatan Wara Utara, Senin (1/9), bermula ketika para demonstran memaksa masuk ke gedung DPRD sekitar pukul 16.00 Wita. Sesampainya di ruang paripurna, para mahasiswa membanting meja dan kursi.

Para demonstran juga mencoret dinding dengan kalimat umpatan. Beberapa saat kemudian, massa aksi menarik diri menuju depan pagar gedung DPRD. Saat itu pula, batu secara acak dilemparkan oleh massa aksi.

Akibatnya, kaca pada bagian depan gedung DPRD mengalami rusak parah. Pecahan kaca dan batu memenuhi halaman DPRD.

Dirangkum detikSulsel, Kamis (4/9/2025), berikut 5 fakta demo ricuh di Kantor DPRD Palopo:

1. Demo Tuntut Penghapusan Tunjangan DPR-UU Perampasan Aset

Salah satu orator aksi menyampaikan bahwa mereka memiliki 9 poin tuntutan. Beberapa di antaranya yakni penghapusan tunjangan DPR, peningkatan dunia pendidikan, dan pemerataan bangunan sekolah di Indonesia. Ia juga menuntut, pemerintah agar mengesahkan UU perampasan aset.

“Selamat datang di gedung milik kita saudara-saudara sekalian, hari ini kita menuntut bos dari bapak-bapak berseragam (polisi) di depan kita agar dipecat,” ujar orator.

“Kami juga menuntut adanya penegakan supremasi hukum di Indonesia, penerapan pajak progresif, dan kami meminta Presiden Prabowo mencopot Menteri Keuangan,” jelasnya.

Orator turut menyinggung kasus pengemudi ojek online (ojol) Affan Kurniawan yang tewas dilindas kendaraan taktis (rantis) Brimob. Menurutnya, aparat semestinya bertugas mengayomi masyarakat.

“Kami menuntut adanya pembatalan efisiensi anggaran di dunia pendidikan, serta copot para pejabat publik yang membuat kegaduhan di masyarakat saat ini. Ingat bapak (polisi) kemarin saudara kami Affan dilindas oleh kalian, apakah kalian punya hati? Ingat kalian semestinya mengayomi,” tutupnya.

2. Tiga Polisi Luka Kena Lemparan Pendemo

Demo berujung ricuh itu turut mengakibatkan 3 orang anggota kepolisian mengalami luka. Ketiga personel itu hanya menjalani rawat jalan.

“Personel Polres Palopo ada 3 orang mengalami luka-luka terbuka bagian alis, luka bagian hidung dan ada luka bagian bibir, akibat kena lemparan batu pendemo. Syukurnya hanya dirawat jalan,” ujar Kasi Humas Polres Palopo AKP Supriadi kepada detikSulsel, Selasa (2/9).

3. Dua Pelaku Kericuhan Ditangkap

Supriadi mengungkapkan, ada dua pelaku yang diamankan yakni Fangki (25) warga Ponrang, Luwu dan Nugrah (23) warga Wara Utara, Palopo. Dia memastikan kedua pelaku bukanlah mahasiswa.

“Fangki mengakui perbuatannya melakukan pelemparan di kantor DPRD Kota Palopo sebanyak 10 kali menggunakan batu,” ucap Supriadi.

“Sedangkan Nugrah mengakui perbuatannya membawa dan meledakkan 1 petasan jenis kembang api yang menurutnya petasan jenis kembang api tersebut diberikan oleh seorang mahasiswa yang ia tidak kenal namun yang ia ketahui menggunakan almamater berwarna biru,” tambahnya.

4. Fangki Ngaku Massa Bayaran

Supriadi menjelaskan bahwa pelaku Fangki mengaku mengikuti demo setelah dijanji diberi uang senilai Rp 400 ribu oleh seorang mahasiswa. Akibat ulahnya, kedua pelaku kini diamankan di Mako Polres Palopo untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

“Fangki mengakui perbuatannya bahwa yang mengajak ia ikut demo ialah Egi yang berkuliah di Politeknik Dewantara Kota Palopo dan dijanjikan uang sebanyak Rp 400 ribu,” kata Supriadi.

Selain itu, kepada polisi Fangki mengakui melempar batu sebanyak kurang lebih 10 kali ke gedung DPRD Palopo. Supriadi mengungkapkan pelaku diamankan ketika ricuh sedang berjalan.

“Unit resmob Polres Palopo telah mengamankan yang diduga terlibat demo di kantor DPRD kota Palopo (saat sedang) melakukan pelemparan di kantor DPRD kemudian membawa yang diduga terlibat demo dan pelemparan tersebut ke Polres Palopo guna pemeriksaan dan penyelidikan lebih lanjut,” jelasnya.

Supriadi tidak menjelaskan lebih lanjut soal Fangki melakukan aksi anarkis dan dijanjikan bayaran Rp 400 ribu tersebut. Dia mengaku pihaknya hingga kini masih terus melakukan pendalaman.

5. Politeknik Dewantara Bantah Mahasiswanya Terlibat

Politeknik Dewantara Palopo belakangan angkat bicara terkait pengakuan pelaku kerusuhan yang dijanjikan bayaran Rp 400 ribu oleh mahasiswanya. Pihak kampus menegaskan mahasiswa yang dimaksud tidak terlibat dalam demo yang berakhir ricuh.

Bantahan tersebut disampaikan Kepala Bagian (Kabag) Humas Politeknik Dewantara, Chalik Mawardi di Polres Palopo pada Rabu (3/9) sekitar pukul 12.00 Wita. Dia mengatakan, mahasiswa atas nama Egi yang disebutkan oleh pelaku tidak hadir pada demo di DPRD Palopo.

“Ingin kami sampaikan bahwa di Politeknik Dewantara hanya ada satu mahasiswa yang namanya Egi itupun nama lengkap Egi Pumbura dan kami dapat memastikan bahwa si Egi ini tidak mengikuti aksi demonstrasi di DPRD Palopo,” tegas Chalik kepada detikSulsel, Rabu (3/9).

Chalik mengungkapkan, pihaknya mendatangi Polres Palopo guna mengklarifikasi isu yang membawa nama kampusnya. Dia juga mengatakan pihak kampus tetap menghargai apa yang menjadi proses penyelidikan pihak kepolisian.

“Intinya bahwa kami dari pihak kampus itu bahwa tidak ada mahasiswa yang membayar oknum masyarakat untuk melakukan aksi demonstrasi, tidak ada sama sekali, baik dari pihak mahasiswa apalagi dari pihak kampus,” jelasnya.

“Saya kenal betul anak tersebut, selama dia kuliah 2 semester dan semester 3 dia tidak pernah ikut dalam aksi demonstrasi, dia lebih fokus ke dunia akademisnya, dia lebih banyak belajar di kampus,” bebernya.

(Sumber:5 Fakta Demo Ricuh di DPRD Palopo hingga Pelaku Ngaku Dibayar.)

Jakarta (VLF) – Pengemudi ojek online (ojol) di Jakarta, bernama Affan Kurniawan (21), tewas setelah ditabrak dan dilindas kendaraan taktis (rantis) Brimob, Kamis (28/8) malam. Usai kejadian, Presiden Prabowo mengaku terkejut dan kecewa atas tindakan aparat serta meminta untuk diusut tuntas.
“Saudara sekalian sekali lagi saya terkejut dan kecewa dengan tindakan petugas yang berlebihan,” kata Prabowo lewat video yang dibagikan ke wartawan, dilansir detikNews, Jumat (29/8/2025).

Prabowo sudah memerintahkan kasus tersebut untuk diusut tuntas. Ia juga minta kasus diusut transparan.

“Saya sudah perintahkan agar insiden semalam diusut secara tuntas dan transparan,” ujarnya.

Prabowo juga meminta para aparat Brimob yang terlibat dihukum sekeras-kerasnya. Ia menegaskan agar para pelaku bertanggung jawab.

“Serta petugas-petugas yang terlibat harus bertanggung jawab. Seandainya ditemukan mereka berbuat di luar kepatutan dan ketentuan yang berlaku, akan kita ambil tindakan sekeras-kerasnya sesuai hukum yang berlaku,” ujarnya.

Seperti diketahui, seorang pengemudi ojol bernama Affan Kurniawan tewas usai dilindas kendaraan taktis Brimob di kawasan Pejompongan, Jakarta Pusat, Kamis (28/8) malam. Affan tewas dilindas rantis Brimob yang tengah melintas dalam pengamanan demo di Jakarta.

Rekan Affan mengatakan peristiwa itu terjadi saat Affan hendak mengantar pesanan online. Kini, jenazah Affan telah dimakamkan.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah meminta maaf atas peristiwa tersebut. Dia berjanji personel yang bersalah akan diproses hukum.

“Saya sangat menyesali terhadap insiden yang terjadi, dan mohon maaf sebesar-besarnya atas peristiwa ini,” ujar Sigit.

(Sumber:Pengemudi Ojol Affan Tewas Dilindas Rantis, Prabowo Minta Diusut Tuntas.)

Jakarta (VLF) – Affan Kurniawan, sopir ojek online (ojol) tewas dilindas rantis Brimob. Jaket hijau koyak menjadi saksi bisu peristiwa memilukan tersebut. Begini penampakannya.
Keluarga menunjukkan barang-barang terakhir yang dikenakan Affan Kurniawan saat tewas pada Kamis (28/8) malam kemarin. Saat kejadian, Affan sedang menyeberang mengantarkan orderan makanan.

Pantauan detikcom, Jumat (29/8/2025), salah satu keluarga menunjukkan barang-barang terakhir yang dikenakan Affan Kurniawan saat insiden terjadi. Tampak salah satu barang yang ditunjukkan yakni jaket ojek online.

Terlihat jaket tersebut dalam kondisi koyak. Ada pula noda hitam pada robekan jaket tersebut. Selain jaket ojol, celana panjang Affan dalam keadaan robek juga diperlihatkan. Selain itu, sepatu putih yang tampak lusuh juga terlihat dikeluarkan dari sekantong plastik.

Terdengar keluarga menjelaskan satu per satu barang-barang terakhir Affan. Beberapa kali jaket ojol berwarna hijau juga dibentangkan oleh pihak keluarga.

Almarhum Affan Kurniawan sudah dimakamkan di TPU Karet Bivak, Karet Tengsin, Jakarta Pusat (Jakpus). Lautan ojek online juga sempat mengantar kepergian Affan.

Sebagai informasi, seorang pengemudi ojol bernama Affan Kurniawan tewas usai dilindas kendaraan taktis Brimob di kawasan Pejompongan, Jakarta Pusat, Kamis (28/8) malam. Affan tewas dilindas rantis Brimob yang tengah melintas dalam pengamanan demo di Jakarta.

Rekan Affan mengatakan peristiwa itu terjadi saat Affan hendak mengantar pesanan online.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah meminta maaf atas peristiwa tersebut. Dia berjanji personel yang bersalah akan diproses hukum.

“Saya sangat menyesali terhadap insiden yang terjadi, dan mohon maaf sebesar-besarnya atas peristiwa ini,” ujar Sigit.

(Sumber:Jaket Koyak Saksi Bisu Ngerinya Affan Tewas Dilindas Rantis Brimob.)

Jakarta (VLF) – Perusahaan fintech lending PT Pembiayaan Digital Indonesia (AdaKami) digugat nasabahnya ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Mengutip Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, gugatan tersebut terdaftar dengan nomor perkara 852/Pdt.G/2025/PN JKT.SEL yang dilayangkan pada Rabu, 20 Agustus 2025 dengan klasifikasi perkara Perbuatan Melawan Hukum. Rencananya sidang dijadwalkan pada 3 September 2025.

Merespons Gugatan tersebut, AdaKami buka suara. AdaKami menegaskan komitmennya untuk menghormati dan mengikuti seluruh proses hukum yang berjalan.

“Dapat kami sampaikan, AdaKami akan menghormati dan mengikuti seluruh proses hukum yang akan berlangsung,” ujar Chief of Public Affairs AdaKami, Karissa Sjawaldy, kepada detikcom Rabu (27/8/2025).

“Saat ini kami masih melakukan koordinasi internal terkait hal ini,” sambungnya.

Karissa menambahkan sebagai platform pinjaman daring (Pindar) berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), AdaKami senantiasa mematuhi ketentuan yang berlaku serta berkomitmen menghadirkan akses keuangan yang terpercaya dengan menjaga keamanan dan kenyamanan pengguna.

Sementara itu, Ketua Bidang Hubungan Masyarakat AFPI Kuseryansyah mengatakan pihaknya masih mempelajari gugatan terkait anggotanya tersebut.

AFPI menegaskan pihaknya memiliki standar operasional dan kode etik yang wajib ditaati seluruh anggotanya, termasuk soal mekanisme penagihan kepada konsumen.

“Oh AdaKami, baru banget tuh ya, kami lagi mempelajari. Mudah-mudahan kita kan industri ada SOP, pedoman perilaku, dan kami meyakini semua anggota kami itu ada di hal itu,” kata Kuseryansyah, di Jakarta, Rabu (27/8/2025).

(Sumber:AdaKami Buka Suara soal Gugatan Nasabah, Ikuti Proses Hukum.)

Jakarta (VLF) – Gelombang aksi masyarakat selepas kepergian ojol Affan Kurniawan bermunculan. Demo digelar di depan sejumlah Brimob karenanya. Akibatnya, sejumlah jalan ditutup.
Diketahui Affan Kurniawan meninggal dunia karena dilindas rantis Brimob. Duka dan simpati rakyat membuat aksi unjuk rasa turun ke jalan. Imbauan untuk berhati-hati di jalanan pun muncul.

Untuk memantau kondisi jalanan di Jakarta termasuk rute Transjakarta yang ditutup, pantau aplikasi dan situs berikut ini:

1. JAKI

Unduh aplikasi Transjakarta atau JAKI kemudian gunakan fitur pencarian/peta untuk melihat rute dan halte yang aktif. Selain itu, kamu dapat memantau sosial media @PT_Transjakarta di berbagai platform media sosial.

2. Google Maps

Buka aplikasi Google Maps, kemudian cari halte atau rute Transjakarta yang ingin kamu tuju. Pilih halte atau rute tersebut untuk melihat daftar bus yang tersedia.

Kamu dapat memeriksa posisi bus secara real-time untuk mengetahui bus mana yang melewati atau tidak melewati rute yang dialihkan.

3. Transversal

Selain aplikasi resmi JAKI, ada aplikasi lain seperti Transversal yang dirancang khusus untuk pengguna Transjakarta. Aplikasi ini menawarkan pencari rute dan informasi halte yang komprehensif.

1. CCTV Bali Tower/Molecool

CCTV Bali Tower tersebar di seluruh Jakarta dan Bali Tower yang bisa kalian gunakan untuk menghindari keramaian aksi demo hari ini di Jakarta. Untuk mengaksesnya, adalah dari aplikasi Molecool yang mesti di-download dan sign in terlebih dahulu di ponsel agar pantauan CCTV yang ingin dilihat langsung terbuka.

Tak cuma lewat aplikasi, pengguna dapat membuka link berikut https://www.molecool.id/live-cctv. Titik CCTV favorit adalah Bendungan Hilir (sekitar Gedung DPR RI), Pospol Merdeka Utara, Monas Barat, Monas Utara, Pospol Merdeka Barat dan Gambir.

2. Jakarta Smart City

Akses CCTV lain bisa didapatkan dari website Jakarta Smart City. Pengguna bisa membuka link https://smartcity.jakarta.go.id/maps/ untuk mencobanya. Setelah halaman peta terbuka, pilih CCTV Online di sisi kanan layar. Ada pilihan CCTV milik Bali Tower, TransJakarta atau Dinas Perhubungan. Silakan klik di peta untuk CCTV yang diinginkan.

3. Jasa Marga

Opsi lain untuk memantau CCTV hari ini adalah dari Jasa Marga. Caranya, tinggal buka jasamargalive.com untuk mengaksesnya. Pilih menu Streaming. Setelah halaman terbuka pilih Lokasi Kamera.

Jika layar pantauan gelap pada ketiga pilihan cara tadi, maka CCTV sedang dalam kondisi tidak aktif sehingga kalian bisa mencari layar pantauan lain yang terdekat dengan lokasi demo yang ingin dicek.

(Sumber:Jalanan Ditutup Demo Brimob, Pantau Aplikasi Berikut.)

Jakarta (VLF) – Presiden Prabowo Subianto pernah mengatakan dia menginginkan penjara yang kokoh bagi para koruptor di pulau terpencil. Dan saat ini, pembangunan lembaga pemasyarakatan (lapas) khusus bagi narapidana kasus korupsi sudah masuk tahap pembahasan antarkementerian.
“Saat ini ada 13 lapas yang sedang kami selesaikan, tujuh di antaranya ditargetkan rampung tahun ini,” kata Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto dilansir Antara, Kamis (28/8/2025).

Agus mengatakan untuk rencana pembangunan lapas khusus koruptor sedang dibahas antarkementerian karena melibatkan banyak kementerian. Menurut Agus, rancangan pembangunan lapas khusus ini perlu pembahasan dengan lintas kementerian karena memerlukan dukungan dari banyak pihak.

Lintas kementerian yang dimaksud seperti Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), hingga Kementerian Kesehatan.

Kementerian Perhubungan nantinya membangun dermaga, sedangkan Kementerian PU bertanggung jawab atas pembangunan fasilitas pendukung dan perumahan pegawai. Sedangkan fasilitas kesehatan akan dibangun oleh Kementerian Kesehatan.

“Kami dari kementerian hukum akan fokus membangun fasilitas inti lembaga pemasyarakatan. Saat ini penyusunan perencanaan masih berlangsung,” katanya.

Dia mengungkapkan pembangunan ini bersifat lebih dari setahun (multiyears). “Jadi tidak mungkin selesai dalam satu tahun,” katanya.

Anggaran Diperkirakan Rp 4 T

Lebih lanjut, Agus menjelaskan tahun ini pemerintah sudah mengajukan anggaran untuk studi kelayakan. Dia berharap tahun depan sudah ada alokasi anggaran pembangunan bertahap dari Kementerian Keuangan kepada kementerian terkait.

Adapun untuk pembangunan lapas khusus, anggaran yang dibutuhkan mencapai hampir Rp 4 triliun. Selain itu, pemerintah menyiapkan lahan untuk fasilitas penunjang, termasuk dapur umum.

“Lahan yang kami siapkan ada 18 titik lagi untuk pengembangan fasilitas. Namun untuk Sekolah Rakyat masih belum masuk dalam perencanaan,” ujar Agus.

Prabowo Ingin Penjara Khusus Koruptor

Sebelumnya, Presiden Prabowo ingin membuat penjara yang kokoh bagi para koruptor di pulau terpencil. Prabowo menekankan bahwa dia tak akan mundur melawan koruptor.

Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat meluncurkan tunjangan guru ASN daerah di Plaza Insan Berprestasi, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Jakarta Pusat, Kamis (13/3). Prabowo mengatakan koruptor membuat para guru menjadi susah.

“Saudara-saudara, koruptor-koruptor itulah yang buat guru-guru susah, dokter-dokter susah, perawat-perawat susah, petani susah. Karena itu, terima kasih dukungan Saudara-saudara,” kata Prabowo.

Prabowo ingin menghadapi koruptor ini juga dilawan secara bersama-sama. Prabowo tak ingin Indonesia menjadi tempat nyaman para koruptor.

Untuk itu, Prabowo berencana membangun penjara untuk koruptor. Penjara ini didesain secara khusus agar para koruptor tidak bisa leluasa keluar, apa lagi kabur.

“Saya nanti juga akan sisihkan dana, saya akan bikin penjara yang sangat, pokoknya sangat kokoh, di suatu tempat, yang terpencil, mereka nggak bisa keluar malam hari. Kita akan cari pulau, kalau mereka mau keluar, biar ketemu sama hiu,” imbuhnya.

(Sumber:Lapas Khusus Koruptor di Pulau Terpencil Masih Dibahas, Butuh Anggaran Rp 4 T.)

Jakarta (VLF) – Wakil Menteri Kebudayaan, Giring Ganesha Djumaryo menghadiri Rapat Kerja bersama Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melakukan Rapat Kerja. Rapat ini membahas kebutuhan anggaran Kementerian Kebudayaan tahun 2026, serta program-program yang akan didanai oleh Dana Alokasi Khusus.
Dalam paparannya, Giring menyampaikan Kementerian Kebudayaan saat ini berfokus pada tiga poin Asta Cita, yaitu Asta Cita No. 1, memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Kemudian, Asta Cita No. 4, memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas

Selanjutnya, Asta Cita ke 8 yakni, memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

“Untuk mendukung pencapaian ketiga Cita tersebut, berdasarkan pagu anggaran Kementerian Kebudayaan saat ini diperlukan penambahan anggaran untuk dapat melaksanakan kegiatan secara maksimal dan mencapai output yang telah direncanakan,” ungkapnya dalam keterangan tertulis, Kamis (28/8/2025).

Hal tersebut disampaikannya saat raker bersama DPR yang berlangsung di Ruang Rapat Komisi X DPR RI, Gedung Nusantara I, Jakarta, Rabu (27/8/2025).

Lebih lanjut, Giring menjelaskan pemajuan kebudayaan tidak hanya berdampak bagi Indonesia, tapi bagi peradaban dunia. Kebudayaan juga memberi dampak terhadap ekonomi budaya, ekonomi kreatif, dan pariwisata.

“Pemajuan kebudayaan dapat ikut mewujudkan cita-cita Indonesia emas 2045,” tambahnya.

Giring mengungkapkan penambahan anggaran tahun 2026 diperlukan untuk mendukung berbagai program Kementerian Budaya.

“Tambahan anggaran itu akan digunakan untuk pemenuhan dukungan terhadap kegiatan Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi, pemenuhan dukungan kegiatan Penguatan Diplomasi Promosi dan Kerja Sama, dan pemenuhan dukungan kegiatan Pengembangan Pemanfaatan dan Pembinaan Kebudayaan,” lanjutnya.

Ia menambahkan, penambahan anggaran juga akan dimanfaatkan untuk penguatan tata kelola serta reformasi birokrasi. Selain itu, untuk pengembangan 10 UPT Balai Pelestarian Kebudayaan baru yaitu, Riau, Bangka Belitung, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, NTB, Gorontalo, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tenggara.

Giring berharap melalui program-program ini, Kementerian Budaya bisa terus bersinergi dan membawa kebudayaan Indonesia menjadi lebih maju dan menjadikan Indonesia sebagai superpower di bidang kebudayaan.

Sementara itu, perwakilan anggota Komisi X, Juliatmono dari Fraksi Golkar, menyampaikan pihaknya mencermati hal-hal yang menjadi kebutuhan Kementerian Kebudayaan. Sebab mulai tahun 2025, kebudayaan menjadi utuh di bawah Kementerian Kebudayaan. Mewakili Fraksi Golkar, ia pun menyetujui usulan tambahan anggaran ini.

Tak hanya itu, Juliatmono pun mengungkapkan tentang perhatiannya terhadap museum di daerah. “Kemenbud harus mengingatkan kepada Kepala Daerah untuk lebih memperhatikan museum, serta mengajak siswa-siswa sekolah untuk berkunjung ke museum dalam meningkatkan pengetahuan dan rasa nasionalisme,” ungkapnya.

Di sisi lain, anggota Komisi X dari Fraksi Gerindra, La Tinro berterima kasih atas semarak budaya yang telah dilaksanakan di berbagai daerah oleh Kementerian Kebudayaan.

Menurutnya, hal ini sangat penting dalam rangka menyadarkan pentingnya kebudayaan Indonesia kepada masyarakat yang sudah banyak terpengaruh dengan kebudayaan luar negeri.

“Anggaran untuk industri kreatif di Korea Selatan mencapai 150 T. Semoga apa yang terjadi di Korea Selatan, bisa terjadi di Indonesia,” pungkasnya.

Sebagai informasi, dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi X DPR, Kurniasih Mufidayatih, rapat kerja ini turut dihadiri oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Kebudayaan, Bambang Wibawarta; Direktur Jenderal Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi, Restu Gunawan; Direktur Jenderal Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan, Ahmad Mahendra; Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga, Ismunandar.

Kemudian, Staf Ahli Menteri Bidang Hukum dan Kebijakan Kebudayaan, Masyitoh Annisa Ramadhani Alkitri; Staf Khusus Menteri Bidang Sejarah dan Pelindungan Warisan Budaya, Basuki Teguh Yuwono; Staf Khusus Menteri Bidang Media dan Komunikasi Publik, Muhammad Asrian Mirza; serta jajaran Pejabat Eselon II Kementerian Kebudayaan.

(Sumber:Raker dengan Komisi X DPR, Wamenbud Bahas Penambahan Anggaran 2026.)