Jakarta (VLF) – Ketua Panja RUU Adminduk sekaligus Wakil Ketua Komisi II DPR, Aria Bima, mengatakan RUU Adminduk akan mengatur sejumlah pembaruan dalam pelayanan administrasi kependudukan. Di antaranya, larangan meminta fotokopi atau tangkapan layar dokumen kependudukan dalam pelayanan publik hingga NIK menjadi identitas tunggal.
Hal itu disampaikan Aria Bima dalam rapat tingkat I bersama pemerintah di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026). Aria Bima mengatakan dalam UU Adminduk yang saat ini berlaku, penerapan nomor identitas tunggal belum optimal.
Dia mengatakan saat ini masyarakat masih memegang berbagai nomor, di antaranya NIK, paspor, kartu keluarga, SIM, hingga BPKB. Menurutnya, data yang terpisah memicu duplikasi dan ketidaksinkronan.
“Revisi ini menjadikan NIK sebagai basis SIN, Single Identity Number, untuk seluruh pelayanan publik. Contohnya, sudah ada NIK 16 digit menggantikan NPWP orang pribadi. Nomor SIM kini sama dengan NIK,” ujarnya.
Selain itu, dia mengatakan berdasarkan laporan Ombudsman, layanan adminduk banyak dilaporkan dengan keluhan prosedur berbalik, penerbitan lambat dan kesalahan data.
Berdasarkan data Kemendagri, sebanyak 211.826.747 jiwa wajib KTP elektronik, dan 206.467.957 jiwa atau 97,47% sudah merekam. Kemudian, Blanko 2025 sebanyak 26.318.136 keping dinilai mencukupi.
“Kendalanya ada pada jaringan server SIAK yang terganggu, mesin cetak rusak, serta distribusi blanko terlambat. Capaian tidak boleh berhenti pada angka target, tetapi harus tampak pada kualitas layanan, terutama di wilayah 3T. Kanal digital wajib berjalan berdampingan dengan layanan tatap muka, jemput bola, pendampingan petugas,” ujarnya.
Dirjen Imigrasi Jelaskan Nasib Nomor Paspor Jika NIK Jadi Identitas Tunggal
“Digitalisasi tidak boleh menjadi syarat yang justru menghalangi orang memperoleh hak,” sambungnya.
Dalam RUU tersebut, pemerintah juga diwajibkan menerapkan prinsip stelsel aktif. Pemerintah harus proaktif menyelenggarakan pelayanan administrasi kependudukan dan tak hanya menunggu masyarakat datang mengurus dokumen.
“Stelsel aktif menuntut standar layanan menuntut standar layanan, tolok ukur kerja, kemampuan jemput bola, terutama di wilayah 3T,” ujarnya.
Dia mengatakan RUU itu juga mengatur hak akses dan data balikan memerlukan batas kewenangan, standar teknis, serta penanggung jawab mutu data. Kemudian, RUU itu juga mengatur larangan fotokopi KTP.
“Larangan meminta fotokopi dan tangkapan layar harus diiringi ketersediaan alat baca digital pada seluruh penyelenggaraan, termasuk swasta dan pelaku usaha kecil,” ujarnya.
Selain itu, terdapat pengaturan mengenai nomor identitas nonkependudukan bagi WNI di luar negeri, Kartu Identitas Anak (KIA), Identitas Kependudukan Digital (IKD), pengawasan keamanan data, hingga mekanisme pengaduan masyarakat.
Berikut pokok-pokok yang diatur dalam RUU Adminduk:
- Stelsel aktif: pemerintah wajib menyelenggarakan layanan, tidak lagi menunggu penduduk datang.
- NIK sebagai SIN, Single Identity Number, untuk semua layanan publik.
- Dan integrasi NIK lewat interoperabilitas berbasis SIAK dengan pengaturan hak akses dan kewajiban data balikan.
- Pemanfaatan data kependudukan terintegrasi, termasuk KTP elektronik atau IKD.
- Perlindungan data dan dokumen, termasuk larangan meminta fotokopi atau tangkapan gambar, diganti verifikasi dengan alat baca digital.
- Nomor identitas nonkependudukan bagi WNI di luar negeri.
- Identitas anak sebagai dokumen resmi anak di bawah 17 yang belum kawin.
- IKD sebagai representatif digital KTP elektronik dan dokumen lainnya..
- Pengawasan internal dan eksternal termasuk keamanan data.
- Pengaduan langsung maupun melalui sistem pengaduan nasional.
- Pendanaan dari APBN, APBD, PNBP diprioritaskan bagi pengembangan layanan.
- Sanksi administratif bagi penyelenggara dan pengguna yang melanggar kewajiban integrasi data SIAK.
(Sumber:RUU Adminduk Bakal Larang Minta Fotokopi KTP dan Jadikan NIK Identitas Tunggal.)
