Jakarta (VLF) – Kursi Wakil Presiden di Indonesia kosong setelah Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri. Kini, Presiden Prabowo Subianto menyiapkan dua nama calon Wakil Presiden.
Kondisi perekonomian Indonesia perlu menjadi perhatian utama calon wakil presiden yang akan mendampingi Prabowo di sisa masa jabatannya. Apalagi Prabowo punya target mempercepat pertumbuhan ekonomi menjadi 8%. Lalu, figur wakil presiden seperti apa yang mampu membantu Prabowo menggenjot ekonomi?
Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menjelaskan dari perspektif ekonomi, figur wakil presiden yang dipilih harus mampu membantu pemerintahan menghadapi tantangan yang ada dalam tiga tahun ke depan. Perlu diingat, bahwa wapres tidak memiliki kewenangan eksekutif yang berdiri sendiri, maka efektivitas peran wakil presiden sangat bergantung pada mandat yang diberikan presiden.
“Figur yang dibutuhkan bukan semata yang memiliki popularitas tinggi, tetapi yang dapat menjalankan fungsi koordinasi dan eksekusi secara efektif,” beber Yusuf Rendy ketika dihubungi detikcom, Senin (16/11/2026).
4 Kriteria Wapres
Menurutnya, ada empat kriteria penting yang mesti dimiliki wakil presiden baru agar dapat membantu menggenjot pertumbuhan ekonomi.
Pertama, wakil presiden mesti memiliki kredibilitas di mata pelaku usaha, investor, dan pasar keuangan. Dalam kondisi global yang masih penuh ketidakpastian dan ruang fiskal yang makin terbatas, figur yang dipandang kompeten akan membantu menjaga kepercayaan pasar dan menekan premi risiko terhadap Indonesia. Dampaknya bisa terlihat pada biaya pendanaan pemerintah maupun biaya modal sektor swasta.
Kedua, wakil presiden harus punya kemampuan koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah. Banyak tantangan ekonomi saat ini sebenarnya tidak kekurangan kebijakan, melainkan terkendala pelaksanaan.
“Mulai dari investasi, hilirisasi, perizinan, hingga program perlindungan sosial sering menghadapi hambatan koordinasi antarinstansi. Wapres yang memiliki kemampuan mengeksekusi dan menyelesaikan bottleneck birokrasi akan memberi nilai tambah yang besar,” beber Yusuf Rendy.
Ketiga, wakil presiden harus selaras dengan presiden. Hubungan kerja yang solid penting agar proses delegasi berjalan efektif dan tidak menimbulkan dualisme dalam pengambilan keputusan. Namun keselarasan tersebut idealnya tidak hanya berbasis loyalitas politik, melainkan juga kemampuan memberikan perspektif dan keahlian yang melengkapi presiden.
Keempat, tentunya sebagai pejabat negara wakil presiden mesti punya integritas dan kredibilitas personal. Jabatan ini sebaiknya dipandang sebagai instrumen untuk memperkuat pemerintahan, bukan sekadar akomodasi politik.
“Dalam perspektif ekonomi, figur dengan integritas yang kuat dapat membantu mengurangi ketidakpastian kebijakan dan meningkatkan kepercayaan dunia usaha,” beber Yusuf Rendy.
Di sisi lain, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani meminta agar wakil presiden berikutnya memiliki sejumlah kompetensi yang relevan dalam merespons situasi ekonomi yang masih menghadapi berbagai tantangan domestik maupun global.
Kompetensi tersebut adalah pemahaman yang kuat terhadap persoalan ekonomi dan pembangunan, kemampuan mendukung koordinasi lintas sektor, serta kapasitas membangun komunikasi yang konstruktif dengan berbagai pemangku kepentingan.
“Pemahaman mengenai tantangan yang dihadapi sektor riil, mulai dari investasi, daya saing industri, hingga penciptaan lapangan kerja, juga penting agar kebijakan pemerintah dapat diterjemahkan menjadi langkah yang efektif dan responsif terhadap kondisi di lapangan,” sebut Shinta kepada detikcom.
Latar Belakang Profesi
Latar belakang profesi tentu menjadi sorotan utama untuk menilai sosok wakil presiden. Kembali ke Yusuf Rendy, menurutnya yang perlu diuji dari calon wakil presiden adalah kapasitas individunya. Sebab, setiap latar belakang profesi mempunyai plus minus masing-masing.
Misalnya saja, figur politisi, tentu orang ini akan punya modal politik untuk menjembatani DPR, partai koalisi, dan pemerintah daerah. Ini penting karena banyak kebijakan ekonomi membutuhkan dukungan legislasi dan anggaran.
Risikonya, agenda elektoral menjelang 2029 bisa ikut mewarnai kebijakan. Bisa saja keputusan diambil hanya karena dampak politis bukan sesuai kebutuhan masyarakat. Jabatan itu juga berpotensi menjadi akomodasi koalisi, bukan jawaban atas kebutuhan pemerintahan.
Sementara itu, figur profesional atau ahli, misalnya teknokrat ekonomi, biasanya paling cepat mendapat kepercayaan pasar karena pemahaman kebijakannya kuat dan relatif bebas dari kepentingan elektoral.
“Kelemahannya, modal politiknya sering terbatas. Tanpa dukungan politik yang memadai, gagasan yang baik bisa tersendat di tahap pelaksanaan,” beber Yusuf Rendy.
Figur pengusaha juga bisa saja membawa kecepatan eksekusi, pemahaman langsung atas hambatan di lapangan, dan jaringan dengan dunia usaha yang dapat membantu kebijakan bisa direalisasikan. Namun risiko konflik kepentingan juga besar meskipun yang bersangkutan sudah berkomitmen melakukan pemisahan tegas kepentingan bisnis pribadi serta keterbukaan terhadap pengawasan publik.
“Indonesia sebenarnya pernah punya wakil presiden dari ketiga latar belakang ini, dan pengalamannya menunjukkan efektivitas lebih banyak ditentukan oleh mandat yang jelas dan hubungan kerja dengan presiden daripada oleh asal profesinya,” beber Yusuf Rendy.
Dia menekankan meritokrasi dengan ukuran yang bisa diuji. Pertama, apakah figur itu punya rekam jejak mengeksekusi kebijakan atau memimpin organisasi besar dengan hasil yang terukur. Kedua, apakah figur tersebut memahami persoalan ekonomi makro dan fiskal yang sedang kita hadapi.
“Ketiga, apakah ia punya kemampuan politik yang cukup untuk menggerakkan birokrasi dan berkoordinasi dengan daerah. Keempat, apakah rekam jejak integritasnya bersih dan potensi konflik kepentingannya bisa dikelola secara terbuka,” lanjut Yusuf Rendy.
(Sumber:Kriteria Wapres yang Cocok Bantu Prabowo Genjot Ekonomi Jadi 8%.)
