Jakarta (VLF) – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan meningkatkan free float saham menjadi 15% pada Februari. Saat ini free float saham yang diterapkan Bursa Efek Indonesia (BEI) hanya 7,5%.

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengatakan peningkatan free float dianggap sejalan dengan standar yang telah ditetapkan oleh sejumlah bursa global. Kebijakan ini akan ditetapkan dengan mengedepankan transparansi.

“SRO akan menerbitkan aturan untuk free float minimal 15% yang akan dilakukan dalam waktu dekat dan dengan transparansi yang baik,” ujar Mahendra dalam Konferensi Pers di Gedung BEI, Jakarta, Kamis (29/1/2026).

Mahendra juga mendorong reformasi regulasi di pasar modal. Langkah ini dilakukan menyusul permintaan transparansi MSCI terkait free float saham-saham Indonesia yang menyebabkan runtuhnya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).

Reformasi regulasi pasar modal ini dilakukan setelah OJK menggelar pertemuan dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) Bank Indonesia (BI), hingga BPI Daya Anagata Nusantara (Danantara).

OJK Berkantor di BEI

Berdasarkan pertemuan tersebut, OJK memutuskan untuk berkantor di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI). Hal tersebut dilakukan OJK mulai besok, Jumat (30/1/2026).

“Fokusnya adalah reformasi. Perbaikannya itu seluruhnya dan berjalan cepat, tepat, dan efektif. Untuk memastikan hal itu, maka mulai besok kami juga akan berkantor di sini,” terang Mahendra.

Mahendra mengatakan, seluruh unsur pemerintah dan lembaga moneter mendukung reformasi di pasar modal Indonesia. Dukungan ini diberikan untuk perbaikan dan penguatan pasar modal ke depan.

“Jadi solid semua mendukung hal itu. Karena kepentingan nasional untuk melihat bahwa Bursa Efek Indonesia memang setara dengan kondisi dan perkembangan serta standar yang ada di mancanegara. Dan juga solid mendukung untuk perkembangan, penguatan, serta pendalaman pasar,” jelas Mahendra.

Dalam waktu dekat, OJK akan meningkatkan batas free float atau porsi saham yang tersedia untuk diperdagangkan menjadi 15% dari sebelumnya hanya 7,5%. Selain itu, pemerintah juga akan mempercepat proses demutualisasi BEI pada kuartal I tahun ini.

“Kami memahami dalam diskusi dengan pemerintah bahwa pemerintah akan menerbitkan peraturan terkait demutualisasi Bursa dalam kuartal pertama tahun ini,” tutur Mahendra.

(Sumber:OJK Kerek Free Float dan Ngantor di BEI Biar IHSG Berotot Lagi.)

Jakarta (VLF) – Penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG) bakal bertambah puluhan juta orang tahun ini. Menteri Koordinator Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas) menyebut akan ada setidaknya 82,9 juta orang penerima manfaat di tahun 2026.

“Tahun ini kita targetkan akan memberi manfaat 82,9 juta (penerima manfaat),” kata Zulhas saat memberi sambutan dalam acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) II Lembaga Dakwah Komunitas (LDK) Pimpinan Pusat Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Semarang (Unimus), Kamis (29/1/2026).

Data dari Kemenko Pangan, hingga 27 Januari 2026, penerima manfaat MBG yaitu sebesar 59,84 juta orang. Zulhas menyebut pihaknya juga masih terus melakukan pendataan calon penerima manfaat baru.

“Tadi kami rapat tadi dihitung, 82 juta (orang) enggak cukup. Karena banyak lagi ada rumah jompo itu belum belum masuk data, rumah-rumah singgah belum masuk data, rumah apa itu ada banyak yang belum masuk data, akan nambah kira-kira 10 juta lagi,” beber Zulhas.

“Jadi kira-kira akan 90 juta lebih (penerima manfaat) yang sekarang dianggarkan Rp 335 triliun, nanti kalau nambah lagi mungkin akan sampai Rp 360-370 triliun,” sambungnya.

Zulhas menyampaikan penambahan jumlah penerima manfaat itu akan seiring dengan meningkatnya kebutuhan bahan baku yang diperlukan. Nantinya, seluruh kebutuhan itu bakal disuplai oleh koperasi desa (kopdes).

“Nanti kopdes itulah yang akan mensuplai SPPG, koperasi desa ini akan menampung hasil UMKM dari rakyat. Saya akan nanti minta ketuanya, ketua tim, di situ saya bikin aturan yang kita sebut dengan close loop economy,” terang dia.

Menurut Zulhas, sistem tersebut bakal mencegah SPPG mengambil bahan baku dari konglomerat. Pembelian bahan baku lewat kopdes diharapkan dapat menghidupkan ekonomi UMKM.

“Jadi tidak boleh mereka ngambil dari konglomerat lagi. SPPG harus ngambil dari koperasi, (karena) koperasi desa membeli dari UMKM yang ada di daerah,” jelasnya.

Dengan diterapkannya sistem pembelian bahan baku untuk MBG lewat kopdes, para pengelola SPPG bakal mendapat keuntungan yaitu harga bahan baku sesuai yang ditetapkan pemerintah.

“Kopdes nanti akan memasok SPPG, termasuk gabah, termasuk jagung, sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh pemerintah,” pungkasnya.

(Sumber:Menko Zulhas Soal Target 82,9 Juta Penerima MBG: Akan Tambah 10 Juta.)

Jakarta (VLF) – Bahan Bakar Minyak (BBM) seperti bensin ternyata perlu ‘dimasak’. Minyak mentah yang diambil dari perut bumi masih perlu diolah untuk menjadi sejumlah produk BBM dan non-BBM.

Engineer Offsite PT Kilang Pertamina Internasional (PT KPI) Refinery Unit VI Balongan, Nanda Tri Wibowo, menjelaskan minyak mentah (crude oil) melalui tahap penyimpanan dan persiapan terlebih dulu sebelum diproses. Minyak mentah akan disimpan di tangki dan diproses dengan Crude Distillation Unit (CDU) hingga Residual Catalytic Cracking (RCC).

“Nanti crude ini akan disimpan di tangki. Sebelum disimpan, dilakukan preparasi sebelum dikirim ke unit proses. Di proses ini, ada crude yang diproses melalui CDU atau crude distillation, lalu ke RCC, nafta complex, dan unit lainnya,” terangnya dalam site visit Refinery Unit VI Balongan, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, Kamis (29/1/2026).

Setelah melalui sejumlah proses itu, hasil pengolahan minyak mentah masih harus melalui tahap pencampuran (blending) sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan oleh pemerintah.

“Refining itu kita tidak langsung menghasilkan misalnya Pertalite RON 90 atau Pertamax RON 92. Ini prosesnya tidak bisa langsung menghasilkan RON tersebut. Kita menghasilkan beberapa jenis produk dengan RON tertentu, nanti baru akan di-blending. Di-blending, dicampur untuk menentukan produk apa yang ingin kita hasilkan,” ungkapnya.

Untuk diketahui, Kilang Balongan memiliki beberapa fasilitas Single Point Mooring (SPM) dan jetty yang memungkinkan distribusi produk ke dalam dan luar Pulau Jawa, termasuk pengiriman ke wilayah seperti Pontianak dan Bintan.

Kilang Pertamina Refinery Unit (RU) VI Balongan milik PT KPI yang telah berdiri sejak 1994 ini memiliki kapasitas produksi 150 ribu barel per hari.

(Sumber:Minyak Mentah ‘Dimasak’ Jadi BBM di Kilang Balongan, Begini Prosesnya.)

Jakarta (VLF) – Harga Bitcoin melemah usai Bank Sentral Amerika Serikat (AS), The Federal Reserve (The Fed) menahan suku bunga acuan di kisaran 3,50-3,75%. Pelemahan Bitcoin terjadi hingga level US$ 90.000 atau Rp 1,5 miliar (kurs Rp 16.700) pada perdagangan Kamis kemarin.

Berdasarkan data pasar global, Bitcoin sempat naik di atas level US$ 90.000 sehari sebelumnya karena pernyataan Presiden AS Donald Trump soal tidak khawatir dengan penurunan nilai tukar Dolar AS meski banyak tekanan.

Pada saat yang sama, arus dana institusional juga turut menunjukkan sikap lebih berhati-hati, yang tercermin dari arus keluar pada produk spot Bitcoin ETF di AS senilai US$ 147.37 juta. VP Indodax Antony Kusuma, menilai pergerakan ini mencerminkan reaksi pasar terhadap kebijakan moneter yang sebelumnya telah diantisipasi.

“Keputusan The Fed untuk menahan suku bunga sebenarnya sudah tercermin dalam ekspektasi pasar. Namun, kebijakan tersebut dinilai belum memberikan dorongan baru bagi pasar,” ujar Antony dalam keterangan tertulis, Jumat 30/1/2026).

Antony juga menekankan bahwa volatilitas jangka pendek usai pengumuman kebijakan moneter merupakan pola yang kerap terjadi di pasar kripto global. Pergerakan harga yang terjadi mencerminkan proses penyesuaian pasar terhadap informasi yang sudah dikonfirmasi secara resmi.

Di sisi lain, sentimen positif datang dari sisi adopsi pemerintah dan institusional. Negara bagian AS, South Dakota, resmi mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) pembentukan cadangan Bitcoin (Bitcoin Reserve) yang berasal dari pendapatan pemerintah negara bagian.

Melalui aturan ini, South Dakota berpotensi mengalokasikan hingga 10% dari total dana kelolaan negara ke Bitcoin sebagai bagian dari strategi cadangan aset. Antony menilai langkah tersebut mencerminkan penguatan fundamental Bitcoin di luar pergerakan harga jangka pendek.

“Di tengah koreksi jangka pendek saat ini, ada juga perkembangan positif yang patut dicermati para investor. Adopsi Bitcoin di level pemerintah dan institusional yang menunjukkan bahwa fundamental Bitcoin terus berkembang, terlepas dari dinamika harga harian,” ujar Antony.

Menurut Antony, volatilitas yang terjadi di pasar kripto saat ini tidak terlepas dari tekanan geopolitik dan kebijakan moneter global, sehingga pelaku pasar cenderung bersikap lebih selektif dalam mengambil keputusan. Dia juga menyarankan agar pelaku pasar tetap berhati-hati dan mencermati perkembangan faktor makroekonomi yang mempengaruhi pergerakan pasar dalam jangka pendek.

Antony menambahkan, di tengah dinamika makroekonomi global yang cepat berubah, investor perlu aktif mengikuti perkembangan informasi dan memahami konteks risiko sebelum mengambil keputusan.

“Investor perlu menjaga disiplin dan terus memperbarui wawasan. Contohnya dengan memanfaatkan pendekatan bertahap, seperti Dollar Cost Averaging (DCA) atau membeli secara berkala guna menekan risiko fluktuasi harga yang tajam,” pungkas Antony.

(Sumber:Bank Sentral AS Tahan Suku Bunga, Harga Bitcoin Anjlok.)

Jakarta (VLF) – Badan Pengelelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) telah membentuk BUMN baru untuk mengelola tambang. Hal ini diungkap oleh Chief Operating Officer Danantara, Dony Oskaria.

Menurut Dony, BUMN bernamaPerusahaan Mineral Nasional (Perminas) itu merupakan entitas sendiri di bawah Danantara. Dony juga memastikan bahwa Perminas bukan berada di bawah MIND ID selakuBUMN Holding Industri Pertambangan.

“Jadi ada Perusahaan Mineral Nasional kita yang baru kita bentuk. Memang ini perusahaan yang baru dibentuk,” katanya saat ditemui di Jakarta, Rabu (28/1/2026).

Menurut Dony, Perminas akan mengelola tambang emas Martabe di Sumatera Utara yang sebelumnya dikelola PT Agincourt Resources. Anak usaha PT United Tractors Tbk. (UNTR) itu menjadi salah satu perusahaan yang dicabut izin usahanya oleh pemerintah.

Pencabutan izin usaha berkaitan dengan pelanggaran aturan pemanfaatan kawasan hutan yang berdampak pada terjadinya bencana alam. Menurut Dony, pengambilalihan konsesi tambang milik Agincourt sudah mempertimbangkan lini bisnis yang dimiliki Danantara.

“Tentu karena lini bisnisnya, kan pemerintah bisnisnya adanya di Danantara semua kan? Tentu pasti diserahkannya ke Danantara,” jelas Dony.

Namun, Dony mengaku belum tahu detail pengambilalihan operasional Agincourt, termasuk waktu eksekusinya. Ia menyebut akan mengeceknya terlebih dahulu sebab belum menerima laporan resminya.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut 28 perusahaan yang dicabut izinnya akan diserahkan ke perushaan pelat merah. Ia sempat menyinggung nama Antam atau MIND ID.

(Sumber:Danantara Bikin BUMN Baru Perminas, Mau Ambil Alih Tambang Emas Martabe.)

Jakarta (VLF) – Perwakilan buruh tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Jawa Timur, yang sudah menggelar aksi demonstrasi selama seminggu di Jakarta akhirnya dipanggil ke Kementerian Sekretariat Negara (Setneg), Jakarta.

Pemanggilan tersebut di tengah aksi buruh kawasan Monas, Jakarta, Rabu (28/1/2026).

Wakil Ketua DPW FSPMI Jawa Timur Nurrudin Hidayat mengatakan tujuan mereka menyerahkan surat kepada Presiden Prabowo Subianto agar pemerintah pusat turun tangan menyelesaikan persoalan yang menimpa para buruh PT Pabrik Kertas Indonesia (PT Pakerin).

Sebenarnya, perwakilan buruh ingin ada audiensi dengan pemerintah, namun hanya diminta menyerahkan surat tuntutan.

“Maunya kita tadi ada audiensi langsung ke Setneg. Cuma dari pihak Setneg hanya bisa menerima surat saja. Nanti akan diproses, sebatas itu saja,” ujar Nurrudin di Jakarta, Rabu (28/1/2026).

Nurrudin menambahkan isi surat tersebut intinya meminta bantuan Presiden Prabowo Subianto menyelesaikan persoalan yang ada di PT PPT Pakerin di Mojokerto, Jawa Timur.

Sebanyak 2.500 buruh terancam PHK dan sudah empat bulan buruh PT Pakerin tidak mendapatkan upah.

“Intinya kita mohon kepada Presiden untuk turun tangan menyelesaikan persoalan PT Pakerin, yang mana gara-gara SK Kemenkumham ini PT Pakerin tidak beroperasi. Gaji buruh sudah 4 bulan nggak dibayarkan,” jelasnya.

(Sumber:2.500 Buruh PT Pakerin Mojokerto Terancam PHK, Minta Prabowo Turun Tangan.)

Jakarta (VLF) – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengatakan bahwa “armada” militer AS lainnya saat ini sedang berlayar menuju ke Iran. Ini disampaikannya setelah militer AS mengumumkan kedatangan kapal induk USS Abraham Lincoln di kawasan Timur Tengah.

Namun demikian, seperti dilansir Al Arabiya, Rabu (28/1/2026), Trump juga mengharapkan agar Teheran dapat mencapai kesepakatan dengan Washington, di tengah ketegangan yang semakin memuncak.

“Ada armada indah lainnya yang sedang berlayar dengan indah menuju Iran saat ini,” kata Trump dalam pidatonya pada Selasa (27/1) waktu setempat. Dia tidak menjelaskan lebih lanjut soal “armada lainnya” tersebut.

Trump juga berharap Teheran membuat kesepakatan dengan Washington. “Saya harap mereka mencapai kesepakatan,” ujarnya.

Sejak Iran melakukan penindakan keras terhadap para demonstran yang memprotes pemerintah, yang diwarnai pemadaman internet secara total, pada awal bulan ini, Trump telah memberikan sinyal yang beragam mengenai intervensi militer.

Intervensi militer AS dianggap, oleh para penentang kepemimpinan ulama di Iran, sebagai satu-satunya cara untuk mewujudkan perubahan di Teheran.

Awal bulan ini, Trump hampir saja memerintahkan serangan terhadap target rezim di Iran terkait pembunuhan ribuan demonstran di negara tersebut. Namun dia menunda keputusannya, sembari juga mengerahkan aset-aset militer AS ke kawasan tersebut.

Militer AS mengumumkan bahwa USS Abraham Lincoln, yang didampingi tiga kapal perang yang dilengkapi rudal Tomahawk, telah memasuki wilayah tanggung jawab Pusat Komando AS (CENTCOM) di Timur Tengah pada Senin (26/1). Pengerahan itu juga mencakup sejumlah jet tempur F-15 dan jet tempur siluman F-35.

Trump, dalam wawancara dengan Axios, menyebut “armada besar di dekat Iran” setelah militer AS mengumumkan kedatangan kapal induk USS Abraham Lincoln. Trump bahkan menyebut pengerahan itu lebih besar dari pengerahan aset militer AS ke sekitar Venezuela, yang berujung penggulingan dan penangkapan Presiden Nicolas Maduro, beberapa waktu lalu.

“Kita memiliki armada besar di dekat Iran. Lebih besar dari Venezuela,” kata Trump dalam wawancara dengan Axios.

Namun demikian, Trump dalam wawancara itu juga menyebut bahwa situasi terkait Iran “sedang berubah-ubah”, dan mengatakan bahwa Teheran tertarik untuk mencapai kesepakatan dengan Washington — isyarat untuk opsi diplomatik.

(Sumber:Trump Bilang Armada Militer Lainnya sedang Berlayar Menuju Iran.)

Jakarta (VLF) – Wacana pembentukan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tekstil mengemuka. Pemerintah tengah menyusun kembali peta jalan untuk membangun industri tekstil di tengah kemerosotan industri tekstil di Indonesia.

Dalam peta jalan tersebut, pemerintah menargetkan peningkatan ekspor produk tekstil hingga US$ 40 miliar dalam 10 tahun. Pembentukan BUMN baru yang khusus mengelola tekstil jadi salah satu rencana.

Agar bisa optimal beroperasi, BUMN ini akan disuntik modal awal US$ 6 miliar atau Rp 100,2 triliun (kurs Rp 16.700) oleh Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara). Rencana besar ini justru dinilai janggal, membentuk BUMN baru dinilai tidak akan menyelesaikan masalah yang ada pada industri tekstil yang merosot beberapa tahun ke belakang.

Pengamat BUMN dari NEXT Indonesia Center, Herry Gunawan menyatakan rencana pemerintah membentuk BUMN tekstil tidak ada urgensinya dan keliru. Industri tekstil dinilai bisa diselamatkan dengan menjaga iklim usaha menjadi kondusif.

“Menurut saya, rencana pemerintah membentuk BUMN di bidang pertekstilan tidak ada urgensinya. Kalau mau menyelamatkan industri tekstil, yang perlu dijaga adalah iklim dunia usaha yang kondusif, Solusi membuat BUMN tekstil merupakan langkah keliru. Jangan jadi ‘pahlawan di siang bolong’ dengan membuat BUMN tekstil,” ungkap Herry ketika dihubungi detikcom, Senin (26/1/2026).

Herry juga heran pemerintah sebenarnya baru pada 2023 membubarkan BUMN spesialis tekstil, kini malah mau membuat BUMN baru lagi. Perlu diketahui, di 2024 pemerintah melakukan pembubaran PT Industri Sandang Nusantara (Persero) melalui Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2023 oleh Presiden Joko Widodo yang kala itu menjabat pada 17 Maret 2023.

“Ini kita baru membubarkan BUMN tekstil pada tahun 2023. Sekarang malah mau buat lagi,” kata Herry.

Lebih lanjut dia bilang, sejauh ini belum ada lagi BUMN yang memiliki kekhususan di industri tekstil setelah Industri Sandang Nusantara dibubarkan.

‘Obat’ Buat Industri Tekstil

Senada dengan Herry, pengurus Ikatan Ahli Tekstil Seluruh Indonesia (IKATSI) Rizal Tanzil juga menilai pembentukan BUMN tekstil tidak relevan saat ini.

Baginya, industri tekstil tak perlu pemain baru, bahkan meskipun perusahaan sebesar PT Sritex bangkrut. Misalnya bagaimana pemerintah ikut melakukan penguatan permesinan, utamanya di sektor pengolahan atau midstream. Semacam industri dyeing kain, printing kain, atau finishing kain.

“Kebutuhan untuk kebangkitan industri garmen dan tekstil saat ini bukan pada pembentukan BUMN atau entitas industri baru. Tapi bagaimana industri yang eksis ada dapat treatment yang sesuai dengan kebutuhan. Jadi, industri tengah dibantu, misal dyeing, finishing printing, mereka harus mudah dan murah untuk investasi mesinnya,” ungkap Rizal kepada detikcom.

Penguatan rantai pasok dalam negeri juga harus diperkuat, misalnya suplai kain ke industri garmen. Seharusnya pemerintah bisa membantu industri kain untuk memperkuat produksinya.

Dia meminta agar rencana deregulasi yang digemborkan selama ini oleh pemerintah harus dipercepat dan dijalankan dengan serius. Baginya, semua regulasi yang justru kontra terhadap investasi dan pertumbuhan industri tekstil bisa dihilangkan.

Kembali ke Herry Gunawan, dia juga menyatakan pentingnya pemerintah melindungi industri tekstil dari pasar bebas gempuran barang impor. Alih-alih membentuk BUMN baru, lebih baik pemerintah melindungi pasar.

“Salah satu persoalan yang dihadapi dan sering mengemuka saat ini kan mudahnya masuk barang impor berharga murah, sehingga tidak ada perlindungan pasar. Jangan buat pasar kita begitu mudah jadi pelampiasan produk luar,” ungkap Herry kepada detikcom.

Herry juga bilang pemerintah bisa saja membantu industri tekstil dalam negeri memberikan kemudahan impor bahan baku, sehingga produksi bisa jauh lebih efisien dan harganya bersaing.

“Atau kalau mau bantu industri tekstil dalam negeri, berikan kemudahan impor bahan baku. Ini lebih rasional, ketimbang bikin BUMN baru yang nantinya akan masuk ke hilir juga,” sebut Herry.

Bisakah BUMN Tekstil Berhasil?

Rencananya, pembentukan BUMN tekstil akan diarahkan untuk menggantikan kegiatan ekonomi PT Sritex, meskipun perusahaannya sudah tidak bisa diselamatkan. Dengan kata lain, kegiatan ekonomi yang selama ini dijalankan Sritex bisa diselamatkan pemerintah lewat BUMN agar tetap berjalan.

Pengamat BUMN Toto Pranoto mengatakan saat ini sektor tekstil merupakan kategori bisnis yang kurang strategis. Toto menilai agak sulit mengembangkan BUMN tekstil di tengah daya saing teknologi dan biaya sumber daya manusia yang tidak kompetitif.

“Dalam konteks Danantara menurut saya tekstil itu masuk ke kategori industri yang kurang strategis. Tekstil dikenal sebagai industri dengan karakter labor intensive. Menurut saya daya saing tekstil Indonesia merosot karena masalah daya saing teknologi dan biaya SDM yang tidak kompetitif,” ungkap Toto kepada detikcom.

Bagi Toto, Danantara perlu berhitung dengan cermat terkait rencana investasi apabila ingin BUMN tekstil berhasil. Danantara harus tahu tujuan apa yang ingin dicapai dan strategi apa yang akan digunakan.

“Kalau Danantara berencana akan bangun industri tekstil lagi, berarti mesti ada strategi diferensiasi yang sangat berbeda supaya ada segmentasi pasar yang berbeda dengan negara kompetitor di Asia,” ujar Toto.

Menurutnya, BUMN sudah lama tidak terlibat di industri tekstil, maka ada baiknya Danantara melibatkan eksportir tekstil swasta yang berpengalaman untuk bermitra dengan BUMN di tahap awal.

(Sumber:BUMN Tekstil Tak Perlu Dibangkitkan Lagi, Industri Cuma Perlu Ini.)

Jakarta (VLF) – Kebijakan Kementerian Keuangan memangkas dana transfer ke daerah (TKD) Rp 316.030.227.000 tahun 2026 memaksa Pemkab Mojokerto melakukan efisiensi di berbagai sektor. Efisiensi anggaran menyasar bantuan operasional sekolah daerah (Bosda) hingga tambahan penghasilan pegawai (TPP) ASN.

“Pemangkasan TKD Rp 316 miliar. Kami sudah sepakat dengan DPRD ada beberapa yang kami efisiensikan,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Mojokerto Teguh Gunarko kepada detikJatim di kantornya, Jalan A Yani, Selasa (27/1/2026).

Efisiensi terhadap APBD Pemkab Mojokerto Tahun Anggaran 2026, lanjut Teguh, menyasar semua sektor. Antara lain TPP ASN, kegiatan organisasi perangkat daerah (OPD), dana desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bantuan Keuangan (BK) Desa, DBHCHT, serta perjalanan dinas DPRD.

“Mungkin karena DPRD juga banyak kegiatan yang harus dia penuhi. Sehingga kalau kami efisiensikan sesuai rencana kami, mereka tidak menjangkaunya. Kami menyesuaikan saja,” terangnya.

Teguh menjelaskan, salah satu OPD yang terkena efisiensi anggaran paling besar Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto. Salah satunya anggaran Bosda untuk pengadaan kain seragam gratis siswa jenjang SD dan SMP.

Sebagai gantinya, pengadaan kain seragam gratis bakal dianggarkan di PAPBD 2026. Sebab tahun lalu, pengadaan yang sama baru terealisasi pada Desember 2025. Selain Bosda, gaji para ASN Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto juga terkena efisiensi.

“Dinas Pendidikan (efisiensi) hampir Rp 66 miliar, dari gajinya PNS dan beberapa kegiatan lainnya. Pak Bupati menyampaikan (anggaran) sarpras sekolah tetap dipertahankan,” jelasnya.

Kepala BPKAD Kabupaten Mojokerto Iwan Abdillah menuturkan, pemangkasan atau efisiensi TPP ASN bisa dikurangi dari sekitar Rp 40 miliar menjadi Rp 30 miliar. Sebab pihaknya mengalihkan gaji dan TPP sekitar 160 orang Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) yang mulai tahun ini ditanggung pemerintah pusat.

Oleh sebab itu, skema saat ini hanya gaji 13 para ASN yang biasa cair bulan Juni yang dihapus oleh Pemkab Mojokerto. Sedangkan gaji 14 atau THR untuk para ASN bakal dicairkan 100%.

“Rencana kami gaji 13 dan 14 kami cairkan masing-masing 50%, tapi kami menunggu kebijakan pimpinan,” ujarnya.

Efisiensi Bosda untuk pengadaan kain seragam gratis, lanjut Iwan, nilainya sekitar Rp 7,5 miliar. Program tersebut bakal dialokasikan di PAPBD 2026. Sedangkan efisiensi kegiatan seluruh OPD tahun ini mencapai Rp 78 miliar.

Berikutnya DD yang dipangkas pemerintah pusat sekitar Rp 43 miliar dari Rp 294 miliar menjadi Rp 251 miliar. ADD yang awalnya disunat dari Rp 139 miliar menjadi Rp 108 miliar, kembali ditambah menjadi Rp 124 miliar.

Kebijakan ini diambil dengan memangkas BK Desa setelah aksi protes para perangkat desa beberapa waktu lalu. Kemudian DBHCHT dipangkas sekitar Rp 10 miliar dari sebelumnya Rp 30 miliar.

“Kalau perjalanan dinas DPRD Kabupaten Mojokerto dikurangi 27,98%,” tandasnya.

Sebelumnya, BPKAD Kabupaten Mojokerto merilis, TKD dari pemerintah pusat tahun 2024 mencapai Rp 1.729.631.573.000. Tahun ini, TKD naik menjadi 58,93% atau Rp 1.749.663.994.000 dari total APBD dan PAPBD tahun 2025 Rp 2.969.303.476.537.

Pemangkasan TKD dari Kemenkeu mulai berlaku tahun 2026. Tak main-main, pemerintah pusat melakukan pengurangan hingga Rp 316.030.227.000. Meliputi dana alokasi umum (DAU) dipotong Rp 176.334.321.000, dana alokasi khusus nonfisik (DAK NF) Rp 12.158.473.000, dana desa (DD) Rp 42.904.945.000, serta dana bagi hasil (DBH) dipangkas Rp 85.030.227.000.

Selanjutnya, DAK NF ditambah Rp 35.303.118.000. Sehingga secara total, TKD 2026 Kabupaten Mojokerto berkurang Rp 281.124.848.000. Sedangkan kekuatan APBD tahun depan diproyeksikan Rp 2.542.980.792.142.

(Sumber:Efisiensi Rp 316 M di Pemkab Mojokerto Sasar Bosda Hingga TPP ASN.)

Jakarta (VLF) – Penyalahgunaan fasilitas negara untuk aktivitas ilegal kembali terjadi. Camat Medan Maimun, Almuqarrom Natapradja, resmi diberhentikan dari posisinya setelah terindikasi menggunakan dana pemerintah untuk bermain judi online.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Medan, Subhan Fajri mengatakan, Almuqarrom menyalahgunakan fasilitas Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) untuk transaksi judol. Almuqarrom melakukan pelanggaran berat karena hal ini.

“Camat Maimun dihukum disiplin berat karena penyalahgunaan KKPD. Yang bersangkutan dibebaskan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana. Terhitung mulai tanggal 23 Januari 2026,” ujar Subhan, Senin (26/1/2026) kemarin.

Usai Almuqarrom dicopot, Sekretaris Camat Medan Maimun Eva Lucia Simamora ditunjuk menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Camat Medan Maimun. Subhan mengatakan, berdasarkan keterangan saat pemeriksaan, kerugian keuangan daerah mencapai 1,2 miliar.

“KKPD tersebut digunakan yang bersangkutan untuk bermain judol. Kerugian 1,2 Miliar. Benar begitu, menurut pengakuannya saat pemeriksaan,” pungkasnya.

Almuqarrom Natapradja dilantik jadi Camat Medan Maimun pada 31 Juli 2024 pada masa kepemimpinan Wali Kota Medan Bobby Nasution. Ia sempat menjabat sebagai Sekretaris Camat Medan Maimun dan merupakan lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).

Sementara itu, Kartu Kredit Pemerintah Daerah adalah kartu kredit yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas belanja yang dibebankan pada APBD, setelah kewajiban pembayaran pemegang Kartu dipenuhi oleh bank penerbit kartu kredit sesuai dengan kewajibannya pada waktu yang disepakati dan SKPD berkewajiban melakukan pelunasan kewajiban pembayaran pada waktu yang disepakati dengan pelunasan pembayaran secara sekaligus.

(Sumber:Aksi Camat di Medan Pakai Kartu Kredit Pemerintah untuk Judol hingga Rp 1,2 M.)