Jakarta (VLF) – Presiden Prabowo Subianto meminta penegak hukum menumpas kasus korupsi tanpa adanya pihak yang kebal hukum atau ‘no untouchable’. Kejaksaan Agung (Kejagung) menegaskan fokus pada penindakan korupsi yang berdampak langsung pada hajat kehidupan rakyat dan pengelolaan sumber daya alam (SDA).
“Komitmen kami terhadap arahan Presiden bahwa penindakan korupsi yang dilakukan oleh kejaksaan saat ini diarahkan pada sektor-sektor yang berkaitan langsung dengan hajat hidup orang banyak, pengelolaan sumber daya alam, lingkungan, serta diikuti dengan optimalisasi penggantian kerugian keuangan negara, dan perbaikan tata kelola,” kata Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna kepada wartawan, Rabu (22/10/2025).

Anang menyebutkan sejumlah penindakan kasus korupsi yang berkaitan langsung dengan hajat kehidupan masyarakat luas yang ditangani Kejagung. Beberapa perkara tersebut, di antaranya kasus korupsi tata kelola minyak mentah, kasus korupsi pemberian kredit kepada PT Sritex, dan kasus korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil (CPO) dan turunannya.

“Adapun selama satu tahun belakangan, beberapa kasus besar yang menyangkut hajat hidup masyarakat, yang mengakibatkan kerugian negara yang sangat besar yang menjadi fokus kejaksaan di antaranya ada perkara korupsi tata kelola minyak mentah, korupsi pada Kementerian Dikbudristek, korupsi pemberian fasilitas kredit PT Sritex, juga ada perkara dugaan pemberian fasilitas ekspor CPO dan turunannya pada industri kelapa sawit dengan terdakwa 3 grup perusahaan terbesar,” kata Anang.

Anang mengatakan pihaknya berkomitmen untuk fokus menangani kasus korupsi pada dua sektor. Keduanya ialah sektor yang bersentuhan langsung dengan hajat hidup orang banyak dan sektor pengelolaan sumber daya alam, energi dan lingkungan hidup.

“Namun demikian dalam pelaksanaannya tetap kita mengedepankan secara profesional dan mengedepankan asas praduga tak bersalah sampai putusan inkracht,” ujar dia.

Prabowo Tegaskan ‘No More Untouchable’

Prabowo meminta para penegak hukum serius menangani seluruh kasus korupsi. Prabowo menegaskan tak ada pihak yang kebal hukum.

Hal itu diungkap Prabowo dalam sidang kabinet paripurna setahun pemerintahannya di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/10) lalu. Prabowo juga berterima kasih kepada penegak hukum yang mengembalikan uang negara yang gagal dinikmati koruptor.

“Kita bertekad tidak ada kasus-kasus korupsi yang tidak bisa diselidiki, tidak ada, no more untouchable,” ujar Prabowo.

(Sumber:Prabowo Minta ‘No Untouchable’ di Kasus Korupsi, Kejagung Kejar Koruptor SDA.)

Jakarta (VLF) – Pemerintah telah merevisi daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) dengan total 44 kawasan industri sebagai bagian dari proyek prioritas strategis. Penetapan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedelapan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional.
Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI), Akhmad Ma’ruf Maulana menyambut dengan optimisme penetapan 44 kawasan industri sebagai PSN. Ia menilai penetapan ini sebagai bukti komitmen kuat pemerintah terhadap agenda industrialisasi, pemerataan pembangunan, dan percepatan hilirisasi.

Menurutnya, status PSN akan memberikan kepastian hukum, percepatan realisasi investasi, dan dukungan infrastruktur industri yang lebih terarah di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, langkah strategis ini menjadi tonggak penting dalam mempercepat transformasi ekonomi nasional menuju target pertumbuhan 8%, sebagaimana menjadi arah kebijakan pembangunan ekonomi lima tahun ke depan.

“Dengan status PSN, kawasan industri memperoleh dukungan lintas kementerian dan kemudahan perizinan yang signifikan. Ini akan memperluas pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di luar Jawa dan memperkuat daya saing industri nasional,” ujar Ma’ruf dalam keterangannya, Rabu (22/10/2025).

Tantangan PSN

Meski penetapan PSN memberikan kepastian regulatif, Ma’ruf menilai masih terdapat sejumlah persoalan teknis di lapangan yang memerlukan dukungan dan penyelesaian lintas kementerian. Pertama, sinkronisasi tata ruang dan status lahan, terutama di kawasan yang masih menunggu finalisasi penetapan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan menghadapi persoalan pertanahan lainnya

Kedua, keterlambatan perizinan lintas sektor, seperti persetujuan lingkungan (AMDAL) dan perizinan lingkungan lainnya yang memakan waktu cukup lama. Ketiga, keterbatasan infrastruktur dasar, seperti akses jalan, suplai listrik dan gas industri, jaringan air baku, serta konektivitas logistik ke pelabuhan dan bandara.

Keempat, kepastian penerapan insentif fiskal dan non-fiskal, terutama bagi kawasan industri di luar Jawa agar mampu menarik investor besar. Pihaknya meyakini, dengan dukungan regulasi yang kuat dan koordinasi antar instansi yang solid, kawasan industri PSN akan menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi, pemerataan wilayah, serta peningkatan ekspor bernilai tambah.

Ia mendorong seluruh kementerian dan lembaga terkait untuk memperkuat koordinasi dalam mempercepat penyelesaian perizinan, pembebasan lahan, dan penyediaan infrastruktur dasar bagi 44 kawasan industri yang telah berstatus PSN. Menurut Ma’ruf, percepatan administratif dan teknis akan menjadi faktor penentu seberapa cepat manfaat ekonomi dari PSN dapat dirasakan di lapangan.

“Pemerintah sudah memberikan arah yang jelas dengan menetapkan 44 kawasan industri sebagai PSN. Sekarang saatnya seluruh pemangku kepentingan bersinergi agar investasi benar-benar bergerak dan menyerap tenaga kerja secara nyata,” jelas Ma’ruf.

(Sumber:44 Kawasan Industri Jadi PSN, Pengusaha Ungkap Tantangannya.)

Jakarta (VLF) – Saat membeli sebuah rumah atau sebidang tanah, tentu pembeli harus membayar sesuai harga jual yang telah disepakati. Selain itu, pembeli juga harus menyiapkan biaya untuk BPHTB.
Sayangnya, masih banyak orang yang tak tahu kalau pembeli harus membayar BPHTB saat membeli tanah atau rumah. Lantas, apa itu BPHTB?

Pengertian BPHTB

BPHTB merupakan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. BPHTB adalah pungutan kepada konsumen saat membeli rumah. Bea ini wajib dibayarkan konsumen kepada Pemerintah Daerah (Pemda) sebagai syarat untuk bisa balik nama sertifikat kepemilikan.

Aturan mengenai pungutan BPHTB telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Dilansir situs Bapenda Jakarta, BPHTB dikenakan pada perolehan hak atas tanah dan bangunan, seperti hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak milik atas satuan rumah susun, dan hak pengelolaan.

Objek BPHTB meliputi pemindahan hak karena jual beli, tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan badan hukum atau badan hukum lain, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penunjukkan pembeli dalam lelang, pelaksanaan putusan hakim yang memiliki kekuatan hukum tetap, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah.

Selain itu, objek BPHTB juga berlaku atas pemberian hak baru karena kelanjutan pelepasan hak dan di luar pelepasan hak.

Besaran BPHTB

Soal besaran pungutan dapat berbeda tergantung masing-masing daerah yang telah diatur dalam Peraturan Daerah (Perda). Umumnya, nilai BPHTB yang tertuang atas suatu transaksi peralihan kepemilikan atas tanah dan/bangunan maksimal sebesar 5% dari nilai transaksi dikurangi dengan Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP).

Dikutip dari catatan detikProperti, dalam beberapa kasus terkadang BPHTB bisa disertakan dalam harga jual rumah oleh pengembang. Cara ini agar memudahkan pembeli dalam melakukan pembayaran. Soalnya, BPHTB yang harus dibayarkan secara tunai dapat memberatkan konsumen.

Jika BPHTB dimasukkan ke harga jual maka seakan-akan pengembang yang membayarnya. Adapun dasar BPHTB berdasarkan dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Kalau ingin membayar BPHTB secara mandiri, maka cara hitungnya dengan mengurani NPOPTKP terlebih dahulu.

Sebagai contoh, Budi ingin membeli rumah seharga Rp 1 miliar di kawasan Jakarta. Misalnya NPOPTKP Jakarta jumlahnya sebesar Rp 60 juta, maka Rp 1.000.000.000 – Rp 60.000.000 = Rp 940.000.000.

Setelah itu, hitung tarif BPHTB Jakarta yang nilainya sebesar 5%. Maka Rp 940.000.000 x 5% = Rp 47.000.000. Jadi, total BPHTB yang harus dibayarkan sebesar Rp 47 juta.

Kapan BPHTB Terutang?

BPHTB akan terutang atau harus dibayar pada saat-saat tertentu, seperti:

Saat perjanjian jual beli ditandatangani
Saat akta tukar menukar, hibah, atau waris ditandatangani
Saat pendaftaran warisan dilakukan
Saat putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap diterbitkan
Saat tanggal ketika penunjukan pemenang lelang.
Itulah penjelasan mengenai BPHTB dan besaran biayanya. Semoga bermanfaat!

(Sumber:Beli Rumah atau Tanah Wajib Bayar BPHTB, Apa Itu?.)

Jakarta (VLF) – Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Hardiyanto Kenneth, angkat bicara menanggapi laporan adanya pungutan liar sebesar Rp500 ribu yang diduga dilakukan oleh sebuah komunitas fotografer terhadap pengunjung Tebet Eco Park.
Bang Kent -sapaan akrab Hardiyanto Kenneth- menilai tindakan itu sebagai bentuk penyalahgunaan ruang publik yang mencederai tujuan awal pembangunan taman terbuka tersebut.

“Saya menyikapi serius terkait adanya laporan pungutan liar sebesar Rp500 ribu yang diduga dilakukan oleh sebuah komunitas fotografer terhadap pengunjung Tebet Eco Park. Jika benar terjadi, ini merupakan bentuk penyalahgunaan ruang publik dan mencederai semangat awal taman tersebut, yaitu ruang terbuka hijau yang inklusif, gratis, dan bisa diakses semua lapisan masyarakat tanpa diskriminasi,” tegas Kent dalam keterangannya, Rabu (23/10/2025).

Anggota Komisi C DPRD Jakarta itu mengingatkan, bahwa Tebet Eco Park dibangun menggunakan dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta yang di himpun dari uang pajak masyarakat Jakarta, sehingga seluruh fasilitas di dalamnya adalah hak publik yang tidak boleh dikomersialisasi oleh pihak mana pun tanpa izin resmi.

“Harus di pahami bahwa Tebet Eco Park ini dibangun dari uang pajak masyarakat Jakarta. Tidak boleh ada individu, kelompok, atau komunitas mana pun yang mengkomersialkan area taman secara sepihak. Pungutan seperti ini bisa menimbulkan kesan bahwa ruang publik hanya untuk mereka yang mampu membayar, padahal prinsipnya adalah keadilan akses untuk semua,” ujarnya.

Soroti Lemahnya Pengawasan

Ketua IKAL (Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas RI) PPRA Angkatan LXII itu juga menyoroti lemahnya pengawasan dari Dinas Pertamanan dan Hutan Kota (Distamhut) serta Unit Pengelola Kawasan Tebet Eco Park. Menurutnya, kegiatan berbau komersial seharusnya diawasi ketat agar tidak menimbulkan praktik pungutan liar seperti ini.

“Komunitas fotografer tentu boleh berkegiatan, tapi mereka tidak memiliki kewenangan untuk menarik pungutan dari pengunjung. Apalagi dengan nominal sebesar itu dan tanpa dasar aturan yang jelas,” katanya.

Karena itu, Kent mendesak Pemprov DKI Jakarta melalui Distamhut dan Pemerintah Kota Jakarta Selatan untuk melakukan investigasi mendalam terhadap dugaan praktik pungutan liar tersebut.

“Pemprov DKI melalui Distamhut beserta Pemerintah Kota Jakarta Selatan dalam hal ini bisa melalui Camat atau Lurah harus menelusuri secara mendalam apakah benar ada pungutan liar ini, siapa yang terlibat, dan bagaimana mereka bisa beroperasi di ruang publik tanpa adanya pengawasan. Jika terbukti, harus ada sanksi tegas, baik administratif maupun hukum, supaya hal serupa tidak terulang kemudian hari di taman-taman lain yang terdapat di DKI Jakarta,” tegasnya.

Minta Penataan Ulang Aturan Aktivitas Komersial

Lebih lanjut, Ia meminta Pemprov DKI untuk menata ulang mekanisme perizinan aktivitas fotografi komersial di ruang publik, agar jelas batas antara kegiatan profesional dan kegiatan rekreasi warga.

“Warga yang hanya ingin berfoto pribadi atau bersama keluarga tidak boleh dipungut biaya. Kalau memang ada kegiatan komersial berskala besar, perizinannya harus resmi, transparan, dan atau misalnya ada retribusinya, harus diatur oleh pemerintah, bukan komunitas,” sambungnya.

Kent menegaskan, bahwa pungutan liar di ruang publik bukan hanya merugikan masyarakat, tetapi juga mencoreng citra Pemprov DKI yang tengah berupaya menjadikan Jakarta sebagai kota ramah, inklusif dan berkeadilan sosial.

“Jakarta tidak boleh menjadi kota di mana ruang publik bisa dikomersialisasi oleh segelintir pihak. Tebet Eco Park dan semua taman-taman atau fasilitas umum di DKI Jakarta harus tetap bisa menjadi ruang hidup bersama, tempat warga berinteraksi dan beristirahat tanpa takut dipungut biaya oleh siapa pun,” pungkasnya.

Perlu diketahui sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan, bahwa ruang terbuka hijau (RTH) di Jakarta, termasuk Tebet Eco Park, bebas digunakan masyarakat untuk berbagai aktivitas, termasuk kegiatan fotografi.

Hal ini disampaikan Pramono menanggapi kabar adanya pungutan sebesar Rp500 ribu yang disebut diminta oleh sebuah komunitas fotografer kepada pengunjung yang ingin melakukan sesi foto di kawasan tersebut.

Ia menegaskan, taman kota merupakan ruang publik yang tidak boleh dimanfaatkan untuk pungutan liar (pungli), terutama terhadap aktivitas nonkomersial.

Sementara itu, Kepala Seksi Taman Kota Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta, Dimas Ario Nugroho, menegaskan pihaknya tidak pernah melarang aktivitas fotografi, baik oleh individu maupun komunitas.

Menanggapi laporan pungutan tersebut, pihak pengelola taman telah memanggil komunitas fotografer terkait untuk meminta klarifikasi. Berdasarkan hasil pertemuan, komunitas tersebut mengaku menerapkan sistem internal sendiri yang tidak berafiliasi dengan dinas.

Lebih lanjut, Dimas menjelaskan bahwa uang sebesar Rp500 ribu yang ramai diperbincangkan bukan tarif fotografi, melainkan iuran bagi anggota baru komunitas. Dana tersebut disebut digunakan untuk pembuatan ID card dan rompi sekitar Rp250 ribu, sedangkan sisanya Rp250 ribu dialokasikan sebagai kas internal komunitas.

Meski demikian, dinas tetap memberikan teguran resmi kepada komunitas tersebut dan berkomitmen meningkatkan pengawasan di kawasan Tebet Eco Park agar kejadian serupa tidak terulang.

(Sumber:Kenneth DPRD DKI Soroti Pungli di Tebet Eco Park, Minta Pengawasan Diperketat.)

Jakarta (VLF) – Uang Rp 13 triliun hasil sitaan korupsi ekspor crude palm oil (CPO) tampak menggunung di Gedung Kejaksaan Agung (Kejagung), Jakarta Selatan. Berikut penampakan duit hasil korupsi yang korupsi itu.
Dilansir dari detikNews dan detikFinance uang tersebut dikembalikan kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pada Senin (20/10/2025). Presiden Prabowo Subianto pun turut menyaksikan penyerahan uang tersebut.

Total uang yang disita Kejagung itu senilai Rp 13.255.244.538.149. Kejagung menyita uang tersebut dari tiga perusahaan, yakni Wilmar Group, Musim Mas Group, dan Permata Hijau Group.

Adapun nominal uang yang dikembalikan oleh Wilmar Group yakni sebesar Rp 11,88 triliun. Disusul dengan uang Rp 1,18 triliun yang dikembalikan oleh Musim Mas Group. Nominal uang paling kecil dikembalikan oleh Permata Hijau Group sebanyak Rp 186,43 miliar.

Tampak uang tersebut ditumpuk hingga setinggi pria dewasa. Di atas satu gunungan uang lainnya terdapat papan nominal total jumlah uang tersebut. Semua tumpukan uang itu tampak dibungkus menggunakan plastik bening.

Prabowo Yakin Pertanda Baik

Penampakan gunungan uang Rp 13 triliun Foto: detikcom/Herdi Alif Al Hikam
Sementara itu, Prabowo menjelaskan hal tersebut adalah pertanda baik tepat setahun pemerintahannya. Aparat penegak hukum (APH) pun diminta Prabowo untuk terus bekerja keras.

“Kebetulan ini pas satu tahun, saya dilantik sebagai presiden. Jadi saya merasa ini istilahnya ini tanda-tanda baik di hari satu tahun, saya menyaksikan, kejaksaan sebagai bagian dari pemerintahan Indonesia, memperlihatkan dan membuktikan kepada rakyat, kerja keras, kerja yang gigih, kerja yang berani, sehingga bisa membantu negara menyelamatkan kekayaan,” kata Prabowo.

Dengan total uang sitaan itu, Prabowo berpendapat dapat membangun 8 ribu sekolah dan menyejahterakan 5 juta nelayan.

“Ingat, kalau kita lihat ini, ini sama dengan ini sama dengan 8 ribu sekolah kita perbaiki, 5 juta nelayan bisa hidup, 5 juta, dengan uang yang ada di sini,” kata Prabowo.

Prabowo pun mengaku dibuat geram oleh para koruptor yang menyebabkan kerugian negara. APH pun diminta Prabowo untuk mengejar koruptor sehingga dapat mengembalikan kerugian negara.

“Saya ini greget, saya ingin kalau bisa kita kejar lagi kekayaan yang diselewengkan,” ujarnya.

(Sumber:Duit Sitaan Korupsi Rp 13 Triliun Menggunung di Kejagung, Begini Penampakannya.)

Jakarta (VLF) – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia bicara kekosongan Bahan Bakar Minyak (BBM) di SPBU swasta. Bahlil mengaku banyak mendapatkan tekanan dari berbagai pihak untuk segera memberikan kuota impor BBM tambahan untuk SPBU swasta.
“Menyangkut BBM, ada yang bilang, pak yang ini habis pak, yang ini habis pak. Lho, ini impor, ini negara hukum, ada aturan, bukan negara tanpa tuan. Pasal 33 UUD 1945 menyatakan bahwa cabang-cabang produksi yang menyangkut hidup orang banyak dikuasi oleh negara,” katanya dalam acara HIPMI-Danantara Business Forum 2025 di Jakarta, Senin (19/10/2025).

Bahlil melanjutkan, Kementerian ESDM sudah memberikan kuota impor BBM untuk SPBU swasta pada 2025 naik menjadi 110% dibandingkan 2024. Namun pada pertengahan Agustus 2025 kuota impor BBM SPBU swasta sudah habis.

Bahlil menegaskan bahwa pengelolaan impor BBM tidak bisa dilakukan semaunya karena Indonesia adalah negara hukum yang memiliki sistem dan aturan yang harus ditaati oleh semua pihak.

“Jadi, jangan menganggap negara itu nggak ada aturannya. Kalau ada yang merasa berusaha di negara ini nggak ada aturannya, monggo cari negara lain, karena negara ini kita bekerja, semua warga negara Indonesia harus patuh pada aturan main di negara Republik Indonesia, apalagi yang lain,” katanya.

Bahlil mengingatkan kepada kader HIPMI untuk tidak terlibat menjadi perantara atau pelobi impor dan distribusi BBM. Ia menegaskan, pemerintah telah memberikan kuota impor kepada SPBU swasta.

“Jadi kuota impor kita kasih, bukan nggak kasih. Ada juga mungkin kader HIPMI yang jadi perantara, lobi, main barang itu. Tum begini tum, begini tum. Udahlah kelakuan begini sudah pernah aku lakukan. Jangan kalian pakai untuk diri saya. Ini aku kasih tau betul. Udahlah untuk bangsa ini jangan kita main-main,” katanya.

(Sumber:Diminta Impor BBM buat SPBU Swasta, Bahlil: Ada Aturan, Bukan Negara Tanpa Tuan.)

Jakarta (VLF) – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan akan mencabut izin usaha distributor, pengecer, hingga pedagang yang berani menjual beras di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).
“Saya mengimbau distributor, pedagang, pengecer, seluruh Indonesia tolong patuhi regulasi yang ada, yaitu mengikuti HET (Harga Eceran Tertinggi). Kita imbau dulu, kemudian kalau masih ada (yang melanggar) itu dengan segala kerendahan hati, kami mohon maaf, izinnnya kami sepakat akan dicabut,” tegasnya, dalam konferensi pers di Kementerian Pertanian, Senin (20/10/2025).

Peringatan tegas ini juga berlaku bagi distributor hingga pedagang yang berani menimbun beras. Ia menegaskan, pengawasan ini akan dilakukan pada seluruh jenis beras yang dijual di pasaran, baik itu jenis medium maupun premium.

“Pasti (penindakan untuk yang menimbun). Jadi semua beras, bukan SPHP saja, beras itu ada medium dan premium semua sudah ada HET-nya, ada regulasinya,” tuturnya.

Dalam kesempatan yang sama, Kapolri Listyo Sigit Prabowo, menegaskan akan memperketat pengawasan baik di pasar tradisional dan pasar modern. Pengawasan ini akan dilakukan dengan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) baru.

“Hasil rapat tadi kita sepakat dan Pak Menteri sekaligus Kepala Bapanas membentuk Satgas untuk menjaga agar harga beras utamanya tetap sesuai dengan harga HET,” terangnya.

Melalui Satgas tersebut, pihak juga akan mempersiapkan penegakan hukum, teguran, hingga sanksi administrasi kepada pedagang yang melanggar HET beras. Langkah ini dilakukan agar HET beras tetap terjaga.

“Sehingga harga HET tetap terjaga karena memang cadangan Bulog masih ada, dan kemungkinan ke depan panen juga masih cukup untuk ketersediaan beras yang ada, bahkan mungkin melimpah,” pungkasnya.

(Sumber:Mentan Bakal Cabut Izin Pedagang-Distributor yang Jual Beras di Atas HET.)

Jakarta (VLF) – Mantan Direktur PT Gerbang NTB Emas (GNE), Samsul Hadi, diperiksa oleh penyidik bidang pidana khusus Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat (Kejati NTB). Samsul hadi diperiksa terkait penyidikan korupsi di badan usaha milik daerah (BUMD) NTB tersebut.
Samsul tampak hadir di kantor Kejati NTB pada Senin (20/10/2025) dengan mengenakan kemeja kotak-kotak. Ia enggan berkomentar banyak soal pemeriksaannya.

“Tanya ke penyidik,” katanya sembari menghindari awak media saat ditemui di basement Kejati NTB, Senin (20/10/2025).

Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati NTB, Zulkifli Said membenarkan pemeriksaan Samsul Hadi tersebut. “Iya diperiksa sebagai saksi,” kata Zulkifli.

Ada dua kasus dugaan korupsi di PT GNE yang diusut Kejati NTB. Pertama berkaitan dengan dugaan korupsi kerja sama pengembangan serta pengelolaan sistem penyediaan air minum di Gili Trawangan dan Gili Meno, antara PT Gerbang NTB Emas (GNE) dengan PT Berkat Air Laut (BAL).

Kedua, dugaan korupsi penyertaan modal tahun 2019-2024 yang didapatkan dari pinjaman ke sejumlah bank. Zulkifli menyebut, Samsul diperiksa berkaitan dengan pinjaman ke bank tersebut.

“Diperiksa persoalan pinjaman itu. Belum penetapan tersangka, masih pemeriksaan saksi,” sebutnya.

Bukan hanya Samsul Hadi yang diperiksa, salah satu anggota PT GNE diperiksa, bernama Afuani. “Iya, diperiksa terkait penyertaan modal itu,” aku Afuani ditemui di lobi Kejati NTB.

Tahun 2019-2024, Afuani saat itu sebagai anggota komisaris PT GNE. Ia menjadi anggota komisaris saat PT GNE dinakhodai Samsul Hadi.

“Kalau sekarang sekarang sudah berhenti (sebagai anggota komisaris PTGNE,” katanya.

Diketahui, dalam kasus korupsi kerja sama pengembangan serta pengelolaan sistem penyediaan air minum di Gili Trawangan dan Gili Meno, antara PT Gerbang NTB Emas (GNE) dengan PT Berkat Air Laut (BAL), Kejati NTB telah menggeledah kantor PT GNE dan kantor Biro Ekonomi NTB, pada Kamis (8/5/2025).

Saat itu, penyidik menyita sebanyak empat books berisi dokumen. Tiga boks disita dari kantor Karo Ekonomi, sedangkan satu boks dari kantor PT GNE.

Dalam kasus ini, penyidik sudah memeriksa sedikitnya 23 saksi. Mulai dari Direktur PT BAL William John Matheson, pihak dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) KLU.

Pemeriksaan terhadap ahli juga telah dilakukan. Ahli yang diperiksa dalam kasus ini dari Perpamsi (Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia). Tidak hanya itu, Kejati NTB saat ini berkoordinasi dengan auditor dalam menghitung kerugian keuangan negara.

Sementara kasus korupsi berkaitan penyertaan modal, PT GNE mendapatkan modal dari Pemprov NTB sebesar Rp 27 miliar. Uang tersebut digunakan untuk modal sejumlah lini usaha.

Usaha yang digeluti PTGNE dari penyertaan modal itu meliputi bisnis kayu, penyediaan bahan pokok keMahadesa, perumahan, agro jagung dan lainnya.

Kasus tersebut telah dinaikkan ke tahap penyidikan setelah menemukan adanya dugaan perbuatan melawan hukum. Halam pengelolaan anggaran itu, diduga ada aturan yang dilanggar.

(Sumber:Kejati Periksa Mantan Direktur PT GNE Terkait Korupsi Penyertaan Modal.)

Jakarta (VLF) – Membaca perjalanan hidup Prabowo Subianto memberikan kita sebuah pembelajaran berharga bahwa apa yang ditakdirkan bagi seseorang akan tiba pada dirinya bila diperjuangkan dengan sungguh-sungguh, konsisten dan penuh dedikasi.
Kisah Prabowo seperti sebuah drama dari keterasingan, kebintangan, kesedihan dan kebahagiaan menjadi satu dalam fragmen kehidupan.

Prabowo hari ini tepat berusia 74 tahun. Ia lahir di Jakarta, 17 Oktober 1951 dari pasangan Soemitro Djojohadikusumo dan Dora Marie Sigar.

Ayahnya, Soemitro berasal dari keluarga bersuku Jawa yang merupakan seorang akademisi, teknokrat, ekonom terkemuka dan menteri di dua kepemimpinan di masa pemerintahan Presiden Soekarno dan Presiden Soeharto.

Kakek dari Prabowo atau ayah dari Soemitro, Margono Djojohadikusumo merupakan pejuang kemerdekaan dan salah satu anggota Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang dibentuk pada 29 April 1945 dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia.

Pun Margono juga adalah seorang ekonom yang mendapat kepercayaan dari Presiden Sukarno untuk mendirikan Bank Nasional Indonesia (BNI) sebagai bank sentral di Indonesia pasca kemerdekaan.

Sementara dari garis keturunan ibu dari Prabowo, Dora Sigar adalah putri dari Philip F L Sigar, seorang tokoh Minahasa yang menjadi anggota Gemeenteraad atau setara anggota badan perwakilan rakyat di Manado Sulawesi Utara.

Lalu, kakek dari ibu Prabowo adalah Laurents A. Sigar di masa pemerintahan kolonial Belanda menjabat Majoor/Hukum Besar yang bertugas menangani masalah-masalah administrasi hukum dan pemerintahan di Manado.

Artinya jika merujuk pada silsilah keluarga dari Prabowo baik dari garis keturunan ayah maupun garis keturunan ibu, sejatinya ia berasal dari kalangan aristokrat dengan status golongan bangsawan dan keluarga terpandang.

Pasalnya selain menjadi generasi ketiga di keluarga dengan jabatan mentereng dalam sejarah pemerintahan nasional, Prabowo merupakan menantu dari Presiden Soeharto atas pernikahannya dengan Siti Hediati Hariyadi atau yang dikenal dengan Titik Soeharto.

Namun, di antara status mentereng nama besar keluarga. Perjalanan hidup Prabowo penuh dengan lika-liku. Masa anak anak dan remajanya banyak dihabiskan di luar negeri mulai dari; Negara Hongkong, Malaysia, Swiss hingga Singapura mengikuti ayahnya Soemitro yang di masa pemerintahan Orde Lama banyak berseberangan dengan Presiden Sukarno.

Kejatuhan rezim Soekarno tahun 1967 akhirnya membawanya pulang ke tanah air, dimana ayahnya saat itu lalu diangkat Presiden Soeharto menjadi Menteri Perdagangan.

Sekembalinya di Indonesia, menjelang usianya beranjak dewasa, Prabowo banyak bergaul dengan para aktivis pro-demokrasi. Salah satu di antaranya adalah Soe Hok Gie yang menjadi kawan berdebat dan berdiskusinya.

Meski usia Prabowo lebih muda 9 tahun dari Gie, keduanya bahkan sempat mendirikan Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) pertama di Indonesia dengan nama LSM Pembangunan tahun 1968.

Meninggalnya Gie di Puncak Gunung Semeru pada pertengahan Desember 1969 membuat Prabowo patah hati. Ia sangat kehilangan sosok kakak dan sahabat yang sangat dihormatinya.

Itu juga yang menjadi alasan bagi Prabowo akhirnya memilih melanjutkan pendidikannya ke dunia militer, padahal saat itu ia telah diterima secara bersamaan menjadi mahasiswa baru pada dua universitas bergengsi di Amerika Serikat yaitu Colorado University dan George Washington University.

Pada tahun 1970, Prabowo akhirnya resmi menjadi taruna di Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Akabri) di Magelang Jawa Tengah.

Pasca lulus dari Akabri tahu 1974, karir militer Prabowo sangat cemerlang. Ia adalah prajurit yang cerdas, berani dan disiplin. Pun pada Desember 1995, pada usia yang masih sangat muda yaitu 44 tahun.

Dua kali dirinya mendapatkan kenaikan pangkat, dari Kolonel ke Brigadir Jenderal (Bintang 1) dan beberapa hari kemudian dinaikkan kembali menjadi Mayor Jenderal (Bintang 2) menyesuaikan jabatan yang diamanahkan kepadanya sebagai Danjen Kopassus. Tiga tahun setelah menjabat Danjen Kopassus, pada Maret 1998, Prabowo kembali mendapat kenaikan pangkat menjadi Letnan Jenderal (Bintang 3) dengan Panglima Kostrad di ABRI.

Bintangnya Meredup

Kejatuhan Presiden Soeharto sebagai dampak dari arus reformasi yang menyebabkan pelbagai demonstrasi dan kerusuhan pada bulan Mei 1998 menjadi fragmen baru kehidupan Prabowo.

Ia kemudian diberhentikan dengan hormat dari dinas keprajuritan ABRI saat bintangnya sedang bersinar karena dianggap sebagai sosok yang bertanggungjawab atas situasi nasional dari tahun 1997 sampai 1998.

Tidak ada protes dari Prabowo, alih-alih melawan keputusan pemberhentian terhadap dirinya. Yang ada hanyalah rasa pasrah dengan menerima stigma sebagai orang yang paling dipersalahkan atas semua tuduhan padanya. Tujuannya tentu saja untuk menjaga nama baik institusi yang telah membesarkannya yaitu ABRI.

Peristiwa itu sempat mengubur mimpinya, karena tidak ada prajurit muda di TNI yang bintangnya lebih bersinar daripada Prabowo yang selangkah lagi akan paripurna di TNI dengan menjadi Jenderal Bintang 4.

Selepas diberhentikan dari dinas ABRI, Prabowo sempat melipir sementara ke Negara Yordania. Ia menemui sahabatnya Abdullah II bin Al-Hussein (sekarang Raja Yordania) yang sebelumnya menjadi temannya mendapatkan pendidikan militer di Fort Benning Amerika Serikat.

Di Yordania, ia belajar bisnis dan membangun usaha. Akan tetapi, di antara perjuangannya bangkit kembali dari keterpurukan, ia justru mendapatkan kabar dari pemerintah bahwa perpanjangan dokumen passportnya ditolak yang membuatnya hampir mengalami statelles (tanpa kewarganegaraan).

Pada tahun 2001, Presiden Abdurrahman Wahid (Gusdur) akhirnya mengutus Duta Besar Indonesia untuk Singapura, Luhut Binsar Panjaitan dan suami Wakil Presiden Megawati Soekarnoputri, (alm) Taufik Kiemas untuk menjemputnya kembali ke Indonesia.

Berpolitik dan Kalah Berkali-kali

Setelah tiba di tanah air, Prabowo memperkuat modal ekonominya. Ia membangun pelbagai bisnis dari perusahaan kertas, pertambangan hingga perkebunan.

Sejalan dengan itu, ia juga bergabung dengan beberapa organisasi dari Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Asosiasi Pedagang Pasar Tradisional Indonesia (APPSI) dan Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI).

Namanya mulai muncul kembali ke pelbagai pemberitaan dengan citra sebagai seorang pengusaha. Perlahan konstruksi sosialnya di publik mulai positif dengan aktivitas yang ia jalani sebagai masyarakat sipil. Dari situ, pada tahun 2003,

Prabowo kembali ke Partai Golkar dengan posisi jabatan sebagai Anggota Dewan Penasihat. Juga tak lama berselang, ia maju dalam konvensi Capres dari Partai Golkar untuk Pilpres 2004. Namun, ia kalah karena akhirnya Wiranto lah yang menjadi Capres Partai Golkar di Pilpres 2004.

Kekalahannya di konvensi Capres Partai Golkar menyadarkannya bahwa jika tetap bertahan ia akan sangat sulit mendapatkan kesempatan maju sebagai Capres. Pasalnya di Munas Golkar 2004, Wakil Presiden Jusuf Kalla terpilih menjadi ketua umum yang otomatis akan memberi ruang kesempatan lebih besar untuk maju kembali dari Partai Golkar di Pilpres 2009.

Pada 6 Februasi 2008, Prabowo akhirnya mendeklarasikan pendirian partai baru yaitu Partai Gerindra. Ia besarkan partai itu, ia rawat hingga menjadi salah satu partai yang terbesar yang kita kenal hari ini.

Pun sejak pertama kali menjadi peserta pemilu, Partai Gerindra mengalami pertumbuhan yang luar biasa dengan persentase suara dan perolehan kursi dari pemilu ke pemilu terus mengalami kenaikan yaitu 4,46 persen (26 kursi) di Pemilu 2009 kemudian 11,81% persen (73 kursi) di Pemilu 2014 lalu 12,57 persen (78 kursi) di Pemilu 2019 dan 13,22 persen (86 kursi) di Pemilu 2024.

Tidak hanya itu, pada 4 (empat) Pilpres terakhir bersama Partai Gerindra, Prabowo dari pemilu ke pemilu selalu hadir menjadi Capres atau Cawapres. Mulai dari menjadi Cawapres dari Megawati di Pilpres 2009 yang berakhir kekalahan kemudian kalah kembali di Pilpres 2014 dan Pilpres 2019.

Sang Pemersatu Bangsa

Kekalahan Prabowo di Pilpres 2019 menyebabkan pembelahan yang esktrim di masyarakat. Residu yang ditinggalkan sangat merusak yang mengakibatkan konflik di masyarakat akar rumput. Demi menjaga pesatuan dan kesatuan bangsa tetap utuh, Prabowo akhirnya memutuskan menerima pinangan Presiden Jokowi sebagai Menteri Pertahanan di Kabinet Indonesia Maju masa bakti 2019-2024.

Rekonsiliasi itu awalnya banyak mendapatkan cibiran dan penolakan. Namun, pilihan tetap diambil oleh Prabowo dengan segala konsekuensi yang akan diterimanya. Termasuk ditinggalkan pemilihnya.

Kemudian, ketika bergabung di Kabinet Presiden Jokowi, secara perlahan ia memulihkan hubungannya dengan pelbagai tokoh-tokoh nasional yang sebelumnya sempat beseberangan politik dengannya dari Wiranto (Partai Hanura), Surya Paloh (Partai Nasdem) hingga Megawati (PDI Perjuangan).

Sikap Prabowo itu kemudian mendapatkan atensi positif dari masyarakat. Selanjutnya pada Pilpres 2024, ia akhirnya memilih putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka menjadi wakilnya. Dan pasangan Prabowo-Gibran akhirnya terpilih menjadi Presidaen dan Wakil Presiden 2024.

Pasca terpilih menjadi presiden, sikap pemersatunya masih ia panggungkan. Ia merangkul pihak-pihak yang kalah di Pilpres dengan membangun komunikasi baik dengan parta-partai maupun dengan pasangan Capres yang kalah. Dan yang paling menyita perhatian publik adalah saat Prabowo mengeluarkan amnesti-abolisi untuk dua tokoh yaitu Hasto Kristiyanto (Sekjen PDI-P) dan Tom Lembong (Timses Anies-Muhaimin).

Tidak hanya itu saja, di masa pemerintahannya, ia juga berhubungan baik dan memberikan amanah jabatan di kabinetnya bagi sosok atau keluarga langsung dari Dewan Kehormatan Perwira (DKP) yang memberhentikan dirinya dari dinas ABRI tahun 1998 yaitu Djamari Chaniago yang saat ini menjabat Menko Polkam, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) putera dari Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan hingga Taufik Hidayat yang merupakan menantu dari Agum Gumelar merupakan Wakil Menpora di pemerintahan Prabowo-Gibran.

Sifat Prabowo yang menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan dengan merangkul semua tokoh dan elemen bangsa tentu menjadi sebuah kebaruan dalam kepemimpinan nasional. Sifat kepemimpinan dari seorang patriot bangsa yang mungkin belum pernah ada sebelumnya dalam sejarah politik Indonesia.

(Sumber:74 Tahun Presiden Prabowo: Di Balik Upaya Merangkul Semua Pihak.)

Jakarta (VLF) – Jumat lalu, Grace Jin Drexel menerima pesan singkat dari ayahnya, seorang pendeta terkemuka di China yang bernama Jin Mingri.
Dalam pesan tersebut, sang ayah meminta Jin untuk mendoakan seorang pendeta lain yang menghilang, diduga ditahan saat berkunjung ke Shenzen yang berlokasi di selatan.

“[Namun] tak lama setelah itu, saya mendapat telepon dari ibu. Ia mengaku tidak bisa menghubungi ayah,” kata Jin Drexel yang menetap di Amerika Serikat, kepada BBC.

Beberapa jam kemudian, keluarga kemudian menyadari bahwa Jin Mingri rupanya turut menjadi bagian dari apa yang disebut para aktivis sebagai penangkapan terbesar terhadap umat Kristen di China dalam beberapa dekade terakhir.

Kini, sejumlah pihak khawatir bahwa penangkapan 30 umat Kristen yang terafiliasi dengan jaringan Gereja Zion yang didirikan Jin Mingri adalah penanda awal dari penindasan lebih besar terhadap gereja bawah tanah di China.

Mereka merujuk undang-undang baru di China yang ditengarai bertujuan untuk membatasi aktivitas gereja bawah tanah, serta meningkatnya tekanan dari aparat terhadap para jemaat dalam beberapa bulan terakhir.

Kenapa Pemerintah China menangkap mereka?

Kendati dipimpin Partai Komunis China yang menganut ideologi ateis, negara tersebut memiliki populasi kristen tergolong besar. Pemerintah mencatat dalam beberapa tahun terdakhir, terdapat sekitar 38 juta umat Protestan dan hampir enam juta umat Katolik.

Namun, angka tersebut kemungkinan hanya mencakup jemaat gereja yang terdaftar secara resmi di bawah Asosiasi Katolik Patriotik dan Gerakan Patriotik Tiga-Diri untuk Protestan, yang menekankan kesetiaan kepada China dan Partai Komunis.

Para pegiat hak asasi manusia (HAM) dan akademisi memperkirakan puluhan juta warga China lainnya beribadah di gereja-gereja bawah tanah yang tidak terdaftar, atau yang dikenal sebagai house church. Gereja ini tidak mengikuti ideologi resmi negara.

Selama bertahun-tahun, gereja semacam itu pun telah menerima dampak pengetatan dan sikap keras pemerintah China.

Gedung-gedung mereka dihancurkan, salib-salib dicopot dari ruang publik, sementara materi keagamaan diawasi semakin ketat. Bahkan, beberapa aplikasi Kristen telah dilarang beredar di negara tersebut.

Pada 2005 dan 2018, pemerintah memperbarui serta memperketat regulasi terhadap kelompok keagamaan. Sementara pada 2016, Presiden Xi Jinping menyerukan “sinisisasi” agama, yakni upaya menyesuaikan agama dengan nilai-nilai Tiongkok.

Gereja bawah tanah seperti Zionyang didirikan Jin Mingrisangat terdampak oleh aturan 2018, yang mewajibkan izin pemerintah untuk beribadah di ruang publik.

Beberapa gereja terpaksa menghentikan kegiatan publik dan beralih ke layanan daring, atau bahkan menutup diri sepenuhnya.

Tahun-tahun berikutnya pun tak lebih baik, diwarnai penangkapan dan vonis terhadap beberapa pendeta terkemuka.

Operasi penangkapan besar-besaran

Beberapa bulan terakhir, tanda-tanda pengetatan bahkan kian terasa.

Pada Mei lalu, pendeta Gao Quanfu dari Gereja Light of Zion di Xi’an ditahan atas tuduhan “menggunakan aktivitas takhayul untuk merusak pelaksanaan hukum.”

Sebulan berselang, beberapa anggota Gereja Linfen Golden Lampstand di Shanxi dijatuhi hukuman penjara atas tuduhan penipuantudingan yang dinilai para pegiat HAM sebagai tuduhan palsu.

Pada September, pemerintah juga mengumumkan kode etik daring baru bagi para pemuka agama, yakni izin khotbah daring hanya diberikan kepada mereka yang telah mengantongi lisensi.

Kebijakan ini dipandang sebagai upaya untuk membatasi layanan ibadah daring gereja-gereja bawah tanah.

Cina menahan para anggota sekte ‘Yesus perempuan’
Agama Kristen Cina sebentar lagi akan ada?
Pihak berwenang Cina mengasingkan seorang uskup
Jin Drexler menambahkan, anggota Gereja Zion juga menghadapi interogasi dari polisi dalam beberapa bulan terakhir.

Tindakan itu dipandang para anggota gereja sebagai sinyalemen menjelang penindasan yang sebenarnya. Namun, mereka tak menyangka bahwa skalanya bakal semasif ini.

Pada Jumat dan Sabtu lalu, otoritas China melancarkan operasi besar-besaran di setidaknya sepuluh kota, termasuk kota-kota besar seperti Beijing dan Shanghai.

Dari rangkaian operasi tersebut, pihak gereja menyatakan bahwa sejumlah pendeta, pemimpin, dan jemaat gereja telah dicokok otoritas China, termasuk Jin yang ditangkap di markas utamanya di Beihai, Provinsi Guangxi.

BBC memperoleh salinan surat resmi penahanan Jin yang dikeluarkan oleh biro keamanan publik Beihai. Surat itu menyebutkan bahwa Jin ditahan di Penjara Nomor Dua Beihai serta diduga telah melakukan “penggunaan ilegal jaringan informasi.”

BBC telah meminta konfirmasi dari otoritas setempat mengenai penahanan tersebut.

Getty ImagesTercatat ada 38 juta umat Protestan dan 6 juta umat Katolik di China, namun diyakini ada lebih puluhan juta warga China menghadiri gereja bawah tanah

Belakangan, beberapa anggota gereja yang ditangkap memang telah dibebaskan, tapi sebagian besar masih ditahan. Beberapa di antaranya berada di penjara yang sama dengan Jin.

Corey Jackson, pendiri kelompok advokasi Kristen Luke Alliance, mengatakan penangkapan dengan skala nasional seperti sekarang adalah yang pertamabelum pernah terjadi sebelumnya.

“Kami memperkirakan ini hanya awal dari penindasan yang lebih besar,” ujar Corey, seraya menambahkan bahwa gereja bawah tanah lain kini mulai bersiap menghadapi penangkapan serupa.

Kelompok advokasi Kristen lainnya, Open Doors, menilai skala penangkapan ini signifikan.

“Gereja Zion dikenal luas dan vokal, serta mungkin telah mencapai tingkat organisasi yang membuat pihak berwenang gelisah serta merasa sudah bisa dikendalikan,” kata seorang juru bicara Open Doors.

Ia memperingatkan bahwa “kebijakan pemerintah China untuk menindak gereja rumah akan terus berlanjut”, serta menilai otoritas berpotensi akan menuduh lebih banyak anggota gereja dengan kasus penipuan atau kejahatan ekonomi “sebagai strategi intimidasi.”

Sean Long, pendeta Gereja Zion yang kini berbasis di Amerika Serikat, mengatakan bahwa gereja lain kemungkinan akan menjadi sasaran berikutnya karena “gelombang baru penganiayaan agama tengah berkembang cepat di seluruh China.”

Ia menyebut penangkapan terbaru ini sebagai “penyisiran sistematis” untuk “mencabut akar Zion,” dan mengutip pepatah China yang menyatakan “membunuh ayam untuk menakuti monyet”.

“Zion adalah ayam itu. Kami yang paling berpengaruh Ini untuk menakuti gereja dan umat Kristen lain di Tiongkok,” ujar Sean Long.

Terkait peristiwa ini, juru bicara Kedutaan Besar China di London mengatakan, “Kami ingin menegaskan bahwa warga China menikmati kebebasan beragama sesuai hukum. Namun, semua kelompok dan aktivitas keagamaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan di China.”

Awal pekan ini, juru bicara Kementerian Luar Negeri China menyatakan bahwa pemerintah “menentang keras campur tangan Amerika Serikat dalam urusan dalam negeri China, dengan dalih isu agama,” sebagai tanggapan atas kecaman Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio terhadap penangkapan gereja Zion.

Bagaimana asal muasal gereja?

Kisah Gereja Zion bermula dari sosok Jin Mingri, yang juga dikenal dengan nama Ezra Jin.

Lahir pada 1969 di Provinsi Heilongjiang yang berlokasi di timur laut China, Jin tumbuh sebagai penganut setia ideologi negara.

Namun, semuanya berubah pada 1989, ketika ia menjadi mahasiswa di Universitas Beijing dan ikut serta dalam gerakan pro-demokrasi yang berujung tragis dalam peristiwa Tiananmen.

Meskipun ia tidak berada di lokasi saat pembantaian terjadi pada 4 Juni, peristiwa itu mengubah hidupnya.

“Itu momen yang sangat penting. Sepanjang hidupnya, ia [Jin Mingri] percaya pada negara,” kata Jin Drexel.

“[Namun] ketika keyakinan itu dikhianati, seluruh pandangannya runtuh. Itu menjadi momen besar dalam perjalanan imannya.”

Cina, Vatikan dan sebuah kesepakatan kontroversial
Kisah anak Muslim yang tinggal di keluarga Cina-Kristen
Pendeta di Cina dipenjara atas tuduhan korupsi
Awalnya Jin mendalami agama di Gereja Tiga-Diri.

Pada 2002, ia pindah ke Amerika Serikat bersama istri dan putrinya untuk belajar di seminari di California, di mana kedua putranya kemudian lahir.

Keluarga itu kembali ke China pada 2007 agar Jin Mingri bisa melanjutkan pelayanannya. Namun, ia memutuskan mendirikan gereja independen setelah tidak lagi sejalan dengan doktrin Gereja Tiga-Diri yang menekankan kesetiaan kepada negara.

“Ia tidak bisa menjadi pendeta karena di sana bukan gereja yang berkenan kepada Tuhan Kamu tidak bisa melayani dua tuan,” ujar Jin Drexel.

Semula, Gereja Zion adalah kelompok kecil beranggotakan 20 orang dan mengambil tempat di sebuah rumah di Beijing.

Seiring waktu, gereja kemudian berkembang dan mulai menggelar kebaktian di aula besar dalam gedung perkantoran.

Namun, seiring bertambahnya pengaruh, pengawasan pun meningkat. Pada 2018, otoritas China meminta gereja memasang kamera CCTV di gedung tersebut dengan alasan keamanan.

Ketika gereja menolak, jemaat mulai menghadapi apa yang disebut para pemimpin gereja sebagai bentuk pelecehan. Tak lama, gereja kemudian ditutup.

Pemerintah memberlakukan larangan keluar negeri terhadap Jin Mingri dan menempatkannya di bawah pengawasan ketat, sementara keluarganya dan beberapa anggota gerejatermasuk Sean Long, berhasil meninggalkan China menuju AS.

Sejak insiden itu, Gereja Zion lantas bersalin ke model hibrida, menggabungkan ibadah daring besar dengan pertemuan kecil secara langsung.

Kini gereja itu memiliki sekitar 100 cabang di 40 kota di antero China, dengan lebih dari 10.000 pengikut.

Meski nasib Jin Mingri dan para jemaat yang ditahan masih belum pasti sampai saat ini, bahkan penindasan yang lebih luas masih membayangi, Sean Long yakin bahwa Gereja Zion dan gereja bawah tanah di China akan tetap bertahan.

“Penganiayaan tidak bisa menghancurkan gereja,” pungkasnya.

“Jika kita melihat sejarah, di mana ada penindasan, di situ pula muncul kebangkitan.”

Mengapa hubungan China dan Vatikan kontroversial dan rumit?
Ketika China nyatakan perang dengan burung gereja dan jutaan orang mati kelaparan
Cina menahan para anggota sekte ‘Yesus perempuan’

(Sumber:China Tangkap Pendeta dan Jemaat Jaringan Gereja ‘Bawah Tanah’.)