Category: Global

MBG Disebut Buang-buang Duit, Prabowo: Defisit Masih di Bawah 3%

Jakarta (VLF) – Presiden Prabowo Subianto bercerita selama ini program unggulannya Makan Bergizi Gratis (MBG) seringkali disebut sebagai program buang-buang uang negara. Dia pun menepis tegas hal tersebut.

Prabowo mengatakan saat ini pemerintah menghadapi kampanye yang menjelek-jelekkan kebijakan MBG. Dia menyebut tudingan itu tidak berdasar karena dana yang dipakai justru hasil pengalihan anggaran dari pos-pos yang dinilai tidak produktif.

“Karena itu kita laksanakan program ini. Ya kita hadapi kampanye luar biasa menjelek-jelekan, mengatakan bahwa saya menghambur-hamburkan uang,” kata Prabowo saat meresmikan SPPG Polri, di Palmerah, Jakarta Barat, Jumat (13/2/2026).

Prabowo menegaskan, pembiayaan program tersebut berasal dari hasil penghematan dan efisiensi, bukan dari menambah beban APBN. Menurutnya, efisiensi dilakukan untuk menutup celah kebocoran anggaran yang selama ini berpotensi korupsi. Prabowo menyebut bila tidak dihemat, anggaran negara bisa habis untuk memperkaya oknum tertentu.

“Padahal uang ini adalah hasil penghematan, hasil efisiensi. Dari anggaran yang saya dan tim saya yakin kalau tidak kita hemat uang ini akan dimakan oleh korupsi,” tegas Prabowo.

Prabowo juga menyoroti budaya birokrasi yang dinilai kerap menghabiskan anggaran tanpa manfaat nyata. Dia menyinggung praktik rapat di hotel luar kota, seminar, konferensi, hingga kunjungan-kunjungan yang dianggap tidak perlu.

“Budaya menghabiskan anggaran, budaya menggelembungkan anggaran, budaya melaksanakan kegiatan-kegiatan yang tidak produktif tidak ada manfaat bagi bangsa negara dan rakyat, itu terus dilaksanakan,” papar Prabowo.

Ia menegaskan anggaran dari kegiatan-kegiatan tersebut kini dialihkan untuk program yang langsung menyentuh rakyat, termasuk MBG.

Defisit Dijaga 3%

Di sisi lain, Prabowo memastikan kondisi fiskal tetap aman meskipun program MBG berjalan dengan biaya yang besar. Dia menyebut defisit APBN masih berada dalam batas yang ditetapkan pemerintah, yakni 3% dari Produk Domestik Bruto (PDB).

“Saudara-saudara APBN kita tidak keluar dari parameter yang kita tetapkan. Defisit kita masih di bawah batas yang kita tetapkan sendiri, yaitu 3%,” tegas Prabowo.

Bahkan, Prabowo menyatakan pemerintah menargetkan defisit bisa ditekan lebih rendah dari angka tersebut. Ia menyebut pengurangan defisit menjadi salah satu cita-cita yang harus diperjuangkan.

“Dan saya bertekad kita akan berusaha sekeras mungkin untuk kita kurangi dari situ,” lanjut Prabowo.

Prabowo mengaku setelah resmi menjabat, ia melihat masih terlalu banyak kebocoran dan penghamburan anggaran. Ia pun berkomitmen menertibkan birokrasi dan menyelamatkan kekayaan serta aset negara.

“Saya telah mempelajari setelah saya menjabat, masih terlalu banyak kebocoran, masih terlalu banyak penghamburan. Saya ingin tertibkan birokrasi kita. Saya ingin menyelamatkan kekayaan negara, saya ingin menyelamatkan aset-aset negara,” pungkasnya.

(Sumber:MBG Disebut Buang-buang Duit, Prabowo: Defisit Masih di Bawah 3%.)

Luhut Mau Usul Struktur Baru Pejabat OJK-BEI ke Prabowo

Jakarta (VLF) – Dewan Ekonomi Nasional (DEN) akan mengusulkan struktur calon pejabat baru Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) ke Presiden Prabowo Subianto. Usulan tersebut menyusul rencana reformasi pasar modal yang tengah dilakukan pemerintah.

Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan, mengaku tengah menyiapkan struktur tersebut. Menurutnya, pejabat OJK-BEI perlu diisi anak muda yang memiliki pengalaman, kredibilitas, dan tidak mudah diintervensi.

“Saya juga berpikir, usulan saya mungkin nanti saya akan lapor ke Bapak Presiden, cari saja anak muda. Kenapa musti orang-orang terkenal? Cari anak muda yang punya pengalaman, yang punya kredibilitas, untuk menjadi misalnya di OJK, pasar modal, yang tidak bisa diitervensi siapa-siapa,” ungkap Luhut kepada wartawan di Kantor DEN, Jakarta, Jumat (13/2/2026).

Luhut mengaku telah melakukan berbagai kajian ke sejumlah tempat untuk menyusun struktur baru calon pejabat OJK-BEI. Usulan yang akan diajukan ini disebut akan sejalan dengan apa yang diinginkan Prabowo.

“Saya sounding ke banyak tempat, jadi saya sampai pada kesimpulan, struktur ini, aturan ini mungkin yang paling baik buat kita. Dan saya lihat Presiden orangnya sangat jelas maunya, pokoknya nasionalisme, dan transparan, dan untuk kepentingan orang lain,” ungkapnya.

Luhut menambahkan, Prabowo juga telah berkomitmen untuk melakukan reformasi di pasar modal. Ia menjelaskan, reformasi serupa juga sempat dilakukan India, yang menghasilkan arus dana masuk atau inflow 9 kali lipat lebih tinggi dibanding dana keluar atau outflow.

“Nanti kami ke sore ketemu Bapak Presiden, kami akan sampaikan. Karena pengalaman India, begitu mereka melakukan reformasi dengan baik, membangun kredibilitas bagus, uang yang masuk. Dana yang masuk itu 9 kali lebih besar dari dana yang keluar. Kita juga berharap itu terjadi di Indonesia,” pungkasnya.

Diketahui, terdapat empat pejabat OJK dan Direktur Utama BEI yang mengundurkan diri pada Jumat (30/1) kemarin. Pengunduran diri itu dilakukan sebagai tanggung jawab atas anjloknya IHSG pada Rabu dan Kamis (28-29 Januari). Berikut rinciannya:

1. Ketua DK OJK – Mahendra Siregar
2. Wakil Ketua DK OJK – Mirza Adityaswara
3. Kepala Dewan Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK (PMDK) – Inarno Djajadi
4. Deputi Komisioner Pengawas Emiten, Transaksi Efek, Pemeriksaan Khusus, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon – I.B Aditya Jayaantara
5. Direktur Utama BEI – Iman Rachman.

(Sumber:Luhut Mau Usul Struktur Baru Pejabat OJK-BEI ke Prabowo.)

Harga Sewa Rumah Australia Naik 2,5 Kali Lebih Cepat Dibanding Gaji, Masih Terjangkau?

Jakarta (VLF) – Harga sewa rumah di Australia naik 2,5 kali lebih cepat daripada upah selama lima tahun terakhir, membuat keterjangkauan sewa turun ke rekor terendah, menurut analisis baru oleh perusahaan riset properti Cotality.

Secara nasional, harga sewa naik 43,9 persen dalam lima tahun hingga September 2025, dibandingkan dengan pertumbuhan gaji yang hanya sebesar 17,5 persen selama periode yang sama.

Akibatnya, penyewa sekarang membayar rata-rata 33,4 persen dari pendapatan sebelum pajak mereka untuk sewa. Ini menjadi tingkat tertinggi yang pernah tercatat, menurut Cotality. Hal ini juga semakin menambah beban anggaran rumah tangga.

Angka rata-rata selama satu dekade sebelumnya sebesar 29,2 persen, dengan angka terendah sebesar 26,2 persen, pada kuartal September 2020.

“Bagi banyak rumah tangga, [kenaikan sewa] berarti anggarannya tidak bisa terlalu fleksibel, dan pilihannya jadi sedikit untuk di mana dan bagaimana mereka tinggal,” kata direktur riset Cotality, Tim Lawless.

“Sebelum pandemi, penyewa di banyak wilayah Australia melihat pertumbuhan upah sedikit lebih cepat daripada kenaikan sewa atau setidaknya seimbang.

“Sejak 2020, kombinasi langkanya ketersediaan sewa, ukuran rumah tangga yang lebih kecil, dan pasokan perumahan baru yang lambat, mendorong pasar ke fase yang sangat berbeda, di mana sewa rumah jelas bisa dikontrol.”

Tim mengatakan hal ini menandai pembalikan tajam dari periode lima tahun sebelumnya, ketika upah umumnya tumbuh lebih cepat daripada sewa di sebagian besar negara bagian di Australia.

Warga di Australia masih mengalami tekanan biaya hidup, yang kembali meningkat setelah inflasi kembali melonjak.

Indeks Harga Konsumen naik 3,8 persen dalam setahun hingga Desember, dengan biaya pengeluaran untuk urusan rumah sebagai kontributor terbesar terhadap inflasi tahunan.

Harga sewa naik 3,9 persen dalam 12 bulan terakhir.

Minggu lalu, Bank Sentral Australia (RBA) menaikkan suku bunga acuan untuk pertama kalinya dalam lebih dari dua tahun menjadi 3,85 persen dalam upaya untuk mengendalikan inflasi.

“Ini bukan hanya orang-orang yang memiliki cicilan rumah, penyewa pun seringkali kesulitan, [dan] inflasi adalah penyebab banyak masalah bagi mereka. Ini soal harga,” kata Gubernur RBA Michele Bullock setelah menaikkan suku bunga.

Australia Barat mengalami peningkatan paling tajam

Australia Barat mencatat pertumbuhan sewa paling tajam dibandingkan negara bagian atau wilayah lain, dengan kenaikan harga sewa sebesar 66 persen selama lima tahun, jauh di atas pertumbuhan upah rata-rata negara bagian sebesar 18,5 persen.

“Tekanan paling terlihat di Australia Barat, di mana harga sewa naik sekitar dua pertiga hanya dalam lima tahun,” kata Tim.

“Bahkan dengan pertumbuhan upah yang sedikit lebih cepat daripada rata-rata nasional, pertumbuhan tersebut masih jauh bisa mengimbangi biaya perumahan di negara bagian tersebut.”

Canberra adalah satu-satunya pasar di mana pertumbuhan sewa dan upah secara umum berjalan seimbang.

Selama lima tahun hingga September 2025, sewa naik 18,5 persen, sementara upah meningkat 17,8 persen, membantu membatasi penurunan kemampuan menyewa rumah.

Pertumbuhan sewa meningkat pada bulan Januari

Tekanan harga sewa tampaknya kembali menguat, dengan pertumbuhan sewa tahunan nasional meningkat menjadi 5,4 persen pada Januari 2026, setelah sempat melambat di awal tahun 2025.

Enam bulan lalu, harga sewa naik dengan laju tahunan 3,4 persen secara nasional.

Pada bulan Januari, harga sewa meningkat di setiap ibu kota dan daerah regional, mulai dari kenaikan 2,8 persen di Canberra hingga lonjakan 10,1 persen di daerah regional Australia Barat.

“Fakta kata pertumbuhan harga sewa kembali meningkat, bahkan setelah peningkatan kumulatif yang begitu besar sejak tahun 2020, merupakan kekhawatiran yang nyata,” kata Tim.

“Ini menunjukkan permintaan akan akomodasi sewa masih jauh melebihi pasokan yang tersedia, dan penyewa membayar porsi dari pendapatan yang lebih besar hanya untuk mempertahankan tempat tinggal mereka.”

Kesenjangan yang semakin lebar antara harga sewa dan upah

Menurut laporan pemerintah federal, Australia diperkirakan akan kekurangan lebih dari 260.000 rumah dari targetnya yaitu 1,2 juta rumah baru pada tahun 2029.

Tim mengatakan kondisi keuangan bagi penyewa kemungkinan tidak akan membaik tanpa peningkatan pasokan perumahan yang berkelanjutan.

“Dengan tingkat kekosongan yang masih berada di level terendah sepanjang sejarah dan penyelesaian perumahan baru yang berjalan di bawah apa yang dibutuhkan untuk memenuhi pertumbuhan penduduk, sulit untuk melihat penurunan harga sewa secara signifikan dalam waktu dekat,” katanya.

“Kecuali pertumbuhan upah meningkat secara signifikan, atau kita melihat perubahan besar dalam pasokan sewa, risikonya adalah keterjangkauan akan semakin memburuk, terutama bagi rumah tangga berpenghasilan rendah.”

Tim mengatakan langkah-langkah, seperti pembangunan perumahan untuk disewakan, insentif untuk investasi swasta, dan reformasi perencanaan untuk memungkinkan perumahan dengan kepadatan lebih tinggi di daerah yang berlokasi strategis, akan sangat penting untuk meningkatkan pasokan perumahan.

“Menutup kesenjangan antara pertumbuhan sewa dan pendapatan akan membutuhkan upaya terkoordinasi dari pemerintah, industri, dan investor,” katanya.

“Semakin cepat kita dapat membawa lebih banyak pasokan ke pasar, semakin cepat penyewa akan mulai merasakan sedikit keringanan.”

Kepala ekonom RBA, Sarah Hunter, setuju dengan kekhawatiran soal pasokan rumah ketika ditanya tentang inflasi perumahan saat pembahasan terkait ekonomi di House of Representatives Standing Committee.

“Kita tahu telah terjadi kekurangan pasokan perumahan di Australia selama beberapa waktu. Kita sudah membicarakannya, banyak orang lain juga membicarakannya,” kata Dr. Hunter.

“Anda dapat melihatnya di pasar sewa. Tingkat kekosongan sewa masih sangat rendah, itu berarti ada banyak orang yang mencoba mencari tempat untuk disewa, dan itu kemudian mendorong harga sewa naik.”

Artikel ini diproduksi oleh Hellena Souisa dari laporan ABC News

(Sumber:Harga Sewa Rumah Australia Naik 2,5 Kali Lebih Cepat Dibanding Gaji, Masih Terjangkau?.)

Rusia Blokir YouTube-WhatsApp, Adakah Opsi Lain?

Jakarta (VLF) – Regulator internet Rusia, Roskomnadzor, telah menghapus “youtube.com” dari server DNS (Domain Name System) miliknya. Alhasil, jika pengguna mencoba mengakses situs tersebut secara langsung tanpa VPN (Virtual Private Network), router mereka tidak lagi dapat menerjemahkan alamat domain itu ke alamat IP.

Ini berarti YouTube kini tidak lagi bisa diakses di Rusia. Domain WhatsApp juga telah hilang dari server milik Roskomnadzor. Pemerintah Rusia juga meluncurkan kampanye terhadap aplikasi pesan Telegram. Sejumlah analis menilai langkah ini menunjukkan Roskomnadzor tengah memperketat kontrol terhadap platform-platform yang berada di luar kendali negara.

Jika server DNS dianalogikan sebagai buku telepon internet, maka alamat IP adalah deretan angka yang diberikan kepada komputer, ponsel pintar, dan router agar perangkat-perangkat tersebut dapat diakses dan dikenali di jaringan.

VPN membuat koneksi terenkripsi antara perangkat pengguna dan sebuah server. Dengan koneksi ini, pengguna dapat melewati pemblokiran wilayah dan berselancar di internet secara anonim.

DW menelusuri berbagai cara yang digunakan pengguna dan pakar untuk menyiasati pembatasan internet di Rusia. Dalam sebuah survei anonim, 46% responden mengatakan mereka mengakses YouTube menggunakan VPN. Namun, 24% mengaku tetap mengalami gangguan meski sudah memakai VPN. Sebanyak 27 persen responden menyebut mereka tidak tinggal di Rusia, sementara 3% lainnya mengatakan tidak menggunakan VPN dan merasakan gangguan akses.

NDNS: direktori internet alternatif

Menurut pakar sensor internet Michael Klimarev, server DNS yang dikelola Roskomnadzor sebetulnya lebih tepat disebut NDNS atau National Domain Name System. Penjelasan ini ia sampaikan melalui kanal Telegram zatelecom.

NDNS diperkenalkan bersamaan dengan diberlakukannya Undang-Undang Kedaulatan Internet (Sovereign Internet Law), regulasi yang memungkinkan pemerintah Rusia mengendalikan infrastruktur internet di dalam negeri.

“Ini semacam direktori internet alternatif yang wajib digunakan oleh seluruh penyedia layanan telekomunikasi di Rusia,” kata Klimarev.

Berdasarkan undang-undang tersebut, operator internet Rusia dilarang menggunakan pendaftar domain internasional dan hanya boleh bergantung pada NDNS. Dengan sistem ini, otoritas dapat mengontrol akses ke situs web secara terpusat.

Kanal Telegram na_sviazi melaporkan baru-baru ini ada 13 nama domain yang dihapus dari NDNS. Di antaranya situs DW, BBC, Radio Liberty, Facebook, dan Instagram.

Sebelumnya, Roskomnadzor lebih banyak mengandalkan teknologi Deep Packet Inspection atau DPI untuk membatasi akses internet. Teknologi ini memungkinkan lalu lintas data dianalisis dan disaring secara mendetail.

Melalui DPI, kecepatan transmisi data bisa diperlambat. Akibatnya, video YouTube sering dimuat sangat lambat atau bahkan tidak bisa diputar sama sekali. Artinya, YouTube sebenarnya masih dapat diakses, tetapi fungsinya sering kali tidak berjalan normal.

Pakar telekomunikasi independen Alexey Uchakin mengatakan kepada portal bisnis RBC bahwa kemampuan Roskomnadzor untuk memperlambat lalu lintas data memiliki batas. Karena itu, regulator diduga memilih langkah pembatasan yang lebih tegas agar sumber dayanya bisa dialihkan untuk memblokir Telegram.

“Tanpa VPN, internet nyaris tidak bisa dipakai”

Sejumlah pengguna menyampaikan keluhan mereka di kolom komentar kanal YouTube DW. Banyak yang mengatakan kualitas akses internet di Rusia semakin memburuk.

“Bahkan dengan VPN, koneksi terasa lambat dan tidak stabil,” tulis seorang pengguna.

Pengguna lain menyebut YouTube kini jauh lebih sulit ditonton. “Namun, menurut saya ini bukan semata-mata karena YouTube, melainkan karena VPN. Saya pakai versi gratis,” katanya.

Ada juga pengguna yang mengaku tidak pernah mematikan VPN di laptopnya, karena “tanpa VPN, hampir tidak ada situs yang bisa dibuka.”

Di media sosial Rusia, berbagai panduan untuk mengakali pemblokiran mulai beredar. Namun, sebagian pengguna khawatir pemerintah juga mampu mendeteksi pengaturan yang dipakai untuk melewati sensor.

Kekhawatiran ini bukan tanpa alasan. Tahun lalu, Rusia memberlakukan undang-undang yang memungkinkan denda hingga 5.000 rubel atau sekitar Rp1,1 juta bagi pengguna yang mencari “materi ekstremis” di internet, termasuk mereka yang menggunakan VPN.

Hingga kini, YouTube belum secara resmi ditetapkan sebagai “organisasi yang tidak diinginkan” di Rusia. Meski begitu, otoritas setempat kerap menuduh platform tersebut menyebarkan konten terlarang.

Apa pilihan bagi pengguna internet biasa?

“Jika di suatu negara hanya ada satu sistem NDNS, tidak ada pengaturan teknis yang benar-benar bisa memulihkan fungsi DNS secara normal,” tulis kanal Telegram na_sviazi.

“Dalam kondisi seperti ini, pengguna perlu serius melindungi lalu lintas data mereka dan memilih VPN yang benar-benar dapat dipercaya.”

Namun, keluhan tetap bermunculan. Banyak pengguna mengatakan VPN pun tidak selalu bisa diandalkan. Sebagian menduga gangguan ini disebabkan pembatasan dari penyedia VPN itu sendiri atau dari pemblokir iklan.

Klimarev mengonfirmasi bahwa VPN dan layanan DNS pihak ketiga tidak memberikan perlindungan penuh. Ia menyebut penyedia layanan internet masih bisa memblokir DNS alternatif.

Meski begitu, Klimarev menilai VPN yang andal tetap menjadi cara paling efektif untuk terhubung dengan dunia luar. Ia mengingatkan risiko lain: otoritas bisa memalsukan alamat IP. “Jika itu terjadi, pengguna tidak akan diarahkan ke situs yang sebenarnya,” ujarnya.

Dalam situasi tersebut, pengguna berisiko dialihkan ke situs palsu yang dirancang untuk mencuri data masuk, kata sandi, hingga informasi perbankan.

Secara resmi, Roskomnadzor membenarkan pembatasan terhadap Telegram dengan alasan platform tersebut melanggar “hukum Rusia” dan dianggap sebagai “ancaman bagi warga.”

Pengadilan di Moskow sebelumnya juga telah menjatuhkan denda kepada Telegram karena menolak menghapus “konten terlarang” serta tidak memenuhi “kewajiban sebagai operator media sosial.”

Menurut Klimarev, jika tren ini terus berlanjut, Rusia pada akhirnya akan memiliki internet yang sepenuhnya berbeda dari internet global. “Dan internet seperti itu tidak akan bisa dipercaya,” tegasnya.

Artikel ini terbit pertama kali dalam bahasa Rusia

Diadaptasi oleh Rivi Satrianegara


(Sumber:Rusia Blokir YouTube-WhatsApp, Adakah Opsi Lain?.)

DPRD Desak Pemprov NTB Lakukan Intervensi Kenaikan Harga Bahan Pokok

Jakarta (VLF) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nusa Tenggara Barat (NTB) menyoroti harga bahan pokok yang tinggi menjelang bulan suci Ramadan 1447 Hijriah. Teranyar, harga cabai tembus Rp 110 ribu per kilogram (kg) di Mataram menjadi sorotan dewan Bumi Gora.

Anggota Komisi II DPRD NTB, Lalu Arif Rahman Hakim, menilai lonjakan harga bahan pokok menjelang Ramadan bukanlah persoalan baru. Namun, menurutnya, kondisi tersebut harus diantisipasi Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB sejak dini agar tidak makin membebani masyarakat.

“Salah satu langkah yang sangat diperlukan adalah operasi pasar. Ini penting untuk menjaga kestabilan harga sekaligus memastikan ketersediaan stok bahan pokok di pasaran,” tegas Arif ditemui di Sekretariat DPRD NTB, Rabu (11/2/2026).

gejolak harga, khususnya pada komoditas yang mengalami kenaikan signifikan. Selain itu, langkah tersebut juga dapat mencegah terjadinya kelangkaan bahan pangan menjelang Ramadan saat kebutuhan masyarakat cenderung meningkat.

“Dinas Pertanian NTB juga harus melakukan edukasi dengan mulai melakukan sosialisasi ke petani agar mulai memperbanyak diversifikasi tanaman sehingga kegiatan penanaman satu komoditas yang sama tidak terulang kembali,” kata Arif.

Arif menegaskan kenaikan harga bahan pokok memiliki dampak yang cukup besar terhadap masyarakat di NTB. Pasalnya, sebagian besar pendapatan masyarakat masih bergantung pada sektor pertanian.

“Ketika harga kebutuhan pokok melonjak, daya beli masyarakat otomatis akan tertekan. Kita tahu bersama, penghasilan masyarakat NTB, banyak bertumpu pada sektor pertanian. Kalau harga bahan pokok melonjak tajam, tentu sangat memengaruhi daya beli masyarakat,” ujar Arif.
 menjelang Ramadan. Langkah tersebut diharapkan mampu menjaga kestabilan harga sekaligus melindungi masyarakat dari gejolak harga yang berlebihan.

“Kalau stok dari petani lokal tercukupi dan distribusinya lancar, saya yakin harga bisa tetap stabil. Ini yang harus terus dikawal bersama. Juga para penimbun yang memainkan harga agar juga ditindak tegas,” jelas Arif.

Bakal Sidak Distributor

DPRD NTB dalam waktu dekat juga akan melakukan inspeksi mendadak (sidak) terhadap distributor cabai di Mataram. Arif menilai, bukan tidak mungkin, kenaikan harga cabai ini disebabkan adanya aktivitas penimbunan.

“Bisa jadi mungkin ya, mungkin. Segera kami sidak turun ke lapangan cek kondisi pasar dan ke distributor,” tegas Arif.

Di sisi lain, Arif juga menyoroti curah hujan yang tinggi dalam beberapa waktu terakhir sehingga turut berdampak pada sektor pertanian, terutama pada penurunan produksi komoditas hortikultura, seperti cabai.

“Ini harus diantisipasi ya. Jika tidak diantisipasi, kondisi ini bisa memicu kelangkaan pasokan dan berujung pada lonjakan harga di pasaran,” jelas Arif.

Mandalika, Selasa (10/2/2026). Ia menemukan harga cabai rawit berada di kisaran Rp 90 ribu hingga Rp 95 ribu per kilogram, jauh di atas harga acuan Rp 57 ribu per kilogram.

Iqbal menyebut kenaikan harga dipicu curah hujan yang menghambat panen, tingginya pasokan cabai ke Pulau Jawa, serta meningkatnya permintaan jelang Ramadan. Pemprov NTB pun akan menggelar gerakan pangan murah pada Jumat (13/2/2025).

“Nanti ada gerakan Pangan Murah di seluruh pasar di NTB,” kata Iqbal.

Ia memastikan tidak ada indikasi penimbunan dan meminta pengepul memprioritaskan kebutuhan lokal agar harga segera terkendali.

(Sumber:DPRD Desak Pemprov NTB Lakukan Intervensi Kenaikan Harga Bahan Pokok.)

Ribut-ribut Purbaya Vs Trenggono soal Uang Kapal, Ini Kronologinya

Jakarta (VLF) – Dua menteri di Kabinet Presiden Prabowo Subianto sempat terlibat silang pendapat terkait anggaran produksi kapal.

Mereka adalah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Perbedaan pandangan itu mencuat ke ruang publik sebelum akhirnya mereda dalam hitungan hari.

Awal Mula Video Purbaya Beredar

Polemi k ini bermula dari beredarnya video pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa saat menghadiri pertemuan dengan pengusaha yang tergabung dalam Kadin Indonesia pada Selasa (10/2/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Purbaya menyinggung anggaran pembangunan kapal di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Ia menyebut anggaran sudah dicairkan, namun galangan kapal dalam negeri belum juga menerima pesanan pembangunan kapal.

Trenggono Kritik Keras Lewat Instagram

Pernyataan itu langsung mendapat respons keras dari Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Lewat akun Instagram pribadinya, @swtrenggono, Trenggono mengkritik pernyataan Purbaya.

“Yth Menteri Keuangan, supaya anda faham dan cerdas, bahwa dana utk pembangunan kapal tsb bersumber dari pinjaman luar negeri dari pemerintah UK, coba anda tanya dulu deh sama anak buah anda, bener gak itu uang kapal sudah di kucurkan?,” tegas Trenggono, Selasa (10/2/2026).

Purbaya Buka Suara di DPR

Sehari berselang, Rabu (11/2), Purbaya merespons kritik tersebut. Ia mengaku hanya menyampaikan hasil pengecekan yang dilakukannya ke galangan kapal.

“Ya saya nggak tahu, kan dia (KKP) suka promosi kapal banyak. Saya cuma cek ke galangan, ada nggak yang diorder? Ya belum. Berarti kan belum ada pesanan ke sana. Mau dibikin kapan saya nggak tahu,” ujar Purbaya di DPR, Jakarta, Rabu (11/2).

Akui Data Bisa Keliru

Purbaya juga tidak menutup kemungkinan data yang dimilikinya kurang tepat, khususnya terkait sumber dan pencairan anggaran pembangunan kapal.

“Yang betul Pak Trenggono mungkin, saya datanya salah karena sebagian katanya uangnya ke pinjaman. Tapi pinjaman juga nanti kan lewat kita juga kan, tetap saja,” tutur Purbaya.

Saat ditanya lebih lanjut mengenai besaran anggaran kapal dalam APBN 2026, Purbaya mengaku belum dapat memastikan nominalnya karena kerap berubah.

Dorong Program Kapal Segera Jalan

Meski demikian, Purbaya menegaskan yang terpenting adalah percepatan realisasi program pembangunan kapal tersebut.

“Saya nggak tahu (anggaran kapal), angkanya berubah-ubah terus. Ya yang penting gini, ketika ada program tadi pembuatan kapal, cepat diluncurkan ke bawah,” kata Purbaya.

Tensi Mereda

Di hari yang sama, tensi antara Trenggono dan Purbaya terlihat mereda. Hal itu ditandai dengan unggahan Trenggono di Instagram yang memperlihatkan dirinya duduk satu meja bersama Purbaya.

“That’s all folks, back to work ya,” tulis Trenggono melalui akun Instagram @swtrenggono.

(Sumber:Ribut-ribut Purbaya Vs Trenggono soal Uang Kapal, Ini Kronologinya.)

Komdigi Kejar Internet 100 Mbps, XLSmart Sebut Spektrum Kunci

Jakarta (VLF) – Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) berencana mendorong peningkatan kecepatan internet seluler nasional secara bertahap, dimulai dari target koneksi hingga 60 Mbps pada 2026 dan meningkat menjadi 100 Mbps pada 2029.

Operator seluler XLSmart menilai ketersediaan spektrum frekuensi menjadi faktor paling krusial untuk mewujudkan hal internet kencang tersebut.

Direktur & Chief Technology Officer XLSmart, Shurish Subbramania, menyebut Indonesia saat ini tertinggal dalam peluncuran 5G dibandingkan negara-negara tetangga, terutama karena keterbatasan spektrum yang ideal. Spektrum ini dinilai akan mendongkrak kecepatan internet Indonesia ke depannya.

“Indonesia paling lambat launch 5G. Kalau lihat dari negara tetangga, Tailan, Filipina, Malaysia, Vietnam, mereka sudah meluncurkan dengan spektrum yang cukup, yaitu 3,5 GHz. Dan, di Indonesia 3,5 GHz is a challenge karena (digunakan) satelit. Tapi di negara selain kita semua sudah launch menggunakan spektrum yang menarik, 3,5 GH,” ujar Shurish di XLSmart Tower, Jakarta, Rabu (11/2/2026).

Menurutnya, menunggu ketersediaan spektrum ideal bukanlah pilihan jika Indonesia ingin segera meningkatkan kualitas dan kecepatan internet seluler.

“Tapi, we cannot wait karena spektrumnya tidak ada, maka speed-nya tidak akan datang,” katanya.

Salah satu langkah strategis yang dinilai mampu mendorong peningkatan kecepatan adalah konsolidasi operator. Penggabungan spektrum dari dua entitas, XL Axiata dan Smartfren, memberikan ruang yang lebih luas untuk menghadirkan layanan dengan kapasitas lebih besar.

“Konsolidasi operator. Konsolidasi operator akan memberikan peluang untuk melebarin spektrum. Dulu XL sendiri 90 MHz, Smartfren sendiri 60 MHz, bergabung jadi 150 MHz. Saya pikir kita bisa satuin, dulu tidak bisa satuin karena dua perusahaan yang beda. Nah, ini yang akan meningkatkan speed. Jadi, tahap pertama konsolidasi, speed go up. Launch 5G, speed go up,” jelas Shurish.

Selain konsolidasi, kehadiran spektrum baru juga diyakini akan menjadi pendorong utama peningkatan kecepatan jaringan. Pemerintah berencana melelang spektrum 2,6 GHz, yang diproyeksikan khusus untuk pengembangan 5G.

XLSmart menilai kombinasi konsolidasi spektrum, pemanfaatan teknologi 5G yang lebih efisien, serta dukungan pemerintah dalam penyediaan spektrum baru akan menjadi fondasi penting untuk merealisasikan target peningkatan kecepatan internet nasional.

“New spectrum yang akan datang 2,6 GHz akan meningkatkan lagi speed-nya itu. Caranya begitu, harus ada spektrum, speed follow the spectrum. 5G more efficient. Kalau pemerintah auction 2,6 GHz, itu pasti untuk 5G. Ada 2,3 GHz gabung dengan 2,6 GHz lebih lebar itu speed akan naik,” tuturnya.

(Sumber:Komdigi Kejar Internet 100 Mbps, XLSmart Sebut Spektrum Kunci.)

IPK RI Turun Setara Nepal, Eks Penyidik KPK Minta Bersih-bersih Birokrasi

Jakarta (VLF) – Mantan penyidik KPK Yudi Purnomo menilai turunnya skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia tahun 2025 menjadi peringatan serius bagi pemerintah. Dia mengatakan pemerintah harus melakukan bersih-bersih birokrasi.

“Dengan turunnnya IPK Indonesia tentu menjadi alarm bagi pemerintah dan penegak hukum untuk semakin serius melakukan upaya pemberantasan korupsi dengan melakukan bersih-bersih birokrasi Indonesia,” kata Yudi kepada wartawan, Rabu (11/2/2026).

Yudi menilai penurunan skor IPK mencerminkan masalah dalam pemberantasan korupsi. Menurutnya, hal tersebut terlihat dari semakin luasnya operasi tangkap tangan (OTT) yang kini merambah ranah peradilan, pajak, hingga bea-cukai.

“Sehingga ke depannya tentu penindakan yang terukur terhadap para pelaku korupsi, pencegahan korupsi para aparatur negara dan perbaikan sistem birokrasi tentu menjadi hal penting. Termasuk juga transparansi dalam prosedur layanan kepemerintahan kepada masyarakat,” ujarnya.

Dia mengatakan penurunan tiga poin dalam IPK Indonesia cukup signifikan. Yudi menyinggung jika Indonesia pernah berada di posisi yang lebih rendah.

“Intinya IPK yang dikeluarkan TII ini jangan dipandang sebelah mata, harus serius berbenah karena ini digunakan sebagai salah satu rujukan investor internasional dalam berinvestasi di suatu negara,” ujarnya.

Sebelumnya, skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia pada 2025 berada di angka 34. Ada penurunan tiga poin dibanding pada 2024.

“Skor CPI di Indonesia tahun ini ada di angka 34. Kemudian, peringkatnya dibandingkan 180 negara lainnya ada di 109,” kata Manajer Program Transparency International Indonesia (TII), Ferdian Yazid, kepada wartawan, Selasa (10/2).

Ferdian mengatakan peringkat skor IPK Indonesia tahun 2025 telah keluar dari 100 besar. Padahal di tahun sebelumnya Indonesia berada di peringkat ke-99. Kini, skor IPK RI setara dengan Nepal.

(Sumber:IPK RI Turun Setara Nepal, Eks Penyidik KPK Minta Bersih-bersih Birokrasi.)

Prabowo Panggil Para Konglomerat ke Hambalang, Ada Prajogo Pangestu-Aguan

Jakarta (VLF) – Presiden Prabowo Subianto menerima permohonan audiensi dari lima pengusaha nasional di kediaman Hambalang, Bogor, Selasa (10/2) malam. Lima pengusaha nasional yang hadir yakni Prajogo Pangestu (Barito Pacific Group), Anthony Salim (Salim Group), Franky Widjaja (Sinar Mas Group), Boy Thohir (Adaro Energy), dan Sugianto Kusuma atau Aguan (Agung Sedayu Group).

“Pertemuan tersebut berlangsung lebih dari 4,5 jam, dimulai sejak pukul 19.00 hingga sekitar 23.30 WIB,” tulis unggahan di Instagram resmi @sekretariat.kabinet, Rabu (11/2/2026).

Pada pertemuan itu, Prabowo menekankan agar para pengusaha dapat kolaborasi dengan berbagai sektor untuk mempercepat pembangunan ekonomi negara.

“Di momen itu, Presiden Prabowo menekankan pentingnya semangat Indonesia Incorporated, yang berarti bahwa kolaborasi erat seluruh sektor, yakni antara pemerintah, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan guna memperkuat daya saing nasional serta mempercepat pembangunan ekonomi,” ujarnya.

Para pengusaha diklaim mendukung seluruh program dan visi pemerintah. “Para pengusaha yang hadir senada seirama menyatakan komitmen solidnya untuk mendukung visi misi Pemerintah dalam sektor paling strategis yaitu pemenuhan makan bergizi, sekolah dan pendidikan tinggi, kesehatan, rumah subsidi, koperasi dan kampung nelayan serta kedaulatan pangan dan energi,” ucap dia.

Lebih lanjut, Prabowo mengajak para pengusaha untuk bersama-sama dengan pemerintah menciptakan lapangan pekerjaan.

“Khususnya di sektor riil, guna mendorong pengembangan industri serta penguatan UMKM,” tandasnya.

(Sumber:Prabowo Panggil Para Konglomerat ke Hambalang, Ada Prajogo Pangestu-Aguan.)

Kemlu: Presiden Prabowo Akan Hadiri Rapat Perdana Board of Peace

Jakarta (VLF) – Presiden Prabowo Subianto menerima undangan rapat perdana Board of Peace bentukan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Kementerian Luar Negeri (Kemlu) mengatakan Prabowo akan hadir.

“Dapat kami infokan bahwa sebagaimana disampaikan Pak Menlu, pemerintah telah menerima undangan rapat perdana Board of Peace, dan Presiden Prabowo Subianto akan hadir,” kata Juru Bicara Kemlu, Vahd Nabyl Achmad Mulachela, saat dimintai konfirmasi, Rabu (11/2/2026).

Nabyl mengatakan kehadiran Prabowo menjadi penegasan komitmen Indonesia untuk berperan aktif sejak awal. Khususnya, dalam menentukan arah dan kerja Board of Peace.

“Indonesia akan menggunakan Board of Peace untuk memperjuangkan perlindungan warga sipil, mendorong pemulihan dan rekonstruksi Gaza, serta mengupayakan perdamaian yang adil dan berkelanjutan bagi Palestina berdasarkan solusi dua negara,” tuturnya.

Sebelumnya, Mensesneg Prasetyo Hadi mengungkap pihaknya telah menerima undangan rapat perdana Board of Peace atau Dewan Perdamaian yang dibentuk Presiden AS Donald Trump pada 19 Februari. Dia mengkonfirmasi adanya undangan tersebut.

“Ada (undangannya). Belum (tahu hadir atau nggak), nanti kita sampaikan kalau sudah ada kepastian,” kata Pras kepada wartawan, Senin (9/2).

Kalaupun Prabowo hadir, Prasetyo berharap kegiatan ini sekaligus penandatanganan tarif dagang AS-Indonesia. Diketahui, saat ini, Indonesia tengah menunggu jadwal pasti kapan pelaksanaan penandatanganan kesepakatan itu digelar.

“Kita sih menghendaki dan ingin bisa dua-duanya,” ujarnya.

(Sumber:Kemlu: Presiden Prabowo Akan Hadiri Rapat Perdana Board of Peace.)