Jakarta (VLF) – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengatakan ia akan menjamu pemimpin China Xi Jinping di Gedung Putih akhir tahun ini. Trump mengatakan pertemuan ini menandakan bahwa AS dan China memiliki hubungan yang sangat baik.

“Dia akan datang ke Gedung Putih, ya — menjelang akhir tahun,” kata Trump dalam wawancara sebagaimana dilansir AFP, Senin (9/2/2026).

“Ini adalah dua negara paling kuat di dunia dan kami memiliki hubungan yang sangat baik,” imbuhnya.

Diketahui, sebelum Xi Jinping ke AS, Trump akan lebih dulu ke China. Trump dikabarkan akan ke China pada April mendatang.

Trump sebelumnya bicara dengan Xi tentang perdagangan, Taiwan, perang Rusia di Ukraina, dan situasi di Iran. Pertemuan ini dinilai sebagai upaya memperbaiki hubungan yang sebelumnya terganggu karena perang dagang.

Sejak Trump kembali ke Gedung Putih, ia telah menjadi pendukung tarif yang produktif, meluncurkan pungutan khusus sektor pada baja, mobil, dan barang-barang lainnya, serta langkah-langkah yang lebih luas untuk mencapai berbagai tujuan kebijakan.

Gedung Putih juga pernah berselisih dengan Beijing dalam hal perdagangan. Meskipun ada langkah-langkah dari AS yang bertujuan untuk mengurangi ketergantungannya pada manufaktur China, kedua negara tetap sangat terikat secara ekonomi.

Xi, yang terakhir mengunjungi Amerika Serikat pada tahun 2023, memperingatkan Trump untuk melanjutkan dengan “hati-hati” dalam menjual senjata ke Taiwan yang berpemerintahan sendiri, yang diklaim China sebagai bagian dari wilayahnya.

Pemimpin China itu juga menyuarakan harapan bahwa masalah bilateral termasuk perdagangan dapat diselesaikan secara damai antara Beijing dan Washington.

“Dengan menangani masalah satu per satu dan terus membangun kepercayaan bersama, kita dapat menciptakan jalan yang tepat bagi kedua negara untuk bergaul,” kata Xi, menurut stasiun televisi pemerintah CCTV.

Sementara itu, Trump mengatakan percakapan dengan Xi “sangat baik” dan bahwa “kita berdua menyadari betapa pentingnya untuk menjaga agar tetap seperti itu.”

Pada Jumat (6/2), AS mendesak pembicaraan tiga pihak dengan Rusia dan China untuk menetapkan batasan baru pada senjata nuklir, tetapi Beijing sejauh ini menolak untuk bergabung dalam negosiasi perlucutan senjata “pada tahap ini.”

(Sumber:Trump Sebut Xi Jinping Akan ke AS Jelang Akhir Tahun.)

Jakarta (VLF) – Beroperasinya kilang Refinery Development Master Plan (RDMP) Pertamina di Balikpapan bakal meningkatkan produksi solar dalam negeri. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) meyakini Indonesia bisa setop impor solar pada 2026.

Dirjen Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Laode Sulaeman mengatakan Indonesia masih mengimpor lebih dari 4 juta kiloliter (KL) solar untuk menutupi kebutuhan solar dalam negeri. Sementara, saat ini produksi solar dalam negeri sebesar 19 juta KL.

“Total 19 juta KL dihasilkan dalam negeri, kita masih mengimpor lebih dari 4 juta KL. Tahun 2026 ini diresmikan RDMP akan ada sebanyak 7 juta KL tambahannya, berarti tertutupi lah. Surplus berarti 7 juta KL dikurangi 4 sekian juta KL impor kita. Jadi ada sisa sekitar 1,6 sampai 1,7 juta KL,” ujar Laode dalam Podcast di akun Youtube Kementerian ESDM, Minggu (8/2/2026).

Laode menerangkan fokus pemerintah tidak hanya pada solar jenis CN48. Solar kualitas tinggi (CN51) juga ditargetkan akan setop impor tahun ini.

Indonesia selama ini masih mengimpor sekitar 600 ribu KL solar CN51. Laode memastikan semester-II 2026 ini, Indonesia juga bisa setop impor solar CN51.

“Bisa (setop impor). Kita sudah komitmen langsung dengan Pertamina-nya, baik dengan direksi maupun dengan komisaris bahwa setelah CN48 nanti, di semester kedua diusahakan yang CN51-nya bisa. Jadi, dalam tahun ini solar tuntas nih,” tambah Laode.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan langkah awal adalah menyetop impor solar jenis C48 mulai tahun ini. Langkah ini seiring berjalannya program mandatory biodiesel serta beroperasinya kilang terintegrasi atau Refinery Development Master Plan (RDMP) Pertamina di Balikpapan, Kalimantan Timur.

“Total konsumsi kita sekarang untuk solar itu kurang lebih sekitar 38 sampai 39 juta kiloliter (KL) per tahun. Nah, dengan produksi sekarang di Pertamina yang RDMP di Balikpapan, akumulasi konsumsi B40 totalnya sekarang kita surplus kurang lebih sekitar 1,4 juta kiloliter. Oleh karena kita surplus 1,4 juta kiloliter maka 2026 kita tidak lagi, saya ulangi, tidak lagi kita melakukan impor solar,” terang Bahlil dalam Rapat Kerja bersama Komisi XII DPR RI, Kamis (22/1).

(Sumber:Kilang Balikpapan Beroperasi, RI Setop Impor Solar Tahun Ini.)

Jakarta (VLF) – Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan pemerintahannya tidak akan ragu melawan berbagai macam bentuk korupsi. Prabowo mengatakan tidak akan mundur setapak pun melawan korupsi.

Dirangkum detikcom, Senin (9/2/2026), arahan Prabowo terkait pemberantasan korupsi telah disampaikan berulang-ulang. Pada awal masa pemerintahannya di tahun 2024, Prabowo sempat meminta agar aparat penegak hukum menindak tegas, judi online, narkoba, penyelundupan hingga korupsi dan kebocoran anggaran.

Prabowo meminta penegak hukum menumpas kasus korupsi tanpa adanya pihak yang kebal hukum atau no untouchable. Kini, Prabowo kembali menegaskan komitmennya memberantas korupsi.\

Hal itu disampaikan Prabowo dalam sambutannya di acara Mujahadah Kubro Satu Abad Nahdlatul Ulama (NU) di Stadion Gajayana, Malang, Jawa Timur, Minggu (8/2/2026). Mulanya Prabowo mengungkap bahwa dirinya mempelajari data dan fakta apa yang terjadi di lapangan setelah menjabat sebagai presiden.

“Setelah saya menjabat sebagai presiden, saya pelajari semua data, saya pelajari semua fakta, saya pelajari semua keadaan, ternyata bangsa kita diberi karunia oleh Yang Maha Kuasa kekayaan yang luar, luar biasa,” kata Prabowo.

Prabowo menemukan banyak kekayaan Indonesia yang tidak dijaga dengan baik. Dia menyebut banyak kekayaan yang dicuri dan hilang.

“Tapi di mana-mana saya sampaikan, masalahnya adalah apakah elit bangsa Indonesia pandai menjaga kekayaan tersebut. Ternyata saya menemukan bahwa terlalu banyak kekayaan kita yang tidak berhasil kita jaga,” ujarnya.

“Terlalu banyak kekayaan negara yang dicuri. Terlalu banyak kekayaan Indonesia yang hilang dari tanah kita. Terlalu banyak kekayaan kita yang dibawa lari ke luar negeri,” lanjutnya.

Prabowo kemudian menegaskan tidak akan ragu melawan segala bentuk korupsi maupun manipulasi. Dia tidak akan mundur setapak pun.

“Kita jangan takut, jangan ragu-ragu untuk mengatakan yang benar itu benar, yang salah itu salah. Kita tidak boleh ragu-ragu dan saya, dan pemerintah yang saya pimpin tidak akan ragu-ragu untuk melawan segala bentuk korupsi, segala bentuk penipuan, segala bentuk memanipulasi, segala bentuk penggarongan atas kekayaan rakyat Indonesia saya tidak akan ragu-ragu dan saya tidak akan mundur setapak pun,” imbuhnya.

(Sumber:Penegasan Kembali Prabowo yang Tak Ragu-ragu Lawan Korupsi.)

Jakarta (VLF) – Setelah Adly Fairuz mengklaim hanya menerima uang sebesar Rp 300 juta sebagai marketing fee dan sudah mengembalikannya, pihak penggugat, Farly Lumopa, melontarkan serangan balik. Mereka menyentil soal penandatanganan akta pengembalian Rp 3,6 miliar.

Tim kuasa hukum penggugat mempertanyakan logika di balik tindakan bintang sinetron Cinta Fitri itu saat menandatangani dokumen di hadapan notaris. Pihak penggugat menegaskan klaim Adly Fairuz yang mengaku hanya sebagai perantara tidak sejalan dengan bukti dokumen yang ada.

Menurut mereka, ada sebuah akta pengembalian uang sebesar Rp 3,6 miliar yang ditandatangani langsung oleh mantan suami Angbeen Rishi tersebut.

“Klien kita ya Dokter Farly, dia membuat perjanjian pernyataan pengembalian hutang di depan notaris. Yaitu dihadiri oleh AF (Adly Fairuz), terus notaris itu sendiri, kemudian AW, dan penggugat, klien kita sendiri,” kata Cynthia Olivia, salah satu tim kuasa hukum Farly Lumopa saat ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (5/2/2026).

Dalam akta tersebut, nominal yang harus dikembalikan adalah Rp 3,6 miliar dengan skema cicilan Rp 500 juta per bulan. Pembayaran disebut baru dilakukan satu kali, itu pun terjadi setelah adanya tekanan berupa somasi. Hal ini dianggap sebagai indikasi kuat adanya wanprestasi atau pengingkaran janji.

“Waktu pada saat pembuatan perjanjian di depan notaris itu dia (Adly) ada di situ, dan dia juga bertanda tangan, dan kami juga punya bukti-bukti foto dan segala macam,” ujar kuasa hukum lainnya, Maman Ade Rukiman.

Logika pembelaan Adly Fairuz yang menyebut uang tersebut hanyalah komisi perkenalan dimentahkan oleh pihak penggugat. Maman Ade Rukiman mempertanyakan mengapa poin mengenai penerimaan komisi itu tidak dicantumkan dalam klausul perjanjian jika memang itu fakta yang sebenarnya.

Bagi pihak penggugat, tanda tangan Adly Fairuz di akta pengembalian uang Rp 3,6 miliar adalah bukti keterlibatan, bukan sekadar teman yang membantu.

“Kenapa itu gak dibicarakan atau tidak dicantumkan dalam klausul perjanjian itu? Kenapa dia mengiyakan aja? Kenapa dia tanda tangan saja di situ?” cecar Maman Ade Rukiman.

Bukti-bukti inilah yang nantinya akan menjadi senjata utama untuk membuktikan bahwa tuntutan sebesar Rp 3,1 miliar (sisa dari total Rp 3,6 miliar) adalah sah secara hukum.

“Nanti bukti-bukti di persidangan akan kita tunjukkan akta perjanjian yang sebenarnya di persidangan kita akan buka semuanya sampai sejelas-jelasnya. Dan foto-fotonya,” pungkas Maman Ade Rukiman.

(Sumber:Penggugat Sentil Adly Fairuz soal Tanda Tangan di Akta Pengembalian Rp 3,6 M.)

Jakarta (VLF) – Dittipideksus Bareskrim Polri mengungkap kembali menerima laporan dari korban dugaan fraud yang terjadi di PT Dana Syariah Indonesia (DSI). Laporan terbaru tersebut diterima kemarin.

“Bahwa pada hari Kamis, tanggal 5 Februari 2026 penyidik Dittipideksus Bareskrim Polri kembali menerima 1 (satu) Laporan Polisi dari pelapor (korban/lender) yang mewakili 146 orang lender,” ungkap Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Brigjen Ade Safri Simanjuntak melalui keterangannya, Jumat (6/2/2026).

Ade Safri mengatakan, dengan laporan terbaru yang masuk, total pihaknya telah menerima laporan terhadap PT DSI sebanyak lima laporan.

“Sehingga total sudah lima Laporan Polisi yang diterima oleh Penyidik Dittipideksus Bareskrim Polri,” ujarnya.

Dalam perkara ini sendiri, sudah ada tiga orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Sebagai berikut:

1. Direktur Utama PT DSI yang juga selaku pemegang saham perusahaan

2. TA, MY (Eks Direktur PT DSI dan Pemegang Saham PT DSI, Dirut PT Mediffa Barokah Internasional dan PT Duo Properti Lestari)

3. RL (Komisaris dan Pemegang Saham PT DSI).

“Pada hari Kamis, tanggal 5 Februari 2026, penyidik Dittipideksus Bareskrim Polri telah menetapkan tiga orang tersangka,” kata Ade Safri.

Ketiganya ditetapkan sebagai tersangka terkait dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan, tindak pidana penggelapan, tindak pidana penipuan, tindak pidana penipuan melalui media elektronik, tindak pidana membuat pencatatan laporan palsu dalam pembukuan atau laporan keuangan dan atau tanpa didukung dokumen yang sah, yang terjadi sekitar periode Tahun 2018 sampai dengan 2025.

“Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 488 dan/atau Pasal 486 dan/atau Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan/atau Pasal 45A Ayat (1) Jo Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan/atau Pasal 299 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan,” terang Ade Safri.

Ketiganya juga, kata dia, turut disangkakan dengan dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) atas penyaluran pendanaan dari masyarakat yang dilakukan PT Dana Syariah Indonesia dengan menggunakan proyek fiktif dari data atau informasi Borrower Eksisting.

“Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 607 ayat (1) huruf a, b dan c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,” jelas dia.

Lebih lanjut, Ade Safri mengatakan, saat ini penyidik juga tengah melakukan optimalisasi penelusuran aset dengan menggunakan metode follow the money guna mengetahui dan mengidentifikasi harta para tersangka untuk memulihkan kerugian para korban.

“Tim penyidik Dittipideksus Bareskrim Polri terus mengoptimalkan upaya aset tracing (penelusuran aset) terutama untuk mengikuti jejak uang (follow the money) hasil tindak pidana, mengidentifikasi lokasi harta yang disembunyikan, dan mengamankannya untuk pemulihan kerugian para korban,” pungkasnya.

Sebagai informasi, Bareskrim Polri tengah mengusut indikasi kecurangan (fraud) dalam dugaan kasus gagal bayar platform investasi PT Dana Syariah Indonesia (DSI) kepada para pemberi pinjaman (lender). Salah satu modus yang digunakan PT DSI adalah membuat proyek fiktif dari data peminjam (borrower) yang sudah ada.

“Salah satunya adalah dengan modus penggunaan proyek fiktif dengan menggunakan data atau informasi borrower existing,” kata Ade Safri Simanjuntak kepada wartawan di kawasan Sudirman, Jakarta Selatan, Jumat (23/1).

“Borrower yang tidak dikonfirmasi atau diverifikasi sebelumnya oleh PT DSI digunakan kembali oleh PT DSI untuk dilekatkan kepada proyek-proyek fiktif yang dibuat oleh PT DSI,” jelas Ade Safri.

“Itulah yang kemudian membuat para lender ini tertarik, bahwa ada proyek-proyek yang membutuhkan pembiayaan dan mereka masuk untuk melakukan investasi,” lanjutnya.

(Sumber:Bareskrim Terima Lagi Laporan Korban Dugaan Fraud PT DSI, Total Ada 5.)

Jakarta (VLF) – Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri menetapkan tiga orang tersangka dalam kasus dugaan fraud PT Dana Syariah Indonesia (DSI). Ketiga orang itu kini dicekal (cegah dan tangkal) ke luar negeri.

Tiga orang tersangka itu adalah:

– TA selaku Direktur Utama PT DSI yang juga selaku pemegang saham perusahaan
– MY selaku Eks Direktur PT DSI dan Pemegang Saham PT DSI, Dirut PT Mediffa Barokah Internasional dan PT Duo Properti Lestari
– RL selaku Komisaris dan Pemegang Saham PT DSI

“Pada hari Kamis, 5 Februari 2026, penyidik Dittipideksus Bareskrim Polri telah mengirimkan surat permohonan pencegahan ke luar negeri kepada Direktur Jenderal Imigrasi Dan Pemasyarakatan RI terhadap tiga orang tersangka pada perkara aquo,” jelas Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Brigjen Ade Safri Simanjuntak melalui keterangannya, Jumat (6/2/2026).

Ade Safri menjelaskan, ketiganya ditetapkan sebagai tersangka sejak kemarin, Kamis (5/2). Ketiganya ditetapkan sebagai tersangka terkait dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan, tindak pidana penggelapan, dan/atau tindak pidana penipuan, tindak pidana penipuan melalui media elektronik, tindak pidana membuat pencatatan laporan palsu dalam pembukuan atau laporan keuangan dan atau tanpa didukung dokumen yang sah, yang terjadi sekitar periode Tahun 2018 sampai dengan 2025.

Ketiganya dijerat Pasal 488 dan/atau Pasal 486 dan/atau Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan/atau Pasal 45A Ayat (1) Jo Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan/atau Pasal 299 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan

Ketiganya juga, kata dia, turut disangkakan dengan dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) atas penyaluran pendanaan dari masyarakat yang dilakukan PT Dana Syariah Indonesia dengan menggunakan proyek fiktif dari data atau informasi Borrower Eksisting.

Ade Safri juga mengatakan, saat ini penyidik juga tengah melakukan optimalisasi penelusuran aset dengan menggunakan metode follow the money guna mengetahui dan mengidentifikasi harta para tersangka untuk memulihkan kerugian para korban.

“Tim penyidik Dittipideksus Bareskrim Polri terus mengoptimalkan upaya aset tracing (penelusuran aset) terutama untuk mengikuti jejak uang (follow the money) hasil tindak pidana, mengidentifikasi lokasi harta yang disembunyikan, dan mengamankannya untuk pemulihan kerugian para korban,” pungkasnya.

Sebagai informasi, Bareskrim Polri tengah mengusut indikasi kecurangan (fraud) dalam dugaan kasus gagal bayar platform investasi PT Dana Syariah Indonesia (DSI) kepada para pemberi pinjaman (lender). Salah satu modus yang digunakan PT DSI adalah membuat proyek fiktif dari data peminjam (borrower) yang sudah ada.

(Sumber:Dirut-Komisaris Dana Syariah Indonesia Dicegah ke Luar Negeri.)

Jakarta (VLF) – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencermati keputusan Moody’s Investors Service (Moody’s) yang mempertahankan Sovereign Credit Rating Republik Indonesia pada level Baa2, dengan penyesuaian outlook dari stabil menjadi negatif.

Pejabat Sementara Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi mengatakan penilaian Moody’s yang menempatkan Indonesia pada posisi tersebut relatif lebih baik dibandingkan negara sekelasnya. Hal itu dianggap sebagai cerminan kepercayaan terhadap kapasitas kebijakan nasional.

“OJK akan mendukung penguatan koordinasi nasional untuk menciptakan kebijakan yang lebih selaras dan konsisten. Sebagai anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), OJK akan terus memperkuat sinergi kebijakan dengan pemerintah dan otoritas terkait untuk menjaga stabilitas sistem keuangan serta memperluas dukungan pembiayaan bagi pembangunan jangka menengah dan panjang,” kata Friderica dalam keterangan tertulis, Jumat (6/2/2026).

Wanita yang akrab disapa Kiki itu memastikan bahwa OJK akan terus memperkuat perannya dalam menjaga stabilitas sistem keuangan sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

“Ke depan, OJK akan secara konsisten menjalankan Program Prioritas 2026 dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian, penguatan ketahanan sektor jasa keuangan, serta pendalaman pasar keuangan secara terukur. Seluruh agenda tersebut diarahkan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, mendukung pembiayaan Program Prioritas Pemerintah, serta memperkuat kepercayaan pelaku pasar dan investor,” ujar Kiki.

Afirmasi peringkat tersebut dianggap bahwa fundamental ekonomi Indonesia tetap solid, didukung oleh pertumbuhan ekonomi yang relatif kuat, kerangka kebijakan makro yang disiplin, serta ketahanan sektor jasa keuangan di tengah meningkatnya ketidakpastian global.

“Moody’s juga menegaskan bahwa perekonomian Indonesia tetap resilien, ditopang oleh kekuatan struktural serta kebijakan fiskal dan moneter yang prudent. Sejalan dengan rilis data Badan Pusat Statistik (BPS) hari ini, perekonomian Indonesia tumbuh 5,11% pada 2025, lebih tinggi dibandingkan capaian tahun sebelumnya,” tuturnya.

Kiki menilai kinerja ini menunjukkan kemampuan perekonomian nasional untuk menjaga momentum pertumbuhan di tengah tantangan global, sekaligus menjadi penopang penting terhadap ketidakpastian jangka pendek yang tercermin dalam outlook.

“OJK menilai prospek perekonomian nasional tetap positif dan berkelanjutan, didukung oleh permintaan domestik yang solid, kontribusi sektor keuangan yang stabil, serta kesinambungan agenda reformasi berkelanjutan,” tuturnya.

(Sumber:Moody’s Pangkas Outlook Kredit RI Jadi Negatif, OJK Perkuat Sektor Keuangan.)

Jakarta (VLF) – Presiden Prabowo Subianto memberikan suntikan modal negara untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada penghujung 2025. Total Rp 11,45 triliun modal dari negara yang diberikan ke BUMN.

Penyertaan modal negara (PMN) diberikan kepada tiga BUMN di bawah BPI Danantara PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI, PT Industri Kereta Api Indonesia (Persero) atau INKA, dan PT Pelayaran Indonesia (Pelni). Suntikan modal juga diberikan untuk SMV Kementerian Keuangan PT Sarana Multigriya Finansial (SMF).

Prabowo meneken empat Peraturan Pemerintah (PP) untuk suntikan modal tersebut. Mulai dari PP 51, 52, 53, dan 54 tahun 2025, yang diteken bersamaan pada 30 Desember 2025. PMN untuk tiga BUMN dilakukan melalui penambahan modal Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). Sementara untuk PT SMF dilakukan secara langsung.

KAI

Pertama, penambahan modal diberikan lewat APBN 2025 sebesar Rp 1,8 triliun. Suntikan dana tambahan itu dilakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2025 yang diteken Presiden Prabowo Subianto pada 30 Desember 2025.

Dalam beleid yang dilihat Rabu (4/2/2026), dijelaskan pemerintah pusat memberikan penugasan kepada PT KAI untuk menyediakan sarana perkeretaapian berupa kereta rel listrik untuk meningkatkan pelayanan angkutan kereta api kepada masyarakat.

Penugasan penyediaan sarana perkeretaapian itu dilaksanakan melalui pengadaan dan retrofit sarana perkeretaapian dengan mengutamakan produk dalam negeri dan mempertimbangkan kapasitas produksi industri dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

INKA

Kedua, PT Industri Kereta Api (Persero) alias INKA mendapatkan suntikan modal negara Rp 473 miliar. Suntikan dana itu dilakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 52 tahun 2025.

Pemerintah pusat memberikan penugasan kepada INKA untuk meningkatkan kapasitas produksi guna penyediaan sarana perkeretaapian termasuk kereta rel listrik dalam rangka mendukung penyediaan sarana perkeretaapian dan revitalisasi industri perkeretaapian dalam negeri.

“Penugasan peningkatan kapasitas produksi dilaksanakan melalui pemenuhan fasilitas produksi dan pendukung produksi, pengembangan sistem propulsi, dan fasilitas produksi sistem bogie oleh INKA untuk memenuhi kebutuhan sarana perkeretaapian dalam negeri,” tulis pasal 1 ayat 2 dari beleid tersebut.

Pelni

Ketiga, suntikan modal bakal diberikan kepada PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) alias Pelni mencapai Rp 2,5 triliun. Suntikan dana tambahan itu sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2025.

Penyertaan modal negara diberikan pemerintah pusat kepada Pelni untuk menjalankan penugasan dalam menyediakan kapal penumpang untuk mendukung konektivitas dan aksesibilitas antar wilayah. Pelni juga diminta untuk memperkuat armada nasional melalui peremajaan kapal dan penyediaan angkutan laut penumpang kelas ekonomi.

“Penugasan penyediaan kapal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pengadaan 3 (tiga) kapal penumpang kelas ekonomi dengan melibatkan industri kapal dalam negeri,” tulis pasal 1 ayat 2 dalam beleid tersebut.

SMF

Keempat, suntikan modal itu dilakukan kepada PT Sarana Multigriya Finansial (SMF). Tambahan modal yang diberikan senilai Rp 6,68 triliun dari alokasi yang ada di APBN 2025 sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2025.

Pemberian PMN mempertimbangkan pelaksanaan Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan menjaga kesinambungan pembiayaan yang terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Pembiayaan rumah terjangkau dilakukan melalui penyediaan sumber dana jangka menengah atau jangka panjang di sektor perumahan. Dalam hal ini perlunya penyediaan likuiditas kepada perbankan penyalur Program FLPP melalui penugasan pemerintah pusat kepada PT Sarana Multigriya Finansial.

“Pemerintah Pusat memberikan penugasan kepada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Multigriya Finansial untuk penyediaan likuiditas kepada perbankan penyalur Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan guna menjaga kesinambungan pembiayaan perumahan yang terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah,” tulis Pasal 1 beleid tersebut.

(Sumber:Prabowo Suntik Modal KAI-Pelni Triliunan, Ini Daftarnya.)

Jakarta (VLF) – Badan Gizi Nasional (BGN) menyampaikan respons terkait rencana program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang ditujukan bagi lansia berusia 75 tahun ke atas. BGN menyebut usulan program tersebut berada di bawah kewenangan Kementerian Sosial (Kemensos).

“Itu otoritas Kemensos karena anggarannya Kemensos,” kata Wakil Ketua BGN Nanik Sudaryati Deyang dilansir detikHealth, Rabu (4/2/2026).

Nanik menjelaskan, hingga saat ini BGN belum menerima arahan untuk menjalin kerja sama dengan Kemensos dalam pelaksanaan program tersebut. Ia menegaskan pihaknya masih menantikan keputusan Presiden Prabowo Subianto.

“Belum ada instruksi Presiden untuk kerja sama dengan BGN. Kami tunggu instruksi Presiden saja karena itu anggaran Kemensos,” tegasnya.

Sebelumnya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengungkapkan pemerintah sedang mempersiapkan kebijakan strategis lain, yakni penyaluran program Makan Bergizi Gratis (MBG) khusus untuk kalangan lansia.

Menteri yang akrab disapa Gus Ipul itu menjelaskan, program tersebut akan difokuskan pada lansia berusia lebih dari 75 tahun. Ia juga menyebut telah melakukan koordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN).

“Saya sudah berkoordinasi dengan Kepala BGN Prof. Dadan untuk mematangkan rencana makan bergizi gratis untuk lansia yang usianya di atas 75 tahun dan tinggal sendirian,” jelas Gus Ipul saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (3/2/2026).

(Sumber:Program MBG untuk Lansia, MBG Tunggu Instruksi Presiden.)

Jakarta (VLF) – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi kembali melontarkan gagasan dalam mengelola aset dan kewenangan publik. Ia mendorong dilakukannya tukar guling, mulai dari aset, hingga tanggung jawab dan fokus kebijakan antara pemerintah daerah dan pusat.

Dua sektor strategis menjadi sasaran utama Dedi Mulyadi dalam skema tukar guling yakni bandara dan jalan nasional. Keduanya dinilai Dedi perlu ditata ulang agar lebih efektif, fungsional, dan berpihak pada kebutuhan masyarakat Jawa Barat.

Tukar Guling Bandara: Kertajati dan Husein Sastranegara

Langkah pertama yang tengah dibahas adalah rencana tukar guling aset antara Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati di Majalengka dengan Bandara Husein Sastranegara di Kota Bandung.

Di mata Dedi, persoalan bandara bukan sekadar soal kepemilikan, tetapi soal fungsi dan kebermanfaatan. Bandara Kertajati dibangun sebagai bandara internasional dengan infrastruktur besar dan visi jangka panjang.

Namun, hingga kini pemanfaatannya belum optimal. Sebaliknya, Bandara Husein yang berada di tengah kota Bandung memiliki nilai strategis tinggi, baik secara ekonomi maupun tata ruang, tetapi kewenangannya berada di tangan pemerintah pusat.

“Sedangkan kepastian bahwa Kertajati itu bisa beroperasi dengan baik dan menghasilkan uang untuk operasional kan sampai sekarang belum bisa dilihat,” kata Dedi, Jumat (23/1/2026).

“Kalau opsi saya adalah tuker. Opsi Pemprov Jabar, Husein, PT DI dan sekitarnya itu diserahkan ke Pemprov, Kertajati diserahkan ke pemerintah pusat. Gitu loh,” sambung pria yang akrab disapa KDM ini.

Dedi bahkan telah menemui pihak Angkasa Pura Indonesia untuk membicarakan rencana ini. Saat ini kata dia, Pemprov Jabar menunggu pembahasan yang sedang dilakukan oleh Kementerian Pertahanan dengan Danantara.

“Kita nunggu nanti kesepakatan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan pemerintah pusat, dengan Kemenhan, dengan Danantara, persoalan bagaimana status Bandara Kertajati dan bagaimana status Bandara Husein,” ujar Dedi, Rabu (4/2/2026).

Tukar Guling Jalan: Kementerian PU Fokus ke Pantura

Tak berhenti di bandara, Dedi juga mengusulkan tukar guling dalam pengelolaan jalan. Ia menyoroti kondisi jalan rusak parah di Jalur Pantura Jawa Barat yang kerap memicu kecelakaan lalu lintas.

Masalahnya, menurut Dedi, beban Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terlalu tersebar. Jalan nasional tidak hanya mencakup jalur lintas antarprovinsi, tetapi juga jalan-jalan yang berada di jantung kota dan ibu kota kabupaten/kota.

Solusi yang ditawarkan Dedi cukup berani adalah dengan jalan nasional yang berada di pusat kota seperti Jalan Pasteur atau Jalan Soekarno-Hatta di Bandung, dialihkan status dan pengelolaannya menjadi jalan provinsi atau jalan kota.

Dengan begitu, Kementerian PU tak lagi terbebani mengurus jalan-jalan perkotaan yang sebenarnya lebih relevan dikelola daerah.

“Di setiap kota itu pasti ada Jalan Nasional yang lewat kota. Seluruh Jalan Nasional itu nanti diserahkan ke provinsi dan sebagian diserahin ke kabupaten kota karena itu pusat kota,” katanya.

Sebagai gantinya, anggaran pemeliharaan jalan nasional yang sebelumnya tersebar di kota-kota tersebut bisa dikonsentrasikan untuk rekonstruksi total Jalan Pantura Jawa Barat. Bukan tambal sulam, tetapi rekonstruksi menyeluruh agar jalur utama logistik nasional itu benar-benar layak dan aman.

“Kalau tersedia anggaran untuk pembangunan jalan nasional yang melewati kota, uangnya dipindahin saja untuk pembangunan khusus Jalan Pantai Utara Jawa Barat,” tegasnya.

Dedi beralasan, Pantura digunakan oleh kendaraan-kendaraan besar lintas daerah yang pajaknya tidak dibayarkan di Jawa Barat. Sementara jalan-jalan di pusat kota lebih banyak dilalui kendaraan warga lokal yang pajaknya masuk ke kas daerah.

“Kalau jalan penghubung antara Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, yang mobilnya gede-gede dari tempat lain kemudian menggunakan dana kita, enggak pas karena mereka bayar pajak kendaraannya juga tidak di sini,” tuturnya.

(Sumber:Gagasan Tukar Guling Dedi Mulyadi: Bandara-Jalan Pantura.)