Jakarta (VLF) – Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Surabaya menghadapi 3 tantangan besar, salah satunya era litigious. Tantangan ini harus dilalui oleh 136 pengurus baru periode 2025-2028.
Ketua IDI Surabaya, dr Muhammad Shoifi SpOT (K), menyebut tantangan pertama adalah liberalisasi kesehatan, termasuk liberalisasi kedokteran.

Kedua, masyarakat saat ini disebut sebagai litigious atau litigasi. Era litigious ini seringnya dokter berhadapan dengan tuntutan hukum atau dokter memungkinkan menghadapi gugatan malpraktik atau masalah hukum lainnya yang berkaitan dengan perawatan pasien.

“Kita berada pada situasi yang disebut sebagai litigious society,” kata Dokter Spesialis Ortopedi dan Traumalogi ini kepada wartawan usai pelantikan pengurus IDI Cabang Surabaya, Senin (7/7/2025).

Ketiga, fenomena milenialisme. Di mana menuntut organisasi dokter lebih adaptif terhadap perubahan nilai dan pola pikir generasi baru.

“Ini harus menjadi tantangan besar bagi IDI Cabang Surabaya, bagi organisasi profesi dokter untuk bisa memberikan jawaban-jawaban, memberikan solusi terhadap semua kebutuhan dan kepentingan dari anggota kita,” tambahnya.

Pada periode ini, IDI Surabaya melakukan penyesuaian struktur organisasi pada jumlah bidang, biro, badan, dan pusat ditingkatkan dari periode sebelumnya. Tujuan penyesuaian ini untuk merespons dinamika kebutuhan anggota dan perubahan tantangan profesi medis.

“Kepengurusan kali ini memang lebih banyak. Ini sebuah jawaban terhadap tantangan dari anggota kita yang juga mengalami proses perubahan besar, dan juga tantangan yang kita hadapi di masyarakat,” jelasnya.

Sementara Ketua Bidang Organisasi IDI Wilayah Jawa Timur, dr M Rofiq Hudiono mengatakan, selain memperkuat profesionalisme dan perlindungan hukum, IDI Surabaya juga harus berkomitmen. Khususnya mendukung agenda strategis pemerintah, salah satunya penanganan stunting.

“Pemerintah butuh penanganan stunting. Maka IDI Cabang Surabaya juga membentuk bidang dalam mendukung pemerintah mengatasi stunting,” pungkasnya.

(Sumber:IDI Surabaya Hadapi 3 Tantangan Besar, Termasuk Era Litigious.)

Jakarta (VLF) – BPJS Cabang Madiun mencatat tunggakan iuran mencapai Rp 176,56 miliar. Data itu termasuk tunggakan dari 169 badan usaha di wilayah Madiun Raya yang mencapai Rp 603 juta.
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Madiun, Wahyu Dyah Puspitasari mengatakan, total jumlah peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dari segmen pekerja bukan penerima upah (PBPU) atau peserta mandiri di wilayah kantor BPJS Kesehatan Cabang Madiun mencapai 261.653.

“Total tunggakan peserta mandiri mencapai Rp 176,56 miliar dari semua badan usaha di Madiun Raya. Baik Madiun kota kabupaten, kemudian Ponorogo, Pacitan, Magetan, dan Ngawi,” kata Dyah saat dikonfirmasi detikJatim, Jumat 4/7/2025).

Dyah menyampaikan, tunggakan Rp 176,56 miliar termasuk untuk kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Dengan demikian, jumlah peserta mandiri yang menunggak hingga Juni 2025 mencapai 261.653 jiwa.

“Data itu terdiri dari 16.855 orang dari peserta mandiri kelas 1, 39.243 orang dari peserta kelas 2, dan sebanyak 205.555 orang dari peserta kelas 3. Untuk yang kelas 1 jumlah tunggakan Rp25 miliar, kelas 2 tunggakannya Rp44 miliar, dan kelas 3 jumlah tunggakannya mencapai Rp107,2 miliar. Sedangkan kalau ditotal tunggakan peserta mandiri mencapai Rp176,56 miliar,” jelas Wahyu.

Sedangkan untuk peserta badan usaha yang menunggak, lanjut Dyah, ada sebanyak 169 badan usaha. Data itu terdiri dari 28 badan usaha di Kabupaten Madiun dengan nilai tunggakan Rp 64 juta, 47 badan usaha di Kabupaten Magetan dengan nilai tunggakan Rp 202 juta.

“Kemudian di Kabupaten Ngawi ada 24 badan usaha dengan nilai tunggakan Rp53 juta, Kabupaten Ponroogo sebanyak 45 badan usaha dengan tunggakan Rp106 juta, dan di Kota Madiun ada 25 badan usaha dengan nilai tunggakan Rp178 juta,” ungkap Dyah.

Dyah menambahkan, pihaknya melibatkan penegak hukum untuk upaya agar iuran BPJS badan usaha lancar.

“Kita upaya dengan melibatkan Kejaksaan Negeri untuk pendekatan melakukan penelusuran kebenaran badan usaha untuk mengetahui penyebab menunggak iuran BPJS,” tandas Dyah.

(Sumber:Tunggakan Iuran BPJS Madiun Capai Rp 176 Miliar.)

Jakarta (VLF) – Kejari Ogan Komering Ilir (OKI) melakukan penggeledahan terhadap kasus dugaan korupsi dalam pemberian fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada para petani tambak udang di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Dugaan korupsi lebih dari Rp 10 miliar.
Penggeledahan yang dilaksanakan pada Kamis (3/7) dipimpin langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri OKI, dan penyidik. Lokasi pertama adalah rumah saksi berinisial SS yang berada di wilayah Kabupaten Lampung Tengah. Sementara dua lokasi lainnya terletak di Kota Bandar Lampung, masing-masing merupakan kediaman saksi berinisial W dan S.

Kepala Seksi Intelijen Kejari OKI, Agung Setiawan mengatakan kasus ini bermula dari laporan terkait dugaan penyalahgunaan pemberian fasilitas KUR oleh salah satu bank milik negara kepada sejumlah petani tambak udang di wilayah OKI. Diduga nilai kerugian negara dalam perkara ini mencapai lebih dari Rp 10 miliar.

“Penggeledahan ini kami lakukan dalam rangka mencari, menemukan, serta mengamankan berbagai alat bukti yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam proses pemberian KUR kepada petani tambak,” katanya kepada wartawan, Jumat (4/7/2025).

Agung mengungkapkan hasil penggeledahan tersebut, penyidik berhasil mengamankan sejumlah dokumen penting, termasuk dokumen perjanjian kredit, buku tabungan, serta dua unit kendaraan roda empat yang diduga berkaitan dengan aliran dana dalam kasus ini.

“Dokumen kita sita untuk dilakukan pendalaman atas dugaan korupsi tersebut,” ungkapnya.

Menurut Agung, seluruh alat bukti yang telah diamankan akan dipelajari dan dianalisis lebih lanjut untuk mendalami keterlibatan berbagai pihak dalam perkara ini. Penyidik juga membuka kemungkinan untuk menetapkan tersangka setelah bukti-bukti mencukupi.

“Langkah-langkah hukum lanjutan akan segera diambil demi mengungkap secara terang peristiwa dugaan tindak pidana korupsi ini. Kami tidak menutup kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat dan akan segera dimintai pertanggungjawaban hukum,” tegasnya.

(Sumber:Kejari OKI Geledah 3 Lokasi Terkait Dugaan Korupsi KUR Petani Tambak Udang.)

Jakarta (VLF) – Isu penjualan pulau-pulau kecil di Indonesia yang kembali mencuat di berbagai situs daring asing menjadi sorotan publik. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memastikan tidak ada regulasi yang memperbolehkan penjualan hingga privatisasi pulau di Indonesia.

“Landasan hukum untuk privatisasi itu tidak ada. Jadi memprivatisasi pulau secara keseluruhan itu kan tidak mungkin. Memang tidak ada undang-undangnya yang membolehkan itu,” kata Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) dan Protokol Kementerian ATR/BPN, Harison Mocodompis dalam keterangannya, Jumat (4/7/2025).

Harison menjelaskan, pengaturan terkait pemanfaatan pulau kecil dan wilayah pesisir telah diatur dalam Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 17 Tahun 2016. Dalam kebijakan tersebut, khususnya Pasal 9 ayat (2) hingga (5), disebutkan bahwa pemanfaatan pulau kecil oleh perorangan atau badan hukum dibatasi maksimal 70% dari total luas pulau.

“Sementara, 30% adalah mandatory atau wajib disiapkan untuk area publik, konservasi, dan wilayah yang dikuasai negara untuk kepentingan negara,” tambah dia.

Dengan begitu, Harison menegaskan tidak dimungkinkan satu pihak memprivatisasi seluruh wilayah pulau kecil. Apalagi, hingga saat ini tidak ada satu pun peraturan perundang-undangan yang memperbolehkan hal tersebut.

Menurut Harison, sebagian besar situs yang menampilkan informasi penjualan pulau itu berasal dari luar negeri. Namun, keabsahan informasi maupun identitas pihak yang mempostingnya juga belum bisa diverifikasi secara pasti.

“Kita harus bijak melihat situasi ini. Situs-situs itu milik luar negeri, dan kita juga tidak tahu apakah yang memposting itu orang Indonesia atau sesama orang luar,” imbuh dia.

Harison Mocodompis mengimbau masyarakat untuk tidak mudah percaya terhadap klaim kepemilikan atau penjualan pulau yang beredar di internet. Ia juga mendorong semua pihak untuk berperan aktif dalam menjaga kedaulatan wilayah dan kejelasan hukum pertanahan di Indonesia.

“Diharapkan tentu saja diskusi ini bisa memicu instansi-instansi terkait juga pemerintah daerah untuk bergerak bersama-sama, terkoordinasi, terintegrasi. Fokusnya tidak hanya pada isu penjualan pulau, tetapi juga pada perlindungan hak atas tanah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” terang Harison.

Sebelumnya, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, menjawab isu jual-beli pulau yang jadi perbincangan di masyarakat belakangan ini. Jawaban ini ia sampaikan dalam Rapat Bersama Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) yang membahas permasalahan wilayah pesisir dan kepulauan.

“Kami tekankan, tanah di Indonesia, apalagi bentuknya Sertipikat Hak Milik, hanya boleh dimiliki warga negara Indonesia (WNI). Tidak boleh dimiliki oleh orang asing,” kata Nusron Wahid dalam keterangannya.

Nusron menjelaskan bahwa ketentuan tersebut sesuai dengan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960, yang secara tegas membatasi kepemilikan hak milik hanya untuk WNI. Termasuk, jika bentuknya Hak Guna Bangunan (HGB), maka status kepemilikannya wajib melalui badan hukum Indonesia, bukan badan hukum asing.

Pengelolaan pulau-pulau kecil di wilayah pesisir perlu diatur agar tidak dikuasai sepenuhnya oleh pihak tertentu. Berdasarkan UU Nomor 27 Tahun 2007 juncto UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, minimal 30% wilayah pulau harus tetap dikuasai negara untuk kepentingan publik, kawasan lindung, dan zona evakuasi.

“Jadi tidak boleh 100% pulau dimiliki satu orang atau satu badan hukum. Sebagian harus tetap menjadi milik negara dan bermanfaat untuk masyarakat luas,” tegas Nusron.

(Sumber:Heboh Jual-Beli Pulau, ATR Tegaskan Tak Boleh Privatisasi Pulau di RI.)

Jakarta (VLF) – Di bawah kepemimpinan Irjen Herry Heryawan, Kepolisian Daerah (Polda) Riau kini tampil dengan wajah baru yang lebih proaktif dan inovatif. Melalui empat program unggulan-Tim Raga, Green Policing, RADAR, dan JALUR-Polda Riau tidak hanya fokus pada penegakan hukum, tetapi juga mengoptimalkan pelayanan digital, mengatasi isu lingkungan dengan berbasis pemolisian hijau, serta menyentuh langsung masyarakat terpencil.

Tiga program unggulan tersebut merupakan langkah nyata Polda Riau untuk menciptakan dampak positif yang berkelanjutan, sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap Polri. Harapannya, tercipta rasa aman di masyarakat serta terwujudnya rasa keadilan tidak hanya bagi manusia tetapi juga alam dan lingkungan.

Green Policing

Green Policing adalah sebuah konsep yang diterapkan oleh Irjen Herry Heryawan dalam mengatasi isu lingkungan hidup yang ada di Provinsi Riau. Sejak menerima tonggak estafet kepemimpinan di Polda Riau, masalah lingkungan hidup di Provinsi Riau menjadi fokus utama Irjen Herry Heryawan.

“Yang pertama saya lakukan adalah melakukan assessment terkait dengan apa permasalahan yang paling banyak terjadi. Hampir 80 persen permasalahan yang ada di Provinsi Riau ini adalah masalah lingkungan hidup,” kata Irjen Herry Heryawan di Hari Bhayangkara ke-79, pada Selasa (1/7/2025).

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melakukan penanaman pohon saat membuka acara ‘Jambore Karhutla Riau tahun 2025’ (Dok Polri/Istimewa)
Kepedulian jenderal bintang dua terhadap isu lingkungan ini ia mulai dari hal terkecil yakni sampah. Suatu hari di Sabtu pagi saat berolahraga, Irjen Herry menemukan tumpukan sampah di sudut Kota Pekanbaru dan ia langsung menggerakkan personelnya untuk membersihkan sampah. Aksi positif ini mendapat sambutan baik dari Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho.

“Green policing ini adalah tampilan wajah baru dari Polda Riau-bagaimana kita memberikan kebiasaan atau habit baru tentang kecintaan kita terhadap alam dan lingkungannya. Jadi selama ini, pendekatannya hanya dilakukan sesuai dengan tugas pokok kita sehari-hari. Tetapi karena di Riau ini banyak kejahatan yang terjadi, khususnya kejahatan lingkungan, maka green policing ini kita terapkan menyasar ke seluruh segmen yang ada, baik itu dari tokoh masyarakat, komunitas sosial, civitas akademika, dan para pelaku usaha. Jadi semacam memberikan kesadaran kolektif kecintaan kita terhadap lingkungan,” papar Herry Heryawan.

Green Policing merupakan pendekatan pemolisian yang menempatkan kelestarian lingkungan hidup sebagai bagian integral dari upaya menjaga keteraturan sosial dan membangun peradaban. Secara ontologis, Green Policing lahir dari kesadaran bahwa krisis lingkungan, perubahan iklim, kebakaran hutan dan lahan (karhutla), serta patologi sosial berbasis ekonomi dan ekologi merupakan tantangan nyata yang memerlukan respons institusi kepolisian yang adaptif dan berwawasan lingkungan.

Salah satu implementasi dari Green Policing ini adalah gerakan menanam pohon, yang tidak hanya dilakukan di lingkungan internal kepolisian, tetapi juga kepada masyarakat luas. Di beberapa kesempatan, Irjen Herry Heryawan menggandeng Pemprov Riau melakukan penanaman pohon secara masif dengan melibatkan civitas akademika, ulama, tokoh masyarakat, komunitas pecinta lingkungan, pelajar, hingga gerakan pramuka.

Kampanye pelestarian lingkungan dilakukan secara aktif dan masif melalui festival budaya dan olahraga. Upaya ini mendapatkan banyak respons positif, bukan hanya dari Pemprov Riau, tetapi juga dari kalangan masyarakat.

Salah satu fokus utamanya dalam pengejawantahan Green Policing ini adalah bagaimana mengembalikan hutan-hutan di Riau yang habis akibat perambahan dan deforestasi, semisal Taman Nasional Tesso Nilo. Langkahnya menjadi bapak angkat bagi Domang dan Tari-Gajah di Tesso Nilo-menjadi viral setelah ia menyatakan “Saya berdiri di sini sebagai perwakilan Domang dan Tari” pada saat menemui massa demo yang menolak direlokasi dari TNTN, di kantor Gubernuran Riau, pada 18 Juni 2025 lalu.

Tim Raga Polda Riau menunjukkan ketangkasannya dalam melumpuhkan geng motor di Hari Bhayangkara ke-79 di kantor Gubernur Riau, Selasa (1/7/2025)./Foto: dok. Polda Riau

Tim Raga

Dalam upaya penindakan hukum, Polda Riau berkomitmen untuk memberikan rasa aman bagi masyarakat. Irjen Herry Heryawan memperbanyak kehadiran polisi di tengah-tengah masyarakat melalui Tim Raga atau Riau Anti Geng dan Anarkisme yang diawaki oleh Direktorat Reskrimum, Satuan Brimob, dan Satuan Samapta Polda Riau.

Tim ini melakukan kegiatan patroli rutin yang ditingkatkan untuk memberikan pelayanan serta memelihara harkamtibmas. Tim Raga mendapatkan pelatihan khusus (special task force) dari ahli-ahli di bidangnya.

Mereka dibekali kemampuan beladiri hingga taktis dan teknis dalam upaya menangani kejahatan hingga melumpuhkan pelaku kejahatan. Upaya ini dilakukan Irjen Herry Heryawan untuk memastikan bahwa masyarakat merasa aman.

“Kalau ada satu saja masyarakat yang merasa tidak aman, berarti kita gagal,” kata Herry Heryawan saat meluncurkan Tim Raga.

Program Jalur

Dalam upaya memberikan pelayanan terhadap masyarakat, Polda Riau menghadirkan sebuah program yang diberi nama Jelajah Riau untuk Rakyat (Jalur). Dengan leading sector di Direktorat Polair, Direktorat Binmas, dan Biddokes Polda Riau, Kepolisian Daerah Riau hadir memberikan pelayanan kepada masyarakat di pesisir yang selama ini kurang tersentuh masyarakat.

“Program yang memiliki nilai-nilai pelayanan publik yang maksimal, yang merupakan masterpiece menjadi magnum opus keunggulan pelayanan kita kepada masyarakat yang kita beri nama ‘Jalur’ Jelajah Riau untuk Rakyat,” kata Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan saat meluncurkan Program Jalur di Pekanbaru, Rabu (25/6/2025).

Irjen Herry Heryawan menyampaikan program ini memiliki nilai onkologi epistemi, memiliki nilai histori yang tinggi di samping memiliki nilai budaya lokal. Jalur ini biasa dikenal dalam budaya lokal di Kuansing yakni Pacu Jalur.

“Juga mengenalkan bahwa kita, mengingatkan kita semua bahwa mulainya peradaban masyarakat Melayu ini dimulai dari Sungai. Maka ada pepatah menyampaikan apa tanda berbuat adat jika bisa menjaga selat, bisa juga menjaga sungai,” katanya.

Tak sekadar menyalurkan bantuan sosial dan pelayanan kesehatan, Program Jalur juga menjadi wadah untuk mendengar aspirasi masyarakat. Polda Riau berkolaborasi dengan Pemda untuk mengatasi persoalan-persoalan masyarakat di pesisir.

Seperti salah satunya, persoalan lapangan pekerjaan. Polda Riau baru-baru ini mengantarkan 3 pemuda untuk menjalani pendidikan di pusdik Satpam agar mereka nantinya bisa dipekerjakan pada jasa pengamanan.

Polda Riau melaksanakan program ‘Jalur’ menembus warga di pedalaman Kampar Kiri Hulu, Kabupaten Kampar, Kamis (26/6/2025)./Foto: dok. Polda Riau

Program Radar

Program unggulan Polda Riau lainnya adalah RADAR (Riau Anti Cyber Crime). Program ini lahir dari maraknya keresahan masyarakat yang muncul di media sosial.

Program Radar hadir sebagai percepatan pelayanan Polri terhadap masyarakat. Melalui hotline 110 serta saluran jejaring media sosial yang dimiliki Polda Riau, masyarakat bisa mengadukan langsung kepada polisi.

Dengan mekanisme yang telah ditentukan, masyarakat akan mendapatkan feedback tidak lebih dari 24 jam setelah membuat pelaporan. Tentunya, pelaporan ini akan dilakukan verifikasi terlebih dahulu kebenarannya. Setelah laporan tersebut terverifikasi benar adanya, tim akan menindaklanjuti laporan tersebut. Program ini diawaki oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Riau.

(Sumber:Wajah Baru Polda Riau: Strategi Green Policing, Radar, hingga Jalur.)

Jakarta (VLF) – Piala Dunia 2026 menjadi sorotan gara-gara kebijakan imigrasi Donald Trump. FIFA didesak berani menentangnya.
Sebuah surat terbuka dikirim 90 organisasi kepada FIFA, menyoroti gelaran Piala Dunia 2026 yang ‘terancam’ kebijakan Trump. Presiden Amerika Serikat itu bikin kebijakan imigrasi dan penegakan hukum yang dinilai sarat diskriminasi.

Di antaranya melarang banyak negara, yang dikategorikan masuk ‘daftar hitam’, datang ke AS. Selain itu, represi kepada imigran di AS juga meningkat.

Situasi ini datang di tengah gelaran Piala Dunia 2026 yang sudah di depan mata. Puluhan organisasi seperti Amnesty International, Human Rights Watch (HRW), hingga American Civil Liberties Union mendesak FIFA untuk menentang kebijakan Trump.

“Kami menyerukan kepada FIFA untuk menggunakan pengaruhnya guna mendorong pemerintah AS menjamin hak-hak dasar jutaan pengunjung dan penggemar asing yang berusaha masuk ke AS untuk menghadiri turnamen, dan hak-hak konstitusional banyak imigran yang sudah tinggal, bekerja, dan memberikan kontribusi yang berarti di kota-kota yang terpilih jadi tuan rumah,” tulis surat terbuka itu.

Surat terbuka itu diinisiasi oleh puluhan organisasi HAM sedunia. Pernyataan itu dikirim ke FIFA pada Selasa (1/7), ditujukan langsung untuk Presiden Gianni Infantino dan banyak petinggi FIFA lainnya.

Minky Worden, direktur global HRW, menilai intervensi semacam ini sebenarnya jarang terjadi dalam konteks olahraga global di AS. Namun, kekhawatiran yang terjadi membuat surat terbuka ini harus disampaikan.

Salah satunya adalah bentuk represi dari ICE atau Penegakan Imigrasi dan Bea Cukai AS, yang beberapa lalu menangkap ratusan imigran di California. Aksi itu disikapi dengan kerusuhan besar-besaran, yang sempat menghantui gelaran Piala Dunia Antarklub 2025.

Penangangan itu membuat kekhawatiran meningkat. Banyak pemerintah negara lain memberi travel warning bagi warganya yang mau ke Amerika Serikat dengan memperingatkan ancaman deportasi atau ditolak masuk.

FIFA kini didesak untuk memberi jaminan keselamatan bagi semua orang atas aturan HAM yang dimilikinya. Sebab, gelaran Piala Dunia 2026 membuat FIFA punya hak untuk menegakkannya.

“Kebijakan tersebut secara khusus mengidentifikasi bahwa ‘menyediakan keselamatan dan keamanan bagi orang-orang yang menghadiri, terlibat, atau terpengaruh acara-acara FIFA dapat berdampak pada hak asasi manusia tertentu, seperti kebebasan bergerak, berekspresi, dan berkumpul’ sebagai salah satu dari lima risiko hak asasi manusia yang paling menonjol bagi FIFA,” tulis pernyataan itu.

Piala Dunia 2026, yang dimulai pada 11 Juni-19 Juli 2026, sedianya akan digelar di tiga negara. Selain AS, Kanada dan Meksiko juga masuk sebagai tuan rumah.

Namun, AS akan mendapat porsi lebih banyak dalam gelaran nanti. Sejak perempatfinal hingga final, semua laga akan dimainkan di sana. Total ada 11 kota di AS menghelat gelaran tersebut tahun depan.

Kini pertanyaannya, apakah FIFA berani melawan kebijakan Donald Trump demi Piala Dunia 2026 yang ramah bagi semua orang?
(Sumber:FIFA, Berani Lawan Donald Trump demi Piala Dunia 2026?.)

Jakarta (VLF) – PBB merilis sejumlah perusahaan yang terlibat dalam genosida Israel di Gaza. Daftar tersebut dimuat dalam laporan berjudul From Economy of Occupation to Economy of Genocide dalam laman resmi PBB tentang situasi Hak Asasi Manusia (HAM) di Palestina.
Laporan ini menyelidiki tentang perusahaan-perusahaan besar yang mendukung invasi Israel di Palestina. Banyak perusahaan yang mengambil keuntungan dari situasi ini, sementara pemerintah tampaknya tidak melakukan intervensi terkait keterlibatan perusahaan tersebut.

“Terlalu banyak entitas korporasi yang telah mengambil untung dari ekonomi Israel melalui pendudukan ilegal, apartheid, dan sekarang, genosida. Keterlibatan yang terungkap dalam laporan ini hanyalah puncak gunung es; mengakhirinya tidak akan terjadi tanpa meminta pertanggungjawaban sektor swasta, termasuk para eksekutifnya,” tulis laporan tersebut, dikutip Kamis (3/7/2025).

Berikut daftar terbaru perusahaan yang terlibat dalam genosida di Palestina:

1. Militer

a. Lockheed Martin

Perusahaan militer asal Amerika Serikat, Lockheed Martin, memasok jet tempur F-35. Perusahaan ini berafiliasi dengan 1600 perusahaan di berbagai negara, termasuk Leonardo S.p.A dari Italia yang terlibat dalam produksi dan perawatan pesawat tempur F-35 Israel.

Pesawat ini digunakan dalam konflik di Gaza dan memiliki kemampuan membawa bom yang besar. Setelah Oktober 2023, Israel menggunakan F-35 dan F-16 untuk menjatuhkan ribuan ton bom di Gaza, menyebabkan kerusakan besar dan korban jiwa yang signifikan.

Laporan ini menyebut, Israel menjadi yang pertama menerbangkan F-35 dalam pertempuran pada tahun 2018, dan kemudian menggunakannya dengan buas pada 2025. Jet tempur Lockheed Martin F-35 dan F-16 menjadi penting bagi angkatan udara Israel karena memiliki kapasitas membawa dan menembak yang signifikan, termasuk bom GBU-31 JDAM seberat 2000 pon. Sedangkan F-35, lebih dari 18.000 pon bom sekaligus.

“Pasca Oktober 2023, F-35 dan F-16 telah menjadi bagian penting dalam melengkapi Israel dengan kekuatan udara yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk menjatuhkan sekitar 85.000 ton bom, membunuh dan melukai lebih dari 179.411 warga Palestina dan meluluhlantakkan Gaza,” tulis laporan tersebut.

b. Elbit Systems dan IAI

Kedua perusahaan asal Israel ini memasok drone, hexacopter, dan quadcopter dalam invasi ke Gaza. Dalam dua dekade terakhir, perusahaan ini berkolaborasi dengan berbagai lembaga seperti Massachusetts Institute of Technology (MIT).

c. FANUC Corporation

Perusahaan asal Jepang, FANUC, memasok mesin robotik untuk lini produksi senjata, termasuk untuk IAI, Elbit Systems, dan Lockheed Martin.

d. AP Moller

pengawasan biometrik, jaringan pos pemeriksaan berteknologi tinggi, “tembok pintar” dan pengawasan pesawat nirawak, hingga komputasi awan, kecerdasan buatan, dan analisis data yang mendukung personel militer di lapangan.

2. Teknologi

Dalam laporan tersebut menyampaikan bagaimana penindasan di Palestina semakin terjadi langsung dengan didukung oleh perusahaan-perusahaan teknologi. Perusahaan-perusahaan teknologi ini menyediakan infrastrukturnya melalui integrasi pengumpulan data massal serta pengawasan. Hal ini sekaligus membuat mereka mengambil keuntungan dari tempat pengujian unik dari teknologi militer yang ditawarkan di wilayah Palestina.

Ini didorong oleh raksasa teknologi Amerika Serikat (AS) yang mengembangkan anak perusahaan serta pusat-pusat penelitian dan pengembangan di Israel. Klaim Israel tentang kebutuhan keamanan telah memicu perkembangan tak tertandingi dalam layanan penjara dan pengawasannya, dari jaringan CCTV, pengawasan biometrik, jaringan pos pemeriksaan berteknologi tinggi, ‘tembok pintar’ dan pengawasan drone, komputasi awan, kecerdasan buatan (AI), dan analisis data yang mendukung personel militer di lapangan.

a. NSO Group

NSO Group, salah satu perusahaan teknologi Israel yang berkembang karena infrastruktur dan strategi militer. NSO Group didirikan oleh mantan anggota unit 8200. Perusahaan ini dirancang untuk mengawasi smartphone secara rahasia. Spyware Pegasus-nya telah digunakan terhadap aktivis Palestina dan dilisensikan secara global untuk menargetkan para pemimpin, jurnalis, dan pembela hak asasi manusia.

b. IBM

IBM telah beroperasi di Israel sejak 1972. Perusahaan ini difokuskan untuk melatih personel militer/intelijen di sektor teknologi dan bidang usaha rintisan.

Sejak 2019, IBM Israel telah mengoperasikan dan meningkatkan basis data pusat Otoritas Kependudukan, Imigrasi, dan Perbatasan (PIBA). Hal ini memungkinkan pengumpulan, penyimpanan, dan penggunaan data biometrik oleh pemerintah tentang warga Palestina, dan mendukung rezim perizinan diskriminatif Israel.

“Sebelum IBM, Hewlett Packard Enterprises (HPE) mengelola basis data ini dan anak perusahaannya di Israel masih menyediakan server selama masa transisi. HP telah lama mengaktifkan sistem apartheid Israel, memasok teknologi ke COGAT, layanan penjara, dan polisi. Sejak HP terpecah menjadi HPE dan HP Inc. pada 2015, struktur bisnis yang tidak transparan telah mengaburkan peran tujuh anak perusahaan mereka yang tersisa di Israel,” tulis laporan tersebut.

c. Microsoft

Microsoft telah aktif berkontribusi di Israel sejak 1991. Perusahaan tersebut mengembangkan pusat terbesarnya di luar AS. Teknologinya tertanam di layanan penjara, polisi, universitas, dan sekolah. Sejak 2003, Microsoft telah mengintegrasikan sistem dan teknologi sipilnya di seluruh militer Israel, sambil mengakuisisi perusahaan rintisan keamanan siber dan pengawasan Israel.

Seiring dengan meningkatnya volume data yang dihasilkan oleh sistem apartheid, militer, dan pengendalian populasi Israel, ketergantungannya pada penyimpanan dan komputasi awan pun meningkat.

d. Alphabet Inc (Google) dan Amazon.com

Pada tahun 2021, Israel memberikan Alphabet Inc (Google) dan Amazon.com Inc. kontrak senilai US$1,2 miliar. Sebagian besar didanai melalui pengeluaran Kementerian Pertahanan untuk menyediakan infrastruktur teknologi inti.

Microsoft, Alphabet, dan Amazon memberikan Israel akses yang hampir setara dengan pemerintah Israel terhadap teknologi cloud dan AI mereka. Di mana hal itu meningkatkan kapasitas pemrosesan data, pengambilan keputusan, pengawasan serta analisis.

d. Palantir Technology Inc.

Militer Israel telah mengembangkan sistem AI, seperti “Lavender”, “Gospel” dan “Where’s Daddy?” untuk memproses data dan membuat daftar target. Hal ini terjadi karena Palantir Technology Inc.

Perusahaan tersebut berkolaborasi dengan Israel sejak lama, sebelum Oktober 2023. Palantir telah menyediakan teknologi kepolisian prediktif otomatis, infrastruktur pertahanan inti untuk konstruksi dan penyebaran perangkat lunak militer yang cepat dan berskala besar.

Platform AI-nya juga memungkinkan integrasi data medan perang waktu nyata untuk pengambilan keputusan otomatis.

3. Perusahaan Mesin hingga Infrastruktur

a. Caterpillar Inc

Selama beberapa dekade, Caterpillar Inc. telah menyediakan Israel dengan peralatan yang digunakan untuk menghancurkan rumah dan infrastruktur Palestina. Hal itu didukung melalui program Pembiayaan Militer Asing AS, pemegang lisensi eksklusif yang diminta oleh hukum Israel untuk masuk ke militer. Mereka bekerja sama dengan perusahaan seperti, IAI, 120 Elbit Systems 121 dan RADA Electronic Industries milik Leonardo.

Israel juga telah mengembangkan buldoser D9 Caterpillar, di mana menjadi persenjataan inti otomatis yang dikendalikan dari jarak jauh milik militer Israel. Kendaraan tersebut digunakan dalam hampir setiap aktivitas militer sejak tahun 2000 untuk membersihkan garis serbuan, “menetralkan” wilayah tersebut dan membunuh warga Palestina.

Sejak Oktober 2023, produk-produk Caterpillar telah didokumentasikan digunakan untuk melakukan pembongkaran massal, termasuk rumah, masjid, rumah sakit, hingga

membuat warga Palestina tewas. ada tahun 2025, Caterpillar mendapatkan kontrak bernilai jutaan dolar lebih lanjut dengan Israel.

b. HD Hyundai Korea dan Volvo Group

Korea HD Hyundai dan anak perusahaannya yang sebagian dimilikinya, Doosan bersama Volvo Group Swedia dan produsen mesin berat besar lainnya juga disebutkan dalam laporan tersebut. Perusahaan tersebut telah lama dikaitkan dengan penghancuran properti di Palestina.

“Sejak tahun 2000, mesin Volvo telah digunakan untuk menghancurkan wilayah Palestina, termasuk di Yerusalem timur dan Masafer Yatta. Selama lebih dari satu dekade, mesin HD Hyundai telah digunakan untuk menghancurkan rumah-rumah Palestina dan menghancurkan lahan pertanian, termasuk perkebunan zaitun,” terang laporan tersebut.

“Perusahaan-perusahaan ini terus memasok pasar Israel meskipun ada banyak bukti penggunaan mesin ini secara kriminal oleh Israel dan seruan berulang dari kelompok-kelompok hak asasi manusia untuk memutuskan hubungan. Pemasok pasif secara sengaja menjadi kontributor bagi sistem pemindahan paksa.”

4. Perusahaan Listrik dan Gas

Laporan tersebut menjelaskan perusahaan-perusahaan energi internasional telah memicu genosida Israel yang boros energi. Bergantung pada impor bahan bakar dan batu bara, Israel mempertahankan infrastruktur energi terpadu yang melayani wilayah Israel dan Palestina yang diduduki. Hal ini membuat Israel secara lancar memasok listrik ke pemukim ilegal sambil mengendalikan dan menghalangi akses Palestina.

Pembangkit listrik Gaza hanya menyediakan 17% listrik sehingga sangat bergantung pada bahan bakar untuk generator dan jalur pasokan Israel.

Sejak Oktober 2023, Israel telah memutus pasokan listrik ke sebagian besar Gaza. Tanpa listrik atau bahan bakar, sebagian besar pompa air, rumah sakit dan transportasi berada di ambang kehancuran total. Luapan limbah menyebabkan polio muncul kembali, serta pabrik desalinasi vital terpaksa ditutup. 182

a. Drummond Company Inc. dan Swiss Glencore plc

Kedua perusahaan tersebut menjadi pemasok utama batubara untuk listrik bagi Israel, yang sebagian besar berasal dari Kolombia, yaitu, 60% dari impor Israel pada tahun 2023. Anak perusahaan mereka masing-masing memiliki tambang dan tiga pelabuhan yang telah mengirimkan 15 pengiriman batu bara ke Israel sejak Oktober 2023.

b. US Chevron Corporation

US Chevron Corporation dalam konsorsium dengan NewMedEnergy Israel, mengekstraksi gas alam dari ladang Leviathan dan Tamar.

Perusahaan membayar pemerintah Israel US$453 juta dalam bentuk royalti dan pajak pada tahun 2023. Konsorsium Chevron memasok lebih dari 70% konsumsi gas alam domestik Israel. Selain itu, Chevron juga mendapat keuntungan dari kepemilikan sebagiannya atas jaringan pipa East Mediterranean Gas (EMG), yang melintasi wilayah laut Palestina dan dari penjualan ekspor gas ke Mesir dan Yordania.

c. BP

Perusahaan asal Inggris ini memperluas keterlibatan dalam ekonomi Israel, dengan lisensi eksplorasi dikonfirmasi pada Maret 2025. Ini memungkinkan BP untuk mengeksplorasi wilayah laut Palestina yang dieksploitasi secara ilegal oleh Israel.

BP dan Chevron juga merupakan kontributor terbesar impor minyak mentah Israel.

5. Agribisnis

Agribisnis berkembang pesat karena ekstraktivisme dan perampasan tanah yang dipimpin Israel. Bisnis ini memperluas dominasi pasar dan menarik investasi global sambil menghapus sistem pangan Palestina dan mempercepat pemindahan.

a. Chinese Bright Dairy & Food Co. Ltd

Perusahaan tersebut mempunyai mayoritas saham di Tnuva, konglomerat makanan terbesar di Israel. Perusahaan asal China ini telah mendorong dan mendapatkan keuntungan dari perampasan tanah.

Perusahaan-perusahaan seperti Tnuva membantu dengan mengambil sumber produk dari koloni-koloni ini. Kemudian mengeksploitasi pasar Palestina yang terbentuk untuk membangun dominasi pasar.

“Ketergantungan Palestina pada industri susu Israel telah meningkat 160% dalam dekade setelah Israel diperkirakan menghancurkan industri susu Gaza senilai US$43 juta pada tahun 2014. Tnuva telah menyerap kerugian pasar Gaza,” tulis laporan itu.

6. Pariwisata

Platform perjalanan daring utama yang digunakan oleh jutaan orang untuk melakukan reservasi akomodasi secara elektronik ini mendapatkan keuntungan dari pendudukan dengan menjual pariwisata yang menopang koloni, mengecualikan warga Palestina, mempromosikan narasi pemukim dan melegitimasi aneksasi.

a. Booking.com

Perusahaan asal AS ini telah melipatgandakan jumlah iklannya dari 26 pada tahun 2018 menjadi 70 pada bulan Mei 2023. Perusahaan itu juga disebut melipatgandakan jumlah iklannya di Yerusalem timur menjadi 39 pada tahun setelah Oktober 2023.

b. Airbnb

Perusahaan ini juga telah meningkatkan keuntungan Israel, tumbuh dari 139 iklan pada tahun 2016 menjadi 350 pada tahun 2025 dengan mengumpulkan komisi hingga 23%.

Iklan ini terkait dengan pembatasan akses Palestina ke tanah dan membahayakan desa-desa di sekitarnya. Di Tekoa, Airbnb memungkinkan pemukim mempromosikan “komunitas yang hangat dan penuh kasih,” menutupi kekerasan pemukim terhadap desa Palestina tetangga Tuqu.

7. Perbankan & Investasi

Sebagai sumber utama keuangan untuk anggaran negara Israel, obligasi pemerintah telah memainkan peran penting dalam mendanai serangan yang sedang berlangsung di Gaza. Dari tahun 2022 hingga 2024, anggaran militer Israel tumbuh dari 4,2% menjadi 8,3% dari PDB. Hal ini membuat anggaran publik menjadi defisit 6,8%.

Israel mendanai anggaran yang membengkak ini dengan meningkatkan penerbitan obligasinya, termasuk US$8 miliar pada Maret 2024 dan US$5 miliar pada Februari 2025, di samping penerbitan di pasar shekel domestiknya.

a. BNP Paribas

Perusahaan ini ikut turun tangan untuk kepercayaan pasar dengan menjamin obligasi pemerintah internasional dan domestik. Hal ini yang memungkinkan Israel untuk menahan premi suku bunga, meskipun terjadi penurunan peringkat kredit.

b. Barclays

Bank asal Inggris juga turut terlibat. Sama halnya dengan BNP Paribas, Barclays juga menjamin surat utang Israel.

c. Blackrock, Vanguard, dan Allianz PIMCO

Perusahaan manajemen aset termasuk Blackrock (US$68 juta), Vanguard (US$546 juta) dan anak perusahaan manajemen aset Allianz, PIMCO (US$960 juta), termasuk di antara 400 investor dari 36 negara yang membeli obligasi Israel.

“Blackrock (dan anak perusahaannya, iShares) dan Vanguard merupakan salah satu investor institusional terbesar di banyak perusahaan, yang menyimpan saham-saham ini untuk didistribusikan di antara indeks reksa dana dan dana yang diperdagangkan secara elektronik (ETF) mereka. Blackrock merupakan investor institusional terbesar kedua di Palantir (8,6%), Microsoft (7,8%), Amazon.com (6,6%), Alphabet (6,6%) dan IBM (8,6%), dan ketiga terbesar di Lockheed Martin (7,2%) dan Caterpillar (7,5%); Vanguard merupakan investor institusional terbesar di Caterpillar (9,8%), Chevron (8,9%) dan Palantir (9,1%), dan kedua terbesar di Lockheed Martin (9,2%) dan Elbit Systems (2,0%),” tulis laporan itu.

(Sumber:PBB Rilis Daftar Perusahaan Terlibat Genosida Israel di Gaza!.)

Jakarta (VLF) – Pemerintah Israel mendesak China untuk menggunakan pengaruh ekonomi dan politiknya guna mengendalikan ambisi nuklir dan militer Iran.

“China adalah satu-satunya yang mampu mempengaruhi Iran,” kata Ravit Baer, konsul jenderal Israel di Shanghai kepada para wartawan pada hari Selasa (1/7) di kota itu.

“Iran akan kolaps jika China tidak membeli minyaknya,” imbuhnya, dilansir dari Al Arabiya, Rabu (2/7/2025).

Pernyataan Baer disampaikan di tengah menegangnya hubungan Israel-China akibat perang Israel di Gaza, dan serangan bulan lalu terhadap Iran, mitra utama Beijing di Timur Tengah.

Baer mengulangi komentarnya dalam sebuah wawancara Bloomberg TV pada hari Rabu (2/7), dengan mengatakan pembelian minyak Iran oleh China telah memberinya pengaruh atas Teheran.

“Sayangnya, banyak uang dan pendapatan yang diperoleh dari penjualan minyak – minyak Iran – di Iran digunakan untuk kegiatan jahat Iran di kawasan itu,” kata Baer dalam wawancara televisi tersebut.

Konsulat Iran di Shanghai dan Kementerian Luar Negeri China tidak segera membalas permintaan komentar.

Selama perang 12 hari antara Israel dan Iran, situs-situs militer dan nuklir Republik Islam tersebut telah rusak parah, dan beberapa komandan militer dan ilmuwan atom tewas.

China dan Rusia – mitra utama Iran di antara negara-negara besar dunia – sama-sama mengutuk serangan Israel tersebut, tetapi tidak berbuat banyak untuk mendukung Teheran. Beijing juga secara konsisten menyerukan agar Israel mengakhiri konfliknya di Gaza melawan Hamas, dan mengambil langkah-langkah menuju solusi dua negara.

Dilaporkan bahwa China membeli sekitar 90 persen dari ekspor minyak Iran yang jumlahnya sekitar 1,7 juta barel per hari. Selain itu, Beijing menandatangani kemitraan strategis pada tahun 2021 yang menguraikan potensi investasi China senilai US$400 miliar selama 25 tahun di Iran.

“Mereka dapat menekan Iran, mereka memiliki kekuatan politik atas Iran, mereka dapat membantu mengubah aktivitasnya yang tercela di kawasan tersebut,” kata Baer. “Ada banyak hal yang dapat dilakukan China,” imbuhnya.

(Sumber:Israel Desak China Tekan Iran untuk Kendalikan Ambisi Nuklirnya.)

Jakarta (VLF) – Produk impor asal China membanjiri pasar Tanah Air. Kondisi ini terjadi di tengah pecahnya perang dagang usai Presiden Amerika Serikat (AS) mengumumkan tarif impor baru ke sejumlah negara.
Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin) Faisol Riza menilai gejolak perang dagang itu membuat China kehilangan pasar besarnya di Negeri Paman Sam. Barang-barang itu lalu dialihkan ke negara lain, salah satunya Indonesia.

“Tanpa kebijakan protektif yang tepat, produk dalam negeri terdesak oleh barang-barang impor Tiongkok yang hari ini kehilangan akses, kurang mendapatkan akses ke pasar besar mereka di Amerika Serikat,” katanya dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (12/6/2025).

Indonesia juga menghadapi tantangan penurunan permintaan dari luar negeri yang mempengaruhi turunnya Purchasing Manager’s Index (PMI) Manufaktur Indonesia. PMI Indonesia bulan Juni tercatat berada di level 46,9.

“Hal ini tercermin dari PMI kita pada bulan Juni 2025, ini tercatat sebesar 46,9, dimana sektor manufaktur kita masih berada dalam fase kontraksi, dikarenakan masih lemahnya permintaan baru dari pasar ekspor, sentimen pasar global dan tingginya ketidakpastian kebijakan dagang,” jelas Faisol.

Secara umum berbagai tantangan yang berasal dari global turut mengancam kelangsungan industri nasional. Faisol mencatat beberapa sektor seperti tekstil hingga kompeten otomotif terancam menghadapi penurunan permintaan ekspor.

“Kondisi inilah yang mengancam juga kelangsungan industri nasional kita, seperti industri padat karya, tekstil, elektronik rumah tangga, hingga komponen otomotif yang saat ini sedang menghadapi penurunan permintaan ekspor,” tuturnya.

Belum lagi hubungan Iran dan Israel yang sempat meningkat juga mengganggu stabilitas ekonomi global. Konflik kedua negara dikhawatirkan mengganggu pasokan energi yang dapat mengganggu rantai pasok global.

Faisol juga mengungkap adanya lonjakan signifikan impor produk agro dari China. Hal itu berbarengan dengan turunnya jumlah ekspor produk serupa dari China ke AS.

“Di saat yang sama Indonesia justru mencatat lonjakan impor produk agro dari China sebesar US$ 477 ribu (sekitar Rp 7,72 miliar) atau meningkat 30%,” kata Faisol dalam rapat kerja bersama Komisi VII DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (2/6/2025).

Data yang dihimpun menunjukkan ekspor produk agro China ke AS turun US$ 1,17 miliar atau sekitar Rp 18,95 triliun dibanding periode yang sama tahun lalu. Namun justru ke Indonesia, tren ekspornya meningkat.

7 Komoditas China yang Impornya Melonjak ke RI:

HS 23 (limbah industri makanan dan pakan ternak olahan) naik 11,17%
HS 03 (ikan dan krustasea) naik lebih dari 100%
HS 18 (produk kakao dan olahannya) naik lebih dari 100%
HS 09 (kopi, teh, mate, dan rempah-rempah) naik 53,42%
HS 48 (kertas dan karton) naik 28,52%
HS 19 (sereal, tepung, pati, susu, dan pastry) naik 24,91%
HS 44 (produk kayu dan arang kayu) naik 22,46%

“Kondisi ini menjadi sinyal penting bagi pemerintah Indonesia untuk mencermati dampak dari trade diversion terhadap struktur impor nasional, sekaligus peluang untuk memetakan potensi dan tantangan industri agro di dalam negeri,” jelas Faisol.

Tak hanya sektor agro, Faisol juga mengaku khawatir terhadap ketergantungan tinggi Indonesia terhadap impor baja dan aluminium dari China yang dinilainya bisa menjadi masalah struktural di tengah ketidakpastian global. Pemerintah diharapkan segera merumuskan kebijakan penguatan industri dalam negeri agar tidak terjebak dalam ketergantungan jangka panjang
(Sumber:Industri RI di Ujung Tanduk Dilibas Produk China.)

Jakarta (VLF) – Uji materiil Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta) masih berproses di Mahkamah Konstitusi (MK). Pada Senin, 30 Juni 2025, sidang berjalan dengan agenda mendengarkan keterangan DPR dan Pemerintah, yang diwakili I Wayan Sudiarta selaku anggota Komisi III DPR dan Razilu selaku Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum.
Sebelum sidang ditutup, Ketua Hakim Konstitusi Suhartoyo menyatakan, agenda sidang selanjutnya bakal mendengar keterangan dari pihak terkait. Dia menyebut nama Satriyo Yudi Wahono alias Piyu dari Padi Reborn dan keluarga Koeswoyo sebagai pihak yang mengajukan diri memberi keterangan.

“Untuk sidang yang akan datang, kami dari majelis hakim akan mendengar terlebih dahulu, karena ada permohonan sebagai pihak terkait dari Satriyo Yudi Wahono dan kawan-kawan. Ini banyak sekali, termasuk dari keluarga Koeswoyo,” kata Suhartoyo dalam persidangan.

Saat dikonfirmasi secara terpisah, Piyu membenarkan dirinya sebagai Ketua Umum Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia (AKSI), bersama para anggota, telah mengajukan diri untuk memberikan keterangan sebagai pihak terkait.

“Iya, anggota AKSI yang mengajukan diri sebagai pihak terkait. Ketua Umum dan anggota-anggota,” kata Piyu saat dihubungi, Selasa (1/7/2025).

Adapun, AKSI akan memberikan keterangan untuk dua perkara, yaitu perkara nomor 28/PUU-XXIII/2025 yang diajukan oleh 29 penyanyi anggota Vibrasi Suara Indonesia (VISI) dan perkara nomor 37/PUU-XXIII/2025 yang diajukan personel T’Koos.

Selain itu, Suhartoyo juga menyebut Persatuan Artis Penyanyi, Pencipta Lagu, dan Pemusik Republik Indonesia (PAPPRI) juga mengajukan diri sebagai pihak terkait.

“Untuk yang Satriyo Yudi Wahono tadi untuk dua perkara, tapi kalau yang PAPPRI hanya satu perkara, di perkara 28,” ujar Suhartoyo.

Sidang selanjutnya akan berlangsung pada Kamis, 10 Juli pukul 10.30 WIB. Agendanya mendengar keterangan AKSI dan PAPPRI sebagai pihak terkait.

Di samping itu, majelis hakim juga akan mempertinbangkan masukan dari Hakim Konstitusi Daniel Yusmic, yang meminta agar Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dihadirkan sebagai pihak terkait.

“Mungkin dari Pemerintah dan DPR bisa memberikan tambahan, memang keberadaan LMK atau LMKN ini awalnya didesain seperti apa, karena ini jangan-jangan persoalan begitu besarnya kewenangan LMK atau LMKN ini, yang kemudian menimbulkan permohonan yang diajukan pada kesempatan ini,” tutur Daniel.

Sebagai informasi, DPR dan Pemerintah dalam keterangan di sidang kemarin, meminta majelis hakim untuk menolak seluruh permohonan uji materiil dari dua pemohon, anggota VISI dan personel T’Koos.

DPR dan Pemerintah meminta Mahkamah Konstitusi untuk menerima keterangan mereka sepenuhnya, di mana UU Hak Cipta disebut tidak bertentangan dengan UUD 1945.

(Sumber:AKSI Bakal Beri Keterangan Terkait Uji Materiil UU Hak Cipta di MK.)