Jakarta (VLF) – Kejari Lamongan menjebloskan dua tersangka korupsi ke lapas. Kedua tersangka tersebut diduga terlibat korupsi dana bantuan Center of Excellence (COE) dari Kementrian Pendidikan di SMK Wahid Hasyim, Glagah tahun anggaran 2020
Dua tersangka tersebut adalah AA yang adalah Ketua Yayasan SMK Wahid Hasyim, dan AM Kepala Sekolah. Keduanya diduga telah melakukan tindak pidana korupsi dana bantuan Center of Excellence (COE) dari Kementrian Pendidikan di SMK Wahid Hasyim, Kecamatan Glagah.

“Keduanya disangkakan terlibat dalam tindak pidana korupsi dana bantuan COE yang dialokasikan untuk pembangunan fasilitas SMK Wahid Hasyim,” kata Kasi Pidsus Kejari Lamongan, Anton Wahyudi kepada wartawan, Kamis (20/2/2025).

Anton mengungkapkan, Kejari Lamongan telah melakukan penyerahan tersangka dan barang bukti tahap 2 atas perkara tersebut. Anton melanjutkan, tindak pidana yang disangkakan kepada kedua tersangka adalah pelanggaran Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001. Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

“Terhadap kedua tersangka telah dilakukan penahanan di Lapas Lamongan pada Kamis 20 Februari 2025 hingga 11 Maret 2025,” ujar Anton.

Menurut Anton, penahanan dilakukan dengan alasan bahwa tersangka dikhawatirkan akan melarikan diri, mengulangi perbuatannya, atau merusak barang bukti.

Selain itu, tandas Anton, perbuatan tersangka diancam dengan pidana 5 (lima) tahun atau lebih (Pasal 21 ayat (4) huruf a KUHAP). Dalam kasus ini, kata Anton, pihak Kejari Lamongan telah mengamankan barang bukti sebanyak 33 berupa dokumen, laptop dan uang sebesar Rp 238 Juta lebih yang disita.

“Total kerugian negara akibat dugaan korupsi sebesar Rp 238.214.491,00.,” tegasnya.

Sementara, penasihat hukum kedua tersangka, Muhammad Ma’ruf Syah membantah tuduhan tersebut. Menurutnya, tidak ada kerugian negara yang terjadi dalam kasus ini. Ia juga menegaskan, dana tersebut digunakan untuk kepentingan sosial, termasuk untuk membantu sekitar 170 anak yatim yang kehilangan pengasuh.

Secara substansi, lanjut Ma’ruf, pembangunan yang dilakukan di SMK Wahid Hasyim bahkan melebihi sumbangan yang diterima dari pemerintah. “Kami akan membuktikan di persidangan bahwa tidak ada kerugian negara,” paparnya.

Untuk diketahui, pada tahun 2020, SMK Wahid Hasyim Glagah menerima dana bantuan pemerintah sebesar Rp 2.140.990.000 dari Kementerian Pendidikan untuk fasilitas SMK yang dikembangkan menjadi Pusat Keunggulan (Center of Excellence/ COE) sektor Hospitality.

Dana tersebut dialokasikan untuk pembangunan/ kegiatan fisik berupa pembangunan/ revitalisasi/ renovasi gedung COE sebesar Rp 1.106.189.330, pengadaan peralatan praktik dan perkantoran sebesar Rp 884.800.838, serta peningkatan mutu sebesar Rp 150.000.000.

(Sumber:Diduga Korupsi, Ketua Yayasan-Kepsek SMK di Lamongan Dijebloskan Bui.)

Jakarta (VLF) – Brian Yuliarto resmi menjadi sebagai Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) usai di Istana Negara, Jakarta pada Rabu (19/2/2025) pukul 15.00 WIB. Paginya, Satryo Soemantri Brodjonegoro mengundurkan diri sebagai Mendiktisaintek setelah 4 bulan menjabat.
Satryo mengatakan sudah menyiapkan surat pengunduran diri sejak jam 12 malam. Rabu (19/2/2025) pagi, surat tersebut disampaikan kepada Kementerian Sekretariat Negara (Setneg) dan diteruskan ke Presiden.

“Saya sudah bekerja keras selama 4 bulan ini. Namun karena mungkin tidak sesuai dengan harapan dari pemerintah ya saya lebih baik mundur daripada diberhentikan,” ucap Satryo pada wartawan di di Gedung D Kemdiktisaintek, Jalan Pintu Satu Senayan, Jakarta, Rabu (19/2/2025) sore.

“Suratnya ke Presiden, ya diterima suratnya. Surat itu saya buat tadi malam jam 12 malam. Tadi saya serahkan ke Setneg untuk disampaikan kepada Presiden,” imbuhnya.

Usai mundurnya Satryo dari jabatan Mendiktisaintek, berikut sosok menteri dan wakil menteri bidang pendidikan di Kabinet Merah Putih.

Jajaran Kabinet Merah Putih Bidang Pendidikan
Mendiktisaintek Brian Yuliarto
Mendiktisaintek baru Prof Brian Yuliarto PhD merupakan ilmuwan bidang nanomaterial untuk biosensor, energi, dan panel surya yang masuk daftar The World’s Top 2% Scientist dari Stanford University, 2022-2024. Kelahiran 27 Juli 1975 juga peraih Habibie Prize 2024 sebagai tokoh berjasa bagi negara Bidang Rekayasa.

Wakil Rektor Bidang Riset dan Inovasi Institut Teknologi Bandung (ITB) 2025-2029 ini sebelumnya merampungkan S1 di ITB 1999 dan meraih gelar MEng (2002) serta PhD (2005) dari The University of Tokyo, Jepang. Di Jepang, ia meneruskan postdoctoral di National Institute of Advanced of Industrial Science and Technology (AIST).

Kembali ke RI, Brian menjadi dosen dan peneliti ITB sejak 2006. Ia tercatat menghasilkan 343 publikasi ilmiah di jurnal bereputasi internasional, dengan lebih dari 6.000 kutipan dan H-index 40 Scopus.

Di ITB, Brian Yuliarto antara lain menjadi Ketua Program Studi Teknik Fisika ITB, Kepala Pusat Penelitian Nanosains dan Nanoteknologi ITB (2018-2020), dan Dekan Fakultas Teknologi Industri ITB (2020-2025). Ia juga menjadi Visiting Professor di University of California (UC) Berkeley, Queensland University, Nagoya University, King Abdullah University of Science and Technology (KAUST), dan University of Tsukuba.

Di Jawa Barat, Brian juga sempat menjabat sebagai Ketua Lembaga Kajian Kerja Sama Strategis PW Muhammadiyah Jawa Barat (2023-2027) dan Ketua PC Muhammadiyah Cibeunying Kaler (2023-2027).

Mendikdasmen Abdul Mu’ti
Abdul Mu’ti merupakan Guru Besar Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. Riset Abdul Mu’tiantara lain mengkaji konvergensi Muslim dan Kristen dalam pendidikan, kekerasan seksual di pesantren, pluralisme dalam pendidikan Muhammadiyah, dan lain-lain.

Kelahiran Kudus, Jawa Tengah, 2 September 1968 ini menempuh pendidikan S1 di Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang dan pascasarjana di Sekolah Pendidikan Universitas Flinders, Adelaide, Australia serta Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Abdul Mu’ti tercatat sebagai anggota Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M) 2006-2011, Ketua BAN-S/M 2011-2017, dan Ketua Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) 2019-2023. Diketahui, BSNP kemudian diganti dengan Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) pada zaman Mendikbudristek 2019-2024 Nadiem Makarim.

Sekretaris Umum Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah ini juga menjabat sebagai Ketua Umum Indonesia Conference on Religion and Peace (ICRP) 2023-2028.

Sebelumnya, ia juga tercatat sebagai anggota British Council Advisory Board 2006-2008, Indonesia-UK Advisory Board 2007-2009) Executive Committee of Asian Conference of Religion for Peace (2010-2015), dan Indonesia-United States Council on Religion and Pluralism (2016-sekarang).

Wamendiktisaintek Stella Christie
Stella Christie merupakan profesor Tsinghua University, China saat ditunjuk sebagai Wamendiktisaintek Kabinet Merah Putih 2024-2029. Ia tercatat sebagai ilmuwan bidang cognitive science alumnus S1 Harvard University dengan predikat magna cum laude with highest honors dan S2-S3 di Northwestern University dengan gelar PhD di bidang Cognitive Psychology.

Dikutip dari laman Tsinghua University, Stella Christie sempat menjadi peneliti postdoctoral di The University of British Columbia (UBC, 2010-2012), peneliti tamu di Stanford University (2015-2016), dan Associate Professor of Swarthmore College.

Wamendiktisaintek Fauzan
Wamendiktisaintek Fauzan sebelumnya merupakan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) dua periode, 2016-2020 dan 2020-2024. Di UMM, Guru Besar Bidang Pendidikan ini tercatat sebagai sosok pendorong rekognisi internasional kampus, penggagas Program Profesor Penggerak Pembangunan Masyarakat (P3M), dan inisiator Center of Excellence (CoE) dan Center for Future Work (CFW).

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) untuk pasangan Prabowo-Gibran dalam Pilpres 2024 ini merupakan alumnus S1 UMM, dilanjutkan dengan S2 dan S3 di Universitas Negeri Surabaya (Unesa). Salah satu karya ilmiahnya yakni Teachers’ Directive Speech Acts to Motivate Junior High School Students in Indonesian Language Subjects after the Covid-19 Pandemic Online Classes di KEMBARA: Jurnal Keilmuan Bahasa, Sastra, dan Pengajarannya Vol. 9 No. 2 (2023).

Wamendikdasmen Atip Latipulhayat
Atip Latipulhayat merupakan Guru Besar Hukum Universitas Padjadjaran (Unpad). Ia tercatat menjadi Presiden International Law Association (ILA) Cabang Indonesia, anggota The Hague Working Group of Space Resource Activities, Pemimpin Redaksi Jurnal Hukum Internasional Padjadjaran, dan Ketua Center for Air Space Law Studies (ICASL) Fakultas Hukum Unpad.

Wakil Ketua Umum Pemerintah Pusat (PP) Persatuan Islam (Persis) ini merupakan lulusan S1 Hukum Unpad. Ia lalu merampungkan pendidikan Magister Hukum (LL.M). di Monash University, Australia pada 2000 dan Doktor (PhD) bidang Ilmu Hukum pada 2007, dan menimba ilmu dan pengalaman di The Hague Academy of International Law, Belanda; The United Nations, Geneva Office; dan The International Ocean Institute, India.

Wamedikdasmen Fajar Riza Ul Haq
Fajar Riza Ul Haq merupakan mantan Sekretaris Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah untuk periode 2015-2020. Ia sebelumnya juga sempat bertugas sebagai Staf Khusus Mendikbud era Muhadjir Effendy dan Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara era Pratikno.

Alumnus S1 Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta ini melanjutkan pendidikan S2 Agama dan Lintas Budaya Universitas Gadjah Mada (UGM). Ia kemudian lanjut studi di Sloan School of Management, Massachusetts Institute of Technology (MIT), Amerika Serikat.

Pada 2006, ia menjabat sebagai Direktur Program dan Direktur Eksekutif di Maarif Institute. Fajar kembali menimba pendidikan tinggi bidang manajemen di Tsinghua University pada 2013. Pada 2024, ia lulus dari Program Doktor Sekolah Pascasarjana UGM bidang kepemimpinan dan inovasi kebijakan.
(Sumber:Profil Menteri dan Wamen Bidang Pendidikan Kabinet Merah Putih, Terbaru Brian Yuliarto.)

Jakarta (VLF) – Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) akan menggelar puncak demo Indonesia Gelap hari ini Kamis (19/2/2025) di Jakarta. Apa saja isi tuntutannya?
Sebelumnya, demo ini merupakan respons atas situasi negara yang diklaim semakin memburuk. Adapun puncak demonstrasi tersebut untuk menuntut poin-poin tuntutan yang tidak mendapat respon dari pemerintah.

“BEM SI sesuai surat instruksi yang telah kami keluarkan akan ada aksi terpusat di Jakarta di hari Kamis untuk menanggapi aksi-aksi sebelumnya, poin-poin tuntutan kita yang tidak direspon sama pihak pemerintah,” kata Koordinator Pusat BEM SI, Herianto, kepada detikNews, pada Selasa (18/2/2025) dikutip Rabu (19/2/2025).
Herianto mengatakan peserta aksi dari luar Jakarta juga akan hadir dalam puncak demo ini.
“Itu akan menjadi puncak kemarahan mahasiswa Ketika belum ada tanggapan terkait poin-poin tuntutan kita kemarin,” tutur Herianto.

13 Tuntutan Demo Indonesia Gelap
Aksi demo ‘Indonesia Gelap’ sebelumnya telah digelar di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, pada Senin (17/2/2025). Ada 13 tuntutan yang dibacakan massa aksi.

Tuntutan itu dibacakan Bagas Wisnu selaku Koordinator Humas UPNVJ Bergerak atau Jenderal Lapangan Aksi di sekitar Patung Kuda, Jakarta Pusat, Senin (17/2/2025). Dia menyerukan agar pemerintah bisa memenuhi semua tuntutan tersebut.

“Kami menyerukan kepada PresidenPrabowo danjajarannya untuk segera mengambil langkah konkret dalam menanggapi berbagai persoalan yang kami angkat dalam aksi ini. Jika tidak, maka aksi serupa akan terus berlanjut di berbagai daerah di seluruh Indonesia,” kata Bagas di hadapan mahasiswa.

Berikut ini 13 poin tuntutan massa:

1. Ciptakan pendidikan gratis ilmiah dan demokratis serta batalkan pemangkasan anggaran pendidikan.

2. Cabut proyek strategis nasional bermasalah, wujudkan reforma agraria sejati. Menurut mereka Proyek Strategis Nasional (PSN) kerap menjadi alat perampasan tanah rakyat. Kami menuntut pencabutan PSN yang tidak berpihak pada rakyat dan mendorong pelaksanaan reforma agraria sejati.

3. Tolak revisi Undang-Undang Minerba, revisi Undang-Undang Minerba hanya menjadi alat pembungkaman bagi rezim untuk kampus-kampus dan lingkungan akademik ketika bersuara secara kritis.

4. Hapuskan multifungsi ABRI. Sebab, keterlibatan militer dalam sektor sipil berpotensi menciptakan represi dan menghambat kehidupan yang demokratis.

5. Sahkan rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat. Masyarakat adat membutuhkan perlindungan hukum yang jelas atas tanah dan kebudayaan mereka.

6. Cabut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, yang dinilai sebagai ancaman terhadap bagian-bagian yang justru menjadi kepentingan rakyat seperti pendidikan dan kesehatan.

7. Evaluasi penuh program makan bergizi gratis. Menurut mereka, program makan gratis harus dievaluasi agar tepat sasaran, terlaksana dengan baik, dan tidak menjadi alat politik semata.

8. Realisasikan anggaran tunjangan kinerja dosen. Kesejahteraan akademisi harus diperhatikan demi peningkatan kualitas pendidikan tinggi dan melindungi hak-hak buruh kampus.

9. Desak Prabowo Subianto untuk mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Perampasan Aset. Sebab, korupsi adalah hal yang mendesak dan hal ini harus segera diatasi melalui perppu untuk memberantas kejahatan ekonomi dan korupsi.

10. Tolak revisi Undang-Undang TNI, Polri, dan Kejaksaan. Mereka menilai revisi ini berpotensi menguatkan imunitas para aparat juga militer dan melemahkan penguasaan terhadap aparat.

11. Efisiensi dan rombak Kabinet Merah Putih. Borosnya para pejabat yang tidak bertanggung jawab harus diatasi dengan rombak para pejabat yang bermasalah.

12. Tolak revisi Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat tentang tata tertib yang mana revisi saat sangat bermasalah dan bisa menimbulkan kesewenang-wenangan dari lembaga DPR.

13. Reformasi Kepolisian Republik Indonesia. Kepolisian harus direformasi secara menyeluruh untuk menghilangkan budaya represif dan meningkatkan profesionalisme. Aksi ini merupakan panggilan kepada seluruh elemen masyarakat untuk terus mengawal jalannya pemerintahan demi terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat di Indonesia.
(Sumber:13 Tuntutan BEM SI di Puncak Demo Indonesia Gelap 20 Februari.)

Jakarta (VLF) – Presiden Prabowo Subianto mengakui baru menyadari bahwa beratnya beban jadi hakim peradilan. Prabowo pun menyampaikan rasa hormat dan penghargaannya kepada para hakim.

Hal itu di sampaikan Presiden Prabowo dalam pidatonya di Sidang Istimewa Laporan Tahunan 2024 di gedung MA, Jakarta Pusat, Rabu (19/2/2027). Prabowo mulanya berujar negara yang berhasil bergantung pada sistem hukum.

“Sebuah negara yang kuat negara yang berhasil tergantung pada sistem hukum yang berlaku di negara tersebut, suatu negara tanpa sistem hukum negara itu gagal, negara itu tidak bisa berhasil, negara itu tidak berguna bagi rakyatnya,” kata Prabowo.

Prabowo menyampaikan rasa hormatnya di depan para hakim. Prabowo menyadari beban hakim yang begitu berat.

“Saya mendengar laporan Ketua MA dan saya ingin menyampaikan hormat saya penghargaan saya kepada seluruh keluarga besar peradilan Indonesia,” kata Prabowo.

“Saya mengakui baru sekarang saya sungguh-sungguh sadar dan mengerti betapa berat beban bapak-bapak, ibu-ibu para hakim peradilan,” lanjut Prabowo yang disambut tepuk tangan para hakim.

Prabowo mengaku selama ini dia selalu menjadi pelaksana kebijakan. Dia mengatakan selama ini dirinya merasa hukum adalah hal mudah untuk ditegakkan.

“Maaf, saya seumur hidup saya memang saya berada di sektor eksekusi, sektor pelaksana, saya pelaku, kadang-kadang kami pelaku, kami menganggap bahwa hukum itu adalah sesuatu yang mudah untuk ditegakkan, mudah untuk dijalankan,” ujarnya.

Prabowo berterima kasih kepada MA atas undangan untuk menghadiri sidang istimewa. Dia merasa banyak belajar setelah mendengar pemaparan Ketua MA Sunarto.

“Terima kasih undangan ini, saya merasa saya yang paling banyak belajar hari ini, mengerti dan memahami dimensi beban kerja bahwa hakim itu harus menangani, mempertimbangkan, mempelajari, dan memutuskan ratusan perkara. Per hakim ratusan perkara, jutaan perkara yang sudah saudara tangani,” ujarnya.

Prabowo mengatakan dia mendapat laporan banyak hakim masih ngekos karena tak punya rumah dinas di lokasi penempatan. Dia mengatakan hakim adalah tempat terakhir rakyat untuk mencari kaedilan.

“Rakyat kita, apalagi yang paling lemah, yang paling miskin dan paling tidak berdaya, tempat terakhir mereka mencari keadilan adalah kepada para hakim,” ujar Prabowo.

Dia mengatakan bertekad untuk bekerja sama dengan DPR agar hakim bisa sejahtera. Dia mengatakan kualitas hidup hakim harus yang terbaik.

“Kita akan bicarakan bagaimana kita harus memperbaiki kualitas hidup semua hakim di Indonesia. Maaf, itu berapa kali saya ajukan, beberapa kali ada pakar yang mengatakan, ‘Pak, sebenarnya begini, sebenarnya begitu’. Tapi hari ini saya kembali yakin bahwa kualitas hidup hakim-hakim kita harus yang terbaik,” ujar Prabowo.

Prabowo kemudian mengatakan dirinya menerima laporan banyak hakim tak punya rumah dinas dan harus ngekos. Dia menyebutkan hal itu tak boleh terjadi.

“Saya juga dapat laporan banyak hakim kita tidak punya rumah dinas. Banyak hakim kita masih kos, ini tidak boleh terjadi. Ada Menteri Keuangan nggak di sini?” ujar Prabowo yang disambut tawa para peserta sidang istimewa.

Pesan Prabowo untuk Para Hakim
Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo juga menyampaikan pesan kepada para hakim yang hadir. Dia meminta para hakim untuk berani memberi dan menegakkan keadilan tanpa pandang bulu.
“Saya percaya saudara-saudara dan atas nama rakyat Indonesia saya mengimbau jadilah hakim yang tadi, sesuai tema saudara, jadilah hakim yang berintegritas, jadilah pengayom dan pelindung rakyat. Berilah keadilan, tegakkan keadilan untuk seluruh rakyat Indonesia, dengan tidak pandang bulu saudara-saudara,” kata Prabowo.

Prabowo lantas bicara terkait trias politica. Dia menegaskan lembaga kehakiman atau yudikatif berada pada tingkat yang sama dengan lembaga legislatif dan lembaga eksekutif.

“Tonggak trias politica. Peradilan yudikatif sama tingkatnya, sama derajatnya, sama kuasanya dengan eksekutif dan legislatif. Hakim ini, legislatif ini, eksekutif ini, harus sama,” ucapnya.

Karena itu, dia sekali lagi meminta para hakim untuk berani menegakkan keadilan. Terutama, lanjut dia, dalam memberantas tindak pidana korupsi.

“Hakim harus berani tegakkan kebenaran, tegakkan kejujuran, tegakkan keadilan, berantas korupsi, mari kita bekerja yang sebaik-baiknya untuk anak dan cucu kita,” ujar dia.

(Sumber:Beratnya Jadi Hakim yang Baru Disadari Prabowo.)

Jakarta (VLF) – Tagar #KaburAjaDulu menggema di media sosial sejak beberapa waktu lalu. Isu ini muncul seiring ungkapan kekecewaan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah.
#KaburAjaDulu diekspresikan dengan generasi produktif atau anak muda yang ingin atau sudah pergi ke luar negeri, baik untuk bekerja maupun studi. Isu ini kemudian direspons oleh Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer, dengan statement yang menjadikannya viral.

“Mau kabur, kabur saja lah. Kalau perlu jangan balik lagi,” katanya pada Senin (17/2/2025) lalu, yang akhirnya ramai dikutip di media sosial.

Pakar Cultural Studies Universitas Muhammadiyah (UM) Surabaya Radius Setiyawan, menyebut ucapan Wamenaker itu justru membuat situasi panas. Sebab, perhatian ke persoalan pokok yang harusnya menjadi fokus.

“Ini saya kira justru itu kontraproduktif. Ini katanya dengan komunikasi pemerintah ke khalayak khususnya ke anak-anak muda harusnya tidak seperti itu. Approval rating itu akhirnya membuat orang ragu puas atau tidak, karena di sosial media menggema #KaburAjaDulu. Persoalan benar kabur atau tidak itu urusan lain, tapi itu bentuk ekspresi kekecewaan dan yang menjadi perhatian pemerintah,” ungkapnya, dikutip dari detikJatim, Rabu (19/2/2025).

Terlepas dari viralnya statement Wamenaker soal #KaburAjaDulu, seperti apa si profil pendidikan wakil menteri tersebut? Simak ulasannya di bawah ini.

Kampus Wamenaker dan Profilnya
Mengutip laman resmi Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), ia memiliki nama lengkap Immanuel Ebenezer Gerungan. Ia lahir di Riau, pada 22 Juni 1975.

Sebelum menjadi Wamenaker pada Kabinet Merah Putih periode 2024-2029, ia pernah menjadi Ketua Relawan Jokowi Mania, untuk mendukung pasangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin pada Pilpres 2019.

Kemudian jelang kontestasi Pilpres 2024, bergabung sebagai kader Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) untuk memberi dukungan penuh kepada pasangan Prabowo-Gibran.

Jenjang pendidikan terakhirnya, tertulis di Kemnaker sebagai sarjana sosial di Universitas Satya Negara Indonesia (USNI). Maka itu, ia kemudian bergelar S Sos.

USNI sendiri merupakan kampus swasta yang terletak di Jakarta Selatan. Kampus ini didirikan oleh Yayasan Abdi Karya pada 1987.

Ini artinya, kampus USNI telah berdiri selama 35 tahun dan mengklaim menghasilkan lebih 10,000 alumni yang sukses.

Mengutip laman resmi kampus, USNI memiliki empat fakultas dan pascasarjana yang terdiri dari berbagai program studi (prodi).

– Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

S1 Hubungan Internasional, S1 Ilmu Komunikasi

– Fakultas Ekonomi dan Bisnis

S1 Manajemen, S1 Akuntansi, S1 Hukum

– Fakultas Teknik

S1 Teknik Informatika, S1 Teknik Lingkungan, S1 Sistem Informasi

– Fakultas Perikanan & Ilmu Kelautan

Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan
– Pascasarjana

S2 yakni jurusan Magister Manajemen.

Selain itu, USNI juga memiliki salah satu program unggulan yakni pengembangan diri empat tahun.

– Tahun pertama, memberikan dasar penguatan mental berupa self-discovery dan time management

– Tahun kedua, mental health management dan confidence building

– Tahun ketiga, growth mindset dan global mindset

– Tahun keempat, career option dan professional networking.

Itulah sekilas profil tentang Wamenaker yang pernyataannya ramai dibahas ketika merespons isu #KaburAjaDulu.
(Sumber:Responsnya soal #KaburAjaDulu Jadi Viral, Ternyata Wamenaker Lulusan Kampus Ini.)

Jakarta (VLF) – Presiden Prabowo Subianto melakukan kocok ulang (reshuffle) formasi pembantunya di Kabinet Merah Putih. Nama paling mencolok adalah Satryo Soemantri Brodjonegoro, sosok yang membetot perhatian publik saat awal pemerintahan Prabowo ini.

Reshuffle kabinet berawal dari isu satu hari dan langsung mewujud menjadi pelantikan personalia baru pada Rabu (19/2/2025). Namun sebelumnya, Prabowo sempat memberi sinyal-sinyal.

Prabowo sempat ingatkan menteri ‘ndablek’
Prabowo berbicara di acara Harlah ke-102 Nahdlatul Ulama di Istora Senayan, Jakarta, 5 Februari lalu. Prabowo saat itu mengatakan telah mewanti-wanti jajarannya untuk bekerja sepenuh hati kepada rakyat.

Prabowo lantas menyinggung, jika ada yang ndablek di pemerintahannya, ia tidak segan menindak sosok tersebut.

“100 Hari pertama ya saya sudah beri istilahnya peringatan berkali-kali, sekarang siapa yang bandel, siapa yang ndablek, siapa yang tidak mau ikut dengan aliran besar ini dengan tuntutan rakyat, pemerintah bersih siapa yang tidak patuh saya akan tindak,” kata Prabowo.

Selang lima hari, Prabowo juga melontarkan pernyataan mengenai adanya sosok ‘raja kecil’ di Kongres XVIII Muslimat NU di Jatim Expo, Surabaya, 10 Februari. Hal itu diutarakan Prabowo saat menyebut adanya pihak yang mencoba tidak menuruti kebijakan efisiensi anggaran yang telah dicanangkannya.

“Saya melakukan penghematan, saya ingin pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu, pengeluaran-pengeluaran yang mubazir, pengeluaran-pengeluaran yang alasan untuk nyolong, saya ingin dihentikan, dibersihkan. Ada yang melawan saya, ada. Dalam birokrasi merasa sudah kebal hukum, merasa sudah menjadi ‘raja kecil’, ada. Saya mau menghemat uang, uang itu untuk rakyat, untuk memberi makan untuk anak-anak rakyat,” kata Prabowo saat memberikan sambutan di Kongres XVIII Muslimat NU di Jatim Expo, Surabaya, Senin (10/2).

Brian Yuliarto jadi Mendiktiristek. (Grandyos Zafna/detikcom)
Kabar resuffle kabinet berembus mulai pagi. Nama yang dikabarkan mencuat adalah Satryo Soemantri Brodjonegoro. Kabarnya, dia akan dicopot dari jabatannya sebagai Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) dan diganti dengan orang lain.
Sekretaris Kabinet Mayor Teddy Indra Wijaya menjawab kabar tersebut. Dia menyebut sore nanti memang ada pelantikan beberapa pejabat negara.

“Hari ini, akan ada pelantikan beberapa pejabat. Sore nanti ya,” kata Mayor Teddy Indra Wijaya saat dikonfirmasi, jelang siang.

Satryo beres-beres
Salah seorang yang mengetahui aktivitas Satryo juga menyatakan Satryo sudah mulai membereskan barang-barang dari rumah dinasnya. Satryo disebut mulai mengosongkan rumah dinas menteri tersebut.

Sementara di Kantor Kemendiktisaintek, dilansir Antara, Satryo sempat menerima sejumlah tamu, antara lain sejumlah orang tua siswa penerima Beasiswa Indonesia Maju (BIM) angkatan 4 hingga kunjungan Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) E Aminudin Aziz.

Satryo meninggalkan kantor Kemendiktisaintek sekitar pukul 13.30 WIB. Ia menaiki mobil dinas dengan pelat RI-25.7. Mobil tersebut meninggalkan area parkir lantai tiga Kemdiktisaintek dengan kondisi kaca tertutup. Ia tak memberikan keterangan apa pun ketika ditanya wartawan soal isu reshuffle.

Brian Yuliarto dilantik Prabowo gantikan Satryo
Jabatan Mendiktisaintek berganti. Satryo pergi, datanglah Brian Yuliarto, profesor dari Institut Teknologi Bandung (ITB). Brian tiba di Istana Kepresidenan Jakarta pukul 14.30 WIB. Dia mengenakan setelah jas dan peci hitam, didampingi istri, dan siap dilantik.

Benar saja, pelantikan Brian Yuliarto digelar di Istana Negara, satu bagian dalam Kompleks Istana Kepresidenan RI di kawasan Gambir. Pelantikan Brian ini berdasarkan Keppres Nomor XXVIP Tahun 2025 tentang pemberhentian dan pengangkatan menteri negara Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029.

Prabowo kemudian melantik langsung dengan mengambil sumpah jabatan. Brian Yuliarto mengikuti sumpah yang dibacakan Prabowo. Berikut ini bunyinya:

“Saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darmabakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab,” demikian bunyi sumpah tersebut.

Prabowo Subianto memerintah Indonesia sebagai Presiden RI sejak 20 Oktober 2024 kemarin. Selang sekitar empat bulan, reshuffle ini bergulir. Ini menjadi reshuffle kabinet edisi perdana pemerintahan Prabowo-Gibran Rakabuming Raka.
Satryo Soemantri Brodjonegoro juga merupakan menteri pertama yang di-reshuffle oleh Prabowo dalam Kabinet Merah Putih. Sedikit membuka catatan di awal, Satryo berjanji akan melakukan berbagai perbaikan di Kemendiktisaintek. Salah satu yang menjadi fokusnya yakni kemampuan berpikir kritis pada anak-anak.

“We have to transform our educational methodology (Kita harus mentransformasikan metodologi pendidikan kita). Harus membuat anak-anak kita semua punya critical thinking. Otherwise (kalau tidak), kita tidak bisa survive (bertahan) di masa depan,” katanya usai serah terima jabatan di Gedung A Kemdikbud, Jakarta, 21 Oktober 2024 lalu.

Mengancik tahun baru, Satryo sempat ramai dibahas publik. 20 Januari 2025, dia didemo ratusan pegawai di kantornya perihal mutasi pegawai. Ada juga rekaman suara Satryo marah-marah, rekaman beredar di media sosial, Satryo membantah itu suaranya.

Satryo juga sempat menjadi sorotan publik lantaran menyebut beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) mahasiswa akan terdampak efisiensi anggaran yang dilakukan Presiden Prabowo. Pernyataan Mendikti Satryo ini disampaikan usai rapat kerja bersama Komisi X DPR RI, 12 Februari 2025 lalu.

Selepas rapat, Mendikti Satryo menyampaikan, berdasarkan rencana Ditjen Anggaran Kemenkeu, KIP Kuliah akan dipangkas Rp 1,31 triliun dari pagu awal Rp 14,69 triliun. Pernyataan Satryo ternyata berbuntut panjang. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani bersama beberapa pimpinan DPR RI bahkan sempat melakukan konferensi pers dua hari kemudian untuk meluruskan informasi tersebut. Kini, Satryo kena reshuffle edisi perdana.

Satryo Mundur Duluan
Satryo mengatakan dirinya mengundurkan diri, bukan diberhentikan. Surat pengunduran dirinya ditulis sejak semalam.

Satryo tampak kembali ke Gedung D Kemendikti, Jl Pintu Satu Senayan, Jakarta, Rabu (19/2/2025), sekitar pukul 15.00 WIB dengan mobil Toyota Camry hitam berpelat RI 25.

“Jadi saya itu baru saja ke Setneg menyerahkan surat pengunduran diri saya sebagai Mendiktisaintek,” kata Satryo menjawab pertanyaan wartawan mengenai reshuffle.

Alasan pengunduran dirinya adalah karena dia merasa sudah bekerja keras namun tidak sesuai harapan pemerintah. “Ya saya lebih baik mundur daripada diberhentikan,” ujarnya.

Yang dilantik di reshuffle perdana
Ada 6 pejabat yang dilantik Prabowo di Istana Negara, terdiri dari 1 menteri dan 5 kepala-wakil kepala badan. Ini daftarnya:

1. Menteri Pendidikan, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek), Brian Yuliarto
2. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Muhammad Yusuf Ateh
3. Wakil Kepala BPKP, Agustina Arumsari
4. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti
5. Wakil Kepala BPS, Sonny Harry Budiutomo Harmadi
6. Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Letjen (Purn) Nugroho Sulistyo Budi
(Sumber:Serba-serbi Reshuffle Perdana Prabowo Ganti Mendikti.)

Jakarta (VLF) – Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) akan kembali menggelar demo ‘Indonesia Gelap’. Puncak demo itu akan digelar terpusat di Jakarta.
“BEM SI sesuai surat instruksi yang telah kami keluarkan akan ada aksi terpusat di Jakarta di hari Kamis untuk menanggapi aksi-aksi sebelumnya, poin-poin tuntutan kita yang tidak direspon sama pihak pemerintah,” kata Koordinator Pusat BEM SI, Herianto, saat dihubungi, Selasa (18/2/2025).

Herianto mengatakan aksi demo pada 20 Februari nanti menjadi puncak aksi demonstrasi ‘Indonesia Gelap’. Peserta aksi dari luar Jakarta juga akan hadir dalam demo tersebut.

“Terkait massa aksi kami belum bisa pastikan karena Rabu besok (hari ini) akan ada teklap (teknik lapangan) buat pembahasan aksi secara teknis di lapangan,” katanya.

Dia menyebutkan aksi demo ‘Indonesia Gelap’ pada 20 Februari nanti akan jadi puncak kemarahan kelompok mahasiswa setelah sejumlah tuntutan mereka pada demo di hari Senin (17/2) belum digubris pemerintah.

“Itu akan menjadi puncak kemarahan mahasiswa Ketika belum ada tanggapan terkait poin-poin tuntutan kita kemarin,” tutur Herianto.

Aksi demo ‘Indonesia Gelap’ sebelumnya telah digelar di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, pada Senin (17/2). Ada 13 tuntutan yang dibacakan massa aksi.

Tuntutan itu dibacakan Bagas Wisnu selaku Koordinator Humas UPNVJ Bergerak atau Jenderal Lapangan Aksi di sekitar Patung Kuda, Jakarta Pusat, Senin (17/2). Dia menyerukan agar pemerintah bisa memenuhi semua tuntutan tersebut.

“Kami menyerukan kepada Presiden Prabowo dan jajarannya untuk segera mengambil langkah konkret dalam menanggapi berbagai persoalan yang kami angkat dalam aksi ini. Jika tidak, maka aksi serupa akan terus berlanjut di berbagai daerah di seluruh Indonesia,” kata Bagas di hadapan mahasiswa.

Berikut ini 13 poin tuntutan massa:
1. Ciptakan pendidikan gratis ilmiah dan demokratis serta batalkan pemangkasan anggaran pendidikan.

2. Cabut proyek strategis nasional bermasalah, wujudkan reforma agraria sejati. Menurut mereka Proyek Strategis Nasional (PSN) kerap menjadi alat perampasan tanah rakyat. Kami menuntut pencabutan PSN yang tidak berpihak pada rakyat dan mendorong pelaksanaan reforma agraria sejati.

3. Tolak revisi Undang-Undang Minerba, revisi Undang-Undang Minerba hanya menjadi alat pembungkaman bagi rezim untuk kampus-kampus dan lingkungan akademik ketika bersuara secara kritis.

4. Hapuskan multifungsi ABRI. Sebab, keterlibatan militer dalam sektor sipil berpotensi menciptakan represi dan menghambat kehidupan yang demokratis.

5. Sahkan rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat. Masyarakat adat membutuhkan perlindungan hukum yang jelas atas tanah dan kebudayaan mereka.

6. Cabut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, yang dinilai sebagai ancaman terhadap bagian-bagian yang justru menjadi kepentingan rakyat seperti pendidikan dan kesehatan.

7. Evaluasi penuh program makan bergizi gratis. Menurut mereka, program makan gratis harus dievaluasi agar tepat sasaran, terlaksana dengan baik, dan tidak menjadi alat politik semata.

8. Realisasikan anggaran tunjangan kinerja dosen. Kesejahteraan akademisi harus diperhatikan demi peningkatan kualitas pendidikan tinggi dan melindungi hak-hak buruh kampus.

9. Desak Prabowo Subianto untuk mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Perampasan Aset. Sebab, korupsi adalah hal yang mendesak dan hal ini harus segera diatasi melalui perppu untuk memberantas kejahatan ekonomi dan korupsi.

10. Tolak revisi Undang-Undang TNI, Polri, dan Kejaksaan. Mereka menilai revisi ini berpotensi menguatkan imunitas para aparat juga militer dan melemahkan penguasaan terhadap aparat.

11. Efisiensi dan rombak Kabinet Merah Putih. Borosnya para pejabat yang tidak bertanggung jawab harus diatasi dengan rombak para pejabat yang bermasalah.

12. Tolak revisi Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat tentang tata tertib yang mana revisi saat sangat bermasalah dan bisa menimbulkan kesewenang-wenangan dari lembaga DPR.

13. Reformasi Kepolisian Republik Indonesia. Kepolisian harus direformasi secara menyeluruh untuk menghilangkan budaya represif dan meningkatkan profesionalisme. Aksi ini merupakan panggilan kepada seluruh elemen masyarakat untuk terus mengawal jalanan pemerintahan demi terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat di Indonesia.
(Sumber:BEM SI Gelar Puncak Demo ‘Indonesia Gelap’ 20 Februari di Jakarta.)

Jakarta (VLF) – Drama kasus hukum yang melibatkan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dengan KPK memasuki baru. Hasto dan KPK kini silang pendapat soal rencana pemanggilan kembali Hasto sebagai tersangka.

KPK sedianya akan memeriksa Hasto lagi sebagai tersangka pada Senin (17/2/2025). Langkah itu dilakukan setelah gugatan praperadilan yang diajukan Hasto tidak diterima pengadilan.

Hasto ternyata tidak memenuhi panggilan tersebut dengan alasan telah mengajukan gugatan praperadilan yang baru. KPK menyebutkan alasan Hasto absen karena telah melakukan gugatan praperadilan tidak patut.

“Penyidik menilai tidak ada alasan yang patut dan wajar untuk tidak menghadiri panggilan sebagai tersangka hari ini,” kata jubir KPK, Tessa Mahardhika, di gedung KPK, Jakarta Selatan, Senin (17/2).

KPK lalu menjadwalkan untuk memeriksa Hasto pada Kamis (20/2). Ini merupakan panggilan kedua sebagai Hasto setelah sebelumnya sempat absen.

“Sudah (kirim surat pemanggilan kedua untuk Hasto). Kamis (jadwal pemeriksaan),” ujar juru bicara KPK, Tessa Mahardhika, saat dimintai konfirmasi wartawan, Selasa (18/2).

Kubu Hasto Ngotot Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Konferensi Pers Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, 18 Februari 2025 (Maulana Ilhami Fawdi/detikcom)
Salah satu tim pengacara Hasto, Maqdir Ismail, sempat menyatakan Hasto akan memenuhi panggilan KPK pada Kamis (20/2/2025). Dia mengatakan surat panggilan itu telah diterima Hasto.
“Surat panggilan sudah diterima. Mas Hasto direncanakan akan datang,” ungkap kuasa hukum Hasto, Maqdir Ismail, saat dimintai konfirmasi melalui pesan singkat, Selasa (18/2).

Pada sore harinya, keterangan dari kubu Hasto berubah. Dalam konferensi pers di kantor DPP PDIP, tim pengacara Hasto meminta KPK menunda pemeriksaan kepada Sekjen PDIP tersebut. Kubu Hasto meminta KPK menunggu memeriksa Hasto sampai gugatan praperadilan terbaru yang telah diajukan diputus pengadilan.

“Pada hari Jumat, tanggal 14, kami sudah resmi mengajukan praperadilan kembali, dua permohonan praperadilan atas dugaan suap dan atas dugaan perintangan-perintangan atau obstruction of justice, kami mengajukan pada tanggal 14 Februari 2025 kemarin melalui E-Court,” kata pihak tim hukum PDIP Ronny Talapessy di DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (18/2).

Ronny mengatakan, setelah mengajukan gugatan praperadilan, pihaknya tetap mendapatkan pemanggilan pemeriksaan untuk Hasto dari KPK. Menurut Ronny, seharusnya KPK menunda pemeriksaan karena gugatan praperadilan sudah terdaftar di PN Jakarta Selatan.

“Dan perlu diketahui oleh rekan-rekan media, seluruh masyarakat Indonesia, kami juga mengirimkan surat permohonan untuk penundaan pemeriksaan, dasarnya adalah karena kami telah mengajukan praperadilan,” ucapnya.

“Tetapi pada hari yang sama, perlu diketahui oleh publik. Kami menerima panggilan dari penyelidik KPK untuk panggilan yang kedua untuk kembali memeriksa Mas Hasto pada hari Kamis. Oleh sebab itu, ini perlu diketahui oleh publik, kami sangat menyayangkan di mana hari Senin kemarin, tanggal 17, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sudah mengumumkan bahwa akan dilaksanakan praperadilan, tetapi di hari yang sama, penyelidik KPK mengirimkan panggilan,” katanya.

Dia menyebutkan KPK harus menghormati proses hukum yang berjalan. Menurut Ronny, pemeriksaan Hasto oleh KPK baru bisa dilakukan setelah ada putusan dari PN Jakarta Selatan terkait gugatan praperadilan yang diajukan Hasto mengenai sah atau tidaknya penetapan tersangka oleh KPK.

“Oleh sebab itu, kami meminta agar pihak KPK menghormati proses hukum yang ada, karena belum ada keputusan pengadilan terkait menguji sah tidaknya status tersangka dari Mas Hasto. Agar proses ini berkeadilan, kami meminta, agar penundaan pemeriksaan ini sampai adanya keputusan pengadilan terhadap Mas Hasto,” katanya.

Hasto Lapor Megawati Usai Gugatan Praperadilan Pertamanya Kandas

Hasto (kiri) dan Megawati (dua dari kanan) dalam sebuah acara PDIP. (dok. PDIP)
Hasto Kristiyanto mengaku langsung melapor kepada Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri setelah gugatan praperadilan penetapan tersangka oleh KPK tidak diterima PN Jakarta Selatan. Hasto mendapat pesan dari Megawati untuk tetap semangat dan tidak khawatir.
“Jadi, ketika hasil praperadilan ini adalah NO (Niet Ontvankelijke Verklaard), saya melaporkan kepada Ibu Megawati Soekarnoputri,” kata Hasto di DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (18/2).

“Kalau Ibu Megawati mengatakan, memberikan semangat kepada kami semuanya, dan mengatakan, jangan khawatir, keadilan akan selalu menemukan jalannya,” ucapnya.

Megawati, kata Hasto, menekankan dirinya untuk tidak khawatir. Sebab, menurut Megawati, PDIP memiliki napas perjuangan yang panjang.

“Jangan pernah khawatir, karena kita punya napas perjuangan yang panjang, Ibu Megawati mengatakan kita punya napas perjuangan yang panjang, ini yang tidak mereka lihat,” katanya.

Kubu Hasto Akan Laporkan Penyidik KPK ke Dewas KPK

Hasto Kristiyanto (dok. Istimewa)
Hasto juga menuding penyidik KPK Rossa Purbo Bekti mengintimidasi saksi sidang praperadilan Hasto, yakni Agustiani Tio. Menurut Hasto, penyidik KPK Rossa memiliki ambisi untuk menjeratnya.
“Ada fakta persidangan yang sangat menarik, yang menyentuh aspek kemanusiaan dan nurani kita, yakni adanya intimidasi yang dilakukan oleh Saudara Rossa Purbo Bekti terhadap Saudari Tio. Demi ambisi menangkap saya, Saudari Tio diintimidasi dan dibujuk dengan gratifikasi hukum sebesar Rp 2 miliar,” katanya.

Hasto mengatakan Rossa meminta Agustiani Tio menyebutkan keterlibatan dirinya dalam kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) Harun Masiku. Menurut Hasto, Rossa juga meminta Agustiani Tio menyebutkan orang-orang lingkar dalam Ketua PDIP Megawati Soekarnoputri.

“Syaratnya, Saudari Tio harus menyebutkan keterlibatan saya, tidak hanya itu, Saudari Tio juga diminta menyebut orang-orang di lingkaran pertama Ibu Megawati Soekarnoputri agar bisa dibidik para penyidik tersebut,” katanya.

Hasto mengatakan Rossa juga meminta Agustiani Tio mengganti kuasa hukum hingga melarang mantan anggota Bawaslu itu untuk melakukan pemeriksaan kesehatan di luar negeri.

“Demi melancarkan aksinya, Saudara Rossa Purbo Bekti sampai menggebrak meja dan mendesak untuk mengganti penasihat hukum Tio. Puncak intimidasi Saudari Tio adalah bahwa yang bersangkutan dikenakan cekal bersama suaminya untuk tidak bisa berobat ke luar negeri akibat kanker yang dideritanya,” katanya.

“Padahal, jauh sebelum kasus ini naik lagi ke permukaan, Saudari Tio sudah berulang kali berobat ke Guangzhou bagi penyembuhan penyakitnya. Namun agenda kemanusiaan ini pun diabaikan oleh Saudara Rossa Purbo Bekti,” ucapnya.

Atas dasar itu, Hasto berencana melaporkan Rossa Purbo Bekti kepada Dewan Pengawas (Dewas) KPK. Hasto berharap Dewas KPK dapat menindaklanjuti laporannya soal dugaan intimidasi yang dilakukan Rossa kepada Agustiani Tio.

“Oleh karena itulah, kami mohon doanya pada hari Rabu, tanggal 19 Februari 2025 besok, tim hukum PDI Perjuangan akan mengadukan Saudara Rossa Purba Bekti ke Dewan Pengawas KPK atas tindakan pelanggaran etik dan kesalahan penanganan yang telah dilakukan,” katanya.

“Kami percaya bahwa Dewas KPK akan bertindak adil dan memiliki kedaulatan penuh tanpa intervensi pihak mana pun, untuk berani memeriksa Saudara Rossa, yang nyatanya telah melakukan intimidasi dan proses penegakan hukum yang melanggar undang-undang,” ucapnya.

Hasto menegaskan upaya melaporkan Rossa ke Dewas KPK bukan upaya untuk melawan KPK. Dia mengatakan pelaporan itu untuk menjaga marwah KPK terhadap misi utamanya.

“Sikap kami ini bukanlah untuk melawan KPK. Sekali lagi, sikap ini bukanlah untuk melawan KPK. Ini garis bawahi. Ini justru menjaga marwah KPK agar kembali pada misi utamanya. Sikap kami adalah dukungan nyata pada KPK dengan seluruh jajaran,” jelasnya.

(Sumber:Drama Hasto Vs KPK Belum Berakhir.)

Jakarta (VLF) – Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, saat ini masih berstatus tersangka di KPK usai gugatan praperadilannya tidak diterima pengadilan. PDIP menyatakan internal partainya saat ini tetap solid di tengah kasus hukum yang menjerat Hasto.
“Hingga saat ini kondisi partai tetap solid memberikan dukungan penuh dan pendampingan hukum kepada Sekjen PDI Perjuangan yang mengalami kriminalisasi dan target politik dengan kasus hukum yang mengada-ada,” kata Jubir PDIP, Guntur Romli, saat dihubungi, Selasa (18/2/2025).

Guntur mengatakan Hasto juga masih menjalankan tugas harian sebagai Sekjen PDIP secara normal. Dia menyebut Hasto juga masih memberikan arahan kepada ketua-ketua DPC.

“Hari ini (Selasa, 18 Februari), dalam pidato yang disampaikan oleh Sekjen di DPP dihadiri Ketua-ketua DPC se-Jabodetabek,” tutur Guntur.

Menurut Guntur, roda partai PDIP tidak terganggu dengan status hukum dari Hasto. Dia mengatakan Megawati Soekarnoputri selaku Ketum PDIP juga memberikan dukungan penuh kepada Hasto.

“Ketua Umum Ibu Megawati Soekarnoputri juga memberikan dukungan penuh kepada Sekjen PD Perjuangan,” kata Guntur.

Hasto ditetapkan sebagai tersangka kasus suap dan dugaan merintangi penyidikan Harun Masiku. Harun sendiri telah ditetapkan sebagai tersangka sejak 2020, tapi keberadaan mantan caleg PDIP itu belum diketahui hingga kini.

Hasto telah melawan penetapan tersangkanya lewat gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun hakim PN Jaksel tidak menerima gugatan Hasto.

Hasto mengajukan lagi gugatan baru untuk melawan KPK. Ada dua gugatan praperadilan yang diajukan Hasto, yakni terkait kasus dugaan suap dan kasus dugaan merintangi penyidikan.

(Sumber:PDIP Pastikan Internal Solid di Tengah Kasus Hasto: Bu Mega Dukung Penuh Sekjen.)

Jakarta (VLF) – Evelin Dohar Hutagalung (EDH), mantan pengacara anak bos Prodia, Arif Nugroho, telah diperiksa polisi terkait dugaan penipuan dan penggelapan mobil Lamborghini. Evelin dicecar 31 pertanyaan oleh penyidik Ditreskrimsus Polda Metro Jaya.
“Pemeriksaan terhadap EDH berakhir pada pukul 23.16 WIB (dilakukan pemeriksaan selama kurang lebih 5 jam). Dalam kegiatan pemeriksaan atau permintaan keterangan terhadap EDH, tim penyidik mengajukan sebanyak 31 pertanyaan,” kata Dirkrimsus Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak kepada wartawan, Rabu (19/2/2025).

Pemeriksaan dilakukan di gedung Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, Selasa (18/2) kemarin. Ade Safri mengatakan, suami Evelin pria berinisial JK juga turut dimintai keterangan sebagai saksi.

“Adapun pemeriksaan terhadap JK (suami EDH) berakhir pada pukul 23.30 WIB (dilakukan pemeriksaan selama kurang lebih 5 jam). Dalam kegiatan pemeriksaan atau permintaan keterangan terhadap JK, tim penyidik mengajukan sebanyak 26 pertanyaan,” ujarnya.

Setelahnya, penyidik akan melakukan gelar perkara untuk menetapkan tersangka dalam perkara tersebut. Saat ini pihak kepolisian masih melakukan serangkaian pendalaman.

“Untuk penetapan tersangka dalam penanganan perkara a quo dilakukan melalui mekanisme gelar perkara berdasarkan fakta penyidikan yang didapatkan oleh penyidik di tahap penyidikan, atas minimal 2 alat bukti yang sah,” katanya.

Duduk Perkara
Sebagai informasi, Evelin awalnya mendampingi Arif Nugroho selaku kliennya yang terlibat dalam kasus dugaan pemerkosaan dan pembunuhan anak di bawah umur yang ditangani oleh Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan pada April 2024. Kasus ini saat itu ditangani oleh AKBP Bintoro selaku Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan.

Dalam perjalanannya, Arif Nugroho meminta Evelin selaku pengacaranya saat itu untuk menjual mobil Lamborghini. Duit itu untuk mengurus kasusnya yang ditangani Polres Metro Jakarta Selatan.

Pahala selaku pengacara Arif Nugroho melaporkan Evelin ke Polda Metro Jaya pada 27 Januari 2025. Dalam laporan tersebut, Pahala melaporkan Evelin atas dugaan penipuan dan penggelapan serta pencucian uang.

“Peristiwa yang dilaporkan adalah: sekitar bulan April 2024, Terlapor meminta korban menjual mobilnya untuk mengurus perkara hukum yang sedang korban alami. Kemudian korban meminta bahwa hasil penjualan mobil tersebut ditransfer kepadanya terlebih dahulu sebesar Rp 3,5 miliar,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi.

“Akan tetapi, sampai saat ini, uang penjualan mobil mewah milik korban tersebut tidak Terlapor berikan dan saat ini mobil milik korban tidak dikembalikan oleh Terlapor, korban merasa dirugikan Rp 6,5 miliar,” ujarnya.

(Sumber:https://news.detik.com/berita/d-7785021/5-jam-diperiksa-eks-pengacara-anak-bos-prodia-dicecar-soal-lamborghini.)