Jakarta (VLF) – Pemerintah menetapkan margin fee yang diberikan ke Perum Bulog sebesar 7% dalam menjalankan penugasan. Menteri Koordinator bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan selama ini margin yang diterima Bulog sangat kecil yang hanya sebesar Rp 50 per kilogram beras.
Dengan margin yang tipis tersebut, Zulhas bilang, untuk memberikan gaji saja tidak cukup.

“Nah oleh karena itu tadi kami menyelesaikan agar Bulog diberi peran untuk ngambil keuntungan seperti dulu. Kalau sekarang kan bulog tidak ngambil apa-apa, hanya Rp 50 dibuat gaji aja kadang-kadang kurang, nggak cukup,” ujar Zulhas usai Rapat Kordinasi terbatas dengan sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Senin (12/1/2026).

Zulhas mengatakan bahwa usulan margin fee yang diminta Bulog hingga 10%. Namun, setelah dilakukan perhitungan bersama akhirnya disepakati margin yang diberikan sebesar 7%.

“Nah, dihitung-hitung antara Menteri Keuangan, dari BPKP, ketemu angka 10% diminta, tapi disetujui 7% nanti ngambil fee. Itu untuk utamanya untuk menjamin agar harga beras satu harga di seluruh Indonesia. Itu satu yang kami tadi rapat,” terang Zulhas.

Sebelumnya, Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengusulkan agar kenaikan margin fee atau keuntungan untuk Bulog menjadi 10%. Usulan ini dipandang sebagai langkah supportif atas beban penugasan publik kepada Bulog yang terus meningkat.

Usulan penyesuaian margin fee ini mengacu pada asas kesetaraan, dengan merujuk pada skema penugasan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) strategis lainnya seperti PLN dan Pertamina yang memperoleh margin fee sebesar 10% dalam menjalankan penugasan pemerintah.

“Nah saya nggak minta penghargaan yang lain-lain, saya cuma minta rewardnya supaya Bulog itu menjadi lebih bagus. Dan saya lihat di BUMN lain itu juga ada rewardnya ada sama, kayak PLN, bahkan Pertamina itu marginnya sampai 10%. Nah saya mengajukan itu margin itu. Kemarin saya udah mengajukan ke Pak Mentan, Pak Mentan sudah setuju, tapi diminta dirapatkan di rakortas (rapat koodinasi terbatas),” kata dia di Kantor Bulog, Jakarta Selatan.

Rizal mengungkapkan margin Bulog sebesar Rp 50/kg telah berlangsung belasan tahun dan tidak ada perubahan. Padahal Bulog memegang peran besar untuk mengendalikan harga di seluruh Indonesia.

“Masa sekian tahun dari 2014 sampai 2025, berarti 11 tahun tidak pernah ada perubahan. Ini malah minus, hampir Rp 900 miliar. Nah itu, makanya kita masih minus Rp 900 miliar, Bayangkan. Ya makanya supaya tidak minus itu, kita minta marginnya dinaikkan,” katanya.

(Sumber:Pemerintah Setuju Kasih Margin Fee 7% ke Bulog.)

Jakarta (VLF) – Pemerintah terus mempercepat pemulihan pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat melalui koordinasi lintas kementerian dan badan usaha milik negara (BUMN). Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya belum lama ini menggelar rapat untuk menyinkronkan percepatan pembangunan hunian serta pemulihan infrastruktur dasar bagi warga terdampak bencana agar berjalan cepat dan tepat sasaran.
Rapat tersebut difokuskan pada evaluasi progres pembangunan hunian, pemulihan fasilitas publik, serta pembagian peran kementerian dan BUMN agar pelaksanaan di lapangan lebih efektif dan terkoordinasi.

Pertemuan di Kantor Sekretariat Kabinet itu turut melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Badan Pengaturan BUMN, serta sejumlah BUMN konstruksi yang terlibat langsung dalam penanganan pascabencana.

Teddy menyampaikan, pembangunan rumah hunian di sejumlah wilayah terdampak ditargetkan rampung dalam waktu dekat.

“Dalam dua minggu ke depan rumah hunian di Aceh Utara, Aceh Pidie, Tapanuli Selatan, Tanah Datar, Padang Pariaman dan Agam akan jadi dan siap digunakan,” ujar Teddy dalam keterangan tertulis, Kamis (8/1/2026).

Selain pembangunan hunian, pemerintah juga mengebut pembersihan dan pemulihan fasilitas umum, mulai dari jalan, rumah sakit, sekolah, pasokan air bersih, hingga perkantoran. Dalam hal ini, Kementerian Pekerjaan Umum berkolaborasi dengan BUMN Konstruksi salah satunya PTPP untuk memastikan pemulihan infrastruktur vital dapat segera mengembalikan mobilitas dan aktivitas ekonomi masyarakat. Pembangunan hunian tambahan di Aceh juga ditargetkan selesai pada awal Februari.

Dalam proses pemulihan tersebut, pemerintah pusat terus berkoordinasi dengan bupati dan wali kota setempat untuk menyesuaikan kebutuhan warga terdampak yang beragam.

“Ada yang ingin disiapkan hunian, ada yang ingin memperbaiki sendiri, ada yang ingin pindah daerah mengikuti keluarganya yang lain dan lain sebagainya,” kata Teddy.

Di luar agenda pembangunan hunian permanen, dukungan BUMN konstruksi menjadi bagian penting sejak fase tanggap darurat hingga pemulihan awal. Salah satu BUMN yang terlibat aktif adalah PT PP (Persero) Tbk (PTPP), yang berkolaborasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dalam membuka kembali akses jalan, menangani longsor, serta memulihkan konektivitas antardaerah di Aceh dan Sumatera Utara, termasuk pada ruas strategis seperti Bireuen-Takengon, agar distribusi logistik dan mobilitas masyarakat kembali berjalan.

Memasuki fase pemulihan lanjutan, peran PTPP bersama Danantara dan BP BUMN difokuskan pada penyediaan hunian sementara (huntara) bagi warga terdampak banjir. Selain pembangunan huntara di Aceh Tamiang, pemerintah menargetkan penyediaan hingga 15.000 unit huntara dalam tiga bulan ke depan di berbagai wilayah terdampak bencana. PTPP sendiri saat ini terlibat dalam pembangunan 600 unit huntara di Aceh Utara sebagai bagian dari upaya percepatan pemulihan tempat tinggal warga.

Khusus di Aceh Tamiang, Danantara menginisiasi pembangunan 600 unit hunian sementara, dengan PTPP bertanggung jawab pada pembangunan tahap awal sebanyak 94 unit. Hunian sementara tersebut dibangun dengan sistem panggung dan dilengkapi fasilitas pendukung seperti MCK, tandon air, musala, jalan pedestrian, drainase, serta sistem utilitas kawasan. Hingga awal Januari 2026, sebanyak 30 unit telah selesai, sementara sisanya ditargetkan rampung secara bertahap.

Corporate Secretary PTPP, Joko Raharjo, menegaskan bahwa penyediaan hunian sementara dan pemulihan infrastruktur merupakan bagian penting dari proses kebangkitan masyarakat pascabencana.

“Pemulihan tidak berhenti pada perbaikan akses dan infrastruktur. Warga juga membutuhkan tempat tinggal yang aman agar bisa kembali menata aktivitas sehari-hari. Melalui kolaborasi yang diinisiasi Danantara, PTPP mendukung penyediaan hunian sementara ini sebagai ruang transisi sebelum pemulihan jangka menengah dan panjang berjalan,” ujar Joko.

Ia menambahkan, komitmen PTPP tidak berhenti pada fase tanggap darurat semata.

“Kami percaya pemulihan infrastruktur adalah fondasi awal agar masyarakat dapat bangkit dan kembali bergerak. PTPP akan terus hadir, bekerja, dan mendampingi proses pemulihan ini sampai tuntas,” tutup Joko.

Melalui koordinasi lintas kementerian serta dukungan BUMN konstruksi, pemerintah berharap proses pemulihan pascabencana dapat berjalan menyeluruh, tidak hanya pada aspek infrastruktur, tetapi juga pemulihan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat terdampak.

(Sumber:Pemerintah Kebut Pembangunan Hunian Sementara Korban Bencana Sumatera.)

Jakarta (VLF) – Pemerintah masih menggodok lokasi rumah susun (rusun) subsidi yang akan berada di perkotaan. Salah satunya ada di Meikarta.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) tadi malam menemui Menteri Hukum Supratman Andi Agtas. Pertemuan itu membahas soal aturan rusun subsidi di perkotaan karena rencananya tahun ini akan mulai dibangun.

Untuk lokasinya, Ara tidak menyebutnya secara gamblang. Tapi ia membenarkan salah satu lokasi rusun subsidi ada di Meikarta.

“Ya saya sudah minta data dari Perumnas di mana saja, dari pengembang-pengembang swasta punya lokasi di perkotaan di mana saja. (Meikarta salah satunya?) Salah satunya di Meikarta,” katanya saat ditemui wartawan usai pertemuan di Kementrian Hukum, Selasa malam (13/1/2026).

Ketika ditanya akan ada berapa unit rusun subsidi di Meikarta, Ara tidak menjawabnya secara lugas.

“Kita lihat kesiapannya, tapi salah satunya di Meikarta,” tutupnya seraya masuk ke dalam mobil.

Sementara itu, Dirjen Perumahan Perkotaan Kementerian PKP Sri Haryati mengungkapkan akan ada pertemuan lagi guna membahas aturan terkait rusun subsidi, termasuk dengan perbankan dan pengembang. Ketika ditanya mengenai lokasi rusun subsidi akan ada di Meikarta, ia tidak menjawab secara pasti.

“Itu kan nanti, kalau sekarang regulasinya dulu,” tuturnya kepada wartawan.

Sri menambahkan untuk aturan penyesuaian harga rusun subsidi akan segera dirampungkan yang tertuang dalam Keputusan Menteri PKP. Di dalamnya akan memuat terkait harga rusun subsidi, bunga, serta tenor.

“Segera. Insyaallah di bulan ini ya karena Permen-nya, Permen PKP Nomor 5 Tahun 2025, tadi sudah ditandatangan. Nanti tinggal mengurus perundangan. Tapi itu kan hanya mengatur terkait beberapa poin terus nanti ada Kepmen. Nah itu yang kita satu putaran (rapat) lagi,” jelasnya.

Dalam pertemuan itu turut hadir James Riady selaku bos Lippo Group, induk perusahaan dari pengembang Meikarta. Namun ia tidak menjawab pertanyaan secara lugas.

Sebagai informasi, James Riady sempat mengungkapkan akan ada rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Meikarta. Diperkirakan akan ada 50.000-100.000 unit rumah untuk MBR.

Ketika ditanya lebih lanjut ke James Riady, ia mengatakan saat ini masih berfokus untuk menyerahkan unit apartemen Meikarta yang ditargetkan selesai pada pertengahan 2026. Rencananya setelah itu baru akan dibangun rumah untuk MBR.

“Dan perencanaannya sedang dilakukan itu untuk mengembangkan, melewati, melampaui apa yang selama ini disebut Meikarta. Dan mungkin disana itu akan dibangun lagi 50.000-100.000 unit perumahan akan dimulai itu perencanaannya itu mungkin sesudah bulan Juli tahun depan,” ujar James di Kantor Kementerian PKP, Senin (10/11/2025).

James percaya perumahan untuk MBR ini merupakan pasar yang besar dan banyak developer kecil dan menengah yang bisa menggarap proyek tersebut.

“Dan kita percaya sekali ini mengenai perumahan untuk MBR justru ini pasar yang sangat besar dan pemain/developer itu banyak sekali yang kecil dan yang menengah dan kami bukan hanya akan masuk ke bidang sana tapi juga ingin membantu pemain-pemain atau developer-developer yang sekarang itu main di segmen seperti itu,” ujarnya.

(Sumber:Lokasi Rusun Subsidi Masih Dicari, Meikarta Jadi Opsi.)

Jakarta (VLF) – Ratusan pedagang dan jagal Rumah Potong Hewan (RPH) Pegirian menggeruduk Gedung DPRD Kota Surabaya, Senin (12/1/2026). Mereka menolak keras rencana relokasi aktivitas pemotongan sapi ke Tambak Oso Wilangun (TOW) yang dinilai mengancam mata pencaharian ribuan warga.
Aksi sempat berlangsung panas. Massa membawa replika keranda hingga sapi hidup sebagai simbol perlawanan. Demonstrasi berlanjut dari DPRD Surabaya hingga Balai Kota, diwarnai ancaman mogok kerja massal serta potensi terhentinya pasokan daging sapi di Surabaya.

Dalam aksi di depan DPRD Surabaya, massa sempat membawa seekor sapi masuk ke halaman gedung dewan. Situasi sempat tegang hingga orator meminta massa keluar kembali.

Setelah sapi dikeluarkan, situasi kembali kondusif. Massa membawa poster penolakan relokasi serta replika keranda sebagai simbol matinya mata pencaharian jika relokasi tetap dilakukan.

Para pedagang menilai, relokasi dilakukan tanpa sosialisasi dan tidak mempertimbangkan akses pembeli, jalur distribusi, serta potensi penurunan omzet.

“Bapak keluar atau sapi kalian masuk ke dalam. Bapak bicara saja dengan sapi yang kami bawa,” kata orator.

Aksi ini sempat membuat arus lalu lintas Jalan Yos Sudarso tersendat.

Pedagang Keluhkan Jarak dan Minim Sosialisasi

Salah satu pedagang Pasar Pegirian, Ayu, menolak keras relokasi ke Tambak Oso Wilangun.

“Tempatnya kecil, nggak layak dipakai. Kenapa baru sekarang dipindah, kami nggak mau pindah, rawan kecelakaan,” kata Ayu.

Ia mengaku telah berjualan selama 20 tahun dan tidak pernah diajak musyawarah.

“Nggak mau dipindah, Pak Eri. Kita rakyat kecil Pak Eri. Di sana rawan begal Pak Eri. Kasihan. Jualan sudah 20 tahun, baru sekarang dipindah, tempatnya nggak layak. Kok tidak musyawarah dengan masyarakat kecil, kok moro-moro langsung dikasih undangan dipidah di Oso Wilangun. Jauh. Andaikan Pak Eri bisa silaturahmi sama warga, dipindah di Suromadu aja nggak apa-apa, pak,” jelasnya.

Pedagang lain, Khusnul Khotimah, menyampaikan hal senada. “Habis lebaran mau dipindah. Sebelumnya nggak ada (sosialisasi), tiba-tiba udah mau dipindahkan,” pungkas Khusnul.

Dua Tuntutan dan Ancaman Mogok Kerja

Koordinator jagal dan pedagang daging sapi Surabaya Abdullah Mansyur menyampaikan dua tuntutan utama.

“Kedua, saya meminta kepada Wali Kota Surabaya untuk mencabut surat edaran tentang pendaftaran, yang kemudian untuk mendaftar para jagal yang ada di Pegirian untuk dipindah ke Tambak Oso Wilangun,” kata Abdullah.

Ia menegaskan massa akan mogok kerja sampai tuntutan dipenuhi.

“Tentunya mogok ini tidak hanya berhenti saat ini, kita akan pastikan sebulan, dua bulan, satu tahun pun kita akan lakukan aksi mogok. Supaya apa? Supaya memberikan alarm terhadap pemerintah kota, Gubernur Jawa Timur dan kepada Presiden Prabowo Subianto terkait masalah stabilitas ekonomi,” tegasnya.

Menurut Abdullah, jika mogok berlangsung, distribusi daging sapi akan terganggu secara luas.

“Mulai dari hari ini kita pastikan tidak akan ada peredaran daging sapi se-Kota Surabaya. Ini menjadi alarm terhadap pemerintah kota, provinsi, dan secara nasional. Mogoknya sampai tuntutan kami dipenuhi oleh Pemerintah Kota Surabaya. Dan itu menyuplai berbagai macam mall, rumah sakit, UMKM, elemen-elemen yang terkait masalah daging di RPH Pegirian,” ujarnya.

Ia menyebut ribuan orang terancam menganggur jika relokasi tetap dipaksakan.

“Yang kedua alasan kami adalah, kami akan pastikan akan ada sekitar ribuan orang yang akan menjadi pengangguran. Karena memang mereka sudah mengira-ngira akses, kemudian cost lalu kemudian biaya, mereka akan menjadi pengangguran karena mereka tidak mau lagi untuk bekerja di RPH itu sendiri,” jelasnya.

Audiensi di Balai Kota Tak Temui Titik Temu

Usai dari DPRD, massa bergerak ke Balai Kota Surabaya dan bertemu Asisten I Pemkot M Fikser serta Dirut RPH Surabaya Fajar Arifianto Isnugroho. Fajar menyebut, massa tetap menolak relokasi, sementara pemkot tetap menjalankan rencana.

“Pak Fikser mengatakan, tetap sesuai dengan rencana, progresnya sesuai dengan rencana dan mereka sementara ini tidak setuju, masih tetap sesuai dengan skema mereka, tidak mau berpindah ke TOW, memanfaatkan Pegirian sampai batas waktu yang tidak ditentukan,” kata Fajar.

Ia menilai RPH TOW lebih modern. “Bahkan (RPH TOW) tempatnya lebih representatif karena dibangun lebih modern dan Ipalnya lebih maksimal. Karena Pegirian itu RPH yang sudah sangat tua, sudah 1927.”

Soal sosialisasi, Fajar mengklaim sudah pernah dilakukan.

“Karena alasan jarak yang terlalu jauh. Sebenarnya jarak ini yang kemudian menjadi penentu bahwa mereka enggan untuk memanfaatkan TOW. Jadi sebenarnya ya enggak ada proses maju untuk sosialisasi,” pungkasnya.

Pemkot: Program Sejak 2016

Asisten I Pemkot Surabaya M Fikser menyebut relokasi telah direncanakan sejak 2016.

“Kami jelaskan bahwa program ini sudah dirancang sejak tahun 2016 dan menjadi bagian dari rencana pembangunan serta penataan kota.”

Ia menegaskan hanya tempat pemotongan yang pindah.

“Harapannya proses bisa lebih cepat selesai, sehingga distribusi daging ke Pasar Arimbi tetap sesuai waktu,” ujarnya.

Sementara itu, Dirut RPH Surabaya Fajar Isnugroho meminta maaf kepada masyarakat.

“Jadi yang pertama saya mungkin meminta maaf kepada masyarakat Surabaya akibat aksi mogok memotong sapi di Pegirian, masyarakat agak kesulitan mungkin ya mendapatkan pasukan daging segar,” katanya.

Ia memastikan stok aman. “Tapi saya pastikan hari ini saya cek tadi oleh tim monitoring daging RPH, bahwa ketersediaan daging masih cukup.”

Ia menegaskan, mogok adalah hak pedagang.

“Ya, monggo itu kan haknya mereka (mogok). Yang jelas, kami ini penyedia jasa, mereka pengguna jasa,” imbuh Fajar.

Fajar menegaskan, Pasar Arimbi tetap di Pegirian. Relokasi dilakukan setelah Lebaran Idul Fitri.

“Tetap lokasinya di Pegirian di Jalan Arimbi. Yang pindah adalah tempat pemotongan saja,” ungkapnya.

“Setelah itu, maka semua jagal akan berpindah ke RPH Tambak Oso Wilangun,” tambahnya.

Pemkot juga menyiapkan transportasi. “Ini adalah semata-mata untuk kepentingan konsumen. Warga Surabaya konsumen daging tidak boleh terabaikan ketika pemotongan itu pindah,” kata Fajar.

Sementara itu, Koordinator massa Abdullah Mansyur menutup audiensi dengan ancaman aksi lanjutan.

“Jadi, kami akan melakukan aksi lagi. Karena tidak ada kesepakatan yang pasti,” pungkasnya.

(Sumber:Aksi Pedagang Bawa Sapi ke Gedung Dewan Protes Relokasi RPH Pegirian.)

Jakarta (VLF) – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengumumkan tarif 25 persen untuk negara manapun yang berbisnis dengan Iran. Trump menegaskan aturan ini bersifat final dan mengikat.
“Berlaku segera, negara mana pun yang berbisnis dengan Republik Islam Iran akan membayar tarif 25% untuk semua bisnis yang dilakukan dengan Amerika Serikat. Perintah ini bersifat final dan mengikat,” kata Trump di Truth Social sebagaimana dilansir AFP, Selasa (13/1/2026).

Diketahui, mitra dagang utama Iran adalah China, Turki, Uni Emirat Arab, dan Irak, menurut basis data ekonomi Trading Economics.

Pengumuman tarif ini muncul ketika Trump mempertimbangkan kemungkinan tindakan militer terhadap Iran terkait protes tersebut. Kelompok hak asasi manusia telah melaporkan peningkatan jumlah korban jiwa.

“Serangan udara akan menjadi salah satu dari sekian banyak opsi yang ada,” kata Sekretaris Pers Gedung Putih Karoline Leavitt.

Namun, ia mengatakan Iran juga memiliki saluran diplomatik yang terbuka kepada utusan khusus Trump, Steve Witkoff, menambahkan bahwa Iran mengambil “nada yang jauh berbeda” secara pribadi daripada dalam pernyataan publiknya.

Sebelumnya, Trump sendiri memperingatkan Iran untuk tidak menembak para demonstran di tengah aksi protes besar-besaran anti pemerintah. Ketua Parlemen Iran Mohammad Bagher Ghalibaf memperingatkan militer AS dan Israel akan menjadi “sasaran yang sah” jika Amerika menyerang Republik Islam, seperti yang diancam Trump.

(Sumber:Trump Bakal Kenakan Tarif 25% untuk Negara yang Berbisnis dengan Iran.)

Jakarta (VLF) – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, memastikan ketersediaan lahan sekaligus kepastian hukum hak atas tanah bagi pengembangan kawasan swasembada pangan, energi, dan air nasional di Provinsi Papua Selatan. Hal ini dibuktikan dengan penerbitan Surat Keputusan (SK) Hak Guna Bangunan (HGB) dan Hak Guna Usaha (HGU) seluas kurang lebih 328 ribu hektare yang telah dilakukan Kementerian ATR/BPN.
Nusron mengatakan penerbitan SK tersebut merupakan tindak lanjut dari pelepasan kawasan hutan di wilayah Papua Selatan. Penerbitannya mencakup di tiga wilayah, yakni di Kabupaten Merauke, Kabupaten Mappi, dan Kabupaten Boven Digoel.

“Kalau tugas saya (dalam program swasembada pangan) itu penyediaan lahan. Pelepasan kawasan hutan sudah, SK HGU-nya juga sudah kami terbitkan. Dari sekitar 486 ribu hektare, yang sudah kami terbitkan SK HGU dan HGB ada 328 ribu hektare,” ujar Menteri Nusron dalam keterangannya, Selasa (13/1/2026).

Nusron menegaskan, peran Kementerian ATR/BPN adalah memastikan para pengembang kawasan swasembada memiliki landasan hukum yang kuat melalui sertifikat tanah. Dengan begitu, implementasi program nasional ini bisa berjalan tanpa hambatan sengketa lahan.

Terkait penyesuaian rencana tata ruang, Nusron menegaskan bahwa seluruh Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) harus mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang telah ditetapkan. Ia memastikan bahwa proses sinkronisasi tata ruang berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“RDTR itu basisnya kecamatan dan harus menginduk pada RTRW kabupaten dan provinsi. Semua perencanaan tata ruang ini sinkron. Jika ada pelepasan kawasan hutan, itu berarti sudah tercantum dalam RTRW dan statusnya bukan lagi kawasan hutan,” tambah ia.

Rapat koordinasi yang dipimpin oleh Menko Pangan Zulkifli Hasan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam mempercepat terwujudnya kawasan swasembada pangan nasional, khususnya di Papua Selatan. Nusron menekankan dalam pengembangannya tetap mengedepankan kepastian hukum hak atas tanah serta keterpaduan perencanaan tata ruang.

(Sumber:SK HGU-HGB 328 Ribu Ha di Papua Diterbitkan buat Kejar Swasembada Pangan.)

Jakarta (VLF) – Program Paket Ekonomi yang dilakukan pada 2025 untuk meningkatkan daya beli masyarakat akan dilanjutkan pada 2026. Pemerintah tengah menyiapkan sejumlah program yang sebelumnya sudah dilakukan.

Mengutip detikFinance, rencana pemerintah ini diungkapkan Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto. Pemerintah memutuskan melanjutkan program Paket Ekonomi di 2026 ini karena implementasinya pada 2025 dinilai sukses menjaga daya beli masyarakat sekaligus menciptakan lapangan kerja.

“Pemerintah saat ini juga terus mematangkan persiapan program Paket Ekonomi yang akan dilanjutkan pada tahun 2026,” terangnya secara tertulis, dikutip Selasa (13/1/2026).

Setidaknya ada lima program besar yang dipastikan tetap berjalan pada 2026 ini, yakni:

• program magang nasional
• penyesuaian jangka waktu pemanfaatan dan penerima manfaat insentif pajak penghasilan (PPh) Final 0,5% bagi wajib pajak UMKM hingga tahun 2029
• perpanjangan PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP) bagi pekerja di sektor pariwisata dan industri padat karya
• perpanjangan pajak pertambahan nilai (PPN) DTP sektor perumahan
• perpanjangan dan perluasan program diskon iuran jaminan kecelakaan kerja (JKK) dan jaminan kematian (JKM) bagi seluruh peserta bukan penerima upah (BPU)

Haryo mencontohkan capaian signifikan dari Paket Ekonomi ini. Program Magang Nasional pada 2025 berhasil menjaring 102.696 peserta dari total 724.880 pelamar untuk batch 1 sampai batch 3.

Kemudian untuk pemberian insentif jaminan sosial ketenagakerjaan, pemerintah menerapkan diskon iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi pekerja Bukan Penerima Upah (BPU), khususnya di sektor transportasi dan logistik, termasuk pengemudi ojek online, ojek pangkalan, sopir, kurir, dan pekerja logistik lainnya. Program tersebut telah menjangkau lebih dari 731 ribu peserta dengan periode pemberian diskon selama Oktober 2025 hingga Maret 2026. Kebijakan tersebut juga telah memiliki landasan hukum melalui terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Iuran JKK dan JKM bagi peserta BPU.

Selain kelima program di atas, pemerintah juga telah menyalurkan bantuan sosial berupa bantuan beras 10 kg kepada 18,3 juta keluarga penerima manfaat, serta minyak goreng 2 liter. Realisasi penyaluran beras telah mencapai lebih dari 348 ribu ton atau 95,86% dari total pagu sebesar 363 ribu ton. Sementara realisasi penyaluran minyak goreng mencapai lebih dari 69 juta liter atau 95,86% dari total pagu sebesar 72 juta liter.

“Di sisi perlindungan daya beli pekerja, Pemerintah telah mengimplementasikan kebijakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) bagi pekerja di sektor pariwisata dengan gaji hingga Rp 10 Juta. Kebijakan tersebut telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 72 Tahun 2025 dan telah resmi diimplementasikan,” tambahnya.

(Sumber:Pemerintah Lanjutkan Paket Ekonomi di 2026 Demi Tingkatkan Daya Beli.)

Jakarta (VLF) – KPK telah menetapkan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas sebagai tersangka kasus korupsi kuota haji tahun 2024. Bukti tebal terkait dugaan korupsi Yaqut di kasus itu telah dikantongi KPK.
Dirangkum detikcom, Senin (12/1/2026), kasus korupsi kuota haji ini terkait pembagian tambahan 20 ribu jemaah untuk kuota haji 2024 atau saat Yaqut menjabat Menteri Agama. Kuota tambahan itu ditujukan untuk mengurangi antrean atau masa tunggu jemaah haji reguler Indonesia, yang bisa mencapai 20 tahun, bahkan lebih.

Sebelum adanya kuota tambahan, Indonesia mendapat kuota haji sebanyak 221 ribu jemaah pada 2024. Setelah ditambah, total kuota haji RI tahun 2024 menjadi 241 ribu. Pangkal persoalan dimulai saat kuota tambahan itu dibagi rata, yaitu 10 ribu untuk haji regular dan 10 ribu untuk haji khusus.

Padahal UU Haji mengatur kuota haji khusus hanya 8 persen dari total kuota haji Indonesia. Akhirnya Indonesia menggunakan kuota 213.320 untuk jemaah haji reguler dan 27.680 untuk jemaah haji khusus pada 2024.

KPK menyebutkan kebijakan era Yaqut itu membuat 8.400 orang jemaah haji reguler yang sudah mengantre lebih dari 14 tahun dan seharusnya bisa berangkat setelah ada kuota tambahan tahun 2024 malah gagal berangkat.

Hasil penyidikan yang dilakukan KPK lalu menetapkan Yaqut dan mantan stafsusnya, Ishfah Abidal Aziz (IAA) alias Gus Alex, sebagai tersangka. KPK menegaskan telah mengantongi deretan bukti dari penetapan tersangka itu.

Bukti Tebal di Tangan KPK

KPK telah menetapkan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas sebagai salah satu tersangka kasus dugaan korupsi kouta haji tahun 2024. KPK mengatakan alat bukti penetapan tersangka kepada Yaqut telah diperoleh meski kerugian negara di kasus itu masih dihitung.

“Penetapan seorang tersangka tentunya berdasarkan adanya kecukupan alat bukti. Di mana dalam penyidikan perkara ini, penyidik telah mengumpulkan berbagai alat bukti,” kata Jubir KPK Budi Prasetyo saat dihubungi, Minggu (11/1).

Budi mengatakan bukti-bukti yang telah diperoleh penyidik KPK dalam kasus korupsi kuota haji ini mulai dari pemeriksaan sejumlah saksi hingga dokumen dan bukti elektronik yang didapat, termasuk dalam penggeledahan ke berbagai lokasi yang telah dilakukan.

KPK menegaskan alat bukti penetapan tersangka Yaqut dalam kasus korupsi kuota haji telah cukup. Semua pimpinan KPK pun telah sepakat dalam penetapan tersangka tersebut.

“Alat bukti sudah tebal, semua pimpinan sepakat bulat, untuk kemudian menetapkan pihak-pihak sebagai tersangkanya,” jelas Budi.

Peran Yaqut di Kasus Korupsi Kuota Haji

Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menjelaskan Yaqut yang membagikan kuota tambahan 20 ribu dari pemerintah Arab Saudi dengan jumlah yang sama untuk haji khusus dan reguler. Hal itu melanggar aturan karena harusnya pembagian kuota haji 93 persen untuk reguler dan sisanya untuk haji khusus.

“Oleh Menteri Agama pada saat itu, saudara YCQ ini, kemudian dibagilah menjadi 50 persen-50 persen, 10.000 – 10.000. Itu tentu tidak apa namanya, tidak sesuai dengan undang-undang yang ada,” kata Asep kepada wartawan di gedung KPK, Minggu (11/1).

Sedangkan untuk Gus Alex, KPK menyebut mantan stafsus Yaqut itu disebut turut serta dalam pembagian kuota haji tersebut.

“Itu juga saudara IAA ini adalah staf ahlinya ya. Staf ahlinya dia ikut serta di dalam situ ya. Turut serta di dalam proses pembagian,” ujarnya.

KPK juga menemukan aliran uang atau kickback dalam kasus ini. Hal tersebut masih terus didalami oleh KPK.

“Kemudian juga dari proses-proses ini kami dalam penyidikan ini ya, menemukan adanya aliran uang kembali gitu, kickback dan lain-lain gitu di sana,” ungkapnya.

Yaqut dan Gus Alex saat ini belum ditahan meski sudah berstatus tersangka. KPK menjamin penahanan kepada keduanya akan dilakukan secepatnya.

(Sumber:Bukti Tebal KPK Jerat Gus Yaqut Tersangka Korupsi Kuota Haji.)

Jakarta (VLF) – Market Overview

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menutup perdagangan Jumat (9/1) dengan penguatan terbatas 0,13% ke level 8.936,75.
Pergerakan indeks berlangsung selektif, dengan sejumlah saham mencatatkan kenaikan signifikan. Saham AMMN naik 3,16%, BBCA menguat 0,93%, sementara BUVA mencuri perhatian setelah melonjak 15,44%. Sebaliknya, tekanan terlihat pada TLKM yang turun 2,27%, MORA melemah 7,14%, dan IMPC terkoreksi 7,79%.

Dari sisi transaksi, investor asing tercatat membukukan jual bersih Rp58,94 miliar di pasar reguler. Namun, jika dihitung secara keseluruhan di seluruh pasar, aliran dana asing masih menunjukkan beli bersih sebesar Rp257,01 miliar.

Secara sektoral, mayoritas sektor bergerak di zona hijau, dengan delapan dari sebelas sektor mencatatkan kenaikan. Sektor consumer cyclicals menjadi penopang utama dengan penguatan 3,30%, sementara sektor infrastruktur menjadi yang paling tertahan dengan koreksi 1,08%.

Berita Emiten

PT Summarecon Agung Tbk (SMRA)

SMRA melaporkan kinerja penjualan marketing yang solid. Sepanjang periode berjalan, perseroan membukukan penjualan sebesar Rp5,52 triliun atau tumbuh 27% dan melampaui target manajemen sebesar 11%.

Lonjakan tersebut terutama ditopang kinerja kuartal IV 2025 dengan kontribusi Rp1,96 triliun, yang mayoritas berasal dari segmen rumah tapak sebesar 74%, diikuti ruko 17%, kavling tanah 7%, dan apartemen 2%. Ke depan, prospek usaha SMRA dinilai tetap terjaga seiring perpanjangan insentif PPN Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk penjualan rumah hingga 2027 dengan kuota 40.000 unit per tahun.

PT Triniti Dinamik Properti Tbk (TRUE)

TRUE mengumumkan rencana penambahan modal melalui skema penempatan saham tanpa hak memesan efek terlebih dahulu (PMTHMETD). Perseroan berencana menerbitkan maksimal 757,11 juta saham baru atau setara 10% dari modal ditempatkan dan disetor penuh.

Harga pelaksanaan akan ditetapkan paling rendah 90% dari rata-rata harga penutupan saham selama 25 hari bursa berturut-turut di pasar reguler sebelum tanggal permohonan pencatatan. Dana yang diperoleh akan dialokasikan untuk kebutuhan modal kerja dan ekspansi usaha, dengan potensi bertambahnya jumlah saham beredar menjadi sekitar 8,32 miliar saham.

Rekomendasi Saham Hari Ini

HRTA – Buy 2350-2380 | TP 2430-2520 | SL 2200

SRTG – Buy 1620-1635 | TP 1660-1685 | SL 1525

PWON – Buy 348-354 | TP 360-372 | SL 330

SMRA – Buy 398-404 | TP 412-420 | SL 378

PIPA – Buy 298-306 | TP 314-326 | SL 282

Disclaimer: Ingat, bahwa segala analisis dan rekomendasi saham dalam artikel ini bersifat informatif sekaligus bukan merupakan ajakan untuk membeli atau menjual saham tertentu.

Keputusan berinvestasi sepenuhnya berada di tangan masing-masing investor sesuai dengan profil risiko dan tujuan keuangan pribadi. Selamat berinvestasi secara bijak.

(Sumber:IHSG Naik Tipis, SMRA Cetak Lonjakan Penjualan, dan TRUE Siapkan Aksi Korporasi Ini.)

Jakarta (VLF) – Harga minyak dunia melonjak pada perdagangan Senin pagi. Lonjakan harga minyak ini dipicu oleh kekhawatiran pasar atas aksi protes di Iran yang kian memanas dan berpotensi mengganggu pasokan minyak global.
Dilansir dari Reuters, Senin (12/1/2026), harga minyak mentah berjangka Brent naik 31 sen atau 0,49% ke level US$ 63,65 per barel. Sementara, harga minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) AS berada di level US$ 59,42 per barel naik 30 sen atau 0,51%.

Pekan lalu, keduanya melonjak lebih dari 3%. Ini menjadi kenaikan mingguan terbesar sejak Oktober lalu. Ketegangan di Iran menjadi motor utama kenaikan harga.

Pemerintah Iran terus memperketat tindakan keras terhadap demonstrasi besar-besaran yang terjadi sejak 2022.Laporan kelompok HAM menyebut kerusuhan sipil ini telah menelan lebih dari 500 korban jiwa. Kondisi ini membuat para pekerja industri minyak di sana menyerukan aksi mogok kerja.

“Situasi ini menempatkan setidaknya 1,9 juta barel ekspor minyak per hari dalam risiko gangguan,” tulis analis ANZ yang dipimpin Daniel Hynes dalam catatannya.

Presiden AS Donald Trump dilaporkan akan memanggil penasihat seniornya pada Selasa besok akibat ketegangan yang tidak mereda. Trump sebelumnya sempat mengancam akan melakukan intervensi jika kekerasan terhadap demonstran terus berlanjut.

Di tengah ketegangan itu, Venezuela disebut segera melanjutkan ekspor minyak menyusul penggulingan Presiden Nicolas Maduro. Trump menyatakan bahwa pemerintah di Venezuela bersiap untuk menyerahkan hingga 50 juta barel minyak yang sebelumnya terkena sanksi kepada Amerika Serikat.

Kabar ini pun langsung memicu ‘perang’ antarperusahaan minyak global. Mereka berebut mencari kapal tanker untuk mengangkut minyak dari pelabuhan-pelabuhan Venezuela yang kondisinya mulai rusak.

Salah satu raksasa perdagangan komoditas, Trafigura, bahkan sudah bergerak cepat. Dalam pertemuan dengan Gedung Putih, Jumat lalu, mereka menyatakan kapal pertama mereka dijadwalkan akan mulai memuat minyak pada pekan depan.

(Sumber:Iran Memanas, Harga Minyak Ikut Mendidih.)