Jakarta (VLF) – Widyaprada Ahli Utama di Ditjen Paudasmen Kemendikbudristek Sutanto dihadirkan sebagai saksi kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management (CDM). Hakim bertanya ke Sutanto perihal WhatsApp dari orang Sekretariat Kabinet (Setkab) terkait komplain dari Microsoft.

Hakim membacakan berita acara pemeriksaan (BAP) Sutanto di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (19/1/2026). Eks Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim duduk sebagai terdakwa dalam sidang ini.

BAP itu menerangkan orang Setkab yang mengirim WA ke Kemendikbudristek bernama Januar Agung. WA Januar itu menanyakan soal komplain dari Microsoft.

“Di BAP Anda itu disebutkan, apakah akhirnya 2021 Chromebook juga digunakan? ‘Chromebook juga digunakan dalam pengadaan TIK di Kemendikbud. Sepengetahuan saya dalam pembahasan rapat di Dirjen Paud, dengan Jurist Tan maupun Fiona dibahas mengenai WA dari Sekretaris Kabinet bernama Januar Agung’. Benar ya ? Salah satu yang dibahas itu?” tanya hakim.

“Iya,” jawab Sutanto.

“Bernama Januar Agung menanyakan ke Jumeri, Dirjen Paud, atas komplain dari Microsoft?” tanya hakim.
“Oh ya, karena itu ada surat pak, yang ada surat tadi,” jawab Sutanto.

Hakim mendalami komplain yang disampaikan Microsoft. Hakim mencecar Sutanto apakah Microsoft pernah menjalin kerja sama dengan Kemendikbud.

“Microsoft komplain gimana? ‘Microsoft komplain terhadap Permendikbud Nomor 5 Tahun 2021 yang sudah mengunci spek Chrome OS untuk pengadaan DAK fisik 2021’. Jadi Microsoft komplain karena nggak bisa masuk atau bagaimana?” tanya hakim.

“Ya itu berita informasi melalui WA ke Pak Dirjen, kemudian Pak Dirjen memberi tahu saya,” jawab Sutanto.

“Karena ini bersinggungan dengan pertanyaan pihak advokat tadi bahwa selama ini Microsoft pernah kerja sama nggak dengan Kemendikbud?” tanya hakim.

“Tidak ada,” jawab Sutanto.

Sutanto mengaku tak tahu apakah Microsoft pernah kerja sama dengan Kemendikbud. Dia mengaku hanya mendapat cerita dari mantan Dirjen Paudasmen Kemedibudristek Jumeri yang mendapat WA Januar.

“Pernah nggak kerja sama dengan Kemendikbud?” tanya hakim.
“Saya tidak tahu itu,” jawab Sutanto.
“Terus maksud komplain ini Saudara juga tidak tahu komplain atas apa?” tanya hakim.
“Ya karena setelah saya diceritain Pak Jumeri ada WA dari Setneg itu, kemudian saya tanya, mungkin yang dimaksud karena di DAK fisik 2021 sudsh ada mengunci Chrome OS,” jawab Sutanto.
“Iya maksudnya kan Microsoft ini kan entitas bisnis, bukan pemerintah gitu lho. Hak apa dia komplain gitu lho, Anda nggak menanyakan sejauh itu?” tanya hakim.
“Waktu itu saya ceritanya Pak Jumeri karena beliau mendapat WA dari sana,” jawab Sutanto.

Dalam perkara ini, Nadiem didakwa melakukan korupsi terkait pengadaan laptop Chromebook saat menjabat Mendikbudristek. Proyek itu disebut menyebabkan kerugian negara Rp 2,1 triliun.

Nadiem telah mengajukan eksepsi. Hakim menolak eksepsi tersebut dan meminta sidang dilanjutkan ke tahap pembuktian.

(Sumber:Hakim Cecar Saksi Kasus Chromebook soal Orang Setkab Tanya Komplain Microsoft.)

Jakarta (VLF) – Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Immanuel Ebenezer atau Noel, buka-bukaan terkait kasus pemerasan proses pengurusan sertifikasi K3 di Kemnaker yang menjeratnya. Noel mengaku menerima aliran dana Rp 3 miliar dalam kasus tersebut.
“Menerima Rp 3 miliar,” ujar Noel di sela skors persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Raya, Jakarta Pusat, Senin (19/1/2026).

Noel mengatakan akan bertanggung jawab atas perbuatannya itu. Noel kembali mengakui dirinya bersalah.

“Ya, menurut saya cukup puas ya, karena majelis memberi ruang yang cukup luar biasa terhadap hak terdakwa juga penuntut umumnya juga luar biasa. Pokoknya secara prinsip kita menghargai hukum yang sudah berlaku. Apalagi ini perbuatan saya kan saya akui, saya bersalah,” ujar Noel.

“Nah ini kita harus berani bertanggung jawab terhadap perbuatan yang saya lakukan. Yang jelas, saya mengakui kesalahan saya,” tambahnya.

Satire Jadi Gembong

Immanuel Ebenezer juga menyampaikan sarkasme atau sindiran sebelum sidang dakwaan kasus dugaan pemerasan dalam proses pengurusan sertifikasi K3 di Kemnaker. Noel menyindir KPK yang disebutnya menarasikan dirinya sebagai gembong kasus korupsi.

“Presiden kan nggak ngurus hal kecil begini lah. Presiden ngurusin bangsa ini, negara ini, itu lebih penting daripada kasus yang kayak aib begini, apalagi kita lihat orkestrasi yang dinarasikan KPK sebagai gembong,” kata Noel sebelum persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Senin (19/1).

“Sekarang saya bilang, iya saya gembong. Saya memerintahkan seluruh kementerian untuk melakukan korupsi massal. Dan itu jadikan berita biar keren,” imbuhnya.

Noel mengatakan Presiden Prabowo Subianto tak perlu dibebani dengan kasus ini. Dia mengaku akan bertanggung jawab atas perbuatannya.

“Presiden jangan dibebani hal kaya begitu. Presiden fokus dengan kerja kerakyatannya saja. Karena ini perbuatan saya. Saya harus bertanggung jawab dengan perbuatan saya,” ujarnya.

Noel tak membantah terkait kendaraan Ducati hingga Nissan GTR. Dia berharap kebohongan bisa dihentikan.

“Saya tidak mau menyanggah apa yang disampaikan, 32 mobil dengan rumah yang tipe 36 dengan tanah 83 meter kalau markir semana itu 32 mobil, keren kan. Motor Ducati, mobil Nissan GTR, yang harganya Rp 10 miliar apa Rp 12 miliar ya, jadi keren lah,” ujar Noel.

“Semoga orkestrasi-orkestrasi yang basisnya kebohongan bisa kita hentikan. Kita nggak mau lagi penegak hukum pendekatannya basisnya kebohongan,” imbuhnya.

Dana Rp 3 M Sempat Singgah ke Anak Noel

Jaksa KPK menguraikan alur penyerahan duit Rp 3 miliar ke Noel. Jaksa mengatakan perbuatan Noel itu dilakukan bersama-sama Fahrurozi, Hery Sutanto, Subhan, Gerry Aditya Herwanto Putra, Irvian Bobby Mahendro, Sekarsari Kartika Putri, Anitasari Kusumawati, Supriadi, Miki Mahfud, dan Termurila. Para terdakwa diadili dalam berkas terpisah.

Jaksa awalnya mengungkap kalau pemerasan tersebut sudah terjadi sejak 2021 atau 3 tahun sebelum Noel menjabat Wamenaker. Jaksa menyebut Noel, yang menjabat mulai Oktober 2024, memanggil anak buahnya dan menanyakan praktik pemerasan itu.

“Saat itu Terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan menanyakan mengenai praktik pungutan uang dari para pemohon sertifikasi dan lisensi K3 melalui pihak PJK3 kepada Hery Sutanto. Kemudian, Hery Sutanto membenarkan adanya pungutan uang tersebut,” demikian isi dakwaan Noel.

Eks Wakil Menteri Ketenagakerjaan Emanuel Ebenezer membuka rompi tahanan KPK saat akan mengikuti sidang perdana di Tipikor, Jakarta, Senin (19/1/2026). Noel menghadiri sidang dakwaan kasus dugaan pemerasan dalam proses pengurusan sertifikasi K3 di Kemnaker. Foto: Rifkianto Nugroho/detikfoto
Menurut jaksa, Noel meminta jatah Rp 3 miliar dari pemerasan K3 tersebut. Jaksa mengatakan anak buahnya menyatakan sanggup memenuhi permintaan Noel.

“Selanjutnya sekitar seminggu kemudian, Terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan memanggil Irvian Bobby Mahendro ke ruang kerjanya meminta uang sebesar Rp 3.000.000.000 (Rp 3 miliar). Atas permintaan tersebut kemudian Irvian menyanggupinya,” demikian isi dakwaan Noel.

Pada Desember 2024, Noel disebut menghubungi Irvian dan menanyakan soal uang Rp 3 miliar yang dimintanya. Irvian disebut menyatakan uang itu sudah ada, yang bersumber dari bersumber dari PT KEM Indonesia sebesar Rp 70 juta dan sisanya sebesar Rp 2.930.000.000 (Rp 2,93 miliar) bersumber dari para pemohon sertifikasi dan lisensi PJK3 lain yang dilakukan oleh Sekarsari Kartika Putri dan Supriadi.

Noel kemudian memberikan kontak atas nama Nur Agung Putra Setia dan meminta Irvian berkoordinasi dengan Nur Agung untuk penyerahan uang. Setelah menghubungi Nur Agung, Irvian meminta sopirnya menyerahkan uang Rp 3 miliar secara cash ke Nur Agung. Jaksa mengatakan uang itu kemudian diserahkan ke Divian Ariq yang disebut jaksa merupakan anak Noel.

“Setelah menghubungi dan berkomunikasi dengan Nur Agung Putra Setia tersebut, Irvian melalui sopirnya Gilang Ramadhan alias Andi telah menyerahkan uang sebesar Rp 3 miliar yang tersimpan dalam tas jinjing bermotif batik kepada Nur Agung bertempat di sisi timur SPBU Pertamina 34.10301 Jalan Gereja Theresia Gondangdia Jakarta Pusat, yang kemudian oleh Nur Agung tas jinjing berisi uang tersebut diserahkannya kepada Divian Ariq yang merupakan anak kandung dari Terdakwa Immanuel Ebenezer,” ucapnya.

Akibat perbuatannya, Noel didakwa dengan Pasal 12 huruf e atau 12 huruf b dan 12 B juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 20 huruf c KUHP juncto Pasal 127 ayat (1) KUHP.

Dakwaan Noel

Jaksa KPK mendakwa Noel melakukan pemerasan pengurusan sertifikasi K3 bersama sejumlah ASN Kemnaker. Jaksa menyebutkan Noel meminta jatah Rp 3 miliar.

Jaksa menyatakan perbuatan itu dilakukan Noel bersama para terdakwa lain, yakni Fahrurozi, Hery Sutanto, Subhan, Gerry Aditya Herwanto Putra, Irvian Bobby Mahendro, Sekarsari Kartika Putri, Anitasari Kusumawati, Supriadi, Miki Mahfud, dan Termurila. Sidang digelar dalam berkas terpisah di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Senin (19/1).

“Telah melawan hukum atau menyalahgunakan kekuasaannya terkait dengan Penerbitan dan Perpanjangan Sertifikasi/Lisensi Individu Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) bagi para pemohon sertifikasi/lisensi K3,” demikian isi dakwaan Noel.

Dalam dakwaannya, jaksa mengatakan para terdakwa memaksa para pemohon sertifikasi dan lisensi K3 memberikan uang total Rp 6.522.360.000 (Rp 6,5 miliar). Kasus ini terjadi sejak 2021 atau sebelum Noel menjabat Wamenaker.

Pada 2021, kata jaksa, Hery Sutanto, yang menjabat Direktur BKK3, meminta bawahannya meneruskan ‘tradisi’ berupa apresiasi atau biaya nonteknis/undertable di lingkungan Ditjen Binwasker K3 untuk memungut uang penerbitan sertifikasi K3 sebesar Rp 300 ribu sampai Rp 500 ribu per sertifikat.

“Serta menyampaikan apabila para pemohon sertifikasi dan lisensi K3 tidak memberikan uang maka proses penerbitan dan perpanjangan sertifikasi dan lisensi K3 diperlambat,” ujar jaksa.

Jaksa mengatakan Gerry, Herwanto, Irvian Bobby, Sekarsari, Anitasari, Subhan, Supriadi, dan Nila Pratiwi Ichsan, yang merupakan bawahan Hery Sutanto mematuhi perintah itu. Jaksa menyebut Hery juga meminta para bawahannya yang menjadi koordinator dan subkoordinator menyiapkan rekening bank untuk penampungan duit pemerasan.

Mereka kemudian bersepakat dengan Miki Mahfud dan Termurila dari PT KEM Indonesia untuk melakukan pungutan itu saat melakukan pembinaan/pelatihan K3. Singkat cerita, pemerasan pun dilakukan.

Noel juga didakwa menerima gratifikasi sebesar Rp 3,3 miliar dan satu unit motor Ducati Scrambler berwarna biru dongker. Jaksa mengatakan gratifikasi itu diterima Noel dari pihak swasta dan anak buahnya di Kemnaker.

“Bahwa Terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan pada periode Oktober 2024 sampai dengan Agustus 2025, baik langsung maupun tidak langsung telah menerima uang yang seluruhnya berjumlah Rp 3.365.000.000 dan satu unit sepeda motor Ducati Scrambler dengan Nopol B 4225 SUQ dari ASN Kemnaker dan pihak swasta lain,” ujar jaksa.

(Sumber:Blak-blakan Noel: Akui Terima Rp 3 M hingga Satire Jadi Gembong.)

Jakarta (VLF) – KPK telah merampungkan proses pemeriksaan dalam tahap penyelidikan terhadap Wali Kota Madiun Maidi dan delapan orang lainnya yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT). KPK pun sudah menaikkan kasus ini ke tahap penyidikan dan telah menetapkan status hukum.
“Telah dilakukan ekspose dan diputuskan bahwa penyelidikan ini naik ke tahap penyidikan. Dalam ekspose tersebut juga sudah menetapkan status hukum para pihak yang diamankan, dalam waktu 1×24 jam,” kata Jubir KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Selasa (20/1/2026).

Budi menjelaskan saat ini, Maidi dan delapan orang lainnya masih menjalani pemeriksaan intensif oleh penyidik di gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan.

“Saat ini para pihak tersebut masih dilakukan pemeriksaan oleh penyidik,” terang Budi.

Seperti diketahui, Wali Kota Madiun Maidi terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK terkait kasus dugaan fee proyek dan dana CSR di Kota Madiun. Maidi kini tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, untuk pemeriksaan.

Maidi tiba di Gedung Merah Putih semalam sekitar pukul 22.35 WIB. Dia memakai topi, jaket biru dongker, dan celana hitam.

Maidi tiba membawa tas jinjing biru dan dompet hitam. Dia dikawal oleh petugas.

Diketahui, Maidi ditangkap bersama belasan orang lainnya. Mereka diamankan di Madiun, Jawa Timur.

“Benar, hari ini Senin (19/1), tim sedang ada kegiatan penyelidikan tertutup, dengan mengamankan sejumlah 15 orang, di wilayah Madiun, Jawa Timur,” jelas Budi, Senin (19/1).

KPK telah mengamankan barang bukti. Uang ratusan juta rupiah diamankan dalam OTT ini.

“Selain itu, tim juga mengamankan barang bukti dalam bentuk uang tunai senilai ratusan juta rupiah,” katanya.

(Sumber:KPK Sudah Tetapkan Tersangka Terkait OTT Walkot Madiun.)

Jakarta (VLF) – Polres Metro Bekasi membongkar kasus pengoplosan atau ‘suntik’ gas elpiji bersubsidi di kawasan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi. Tiga orang pelaku yang terlibat sudah diringkus polisi.
Kapolres Metro Bekasi Kombes Sumarni mengatakan tiga orang yang diamankan masing-masing berinisial RKA sebagai pemilik lapak, MH sebagai sopir bongkar muat, serta MRT sebagai kernet. Dalam praktiknya, mereka memindahkan isi gas subsidi 3 kilogram ke tabung gas non-subsidi ukuran 12 kilogram.

“Memindahkan isi gas dari tabung subsidi 3 kilogram ke tabung non-subsidi 12 kilogram dengan cara disuntik tanpa standar keselamatan. Untuk mengisi satu tabung gas 12 kilogram, pelaku membutuhkan empat tabung gas subsidi 3 kilogram,” kata Sumarni dalam keterangannya, Selasa (20/1/2026).

Petugas juga menyita ratusan tabung gas berbagai ukuran, peralatan suntik gas, timbangan, segel tabung, satu unit mobil pikap, serta dua unit telepon genggam. Gas hasil oplosan tersebut kemudian dijual ke sejumlah wilayah di Jakarta.

“Gas LPG subsidi diperuntukkan bagi masyarakat kecil dan pelaku UMKM. Penyalahgunaan seperti ini tidak hanya merugikan negara, tetapi juga berpotensi menimbulkan kelangkaan, membahayakan keselamatan masyarakat serta merebut hak warga yang semestinya menjadi penerima subsidi,” jelasnya.

Dari hasil penyelidikan, praktik ilegal tersebut telah berlangsung sejak Oktober 2025 dengan estimasi keuntungan mencapai ratusan juta rupiah. Par tersangka dijerat dengan Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi, Undang-Undang Metrologi Legal, serta Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

“Kami akan terus melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap penyalahgunaan gas subsidi. Apabila masyarakat menemukan praktik ilegal serupa maupun gangguan kamtibmas agar segera menghubungi layanan kepolisian 110,” tuturnya.

(Sumber:Polisi Bongkar Praktik Gas Oplosan di Cikarang, Elpiji 3 Kg Disuntik ke 12 Kg.)

Jakarta (VLF) – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengancam mengenakan tarif kepada delapan negara anggota NATO jika tak menyetujui keinginan Paman Sam untuk menguasai Greenland. Bahkan tarif akan terus meningkat sampai AS resmi mencaplok Greenland.
Dalam unggahan di akun media sosial miliknya, Trump menjelaskan bahwa tarif impor yang menargetkan Denmark, Norwegia, Swedia, Prancis, Jerman, Britania Raya, Belanda, dan Finlandia ini akan dimulai dari 10% berlaku pada 1 Februari.

“Tarif akan melonjak hingga 25% pada 1 Juni,” tegas Trump dikutip dari CNBC, Senin (19/1/2026).

Tarif Baru

Sanksi tersebut kemungkinan ditambahkan di atas tarif yang sudah dikenakan AS untuk produk impor dari negara-negara tersebut. Artinya, pengenaan tarif ini masih di luar tarif-tarif yang sudah ditetapkan sebelumnya.

Sebelumnya, pemerintahan Trump sudah menetapkan tarif rata-rata sekitar 15% untuk barang-barang dari Uni Eropa dan sekitar 10% untuk impor dari Britania Raya, dengan tarif yang bervariasi berdasarkan sektor.

Bahkan di sektor sensitif seperti logam dan beberapa jenis mobil, langkah-langkah berlapis telah mendorong tarif efektif untuk sejumlah negara ke kisaran belasan hingga dua puluhan persen. Tentu tuntutan Trump kali ini benar-benar dapat mengancam perjanjian perdagangan Uni Eropa-AS yang telah disepakati pada Agustus lalu.

Tarif ke Eropa

Untuk diketahui, unggahan Trump itu menyiratkan bahwa tarif baru terhadap sekutunya di Eropa diberlakukan sebagai respons terhadap pemindahan pasukan negara-negara tersebut ke Greenland. Hal ini dilakukan karena pemerintahan Trump telah mempertimbangkan untuk menggunakan militer AS untuk mengakuisisi Greenland.

“Kedelapan negara tersebut telah melakukan perjalanan ke Greenland, untuk tujuan yang tidak diketahui. Ini adalah situasi yang sangat berbahaya bagi keselamatan, keamanan, dan kelangsungan hidup planet kita,” tulis Trump.

Negara-negara yang menjadi sasaran Trump menanggapi ancaman tarif ini dengan kecaman. Mereka menggambarkan penetapan tarif tersebut sebagai tindakan permusuhan terhadap sekutu militer dekat yang mengancam kemitraan trans-Atlantik.

Presiden Komisi Eropa, Ursula von der Leyen mengeluarkan teguran keras terhadap ultimatum Gedung Putih dengan menggambarkan tarif tersebut bukan hanya sebagai sengketa perdagangan tetapi juga sebagai ujian nilai-nilai Barat.

“Kami memilih kemitraan dan kerja sama. Kami memilih bisnis kami. Kami memilih orang-orang kami,” tulis von der Leyen dalam sebuah unggahan di Bluesky tak lama setelah pengumuman tersebut.

Para pemimpin Eropa lainnya juga bersikap tegas. Presiden Dewan Eropa Antonio Costa mengatakan pada Sabtu kemarin bahwa blok tersebut sedang mengoordinasikan respons bersama terhadap ancaman tersebut.

“Uni Eropa akan selalu sangat tegas dalam membela hukum internasional, di mana pun hukum itu berada,” kata Costa dalam sebuah konferensi pers.

(Sumber:Trump Ancam 8 Negara Ini dengan Tarif 25% Jika Tak Setuju AS Caplok Greenland.)

Jakarta (VLF) – Selama lebih dari satu dekade terakhir, China melakukan reklamasi besar-besaran di kawasan Laut China Selatan dengan menimbun pasir ke wilayah tengah laut.

Langkah ini mengubah karang dangkal dan terumbu yang sebelumnya nyaris tenggelam saat pasang menjadi pulau-pulau buatan berskala besar yang kini berfungsi sebagai pangkalan strategis di wilayah sengketa.

Dikutip dari detikInet, transformasi tersebut tidak hanya mengubah bentang geografis kawasan, tetapi juga memengaruhi dinamika politik dan ekonomi di salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia.

Perubahan signifikan itu terlihat jelas melalui citra satelit. Pulau-pulau baru yang dilengkapi landasan pacu, radar, jalan, serta berbagai fasilitas kini berdiri di lokasi yang 12 tahun lalu hanya berupa garis air dan karang. Terumbu yang sebelumnya membentuk lingkaran putih kini berubah menjadi struktur beton dengan infrastruktur modern.

China secara resmi menyatakan bahwa pembangunan pulau buatan tersebut ditujukan untuk mendukung fasilitas sipil, seperti navigasi dan keselamatan pelayaran. Namun, berbagai citra satelit dan laporan lapangan menunjukkan keberadaan fasilitas militer, termasuk landasan pacu panjang dan sistem radar, yang berdampingan dengan mercusuar serta stasiun cuaca.

“Kami membangun pulau-pulau ini agar merasa lebih aman, tetapi setiap pulau justru berpotensi menjadi pemicu baru. Semakin banyak perangkat keras yang ditempatkan di atas pasir yang terus berubah, semakin besar risiko situasi menjadi tidak terkendali,” ujar seorang analis keamanan dari Manila, Filipina.

Pernyataan tersebut mencerminkan ketegangan yang dirasakan negara-negara tetangga akibat perluasan daratan buatan di kawasan tersebut.

Pembangunan Berlangsung Cepat

Pembangunan pulau buatan ini berlangsung dalam waktu relatif singkat. Pada periode 2013 hingga 2016, China menciptakan lebih dari 1.200 hektare lahan baru di Kepulauan Spratly, setara dengan sekitar 1.600 lapangan sepak bola.

Proses reklamasi dilakukan dengan mengerahkan kapal keruk yang menyedot sedimen dari dasar laut, kemudian memompanya ke terumbu karang. Pasir yang telah ditimbun diratakan dan dipadatkan menggunakan alat berat, sementara dinding batu dan beton dibangun untuk melindungi pulau dari gelombang serta badai. Setelah struktur dasar terbentuk, pembangunan dilanjutkan dengan pemasangan fondasi bangunan, pembangkit listrik, fasilitas desalinasi air, dan infrastruktur pendukung lainnya.

Dampak dari pembangunan ini melampaui sekadar perubahan peta. Pulau-pulau buatan tersebut kini menjadi titik strategis di jalur pelayaran yang dilalui sekitar sepertiga perdagangan global setiap tahun, sekaligus berada di wilayah yang diyakini menyimpan cadangan minyak dan gas dalam jumlah besar.

Dampak Lingkungan dan Sosial

Di sisi lain, ekspansi tersebut menimbulkan konsekuensi lingkungan yang serius. Reklamasi menyebabkan kerusakan terumbu karang dalam skala luas akibat sedimen yang menutupi dan menghancurkan habitat laut. Kondisi ini berdampak pada ekosistem, termasuk area pemijahan ikan dan habitat penyu laut.

Pembangunan pulau buatan juga memengaruhi mata pencaharian nelayan setempat. Sejumlah wilayah perairan yang sebelumnya dapat diakses secara bebas kini harus dihindari, sementara aktivitas patroli dari berbagai negara meningkatkan ketegangan di sekitar kawasan tersebut.
Para pakar hukum internasional menilai bahwa meskipun reklamasi menciptakan daratan baru, sebagian besar pulau buatan itu tidak memberikan hak zona ekonomi eksklusif sebagaimana pulau alami menurut hukum laut internasional. China, bagaimanapun, menolak pandangan dan keputusan tersebut.

Fenomena ini menunjukkan bahwa pembangunan pulau buatan bukan sekadar persoalan teknik reklamasi, melainkan juga mencerminkan bagaimana kekuatan besar dapat mengubah lanskap laut dan keseimbangan geopolitik dengan memindahkan jutaan ton pasir. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mendasar mengenai kedaulatan, keamanan kawasan, serta masa depan laut yang menjadi urat nadi perdagangan global.

(Sumber:Proyek Ambisius China, Mau Bikin Pulau Raksasa Buatan.)

Jakarta (VLF) – Dalam beberapa minggu terakhir, Republik Islam Iran kembali menjadi sorotan dunia karena gelombang protes besar-besaran yang meletus di berbagai kota di negara itu sejak akhir Desember 2025. Aksi unjuk rasa yang awalnya dipicu oleh tekanan ekonomi—inflasi yang meroket, mata uang yang jatuh, dan krisis biaya hidup—dengan cepat berubah menjadi gelombang kritik terbuka terhadap struktur politik negara dan pimpinan tertinggi, Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei.

Pada saat yang sama, figur oposisi yang lama tersembunyi kembali mendapatkan momentum, Reza Pahlavi, putra mahkota terakhir dari monarki Iran yang digulingkan pada Revolusi Islam 1979.

Ketegangan antara kedua tokoh ini — satu sebagai simbol rezim teokratis yang berkuasa dan satu lagi sebagai ikon oposisi monarki dan transisi — mencerminkan konflik ideologis dan politik yang mendalam dalam masyarakat Iran kontemporer.

Gelombang protes yang dimulai pada akhir 2025 merupakan salah satu periode tercepat dan paling luas eskalasinya dalam beberapa dekade terakhir di Iran. Aksi-aksi ini telah menyebar ke lebih dari 30 provinsi, dengan ratusan hingga ribuan demonstrasi yang dilaporkan terjadi di seluruh negeri.

Sejumlah laporan menyebutkan langkah-langkah keras pemerintah termasuk pemutusan internet dan represi oleh Garda Revolusi telah menyebabkan ribuan korban luka dan kematian di kalangan pengunjuk rasa dan aparat keamanan. Sementara angka resmi bervariasi, kelompok pemantau independen menyebutkan jumlah korban tewas bisa mencapai ribuan orang selama periode protes ini.

Awalnya protes terebut mencerminkan ketidakpuasan masyarakat terhadap kondisi ekonomi yang memburuk, tetapi dengan cepat berkembang menjadi tuntutan perubahan politik yang lebih luas — termasuk kritik langsung terhadap otoritas Supreme Leader. Slogan-slogan seperti “Death to the Dictator” menggema di jalanan Tehran dan kota-kota lain, menunjukkan bahwa tuntutan rakyat telah melampaui sekadar reformasi ekonomi.

Oposisi Reza Pahlavi dan Legitimasi Teokrasi Ali Khamenei

Di tengah gejolak ini, nama Reza Pahlavi muncul kembali di mata publik dan media internasional sebagai salah satu tokoh oposisi yang paling dikenal. Pahlavi, yang saat ini tinggal dalam pengasingan di luar negeri, adalah putra dari Shah Mohammad Reza Pahlavi, monarki terakhir Iran yang digulingkan oleh Revolusi Islam 1979. Selama protes yang sedang berlangsung, seruannya untuk demonstrasi besar dan tekanan terhadap rezim telah menginspirasi sebagian demonstran yang bahkan meneriakkan slogan-slogan mendukung dirinya di jalanan.

Lebih jauh, Pahlavi telah mengeluarkan pernyataan yang secara langsung menentang kebijakan dan posisi Khamenei. Ia mengecam keterlibatan pemerintah dalam konflik regional dan menyerukan kepada militer, polisi, dan aparat keamanan agar “bergabung dengan rakyat” dan meninggalkan rezim yang menurutnya tidak mewakili kehendak bangsa Iran.

Selain itu, Pahlavi telah merilis rencana transisi yang dikenal sebagai 100-day transition plan, sebuah proposal untuk periode transisi jika rezim Khamenei jatuh, yang menunjukkan bahwa oposisi tidak hanya menolak kekuasaan teokratis saat ini tetapi juga bersiap menawarkan alternatif pemerintahan yang lebih plural dan demokratis.

Di sisi lain, Supreme Leader Ali Khamenei tetap menjadi pusat kekuasaan di Iran. Sistem politik Iran menempatkan jabatan ini sebagai otoritas tertinggi negara, jauh di atas presiden, sehingga legitimasi dan kelangsungan kekuasaannya menjadi inti dari stabilitas yang dihormati oleh jaringan kekuasaan teokratis.

Dalam menghadapi protes, Khamenei dan pendukungnya telah menekankan pentingnya menjaga kedaulatan nasional dan menolak “campur tangan asing”, seraya mengaitkan perlawanan terhadap rezim secara langsung dengan ancaman eksternal—terutama dari Amerika Serikat dan sekutunya.

Sejak Revolusi Islam 1979, yang dipimpin oleh Ayatollah Ruhollah Khomeini, narasi anti-intervensi asing dan kedaulatan revolusioner telah menjadi pilar ideologis yang menjaga legitimasi Republik Islam terhadap ancaman internal dan eksternal sekaligus. Posisi Khamenei sebagai penerus Khomeini sejak 1989 membuatnya menjadi simbol stabilitas, tetapi juga menjadikan dia target kritik ketika legitimasi itu dipertanyakan oleh massa yang semakin frustrasi.

Revolusi 1979 dan Warisan Monarki

Untuk memahami kedalaman konflik ini, perlu kita kembali pada Revolusi Islam Iran 1979, peristiwa besar yang menggulingkan monarki Pahlavi dan mendirikan Republik Islam di bawah kepemimpinan Khomeini. Revolusi itu dipicu oleh kombinasi ketidakpuasan sosial, ekonomi, dan politik terhadap pemerintahan Shah yang dianggap otoriter dan pro-Barat.

Dukungan luas dari berbagai elemen masyarakat, termasuk ulama, pekerja, dan kelas menengah urban, mampu menumbangkan monarki yang telah bertahan lebih dari setengah abad. Namun, sejak saat itu, Iran menjalankan bentuk pemerintahan yang berdasar pada prinsip teokratis—menguji batas antara agama dan negara dalam struktur kekuasaan politik modern.

Selama beberapa dekade, rezim ini tetap relatif stabil meskipun berhadapan dengan sanksi internasional, konflik regional, dan tantangan internal lainnya. Kali ini, gelombang protes 2025–2026 menunjukkan bahwa banyak warga Iran, terutama generasi muda, telah kehilangan kepercayaan pada rezim yang ada dan mempertanyakan warisan teokrasi yang lahir dari revolusi itu.

Dalam konteks ini, figur Reza Pahlavi menghadirkan simbol yang kompleks bagi sebagian, ia bukan hanya representasi monarki masa lalu, melainkan peluang untuk memikirkan kembali identitas dan masa depan politik Iran di luar struktur yang telah membelenggu negara sejak 1979. Namun bagi yang lain, nostalgia akan monarki atau dukungan terhadap Pahlavi juga penuh dengan pertanyaan tentang bagaimana sejarah monarki dahulu dijalankan dan apakah model pemerintahan itu mampu menjadi alternatif yang sah bagi banyak elemen masyarakat modern Iran.

Sementara konflik internal terus bergolak, dinamika internasional turut memperumit situasi. Negara-negara Barat, termasuk Amerika Serikat dan anggota G7, telah menekankan kecaman terhadap tindakan keras pemerintah Iran dan ancaman sanksi lebih lanjut jika kekerasan terhadap pengunjuk rasa tidak dihentikan. Beberapa pejabat AS bahkan menyatakan dukungan kepada rakyat Iran dan mengancam tindakan lebih jauh jika represi meningkat.

Namun demikian, hubungan Barat dengan Reza Pahlavi juga tidak tanpa kontroversi, khususnya terkait persepsi tentang peran kekuatan luar dalam menentukan masa depan Iran. Sementara Pahlavi sendiri memanfaatkan dukungan diaspora dan simpati global untuk memperkuat posisinya, rakyat Iran di dalam negeri seringkali menunjukan preferensi mereka sendiri yang kompleks — antara aspirasi demokratis, kedaulatan nasional, dan skeptisisme terhadap intervensi asing.

Sehingga ketegangan antara Ali Khamenei dan Reza Pahlavi pada dasarnya mencerminkan konfrontasi antara dua visi masa depan Iran—satu yang mempertahankan struktur teokratis yang didirikan setelah Revolusi Islam 1979 dan satu lagi yang mencari perubahan fundamental, baik melalui restorasi simbolik monarki atau transisi menuju demokrasi yang lebih terbuka.

Gelombang protes yang melanda negara sejak akhir 2025 menandai titik kritis bagi legitimasi rezim yang telah berkuasa lebih dari empat dekade dan membuka kembali pertanyaan besar tentang identitas politik Iran, kedaulatan rakyat, dan peran aktor domestik serta internasional dalam menentukan arah negara.

Apapun hasil akhirnya, konflik ini bukan hanya sebuah pertarungan antara dua figur—Khamenei dan Pahlavi—tetapi juga pertarungan antara narasi sejarah lama dan aspirasi baru rakyat Iran untuk menentukan nasib mereka sendiri di abad ke-21.

(Sumber:Benturan Kepentingan Khamenei-Pahlavi dan Pertaruhan Arah Politik Iran.)

Jakarta (VLF) – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyebut pemerintah akan membentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) baru khusus di sektor tekstil.

Hal itu menjadi pembahasan utama dalam Rapat Terbatas (Ratas) bersama Presiden Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor, Minggu (11/1/2026).

Airlangga mengaku telah menyerahkan peta jalan untuk membangun kembali sektor tekstil di tengah tarif tinggi Amerika Serikat (AS). Dalam peta jalan tersebut, pemerintah menargetkan peningkatan ekspor produk tekstil hingga US$ 40 miliar dalam 10 tahun.

“Akan membentuk BUMN baru khusus tekstil, tidak menghidupkan kembali,” kata Airlangga di Hotel Mulia Senayan, Jakarta Selatan, Rabu (14/1/2026).

Airlangga mengatakan, BUMN ini akan disuntik modal awal sebesar US$ 6 miliar atau sekitar Rp 101,17 triliun (kurs Rp 16.863). Dana ini akan disalurkan langsung oleh Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara).

“Bapak Presiden mengingatkan kita pernah mempunyai BUMN Tekstil, dan ini akan dihidupkan kembali, sehingga pendanaan US$ 6 bilion nanti akan disiapkan oleh Danantara,” ungkapnya.

Airlangga menjelaskan, Prabowo juga meminta agar sektor tekstil untuk dicarikan pasar ekspor baru melalui kesepakatan EU-CEPA. Selain itu, pemerintah juga akan menggenjot rantai nilai industri tekstil, seperti benang, kain, dan proses dyeing (pencelupan), printing (pencetakan), dan finishing.

“Nah ini yang harus kita dorong untuk dibangkitkan kembali,” jelasnya.

Selain tekstil, pemerintah juga hendak membangunkan kembali sektor semikonduktor. Airlangga mengatakan, pemerintah juga telah menyiapkan dana untuk menghidupkan industri tersebut.

“Pemerintah juga menyiapkan dana untuk itu, dan ini menjadi prioritas agar kita bisa defensif terhadap perang tarif yang ada sekarang,” pungkasnya.

(Sumber:Pemerintah Mau Bentuk BUMN Tekstil.)

Jakarta (VLF) – Pemerintah Amerika Serikat (AS) mengaku telah membeli minyak mentah pertama dari Venezuela senilai US$ 500 juta atau Rp 8,43 triliun (kurs Rp 16.865). Pembelian minyak pertama ini merupakan bagian dari kesepakatan senilai US$ 2 miliar atau Rp 33,73 triliun yang dicapai tak lama setelah penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro.

Dikutip dari Reuters, Kamis (15/1/2026), menurut seorang pejabat pemerintahan Trump, pembelian minyak tambahan dari negara Amerika Latin itu diperkirakan terjadi dalam beberapa hari atau minggu mendatang. Sementara itu, menurut seorang pejabat administrasi pemerintahan Trump lainnya mengatakan bahwa pendapatan Venezuela dari penjualan minyak pertama senilai Rp 8,43 triliun itu akan disimpan di rekening bank yang dikendalikan oleh pemerintah AS.

Berdasarkan sumber lain yang mengetahui rencana tersebut, rekening utama yang digunakan untuk menyimpan dana hasil jual-beli minyak tersebut berada di Qatar. Sebab negara itu merupakan tempat netral, artinya dana dapat berpindah dengan persetujuan AS dan tanpa risiko penyitaan.

Sebagai informasi, sebelumnya Presiden AS Donald Trump mengatakan bahwa otoritas sementara di Venezuela sudah sepakat untuk mengekspor 30-50 juta barel minyak mentah kepada Paman Sam pada awal Januari 2026.

Saat itu Trump juga menegaskan pembelian minyak Venezuela ini dilakukan dengan harga yang berlaku di pasar saat ini dan dana transaksi itu sepenuhnya akan dikendalikan oleh ia sendiri selaku Presiden AS. Ia langsung memerintahkan Menteri Energi AS, Chris Wright untuk menyelesaikan kesepakatan itu. Diperkirakan kesepakatan jual-beli minyak mentah tersebut bernilai sekitar US$ 2 miliar.

“Saya telah meminta Menteri Energi Chris Wright untuk segera melaksanakan rencana ini. Barang-barang itu akan diangkut dengan kapal penyimpanan, dan dibawa langsung ke dermaga bongkar muat di Amerika Serikat,” jelas Trump dalam unggahannya Truth Social.

(Sumber:AS Beli Minyak Perdana dari Venezuela Rp 8,43 T.)

Jakarta (VLF)

Market Overview

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada Rabu (14/1) ditutup naik 0,94% ke posisi 9.032,58. Pergerakan indeks didorong oleh penguatan sejumlah saham, terutama BREN yang naik 4,89%, DSSA menguat 2,83%, serta BRMS yang bertambah 4,60%.
Di sisi sebaliknya, tekanan masih terlihat pada saham DCII yang turun 3,74%, ASII melemah 2,40%, dan BBCA terkoreksi 0,93%. Dari sisi transaksi, aktivitas investor asing masih menunjukkan minat yang kuat. Di pasar reguler, asing mencatatkan beli bersih sekitar Rp1,10 triliun, sementara secara keseluruhan di seluruh pasar, nilai beli bersih mencapai Rp1,16 triliun.

Secara sektoral, kinerja pasar tergolong solid dengan seluruh 11 sektor berakhir di zona positif. Sektor consumer cyclicals menjadi pendorong utama dengan kenaikan tertinggi sebesar 3,21%.

Berita Emiten

PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGEO)

PGEO tengah mempersiapkan pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Lumut Balai Unit 3 di Sumatera Selatan dengan kapasitas 55 megawatt (MW). Proyek tersebut ditargetkan mulai beroperasi penuh pada 2030.

Sebelumnya, PGEO telah mengoperasikan PLTP Lumut Balai Unit 2 secara penuh sejak Juni 2025. Pengembangan unit baru ini sejalan dengan rencana pemerintah dalam RUPTL 2025–2034 serta Blue Book Bappenas 2025–2029, sekaligus mendukung target penambahan kapasitas geothermal mandiri nasional sebesar 1 gigawatt (GW) dalam 2–3 tahun ke depan dan 1,8 GW hingga 2033.

PT Folago Global Nusantara Tbk (IRSX)

IRSX mengumumkan rencana penambahan modal melalui rights issue. Perseroan akan menerbitkan sebanyak 12,39 miliar saham baru dengan rasio 1 saham baru untuk setiap 2 saham lama dan harga pelaksanaan Rp300 per saham.

Dari aksi ini, IRSX berpotensi meraih dana maksimal sekitar Rp3,72 triliun. IRSX juga menyiapkan penerbitan 1,24 miliar Waran Seri II dengan rasio 10:1 dan harga pelaksanaan Rp350 per saham, yang berpotensi menambah dana hingga Rp433,65 miliar.

Sebagian dana rights issue, sekitar Rp2,03 triliun, akan dialokasikan untuk anak usaha Folago Karya Indonesia yang bergerak di bidang inkubasi serta akuisisi hak komersial artis dan influencer. Sisanya akan digunakan untuk anak usaha lain dan kebutuhan modal kerja.

Pemegang saham pengendali, Matra Tri Abadi, yang menguasai 54,88% saham, menyatakan komitmennya untuk mengeksekusi seluruh haknya senilai sekitar Rp2,04 triliun serta bertindak sebagai pembeli siaga hingga 5,59 miliar saham. Bagi pemegang saham yang tidak menggunakan haknya, terdapat potensi dilusi hingga 66,67%.

Adapun cum date rights issue di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi dijadwalkan pada 5 Maret, dengan periode pelaksanaan pada 11–17 Maret.

Rekomendasi Saham Hari Ini

BBTN – Buy 1180-1195 | TP 1220-1245 | SL 1130

PSAB – Buy 630-640 | TP 660-680 | SL 590

BRIS – Buy 2230-2250 | TP 2300-2350 | SL 2100

CBDK – Buy 7850-7950 | TP 8150-8325 | SL 7400

SMDR – Buy 428-434 | TP 444-454 | SL 404

Disclaimer: Ingat, bahwa segala analisis dan rekomendasi saham dalam artikel ini bersifat informatif sekaligus bukan merupakan ajakan untuk membeli atau menjual saham tertentu.

Keputusan berinvestasi sepenuhnya berada di tangan masing-masing investor sesuai dengan profil risiko dan tujuan keuangan pribadi. Selamat berinvestasi secara bijak.

(Sumber:IHSG Menguat ke 9.032, PGEO Siapkan Proyek Panas Bumi-IRSX Rights Issue.)