Category: News

Pluang Hadirkan Aura AI, Fitur Analisis Investasi Instan di Satu Platform

Jakarta (VLF) – Pluang kembali memperkuat posisinya sebagai platform multi-aset terdepan di Indonesia dengan menghadirkan Aura AI, fitur kecerdasan buatan pertama yang dirancang khusus untuk membantu investor mengambil keputusan dengan lebih mudah dan cepat.

Lewat Aura AI, pengguna dapat memperoleh analisis teknikal, fundamental, sentimen pasar, hingga rangkuman berita terbaru, semuanya tersaji dalam format ringkas yang mudah dipahami. Alih-alih membuka berbagai sumber informasi, investor kini cukup mengakses satu fitur untuk mendapatkan gambaran lengkap kondisi aset yang mereka pantau.

Aura AI menyederhanakan proses yang selama ini memakan waktu: membaca chart, mencocokkan laporan fundamental, menelusuri berita, hingga memahami tren sentimen pasar. Dengan satu ketukan, pengguna bisa langsung melihat insight yang relevan dan dapat langsung dijadikan pertimbangan sebelum bertransaksi.

Fitur ini tak hanya menambah kenyamanan, tetapi juga memberikan nilai tambah bagi investor pemula maupun berpengalaman yang membutuhkan efisiensi dalam menganalisis peluang.

Pluang mengajak seluruh pengguna untuk mencoba langsung kemudahan yang ditawarkan Aura AI dan membagikan pengalaman mereka melalui kolom komentar.

Pluang telah bekerja sama dengan mitra-mitra berizin dan diawasi oleh lembaga pemerintah terkait.

(Sumber:Pluang Hadirkan Aura AI, Fitur Analisis Investasi Instan di Satu Platform.)

Purbaya Ungkap Pemda Sengaja Endapkan Rp 100 T Tiap Tahun, Ini Alasannya

Jakarta (VLF) – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap ada uang pemerintah daerah (Pemda) dalam jumlah fantastis yang mengendap di bank setiap tahun. Dana Pemda itu mencapai sekitar Rp 100 triliun. Menurut dia, salah satu penyebabnya adalah Pemda takut tak memiliki dana di awal tahun.

Dilansir detikFinance, hal itu disampaikan Purbaya dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Kamis (27/11) kemarin. Berdasarkan informasi yang diterimanya dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Pemda sengaja menyimpan uang hingga akhir tahun supaya masih memiliki dana pada Januari-Februari tahun berikutnya. Namun akibatnya, uang tersebut jadi tercatat sebagai uang yang tidak terpakai atau menganggur.

“Saya pelajari salah satu penyebabnya adalah mereka takut, kenapa uangnya numpuk sampai akhir tahun walaupun seperti sekarang dipercepat, itu setiap tahun mereka ada sekitar Rp 100 triliun uang nggak kepakai,” jelas Purbaya.

“Kalau menurut Pak Tito itu karena mereka takut Januari Februari nggak ada uang sehingga nggak jalan, jadi tabung Rp 100 triliun. Tapi kan menurut saya uangnya nganggur Rp 100 triliun,” imbuhnya.

Menyikapi situasi itu, Purbaya mengatakan Kemenkeu akan membuat sistem agar transfer dana dari pusat ke daerah menjadi lebih cepat. Hal ini untuk mengurangi kekhawatiran Pemda tidak memiliki dana di awal tahun. Dengan begitu, diharapkan dana yang disimpan Pemda bisa lebih produktif dan tidak diendapkan saja.

“Jadi ke depan pertama akan kita buat sistem sedemikian rupa sehingga mereka yakin di awal tahun transfer dari pusat cepat, jadi mereka nggak usah sisain yang Rp 100 triliun itu, jadi bisa dihabisin,” jelas Purbaya.

Pihak Kemenkeu juga akan berdialog dengan pemda-pemda untuk memastikan mereka mengerti cara melakukan penganggaran dan belanja sehingga lebih cepat dan efisien. Purbaya mengatakan sistem ini kemungkinan baru akan diimplementasikan pada 2026.

“Tapi tentunya nggak bisa tahun ini kan tahun ini baru latihan. Saya harapkan akhir tahun depan akan seperti itu sistemnya sehingga nanti 2026 nggak ada uang yang kebanyakan nganggur dan di akhir tahun pun hampir bersih, ada pun sedikit pasti sisa sedikit sehingga uang transfer ke daerah akan lebih signifikan lagi dampaknya ke perekonomian,” pungkasnya.

(Sumber:Purbaya Ungkap Pemda Sengaja Endapkan Rp 100 T Tiap Tahun, Ini Alasannya.)

Komisi II DPR Tinjau PLBN Serasan, Bupati Natuna Minta Percepat Pembangunan

Jakarta (VLF) – Komisi II DPR RI melalui Panitia Kerja (Panja) Pengelolaan Perbatasan Wilayah Negara meninjau Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Serasan, Natuna. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan kebijakan pusat di wilayah perbatasan berjalan efektif.

“Kunjungan kerja Komisi II DPR RI ini selain memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, dan daerah juga mempercepat pembangunan kawasan perbatasan,” ujar Ketua Tim Kunjungan Kerja Zulfikar Arse Sadikin dalam keterangan tertulis, Jumat (28/11/2025).

Sebelum kunjungan ke PLBN Serasan, Panja menggelar rapat koordinasi di Natuna. Tim Panja melakukan perjalanan laut dari Pulau Natuna menuju PLBN Serasan selama enam jam.

Zulfikar menyebut kunjungan ke Natuna dan PLBN Serasan dilakukan untuk memastikan kondisi perbatasan secara nyata, menekankan perlunya pengawasan langsung demi pembangunan strategis.

Politisi Fraksi Golkar itu menegaskan Panja dibentuk untuk melihat langsung kondisi perbatasan, menilai pertanahan, keamanan, dan efektivitas PLBN. Ia menekankan PLBN tak cukup sebatas fisik, tapi harus optimal mendukung masyarakat dan menjaga kedaulatan.

Dalam kesempatan ini, Bupati Natuna Cen Sui Lan menyampaikan sejumlah isu strategis terkait pemanfaatan PLBN Serasan yang dinilai masih belum berfungsi maksimal.

“Kami punya PLBN di Serasan, namun pemanfaatannya belum berjalan maksimal,” ungkap Cen.

Ia menjelaskan PLBN Serasan belum terintegrasi dengan sektor ekonomi lokal seperti perikanan, pertanian, dan UMKM. Menurut Cen, saat ini PLBN Serasan belum berkontribusi signifikan terhadap peningkatan ekonomi masyarakat.

Selain itu, batas transaksi perdagangan di PLBN juga dinilai terlalu kecil dan tidak sebanding dengan operasional serta kebutuhan masyarakat perbatasan.

“Batas transaksi hanya 600 Ringgit Malaysia atau sekitar Rp 2,4 juta per orang per bulan. Itu sangat kecil dan tidak sebanding dengan biaya operasional yang harus dikeluarkan,” tegasnya.

Lebih lanjut, Cen menyoroti potensi besar Natuna di kelautan, perikanan, dan pariwisata. Cen menekankan perlunya dukungan pemerintah pusat dan percepatan pembangunan guna memperkuat posisi Natuna sebagai beranda Indonesia di Laut Natuna Utara, serta menjaga stabilitas perbatasan.

Ia berharap kunjungan Komisi II DPR RI dapat menghasilkan langkah nyata yang mendukung percepatan pembangunan daerah.

“Kami berharap aspirasi kami didengar dan membawa solusi bagi masyarakat di wilayah perbatasan,” pungkasnya.

Peninjauan ke PLBN Serasan dipimpin Ketua Tim Kunjungan Kerja Panja Pengelolaan Perbatasan Wilayah Negara Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin didampingi Anggota Komisi II DPR RI, yakni Ahmad Wazir Noviadi (Gerindra) dan Azis Subekti (Gerindra).

(Sumber:Komisi II DPR Tinjau PLBN Serasan, Bupati Natuna Minta Percepat Pembangunan.)

Gawat! Malaysia Nyaris Rebut Gelar Raja Otomotif ASEAN dari Indonesia

Jakarta (VLF) – Penjualan mobil di Indonesia mengalami penurunan di tahun 2025 ini. Indonesia, yang selama ini dikenal sebagai raja otomotif di Asia Tenggara karena penjualan mobilnya paling banyak, kini dibayang-bayangi oleh Malaysia yang nyaris menyalip penjualan mobil Indonesia.

Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) mencatat, penjualan mobil selama Januari-Oktober 2025 di Indonesia mengalami penurunan sebesar 10,6 persen dari periode yang sama tahun lalu. Penjualan mobil secara wholesales (distribusi dari pabrik ke dealer) sepanjang Januari-Oktober 2025 hanya tercatat sebanyak 634.844 unit, turun 10,6 persen dibanding tahun lalu yang mencapai 711.064 unit.

Sedangkan secara retail sales (penjualan dari dealer ke konsumen) tercatat sebanyak 660.659 unit pada Januari-Oktober 2025. Angka itu turun 9,6 persen dari tahun lalu yang mencapai 731.113 unit.

Dengan penurunan penjualan itu, Indonesia hampir disalip Malaysia dalam perebutan gelar raja otomotif ASEAN.

Asosiasi Otomotif Malaysia (MAA) melaporkan, Total Industry Volume (TIV) atau registrasi kendaraan baru sepanjang Januari sampai Oktober 2025 tercatat sebanyak 655.328 unit. Penjualan mobil di Malaysia tersebut turun 2 persen dibanding periode yang sama tahun lalu.

Angka registrasi kendaraan baru di Malaysia yang mencapai 650 ribu unit itu nyaris menyalip retail sales di Indonesia yang sebanyak 660 ribu unit.

Jika dibandingkan, penurunan penjualan kendaraan di Indonesia jauh lebih dalam ketimbang di Malaysia. Penjualan mobil di Indonesia pada 10 bulan pertama tahun 2025 turun 10,6 persen. Sedangkan Malaysia penurunannya hanya 2 persen.

Dampak Malaysia Salip Penjualan Mobil Indonesia

Wakil Presiden Direktur PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) Bob Azam mengatakan harapannya penjualan mobil Indonesia di tahun ini tetap bisa mencapai 800 ribu unit. Bob menilai, bahaya kalau industri otomotif Indonesia dikalahkan Malaysia.

“Jadi image itu penting ya. Kalau nomor 1 di Asia Tenggara itu nggak di Indonesia lagi, nanti ekosistemnya khawatirnya pindah. Jadi penting sekali kita mempertahankan reputasi kita sebagai nomor 1 di ASEAN,” ujar Bob baru-baru ini.

Menurut Bob, Malaysia bisa mempertahankan penjualan mobilnya agar tak terjun bebas karena pemerintah memberikan dukungan berupa insentif. Bahkan, insentif yang diberikan pemerintah Malaysia untuk industri otomotif sudah berlaku sejak pandemi COVID-19.

“Nah negara lain tuh macam-macam. Seperti Vietnam dia menurunkan PPN dari 10 persen jadi 8 persen. Malaysia juga dia kasih insentif ya untuk otomotifnya sejak Covid. Sekarang kalau nggak salah tuh pembeli pertama itu dapat insentif dari Malaysia. Jadi memang negara lain tuh aktif ya memberikan insentif. Karena di otomotif itu multiplier effect-nya tuh besar ya,” kata Bob.

Lebih lanjut, Bob membeberkan dampak positif dari sektor otomotif. Beberapa di antaranya adalah penyumbang pendapatan negara hingga penyedia lapangan pekerjaan.

(Sumber:Gawat! Malaysia Nyaris Rebut Gelar Raja Otomotif ASEAN dari Indonesia.)

Bupati & DPRD Sepakati APBD Kabupaten Kediri Rp 3,3 Triliun di 2026

Jakarta (VLF) – Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana bersama Pimpinan DPRD Kabupaten Kediri menandatangani berita acara persetujuan bersama Raperda APBD 2026 dalam sidang paripurna yang digelar, Rabu (26/11/2025).

“Tadi telah disepakati bersama, kekuatan anggaran kita di 2026 Rp 3,3 triliun, harapannya dengan kekuatan anggaran itu dapat berdampak kepada masyarakat,” kata Hanindhito dalam keterangan tertulis, Kamis (27/11/2025).

Dia menjelaskan, secara umum Raperda APBD 2026, pendapatan daerah Rp 3.092.312.288.416, belanja daerah sebesar Rp 3.298.595.617.436. Kemudian, pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan daerah Rp 235.960.748.376 dan pengeluaran pembiayaan daerah Rp 29.677.419.356.

“Persetujuan bersama atas Raperda APBD 2026 tersebut, selanjutnya akan disampaikan kepada Gubernur Jawa Timur untuk dievaluasi sebelum nantinya ditetapkan sebagai Perda,” jelasnya.

Menurutnya, 2025 menjadi tahun yang penuh tantangan, selain adanya pemotongan dana transfer kas daerah, pada akhir Agustus lalu gedung Pemerintah Kabupaten Kediri termasuk gedung DPRD menjadi sasaran pembakaran.

Atas kondisi yang terjadi itu tentunya menjadikan tahun 2026 harus ada penyesuaian-penyesuaian yang dilakukan.

“Meskipun demikian, tantangan yang dihadapi, bukan menjadi alasan untuk mengurangi komitmen pemerintah daerah dalam melayani dan bekerja untuk mensejahterakan masyarakat,” ungkapnya.

Dia mengatakan pihaknya juga mengapresiasi kalangan legislatif yang selama ini telah bekerjasama dengan baik dan mendukung program yang dijalankan pemerintah daerah.

“Kami di Pemerintah Kabupaten Kediri dan teman-teman di DPRD tidak mengeluhkan soal turunnya transfer kas daerah, tapi kami menikmati apa yang menjadi kebijakan Pemerintah Pusat dan menjalankan apa yang menjadi kebijakan bapak presiden,” tutupnya.

(Sumber:Bupati & DPRD Sepakati APBD Kabupaten Kediri Rp 3,3 Triliun di 2026.)

Harga Emas Diramal Tambah Mahal, Ini Pemicunya

Jakarta (VLF) – Harga emas dunia tercatat terus mengalami kenaikan selama lebih dari sepekan terakhir dan kembali mendekati level tertinggi sepanjang sejarah. Kenaikan harga emas ini terjadi di tengah harapan the Federal Reserve (the Fed) memangkas suku bunga bulan depan.

Melansir Reuters, Kamis (27/11/2025), harga emas spot tercatat naik 0,8% menjadi US$ 4.162,99 per troy ounce pukul 13.55 waktu AS (01.55 WIB), setelah mencapai level tertinggi sejak 14 November pada awal sesi perdagangan.

Kemudian untuk harga emas berjangka AS pengiriman Desember juga ditutup naik 0,6% menjadi US$ 4.165,20 per troy ounce. Menunjukkan permintaan emas kembali menguat, terdorong oleh ekspektasi pemangkasan suku bunga The Fed meski indeks harga dolar sedang bergerak stabil.

“Fokus pasar kini bergeser dari pergerakan dolar menuju potensi penurunan suku bunga pada Desember,” kata analis Marex, Edward Meir.

Di luar itu, menurut Meir spekulasi bahwa pemerintah AS akan segera mengajukan nama ketua The Fed yang baru juga ikut mengangkat sentimen pasar. Di mana saat ini Kevin Hassett dari Komite Penasihat Ekonomi Presiden Donald Trump menjadi calon paling memungkinkan sebagai ketua The Fed selanjutnya.

Karena kedekatan Hassett dengan Trump inilah, para investor memprediksi bahwa suku bunga bank sentral Paman Sam akan semakin rendah terlebih jika dibandingkan dengan kepemimpinan Jerome Powell sebagai Ketua The Fed.

Dari sisi ekonomi AS, klaim tunjangan pengangguran baru tercatat mengalami penurunan pada pekan lalu, menandakan tingkat pemutusan hubungan kerja (PHK) masih rendah. Meski pasar tenaga kerja AS juga masih berjuang menciptakan lapangan baru di tengah ketidakpastian ekonomi.

Kepercayaan konsumen AS juga melemah pada November, seiring meningkatnya kekhawatiran rumah tangga terhadap kondisi pekerjaan dan keuangan mereka. Serangkaian data tersebut memperkuat komentar bernada dovish dari para pejabat The Fed dalam beberapa pekan terakhir.

Kondisi-kondisi inilah yang menjadi angin segar bagi emas tetap positif. Sejumlah bank riset bahkan memproyeksikan harga emas bisa mencapai US$ 4.450 per troy ounce hingga 2026, dengan alasan arus investor yang stabil dan permintaan bank sentral yang terus berlanjut.

(Sumber:Harga Emas Diramal Tambah Mahal, Ini Pemicunya.)

Uni Eropa Tahan Nafsu Trump Manfaafkan Aset Rusia yang Dibekukan

Jakarta (VLF) – Uni Eropa berang mendengar usulan Presiden AS Donald Trump, yang menyatakan bahwa miliaran aset Rusia yang dibekukan di negeri-negeri Eropa dapat dialihkan demi keuntungan pemerintah dan korporasi Amerika.

Usai Trump memaparkan rencana mengakhiri perang Rusia–Ukraina—yang menuntut Ukraina melepaskan sebagian wilayahnya serta merampingkan kekuatan militernya—para pemimpin Eropa pun bergegas memadamkan gejolak politik yang muncul dan segera menyodorkan tawaran tandingan.

“Setiap hari berubah tergantung masukan,” tandas Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio setelah bertemu dengan para pemimpin Eropa di sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Jenewa.

Namun tidak jelas apakah mereka akan berhasil mempertahankan kendali atas cara penggunaan aset Rusia yang dibekukan itu.

Agathe Demarais, peneliti senior geoekonomi di ECFR, mengatakan miliaran aset Rusia tampaknya menjadi motivasi utama Trump dalam mendorong kesepakatan. “Trump sangat ingin mendapatkan miliaran (dolar) itu,” katanya kepada DW.

Apa saja aset Rusia yang dibekukan dan di mana disimpannya?

Pada tahun 2022, ketika Rusia menginvasi Ukraina, hampir 300 miliar euro asetnya berada di luar Rusia dan kemudian dibekukan akibat sanksi Barat. Aset-aset itu mencakup rekening bank, surat berharga, properti, dan kapal pesiar.

Meski banyak negara menyimpan aset tersebut—termasuk AS, Kanada, Inggris, dan Jepang—bagian terbesar berada di negara-negara anggota Uni Eropa (UE), khususnya Belgia.

Euroclear, lembaga penyimpanan keuangan yang berbasis di Brussels, menahan sekitar €180 miliar aset Rusia yang dibekukan.

Sejak perang dimulai, pihak Eropa mendiskusikan apakah dan bagaimana menggunakan aset tersebut untuk membuat Rusia membayar biaya perang yang dimulainya.

Diskusi terakhir dilakukan pada bulan Oktober, ketika Belgia memveto “pinjaman reparasi” yang ingin ditawarkan UE kepada Ukraina untuk membangun kembali negara tersebut.

Namun Belgia khawatir akan masalah hukum dan bahwa merekalah yang kelak akan diminta Rusia untuk mengembalikan uang itu. Itulah sebabnya Belgia menolak bergabung dan meminta agar tanggung jawab dibagi-bagi dengan negara lain.

UE berharap dapat meredakan kekhawatiran Belgia dan meyakinkannya dalam KTT pertengahan Desember. Namun proposal Trump menggagalkan rencana itu dan justru mengusulkan apa yang digambarkan Demarais sebagai rencana untuk “menyita aset Rusia yang berada di Eropa.”

Apa isi proposal Trump, dan apa isi tawaran tandingan Eropa terkait aset beku?

Menurut proposal 28 poin presiden AS yang dilaporkan berbagai media, 100 miliar dolar (86 miliar euro) aset Rusia yang dibekukan akan diinvestasikan dalam “upaya pimpinan AS untuk membangun kembali dan berinvestasi di Ukraina.”

Atau seperti dikatakan Demarais: Trump bermaksud mengambil €86 miliar pertama dari aset Rusia yang dibekukan di Eropa, lalu menggunakannya demi keuntungan pemerintah dan perusahaan AS.

Dalam rencana itu juga disebutkan bahwa Eropa akan menambahkan jumlah yang sama untuk meningkatkan investasi bagi rekonstruksi Ukraina. Uang yang diminta Trump dari Eropa itu bukan berasal dari aset Rusia, melainkan: “Itu akan berasal dari kantong pembayar pajak Eropa,” ujar Demarais.

Sisa dana beku—masih lebih dari €200 miliar—akan diinvestasikan dalam kendaraan investasi gabungan AS–Rusia untuk “menciptakan insentif kuat agar tidak kembali berkonflik.”

“Rencana ini akan menguntungkan tiga pihak—perusahaan AS, pemerintah AS, dan Rusia,” tuding Demarais.

Tawaran tandingan dari kekuatan Eropa—Jerman, Prancis, dan Inggris—menyerukan penggunaan dana negara Rusia untuk rekonstruksi Ukraina. Aset Rusia yang dibekukan di Eropa “akan tetap dibekukan sampai Rusia mengganti kerusakan terhadap Ukraina,” menurut rencana tersebut.

“Ini adalah cara untuk bergerak maju tanpa benar-benar menyita aset Rusia,” ujar Direktur Kantor Warsawa dari German Marshall Fund (GMF), Philip Bednarczyk kepada DW.

“Kita masih berada di titik antara, tetapi jelas dalam posisi jauh lebih baik daripada yang diusulkan dalam rencana 28 poin Trump—yang memberi AS dan Rusia suara dalam penentuan penggunaan aset itu tanpa berkonsultasi dengan Eropa,” tambah Bednarczyk.

Bisakah AS menggunakan aset Rusia yang berada di Eropa demi keuntungan perusahaan AS?
Co-director program Keamanan Eropa di ECFR, Jana Kobzova mengatakan AS “hanya memegang sekitar 5 miliar dolar” aset Rusia yang dibekukan dan tidak bisa memutuskan penggunaan aset yang berada di negara Eropa.

“AS hanya bisa menentukan aset yang berada di yurisdiksinya sendiri,” tandasnya.

Dalam makalah untuk ECFR, Kobzova berpendapat bahwa orang Eropa harus menegaskan bahwa “publik Eropa dapat menerima penggunaan aset Rusia yang berada di Eropa untuk menstabilkan Ukraina,” dan menggantikan pengeluaran Eropa atas pertahanan Ukraina, “tetapi akan sulit menerima jika aset itu hanya menghasilkan keuntungan besar bagi investor Amerika.”

Para pemimpin Eropa telah secara tegas menolak rencana Trump. “Aset Rusia yang berada di Brussels (Uni Eropa) tidak dapat dibayarkan kepada pihak Amerika, hal itu tidak pernah terpikirkan,” ujar Kanselir Jerman Friedrich Merz dalam wawancara eksklusif dengan DW.

“Isu-isu yang menjadi kepentingan langsung Uni Eropa, seperti sanksi, perluasan, atau aset yang dibekukan, membutuhkan keterlibatan penuh UE dalam pengambilan keputusan,” imbuh Presiden Dewan UE Antonio Costa.

Presiden Prancis Emmanuel Macron mengatakan kepada stasiun radio RTL bahwa hanya Eropa yang dapat memutuskan apa yang harus dilakukan dengan aset yang dimiliki Eropa.

Bednarczyk mengatakan secara prinsip Eropa tidak menolak bekerja sama dengan AS dalam strategi pengelolaan aset Rusia, dan bahwa di bawah mantan presiden Joe Biden, mereka ingin memutuskan bersama. Namun kini tidak lagi.

“Dinamikanya berubah,” tambah Bednarczyk. “Trump jauh kurang menghargai suara Eropa dan sering mengabaikannnya.”

Para ahli mengatakan sudah waktunya bagi UE untuk membuat Belgia setuju dan bertindak cepat.

“Jika UE menyita aset itu dan mengeluarkan pinjaman untuk Ukraina, Trump tidak akan dapat lagi memperoleh 300 miliar euro itu,” pungkas Demarais.

(Sumber:Uni Eropa Tahan Nafsu Trump Manfaafkan Aset Rusia yang Dibekukan.)

Apa Kabar Rencana Pemerintah Tambah Saham Freeport 12%?

Jakarta (VLF) – Direktur Utama (Dirut) PT Freeport Indonesia (PTFI) Tony Wenas buka suara soal penambahan saham pemerintah sebesar 12%. Ia mengatakan saat ini memang sudah ada kesepahaman terkait penambahan saham tersebut.

Namun, Tony mengatakan hingga saat ini belum ada kesepakatan tertulis terkait penambahan saham dan juga perpanjangan izin untuk Freeport.

“Sesuai dengan pembicaraan yang terjadi dengan pemerintah, telah terjadi kesepahaman. Saya sebutnya kesepahaman karena belum ada yang tertulis adalah bahwa pertambangan ini akan bisa diperpanjang sesuai dengan peraturan yang ada, yaitu sampai life of mine atau sampai seumur tambang dan juga Freeport akan divestasi tambahan saham 12% di 2041,” katanya dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VI DPR RI, Senin (24/11/2025).

Tony berharap kesepahaman ini untuk segera dituangkan dalam perjanjian tertulis yang dapat memberikan kepastian dari Freeport. Sehingga, Freeport dapat mulai mengeksekusi eksplorasi lanjutan yang menurutnya masih terdapat potensi yang besar.

Pasalnya Freeport membutuhkan ruang untuk melakukan eksplorasi detail yang sifatnya mahal dan memakan waktu panjang. Sekaligus, untuk pembangunan atau pengembangan terowongan tambang.

“Kalau commitment untuk tanda tangan untuk kepastiannya sih lebih cepat lebih bagus Pak, supaya saya bisa mulai melakukan eksplorasi, karena eksplorasi ini kan prosesnya panjang,” katanya.

Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan penambahan saham jadi 12% merupakan perintah langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Namun, memang penambahan saham baru akan dilakukan tahun 2041 saat kontrak tambang Freeport habis, tapi pembahasan dan kesepakatannya harus dilakukan dalam waktu yang cepat.

“Kemarin pembahasan untuk dilakukan penambahan saham pemerintah, saham kita sekarang kan ada 51%. Kita dalam pemerintahan sebelumnya pun saya juga ikut terlibat dalam pembahasan ini. Nah atas arahan perintah Bapak Presiden Prabowo kita menambah 12%. Dan divestasi ini nilainya sangat kecil sekali. Nah tapi ini terjadi setelah 2041,” ungkap Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (24/10/2025).

Menurutnya kesepakatan soal penambahan saham harus bisa didapatkan segera karena saat ini produksi Freeport akan mencapai puncaknya pada 2035. Karena hasil yang dikeruk adalah hasil eksplorasi tahun 2003-2004 yang lalu.

“Kenapa? Karena produksi sekarang yang ada di Freeport Itu hasil eksplorasi 2003-2004. Eksplorasi di underground Itu paling cepat, itu 10 tahun dan peak daripada produksi kita yang ada sekarang Itu peak-nya 2035, 2035 habis itu turun,” ujar Bahlil.

(Sumber:Apa Kabar Rencana Pemerintah Tambah Saham Freeport 12%?.)

Menekraf Sebut Pemerintah Kucurkan Rp 10 T untuk KUR Ekonomi Kreatif di 2026

Jakarta (VLF) – Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya menyebutkan, pemerintah pusat tahun depan akan mengucurkan anggaran Rp 10 triliun untuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) bidang ekonomi kreatif. Dia mendorong startup bikin anak-anak Aceh dapat tembus hingga ke tingkat internasional.
Riefky menyampaikan hal itu saat menyapa 20 peserta program akselerasi startup/badan jasa usaha TIK yang berlangsung di Hotel Permata Hati, Banda Aceh, Selasa (25/11/2025). Mantan anggota DPR RI itu menjelaskan, kegiatan itu digelar untuk mencetak pegiat Ekraf di Aceh dapat tembus pasar nasional hingga internasional.

“Kaitannya dengan jasa TIK (Teknologi Informasi Dan Komunikasi) ini saat ini memang investasi dari luar untuk sub sektor Ekraf, yang paling tinggi adalah dari sektor aplikasi yang kedua baru fashion dan kriya begitu dan itu adalah laporan dari BKPM untuk semester pertama tahun 2025 ini,” kata Riefky kepada wartawan.

Riefky menyebutkan, Kemenekraf serta pemerintah daerah mendorong pegiat startup di Aceh dapat bekerjasama dengan pihak-pihak di tingkat internasional. Pihak luar disebut saat ini melirik potensi anak muda Indonesia.

Selain itu, Riefky mengungkapkan pemerintah akan mengucurkan KUR untuk sektor ekonomi kreatif. Pemerintah pusat akan berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk mengkurasi para pegiat ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual (KI) agar dapat diberikan pendampingan hingga mendapatkan KUR.

“Rapat terakhir dengan Menko Perekonomian terkait dengan kredit usaha rakyat alokasi KUR untuk tahun 2026 diputuskan bahwa untuk ekonomi kreatif untuk sektor ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual itu diberikan platform waktu itu ada menteri keuangan juga hingga 10 triliun untuk tahun 2026,” jelasnya.

“Nah tentu perlu persiapan agar kredit itu kan juga harus dikembalikan, jadi mereka punya kesiapan untuk berbisnis dengan produk yang kompetitif dan juga bisa mengembalikan dan mencari keuntungan dari perkembangan bisnisnya,” lanjut Riefky.

(Sumber:Menekraf Sebut Pemerintah Kucurkan Rp 10 T untuk KUR Ekonomi Kreatif di 2026.)

Shutdown Pemerintah AS Bikin Anggaran Defisit Rp 4.751 T

Jakarta (VLF) – Defisit anggaran pemerintah Amerika Serikat (AS) bengkak menjadi US$ 284 miliar atau sekitar Rp 4.751 triliun (kurs Rp 16.730) pada Oktober 2025. Data ini dirilis langsung oleh Departemen Keuangan AS usai pemerintah federal menutup pemerintahan.

Dikutip dari Reuters, Rabu (26/11/2025), defisit bulan lalu naik US$ 27 miliar, atau 10% secara tahunan (year-on-year/YoY). Kenaikan itu disebabkan oleh pengalihan pengeluaran tunjangan November senilai sekitar US$ 105 miliar untuk beberapa program militer dan perawatan kesehatan.

Pengeluaran Oktober sudah termasuk pembayaran tunjangan bulan November, mencapai total US$ 689 miliar, naik 18% dari tahun sebelumnya.

Pejabat Departemen Keuangan mengatakan pihaknya tidak memiliki perkiraan pasti berapa banyak pengeluaran yang dikurangi oleh pembayaran dari berbagai lembaga yang tertunda akibat penutupan pemerintah, tetapi Departemen Keuangan yakin pengurangan tersebut kurang dari 5% dari total pengeluaran.

Undang-undang federal mewajibkan gaji dan kewajiban lain yang belum dibayarkan selama penutupan pemerintah untuk dibayarkan penuh ketika pendanaan dipulihkan. Penerimaan untuk bulan Oktober mencapai total US$ 404 miliar, meningkat 24% dari US$ 327 miliar yang terkumpul pada Oktober 2024.

Bea masuk bersih merupakan salah satu pendorong pendapatan terbesar pada bulan Oktober, mencapai rekor bulanan baru sepanjang masa sebesar US$ 31,4 miliar karena tarif impor baru yang diberlakukan oleh Presiden Donald Trump sejak beliau kembali menjabat pada bulan Januari.

Arus masuk ini melampaui rekor sebelumnya sebesar US$ 29,7 miliar pada bulan September dan lebih dari empat kali lipat dari US$ 7,3 miliar yang tercatat pada bulan Oktober 2024.

(Sumber:Shutdown Pemerintah AS Bikin Anggaran Defisit Rp 4.751 T.)