Jakarta (VLF)

Market Overview

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup melemah 0,61% ke level 8.657,18 pada perdagangan Selasa (9/12).
Sejumlah saham mencatatkan penguatan signifikan, dengan MORA melonjak 9,84%, BRPT naik 2,94%, dan BUMI menguat 7,94% sebagai leading movers. Sebaliknya, saham big caps seperti BBCA turun 2,41%, TLKM melemah 1,65%, dan ASII turun 1,86% sehingga masuk ke daftar lagging movers.

Investor asing terlihat membukukan net buy Rp 68,92 miliar di pasar reguler, dengan secara total masih mencatat net sell Rp 226,34 miliar.

Dari 11 sektor, sebanyak 8 sektor ditutup melemah. Sektor industri tertekan dengan penurunan 1,62%, sedangkan sektor teknologi memimpin penguatan dengan kenaikan 1,53%.

Perlu diketahui bahwa saat ini pemerintah sedang menyiapkan rencana penerapan Bea Keluar (BK) untuk ekspor batubara pada tahun depan, dengan kisaran tarif 1–5%. Kebijakan ini merujuk pada ketentuan dalam UU No. 17/2006 tentang Kepabeanan, yang memungkinkan bea keluar digunakan untuk menjaga pasokan domestik dan membantu stabilisasi harga komoditas.

Melalui kebijakan BK ini diharapkan mampu mendukung peningkatan penerimaan negara, terutama untuk penanganan dan rekonstruksi bencana di wilayah Sumatera bagian Utara.

Bagi emiten batubara, kebijakan ini diperkirakan memberi tekanan pada margin, khususnya bagi yang memiliki porsi ekspor besar.

Berita Emiten

BFI Finance Indonesia (BFIN)

BFIN mengumumkan pembagian dividen tunai interim senilai Rp 519,73 miliar atau setara Rp 35 per saham.

Persentase pembagian ini mencerminkan Dividend Payout Ratio (DPR) sebesar 44,50%. Dengan harga saham per 9 Desember di posisi Rp 755, dividend yield diperkirakan mencapai sekitar 4,60%.

Laporan keuangan hingga 9M25 menunjukkan BFIN mencetak laba bersih Rp 1,16 triliun yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk.

Emiten juga memiliki saldo laba ditahan Rp 9,95 triliun dan total ekuitas Rp 10,89 triliun. Jadwal cum date di pasar reguler berlangsung pada 10 Desember, sementara pembayaran dividen dijadwalkan pada 18 Desember.

Rekomendasi Saham Hari Ini

DEWA – Buy 496-498 | TP 515-530 | SL 466

WIFI – Buy 4160-4170 | TP 4250-4350 | SL 3950

KIJA – Buy 179-180 | TP 185-188 | SL 169

HUMI – Buy 185-187 | TP 196-200 | SL 175

IOTF – Buy 90-91 | TP 95-98 | SL 84

Disclaimer: Ingat, bahwa segala analisis dan rekomendasi saham dalam artikel ini bersifat informatif sekaligus bukan merupakan ajakan untuk membeli atau menjual saham tertentu.

Keputusan berinvestasi sepenuhnya berada di tangan masing-masing investor sesuai dengan profil risiko dan tujuan keuangan pribadi. Selamat berinvestasi secara bijak.

(Sumber:IHSG Melemah, Pemerintah Siapkan Aturan BK Batubara & BFIN Bagikan Dividen Interim.)

Jakarta (VLF) – Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) diminta untuk lebih aktif memberikan informasi ke publik terkait kinerja pemerintah. Termasuk bantuan yang sudah diberikan pemerintah ke daerah bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Dikutip dari detikNews, hal tersebut disampaikan oleh anggota Komisi I DPR Endipat Wijaya dalam Rapat Kerja dengan Menkomdigi Meutya Hafid di Jakarta, Senin (8/12). Endipat berharap agar Komdigi lebih proaktif dalam menyebarkan informasi-informasi mengenai langkah strategis yang sudah dilakukan pemerintah.

“Saya cuma ingin mencoba memberikan masukan kepada Komdigi dan ingin mendukung Komdigi ke depan bagaimana Komdigi ini bisa mengamplifikasi informasi-informasi strategis yang sudah dilakukan pemerintah,” jelasnya.

Endipat berpendapat bahwa pemerintah sudah melakukan berbagai hal untuk mencegah serta menanggulangi bencana. Namun, pemerintah terus dikritik publik karena ia menilai publik kurang menerima informasi.

“Sebagai contoh kami misalnya mendengar sebenarnya Kementerian Kehutanan itu sudah melakukan evaluasi dan gerakan menaman pohon secara besar-besaran, tetapi itu kan tidak pernah sampai ke telinga teman-teman sampai ke orang bawah selalu saja Kemenhut itu dikuliti dan dimacam-macamin lah, Bu, padahal mereka sudah melakukan banyak hal,” jelas legislator Gerindra ini.

Endipat berharap agar informasi yang disampaikan Komdigi bisa viral seperti konten-konten media sosial yang kini ramai membicarakan bencana di Aceh-Sumut-Sumbar, terutama terkait dugaan perambahan hutan menjadi penyebab parahnya dampak bencana.

Ia juga menyinggung banyaknya konten yang menyebut pemerintah tidak hadir dan cepat tanggap di lokasi bencana. Padahal menurutnya pemerintah sudah mengupayakan penanganan bencana semaksimal mungkin, hanya kurang terekspos.

“Jadi kami mohon, Ibu, fokus nanti ke depan Komdigi ini mengerti dan tahu persis isu sensitif nasional membantu pemerintah memberitahukan dan mengamplifikasi informasi-informasi itu sehingga nggak kalah viral dibandingkan dengan teman-teman yang sekarang ini sok paling-paling di Aceh, di Sumatera dan lain-lain itu, Bu,” tegas Endipat.

“Orang yang cuma datang sekali seolah-olah paling bekerja di Aceh, padahal negara udah hadir dari awal. Ada orang baru datang, baru bikin satu posko ngomong pemerintah nggak ada. Padahal pemerintah udah bikin ratusan posko di sana,” sambungnya.

Terakhir, Endipat berharap publik mendapat informasi yang tepat mengenai apa saja yang sudah dilakukan pemerintah serta menegaskan bahwa negara selalu hadir sejak awal, tidak seperti yang dinarasikan di media sosial.

“Orang per orang cuma nyumbang Rp 10 miliar, negara udah triliun-triliunan ke Aceh itu. Jadi yang kayak gitu mohon dijadikan perhatian sehingga ke depan tidak ada lagi informasi seolah-olah negara tidak hadir di mana-mana. Padahal negara sudah hadir sejak awal di dalam penanggulangan bencana,” pungkasnya.

(Sumber:Komdigi Disentil Anggota DPR karena Kurang Viralkan Kinerja Pemerintah.)

Jakarta (VLF) – Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) mendorong transformasi kawasan industri di tengah dinamika ekonomi, geopolitik, teknologi, dan tuntutan keberlanjutan. Transformasi ini menjadi fokus HKI bersama Kementerian PPN/Bappenas mendorong penguatan perencanaan kebijakan dan percepatan pelaksanaan Kawasan Industri Prioritas.

Hal ini tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 dan Proyek Strategis Nasional (PSN) berbasis Kawasan Industri. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat monitoring, mengurangi bottleneck perizinan, mempercepat konsultasi dengan anggota, dan memberi masukan berbasis data.

Kerja sama ini diharapkan dapat menciptakan ekosistem yang kondusif bagi percepatan investasi dan perluasan aktivitas industri. Menteri PPN/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, menyampaikan dukungannya terhadap langkah HKI.

“Bappenas mendukung dan akan mengawal upaya HKI dalam mengurangi hambatan perizinan serta mempercepat implementasi Kawasan Industri Prioritas dan PSN, demi mendorong pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan,” ungkap Rachmat dalam keterangan tertulisnya dikutip Minggu (7/12/2025).

HKI dan Bappenas juga telah menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) Penguatan Perencanaan Kebijakan serta Percepatan Pelaksanaan Kawasan Industri Prioritas RPJMN 2025-2029 dan PSN berbasis Kawasan Industri. Dalam kesempatan ini, Bappenas juga menandatangani MoU dengan PT Pindad mengenai kolaborasi percepatan pengembangan kendaraan nasional.

Penandatanganan MoU tersebut menjadi bagian dari rangkaian agenda strategis Bappenas dalam memperkuat ekosistem industri nasional. HKI juga mengusulkan adanya pembentukan tim bersama yang terdiri dari HKI, Bappenas, dan kementerian/lembaga teknis terkait.

Tim ini bertugas melakukan pengawalan ketat terhadap perizinan yang menghadapi hambatan, khususnya untuk proyek-proyek Kawasan Industri yang masuk dalam daftar RPJMN dan PSN. Kawasan Industri Indonesia diharapkan semakin kompetitif, terhubung, dan berkelanjutan melalui kolaborasi ini.

(Sumber:Pemerintah dan Asosiasi Bakal Kurangi Kemacetan Perizinan Usaha, Begini Caranya.)

Jakarta (VLF) – Butuh puluhan triliun rupiah untuk membangun dan memulihkan kembali 3 provinsi yang terdampak bencana besar di Pulau Sumatera. Mulai dari Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan juga Sumatera Barat.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memperkirakan total kebutuhan anggaran pemulihan bencana di Sumatera menyentuh angka Rp 51,82 triliun. Setengahnya akan difokuskan untuk pemulihan bencana di Aceh.

Hal ini dilaporkan langsung oleh Kepala BNPB Suharyanto ke Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Terbatas Terkait Penanganan dan Pemulihan Bencana Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, Minggu (7/12/2025) malam.

“Secara nasional Bapak Presiden, dari Kementerian PU dengan penjumlahan yang dilakukan, dari 3 provinsi, estimasi yang diperlukan dana adalah sekian Bapak Presiden, Rp 51,82 triliun,” lapor Suharyanto ke Prabowo.

Paling besar dana pemulihan bencana itu digunakan untuk pemulihan di Provinsi Aceh. Jumlahnya sekitar Rp 25,41 triliun.

Dia mencatat ada sekitar 37.546 rumah masyarakat di Aceh yang mengalami rusak berat, termasuk hilang tersapu banjir bandang.

Belum lagi untuk perbaikan jembatan, jalan, tempat ibadah, sekolah, pondok pesantren, rumah sakit, hingga Puskesmas. Termasuk juga kerugian lahan pertanian, ternak, sawah, kebun, tambak dan perkantoran.

“Kami berkoordinasi dengan Kementerian PU, tadi dari Bapak Menteri PU khusus untuk Aceh saja, pemulihan sampai dengan saat ini kondisi seperti semula membutuhkan anggaran Rp 25,41 triliun,” papar Suharyanto.

Kemudian untuk pemulihan di Sumatera Barat jumlahnya berkisar Rp 13,52 triliun. Sementara itu untuk Sumatera Utara perkiraannya butuh dana pemulihan sekitar Rp 12,88 triliun.

Prabowo Suntik Miliaran ke Pemda

Pemerintah akan memberikan tambahan anggaran kepada pemerintah daerah yang terkena bencana di Sumatera. Akan ada 52 Pemerintah Kabupaten/Kota di bawah 3 Pemerintah Provinsi mendapatkan tambahan anggaran. Hal ini diungkapkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.

Mulanya Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memberikan laporan banyak sekali pemerintah daerah yang kehabisan anggaran untuk menanggulangi bencana. Pada dasarnya, biasanya penanganan bencana menggunakan biaya tak terduga. Nah, Tito bilang banyak sekali pemerintah daerah yang biaya tak terduganya sangat kecil.

Tito bilang pihaknya sudah memberikan imbauan kepada kepala daerah untuk memberikan bantuan kepada pemerintah daerah yang terkena bencana. Miliaran bantuan dalam bentuk uang dan barang dikumpulkan, hanya saja dia menilai bantuan itu saja tidak cukup.

Maka dari itu, di depan Prabowo, Tito meminta agar pemerintah pusat bisa menginjeksi tambahan anggaran ke pemerintah daerah yang terdampak bencana di Pulau Sumatera. Dia meminta untuk menambahkan Rp 2 miliar ke pemerintah daerah.

“Tapi kalau mungkin Bapak berkenan, 52 kabupaten atau kota ini karena mereka kondisi tipis betul, kalau mungkin bisa dibantu, mungkin Rp 2 miliar, itu untuk pegangan mereka pak, untuk membantu masyarakat, yang hal-hal kecil ini, pak,” pinta Tito.

Gayung bersambut, Prabowo menegaskan dia akan memberikan tambahan anggaran sesuai permintaan Tito. Bahkan, nilainya dibuat dua kali lipat, injeksi akan diberikan senilai Rp 4 miliar.

“Baik, Pak Mendagri, Anda minta Rp 2 miliar per kabupaten ya? Saya kasih Rp 4 miliar,” tegas Prabowo menjawab Tito.

Prabowo juga berjanji akan memberikan tambahan anggaran kepada pemerintah provinsi. Hanya saja, nilainya akan dihitung terlebih dahulu.

“Ya. Kemudian untuk provinsi, nanti provinsi dihitung,” sebut Prabowo.

(Sumber:Butuh Rp 51 T Pulihkan Sumatera Usai Banjir Bandang, Setengahnya buat Aceh.)

Jakarta (VLF) – Ketua Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah PDIP Ganjr Pranowo merespons langkah pemerintah yang belum membuka bantuan internasional untuk korban bencana di Sumatera. Ganjar menyinggung penanganan bencana sebagai momentum untuk memupuk persatuan nasional.
“Ini momentum persatuan Indonesia dan keadilan sosial yang diwujudkan dengan aktivitas nyata,” kata Ganjar saat dihubungi, Senin (8/12/2025).

Ganjar menjelaskan ada sejumlah hal yang harus dilakukan pemerintah dalam mengatasi bencana di Sumatera. Pertama, mobilisasi kekuatan dari lintas sektor yang dikomandoi pemerintah.

“Mobilisasi semua kekuatan pemerintah. Tidak hanya TNI, Polri, ASN, tapi juga dunia usaha, relawan, kampus, lembaga keagamaan dan sosial lainnya,” katanya.

Dia menyebut partai politik juga harus terlibat dalam penanganan bencana di Sumatera. Kader dan jaringan partai politik harus dikerahkan dalam membantu korban yang masih berada di daerah terisolir.

Selain itu, Ganjar mengatakan pemerintah juga harus sigap dalam penanganan paskabencana. Menurutnya, hunian sementara harus disiapkan pemerintah kepada korban terdampak yang kehilangan tempat tinggal.

“Saya mengingatkan penanganan tanggap darurat harus dilanjutkan dengan penanganan paska bencana. Persiapan hunian sementara sampai nanti hunian tetap,” kata Ganjar.

Ganjar mengatakan pengerahan tim medis ke lokasi bencana harus masif untuk mengantisipasi munculnya penyakit yang diderita pengungsi. Dia juga mengingatkan pelibatan kampus dalam memperbaiki daerah yang rusak diterjang banjir dan longsor.

“Perguruan tinggi juga diajak membuat program kuliah kerja nyata mahasiswa untuk menangani problem yang secara tematik,” ucapnya.

Menteri Luar Negeri RI Sugiono pada Jumat (5/12) menyampaikan bahwa Indonesia masih dapat melakukan penanganan bencana banjir dan longsor di Sumatera secara mandiri, sehingga bantuan dari negara-negara sahabat masih belum diperlukan.

Meskipun begitu, Sugiono tetap mengucapkan terima kasih atas tawaran bantuan dari negara-negara sahabat, mengatakan bahwa tawaran tersebut mencerminkan kepedulian mereka terhadap situasi di Indonesia.

Pada Rabu (3/12), Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi juga menyatakan bahwa Indonesia masih sanggup untuk mengatasi bencana di Sumatera dan masih memiliki stok pangan yang cukup bagi para korban bencana.

Banjir di Sumatera dan Aceh terjadi pada 25 November silam. Data terbaru yang dikeluarkan BNPB hingga Minggu (7/12) sore tercatat 940 orang meninggal dunia akibat bencana di Sumatera, 276 lainnya masih hilang dan 5.000 orang dilaporkan luka-luka.

(Sumber:Bantuan Asing Belum Masuk Sumatera, PDIP Bicara Momentum Persatuan Nasional.)

Jakarta (VLF) – Sejumlah wilayah di Jawa Barat kembali dilanda bencana dalam beberapa hari terakhir. Situasi ini memantik perhatian serius dari Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Ono Surono yang menilai bahwa kerusakan lingkungan di Jabar sudah berada di titik mengkhawatirkan.

Ono menegaskan bahwa upaya menjaga alam di Jawa Barat selama ini belum berjalan maksimal, terutama karena program-program lingkungan hanya berhenti pada konsep tanpa realisasi yang kuat.

“Program-program dari dulu ada tapi tidak pernah menyelesaikan permasalahan,” ujar Ono, Sabtu (6/12/2025).

Dalam diskusinya bersama para pakar, dinas terkait, organisasi lingkungan, dan masyarakat, Ono mengungkap sejumlah penyebab utama maraknya bencana di Jawa Barat yang salah satunya karena kondisi lahan dan hutan yang kritis.

“Banyak yang bicara terkait lahan kritis, dari luas wilayah Jawa Barat itu sepertiganya atau bahkan setengahnya adalah lahan kritis,” katanya.

“Hutan di Jawa Barat yang masih utuh hanya 20%, artinya 80% dalam keadaan rusak,” sambungnya.

Upaya reboisasi dan rehabilitasi yang dilakukan pemerintah juga dianggap belum berdampak signifikan. Kerusakan kata Ono juga terjadi di wilayah DAS, kawasan pesisir yang mengalami abrasi dan banjir rob, hingga kawasan urban.

“Jadi ada kerusakan-kerusakan yang tadi disebutkan di wilayah-wilayah paling tidak ada empat, wilayah hutan, wilayah das, wilayah pesisir, wilayah urban,” ungkapnya.

Anggaran Lingkungan Hidup Hanya 0,46 Persen

Menurut Ono, salah satu kendala terbesar pemerintah dalam menangani kerusakan lingkungan adalah minimnya anggaran yang dialokasikan khusus untuk mitigasi dan pencegahan bencana.

“Dari sisi anggaran di bidang lingkungan hidup untuk APBD 2026 hanya menempati porsi 0,46% dari struktur APBD, artinya masih sangat kecil sekali,” ungkapnya.

Ia menilai pemerintah lebih mengandalkan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) yang umumnya digunakan untuk penanganan darurat bencana, bukan pencegahan.

“Penting juga bicara mitigasi, bicara pencegahan, yang anggarannya mungkin ke depan harus lebih diperbesar,” kata Ono.

Ono yang juga Ketua DPD PDIP Jabar menilai sudah waktunya pemerintah meninggalkan pendekatan berbasis konsep. Ia pun seluruh pihak mengambil peran nyata dalam aksi-aksi pelestarian lingkungan.

“Kami ingin peran PDI Perjuangan jauh lebih besar lagi dengan melibatkan stakeholder, melibatkan masyarakat, dan menjalankan fungsi-fungsi dalam pemerintahan, baik legislasi, anggaran, maupun pengawasan,” ujarnya.

Ono memastikan pihaknya akan mendorong evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan lingkungan hidup Pemprov Jabar, terutama strategi mitigasi bencana.

“Seyogyanya pemerintah tidak mainnya di ujung, dalam arti BTT diperbesar karena BTT itu kan biasanya digunakan untuk penanggulangan bencana, bantuan, pemulihan, segala macam. Tapi penting juga bicara di mitigasi, di pencegahan yang anggarannya mungkin ke depan harus lebih diperbesar,” tegasnya.

(Sumber:Anggaran Lingkungan 0,46%, DPRD Jabar Ingatkan Pemerintah soal Mitigasi.)

Jakarta (VLF) – Pemerintah bakal memperbarui Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI). Ini merupakan merupakan kode yang menggambarkan pengelompokan lapangan usaha dan aktivitas ekonomi di Indonesia yang menghasilkan produk atau output baik berupa barang maupun jasa yang disusun Badan Pusat Statistik (BPS).

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan KBLI menjadi panduan penting bagi seluruh pelaku usaha dan bisnis, khususnya terkait layanan Perizinan Berusaha dan penetapan Bidang Usaha Investasi.

“KBLI perlu terus dilakukan penyempurnaan sesuai rekomendasi CEISC, agar tetap relevan dan responsif terhadap dinamika perubahan dan kebutuhan zaman,” ujar Susiwijono dalam keterangan tertulis, Minggu (7/12/2025).

Penyusunan KBLI mengikuti standar internasional yaitu International Standard Industrial Classification (ISIC) yang dirilis oleh United Nations of Statistical Division (UNSD). ISIC telah direvisi beberapa kali, terakhir dengan versi terbaru ISIC Revision 5 yang dirilis pada 2024.

KBLI merupakan adaptasi ISIC untuk konteks nasional guna memastikan keterbandingan data nasional dengan standar internasional yang terakhir diterbitkan oleh BPS pada 2020 (Peraturan BPS Nomor 2 Tahun 2020). Penyempurnaan KBLI dilakukan setiap lima tahun sekali, merujuk pada Rekomendasi Committee of Experts on International Statistical Classification (CEISC).

Susiwijono membeberkan beberapa pertimbangan perlunya penyempurnaan KBLI yakni: (1) Dinamika ekonomi global sehingga muncul sektor usaha baru yang belum tercakup dalam KBLI 2020; (2) Transformasi teknologi digital, pengembangan AI, monetisasi media sosial (aktivitas content creator), hadirnya aset kripto; (3) Perubahan model bisnis seperti konsep Factoryless Goods Producers (FGP); serta (4) Isu lingkungan akibat perubahan iklim seperti halnya aktivitas Carbon Capture Storage (CCS) dan lain-lain.

BPS telah menyelesaikan penyusunan KBLI 2025 dan sedang finalisasi Peraturan BPS yang mengatur KBLI 2025. KBLI 2025 juga akan menjadi dasar dan referensi utama dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.

“KBLI 2025 merupakan informasi kunci bagi seluruh dunia usaha khususnya terkait layanan Perizinan Berusaha melalui OSS dan menentukan Daftar Prioritas Investasi. Juga bagi Pemerintah Pusat dan Daerah khususnya dalam penetapan golongan atau kelompok sektor yang menjadi tugas dan kewenangannya dalam memberikan layanan perizinan dan investasi,” jelas Susiwijono.

Sejalan dengan hal tersebut, Deputi Perekonomian Sekretariat Dukungan Kabinet Satya Bhakti Parikesit mengingatkan bahwa KBLI merupakan kode kunci dalam perizinan berusaha di Indonesia sesuai ketentuan dalam PP 28/2025. Oleh karena itu seluruh pelaku usaha harus memahaminya.

“Struktur KBLI 2025 terdiri dari 1.558 KBLI 5 Digit, perbandingan KBLI 2020-KBLI 2025, serta pokok-pokok perubahan di 22 Kategori (Kategori A s.d V),” jelas Satya.

(Sumber:Pemerintah Bakal Revisi KBLI, Ini Alasannya.)

Jakarta (VLF) – Kementerian Perdagangan (Kemendag) mencatat transaksi ekspor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) mencapai US$ 134,4 juta atau setara Rp 2,23 triliun (kurs Rp 16.650) Januari-November 2025.

Transaksi didapat dari kegiatan business matching (penjajakan bisnis) yang diikuti UMKM dalam Program UMKM Berani Inovasi, Siap Adaptasi Ekspor (UMKM BISA Ekspor)
Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan nilai transaksi itu terdiri atas purchase order (PO) US$ 57,45 juta dan potensi transaksi US$ 76,95 juta. Menurutnya, capaian hingga November 2025 mengonfirmasi peningkatan aktivitas dan efektivitas business matching dalam membuka akses pasar internasional bagi UMKM.

“Kinerja business matching kita hingga November 2025 sangat menggembirakan. Nilai transaksi US$ 134,40 juta mencerminkan tingginya minat buyer terhadap produk UMKM Indonesia. Kami terus memperkuat kurasi, pendampingan, dan promosi agar UMKM siap merambah pasar global,” kata dia dalam keterangannya, Jumat (5/12/2025).

Budi menyebut, dari business matching, juga terlihat peningkatan minat buyer mancanegara terhadap produk UMKM Indonesia dan penguatan kinerja UMKM dalam menembus pasar global.

Sejak Januari hingga November 2025, telah terlaksana 581 kegiatan business matching. Kegiatan ini terdiri atas 377 sesi pitching dan 204 pertemuan dengan buyer.

Dengan hasil positif hingga November, pihaknya optimistis capaian business matching pada 2025 akan melampaui target dan memperkokoh peran UMKM Indonesia dalam ekspor nonmigas.

Budi mengatakan penguatan kolaborasi pemerintah, pembina UMKM, dan perwakilan perdagangan Indonesia di luar negeri menjadi kunci dalam meningkatkan kapasitas ekspor UMKM.

“Dukungan dari perwakilan perdagangan RI di 33 negara juga sangat penting dalam membuka akses pasar baru,” tambah Budi.

Sementara itu, November 2025, nilai transaksi yang dicapai adalah sebesar US$ 4,23 juta. Nilai ini berupa purchase order (PO) senilai US$ 462.435 dan potensi transaksi senilai USD 3,77 juta.

Budi mengatakan Korea Selatan dan Singapura menjadi dua negara dengan minat tinggi, termasuk untuk pembelian produk makanan olahan dan fesyen dari rangkaian JMFW 2026.

“Pantauan kami, minat buyer pada November 2025 didominasi produk olahan boga bahari, perikanan, rempah, kerajinan, kopi, furnitur, serta aneka makanan dan minuman olahan,” ucapnya.

(Sumber:Pemerintah Bantu UMKM Tembus Pasar Ekspor, Transaksinya Sampai Rp 2,2 T.)

Jakarta (VLF) – Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap kabar terkini dari pengusutan kasus illegal logging di Hutan Sipora, Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. Perkara itu segera bergulir ke peradilan.
Dirangkum detikcom, Rabu (3/12/2025), kasus ini dibongkar oleh Tim Operasi Gabungan Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) pada Oktober 2025. Saat itu tim mengamankan barang bukti 4.610 meter kubik kayu meranti.

“Tim Satgas PKH sudah melakukan kegiatan operasi terhadap penyitaan terhadap ilegal logging kayu, kayu meranti kurang lebih jumlahnya 4.600 meter kubik kayu bulat ilegal yang tertangkap basah di daerah Gresik, Jawa Timur,” kata Kapuspenkum Kejagung, Anang Supriatna, kepada wartawan di komplek Kejagung, Jakarta Selatan, Selasa (14/10).

“Dan dari hasil pengembangan ternyata barang ini berasal dari Hutan Sipora, Kepulauan Mentawai,” lanjutnya.

Penindakan ini merupakan hasil pengembangan operasi di kawasan Hutan Sipora yang mengungkap praktik pembalakan liar terorganisir oleh PT BRN dan seorang individu berinisial IM. Pelaku bermodus memalsukan dokumen legalitas kayu. Padahal sebenarnya, PT BRN hanya mengantongi Pemegang Hak Atas Tanah (PHAT) seluas 140 hektare.

Dokumen tersebut seolah-olah menunjukkan bahwa kayu yang ditebang merupakan barang yang sah dan berizin. Padahal, kayu itu diperoleh dari hutan kawasan yang tidak berizin.

Rugikan Negara Rp 447 Miliar

Satu bulan berselang, Kejagung mengungkap data terbaru terkait kerugian illegal logging di Hutan Sipora, Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat (Sumbar), yang ditangani Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH). Berdasarkan perhitungan akhir, kerugian negara kini mencapai Rp 447 miliar.

“Adapun total potensi kerugian negara yakni sebesar Rp447.094.787.281, termasuk dana reboisasi dan provisi sumber daya hutan senilai Rp1.443.468.404,” kata Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna dalam keterangan keterangannya, Selasa (2/12).

“Ini hasil akhir sesuai perhitungan ahli kehutanan berdasarkan alat bukti yang sudah berhasil diperiksa. Ini nilai total kerugian akibat tindak pidana yang terjadi lama sejak tahun 2022 sampai dengan 2025,” lanjut Anang.

Kerugian tersebut meliputi dampak potensi bencana hidrologis seperti banjir, tanah longsor, hingga kekeringan, akibat penebangan pohon oleh PT BRN tanpa perizinan berusaha dari pemerintah.

Anang menyebut pihaknya akan melimpahkan Direktur Utama, PT BRN berinisal IM selaku tersangka dalam perkara itu ke pengadilan. Disebutkan, IM merupakan penanggungjawab operasional dalam kasus itu.

“Saat ini telah siap dilimpahkan ke proses peradilan,” ujarnya.

Sejumlah barang bukti juga akan turut dilimpahkan, seperti 17 alat berat, 9 mobil logging truck, 2.287 batang (terdiri dari 90 batang kayu dengan total volume 453,62 m3, 1 unit kapal tugboat TB. Jenebora, serta 1 unit kapal tongkang TK. Kencana Sanjaya (muatan kayu bulat sebanyak 1.199 batang dengan volume 5.342,45 m3.

“Pengamanan barang bukti tersebut dilakukan pada kegiatan operasi penindakan pelanggaran hukum kehutanan oleh Tim Direktorat Penindakan Pidana Kehutanan bersama Tim Satgas Garuda Penertiban Kawasan Hutan (PKH),” jelas Anang.

(Sumber:Kabar Terkini Kasus Illegal Logging Mentawai Bikin Rugi Negara Rp 447 M.)

Jakarta (VLF) – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abidin Fikri, meminta pemerintah segera menetapkan status bencana nasional di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Abidin menyinggung jumlah korban meninggal dunia yang terus bertambah.

“Kami berharap Presiden dan BNPB segera mengambil keputusan ini demi keselamatan rakyat dan ketahanan daerah,” kata Abidin Fikri kepada wartawan, Rabu (2/12/2025).

Abidin menilai penetapan status bencana nasional penting agar penanganan bencana dapat berlangsung lebih cepat, terkoordinasi, dan didukung sumber daya yang memadai.

Politisi PDIP ini menyebut status tersebut akan memastikan keterlibatan penuh pemerintah pusat memulihkan kondisi warga terdampak serta mempercepat mitigasi bencana berikutnya.

“Kondisi banjir di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sudah sangat mengkhawatirkan dengan dampak korban jiwa dan kerusakan yang meluas. Oleh karena itu, kami mendesak pemerintah pusat untuk segera menetapkan wilayah ini sebagai bencana nasional agar penanganannya dapat lebih cepat, terkoordinasi, dan mendapatkan dukungan sumber daya yang memadai,” ujar Abidin.

“Penetapan ini adalah langkah penting demi keselamatan dan pemulihan masyarakat terdampak serta untuk mencegah dampak lebih buruk di masa depan,” sambungnya.

Ia menyebut penetapan status bencana nasional membuka peluang negara lain ikut serta membantu. Kendati demikian, Abidin menegaskan jika BNPB menjadi instansi utama yang memberikan perizinan bagi pihak asing saat bertugas di RI.

“Berdasarkan UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Pemerintah terkait. Negara asing bisa membantu penanggulangan bencana nasional di Indonesia dengan syarat dan mekanisme yang sudah diatur dalam undang-undang, di mana BNPB menjadi instansi utama yang mengelola dan memberi persetujuan atas bantuan tersebut serta memberikan perlindungan hukum bagi pihak asing selama pelaksanaan tugasnya di Indonesia,” ujar Abidin.

“Bantuan asing tersebut bisa berupa barang, tenaga, alat, hingga keahlian khusus yang diperlukan dalam penanggulangan bencana,” tambahnya.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memperbarui jumlah korban terdampak banjir bandang hingga tanah longsor di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Data terbaru Selasa (2/12) malam, sebanyak 744 orang dilaporkan meninggal dunia.

Data terbaru dampak bencana di Sumatera itu dirilis di situs Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Bencana (Pusdatin BNPB), Selasa (2/12/2025). Data masuk per pukul 23.28 WIB.

BNPB melaporkan jumlah korban meninggal dunia sebanyak 744 di 3 provinsi. Sebanyak 551 orang masih dilaporkan hilang.

Berikut data terbarunya:

Korban meninggal 744 orang.
Korban hilang 551 orang.
Korban terluka 2.600 orang.
Jumlah terdampak 3,3 juta.
Korban mengungsi 1,1 juta.

(Sumber:Komisi VIII DPR Dorong Status Bencana Nasional di Sumatera: Korban Meluas.)