Jakarta (VLF) – Bicara kendaraan listrik, infrastruktur penunjang seperti Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) menjadi penting untuk dikembangkan. Hingga saat ini, Indonesia telah memiliki hampir 4.400 SPKLU yang tersebesar di sejumlah wilayah.

Kepala Balai Besar Survei dan Pengujian Ketenagalistrikan EBTKE, Harris, juga mengatakan untuk stasiun penukaran baterai kendaraan (battery swap) di Indonesia sudah ada sekitar 1.900 stasiun. Harris bilang, pemerintah akan mendorong penambahan jumlah SPKLU dan stasiun penukaran baterai di Indonesia dengan menerbitkan regulasi baru.

“Per 2025 ini, beberapa bulan yang sebelumnya ini jumlah charging station kita itu sudah mencapai 4.400-an untuk charging station mobil. Kemudian, untuk penukaran baterai itu sekitar 1.900-an,” terang Harris dalam acara detikcom Leaders Forum: Masa Depan Kendaraan Listrik Indonesia, di Jakarta, ditayangkan Jumat (14/11/2025).

“Ini akan berkembang terus karena tahun ini juga Kementerian ESDM mengeluarkan regulasi baru, yaitu Peraturan Kementerian ESDM Nomor 24 Tahun 2025. Ini terkait dengan charging untuk perluasan SPKLU,” sambungnya.

Harris mengelaborasi, regulasi ini juga mengatur kebijakan wajib (mandatory) yang harus diterapkan dalam konteks membangun SPKLU. Harris bilang, jika pihak tertentu telah membangun 5 SPKLU di wilayah Jawa dan Bali, maka diharuskan membangun satu SPKLU di luar Jawa dan Bali.

“Bahkan di situ nanti ada mandatory tertentu. Misalnya, dalam setiap membangun 5 SPKLU di Jawa-Bali, itu wajib membangun satu (SPKLU) di luar Jawa-Bali. Demikian juga kalau membangun di luar Jawa-Bali itu ada 12, itu diminta membangun satu tambahan lagi sebagai mandatory,” jelas Harris.

(Sumber:Pemerintah Bakal Perluas Pembangunan SPKLU di Indonesia.)

Jakarta (VLF) – Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan ketentuan hak atas tanah (HAT) bagi investor di IKN yang sebelumnya bisa mencapai 190 tahun.

Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid memastikan keputusan tersebut tidak menghambat investasi di IKN.

“Putusan MK tidak menghambat investasi. Yang dikoreksi adalah durasi hak, bukan kepastian berusaha,” ujar Nusron dalam keterangannya, dikutip Minggu (16/11/2025).

Menurutnya, putusan MK menegaskan bahwa pemberian HGU, HGB, dan Hak Pakai di IKN tidak dapat menggunakan skema dua siklus 95 tahun, dan harus kembali mengikuti batasan nasional dengan mekanisme evaluasi yang jelas dan terukur. Nusron menilai, ketetapan ini sejalan dengan amanat Pasal 33 UUD 1945 mengenai prinsip penguasaan negara atas sumber daya alam.

Ia menegaskan bahwa keputusan MK justru memperkuat posisi negara sekaligus memberikan kepastian hukum bagi investasi dan pembangunan IKN. Menurutnya, putusan tersebut konsisten dengan arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pembangunan IKN yang adil, transparan, modern, dan tetap berlandaskan konstitusi. Seiring dengan keputusan tersebut, proses pemberian HAT yang telah berjalan akan dilanjutkan dengan penyesuaian.

“Semua proses yang sudah berjalan dapat dilanjutkan dengan penyesuaian. Ini sejalan dengan visi Presiden Prabowo untuk menjaga iklim investasi yang sehat,” ujar Nusron.

Nusron memastikan bahwa sistem evaluasi, monitoring, dan tata kelola pertanahan di IKN akan terus diperkuat guna menjamin transparansi dan akuntabilitas. Kementerian ATR/BPN bersama Otorita IKN dan kementerian terkait segera melakukan koordinasi untuk harmonisasi regulasi serta penyelarasan aturan teknis, agar seluruh pelaksanaan di lapangan berjalan sesuai ketentuan MK.

Pemberian HAT di IKN tertuang dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Nusantara (UU IKN). Dalam beleid tersebut, awalnya ditetapkan para investor mendapatkan hak atas tanah berupa Hak Guna Usaha (HGU) hingga 190 tahun dan diberikan melalui dua siklus. Dalam pemberian satu siklus HGU diberikan paling lama 35 tahun, perpanjangan hak paling lama 25 tahun, dan pembaruan hak paling lama 35 tahun.

Lalu MK menetapkan untuk membatalkan pemberian HAT lahan di IKN selama 190 tahun. Ketua MK Suhartoyo mengatakan sejumlah ketentuan pasal 16A UU IKN bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat. Hal ini diputuskan dalam sidang pembacaan amar Putusan Nomor 185/PUU-XXII/2024.

“Dalam hal HAT yang diperjanjikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (7) dalam bentuk hak guna bangunan, diberikan hak, paling lama 30 (tiga puluh) tahun; perpanjangan hak, paling lama 20 (dua puluh) tahun; dan pembaruan hak, paling lama 30 (tiga puluh) tahun berdasarkan kriteria dan tahapan evaluasi. Pasal 16A ayat (3) UU IKN bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai,” ujarnya dalam keterangan tertulis.

(Sumber:Pemerintah Pede Investasi Tak Terhambat Meski Hak Guna Lahan IKN Batal.)

Jakarta (VLF) – Pemerintah berpeluang mengambil alih infrastruktur atau prasarana Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan opsi ini merupakan cara pemerintah dalam menyelesaikan masalah keuangan dan utang proyek.

Dia menyebutkan APBN bisa digunakan untuk pengambilalihan ini. Termasuk membayar semua kewajiban keuangan pembangunan.

Kemudian untuk operasional seperti pengelolaan sarana perkeretaapian akan diurus langsung oleh PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) sebagai operator yang tetap diawasi BPI Danantara.

“Sepertinya, kita akan cenderung membayar jalannya, infrastrukturnya. Cuma rolling stocknya bukan kita yang sentuh, mereka yang menanggung,” ungkap Purbaya dalam jumpa pers di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat (14/11/2025) yang lalu.

Tapi, skenario ini baru didiskusikan saja, Purbaya bilang belum ada keputusan resmi soal peran APBN pada masalah keuangan Whoosh. “Cuman saya belum mendapatkan kesimpulan jadinya seperti apa, ini belum putus juga,” katanya menekankan.

Yang jelas, kini Purbaya pun ingin diajak apabila ada diskusi dengan pihak China soal restrukturisasi utang Kereta Cepat. Sebelumnya, dia menyatakan diri enggan ikut bernegosiasi.

“Makanya saya bilang kalau nanti mereka diskusi dengan sana (China), saya ikut, saya mau lihat, jangan sampai saya rugi-rugi amat. Tapi kita lihat yang terbaik buat negara ini, ini masih berjalan prosesnya,” sebut Purbaya.

Opsi yang diungkapkan Purbaya, mirip seperti yang pernah dipaparkan Chief Operating Officer (COO) Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Dony Oskaria sebelumnya. Dony pernah memaparkan pihaknya dan pemerintah akan berbagi peran untuk menyelesaikan masalah keuangan Whoosh, termasuk tunggakan utang pembangunan proyek.

Nantinya, Dony mengatakan porsi Danantara dalam keberlangsungan Whoosh hanya pada operasional. Sementara pemerintah berkaitan dengan infrastruktur.

“Ini juga solusi terbaik tentunya mana yang porsinya Danantara tentu akan dilakukan oleh Danantara, terutama sekali berkaitan operasional dengan Whoosh dan juga ada porsinya pemerintah yang berkaitan dengan infrastruktur,” kata dia di Kemenko Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Selasa (11/11/2025) yang lalu.

(Sumber:Pemerintah Berpeluang Ambil Alih Infrastruktur Kereta Cepat Whoosh!.)

Jakarta (VLF) – Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyoroti masih banyaknya orang kaya di Indonesia yang mendapat bantuan iuran BPJS Kesehatan. Bahkan berdasarkan data yang ada, orang dengan penghasilan lebih dari Rp 100 juta sebulan masih dibayarkan iurannya oleh pemerintah.
Dalam rapat kerja bersama DPR-RI Komisi IX, Menkes Budi mengungkapkan adanya penerima bantuan iuran (PBI) yang tidak tepat sasaran berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Menurut data, total ada 10,84 juta jiwa yang tidak sasaran menerima PBI.

Padahal orang-orang tersebut masuk dalam kategori desil (pembagian kelompok masyarakat berdasarkan tingkat kesejahteraan) 6-10. Sedangkan, PBI ditujukan untuk masyarakat kategori desil 1-5.

“Dengan adanya DTSEN ini juga menarik, begitu kita lihat, ada juga orang ikutan desil 10 itukan 10 persen orang terkaya di Indonesia. Ada juga yang dibayarin PBI-nya, 0,56 persen (540 ribu jiwa),” ujar Menkes Budi dalam rapat di Senayan, Kamis (13/11/2024).

Rincian PBI yang tidak tepat sasaran meliputi desil enam sebanyak 5,98 juta jiwa (6,17 persen), desil tujuh sebanyak 2,72 juta jiwa (2,8 persen), desil delapan sebanyak 1,04 juta jiwa (1,08 persen), desil sembilan sebanyak 560 ribu jiwa (0,57 persen), dan desil 10 sebanyak 540 ribu jiwa (0,56 persen).

Menurut Menkes Budi, data ini bisa dijadikan acuan untuk merapikan data-data penerima bantuan dari pemerintah. Orang-orang yang berada di desil 10 seharusnya tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah.

“Dengan demikian data ini bagus perhatikan kalau ada penghapusan pembukuan ada juga yang perlu dihapus, desil 10, desil 9 itu kan pasti pendapatannya pasti 100 juta ke atas, ngapain juga dibayarin PBI-nya,” tandasnya.

(Sumber:Menkes Ungkap Ada Orang Bergaji Rp 100 Juta Dapat Bantuan Iuran BPJS Kesehatan.)

Jakarta (VLF) – Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Ahmad Yohan menilai kebijakan pangan di era Presiden Prabowo Subianto mengalami lompatan besar dengan dampak nyata bagi masyarakat. Ia menyebut langkah strategis pemerintah tidak hanya memperkuat ketahanan pangan, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan petani dan pelaku usaha tani.
“Langkah-langkah yang diambil pemerintah sangat baik dan menunjukkan arah yang tepat. Sekarang, masyarakat, terutama petani, mulai merasakan hasilnya,” ujar Yohan dalam keterangan tertulis, Jumat (14/11/2025).

Yohan menambahkan berbagai kebijakan strategis pemerintah di sektor panganmulai dari penambahan kuota pupuk, stabilisasi harga gabah, hingga penguatan cadangan beras pemerintah telah memberikan hasil signifikan dan berdampak langsung bagi petani.

Ia menekankan kebijakan yang tepat sasaran tersebut menjadi fondasi penting dalam memperkuat produktivitas nasional. Salah satu indikator keberhasilan adalah meningkatnya Nilai Tukar Petani (NTP) yang dirilis BPS. Per September 2025, NTP Indonesia mencapai 124,36, menunjukkan bahwa pendapatan petani telah meningkat jauh di atas biaya produksinya.

“Ini capaian luar biasa, bukti bahwa kebijakan pemerintah benar-benar berpihak pada petani,” tambah Yohan.

Selain itu, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), proyeksi produksi pangan nasional 2025 juga mencatat capaian signifikan dengan total produksi padi yang mencapai 34,77 juta ton.

Menurut Yohan, capaian ini memperkuat posisi Indonesia sebagai negara yang mampu menjaga ketersediaan pangan dalam situasi global yang tidak menentu.

“Salah satu kebijakan yang dampaknya sangat besar adalah rencana pembangunan 100 gudang baru Bulog. Selama ini Bulog kerap kekurangan gudang saat panen raya. Dengan tambahan gudang ini, penyerapan gabah, beras, dan jagung dapat dilakukan jauh lebih maksimal sehingga tidak ada hasil panen petani yang terbuang,” kata Yohan.

Lebih jauh, Yohan menilai penguatan infrastruktur pangan seperti gudang, pengering, dan fasilitas penyimpanan jangka panjang akan menjadi kunci dalam menjaga stabilitas pasokan nasional.

Menurutnya, langkah ini selaras dengan upaya Kementerian Pertanian (Kementan) yang dipimpin Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman untuk meningkatkan produksi dalam negeri dan mengurangi ketergantungan pada impor.

Berdasarkan data capaian sektor pertanian dan bukti nyata di lapangan, Yohan menyampaikan optimismenya terhadap masa depan pangan Indonesia. Ia menilai fondasi kebijakan yang tengah dibangun pemerintah saat ini akan menjadi titik balik penting bagi lahirnya sistem pangan nasional yang lebih mandiri, modern, dan berkelanjutan.

Dengan penguatan infrastruktur serta komitmen pemerintah yang konsisten berpihak pada petani, Yohan meyakini Indonesia berada di jalur yang tepat untuk mencapai ketahanan pangan yang semakin kokoh.

“Dengan arah kebijakan yang semakin presisi dan berpihak pada petani, saya yakin Indonesia akan semakin kuat sebagai negara dengan ketahanan pangan yang tangguh dan berdaya saing,” tutupnya.

(Sumber:Komisi IV DPR Nilai Kebijakan Pangan Era Prabowo Sangat Baik.)

Jakarta (VLF) – Istana menyatakan rencana redenominasi alias penyederhanaan nilai mata uang Rupiah masih dalam kajian dan belum dieksekusi. Rencana ini bisa saja mengubah nilai Rupiah dari Rp 1.000 menjadi Rp 1.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan sejauh ini belum ada rencana eksekusi kebijakan redenominasi. Bahkan, dia bilang kebijakan itu belum matang dan perlu dikaji lebih dalam.

“Belum (dilakukan). Kan semua masih dalam kajian,” ujar Prasetyo singkat usai rapat bersama Komisi III DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/11/2025) kemarin.

Masih Jauh dari Eksekusi

Sebelumnya, Prasetyo juga pernah menyatakan belum ada rencana apapun soal redenominasi. Bahkan, Prasetyo menyatakan penyederhanaan Rp 1.000 jadi Rp 1 masih sangat jauh untuk dilakukan.

“Belum lah. Masih jauh,” kata Prasetyo singkat ketika ditanya soal bagaimana rencana pemerintah untuk melakukan redenominasi, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (10/11/2025) yang lalu.

Bank Indonesia (BI) akan menjadi regulator utama dalam rencana redenominasi. Sama seperti Prasetyo, Gubernur BI Perry Warjiyo juga mengatakan pelaksanaan penyederhanaan Rupiah belum jadi fokus utama saat ini. Wacana itu disebut membutuhkan persiapan yang cukup lama.

Alih-alih mengeksekusi rencana redenominasi, Perry menegaskan saat ini pihaknya tengah fokus untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

“Yang berkaitan dengan redenominasi, tentu saja kami pada saat ini lebih fokus menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi, itu fokusnya adalah seperti itu,” kata Perry dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Rabu (12/11/2025) yang lalu.

“Apalagi redenominasi memerlukan timing dan persiapan yang lebih lama,” tambahnya.

Sebelumnya, rencana redenominasi rupiah kembali muncul dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2025-2029. Kerangka regulasi terkait redenominasi disiapkan dengan menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Harga Rupiah yang ditargetkan selesai 2027.

“RUU tentang Perubahan Harga Rupiah (Redenominasi) merupakan RUU luncuran yang rencananya akan diselesaikan pada 2027,” tulis isi PMK tersebut.

Lebih lanjut dijelaskan, urgensi pembentukan RUU Redenominasi ialah untuk efisiensi perekonomian, menjaga kesinambungan perkembangan perekonomian nasional, menjaga nilai rupiah yang stabil sebagai wujud terpeliharanya daya beli masyarakat, serta meningkatkan kredibilitas rupiah.

Saat dikonfirmasi, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan kebijakan redenominasi dilakukan sepenuhnya oleh BI. Kebijakan itu dipastikan tidak akan direalisasikan dalam waktu dekat, apalagi pada 2026.

“Redenom itu kebijakan bank sentral dan dia nanti akan terapkan sesuai dengan kebutuhan pada waktunya, tapi (penerapan) nggak sekarang, nggak tahun depan,” kata Purbaya di Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, dikutip dari detikJatim.

(Sumber:Rencana Ubah Rp 1.000 Jadi Rp 1 Masih Dikaji, Belum Ada Eksekusi.)

Jakarta (VLF) – Piloting Program Digitalisasi Bantuan Sosial (Bansos) dirancang untuk memastikan penyaluran bantuan tidak hanya lebih cepat dan efisien, tetapi juga lebih tepat sasaran dan berkeadilan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) bersama anggota Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP), Kementerian Sosial (Kemensos), Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), serta berbagai pemangku kepentingan terkait, melakukan evaluasi terhadap piloting digitalisasi bansos di Kabupaten Banyuwangi sebagai bagian dari upaya memastikan tata kelolanya dapat diimplementasikan secara nasional.

“Program ini akan membantu pertumbuhan ekonomi dan memastikan tepat sasaran,” jelas Ketua KPTDP dan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan dalam keterangannya, Jumat (14/11/2025).

Hal tersebut dikatakannya saat membuka rapat koordinasi KPTDP, di Jakarta, Rabu (12/11).

Salah satu pembelajaran penting dari piloting yakni bahwa kemudahan pengguna layanan dan penyederhanaan proses bisnis menjadi kunci keberhasilan berikutnya. Hal ini menegaskan pentingnya membangun sistem digital yang berorientasi pada kebutuhan pengguna dan memastikan kemudahan akses bagi seluruh lapisan masyarakat.

Ia menekankan pentingnya akurasi data sebagai landasan pengambilan keputusan dalam menentukan penerima manfaat bantuan sosial yang tepat sasaran. Dukungan seluruh pemangku kepentingan, khususnya dalam pemanfaatan identitas digital, diperlukan pertukaran data lintas instansi yang terintegrasi melalui Sistem Penghubung Layanan Pemerintah.

“Intinya kita ingin satu data sehingga pengambilan keputusan, terutama dari Presiden, berbasis data yang akurat,” tegas Luhut yang juga berperan sebagai Penasihat Khusus Presiden bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan.

Menteri PANRB, Rini Widyantini dalam kesempatan tersebut melaporkan bahwa piloting digitalisasi Program Bantuan Sosial menunjukkan transformasi digital dapat secara langsung mengurangi beban administratif, baik bagi masyarakat, pendamping, maupun pemerintah.

“Yang kita lakukan saat ini adalah transformasi di bidang layanan melalui penyederhanaan,” jelasnya.

Adapun proses bisnis berhasil disederhanakan dari tujuh tahapan menjadi hanya tiga langkah utama yaitu pengajuan, verifikasi dan penetapan, serta penyaluran bantuan. Penyederhanaan tersebut tidak hanya mempercepat proses dan meningkatkan transparansi, tetapi juga menurunkan risiko ketidaktepatan sasaran serta mengurangi beban verifikasi di lapangan.

Lebih lanjut, Rini menyampaikan bahwa diperlukan pendekatan dari aspek hukum yaitu penyesuaian regulasi agar seluruh tahapan pelaksanaan memiliki kepastian hukum, mulai dari seleksi penerima hingga penyaluran bantuan.

Ia juga memaparkan strategi yang akan ditempuh selanjutnya dalam menyempurnakan digitalisasi Program Bansos. Pengembangan pembayaran digital terpadu akan melengkapi transformasi penyaluran bantuan sosial di tahap berikutnya.

“Tahun ini fokus ke data dan menyiapkan proses bisnis baru untuk pembayaran, progresnya simultan,” tutupnya.

(Sumber:Mudahkan Layanan, Pemerintah Evaluasi Piloting Program Digitalisasi Bansos.)

Jakarta (VLF) – Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mengungkapkan sejumlah kendala yang dihadapi dalam menemukan cadangan minyak melalui kegiatan eksplorasi.

Padahal kata Kepala SKK Migas Djoko Siswanto, potensi cekungan minyak dan gas bumi (migas) masih banyak. Namun, masih banyak cekungan yang belum tereksplorasi. Ia mengatakan saat ini ada 128 cekungan migas. Dari jumlah tersebut sebanyak 65 cekungan belum tereksplorasi.

Djoko menyampaikan salah satu kendala belum dieksplorasi nya cekungan tersebut karena ada berbagai tantangan, di antaranya terkait fiskal term, perizinan dan anggaran untuk kegiatan eksplorasi yang masih minim. Meski, kata Djoko, pemerintah telah memperbaiki hambatan-hambatan yang ada.

“Perizinan juga kita upayakan untuk mempersingkat dan mempercepat proses perizinan dan yang paling penting adalah anggaran untuk eksplorasi,” katanya saat RDP dengan Komisi XII DPR, Rabu (12/11/2025).

Djoko mengatakan dalam kegiatan eksplorasi untuk menemukan cadangan minyak dan gas bumi (migas) di Indonesia masih memiliki resiko yang besar. Hal ini lah yang membuat perbankan nasional belum mau membiayai kegiatan tersebut.

Djoko mengatakan bahwa tingkat keberhasilan kegiatan eksplorasi di Indonesia sudah mengalami peningkatan. Ia menyampaikan tadinya indeks kegiatan eksplorasi 1 banding 10. Jadi, untuk 10 kali pengeboran hanya ketemu

Namun, Djoko mengatakan, tingkat keberhasilan kegiatan eksplorasi migas di Indonesia sudah naik menjadi 30%.

“Yang paling penting adalah anggaran untuk eksplorasi, Pak. Karena tidak satupun bank dalam negeri yang mau membiayai untuk eksplorasi karena risikonya besar. Meskipun di Indonesia yang tadinya indeksnya adalah 1 banding 10, sekarang sudah 30%, Pak. Jadi probabilitas untuk ditemukannya migas itu sudah 30% dari kegiatan eksplorasi,” katanya.

“Jadi kalau misalnya kita ngebor sumur 10, insyaallah 3 discovery, Pak. Kendalanya adalah anggaran,” tambahnya.

Oleh karena itu, Djoko mengusulkan pendapatan atau revenue dari sektor hulu migas digunakan kembali untuk kegiatan eksplorasi. Langkah ini telah ditempuh Inggris dan Malaysia.

Dia mengatakan, salah satu hambatan utama dalam kegiatan eksplorasi ialah anggaran yang minim. Djoko mengatakan saat ini anggaran untuk kegiatan eksplorasi hanya sekitar US$ 1 miliar yang menurutnya masih minim.

“Kendalanya adalah anggaran. Nah kami mengusulkan ke depan, barangkali nanti ada pembahasan RUU (Migas), bagaimana belajar dari Inggris dan Malaysia itu pernah suatu ketika seluruh revenue daripada hulu migasnya digunakan eksplorasi,” kata Djoko.

(Sumber:Terungkap Kendala Cari Minyak di RI.)

Jakarta (VLF) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Manggarai Barat mendesak Bupati Edistasius Endi untuk proaktif melakukan komunikasi dan lobi kepada pemerintah pusat. Desakan itu disampaikan sebagai respons akibat dana transfer ke daerah untuk Manggarai Barat dipangkas Rp 177 miliar lebih pada 2026.

“Melakukan lobi dan komunikasi yang proaktif dengan pemerintah pusat guna menyampaikan kondisi riil daerah dan mencari solusi terbaik terkait alokasi dana transfer di masa mendatang,” kata juru bicara Fraksi NasDem Plus DPRD Manggarai Barat, Martinus Mitar.

Hal itu disampaikan Martinus dalam Rapat Paripurna DPRD Manggarai Barat terkait pandangan umum fraksi terhadap Nota Pengantar Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran (TA) 2026, Rabu (12/11/2025) sore. Marten menilai penurunan alokasi dana transfer pusat menjadi tantangan serius yang memerlukan respons strategis dan terukur.

Selain lobi pemerintah pusat, fraksi gabungan NasDem dan PDI-P itu juga mendorong pemerintah melakukan evaluasi mendalam terhadap dampak penurunan transfer terhadap program-program prioritas daerah, terutama yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

Fraksi NasDem Plus juga minta pemerintah mengintensifkan upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi potensi-potensi lokal yang belum tergali secara maksimal, seperti sektor pariwisata, pertanian, dan perikanan, serta efisiensi dalam pengelolaan aset daerah.

Fraksi NasDem Plus mendukung strategi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Manggarai Barat dalam menangani persoalan penurunan biaya transfer daerah. Fraksi NasDem Plus mendukung langkah-langkah efisiensi dan rasionalisasi belanja daerah yang tidak produktif, tanpa mengorbankan kualitas pelayanan publik dan program prioritas.

“Mendorong inovasi dalam pembiayaan pembangunan, termasuk penjajakan skema kerja sama dengan pihak ketiga, swasta, maupun lembaga non-pemerintah, serta pemanfaatan dana-dana CSR,” kata Marten.

Diberitakan sebelumnya, alokasi dana transfer pemerintah pusat kepada Manggarai Barat pada TA 2026 hanya sebesar Rp 839 miliar lebih. Dana transfer tersebut berkurang Rp 177 miliar lebih atau 17,21 persen dibandingkan 2025 sebanyak Rp 1 triliun lebih.

Hal itu terungkap dalam Nota Pengantar RAPBD TA 2026 Manggarai Barat yang diajukan Bupati Manggarai Barat Edistasius Endi dalam Rapat Paripurna DPRD Manggarai Barat, Senin (10/11/2025).

Besar dana transfer Pemerintah Pusat itu berdasarkan surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-62/PK/2025, tanggal 23 September 2025 tentang penyampaian rancangan alokasi transfer ke daerah TA 2026. Adapun rincian dana transfer dari pemerintah pusat itu sebagai berikut.

Pertama, bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak direncanakan sebesar Rp 2 miliar lebih. Jumlah tersebut berkurang Rp 6 miliar lebih atau 69,12 persen dari 2025 sebesar Rp 9 miliar lebih.

Kedua, Dana Alokasi Umum (DAU) direncanakan sebesar Rp 505 miliar lebih. Alokasi tersebut berkurang Rp 98 miliar lebih atau 16,27 persen dari 2025 sebesar Rp 604 miliar lebih.

Ketiga, Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik hanya direncanakan sebesar Rp 2 miliar lebih. Alokasi tersebut berkurang Rp 54 miliar lebih atau 95,77 persen dari 2025 sebesar Rp 56 miliar lebih.

Keempat, Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik direncanakan sebesar Rp 201 miliar lebih. Alokasi tersebut meningkat Rp 22 miliar lebih dari 2025 sebesar Rp 178 miliar lebih. Dana ini untuk pendanaan tunjangan profesi guru.

Kelima, Dana Desa direncanakan sebesar Rp 127 miliar lebih. Alokasi tersebut berkurang Rp 16 miliar lebih atau 11,41 persen dari 2025 sebesar Rp 143 miliar lebih.

Keenam, dana insentif fiskal, tidak mendapatkan alokasinya pada TA 2026. Pada 2025, dana insentif fiskal itu dialokasikan Rp 15 miliar lebih.
(Sumber:Dana Transfer Dipangkas, DPRD Desak Bupati Manggarai Barat Lobi Pusat.)

Jakarta (VLF) – Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong menerima kunjungan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Kunjungan ini dalam rangka Rising Fellowship yang bertujuan membangun kerja sama antara Singapura dengan provinsi di Indonesia.

Pertemuan hangat yang berlangsung di Istana Sri Temasek itu berjalan sangat ganyeng. Baik Lawrence maupun Khofifah saling bertukar pikiran dan menjajaki berbagai hal strategis untuk potensi kerja sama antara Jawa Timur dan Singapura.

Khofifah menyebut ada berbagai sektor strategis yang ia bicarakan dengan PM Singapura Lawrence. Mulai dari kesehatan hingga investasi.

“Kami berterima kasih diterima langsung PM Singapura HE Lawrence Wong. Kami berdiskusi berbagai hal strategis untuk pembangunan di Jawa Timur, mulai perdagangan karbon, kredit karbon, kerja sama pendidikan, kesehatan, investasi, serta hal strategis lain,” kata Khofifah dalam keterangannya, Kamis (13/11/2025).

Khofifah mengatakan potensi kerja sama antara Jatim dengan Singapura sangat banyak. Ia menegaskan Jatim sangat terbuka untuk menerima investasi dari Singapura.

“Iklim investasi di Jawa Timur sangat baik, dan Pemprov Jawa Timur berkomitmen penuh menjaga pertumbuhan perekonomian serta investasi. Jawa Timur juga sangat siap apabila Singapura membutuhkan kolaborasi di berbagai hal,” tegas gubernur perempuan pertama di Bumi Majapahit ini.

Khofifah menegaskan program Rising Fellowship akan memberi dampak positif terhadap Jawa Timur, mulai dari investasi hingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Kami merasakan berbagai program dalam Rising Fellowship ini sangat besar manfaatnya bagi Jawa Timur. Kami bersyukur dan bahagia dapat diterima PM Singapura HE Lawrence Wong di istana Sri Temasek Singapura,” ungkapnya.

Sementara PM Singapura Lawrence Wong menyambut baik kedatangan Gubernur Khofifah. Banyak hal strategis yang akan segera dikerjasamakan antara Singapura dan Jawa Timur.

“Kami berdiskusi dengan baik tentang cara-cara memperkuat kerja sama antara Singapura dan Jawa Timur, termasuk dalam hal kredit karbon, pengembangan sumber daya manusia, dan pendidikan,” tulis Wong dalam akun Instagram @lawrencewongst.

Diketahui, Rising (Republik Indonesia + Singapura) Fellowship adalah platform bilateral yang dirancang untuk memperkuat hubungan para pemimpin dari Singapura dan kawasan Indonesia.

Saat ini, Jawa Timur menerima program Rising Fellowship dari pemerintah Singapura. Program ini diluncurkan pada tahun 2018 oleh Perdana Menteri Singapura HE Lee Hsien Loong bersama Presiden Indonesia Joko Widodo. Program ini bertujuan membina hubungan yang lebih erat antara pemerintah Singapura dengan para pemimpin daerah di Indonesia.

Selama di Singapura, Khofifah melakukan pertemuan dengan berbagai pemangku kepentingan sektor publik dan swasta dalam rangka penjajakan kerja sama antara Jawa Timur dengan Pemerintah Singapura.

Saat ini, Khofifah mengungkap ada sebanyak 32 perwakilan Jawa Timur di bidang pendidikan yang tengah mendapat pelatihan dari Program Rising Fellowship.

“Saat ini juga sedang berjalan pelatihan kepala sekolah dan guru produktif SMA dan SMK di Jawa Timur sebanyak 30 orang ditambah dua orang yaitu dari Kepala Dinas Pendidikan Jatim dan Kepala Cabang Pendidikan Malang,” bebernya.

“Seminggu sebelumnya Pemprov Jatim juga mengirim direktur rumah sakit serta kepala dinas investasi untuk mengikuti training. Program ini semua juga dalam kerangka Rising Fellowship. Kami merasakan berbagai program dalam RISING Fellowship ini sangat besar manfaatnya bagi Jawa Timur,” tambahnya.

(Sumber:Rising Fellowship, Khofifah Tegaskan Komitmen Investasi ke PM Singapura.)