Jakarta (VLF) – Wakil Ketua Komisi IV DPR, Alex Indra Lukman, menanggapi kemunculan gerakan patungan beli hutan di media sosial (medsos). Alex menilai ide tersebut bisa memicu pemerintah untuk evaluasi kebijakan.

“Setiap peristiwa akan memicu munculnya ide dalam rangka menemukan solusi. Ide-ide tersebut jadi landasan merumuskan kebijakan dan aksi, tetapi juga ada yang hanya sampai di pemikiran saja,” kata Alex kepada wartawan, Rabu (10/12/2025).

Alex mengatakan gerakan patungan membeli hutan merupakan inisiasi yang baik. Ketua DPD PDIP Sumbar itu berharap gerakan tersebut bisa menjadi pemicu bagi pemerintah untuk evaluasi.

“Ide untuk gotong royong beli hutan berangkat dari niat baik. Gerakan ini harusnya memicu pemerintah untuk evaluasi dan perbaiki kebijakan melindungi hutan sebagai sumber kehidupan,” ungkapnya.

Sementara itu, anggota Komisi IV DPR sekaligus Ketua DPP PKB Daniel Johan sebelumnya turut menyambut gerakan patungan beli hutan yang muncul. Daniel Johan mengatakan gerakan tersebut sebagai sindiran keras dalam pengelolaan hutan di Tanah Air.

“Ini sindiran tajam untuk pemerintah, meskipun secara ide menarik dan bentuk kepedulian bersama atas rusaknya hutan dan lingkungan. Ide patungan membeli hutan agar bisa mengatasi masalah deforestasi mencerminkan rasa kekecewaan yang dalam,” kata Daniel Johan kepada wartawan.

Diketahui, salah satu organisasi nonpemerintah, Pandawara Group, menyuarakan gerakan ini pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, hingga Sumatera Barat lantaran faktor deforestasi. Sejumlah penyanyi, seperti Denny Caknan dan Vidi Aldiano, menyambut baik gerakan patungan membeli hutan.

(Sumber:Komisi IV DPR: Patungan Beli Hutan Niat Baik, Harusnya Pemerintah Evaluasi.)

Jakarta (VLF) – Pemanfaatan nuklir sebagai salah satu sumber energi listrik diharapkan bukan lagi menjadi opsi terakhir pemerintah. Menurut Dewan Energi Nasional (DEN) pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) menjadi keharusan.
Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 2025 tentang Kebijakan Energi Nasional, yang menggantikan PP 79 Tahun 2014.

Kepala Biro Fasilitasi Kebijakan Energi dan Persidangan Sekretariat Jenderal DEN Yunus Saefulhak menjelaskan dalam Grand Strategy untuk meningkatkan kedaulatan, Kemandirian dan ketahanan energi dalam transisi energi, pemerintah memaksimalkan energi baru dan terbarukan, dan mulai menggunakan energi nuklir untuk menyeimbangkan dan mencapai target dekarbonisasi.

“Saya kira memang bukan lagi sebagai last option (opsi terakhir) tetapi dia sebagai apa namanya penyeimbang ya di dalam target dekarbonisasi sektor energi. Artinya, nuklir sudah menjadikan hal yang harus, dan kemudian juga hidrogen, amonia, artinya energi-energi baru itu akan dikembangkan,” jelas Yunus dalam acara Outlook Energi Indonesia 2026 di Menara Danareksa, Jakarta, Selasa (9/12/2025).

Selanjutnya, pemerintah juga akan meminimalkan penggunaan energi fosil, dan mengoptimalkan penggunaan gas sebagai transisi.

“Artinya gas sampai tahun 2060 akan diupayakan untuk meningkat terus,” kata Yunus.

Yunus menambahkan target bauran Energi Baru Terbarukan (EBT) juga disesuaikan agar lebih realistis. Dalam kebijakan sebelumnya, target EBT ditetapkan 23% pada 2025 dan 31% pada 2050.

Namun dalam PP 40/2025, target tersebut mengalami penyesuaian, di mana target EBT pada 2030 mencapai 19-23%. Kemudian pada 2026 sebesar 70-72%.

“Kemudian saya kira pendanaan tidak hanya dengan APBN tetapi juga APBD serta juga sumber lain yang sah tentunya baik nasional maupun internasional,” tutur Yunus.

(Sumber:Listrik Tenaga Nuklir Diharapkan Bukan Lagi Opsi Terakhir.)

Jakarta (VLF) – Presiden Prabowo Subianto menerima anugerah penghargaan Nishan-e-Pakistan dari Presiden Pakistan Asif Ali Zardari. Penghargaan ini diberikan kepada Prabowo yang dinilai berjasa besar dan memiliki kontribusi luar biasa dalam memperkuat hubungan bilateral kedua negara.
Dikutip Biro Sekretariat Presiden, penganugerahan itu diberikan dalam prosesi upacara di Ruang Iqbal, Aiwan-e-Sadr, Selasa (9/12/2025).

Dalam prosesi upacara tersebut, Presiden Asif Ali Zardari didampingi Perdana Menteri Pakistan Shehbaz menyematkan langsung bintang kehormatan tertinggi Nishan-e-Pakistan kepada Prabowo.

Nishan-e-Pakistan merupakan penghargaan tertinggi dalam Order of Pakistan yang didirikan pada 19 Maret 1957. Penghargaan ini diberikan kepada warga Pakistan maupun tokoh asing yang telah memberikan jasa istimewa (services of highest distinction) dan kontribusi penting di tingkat nasional maupun internasional.

Penganugerahan kepada Prabowo mencerminkan pengakuan Pemerintah Pakistan terhadap peran strategis Indonesia di kawasan Indo-Pasifik serta komitmen Prabowo dalam memperkuat hubungan kerja sama pertahanan, ekonomi, dan solidaritas dunia Islam.

Upacara penganugerahan ini turut dihadiri oleh para menteri dan anggota parlemen Pakistan serta para duta besar negara-negara sahabat.

Beberapa pemimpin negara penerima penghargaan ini antara lain Raja Jordan, Abdullah II bin Hussein, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, Emir Qatar Tamim bin Hamad Al Thani, dan Sultan Brunei Darussalam Hassanal Bolkiah.

(Sumber:Prabowo Terima Bintang Kehormatan Tertinggi dari Presiden Pakistan.)

Jakarta (VLF) – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) terus mendorong instansi pemerintah untuk senantiasa memperbaiki birokrasi agar seluruh kebijakannya dapat berdampak kepada masyarakat.

Hal tersebut dilakukan memperkuat peran dan kolaborasi instansi pemerintah dalam mempercepat pembangunan Zona Integritas di setiap satuan unit kerja.

Wakil Menteri PAN-RB Purwadi Arianto menyampaikan untuk dapat terus melakukan perbaikan menuju birokrasi berkelas dunia diperlukan keseriusan dari pimpinan hingga ke seluruh jajarannya. Sehingga yang dilakukan oleh instansi pemerintah memberikan dampak nyata kepada masyarakat.

Hal tersebut diungkapkan olehnya saat dalam acara Penganugerahan Penghargaan Satuan Kerja Berintegritas di Lingkungan Mahkamah Agung (MA) Tahun 2025, di Jakarta, Selasa (9/12/2025).

“Selamat kepada perwakilan instansi pemerintah yang hadir, yang telah menjadi inisiator dan inovator dalam banyak program, salah satunya pencanangan Zona Integritas yang tidak hanya kompetisi untuk mendapatkan penghargaan, melainkan kewajiban seluruh unit layanan publik untuk menghadirkan birokrasi yang dipercaya masyarakat” kata Purwadi dalam keterangan tertulis, Rabu (10/12/2025).

Dalam kesempatan tersebut, Purwadi menyampaikan arahan Reformasi Birokrasi sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan birokrasi harus semakin responsif dan tidak mempersulit masyarakat. Serta memiliki komitmen yang kuat terhadap efektivitas alokasi anggaran dan pemberantasan korupsi serta kebocoran anggaran. Menurutnya, tanpa integritas tidak mungkin kita membangun birokrasi yang dipercaya publik.

Perlu diketahui, mulai tahun 2023 Kementerian PANRB mendorong pelaksanaan evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Mandiri di sejumlah kementerian/lembaga, sampai saat ini penilaian tersebut diperluas pada 19 K/L dan 5 pemerintah provinsi termasuk Mahkamah Agung.

Disampaikan juga memberikan apresiasi kepada Mahkamah Agung yang telah menunjukkan upaya memperkuat integrasi ke tahap yang lebih matang.

“Capaian ini merupakan buah dari kerja keras, komitmen dan keteladanan dalam menjaga integritas serta meningkatkan mutu layanan kepada masyarakat,” ujarnya.

Untuk menjaga keberlanjutan reformasi birokrasi perlu memastikan langkah-langkah ke depan berjalan dengan konsisten, menyeluruh dan semakin berdampak, pertama pembangunan Zona Integritas harus terus diperluas. Kedua pemanfaatan digitalisasi proses peradilan perlu ditingkatkan.

Ketiga memperkuat mekanisme pengawasan dan pencegahan korupsi. Keempat kualitas SDM peradilan juga harus terus ditingkatkan secara berkelanjutan serta perlu kolaborasi yang berkelanjutan.

Dia mengatakan prestasi ini bukan hanya keberhasilan administratif, tetapi wujud inspirasi bagi satuan kerja lain untuk terus melakukan perbaikan dan memperkuat budaya kerja yang berkualitas.

“Saya berharap upaya ini menjadi pemicu bagi lahirnya lebih banyak perubahan konkret yang memberi dampak nyata bagi masyarakat,” pungkasnya.

(Sumber:WamenPAN-RB Tekankan Pentingnya Bangun Birokrasi yang Dipercaya.)

Jakarta (VLF)

Market Overview

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup melemah 0,61% ke level 8.657,18 pada perdagangan Selasa (9/12).
Sejumlah saham mencatatkan penguatan signifikan, dengan MORA melonjak 9,84%, BRPT naik 2,94%, dan BUMI menguat 7,94% sebagai leading movers. Sebaliknya, saham big caps seperti BBCA turun 2,41%, TLKM melemah 1,65%, dan ASII turun 1,86% sehingga masuk ke daftar lagging movers.

Investor asing terlihat membukukan net buy Rp 68,92 miliar di pasar reguler, dengan secara total masih mencatat net sell Rp 226,34 miliar.

Dari 11 sektor, sebanyak 8 sektor ditutup melemah. Sektor industri tertekan dengan penurunan 1,62%, sedangkan sektor teknologi memimpin penguatan dengan kenaikan 1,53%.

Perlu diketahui bahwa saat ini pemerintah sedang menyiapkan rencana penerapan Bea Keluar (BK) untuk ekspor batubara pada tahun depan, dengan kisaran tarif 1–5%. Kebijakan ini merujuk pada ketentuan dalam UU No. 17/2006 tentang Kepabeanan, yang memungkinkan bea keluar digunakan untuk menjaga pasokan domestik dan membantu stabilisasi harga komoditas.

Melalui kebijakan BK ini diharapkan mampu mendukung peningkatan penerimaan negara, terutama untuk penanganan dan rekonstruksi bencana di wilayah Sumatera bagian Utara.

Bagi emiten batubara, kebijakan ini diperkirakan memberi tekanan pada margin, khususnya bagi yang memiliki porsi ekspor besar.

Berita Emiten

BFI Finance Indonesia (BFIN)

BFIN mengumumkan pembagian dividen tunai interim senilai Rp 519,73 miliar atau setara Rp 35 per saham.

Persentase pembagian ini mencerminkan Dividend Payout Ratio (DPR) sebesar 44,50%. Dengan harga saham per 9 Desember di posisi Rp 755, dividend yield diperkirakan mencapai sekitar 4,60%.

Laporan keuangan hingga 9M25 menunjukkan BFIN mencetak laba bersih Rp 1,16 triliun yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk.

Emiten juga memiliki saldo laba ditahan Rp 9,95 triliun dan total ekuitas Rp 10,89 triliun. Jadwal cum date di pasar reguler berlangsung pada 10 Desember, sementara pembayaran dividen dijadwalkan pada 18 Desember.

Rekomendasi Saham Hari Ini

DEWA – Buy 496-498 | TP 515-530 | SL 466

WIFI – Buy 4160-4170 | TP 4250-4350 | SL 3950

KIJA – Buy 179-180 | TP 185-188 | SL 169

HUMI – Buy 185-187 | TP 196-200 | SL 175

IOTF – Buy 90-91 | TP 95-98 | SL 84

Disclaimer: Ingat, bahwa segala analisis dan rekomendasi saham dalam artikel ini bersifat informatif sekaligus bukan merupakan ajakan untuk membeli atau menjual saham tertentu.

Keputusan berinvestasi sepenuhnya berada di tangan masing-masing investor sesuai dengan profil risiko dan tujuan keuangan pribadi. Selamat berinvestasi secara bijak.

(Sumber:IHSG Melemah, Pemerintah Siapkan Aturan BK Batubara & BFIN Bagikan Dividen Interim.)

Jakarta (VLF) – Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) diminta untuk lebih aktif memberikan informasi ke publik terkait kinerja pemerintah. Termasuk bantuan yang sudah diberikan pemerintah ke daerah bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Dikutip dari detikNews, hal tersebut disampaikan oleh anggota Komisi I DPR Endipat Wijaya dalam Rapat Kerja dengan Menkomdigi Meutya Hafid di Jakarta, Senin (8/12). Endipat berharap agar Komdigi lebih proaktif dalam menyebarkan informasi-informasi mengenai langkah strategis yang sudah dilakukan pemerintah.

“Saya cuma ingin mencoba memberikan masukan kepada Komdigi dan ingin mendukung Komdigi ke depan bagaimana Komdigi ini bisa mengamplifikasi informasi-informasi strategis yang sudah dilakukan pemerintah,” jelasnya.

Endipat berpendapat bahwa pemerintah sudah melakukan berbagai hal untuk mencegah serta menanggulangi bencana. Namun, pemerintah terus dikritik publik karena ia menilai publik kurang menerima informasi.

“Sebagai contoh kami misalnya mendengar sebenarnya Kementerian Kehutanan itu sudah melakukan evaluasi dan gerakan menaman pohon secara besar-besaran, tetapi itu kan tidak pernah sampai ke telinga teman-teman sampai ke orang bawah selalu saja Kemenhut itu dikuliti dan dimacam-macamin lah, Bu, padahal mereka sudah melakukan banyak hal,” jelas legislator Gerindra ini.

Endipat berharap agar informasi yang disampaikan Komdigi bisa viral seperti konten-konten media sosial yang kini ramai membicarakan bencana di Aceh-Sumut-Sumbar, terutama terkait dugaan perambahan hutan menjadi penyebab parahnya dampak bencana.

Ia juga menyinggung banyaknya konten yang menyebut pemerintah tidak hadir dan cepat tanggap di lokasi bencana. Padahal menurutnya pemerintah sudah mengupayakan penanganan bencana semaksimal mungkin, hanya kurang terekspos.

“Jadi kami mohon, Ibu, fokus nanti ke depan Komdigi ini mengerti dan tahu persis isu sensitif nasional membantu pemerintah memberitahukan dan mengamplifikasi informasi-informasi itu sehingga nggak kalah viral dibandingkan dengan teman-teman yang sekarang ini sok paling-paling di Aceh, di Sumatera dan lain-lain itu, Bu,” tegas Endipat.

“Orang yang cuma datang sekali seolah-olah paling bekerja di Aceh, padahal negara udah hadir dari awal. Ada orang baru datang, baru bikin satu posko ngomong pemerintah nggak ada. Padahal pemerintah udah bikin ratusan posko di sana,” sambungnya.

Terakhir, Endipat berharap publik mendapat informasi yang tepat mengenai apa saja yang sudah dilakukan pemerintah serta menegaskan bahwa negara selalu hadir sejak awal, tidak seperti yang dinarasikan di media sosial.

“Orang per orang cuma nyumbang Rp 10 miliar, negara udah triliun-triliunan ke Aceh itu. Jadi yang kayak gitu mohon dijadikan perhatian sehingga ke depan tidak ada lagi informasi seolah-olah negara tidak hadir di mana-mana. Padahal negara sudah hadir sejak awal di dalam penanggulangan bencana,” pungkasnya.

(Sumber:Komdigi Disentil Anggota DPR karena Kurang Viralkan Kinerja Pemerintah.)

Jakarta (VLF) – Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) mendorong transformasi kawasan industri di tengah dinamika ekonomi, geopolitik, teknologi, dan tuntutan keberlanjutan. Transformasi ini menjadi fokus HKI bersama Kementerian PPN/Bappenas mendorong penguatan perencanaan kebijakan dan percepatan pelaksanaan Kawasan Industri Prioritas.

Hal ini tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 dan Proyek Strategis Nasional (PSN) berbasis Kawasan Industri. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat monitoring, mengurangi bottleneck perizinan, mempercepat konsultasi dengan anggota, dan memberi masukan berbasis data.

Kerja sama ini diharapkan dapat menciptakan ekosistem yang kondusif bagi percepatan investasi dan perluasan aktivitas industri. Menteri PPN/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, menyampaikan dukungannya terhadap langkah HKI.

“Bappenas mendukung dan akan mengawal upaya HKI dalam mengurangi hambatan perizinan serta mempercepat implementasi Kawasan Industri Prioritas dan PSN, demi mendorong pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan,” ungkap Rachmat dalam keterangan tertulisnya dikutip Minggu (7/12/2025).

HKI dan Bappenas juga telah menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) Penguatan Perencanaan Kebijakan serta Percepatan Pelaksanaan Kawasan Industri Prioritas RPJMN 2025-2029 dan PSN berbasis Kawasan Industri. Dalam kesempatan ini, Bappenas juga menandatangani MoU dengan PT Pindad mengenai kolaborasi percepatan pengembangan kendaraan nasional.

Penandatanganan MoU tersebut menjadi bagian dari rangkaian agenda strategis Bappenas dalam memperkuat ekosistem industri nasional. HKI juga mengusulkan adanya pembentukan tim bersama yang terdiri dari HKI, Bappenas, dan kementerian/lembaga teknis terkait.

Tim ini bertugas melakukan pengawalan ketat terhadap perizinan yang menghadapi hambatan, khususnya untuk proyek-proyek Kawasan Industri yang masuk dalam daftar RPJMN dan PSN. Kawasan Industri Indonesia diharapkan semakin kompetitif, terhubung, dan berkelanjutan melalui kolaborasi ini.

(Sumber:Pemerintah dan Asosiasi Bakal Kurangi Kemacetan Perizinan Usaha, Begini Caranya.)

Jakarta (VLF) – Butuh puluhan triliun rupiah untuk membangun dan memulihkan kembali 3 provinsi yang terdampak bencana besar di Pulau Sumatera. Mulai dari Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan juga Sumatera Barat.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memperkirakan total kebutuhan anggaran pemulihan bencana di Sumatera menyentuh angka Rp 51,82 triliun. Setengahnya akan difokuskan untuk pemulihan bencana di Aceh.

Hal ini dilaporkan langsung oleh Kepala BNPB Suharyanto ke Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Terbatas Terkait Penanganan dan Pemulihan Bencana Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, Minggu (7/12/2025) malam.

“Secara nasional Bapak Presiden, dari Kementerian PU dengan penjumlahan yang dilakukan, dari 3 provinsi, estimasi yang diperlukan dana adalah sekian Bapak Presiden, Rp 51,82 triliun,” lapor Suharyanto ke Prabowo.

Paling besar dana pemulihan bencana itu digunakan untuk pemulihan di Provinsi Aceh. Jumlahnya sekitar Rp 25,41 triliun.

Dia mencatat ada sekitar 37.546 rumah masyarakat di Aceh yang mengalami rusak berat, termasuk hilang tersapu banjir bandang.

Belum lagi untuk perbaikan jembatan, jalan, tempat ibadah, sekolah, pondok pesantren, rumah sakit, hingga Puskesmas. Termasuk juga kerugian lahan pertanian, ternak, sawah, kebun, tambak dan perkantoran.

“Kami berkoordinasi dengan Kementerian PU, tadi dari Bapak Menteri PU khusus untuk Aceh saja, pemulihan sampai dengan saat ini kondisi seperti semula membutuhkan anggaran Rp 25,41 triliun,” papar Suharyanto.

Kemudian untuk pemulihan di Sumatera Barat jumlahnya berkisar Rp 13,52 triliun. Sementara itu untuk Sumatera Utara perkiraannya butuh dana pemulihan sekitar Rp 12,88 triliun.

Prabowo Suntik Miliaran ke Pemda

Pemerintah akan memberikan tambahan anggaran kepada pemerintah daerah yang terkena bencana di Sumatera. Akan ada 52 Pemerintah Kabupaten/Kota di bawah 3 Pemerintah Provinsi mendapatkan tambahan anggaran. Hal ini diungkapkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.

Mulanya Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memberikan laporan banyak sekali pemerintah daerah yang kehabisan anggaran untuk menanggulangi bencana. Pada dasarnya, biasanya penanganan bencana menggunakan biaya tak terduga. Nah, Tito bilang banyak sekali pemerintah daerah yang biaya tak terduganya sangat kecil.

Tito bilang pihaknya sudah memberikan imbauan kepada kepala daerah untuk memberikan bantuan kepada pemerintah daerah yang terkena bencana. Miliaran bantuan dalam bentuk uang dan barang dikumpulkan, hanya saja dia menilai bantuan itu saja tidak cukup.

Maka dari itu, di depan Prabowo, Tito meminta agar pemerintah pusat bisa menginjeksi tambahan anggaran ke pemerintah daerah yang terdampak bencana di Pulau Sumatera. Dia meminta untuk menambahkan Rp 2 miliar ke pemerintah daerah.

“Tapi kalau mungkin Bapak berkenan, 52 kabupaten atau kota ini karena mereka kondisi tipis betul, kalau mungkin bisa dibantu, mungkin Rp 2 miliar, itu untuk pegangan mereka pak, untuk membantu masyarakat, yang hal-hal kecil ini, pak,” pinta Tito.

Gayung bersambut, Prabowo menegaskan dia akan memberikan tambahan anggaran sesuai permintaan Tito. Bahkan, nilainya dibuat dua kali lipat, injeksi akan diberikan senilai Rp 4 miliar.

“Baik, Pak Mendagri, Anda minta Rp 2 miliar per kabupaten ya? Saya kasih Rp 4 miliar,” tegas Prabowo menjawab Tito.

Prabowo juga berjanji akan memberikan tambahan anggaran kepada pemerintah provinsi. Hanya saja, nilainya akan dihitung terlebih dahulu.

“Ya. Kemudian untuk provinsi, nanti provinsi dihitung,” sebut Prabowo.

(Sumber:Butuh Rp 51 T Pulihkan Sumatera Usai Banjir Bandang, Setengahnya buat Aceh.)

Jakarta (VLF) – Ketua Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah PDIP Ganjr Pranowo merespons langkah pemerintah yang belum membuka bantuan internasional untuk korban bencana di Sumatera. Ganjar menyinggung penanganan bencana sebagai momentum untuk memupuk persatuan nasional.
“Ini momentum persatuan Indonesia dan keadilan sosial yang diwujudkan dengan aktivitas nyata,” kata Ganjar saat dihubungi, Senin (8/12/2025).

Ganjar menjelaskan ada sejumlah hal yang harus dilakukan pemerintah dalam mengatasi bencana di Sumatera. Pertama, mobilisasi kekuatan dari lintas sektor yang dikomandoi pemerintah.

“Mobilisasi semua kekuatan pemerintah. Tidak hanya TNI, Polri, ASN, tapi juga dunia usaha, relawan, kampus, lembaga keagamaan dan sosial lainnya,” katanya.

Dia menyebut partai politik juga harus terlibat dalam penanganan bencana di Sumatera. Kader dan jaringan partai politik harus dikerahkan dalam membantu korban yang masih berada di daerah terisolir.

Selain itu, Ganjar mengatakan pemerintah juga harus sigap dalam penanganan paskabencana. Menurutnya, hunian sementara harus disiapkan pemerintah kepada korban terdampak yang kehilangan tempat tinggal.

“Saya mengingatkan penanganan tanggap darurat harus dilanjutkan dengan penanganan paska bencana. Persiapan hunian sementara sampai nanti hunian tetap,” kata Ganjar.

Ganjar mengatakan pengerahan tim medis ke lokasi bencana harus masif untuk mengantisipasi munculnya penyakit yang diderita pengungsi. Dia juga mengingatkan pelibatan kampus dalam memperbaiki daerah yang rusak diterjang banjir dan longsor.

“Perguruan tinggi juga diajak membuat program kuliah kerja nyata mahasiswa untuk menangani problem yang secara tematik,” ucapnya.

Menteri Luar Negeri RI Sugiono pada Jumat (5/12) menyampaikan bahwa Indonesia masih dapat melakukan penanganan bencana banjir dan longsor di Sumatera secara mandiri, sehingga bantuan dari negara-negara sahabat masih belum diperlukan.

Meskipun begitu, Sugiono tetap mengucapkan terima kasih atas tawaran bantuan dari negara-negara sahabat, mengatakan bahwa tawaran tersebut mencerminkan kepedulian mereka terhadap situasi di Indonesia.

Pada Rabu (3/12), Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi juga menyatakan bahwa Indonesia masih sanggup untuk mengatasi bencana di Sumatera dan masih memiliki stok pangan yang cukup bagi para korban bencana.

Banjir di Sumatera dan Aceh terjadi pada 25 November silam. Data terbaru yang dikeluarkan BNPB hingga Minggu (7/12) sore tercatat 940 orang meninggal dunia akibat bencana di Sumatera, 276 lainnya masih hilang dan 5.000 orang dilaporkan luka-luka.

(Sumber:Bantuan Asing Belum Masuk Sumatera, PDIP Bicara Momentum Persatuan Nasional.)

Jakarta (VLF) – Sejumlah wilayah di Jawa Barat kembali dilanda bencana dalam beberapa hari terakhir. Situasi ini memantik perhatian serius dari Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Ono Surono yang menilai bahwa kerusakan lingkungan di Jabar sudah berada di titik mengkhawatirkan.

Ono menegaskan bahwa upaya menjaga alam di Jawa Barat selama ini belum berjalan maksimal, terutama karena program-program lingkungan hanya berhenti pada konsep tanpa realisasi yang kuat.

“Program-program dari dulu ada tapi tidak pernah menyelesaikan permasalahan,” ujar Ono, Sabtu (6/12/2025).

Dalam diskusinya bersama para pakar, dinas terkait, organisasi lingkungan, dan masyarakat, Ono mengungkap sejumlah penyebab utama maraknya bencana di Jawa Barat yang salah satunya karena kondisi lahan dan hutan yang kritis.

“Banyak yang bicara terkait lahan kritis, dari luas wilayah Jawa Barat itu sepertiganya atau bahkan setengahnya adalah lahan kritis,” katanya.

“Hutan di Jawa Barat yang masih utuh hanya 20%, artinya 80% dalam keadaan rusak,” sambungnya.

Upaya reboisasi dan rehabilitasi yang dilakukan pemerintah juga dianggap belum berdampak signifikan. Kerusakan kata Ono juga terjadi di wilayah DAS, kawasan pesisir yang mengalami abrasi dan banjir rob, hingga kawasan urban.

“Jadi ada kerusakan-kerusakan yang tadi disebutkan di wilayah-wilayah paling tidak ada empat, wilayah hutan, wilayah das, wilayah pesisir, wilayah urban,” ungkapnya.

Anggaran Lingkungan Hidup Hanya 0,46 Persen

Menurut Ono, salah satu kendala terbesar pemerintah dalam menangani kerusakan lingkungan adalah minimnya anggaran yang dialokasikan khusus untuk mitigasi dan pencegahan bencana.

“Dari sisi anggaran di bidang lingkungan hidup untuk APBD 2026 hanya menempati porsi 0,46% dari struktur APBD, artinya masih sangat kecil sekali,” ungkapnya.

Ia menilai pemerintah lebih mengandalkan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) yang umumnya digunakan untuk penanganan darurat bencana, bukan pencegahan.

“Penting juga bicara mitigasi, bicara pencegahan, yang anggarannya mungkin ke depan harus lebih diperbesar,” kata Ono.

Ono yang juga Ketua DPD PDIP Jabar menilai sudah waktunya pemerintah meninggalkan pendekatan berbasis konsep. Ia pun seluruh pihak mengambil peran nyata dalam aksi-aksi pelestarian lingkungan.

“Kami ingin peran PDI Perjuangan jauh lebih besar lagi dengan melibatkan stakeholder, melibatkan masyarakat, dan menjalankan fungsi-fungsi dalam pemerintahan, baik legislasi, anggaran, maupun pengawasan,” ujarnya.

Ono memastikan pihaknya akan mendorong evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan lingkungan hidup Pemprov Jabar, terutama strategi mitigasi bencana.

“Seyogyanya pemerintah tidak mainnya di ujung, dalam arti BTT diperbesar karena BTT itu kan biasanya digunakan untuk penanggulangan bencana, bantuan, pemulihan, segala macam. Tapi penting juga bicara di mitigasi, di pencegahan yang anggarannya mungkin ke depan harus lebih diperbesar,” tegasnya.

(Sumber:Anggaran Lingkungan 0,46%, DPRD Jabar Ingatkan Pemerintah soal Mitigasi.)