Jakarta (VLF) – Fraksi Partai Gerindra DPR RI mendukung penuh penyelesaian revisi UU Migas. Gerindra mencurigai ada pihak-pihak yang selalu menjegal RUU Migas.
“Kami mencurigai adanya pihak-pihak tertentu atau mafia migas yang berupaya menjegal revisi UU Migas,” kata Sekretaris Fraksi Gerindra DPR Bambang Haryadi kepada wartawan, Rabu (24/12/2025).

Bambang mengungkit pasal-pasal di UU Migas, terutama terkait eksistensi BP Migas, yang dibatalkan Mahkamah Konstitusi (MK). Putusan ini, menurut dia, juga menegaskan posisi negara dalam pengelolaan Hulu Migas. Dia menyebutkan sudah saatnya RUU Migas kembali dibahas.

Pada periode 2014-2019, RUU Migas selesai dibahas di DPR dan diserahkan ke pemerintah. Pada Januari 2019, surpres terkait RUU Migas terbit ke kementerian terkait tapi pemerintah disebut tidak menyertakan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) sebagai lampiran surpres tersebut.

RUU Migas juga pernah dibahas di DPR periode 2019-2024. Rancangan beleid ini sudah disinkronisasi dan diharmonisasi di tingkat Baleg DPR RI dan diserahkan ke Komisi VII DPR. Pada akhirnya, RUU Migas masih tetap berupa rancangan karena Komisi VII DPR tidak melanjutkan pembahasan ke tingkat Badan Musyawarah (Bamus) untuk diparipurnakan.

“Kami ingin revisi UU Migas ini segera dirampungkan, untuk memasukkan putusan MK yang mengamanatkan penguasaan dan pengusahaan hulu Migas dari sumber daya alam kita dikuasai dan dikendalikan negara,” kata Bambang.

Di COP 30 Brazil, Waka MPR Bicara Pengembangan SAF dari Minyak Jelantah
Bambang menyatakan pengganti BP Migas saat ini adalah SKK Migas yang mengacu pada Perpres 9/2013. Padahal, katanya, perpres hanya bersifat mengisi kekosongan hukum. Dia menduga ada pihak-pihak yang nyaman dengan kekosongan hukum tersebut.

“Perpres No 9 Tahun 2013 tentang SKK Migas itu sifatnya sementara guna mengisi kekosongan hukum pasca-putusan MK. Karena keberadaan BP Migas ditafsir MK bertentangan dengan amanat UUD 1945 sehingga dibubarkan,” kata dia.

“Ini sudah 13 tahun lebih sejak putusan MK membatalkan BP Migas karena dinilai bertentangan dengan konstitusi. Dan DPR sudah berupaya melakukan revisi UU Migas sejak 2014, namun hingga 2 periode masa jabatan berakhir tidak kunjung selesai. Mungkin ada yang nyaman dengan kekosongan hukum setelah putusan tersebut,” ujar Bambang.

(Sumber:Gerindra Curiga Ada Mafia yang Berupaya Jegal Revisi UU Migas.)

Jakarta (VLF) – Subsidi BBM yang diberikan pemerintah Malaysia, justru membuat pemerintah negeri jiran bisa hemat triliunan.
Pemerintah Malaysia mencatat penghematan hingga 800 juta ringgi sejak program BBM subsidi yang diberi nama Budi Madani RON 95 (Budi95) berjalan pada 30 September lalu. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim memastikan program subsidi BBM itu dinikmati oleh warga Malaysia. Program ini juga efektif menekan kebocoran yang sebelumnya justru dinikmati 3,5 juta warga asing sekaligus penyelundupan bahan bakar.

Anwar menyebut bahwa setiap ringgit yang dihemat dari subsidi BBM itu dialokasikan kembali kepada masyarakat melalui kontribusi tunai rahmah, kontribusi dasar rahmah, serta peningkatan klinik dan rumah sakit, perbaikan jalan, dan penguatan infrastruktur, demikian dilaporkan Bernama.

Program subsidi di Malaysia membuat harga bensin RON 95 jauh lebih murah dibanding bensin di Indonesia. Bahkan, bensin dengan RON 95 di Malaysia yang dijual Rp 8.000-an per liter jauh lebih murah dibanding Pertalite dengan RON 90 di Indonesia yang harganya Rp 10.000 per liter.

Sejak September hingga 30 November 2025, 13,9 juta dari 16,55 juta penduduk Malaysia yang memenuhi syarat (84%) telah membeli 2,59 miliar liter bensin RON 95 dengan harga subsidi RM 1,99 per liter.

Berkat program itu, berdasarkan survei konsumsi domestik, pemerintah Malaysia diprediksi bisa menghemat hingga 4 miliar ringgit per tahun atau setara dengan Rp 16 triliun tergantung harga minyak global. Penghematan tahunan itu diperkirakan akan melebihi proyeksi, bila berkaca pada jumlah yang dilaporkan dalam dua bulan terakhir.

Dikutip dari situs resminya, pemerintah Malaysia menerapkan Program Budi Madani RON95 (BUDI95). Program itu membuat setiap warga negara Malaysia menerima batas kelayakan bulanan sebanyak 300 liter bensin RON 95 bersubsidi. Program itu berlangsung mulai 30 September 2025.

Bersamaan dengan penerapan ini, Anwar mengatakan bahwa harga bensin RON 95 juga akan diturunkan dari 2,05 ringgit (Rp 8.433) per liter menjadi 1,99 ringgit (Rp 8.186) per liter. Warga negara asing yang membeli bensin RON 95 di Malaysia akan dikenakan biaya 2,60 ringgit (Rp 10.696) per liter.

Syarat untuk mendapatkan BBM RON 95 dengan harga Rp 8.186 per liter itu sangat mudah. Penggunaan MyKad atau KTP pintar yang sudah dimiliki warga Malaysia dan catatan Dinas Perhubungan Jalan (JPJ) akan menjadi dasar verifikasi.

(Sumber:Pemerintah Malaysia Hemat Triliunan usai Beri Subsidi BBM.)

Jakarta (VLF) – Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau SF Hariyanto bersama Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho, Wakil Wali Kota Pekanbaru Markarius Anwar, serta jajaran terkait menggelar pertemuan strategis guna membahas percepatan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Provinsi Riau, khususnya pembangunan Jalan 70 Tenayan Raya dan Jembatan Siak V di Kota Pekanbaru.
Pertemuan tersebut menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung agenda pembangunan nasional melalui penguatan konektivitas dan infrastruktur pendukung pertumbuhan ekonomi. Jalan 70 Tenayan Raya dan Jembatan Siak V diproyeksikan menjadi penghubung strategis antara Jalan Tol Pekanbaru-Dumai dan Jalan Tol Pekanbaru-Indragiri Hulu (Inhu), sehingga memperkuat jaringan logistik nasional di wilayah Sumatra.

Plt Gubernur Riau SF Hariyanto menyampaikan bahwa percepatan pembangunan infrastruktur ini sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat dalam mendorong pemerataan pembangunan, peningkatan daya saing wilayah, serta kelancaran distribusi barang dan jasa. Sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional, pembangunan Jalan 70 Tenayan Raya membutuhkan dukungan lintas sektor dan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kota.

Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho menegaskan bahwa Jalan 70 Tenayan Raya memiliki peran krusial dalam mendukung pengembangan Kawasan Industri Tenayan Raya. Kawasan tersebut telah menjadi lokasi berbagai fasilitas strategis nasional, termasuk Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dan Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU), sehingga membutuhkan akses infrastruktur yang andal dan terintegrasi.

Selain sebagai akses kawasan industri dan energi, Jalan 70 Tenayan Raya juga melintas di depan kawasan perkantoran Pemerintah Kota Pekanbaru. Kondisi ini menjadikan jalan tersebut sebagai koridor strategis yang tidak hanya mendukung aktivitas ekonomi dan investasi, tetapi juga menunjang kelancaran pelayanan pemerintahan dan mobilitas masyarakat.

Sementara itu, pembangunan Jembatan Siak V diharapkan menjadi elemen penting dalam memperkuat konektivitas antarwilayah di Kota Pekanbaru, membuka akses baru pengembangan kawasan, serta mengurangi beban lalu lintas pada jalur eksisting. Keberadaan jembatan ini juga dinilai mendukung integrasi jaringan transportasi regional sebagai bagian dari sistem logistik nasional.

Wakil Wali Kota Pekanbaru Markarius Anwar bersama jajaran teknis memaparkan progres perencanaan, kesiapan lahan, serta langkah-langkah koordinasi lintas sektor yang telah dan akan dilakukan guna memastikan proyek dapat berjalan sesuai tahapan, regulasi, dan target yang telah ditetapkan pemerintah pusat.

Melalui sinergi yang kuat antara Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah Kota Pekanbaru, pembangunan Jalan 70 Tenayan Raya dan Jembatan Siak V diharapkan dapat segera direalisasikan sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional, guna mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, penguatan kawasan industri dan energi, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

(Sumber:Pembangunan Jalan 70 Tenayan Raya dan Jembatan Siak V Dibahas Pemerintah.)

Jakarta (VLF) – KPK melakukan 20 kajian sepanjang 2025 sebagai fungsi pencegahan dan monitoring. Kajian dilakukan di sejumlah sektor untuk memetakan potensi korupsi dalam sejumlah program pemerintah.
Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menyebut kajian itu dilakukan pada program Makan Bergizi Gratis (MBG), Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K), tata kelola dokter spesialis, pengelolaan belanja hibah daerah, penyelenggaraan pemilu, pinjaman luar negeri dan sejumlah kajian lain. Dalam kajian itu ditemukan kerentanan sistem yang berpotensi menjadi korupsi.

“Dari kajian-kajian tersebut, KPK menemukan berbagai kerentanan sistemik yang berpotensi membuka ruang korupsi,” kata Tanak dalam konferensi pers Laporan Akhir Tahun 2025 KPK, Senin (22/12/2025).

Salah satunya terkait MBG disoroti mekanisme pengadaan melalui bantuan pemerintah (banper). Hal itu dinilai meningkatkan risiko korupsi dan disarankan adanya penataan mekanisme pengadaan.

“Untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) misalnya, salah satu hal yang menjadi sorotan KPK adalah mekanisme pengadaan melalui Bantuan Pemerintah (Banper), yang berpotensi memperpanjang rantai pelaksanaan dan meningkatkan risiko konflik kepentingan serta melemahkan transparansi dan akuntabilitlas,” ucapnya.

Saran KPK itu akan disampaikan kepada pihak terkait di MBG. Hal itu agar ada perbaikan dalam pelaksanaan program tersebut.

“KPK merekomendasikan penguatan kerangka regulasi, penataan mekanisme pengadaan, kejelasan pembagian peran lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, serta penguatan pengawasan dan akuntabiltas pelaksanaan program,” sebutnya.

Adapula program-program lain yang jadi sorotan KPK dalam kajiannya yaitu terkait lemah dalam tata kelola dan regulasinya. Sebagian rekomendasi dari KPK telah ditindaklanjuti oleh pihak terkait.

“KPK mengidentifikasi sejumlah kelemahan tata kelola dan regulasi, yang sebagian rekomendasinya sudah ditindaklanjuti dan dalam bentuk rencana aksi oleh K/L terkait,” ujarnya.

(Sumber:KPK: Mekanisme Bantuan Pemerintah di Program MBG Berisiko Konflik Kepentingan.)

Jakarta (VLF) – Modal untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan Industri Kecil dan Menengah (IKM) di Nusa Tenggara Timur (NTT) mencapai Rp 3,6 triliun untuk tahun 2026. Pengusaha UMKM dan IKM bisa mengakses Kredit Usaha Rakyat (KUR) itu tanpa agunan.
Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena mengatakan KUR itu disalurkan oleh perbankan. Yakni Rp 1 triliun disalurkan Bank NTT, dan Rp 2,6 triliun oleh Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), yakni BRI, Mandiri, BNI, dan BTN.

“Kita ambil di berbagai perbankan ini. Di bawah Rp 10 juta (bunga) tiga persen, di bawah Rp 100 juta ke Rp 10 juta 6%, tanpa agunan,” kata Laka Lena di Labuan Bajo, Manggarai Barat, NTT, Minggu (21/12/2025).

Laka Lena mengatakan pemerintah daerah bisa memfasilitasi warga untuk mengakses permodalan KUR tersebut. Mulai tahun depan tak perlu lagi menggunakan dana pemda yang terbatas untuk modal usaha UMKM dan IKM.

“Jangan pakai uang pemda lagi yang terbatas ini. Dengan demikian semua pengusaha UMKM dan IKM kalau butuh modal mempersiapkan diri dengan baik, boleh pakai KUR, nanti bersama pemerintah kita ambil yang ada di berbagai perbankan ini setuju,” ujar Laka Lena.

Ia mengatakan Kementerian UMKM siap menambah alokasi KUR NTT tahun depan jika jatah Rp 3,6 triliun itu habis pada Juni tahun depan. Penambahan modal itu bisa dilakukan setelah Pemerintah Daerah menyiapkan penerimanya.

Politikus Partai Golkar itu mengatakan kini saatnya mereka yang bergerak di UMKM dan IKM juga disebut sebagai pengusaha UMKM/IKM, bukan pelaku UMKM/IKM. Sebab mereka sudah bisa mengelola uang yang besar dari KUR untuk usahanya.

“Pengusaha UMKM dan IKM itu kita masih sering pakai ‘pelaku’, jangan lagi pelaku. Jadi UMKM itu sebagai pengusaha,” tandas Laka Lena.

(Sumber:UMKM di NTT Diguyur KUR Rp 3,6 Triliun untuk Modal Usaha)

 

Jakarta (VLF) – Wilayah Niigata, Jepang diperkirakan akan menyetujui keputusan mengaktifkan kembali pembangkit listrik tenaga nuklir terbesar di dunia. Langkah ini menjadi momen penting dalam pergeseran kebijakan Jepang yang kembali mengandalkan energi nuklir sejak bencana Fukushima 2011.
Pembangkit Kashiwazaki-Kariwa yang berlokasi sekitar 220 kilometer barat laut Tokyo, termasuk di antara 54 reaktor nuklir yang ditutup setelah gempa bumi dan tsunami besar melumpuhkan PLTN Fukushima Daiichi. Insiden itu menjadi bencana nuklir terburuk sejak Chernobyl.

Sejak itu Jepang telah mengaktifkan 14 dari 33 reaktor yang masih layak operasi, seiring upaya negara tersebut mengurangi ketergantungan pada impor bahan bakar fosil. Kashiwazaki-Kariwa akan menjadi reaktor pertama yang dioperasikan kembali oleh Tokyo Electric Power Co (TEPCO).

“Kami tetap berkomitmen penuh untuk tidak pernah mengulangi kecelakaan seperti itu dan memastikan warga Niigata tidak akan mengalami hal serupa,” kata juru bicara TEPCO, Masakatsu Takata, dikutip dari Reuters, Senin (22/12/2025).

Jika disetujui, TEPCO mempertimbangkan untuk mengaktifkan reaktor pertama dari total tujuh reaktor di kompleks tersebut pada 20 Januari. Namun, Takata menolak berkomentar soal jadwal pasti.

Meski demikian, banyak warga setempat masih bersikap waspada. Awal tahun ini, TEPCO berjanji mengucurkan 100 miliar yen selama 10 tahun ke depan untuk memenangkan dukungan publik.

Namun survei pemerintah prefektur pada Oktober menunjukkan 60% warga menilai syarat untuk pengoperasian kembali belum terpenuhi, dan hampir 70% khawatir terhadap kemampuan TEPCO mengelola pembangkit tersebut.

Salah satu penentang adalah Ayako Oga, 52 tahun, yang menetap di Niigata setelah mengungsi dari sekitar Fukushima pada 2011 bersama sekitar 160.000 orang lainnya. Rumah lamanya berada di dalam zona eksklusi radiasi sejauh 20 kilometer.

“Kami tahu risiko kecelakaan nuklir dan tidak bisa mengabaikannya,” ujar Oga.

Bahkan Gubernur Niigata Hideyo Hanazumi, yang mendukung restart bulan lalu, berharap Jepang suatu hari nanti bisa mengurangi ketergantungan pada energi nuklir.

“Saya ingin melihat masa ketika kita tidak harus bergantung pada sumber energi yang menimbulkan kecemasan,” katanya.

Pada hari Senin, parlemen prefektur akan melakukan pemungutan suara kepercayaan terhadap Hanazumi, yang secara tidak langsung menjadi referendum atas dukungannya terhadap restart.

Pemungutan suara ini dipandang sebagai rintangan terakhir sebelum TEPCO menyalakan kembali reaktor pertama, yang diperkirakan bisa menambah pasokan listrik kawasan Tokyo sekitar 2%, menurut estimasi Kementerian Perdagangan Jepang.

Perdana Menteri Sanae Takaichi, yang menjabat dua bulan lalu, mendukung pengaktifan kembali PLTN untuk memperkuat ketahanan energi dan menekan biaya impor bahan bakar fosil yang saat ini menyumbang 60%-70% pembangkitan listrik Jepang.

Tahun lalu, Jepang menghabiskan 10,7 triliun yen untuk impor gas alam cair dan batu bara, sekitar sepersepuluh dari total biaya impor nasional. Meski jumlah penduduk menurun, Jepang memperkirakan permintaan energi akan meningkat dalam satu dekade ke depan, didorong oleh pertumbuhan pusat data kecerdasan buatan yang boros listrik.

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut sekaligus target dekarbonisasi, Jepang menargetkan melipatgandakan porsi energi nuklir menjadi 20% pada 2040.

(Sumber:Jepang Mau Hidupkan Lagi Pembangkit Nuklir Terbesar di Dunia.)

Jakarta (VLF) – Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) sebagai bagian dari Danantara mendukung pemulihan pascabencana dengan menyalurkan berbagai bantuan kepada masyarakat terdampak bencana di wilayah Sumatera.
Kali ini, Kepala Badan Pengelola Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN) sekaligus COO Danantara Dony Oskaria bersama Direktur Utama BRI Hery Gunardi, secara langsung menyalurkan bantuan bagi korban terdampak bencana di Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, Jumat (19/12). Kabupaten Aceh Tamiang merupakan salah satu wilayah yang terdampak paling parah akibat banjir bandang dan longsor yang melanda Provinsi Aceh.

Bantuan disalurkan melalui Posko-posko BUMN Peduli yang berlokasi di Kecamatan Karang Baru dan Kota Kuala Simpang, serta diserahkan secara langsung kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang. Selain itu, BRI juga mengerahkan sejumlah relawan yang terjun langsung ke lokasi untuk menyalurkan bantuan kepada warga terdampak di berbagai titik bencana di wilayah tersebut.

Dony Oskaria mengatakan bahwa melalui gerakan bersama ini, Danantara Indonesia dan BUMN hadir untuk mendampingi warga yang terdampak, memastikan kebutuhan dasar terpenuhi, serta membantu masyarakat menjalani proses pemulihan secara bertahap.

“BUMN adalah milik rakyat Indonesia. Oleh karena itu, setiap kali rakyat membutuhkan, kehadiran kami bukanlah pilihan, melainkan kewajiban. Sejak awal terjadinya bencana, kami menegaskan bahwa kehadiran BUMN bukan sekadar pelengkap, tetapi merupakan bentuk tanggung jawab sebagai perusahaan milik negara,” kata Dony dalam keterangan tertulis, Senin (22/12/2025).

Sementara itu, Hery Gunardi mengungkapkan sejak awal terjadinya bencana, BRI melalui beberapa unit kerja terdekat di wilayah bencana bergerak cepat dengan melakukan pemetaan kebutuhan di lapangan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan bantuan yang diberikan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat.

“Tidak hanya fokus pada fase tanggap darurat, BRI juga berperan aktif dalam mendukung proses pemulihan pascabencana. Hal ini diwujudkan melalui pengiriman ratusan Relawan Tanggap Bencana BUMN yang bertugas membantu kelancaran penyaluran bantuan, mendukung operasional di lapangan. Serta terlibat langsung dalam proses pemulihan di wilayah terdampak bencana di Sumatera,” ujar Hery.

Hery memastikan BRI terus berupaya membantu pemulihan bencana Sumatera tidak hanya hadir pada fase tanggap darurat, tetapi juga berperan aktif dalam mendukung pemulihan jangka menengah dan panjang di wilayah terdampak bencana.

“Melalui program BRI Peduli, BRI akan terus berkontribusi secara berkelanjutan guna membantu masyarakat bangkit dan kembali menjalankan aktivitas,” tuturnya.

Dia menjelaskan bantuan pemulihan infrastruktur pascabencana tersebut akan dilakukan melalui program BRI Peduli yang difokuskan pada wilayah-wilayah terdampak. Di Provinsi Aceh, sebagai salah satu wilayah terdampak utama, BRI menyiapkan program renovasi fasilitas pendidikan, puskesmas, layanan publik serta perbaikan sistem air bersih dan sanitasi.

Sementara itu, di Provinsi Sumatera Utara, BRI akan melakukan renovasi sekolah dasar/negeri dan puskesmas yang terdampak banjir/longsor, serta perbaikan sarana air bersih dan sanitasi. Adapun di Provinsi Sumatera Barat, upaya pemulihan difokuskan pada perbaikan dan renovasi ruang kelas sekolah, fasilitas kesehatan tingkat pertama, serta rehabilitasi drainase dan akses jalan lingkungan.

Selain itu, bantuan juga akan disalurkan untuk pembangunan hunian sementara khususnya di wilayah Aceh dan Sumatera Utara.

Sebelumnya pada fase tanggap bencana, BRI pun telah menyalurkan bantuan yang meliputi pendirian Posko Bencana, survival kit, sembako, obat-obatan, pakaian layak pakai, kasur dan selimut, perahu karet, perlengkapan bayi, air mineral, peralatan kebersihan, serta berbagai kebutuhan mendesak lainnya.

“Hingga 18 Desember 2025, BRI Group telah melaksanakan 40 aksi tanggap darurat di berbagai wilayah terdampak bencana yang didukung oleh 5 unit posko darurat bencana. Posko-posko tersebut berfungsi sebagai pusat koordinasi, distribusi bantuan, serta layanan kemanusiaan guna memastikan bantuan dapat tersalurkan secara cepat dan tepat sasaran,” tuturnya.

Dia mengatakan bantuan yang disalurkan difokuskan pada pemenuhan kebutuhan mendesak masyarakat terdampak meliputi 3.250 paket makanan siap santap, 63.500 paket sembako, 700 paket survival kit, serta 1.680 unit kasur dan selimut. Selain itu, BRI Group juga mendistribusikan 23 truk air bersih, 3.800 paket obat-obatan, dan 5.800 unit peralatan kebersihan untuk mendukung kesehatan dan sanitasi di wilayah terdampak.

Untuk memperlancar mobilisasi bantuan di area terdampak banjir, 2 unit perahu karet turut dikerahkan. Secara keseluruhan, manfaat program ini telah menjangkau 70.550 jiwa masyarakat terdampak.

“BRI yang menjadi bagian ekosistem dari Danantara berharap dapat memberikan dampak yang lebih luas dan berkesinambungan bagi masyarakat terdampak bencana. Langkah ini sekaligus menegaskan peran BRI yang senantiasa hadir, peduli dan berkontribusi nyata dalam setiap fase penanganan bencana, mulai dari tanggap darurat hingga pemulihan jangka panjang, demi mendukung ketahanan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia”, tutup Hery.

(Sumber:Danantara dan BRI Salurkan Bantuan & Dukung Pemulihan di Aceh Tamiang.)

Jakarta (VLF) – Anggota DPR RI Novita Hardini menyebut kesuksesan film dokumenter Tambang Emas ‘Ra Ritek’ asal Trenggalek meraih Piala Citra FFI 2025 menjadi alarm kemarahan publik terhadap eksploitasi alam. Ini sekaligus peringatan bagi pemerintah untuk agar peka dan membersamai industri kreatif lokal.
Menurutnya film yang diproduseri oleh Wahyu Adhi Nugroho dan di sutradarai Alvina NA tersebut bukan sekedar memperlihatkan karya artistik, namun juga membawa pesan moral terhadap ancaman tambang bagi lingkungan di Trenggalek dan sekitarnya.

Di sisi lain pihak menyoroti minimnya peran pemerintah dalam mendukung karya sineas daerah untuk berkembang dan mampu bersaing di kancah nasional.

“Pemerintah harus bisa hadir khususnya dalam memberikan insentif bagi para pelaku industri kreatif di sektor film, terlebih bagi para pelaku yang membawa tema edukasi pendidikan positif dalam setiap karyanya,” kata Novita, Kamis (18/12/2025).

Pihaknya menilai pemerintah perlu menciptakan ekosistem Ventura yang merata bagi pelaku industri kreatif. Pertumbuhan karya sineas daerah akan tumbuh pesat jika mendapatkan dukungan serius dari pemerintah.

“Dukungan terhadap Industri Film Nasional tidak cukup berhenti pada gelontoran KUR saja. Namun butuh ekosistem pendanaan yang berkelanjutan yang dikelola secara profesional dan transparan,” ujarnya.

Dijelaskan industri kreatif punya hak yang sama dalam hal mendapatkan bantuan pendanaan Ventura sama halnya beberapa industri manufaktur yang ada.

“Industri kreatif (Perfilman) yang ada di Korea, India, Tiongkok, dan Thailand misalnya, Negara-negara tersebut telah sadar betapa besar potensi dan dampak positif industri kreatif untuk pertumbuhan ekonomi negara dimasa depan,” imbuhnya.

Istri Bupati Trenggalek ini menambahkan isu lingkungan yang diangkat dalam film dokumenter Tambang Emas Ra Ritek asal Trenggalek menjadi salah satu bentuk aspirasi dan kritik masyarakat terhadap praktik pertambangan yang mengancam lingkungan.

“Mari kita renungkan selama 2025 ini. Hujan yang semestinya menjadi berkah bagi masyarakat, kini menjadi trauma besar. Banyak masyarakat takut ketika hujan datang, karena banyak hutan tidak lagi berfungsi sebagaimana mestinya,” jelas Novita.

Ancaman kerusakan alam saat ini harus menjadi perhatian seluruh pihak. Pemanfaatan alam dengan menerapkan industri hijau menjadi salah satu solusi agar masyarakat dapat mendapatkan manfaat ekonomi sekaligus ekologi.

(Sumber:Anggota DPR Novita Hardini Dorong Pemerintah Dukung Industri Film Lokal.)

Jakarta (VLF) – KPK mengumumkan 3 operasi tangkap tangan (OTT) dalam sehari. Ketiga OTT itu berada di Banten, Kabupaten Bekasi, dan Kalimantan Selatan.
KPK mulanya melakukan OTT di wilayah Banten pada Rabu (17/12) sore. Total ada 9 orang yang ditangkap KPK dalam OTT di Banten.

Salah satu yang diciduk seorang oknum jaksa. “Satu merupakan aparat penegak hukum,” kata jubir KPK, Budi Prasetyo.

Delapan orang lainnya yang ditangkap terdiri atas dua penasihat hukum dan enam pihak swasta. Sembilan orang itu ditangkap di wilayah Banten dan Jakarta.

Tak berselang lama, KPK mengumumkan OTT kedua di wilayah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Ada 10 orang yang diamankan.

KPK menyebut Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang menjadi salah satu orang yang ditangkap.

“Benar, salah satunya (bupati Kabupaten Bekasi),” kata Budi.

Ade kini tengah dalam pemeriksaan lebih lanjut di KPK. Ruang kerja Ade pun sudah disegel KPK. Belum dirincikan lebih lanjut terkait OTT ini.

Hattrick OTT pun tercipta saat KPK menangkap 6 orang di wilayah Kalimantan Selatan. Sama seperti sebelumnya, belum dirincikan siapa saja yang ditangkap.

Keenam orang yang terjaring OTT saat ini diperiksa di Polres Hulu Sungai Utara (HSU). Polres HSU dijaga ketat aparat termasuk personel Brimob yang mengawal seluruh aktivitas penyidik KPK.

Kabid Humas Polda Kalsel Kombes Adam Erwindi membenarkan ada permintaan personel untuk mendampingi kegiatan KPK. KPK meminjam salah satu ruang di Polres HSU untuk proses pemeriksaan. Meski begitu, Adam mengaku tidak mengetahui materi kegiatan dan siapa saja yang tengah diperiksa KPK.

“Untuk materi kegiatan itu kewenangan KPK, kami hanya mengetahui ada permintaan personel untuk back up,” kata Kombes Adam.

(Sumber:Saat KPK Hattrick OTT dalam Sehari.)

Jakarta (VLF) – Pemerintah memberikan relaksasi transfer ke daerah (TKD) untuk tiga provinsi yang mengalami bencana yakni Aceh, Sumatera Barat dan Sumatera Utara. Relaksasi yang diberikan yakni penghapusan syarat salur alias akan diberikan secara otomatis dari pemerintah pusat.
Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengatakan TKD tanpa syarat salur yang diberikan untuk tahun anggaran 2026 dengan total Rp 43,8 triliun.

“Kita akan salurkan tanpa syarat salur, total TKD tanpa syarat salur di 2026 Rp 43,8 triliun,” kata dia dalam konferensi pers APBN KITA, di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Kamis (18/12/2025).

Kemenkeu juga telah memberikan relaksasi TKD 2025 tanpa syarat salur kepada 3 provinsi tersebut sebesar Rp 2,25 triliun. Suahasil mengatakan TKD tersebut telah ditransfer ke daerah terdampak bencana.

Ia mengatakan relaksasi ini diberikan agar daerah terdampak bencana tidak terkendala administrasi dalam melakukan pembangunan kembali daerahnya.

“TKD 2025 sudah ditransfer semua, 2026 akan kita lakukan transfer tanpa syarat salur. Karena kita memahami teman-teman di pemerintah daerah membutuhkan gerak cepat dana tersedia dan jangan sampai terkendala hanya oleh administrasi penyaluran,” tegasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal (Dirjen) Perimbangan Keuangan Kemenkeu, Askolani juga menyebut bahwa TKD 2025 kepada 3 provinsi terdampak bencana telah ditransfer Rp 2,25 triliun tanpa syarat salur. Dia mengatakan anggaran tersebut dapat digunakan untuk berbagai tujuan.

“Ini kita akan mempermudah, tidak ada syarat salur, kita berikan fleksibilitas tidak ada yang spesifik, bisa digunakan untuk tujuan tertentu secara umum dan semua sisa pendanaan kita mengelontorkan di penghujung 2025. Jadi ini mungkin kemudahan fleksibilitas dan support yang kita berikan kepada 3 provinsi terdampak bencana 2025,” terangnya.

Penghapusan syarat salur yang akan dilanjutkan pada 2026 ini, pemerintah akan menyiapkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Aturan ini disusun dan dibuat untuk memperkuat kebijakan atau keputusan dari pemerintah.

“Kebijakan ini akan kita lanjutkan 2026. Tentunya ini sejalan dengan support pemerintah untuk membantu 3 provinsi yang terkena bencana dan kami lagi menyiapkan PMK nya untuk bisa menjadi penguatan daripada kebijakan yang diputuskan pemerintah,” ujar dia.

(Sumber:Pemerintah Hapus Syarat Transfer Anggaran ke Aceh-Sumut Rp 43,8 T di 2026.)