Jakarta (VLF) – Tim penyidik Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi membagi area penggeledahan di Kantor Dinas Lingkungan Hidup (DLH) di Kompleks Perkantoran Jajaway, Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, Rabu (4/6/2025).
Setelah lebih dulu memeriksa ruangan Kepala DLH Kabupaten Sukabumi, penyidik bergerak menyasar sejumlah ruangan lain termasuk bidang persampahan dan sekretariat.

Pantauan detikJabar di lokasi, penggeledahan dilakukan oleh belasan petugas berseragam merah marun, sebagian mengenakan rompi bertuliskan ‘Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi’.

Sejumlah dokumen terlihat ditata di atas meja dan kursi, sementara kotak-kotak karton berisi berkas diletakkan di lantai. Salah satu petugas yang tampak aktif memeriksa dokumen di ruang kepala dinas adalah Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Cibadak Agus Yuliana Indra Santoso. Ia terlihat memeriksa berkas, satu per satu berkas di atas meja diperiksa dengan teliti.

Penggeledahan juga dilakukan di gedung Bidang Pengelolaan Persampahan DLH Kabupaten Sukabumi. Namun, pejabat terkait seperti Kepala Bidang Persampahan DLH Kabupaten Sukabumi Teti Suryati tidak tampak di lokasi.

“Beliau sedang tidak ada,” kata seorang pegawai saat ditanya detikJabar.

Hingga pukul 12.10 WIB, proses penggeledahan masih berlangsung. Belum ada keterangan resmi dari pihak Kejari mengenai temuan atau dokumen yang disita.

Diketahui sebelumnya, dari keterangan pegawai bernama Thoriq Kepala DLH Kabupaten Sukabumi, Prasetyo sedang sakit dan sudah tiga hari dirawat. Sedangkan Sekretaris DLH Kabupaten Sukabumi Syahril disebut sedang menjalankan ibadah haji.

“Pak Kadis sudah tiga hari dirawat di IGD sakit. Kalau sakitnya apa kurang tahu. Pak Sekdis sendiri berangkat haji,” ujar Thoriq.

Kronologi Dugaan Korupsi di DLH Sukabumi

Kasus dugaan korupsi ini berawal dari proyek perawatan dan perbaikan armada angkutan sampah di DLH Kabupaten Sukabumi yang melibatkan anggaran sekitar Rp1,5 miliar.

Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi melakukan penyelidikan setelah adanya laporan dugaan penyimpangan dalam penggunaan anggaran tersebut, termasuk dalam pengadaan dan distribusi peralatan untuk armada pengangkutan sampah.

Penyidik mendalami apakah ada praktik mark-up anggaran atau pengadaan barang yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Selain itu, dugaan adanya keterlibatan sejumlah pihak di DLH dalam pengelolaan proyek ini turut menjadi fokus penyelidikan.

Kejaksaan juga mencurigai bahwa beberapa dokumen penting dalam pengelolaan proyek ini mungkin telah diubah atau disembunyikan, yang mengarah pada pemeriksaan yang lebih mendalam terhadap arsip-arsip terkait.

Meski proses penyidikan sudah berjalan, pihak Kejari belum menetapkan tersangka hingga saat ini. Kejaksaan masih menunggu hasil audit kerugian negara untuk memperkuat bukti dalam menetapkan siapa saja yang akan diproses secara hukum.

(Sumber:Dugaan Korupsi di DLH Sukabumi, Kejari Periksa Ruang Kadis hingga Kabid.)

Jakarta (VLF) – Asia Clean Energy Coalition (ACEC) menyebut Indonesia berpotensi dapat manfaat ekonomi hingga US$ 1,8 miliar atau sekitar Rp 29,35 triliun (asumsi kurs Rp 16.310) dengan catatan memperbaiki kebijakan dan mempercepat pengembangan energi terbarukan.
Direktur Program ACEC Suji Kang mengungkap, potensi ini sejalan dengan meningkatnya permintaan pasokan listrik energi terbarukan di kawasan Asia-Pasifik dari perusahaan global sebagai upaya dekarbonisasi bisnis.

Berdasarkan temuan ACEC berjudul Asia’s Clean Energy Breakthrough: Unlocking Corporate Procurement for Sustainable Growth, ketersediaan pasokan listrik energi terbarukan di kawasan Asia Pasifik masih di bawah permintaan perusahaan global.

Indonesia sendiri memiliki potensi melimpah meliputi energi surya dan angin. Namun, 81% pasokan listrik nasional masih berasal dari energi fosil.

Di sisi lain, proyek konstruksi penambahan energi terbarukan di Indonesia juga tergolong minim kendati pemerintah menargetkan penambahan energi terbarukan hingga 21 GW dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero) 2021-2030.

Suji Kang menilai, meningkatkan bauran energi terbarukan menjadi 29% pada 2030, memperluas potensi tambahan manfaat ekonomi Indonesia senilai US$ 1,8 miliar, menciptakan hampir 140 ribu pekerjaan baru, dan meningkatkan total upah pekerja hingga US$ 1,4 miliar. Tak hanya itu, Indonesia juga dapat mengurangi emisi karbon hingga 25 juta ton CO2.

“Pergeseran mendasar sedang terjadi dalam geografi permintaan energi terbarukan oleh perusahaan swasta, dan Asia berada di tengah-tengah transisi ini. Meningkatkan kebijakan energi terbarukan di Vietnam, Korea Selatan, Jepang, Indonesia, dan Singapura dapat meningkatkan PDB regional sebesar US$26,86 miliar, menciptakan 435 ribu lapangan kerja baru, dan meningkatkan total upah sebesar US$14,63 miliar,” ujar Suji Kang dalam keterangan tertulisnya, Rabu (4/6/2025).

Suji Kang menyebut, Indonesia memiliki sejumlah tantangan untuk memanfaatkan nilai ekonomi energi terbarukan berkaitan dengan arah kebijakan yang tidak merefleksikan tingginya permintaan listrik energi terbarukan dari perusahaan dan minimnya mekanisme pembelian listrik oleh perusahaan.

Untuk itu, ACEC merekomendasikan pemerintah untuk mencantumkan target energi terbarukan secara eksplisit dalam kebijakan nasional dan komitmen iklim, seperti mempercepat implementasi skema pemanfaatan bersama jaringan transmisi atau power wheeling, membuka opsi penerapan Corporate Purchase Power Agreement (CPPA), memperjelas kepemilikan sertifikat energi terbarukan (Renewable Energy Certificate/REC) antara PT PLN dan produsen listrik swasta (Independent Power Producer/IPP).

Reformasi regulasi yang menciptakan kepastian hukum dan iklim investasi yang menarik juga sangat diperlukan guna memastikan keberlanjutan transisi energi nasional.

“Anggota RE100 siap untuk berinvestasi dalam transisi energi di Asia, namun ambisi mereka harus diimbangi oleh para pembuat kebijakan agar peralihan ke energi terbarukan terjadi dengan cepat dan pada skala besar seperti yang kita butuhkan. Untuk meningkatkan daya saing, keamanan energi, dan manfaat iklim dari energi terbarukan, pemerintah harus menciptakan lingkungan yang mendukung untuk pengadaan energi terbarukan oleh perusahaan,” kata Kepala RE100 dan The Climate Group, Ollie Wilson.

(Sumber:RI Bisa Untung Rp 29,35 T Lewat Energi Terbarukan.)

Jakarta (VLF) – Pertanyaan para peneliti seakan meramalkan kegelapan. “Siapa atau apa yang masih bisa menyelamatkan perdamaian di dunia?” demikian pertanyaan yang diajukan ilmuwan dari empat lembaga riset di Jerman dalam Friedensgutachten 2025. Sejak 1987, mereka telah menganalisis konflik internasional dan memberikan rekomendasi politik. Namun, pesimisme yang dituangkan dalam laporan tahun ini merupakan sesuatu yang langka.
Perang di Ukraina, Gaza, Sudan, lebih dari 122 juta orang mengungsi, serta konflik kekerasan di berbagai belahan dunia, memperlihatkan betapa situasi global kian memburuk.

Christopher Daase dari Leibniz-Institut fr Friedens- und Konfliktforschung menyatakan, “Dalam beberapa tahun terakhir, fokus analisis kami adalah serangan Rusia ke Ukraina dan penghancuran tatanan perdamaian serta keamanan Eropa oleh Rusia.” Kini, situasi keamanan semakin memburuk. “Amerika Serikat justru menambah ketidakpastian baru.”

Kritik terhadap Trump

Salah satu sorotan utama dalam laporan tahun ini adalah perubahan politik di Amerika Serikat. Presiden AS Donald Trump dan gerakan MAGA-nya, menurut para peneliti, “dalam waktu singkat dan nyaris tanpa perlawanan” telah berhasil mengubah demokrasi tertua di dunia menjadi semacam rezim otoriter.

Di panggung global, pemerintahan baru AS juga dinilai telah meruntuhkan lembaga dan nilai-nilai liberal. “Para penguasa otoriter dan diktator dirangkul, sementara gerakan populis sayap kanan didukung di negara-negara demokratis.”

Daase menyebutkan bahwa ada risiko “penularan ideologi otoriter” ke negara lain. Di Eropa, misalnya, sudah tampak gejala mengkhawatirkan, entah itu perlemahan lembaga hukum internasional, ancaman terhadap kebebasan akademik, serta intervensi terhadap otonomi lembaga masyarakat seperti gereja.

Matinya NATO?

Menurut laporan tersebut, persekutuan transatlantik antara Eropa dan AS “seperti yang kita kenal, sudah berakhir.” Hal serupa juga berlaku untuk kerja sama militer. “Janji solidaritas NATO telah kehilangan kredibilitasnya,” dan keakraban baru antara AS dan Rusia dikhawatirkan akan mengorbankan Ukraina dan kepentingan Eropa.

“Kita menghadapi kenyataan bahwa tanpa NATO, saat ini segalanya akan mandek. Karena itu, tidak ada yang berani membicarakan punahnya NATO, walaupun fondasi nilai-nilainya sudah lama runtuh,” kata Daase.

Ketika ditanya apakah NATO sudah mati, dia enggan menyangkal. “Kita sedang mempersiapkan berakhirnya NATO,” ujarnya. Menurutnya, Eropa masih bekerja sama dengan NATO selama memungkinkan, sembari memperkuat kemampuan pertahanan sendiri.

Eropa harus lebih kompak

Para peneliti mendesak pemerintah Jerman untuk membuat rencana yang transparan dan bertahap guna memperkuat serta mengintegrasikan struktur pertahanan Eropa. Hanya masalahnya, Uni Eropa dinilai masih jauh dari tujuan tersebut.

“Yang kita lihat sekarang bukan penguatan pertahanan bersama dalam kerangka politik UE, melainkan penguatan pertahanan nasional masing-masing negara anggota,” jelas Ursula Schrder dari Institut Penelitian Perdamaian dan Kebijakan Keamanan Universitas Hamburg (IFSH).

Keamanan, lanjutnya, tidak boleh hanya dimaknai dalam pengertian militer. Menurut Conrad Schetter dari Bonn International Centre for Conflict Studies (BICC), arsitektur keamanan juga mencakup pengendalian senjata, upaya membangun kepercayaan, dan diplomasi. Kebijakan pembangunan yang efektif juga penting. Dia mengingatkan bahwa penguatan militer tidak boleh menjadi “blanko kosong” untuk mengekspor senjata ke seluruh dunia.

Desakan untuk stop suplai senjata ke Israel

Para peneliti juga mengaku prihatin terhadap melemahnya hukum internasional. Mereka mencatat meningkatnya “dehumanisasi dalam peperangan,” seperti pelanggaran berat terhadap perlindungan warga sipil, serangan langsung terhadap rumah sakit dan sekolah, serta penyalahgunaan bantuan kemanusiaan untuk kepentingan politik.

Dampak paling brutal terlihat dalam perang Rusia di Ukraina dan konflik Israel-Hamas. Kritik terutama diarahkan terhadap perang di Gaza, yang telah menewaskan lebih dari 53.000 orang dan menghancurkan sebagian besar wilayah tersebut. Para peneliti menyerukan “dengan urgensi yang belum pernah ada sebelumnya” agar semua pengiriman senjata yang bisa digunakan di Gaza dan Tepi Barat dihentikan. Israel, menurut laporan itu, telah “melanggar hukum humaniter internasional secara mencolok” dan “melampaui batas hak pembelaan diri yang sah.”

Antara Oktober 2023 dan Mei 2025, Jerman mengizinkan ekspor senjata senilai hampir 500 juta euro ke Israel. Hal ini diungkapkan pemerintah sebagai jawaban atas pertanyaan resmi dari fraksi Partai Kiri di Bundestag. Ekspor tersebut mencakup senjata api, amunisi, komponen senjata, peralatan khusus untuk angkatan darat dan laut, peralatan elektronik, serta kendaraan lapis baja khusus.

Menolak Netanyahu di Jerman

Laporan ini juga menyinggung pentingnya menghormati hukum internasional. Hal ini merespons pernyataan Kanselir Friedrich Merz, yang sebelumnya sempat menyatakan akan tetap mengundang Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, meski ada surat perintah penangkapan dari Mahkamah Pidana Internasional (ICC).

Merz bahkan menawarkan “cara dan jalur” khusus agar Netanyahu bisa datang dan pergi dari Jerman tanpa ditangkap. Laporan Friedensgutachten 2025 menegaskan, “hukum internasional harus diutamakan di atas alasan kenegaraan.” Oleh karena itu, “untuk saat ini, kunjungan resmi Netanyahu ke Jerman tidak dapat diterima.”

Para peneliti juga mendesak Jerman agar dalam jangka menengah mendukung pengakuan negara Palestina. Menurut mereka, penyelesaian jangka panjang konflik Palestina “tidak mengurangi sedikit pun hak Israel atas keberadaan sebagai negara Yahudi dalam batas yang aman.”

(Sumber:https://news.detik.com/dw/d-7947992/riset-konflik-nato-tak-punya-masa-depan.)

Jakarta (VLF) – Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho menggelar rapat bersama stakeholder membahas upaya penanganan kendaraan yang melebihi batas dimensi dan muatan (overdimension and overloading). Dalam rapat ini Korlantas dan pemerintah sepakat untuk mengatasi permasalahan tersebut.
Dalam sambutannya, Irjen Agus mengatakan, untuk segera mewujudkan zero over dimension and over loading pihaknya bakal melakukan berbagai langkah strategis mulai dari sosialisasi hingga penegakan hukum. Namun upaya ini memerlukan bantuan dari berbagai pihak.

“Tetapi yang paling utama adalah bantuan-bantuan kita melakukan sosialisasi secara kesempatan. Sosialisasi, bantuan-bantuan kita melakukan peringatan-peringatan terhadap pengguna, baik itu perusahaan dan korporasi, dan bahkan juga kemungkinan bisa ada tanda petik, jika kita berkaitan bersama. Tentunya ini harus satu ranah persepsi,” kata Irjen Agus dalam sambutannya di NTMC Korlantas, Jakarta Selatan, Rabu (4/6/2025).

Dia menambahkan, bahwa kini Korlantas dan pemerintah serta stakeholder terkait satu frekuensi untuk melakukan upaya itu. Sehingga nantinya bisa mewujudkan zero over dimension dan overload.

“Kami dengan pemerintahan dan lembaga membuat sebuah frekuensi dan kesepakatan paham untuk bisa melakukan langkah-langkah yang tepat,” tegasnya.

Dalam rapat itu, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menyampaikan pesan lewat video. Dia menuturkan bahwa pemerintah juga berupaya untuk memecahkan masalah yang sudah terjadi bertahun-tahun.

“Dan tentunya, pemerintah tidak boleh berdiam diri. Kami semua telah menyatukan visi dan sekaligus satu frekuensi untuk menghadirkan sekali lagi langkah-langkah yang lebih efektif untuk menertibkan kendaraan-kendaraan seperti ini,” kata AHY.

Dalam hal ini juga, AHY menegaskan pemerintah mencari solusi terbaik agar kendaraan-kendaraan tersebut bisa ditertibkan. Sebab menurutnya, sudah banyak korban jiwa imbas pelanggaran ini.

“Sekaligus mencoba merupakan solusi terbaik, agar kebijakan, aturan, dan juga berbagai upaya untuk mencegah kendaraan-kendaraan over dimension dan overload yang seringkali bukan hanya memisahkan masyarakat karena telah mengganggu lalu lintas kendaraan, tetapi juga tidak sering, tidak jarang menyebabkan kecelakaan lalu lintas, bahkan hingga menyebabkan korban jiwa,” ungkapnya.
(Sumber:Korlantas Polri dan Stakeholder Komitmen Wujudkan Zero Over Dimensi dan Overload.)

Jakarta (VLF) – Lisa Mariana menggugat ganti rugi kepada Ridwan Kamil sebesar total Rp 16,6 miliar. Gugatan ini menyusul perkara hak identitas anak yang masih bergulir.
Dilansir detikJabar, gugatan tersebut tercantum di laman SIPP PN Bandung, dilihat pada Rabu (4/6). Dalam petitumnya, Lisa Mariana menggugat Ridwan Kamil untuk membayar kerugian immateril Rp 6,6 miliar dan kerugian materil Rp 10 miliar.

“Menghukum tergugat untuk membayar kerugian materiil maupun immateriil kepada penggugat sebesar: kerugian materiil sebesar Rp. 6.660.000.000 ; Kerugian immateriil sebesar Rp. 10.000.000.000,” tulis bunyi petitum gugatan.

Selain gugatan untuk membayar kerugian materil dan immateril, Lisa Mariana juga meminta Majelis Hakim PN Bandung untuk menyita aset rumah Ridwan Kamil di Ciumbuleuit, Kota Bandung jika Ridwan Kamil tidak dapat membayar isi putusan nanti. Lisa meminta kepada majelis supaya menghukum mantan gubernur Jabar itu untuk membayar Rp 10 juta per hari jika isi putusannya nanti tak dapat dijalankan.

“Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya dari tergugat (Uitvoerbaar Bij Voorad),” lanjut isi gugatan.

Kuasa hukum Lisa Mariana, Markus Nababan, enggan membeberkan lebih detail soal isi gugatan tersebut. Markus mengatakan persidangan masih tahap mediasi.

“Itu tidak bisa saya sampaikan sekarang. Intinya masih tahap mediasi, jika mediasi ini gagal, kita akan terbuka,” katanya di PN Bandung.

Markus hanya meminta publik untuk menunggu hasil akhirnya. Dia bersyukur apabila nantinya gugatan Lisa terkait hak identitas anak dipenuhi.

“Oleh kalian akan lihat apa tuntutan kami. Namun kalau mediasi ini berhasil, ya berarti everybody happy, terima kasih, puji Tuhan,” sambungnya.

Mengenai besaran ganti rugi yang digugat, Markus juga enggan berkomentar lagi. Dia hanya menyatakan supaya awak media mengikuti persidangan kliennya hingga selesai.

“Teknis itu, ikutin aja. Proses persidangannya masih berjalan,” pungkasnya.

(Sumber:Ridwan Kamil Digugat Bayar Ganti Rugi Rp 16,6 M oleh Lisa Mariana.)

Jakarta (VLF) – Polisi melimpahkan berkas perkara kecelakaan di Jalan Palagan dengan tersangka Christiano Pangarapenta Pangindagan Tarigan (21) ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Sleman. Diketahui, kecelakaan itu menewaskan Argo Ericko Achfandi (19), mahasiswa Fakultas Hukum (FH) UGM.
Kasat Lantas Polresta Sleman AKP Mulyanto bilang, berkas perkara tersebut dikirimkan ke Kejari Sleman hari ini.

“Berkas sudah dikirim ke kejaksaan hari ini,” kata Mulyanto saat dihubungi wartawan, Senin (2/6/2025).

Saat ini, kepolisian masih menunggu kejaksaan menyatakan lengkap atau P-21. Setelah dinyatakan lengkap, pihaknya akan segera melimpahkan berkas tahap kedua ke kejaksaan.

“Belum P-21, baru mengirim berkas, biar diperiksa JPU, nanti hasilnya diserahkan ke kita sudah lengkap apa belum,” ujarnya.

Sementara itu Kasi Pidum Kejari Sleman Agung Wijayanto saat dikonfirmasi membenarkan telah menerima pelimpahan berkas perkara kecelakaan lalu lintas dari Polresta Sleman.

“Sudah, tanggal 2 Juni 2025, siang tadi (berkas diserahkan),” kata Agung saat dihubungi wartawan.

Agung menjelaskan, kejaksaan selanjutnya akan melakukan pemeriksaan berkas perkara. Baru setelah itu akan dinyatakan apakah berkas perkara lengkap atau belum.

“Dalam proses penelitian, nanti kita lakukan pemeriksaan berkas perkara. Dalam 7 hari akan menentukan sikap apakah sudah lengkap atau belum. Kalau belum, kita beri petunjuk ke penyidik untuk dilengkapi,” ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, polisi telah menetapkan Christiano Pengarapenta Pengidahen Tarigan (21) mahasiswa Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB) UGM pengemudi mobil BMW sebagai tersangka kasus kecelakaan di Jalan Palagan, Sleman, pada Sabtu (24/5) dini hari. Kecelakaan itu menewaskan Argo Ericko Achfandi (19) mahasiswa FH UGM.

Saat itu Argo yang mengendarai motor Honda Vario berpelat nomor B 3373 PCG sedang melaju dari arah selatan ke utara. Ia lalu melambat untuk putar balik di simpang tiga Dusun Sedan. Sementara itu dari arah yang sama, dari belakangnya, melaju mobil BMW bernomor polisi B 1442 NAC yang dikemudikan Christiano.

Karena jarak yang dekat, pengemudi mobil BMW tidak bisa menghindar dan terjadi kecelakaan. Vario itu terpental. Sementara BMW oleng dan menabrak mobil Honda CR-V bernomor polisi AB 1623 JR yang sedang parkir di tepi timur jalan. Argo meninggal dunia di lokasi kejadian.

(Sumber:Berkas Perkara Laka BMW Christiano Dilimpahkan ke Kejari Sleman.)

Jakarta (VLF) – Anggota Komisi III DPR Fraksi PKS Nasir Djamil mendukung Kejaksaan Agung (Kejagung) mengusut dugaan korupsi kredit bank PT Sritex. Ia bahkan mengaku mendengar kabar adanya monopoli hingga praktik tidak sehat terkait kasus PT Sritex
“Jadi ada dugaan monopoli, dan jika ada praktik monopoli dan permainan kemungkinan memang ada praktik korupsi. Sehingga potensi merugikan masyarakat banyak, itu kemungkinannya sangat besar,” kata Nasir kepada wartawan lewat pesannya, Selasa (3/6/2025).

Anggota DPR dari daerah pemilihan Aceh ini mengatakan kasus ini menjadi tantangan bagi Kejaksaan untuk membuktikan bahwa langkah pengusutan dugaan korupsi Sritex yang mereka lakukan sudah benar.

Ia juga mengungkit adanya upaya pemerintah Prabowo memperjuangkan agar Sritex beroperasi lagi, sehingga pekerja Sritex bisa kembali bekerja. .

“Langkah Kejagung harus diikuti dengan perbaikan yang utuh,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Kementerian terkait, menurut Nasir, harus bisa membantu mengusut potensi-potensi hal yang bisa merugikan banyak orang.

“Kementerian terkait harus membantu menghidupkan kembali Sritex agar bisa kembali beroperasi dengan baik, tanpa praktik-praktik yang melanggar aturan,” ujar dia.

Untuk diketahui, Kejaksaan Agung (Kejagung) telah memeriksa Komisaris Utama PT Sritex, Iwan Setiawan Lukminto, terkait dugaan kasus korupsi pemberian kredit bank. Iwan kini telah ditetapkan sebagai tersangka.

“Penyidik pada Jampidsus Kejaksaan Agung menetapkan tiga orang tersebut sebagai tersangka karena ditemukan alat bukti cukup tindak pidana korupsi dalam pemberian kredit PT Bank Pembangunan Jawa Barat dan Banten dan PT Bank DKI Jakarta kepada PT Sri Rezeki Isman Tbk,” kata Direktur Penyidikan Jampidsus Abdul Qohar kepada wartawan dalam jumpa pers di Kejagung, Rabu (21/5).

Selain Iwan, Kejagung menetapkan dua orang tersangka lain, yaitu Zainuddin Mappa selaku Direktur Utama Bank DKI tahun 2020 dan Dicky Syahbandinata selaku pimpinan Divisi Komersial dan Korporasi Bank BJB.

(Sumber:Legislator PKS Dukung Kejagung Usut Tuntas Kasus Sritex.)

Jakarta (VLF) – Pemerintah resmi membatalkan rencana pemberian diskon tarif listrik sebesar 50% yang sebelumnya dijadwalkan berlaku pada Juni dan Juli 2025. Hal itu diputuskan dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (2/6/2025).
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan diskon tarif listrik batal masuk dalam paket stimulus ekonomi yang dibahas bersama para menteri.

“Kami sudah rapat di antara para menteri, untuk pelaksanaan diskon listrik ternyata untuk proses penganggarannya jauh lebih lambat, sehingga kalau Juni Juli kami putuskan tak bisa dijalankan,” sebut Sri Mulyani seusai rapat, dilansir dari detikFinance.

Sebelumnya, rencana diskon tarif listrik disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai menggelar rapat dengan kementerian di bawah koordinasinya, Jumat (23/5/2025). Diskon 50% tersebut rencananya akan diberikan selama dua bulan kepada pelanggan PLN dengan daya listrik hingga 1.300 VA.

“Kayak sebelumnya, ya. Tapi kami turunkan di bawah 1.300 VA. Kalau kemarin kan sampai 2.200 VA,” terang Airlangga kepada wartawan saat itu.

Namun, saat dikonfirmasi beberapa hari setelahnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengaku belum mengetahui adanya kebijakan baru terkait diskon tarif listrik. Ia menyatakan seharusnya kebijakan itu dibahas lebih dulu bersama kementerian teknis terkait.

“Gini, gini, setahu saya ya kalau ada pemotongan atau apapun dalam mekanismenya, selalu ada pembahasan dulu, ya. Pembahasannya selalu biasanya, ada Kementerian ESDM. Saya nggak tahu apakah di teknis sudah ada atau belum, saya belum tahu,” ujar Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (26/5/2025).

BSU Ditingkatkan Gantikan Diskon Listrik

Sebagai pengganti stimulus, pemerintah memutuskan meningkatkan Bantuan Subsidi Upah (BSU). Jumlahnya naik dari sebelumnya Rp 150.000 per bulan selama dua bulan menjadi Rp 300.000 per bulan selama dua bulan.

“Kami ingin dampak pengungkit lebih baik dan kuat, dan tentu tadi karena untuk diskon listrik tidak jadi dilakukan maka kita bikin daya ungkit yang sama kuat dan lebih baik lagi maka dinaikkan,” ungkap Sri Mulyani.

(Sumber:Diskon Tarif Listrik 50% Batal: Dijanjikan Airlangga, Dicoret Prabowo.)

Jakarta (VLF) – Sejumlah satuan biaya yang biasa diterima Pegawai Negeri Sipil (PNS) akan dihapus. Kemenkeu resmi menetapkan Standar Biaya Masukan (SBM) 2026 melalui penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 32 Tahun 2025.
Dikutip detikFinance, Direktur Sistem Penganggaran Direktorat Jenderal Anggaran Kemenkeu, Lisbon Sirait, mengatakan penyusunan kebijakan standar biaya masukan tahun 2026 sejalan dengan kebijakan efisiensi yang dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Maka dari itu, ada beberapa satuan biaya dalam SBM 2026 yang dihapus maupun dikurangi jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Salah satunya adalah biaya paket data dan komunikasi alias uang pulsa untuk para PNS.

“Kebijakan standar biaya yang kita lakukan untuk tahun 2026 itu juga sejalan dengan kebijakan efisiensi yang dilakukan oleh pemerintah akhir-akhir ini. Ada beberapa perubahan yang besar ya dalam satuan biaya tahun 2026,” kata Lisbon dalam Media Briefing ‘Kebijakan SBM TA 2026’ di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Senin (2/6/2025).

Menurut Lisbon, penghapusan biaya paket data dan komunikasi untuk para PNS ini dilakukan karena sudah tidak relevan dengan kebutuhan para PNS Kementerian-Lembaga maupun Pemerintah Daerah saat ini. Di mana sebelumnya satuan biaya ini diberikan untuk menunjang kegiatan para abdi negara saat pandemi COVID-19 berlangsung.

“Penghapusan biaya komunikasi, dulu waktu kita menghadapi COVID-19 ada karena biaya untuk komunikasi, untuk rapat online itu ada, itu dulu kita berikan ya. Tapi sekarang kita sudah hapus ya, karena memang sudah tidak relevan lagi biaya itu diberikan” jelasnya.
(Sumber:Uang Pulsa PNS Dihapus Tahun Depan karena Sudah Tidak Relevan.)

Jakarta (VLF) – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengungkap industri manufaktur dalam negeri masih mengalami tekanan di tengah dinamika ekonomi global dan banjirnya impor produk jadi di pasar domestik.
Capaian Purchasing Managers Index (PMI) manufaktur Indonesia pada bulan Mei masih berada dalam fase kontraksi dengan level 47,4. Namun demikian, angka tersebut meningkat dibanding bulan April yang berada di tingkat 46,7.

Selain Indonesia, negara yang juga mengalami kontraksi pada Mei 2025, yakni PMI manufaktur Vietnam (49,8), Prancis (49,5), Jepang (49,0), Jerman (48,8), Taiwan (48,6), Korea Selatan (47,7), Myanmar (47,6), dan Inggris (45,1).

“Hasil survei menunjukkan bahwa terjadinya penurunan pada pesanan baru di bulan Mei. Penurunan pesanan ini mengaitkan karena lesunya permintaan pasar, termasuk yang ingin menembus pasar eskpor, khususnya ke Amerika Serikat karena dampak tarif Trump,” kata Juru Bicara Kementerian Perindustrian, Febri Hendri Antoni Arief di Jakarta, dalam siaran pers, Selasa (3/6/2025).

Febri menjelaskan pengiriman ekspor juga mengalami kendala karena sulit mendapatkan kapal sebagai alat angkut logistik dan pengaruh cuaca buruk. Bahkan, perlambatan kinerja industri manufaktur juga dikarenakan volume produksi yang anjlok, salah satunya akibat harga bahan baku yang terus naik.

“Ini yang membuat industri kita tidak berdaya saing dengan kompetitor, karena harga jual dari kompetitor juga tidak naik, terjadilah efisiensi,” ungkapnya.

Namun demikian, S&P Global melaporkan para pelaku industri masih percaya diri (PD) di tengah masa sulit saat ini. Mereka juga menilai kondisi ini akan berlalu secepatnya dan kinerja industri kembali bertumbuh.

Kepercayaan diri para pelaku industri ini terlihat dari upaya mereka yang masih berkomitmen untuk menambah jumlah tenaga kerja. Bahkan, peningkatan jumlah tenaga kerja ini telah terjadi selama enam bulan belakangan untuk menyiapkan kondisi permintaan yang akan kembali pulih.

Febri mengatakan sampai dengan triwulan I tahun 2025, jumlah perusahaan industri yang melapor sedang dalam pembangunan fasilitas produksi adalah 359 perusahaan dengan serapan tenaga kerja sebanyak 97.898 orang.

Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan jumlah pemutusan hubungan kerja (PHK) di semua sektor, termasuk sektor industri manufaktur.

Menurut Febri, pembangunan fasilitas produksi pada triwulan I tersebut merupakan bukti bahwa ada optimisme tinggi dari sisi serapan tenaga kerja di Indonesia.

“Tolong dipahami bahwa kami berempati terhadap perusahaan industri yang mengalami penutupan dan juga berempati terhadap pekerja yang terkena PHK. Dan, kami menyampaikan data serapan tenaga kerja manufaktur bukan berarti kami tidak peduli dengan penutupan beberapa perusahaan industri atau pekerja yang mengalami PHK diberbagai sektor akan tetapi sebagai bentuk optimism kami atas kinerja industri manufaktur nasional ke depan,” tegasnya.

Febri menyampaikan pihaknya dan kementerian lembaga lain memiliki berbagai program yang bisa dimanfaatkan oleh para pekerja yang terkena PHK, misalnya program peningkatan kompetensi atau reskilling, program menjadi wirausaha industru baru, atau memfasilitasi pekerja tersebut pindah ke perusahaan lain yang berdekatan dengan lokasi perusahaan sebelumnya.

Febri menambahkan saat ini pemerintah mengeluarkan kebijakan insentif upah mencakup PPH 21 sebesar tiga persen untuk pekerja industri padat karya. Ia berharap insentif itu segera dikeluarkan supaya bisa menopang produksi yang dilakukan oleh pekerja di perusahaan industri.

“Para pelaku industri banyak yang mengapresiasi terhadap terbitnya kebijakan baru yang pro industri, yakni No. 46 Tahun 2025 tentang Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Pemerintah. Kebijakan ini yang disebut oleh Pak Menteri Perindustrian, kebijakan yang afirmatif dan progresif, di mana ada aturan tentang belanja pemerintah yang wajib mempriotitaskan untuk membeli produk manufaktur dalam negeri. Belanja pemerintah untuk produk jadi impor berada pada urutan prioritas kelima di bawah urutan produk dalam negeri,” terangnya.

Selain itu, Febri mengatakan menteri perindustrian tengah mereformasi kebijakan TKDN terutama kebijakan terkait Tata Cara Perhitungan TKDN agar lebih sederhana, waktu singkat, dan berbiaya murah. Langkah tersebut bertujuan agar semakin banyak produk industri dalam negeri yang memiliki sertifikat TKDN dan dibeli oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, dan BUMD.

Sebagaimana diketahui, terdapat 14.030 perusahaan industri yang memproduksi produk yang ber-TKDN yang produknya dibeli melalui belanja pemerintah dan BUMN/BUMD. Penyerapan tenaga kerja pada perusahaan tersebut ditaksir mencapai 1,7 juta orang.

“Jadi, dengan terbitnya Perpres tersebut telah memicu peningkatan demand produk industri tersebut dan menghidarkannya dari penurunan utilisasi, penutupan industri dan PHK atas pekerjanya,” tutur Febri.

Dalam memperingati Hari Lahir Pancasila, Febri menyampaikan semua pemangku kepentingan industri manufaktur untuk memiliki visi yang sama dalam memahami nilai-nilai Pancasila, terutama dalam upaya membangun sektor industri sebagai tulang punggung perekonomian nasional.

“Mohon, jangan tonjolkan ego sektoral dalam memajukan perekonomian nasional terutama bagaimana meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Utamakan semangat gotong royong dalam membangun semua sektor perekonomian Indonesia. Manufaktur Indonesia siap bersama sektor lainnya bergotong royong memajukan perekonomian nasional mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen tahun 2029 sesuai target Bapak Presiden Prabowo,” tuturnya.

Menanggapi capaian PMI manufaktur Indonesia pada Mei 2025, Ekonom S&P Global Market Intelligence, Usamah Bhatti mengemukakan kinerja industri manufaktur Indonesia mengalami penurunan karena merosotnya permintaan baru dalam waktu hampir empat tahun belakangan. Hal ini menyebabkan penurunan solid pada volume produksi.

“Ekspor juga terus menurun, sementara perusahaan berupaya menyesuaikan inventaris dan tingkat pembelian menanggapi kondisi permintaan yang lemah. Namun demikian, perusahaan yakin periode penurunan ini akan berlalu karena mereka menaikkan tingkat ketenagakerjaan, sementara kepercayaan diri terkait perkiraan 12 bulan output juga menguat,” jelasnya.

(Sumber:Fase Kontraksi, Pelaku Industri Manufaktur Masih Mau Tambah Tenaga Kerja.)