Jakarta (VLF) – Sekretaris Komisi A DPRD DKI, Mujiyono, menyoroti kasus dugaan pungutan liar (pungli) yang dilakukan oknum Satpol PP terhadap rumah belajar di kawasan Cilincing, Jakarta Utara (Jakut). Menurutnya perbuatan tersebut tidak dapat ditoleransi.
“Dugaan pungutan liar oleh oknum ASN Satpol PP di Jakarta Utara sangat memprihatinkan. Jika terbukti, tindakan tersebut tidak bisa ditoleransi karena mencederai kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik,” kata Mujiyono kepada wartawan, Senin (12/7/2026).
Mujiyono meminta pemeriksaan terhadap pelaku dilakukan secara objektif dan transparan. Menurutnya, pelaku harus diberi sanksi berat jika terbukti melakukan pungli agar ada efek jera.
“Saya meminta proses pemeriksaan dilakukan secara cepat, objektif, dan transparan sehingga tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat. Jika terbukti melakukan pungutan liar, oknum tersebut harus dijatuhi hukuman disiplin yang berat sesuai ketentuan yang berlaku. Jangan berhenti pada teguran atau pembinaan. Harus ada efek jera agar kejadian serupa tidak terulang,” ujarnya.
Menurutnya, Satpol PP DKI Jakarta perlu memperkuat pengawasan internal dengan melakukan inspeksi rutin di lapangan. Selain itu, juga perlu dilakukan rotasi petugas pada titik-titik rawan dan memastikan setiap laporan masyarakat segera ditindaklanjuti.
“Kasus ini harus menjadi pelajaran bagi seluruh ASN. Jabatan adalah amanah untuk melayani masyarakat, bukan kesempatan untuk mencari keuntungan pribadi,” ucapnya.
Lebih lanjut, dia menyampaikan pihaknya akan terus mengawal perbaikan tata kelola dan pelayanan publik. Sehingga pelayanan yang diberikan kepada masyarakat bisa profesional dan bebas pungli.
“Komisi A DPRD DKI Jakarta akan terus mengawal upaya perbaikan tata kelola aparatur agar pelayanan publik di Jakarta semakin bersih, profesional, dan bebas dari praktik pungutan liar,” imbuhnya.
Cederai Kepercayaan Masyarakat
Sementara, anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta, Kevin Wu menyayangkan aksi pungutan liar (pungli) yang dilakukan oknum Satpol PP kepada rumah belajar di kawasan Cilincing, Jakarta Utara (Jakut). Menurutnya perbuatan tersebut mencederai kepercayaan masyarakat terhadap aparatur pemerintah.
“Saya sangat menyayangkan jika benar terjadi praktik pungutan liar yang dilakukan oleh oknum Satpol PP terhadap rumah belajar. Tindakan seperti ini mencederai kepercayaan masyarakat terhadap aparatur pemerintah, apalagi yang menjadi korban adalah tempat yang memberikan manfaat bagi pendidikan anak-anak,” kata Kevin dihubungi terpisah.
Dia mendukung Satpol PP memberi sanksi tegas terhadap oknum tersebut. Menurutnya, jangan sampai perilaku tersebut dianggap sebagai pelanggaran yang dapat ditoleransi.
“Saya mendukung langkah Pemprov DKI Jakarta untuk memproses oknum tersebut sesuai ketentuan yang berlaku. Sanksi yang diberikan harus tegas dan memberikan efek jera,” ujarnya.
“Apabila hasil pemeriksaan membuktikan adanya pungli, maka selain sanksi disiplin kepegawaian, jika terdapat unsur pidana juga harus diproses sesuai hukum yang berlaku. Jangan sampai ada kesan bahwa pelanggaran seperti ini bisa ditoleransi,” lanjutnya.
Dia juga meminta Satpol PP melakukan pembinaan dan pengawasan secara internal kepada para anggotanya. Jangan sampai karena ulah oknum jadi merusak citra anggota Satpol PP yang sudah bekerja dengan benar.
“Di sisi lain, saya meminta agar pembinaan dan pengawasan internal terhadap jajaran Satpol PP diperkuat. Mayoritas anggota Satpol PP telah bekerja dengan baik menjaga ketertiban, sehingga ulah segelintir oknum jangan sampai merusak citra institusi secara keseluruhan. Momentum ini juga harus menjadi evaluasi agar pelayanan publik di Jakarta benar-benar bersih, profesional, dan bebas dari praktik pungutan liar,” imbuhnya.
Satpol PP DKI Siapkan SanksiSebelumnya, Kasatpol PP DKI Jakarta, Satriadi Gunawan, mengatakan pihaknya kini tengah mengusut kasus tersebut dan memeriksa pelaku. Pelaku kini terancam hukuman disiplin tingkat berat.
“Pelaku pada hari Kamis, 9 Juli, sudah diperiksa oleh Satpol PP Provinsi DKI Jakarta atas dugaan pungli pengaduan warga dan atas pelanggaran disiplin pegawai yang diancam dengan penjatuhan hukuman disiplin tingkat berat,” kata Satriadi dalam keterangannya, Minggu (12/7).
Satriadi menegaskan pelaku bukan anggota Satpol PP Jakut, melainkan staf Satpol PP Jakarta Timur.
“Secara tegas kami menyampaikan bahwa pelaku pungli atas nama Givson Samosir merupakan Staf Operasional Tingkat Ahli Seksi PPNS dan Operasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Timur, bukan anggota Satpol PP Jakarta Utara,” tegasnya.
Satpol PP DKI Jakarta menyesalkan terjadinya aksi pungli tersebut. Masyarakat diminta segera menghubungi call center 112 jika menemukan adanya oknum petugas Satpol PP yang melakukan pungli.
(Sumber:Anggota DPRD Minta Oknum Satpol PP Pungli di Rumbel Jakut Dihukum Berat.)