Jakarta (VLF) – Kebutuhan alat kesehatan (alkes) dalam proyek Gedung Pandurata RSUD Abdul Wahab Syahranie (AWS) Samarinda diperkirakan mencapai Rp 150 miliar. Namun, anggaran yang tersedia untuk keperluan alkes masih ada kekurangan Rp 60 miliar
Hal tersebut diungkap Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi. Kini kekurangan anggaran tersebut menjadi pekerjaan rumah (PR) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim).
“Kebutuhan alat kesehatan itu sekitar Rp 150 miliar. Sementara yang tersedia sampai 2027 sekitar Rp 90 miliar, berarti masih ada kekurangan sekitar Rp 60 miliar,” ujar Darlis kepada awak media, Rabu (18/11/2026).
Tampak dalam Gedung Pandurata RSUD AWS Samarinda. (Riani Rahayu/detikKalimantan)
Gedung yang menelan anggaran lebih dari Rp 400 miliar itu belum beroperasi. Dia menyebut Gedung Pandurata ditargetkan selesai secara fisik pada 31 Desember 2026.
Meski begitu, gedung tersebut diperkirakan belum bisa langsung beroperasi karena masih membutuhkan alkes, penyelesaian interior, tempat tidur pasien, serta fasilitas penunjang lainnya.
“Kalau bangunannya selesai, bukan berarti langsung bisa digunakan. Masih ada kebutuhan alat kesehatan dan fasilitas lainnya yang harus dipenuhi,” terangnya.
Salah satu pembahasan terkait pemenuhan alkes adalah pengadaan dan pemasangan alat magnetic resonance imaging (MRI). Pemilihan spesifikasi MRI bore 60 dari dua opsi yang direncanakan turut menjadi sorotan karena pemasangannya membutuhkan penyesuaian ruangan.
Darlis menjelaskan awalnya ada dua pilihan spesifikasi yang direncanakan, yaitu bore 60 dan bore 70. Bore 60 akhirnya dipilih berdasarkan penjelasan spesifikasinya yang memiliki kualitas gambar lebih bagus.
“Memang dari awal ada dua pilihan, bore 60 dan bore 70. Yang dipilih itu bore 60. Kalau dari penjelasan yang kami terima, bore 60 ini kualitas gambarnya lebih bagus,” ungkapnya.
Pemasangan MRI yang membutuhkan penyesuaian karena ukuran dan bobotnya tersebut sempat dikhawatirkan akan menambah anggaran proyek. Namun, Darlis telah memastikan ke Dinas Pekerjaan Umum (PU) jika penyesuaian tersebut tidak menimbulkan tambahan biaya bagi kontraktor.
“(Sedangkan) untuk membawa alat MRI itu ke dalam ruangan menjadi tanggung jawab vendor atau pemilik alat,” tuturnya.
Persoalan tersebut menjadi catatan dalam peninjauan Komisi IV DPRD Kaltim terhadap pembangunan Gedung Pandurata. Darlis menilai koordinasi antara pihak yang menangani pembangunan fisik dan pihak rumah sakit sebagai pengguna gedung perlu diperhatikan agar penyesuaian fasilitas tidak kembali menjadi kendala.
(Sumber:Legislator Ungkap Anggaran Alkes Gedung Pandurata RSUD AWS Kurang Rp 60 M.)
Legislator Ungkap Anggaran Alkes Gedung Pandurata RSUD AWS Kurang Rp 60 M
