Jakarta (VLF) – Pemerintah bakal memperluas program jaringan gas (jargas) ke rumah warga. Hal itu dilakukan untuk mengurangi beban impor LPG.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Kabakom) Muhammad Qodari menyebutkan kebutuhan LPG di Indonesia mencapai sekitar 5 juta metrik ton per tahun. Sementara produksi dalam negeri hanya 1,4 juta metrik ton.
“Artinya yang bisa dipenuhi hanya sekitar 30% kurang dan karena itu sisanya diimpor,” kata Qodari dalam konferensi pers di Kantor Bakom RI, Jakarta Pusat, Rabu (5/8/2026).
Menurut Qodari, kondisi tersebut berbeda dengan potensi gas bumi yang menjadi sumber energi untuk program Jargas. Dia mengatakan potensi gas alam di Indonesia jauh lebih besar dari LPG.
“Memang ketersediaan dalam negeri kita, potensi alam kita itu untuk gas alam ya, metana dan etana ini jumlahnya jauh lebih besar dibandingkan dengan LPG,” ujarnya.
“Mungkin sekitar tiga perempat, tiga perempat dari ketersediaan gas di Indonesia adalah kategori gas bumi atau metana dan etana,” lanjutnya.
Qodari mengakui masih terdapat tantangan untuk distribusi gas alam. Menurut dia, pemanfaatan gas alam lebih strategis untuk jangka panjang.
“Program ini juga menjadi salah satu wujud nyata hadirnya negara dalam meringankan beban pengeluaran rumah tangga khususnya bagi masyarakat yang selama ini mengandalkan tabung gas,” ujarnya.
Qodari mengatakan program Jargas merupakan salah satu prioritas nasional. Menurut dia, pemerintah ingin mengurangi ketergantungan gas impor.
“Tadi saya sudah sebutkan bahwa impor sekitar 72% setiap tahunnya dari kebutuhan dalam negeri. Dengan demikian, Jargas merupakan langkah strategis pemerintah untuk membuat pasokan energi Indonesia lebih mandiri dan stabil,” ujarnya.
Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) per 3 Agustus 2026, pembangunan Jargas periode 2025-2026 ditargetkan menjangkau 119.379 sambungan rumah (SR) yang tersebar di 15 kabupaten/kota. Target tersebut mengalami peningkatan dibandingkan rencana sebelumnya yang sebesar 115.264 SR, menyusul penambahan 1.765 SR di Kota Jambi, 2.000 SR di Kota Bontang, dan 350 SR di Kabupaten Gresik.
“Saat ini pembangunan 119.379 SR tersebut sudah masuk tahap penyelesaian konstruksi,” kata Qodari.
Di sisi lain, pemerintah juga mulai menggarap pembangunan Jargas Tahap I di Kabupaten Cirebon dengan target 41.043 SR. Proyek ini akan mencakup empat kecamatan, yaitu Gempol, Palimanan, Dukupuntang, dan Depok, dengan masa kontrak berlangsung sejak 20 Mei hingga 31 Desember 2026.
“Saat ini masih pada tahap awal berupa survei jalur, lokasi stasiun pengatur, stasiun pengukur tekanan gas, serta pendataan calon pelanggan,” ujarnya.
Hingga 2025, pemerintah telah membangun 949.008 sambungan rumah jargas di berbagai daerah. Dari jumlah tersebut, 703.308 SR dibangun melalui pendanaan APBN, sementara 245.700 SR lainnya berasal dari skema pendanaan non-APBN.
Pemerintah tengah melakukan langkah percepatan dengan rencana pembangunan Jargas periode berikutnya yaitu 2026-2028 sebanyak 959.232 SR di delapan kabupaten/kota, yaitu:
- Kabupaten Bogor 182.665 SR,
- Kota Depok 156.134 SR,
- Kabupaten Bekasi 120.691 SR,
- Kabupaten Cirebon 117.142 SR,
- Kabupaten Tangerang 100.247 SR,
- Kabupaten Lamongan 101.295 SR,
- Kabupaten Pasuruan 93.772 SR, dan
- Kabupaten Jombang 87.286 SR.
(Sumber:Pemerintah Mau Genjot Jaringan Gas Alam ke Rumah Warga demi Kurangi Impor LPG.)