Jakarta (VLF) – Anggaran Rp 25 miliar untuk renovasi rumah dinas (rumdin) atau rumah jabatan (rumjab) Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) menuai kritik dari warga. Nilai tersebut dinilai terlalu besar jika dibandingkan dengan kebutuhan masyarakat saat ini.
Pengamat kebijakan publik dan juga dosen dari Fakultas Hukum Universitas Mulawarman (Unmul), Herdiansyah Hamzah, menilai penggunaan anggaran tersebut tidak tepat sasaran di tengah berbagai kebutuhan masyarakat yang lebih mendesak. Ia bahkan menyinggung soal empati dan arah kebijakan anggaran pemerintah daerah.
Pria yang karib disapa Castro itu menyebut anggaran yang bersumber dari pajak seharusnya dikembalikan untuk kepentingan masyarakat luas, bukan digunakan untuk fasilitas pejabat. Menurutnya, penggunaan dana sebesar itu lebih tepat dialokasikan untuk sektor pelayanan publik.
“Jadi seharusnya uang yang dibayarkan dari pajak-pajak rakyat itu ya dikembalikan ke rakyat lagi dong. Cukup dia menikmati fasilitas seadanya. Seolah-olah gubernur itu hendak memenuhi syahwat pribadinya kan. Ini kan jelas-jelas adalah kepentingan subjektif diri pribadi dari seorang gubernur dengan fasilitas mewah itu. Rp 25 miliar itu kalau digunakan untuk kesehatan, pendidikan, atau infrastruktur itu jauh lebih berguna,” ucap Castro, Kamis (9/4/2026).
Lamin Etam, rumah dinas Gubernur Kaltim yang tengah disorot anggaran perbaikannya senilai Rp 25 miliar. (Riani Rahayu/detikKalimantan)
Selain itu, ia juga menyoroti aspek empati dalam kebijakan tersebut. Castro menilai, keputusan mengalokasikan anggaran besar untuk rumah jabatan menunjukkan ketidakpekaan terhadap kondisi masyarakat yang masih menghadapi berbagai persoalan ekonomi.
“Masih banyak orang-orang yang situasi atau kehidupannya masih memprihatinkan. Guru-guru honorer, kemudian warga masyarakat buruh masih dibayar di bawah upah minimum, belum lagi misalnya persoalan-persoalan lain, kemiskinan, macam-macam lah ya. Rp 25 miliar untuk rumah dinas itu pertanda tidak ada rasa empati terhadap masyarakat,” katanya.
Lebih lanjut, ia menilai kebijakan tersebut bertolak belakang dengan semangat efisiensi yang tengah digaungkan pemerintah pusat. Ia menyinggung sebelumnya juga ada sorotan terhadap pengadaan mobil dinas bernilai miliaran rupiah di Kaltim.
Sejumlah warga Kaltim turut berpendapat. Sebagian mempertanyakan urgensi penggunaan anggaran tersebut. Meski pemerintah telah menjelaskan bahwa dana itu merupakan akumulasi dari berbagai kebutuhan dan tahapan penganggaran.
“Menurut saya, anggaran Rp25 miliar itu termasuk luar biasa besar. Kalau dihitung-hitung, kalau mau dibagi Rp1 juta per keluarga itu bisa sampai Rp25.000 keluarga yang terbantu,” ujar Doni Pasius (33), warga Kutai Kartanegara yang bekerja di Samarinda.
Doni menilai anggaran tersebut akan lebih berdampak jika dialihkan untuk kebutuhan publik. Seperti pembangunan infrastruktur maupun sektor pendidikan.
“Kalau untuk membangun fasilitas jalan, itu cukup untuk 5 sampai 8 kilometer. Kalau untuk fasilitas pendidikan, bisa untuk ratusan kelas. Jadi tidak lazim kalau itu dipakai cuma untuk renovasi rumah jabatan saja,” katanya.
Doni juga menyoroti potensi pemanfaatan anggaran untuk program perumahan bagi masyarakat kurang mampu. Dengan asumsi biaya pembangunan rumah sederhana, menurutnya dana tersebut bisa memberikan manfaat yang jauh lebih luas.
Lamin Etam, rumah dinas Gubernur Kaltim yang tengah disorot anggaran perbaikannya senilai Rp 25 miliar. (Riani Rahayu/detikKalimantan)
“Kalau untuk membangun rumah bagi yang tidak mampu, dengan asumsi harga Rp100 sampai Rp150 juta, itu bisa membangun sekitar 150 sampai 200 rumah. Jadi 200 rumah untuk masyarakat biasa itu dipakai untuk renovasi rumah jabatan, menurut saya tidak masuk akal,” tegasnya.
Ia berharap pemerintah dapat lebih mempertimbangkan kondisi masyarakat sebelum mengalokasikan anggaran dalam jumlah besar untuk fasilitas pejabat.
“Kalau untuk masyarakat, itu sangat terasa sekali. Kenapa tidak untuk fasilitas umum saja? Semoga pemerintah membuka mata, melihat kondisi jalan dan kehidupan masyarakat di Kaltim. Jangan sampai terkesan berfoya-foya, apalagi ini pakai uang rakyat,” pungkasnya.
Hal senada juga disampaikan Bagas (28), warga Penajam yang sehari-hari berprofesi sebagai pedagang UMKM, mengaku mempertanyakan alasan besarnya anggaran perbaikan rumah dinas gubernur. Menurutnya, angka Rp 25 miliar terasa tidak sebanding dengan kondisi kebutuhan masyarakat dibanding untuk renobvasi rumdin.
“Kalau dibilang sudah dijelaskan rinciannya, saya sudah baca juga. Katanya bukan cuma rumah gubernur, ada rumah wakil sama kantor juga. Tapi tetap saja menurut saya terlalu besar,” ujarnya.
Menurut Bagas, pemerintah seharusnya lebih memprioritaskan anggaran untuk kebutuhan yang lebih mendesak bagi masyarakat. Ia pun mempertanyakan urgensi penggunaan dana sebesar itu untuk fasilitas pejabat.
“Di kondisi sekarang, masih banyak yang lebih butuh. Jalan rusak, bantuan masyarakat, itu kan lebih terasa. Jadi wajar saja kalau orang mempertanyakan ini sebenarnya sepenting itu atau tidak,” katanya.
(Sumber:Sorot Warga Kaltim soal Anggaran Rp 25 M untuk Renovasi Rumdin Gubernur.)