Jakarta (VLF) – Pemerintah Provinsi Jawa Timur mulai mematangkan skema Work From Home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN).
ak sekadar fleksibilitas kerja, kebijakan ini diklaim mampu menghemat konsumsi bahan bakar hingga ratusan ribu liter per pekan tanpa mengganggu pelayanan publik.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa resmi menetapkan penerapan Work From Home (WFH) bagi ASN di lingkungan Pemprov Jatim setiap hari Rabu. Kebijakan ini akan mulai diberlakukan pada April 2026 sebagai bagian dari upaya efisiensi energi, khususnya bahan bakar minyak (BBM).
“Mulai minggu depan WFH kita dilaksanakan pada hari Rabu. Jadi Senin, Selasa, Kamis dan Jumat kita bekerja secara hadir langsung. Sistem WFH ini kita laksanakan selaras dengan kebijakan penghematan BBM dan energi dari pemerintah pusat,” kata Khofifah di Surabaya, Rabu (25/3/2026).
Khofifah menegaskan, kebijakan ini bukan bentuk pelonggaran kerja, melainkan mekanisme kerja fleksibel yang tetap menuntut kedisiplinan dan produktivitas tinggi dari ASN.
“Dengan sistem WFH, pelayanan publik tidak boleh berkurang. Justru kinerja harus tetap optimal dan koordinasi harus semakin kuat. Sektor pelayanan publik tertentu tetap masuk penuh,” ujarnya.
Ia juga menekankan bahwa konsep yang diterapkan adalah WFH, bukan Work From Anywhere (WFA). Menurutnya, bekerja dari rumah dinilai lebih efektif dalam menjaga kontrol dan disiplin kerja.
“WFH, bukan WFA. Kalau anywhere nanti bisa di tempat wisata, bisa di kafe, bisa di mana. Tapi WFH di rumah, rasanya ada keluarga yang ikut memonitor bahwa yang bersangkutan benar-benar sedang bekerja,” jelasnya.
Menurut Khofifah, pemilihan hari Rabu bukan tanpa alasan. Awalnya, opsi hari Jumat sempat dipertimbangkan, namun dinilai berisiko memicu long weekend yang justru meningkatkan konsumsi BBM.
“Kalau hari Jumat, ada kecenderungan bablas menjadi long weekend. Ini yang kita hindari,” kata Khofifah dalam sambutannya saat memimpin Apel Perdana ASN Pemprov Jatim usai libur dan cuti bersama Lebaran 2026 di Kantor Gubernur Jatim.
“Awalnya kita mengukur hari Jumat. Tapi Jumat bisa bablas long weekend, bukan tambah hemat malah tidak hemat,” jelasnya.
Ia memaparkan, rata-rata ASN Pemprov Jatim menempuh perjalanan sekitar 14 kilometer sekali jalan atau 28 kilometer pulang-pergi setiap hari. Jika WFH ditempatkan di hari Jumat, potensi mobilitas tambahan untuk rekreasi atau perjalanan lain justru meningkat.
“Kalau setiap minggu jadi long weekend, justru konsumsi BBM bisa meningkat karena mobilitas untuk rekreasi atau perjalanan lain,” paparnya.
Sebaliknya, penempatan WFH di tengah pekan dinilai mampu menjaga ritme kerja tetap optimal tanpa memicu lonjakan mobilitas.
“Nanti akan segera kita umumkan, mulai minggu depan WFH kita jatuhnya hari Rabu. Jadi tidak memicu long weekend,” ungkapnya.
Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak menambahkan, kebijakan ini berpotensi menghemat BBM dalam jumlah besar setiap pekan.
“Mohon disesuaikan lagi angkanya tapi angka perhitungan kasar sekitar 108.000 liter,” kata Emil di Surabaya, Rabu (25/3/2025).
Menurut Emil, angka tersebut dihitung dari total ASN Pemprov Jatim sekitar 81.700 orang dengan asumsi rata-rata jarak tempuh dan konsumsi BBM kendaraan.
“81.700 ASN kalau asumsinya per ASN minimal menempuh 15 kilometer (sekali pergi, ditotal 30 kilometer pulang pergi) itu memang tingkat penghematannya bisa sampai 108.000 Liter. Kalau asumsinya naik motor dan kalau asumsinya 40 sampai 50 kilometer itu 1 sampai 2 Liter kalau naik motor. Nah, kalau asumsinya beda, saya tidak bisa meng-capture seluruh dari jenis-jenis kendaraan dan konsumsi BBM ya, karena masing-masing kendaraan beda soal perhitungan bahan bakar,” jelasnya.
“Jadi inilah yang kemudian 108.000 liter artinya penghematannya. Kalau diasumsikan mereka seluruhnya 81.000 itu naik motor,” tambahnya.
Meski demikian, Emil menegaskan tidak semua ASN dapat menjalankan WFH, terutama tenaga pendidik dan tenaga kesehatan yang harus memberikan layanan langsung kepada masyarakat.
“Sedangkan kita juga tahu ada 40 ribu lebih tenaga pendidik dan juga tenaga kesehatan yang kemudian mereka kalau tidak ada study from home ya pasti mereka tetap harus masuk,” tegasnya.
“Tenaga kesehatan dan tenaga pendidikan ini memang sudah didesain kerjanya dia itu adalah kerja piket. Nah, sehingga dan pelayanannya harus langsung ketemu masyarakat, enggak bisa daring, kecuali pendidikan. Tapi kita baru memperhatikan pernyataan dari Menko PMK bahwa tidak menerapkan pembelajaran secara daring tapi tetap luring begitu ya, jadi kita masih menunggu arahannya,” tandasnya.
Lebih lanjut, Khofifah menegaskan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) wajib memastikan layanan publik tetap berjalan normal tanpa gangguan selama penerapan WFH.
“Hari ini semua layanan kita harus berjalan 100 persen. Tidak boleh ada yang berkurang,” tegasnya.
Ia juga menginstruksikan pengawasan ketat terhadap kehadiran dan kinerja ASN, baik PNS, PPPK, maupun tenaga paruh waktu.
“Absensi akan dipantau. Semua pegawai harus masuk 100 persen, baik yang paruh waktu, PPPK, maupun PNS,” tambahnya.
Khofifah berharap, kebijakan ini mampu menciptakan keseimbangan antara fleksibilitas kerja, produktivitas, serta tanggung jawab pelayanan publik, sekaligus mendukung efisiensi energi di Jawa Timur.
“Hari ini bukan sekadar hari pertama kita kembali bekerja, tetapi menjadi momentum reset semangat, memperkuat soliditas dan solidaritas serta komitmen kita sebagai ASN,” ungkapnya.
“Seluruh jajaran ASN harus kembali bekerja dengan kualitas yang lebih baik, lebih profesional, lebih bertanggung jawab, dan lebih berorientasi pada pelayanan,” tambahnya.
Khofifah mengingatkan, kinerja ASN tetap optimal meskipun ada kebijakan WFH.
“Tidak boleh ada penurunan ritme kerja pasca-libur. Hari pertama ini menjadi tolok ukur komitmen kita dalam menjaga kepercayaan masyarakat,” tegasnya.
“Semoga momentum Idul Fitri ini semakin mempererat silaturahmi, memperkuat kebersamaan, serta menumbuhkan semangat baru dalam pengabdian kita kepada masyarakat Jawa Timur,” pungkasnya.
(Sumber:WFH ASN Jatim Tiap Rabu Mulai April, Hemat BBM 108 Ribu Liter.)