Jakarta (VLF) – Mantan Direktur Keuangan PT Asuransi Jiwasraya Hary Prasetyo, dituntut jaksa penuntut umum dengan hukuman penjara seumur hidup. Ini merupakan tuntutan tertinggi di sejarah kasus korupsi di Indonesia. Sebelum Hary, ada sejumlah nama seperti Akil Mochtar yang juga dituntut penjara seumur hidup karena kasus korupsi.

Tuntutan untuk Hary Prasetyo dibacakan jaksa pada sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakpus, Rabu (23/9/2020). Jaksa juga menuntut Hary didenda Rp 1 miliar.

“Menuntut supaya dalam perkara ini majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili untuk memutuskan: menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi,” kata jaksa penuntut umum.

“Menjatuhkan pidana penjara seumur hidup denda Rp 1 miliar. Apabila tidak membayar denda, akan diganti 6 bulan kurungan,” imbuh jaksa.

Seperti diketahui, tak banyak terdakwa kasus korupsi yang dituntut bui seumur hidup. Salah satunya adalah mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar. Saat menjadi Ketua MK, Akil terlibat ‘dagang’ putusan dan korupsi keadilan.Jaksa juga memerintahkan agar majelis hakim merampas beberapa barang bukti milik Hary. Barang bukti akan dirampas untuk negara dalam hal ini diserahkan ke Kementerian Keuangan RI.

Pada 2014, jaksa menuntut Akil dengan pidana seumur hidup. Tuntutan itu terkait sejumlah dakwaan untuk Akil mulai dari suap, gratifikasi, pemerasan dan pencucian uang.

“Menuntut majelis hakim untuk menjatuhkan pidana hukuman seumur hidup dan denda Rp 10 miliar,” ujar Jaksa Pulung Rinandoro membacakan surat tuntutan.

Apa kata majelis hakim? Kala itu, majelis hakim memvonis Akil dengan hukuman bui seumur hidup. Vonis itu dikuatkan di tingkat banding dan kasasi. Akil Mochtar kini menghuni LP Sukamiskin.

( Sumber : Eks Dirkeu Jiwasraya Susul Akil di Daftar Sejarah Tuntutan Tertinggi Kasus Korupsi )

 

Jakarta (VLF) –  Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta menghukum mati trio bandar 219 kg ganja dari Jakarta Selatan (Jaksel), yaitu Muhammad Iqbal Ramadhan (27), Heri Gunawan (22), dan Tajuddin Yusuf (20). Ketiga warga Aceh Besar itu terbukti memasok ganja ke Jakarta menjelang pesta tahun baru 2019-2020.

Hal itu terungkap dalam putusan PT Jakarta yang dilansir website Mahkamah Agung (MA), Kamis (24/9/2020), di mana kasus bermula saat Heri didatangi Ikbal (DPO) dan menawari untuk mengirim ganja ke Jakarta. Heri menyanggupi dan mengajak Tajuddin untuk mencari mobil yang akan membawa ganja.

Heri mengontak Muhammad Iqbal untuk mencari gudang sesampainya ganja di Jakarta. Didapati kontrakan di Cipete Utara, Kebayoran Baru, Jaksel. Setelah rencana matang, operasi pun dijalankan.

Ikbal membawa 219 kg ganja dengan sebuah mobil Kijang Innova. Paket ganja lalu berpindah ke paket ekspedisi. Heri dan Tajuddin segera pergi ke bandara menuju Jakarta dengan pesawat terbang.

Saat bongkar-muat, gerak-gerik mereka terendus Satnarkoba Polres Jaksel. Ketiganya tidak berkutik dan langsung digelandang ke Mapolres Jaksel. Ketiganya diproses secara hukum dan diadili di PN Jaksel.Tiga hari setelahnya, paket ganja sampai di Jakarta. Ekspedisi diarahkan ke kontrakan yang sudah disiapkan yang sudah menunggu Muhammad Iqbal.

Pada 13 Juli 2020, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) menjatuhkan hukuman mati kepada trio bandar ganja itu. Sebab, ketiganya terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual-beli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 kg.

Trio bandar itu tidak terima dan mengajukan banding. Apa kata majelis tinggi?

“Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 262/Pid.Sus/2020/PN Jkt Sel tanggal 13 Juli 2020 yang dimintakan banding tersebut,” ucap majelis tinggi yang diketuai Sudjatmiko.

Majelis yang beranggotakan Pontas Efendi dan Artha Theresia itu menyetujui pertimbangan PN Jaksel.

“Pidana yang dijatuhkan terhadap para terdakwa menurut pendapat majelis hakim tingkat banding telah memenuhi prinsip pemidanaan yang bersifat imperative memaksa dan sekaligus juga bersifat preventif edukatif serta cukup adil dan setimpal dengan perbuatan para terdakwa yang sebagaimana telah dipertimbangkan dengan baik oleh majelis hakim tingkat pertama,” ucap majelis tinggi.

Versi Pengacara

Dalam berkas banding, pengacara Muhammad Iqbal dkk mengajukan keberatan dan menolak dihukum mati. Alasannya:

1. Majelis hakim tingkat pertama kurang cermat dan salah dalam menilai fakta-fakta persidangan sehingga terjadi kesalahan dalam menilai pembuktian;
2. Majelis hakim tingkat pertama tidak cukup dalam mempertimbangkan hal-hal yang meringankan para pembanding/para terdakwa hal mana telah mengakibatkan majelis hakim salah dalam menerapkan hukum;

( Sumber : Tok! Trio Bandar 219 Kg Ganja dari Aceh Dihukum Mati )

Jakarta (VLF) – Komisaris PT Hanson International, Benny Tjokrosaputro hari ini akan menghadapi sidang tuntutan jaksa penuntut umum. Sidang akan digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

“Kamis (24/9) sidang tuntutan untuk Benny Tjokro dkk,” kata jaksa Bima Suprayoga, kepada wartawan, Kamis (24/9/2020).

Sidang rencananya dimulai pukul 11.00 WIB. Selain Benny, jaksa juga akan membacakan surat tuntutan terdakwa lainnya yakni Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera (Tram) Heru Hidayat dan Direktur PT Maxima Integra, Joko Hartono Tirto

Ketiganya didakwa memberi suap kepada mantan petinggi PT Asuransi Jiwasraya serta memperkaya diri melalui transaksi pembelian dan penjualan saham dengan sejumlah pejabat Jiwasraya. Benny dkk didakwa telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 16 triliun.

Untuk diketahui, dalam kasus ini Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan enam tersangka yakni Benny Tjokro Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera (Tram), Heru Hidayat; mantan Direktur Utama PT Asuransi Jiwasraya, Hendrisman Rahim; mantan Direktur Keuangan PT Asuransi Jiwasraya, Hary Prasetyo; mantan Kepala Divisi Investasi dan Keuangan PT Asuransi Jiwasraya, Syahmirwan; serta Direktur PT Maxima Integra, Joko Hartono Tirto.Jaksa mendakwa mereka dengan Pasal 2 Ayat 1 atau Pasal 3 juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Tiga mantan petinggi Jiwasraya yaitu Hendrisman, Heru, dan Syahmirwan sudah lebih dulu menjalani sidang tuntutan Rabu (23/9). Hendrisman Rahim dituntut penjara 20 tahun, mantan Direktur Keuangan PT Asuransi Jiwasraya Hary Prasetyo dituntut penjara seumur hidup, dan terakhir mantan Kepala Divisi Investasi dan Keuangan PT Asuransi Jiwasraya Syahmirwan dituntut 18 tahun penjara. Ketiganya juga dituntut membayar denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan.

Selain itu, sejumlah aset dan harta mereka juga dituntut untuk dirampas negara. Ketiganya diyakini jaksa melanggar Pasal 2 Ayat 1 juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

( Sumber : Benny Tjokro dkk Jalani Sidang Tuntutan Kasus Korupsi Jiwasraya Hari Ini )

 

.

Jakarta (VLF) –  Kejaksaan Agung (Kejagung) menangkap buron kasus korupsi perjalanan dinas fiktif tahun anggaran 2006, Maya Laksmini. Maya yang merupakan pensiunan PNS Departemen Kesehatan (Depkes) ini ditangkap di sebuah rumah di daerah Pesanggrahan, Jakarta Selatan.

“Kamis, (24/9) kemarin, tim tabur Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta dan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan yang bekerjasama dengan tim tabur Kejaksaan Agung telah berhasil mengamankan dan menangkap seorang buronan perkara tindak pidana korupsi atas nama terpidana Drg. Maya Laksmini di sebuah rumah Jalan Pulo Indah, Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, pekerjaan pensiunan PNS Departemen Kesehatan,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Hari Setiyono dalam keterangan tertulisnya, Jumat (25/9/2020).

Hari mengatakan Maya saat ini sudah berstatus sebagai terdakwa. Kasus yang menjeratnya yakni terkait korupsi perjalanan dinas fiktif pada Departemen Kesehatan tahun anggaran 2006.

Hari menjabarkan kala itu, terdakwa menjabat sebagai pembuat komitmen di Departemen Kesehatan. Saat itu, Maya menyelenggarakan kegiatan diklat sertifikasi pengadaan barang dan jasa.

“Pada bulan Juli sampai dengan Agustus 2006 di antaranya tanggal 9-13 Juli 2006, 24-28 Juli 2006 telah melaksanakan diklat sertifikasi di Surabaya di Hotel Hyatt yang diikuti oleh pejabat eselon III dan IV, PPK, bendahara, panitia pengadaan barang dan jasa, para direktur rumah sakit dan dinas kesehatan se-Indonesia,” tuturnya.

Saat itu, anggaran yang direncanakan sekitar Rp 1 Miliar. Namun dalam perjalanannya, anggaran itu direvisi menjadi Rp 2,5 M dengan mengatasnamakan sub kegiatan belanja perjalanan biasa tertanggal 27 Juli 2006.

Kegiatan itu pun tak kunjung dilaksanakan dengan rentang waktu selama 8 hari. Namun, biaya yang telah dianggarkan tidak dikembalikan dan kemudian digunakan untuk kedinasan di luar yang tidak tercatat dalam kegiatan Depkes.

“Namun dalam pelaksanaannya, kegiatan tersebut tidak dilakukan sesuai dengan jadwal kegiatan selama 9 hari tapi dikurangi menjadi 5 hari dan uang hasil pengurangan kegiatan pelatihan tersebut digunakan untuk kegiatan di luar kedinasan yang tidak dianggarkan dalam DIPA Itjen Depkes,” kata Hari.

Terdakwa Maya pun telah menandatangani surat persetujuan untuk pembayaran perjalanan dinas itu yang dilakukan oleh auditor dan Staf Tata Usaha Depkes. Atas perbuatannya, negara mengalami kerugian senilai Rp 1 miliar.

Setelah diadili dan diputus bersalah oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta hingga Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, terpidana masih melakukan upaya hukum Kasasi ke Mahkamah Agung sampai kemudian diputuskan bersalah oleh Mahkamah Agung sesuai putusan Nomor : 918 K/ Pid.Sus/2014 tertanggal 30 Juli 2015.

Maya dinyatakan bersalah telah melakukan pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama dan berlanjut. Maya pun dihukum kurungan selama 4 tahun penjara dengan denda wajib sebesar Rp 200 juta. Jika tak kunjung membayar denda, Maya akan ditambah kurungan 6 bulan penjara.

Sejak putusan tersebut, Maya buron sehingga belum menjalani hukuman vonisnya. Namun kini Maya telah dieksekusi oleh tim JPU. Ia mendekam di jeruji besi di Lapas kelas II A Pondok Bambu, Jakarta Timur.

( Sumber : Kejagung Tangkap Pensiunan PNS Depkes, Buron Korupsi Perjalanan Fiktif )

Jakarta (VLF) – Pinangki Sirna Malasari juga dijerat dengan dakwaan pencucian uang. Jaksa mendakwa Pinangki menggunakan suap dari Joko Soegiarto Tjandra alias Djoko Tjandra untuk membeli mobil BMW hingga urusan kecantikan di Amerika Serikat.

“Telah menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1,” ucap jaksa membacakan surat dakwaan itu dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Raya, Jakarta Pusat, Rabu (23/9/2020).

Jaksa memaparkan jaksa Pinangki merupakan seorang PNS yang memiliki jabatan struktural Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda bidang Pembinaan tahun 2019 hingga 2020. Pinangki menerima gaji Rp 9,4 juta, tunjangan kinerja Rp 8,7 juta, dan uang makan Rp 731 ribu atau total Rp 18,9 juta.

“Dengan total keseluruhan sebesar Rp 18.921.750 juta atau setidak-tidaknya sekitar jumlah itu ditambah dengan penghasilan suami terdakwa yang bernama Napitupulu Yogi Yusuf sebagai seorang polisi pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 sebesar Rp 11 juta per bulan atau setidak-tidaknya sejumlah itu,” katanya.

Jaksa menyebut pada kurun waktu 2019-2020 terdakwa Pinangki juga tidak memiliki penghasilan tambahan resmi dan tidak memiliki sumber penghasilan dari pencairan kredit bank atau lembaga jasa keuangan lainnya.

Jaksa menyebut, jaksa Pinangki menerima pemberian uang USD 500 ribu dari Djoko Tjandra melalui Andi Irfan Jaya yang sebagiannya sebesar USD 100 ribu untuk Anita. Akan tetapi pada kenyataannya terdakwa Pinangki hanya memberikan USD 50 ribu kepada Anita.

Jaksa menyebut pada tahun 2019-2020 terdakwa Pinangki sempat akan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaannya yang berasal dari kasus korupsi itu dengan cara menukarkan uang USD 337.600 di money changer atau senilai Rp 4,7 miliar. Selain itu terdakwa meminta suaminya AKBP Napitupulu Yogi Yusuf juga menukarkan mata uang USD 10.000 atau senilai Rp 147,1 juta melalui anak buahnya.”Sehingga terdakwa menguasai USD 450 ribu atau setidak-tidaknya sekitar sejumlah itu supaya mengurus fatwa MA melalui Kejaksaan Agung agar pidana penjara yang dijatuhkan pada Djoko Tjandra berdasarkan putusan PK nomor 12 tanggal 11 Juni 2009 tidak bisa dieksekusi sehingga Joko Tjandra bisa kembali ke Indonesia tanpa harus menjalani pidana yang bertentangan dengan kewajiban terdakwa selaku PNS atau penyelenggara negara yaitu sebagai jaksa,” katanya.

Adapun dari penukaran uang tersebut terdakwa Pinangki membelanjakan, sebagai berikut:”Nilai total keseluruhan penukaran mata uang yang dilakukan terdakwa pada periode 27 November 2019 sampai dengan 7 Juli 2020 adalah sebesar USD 337.600 menjadi mata uang rupiah sebesar Rp 4.753.829.000 atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut,” kata jaksa.

1. Pembelian 1 unit mobil BMW X5 senilai Rp 1,7 miliar
2. Pembayaran sewa Apartemen Trump International di Amerika Serikat pada 3 Desember sebesar Rp 412,7 juta
3. Pembayaran dokter kecantikan di Amerika Serikat yang bernama dokter Adam R Kohler sebesar Rp 419,4 juta
4. Pembayaran dokter home care atas nama dr Olivia Santoso untuk perawatan kesehatan dan kecantikan serta rapid test sebesar Rp 176,8 juta.
5. Pembayaran kartu kredit di berbagai bank, Rp 467 juta, Rp 185 juta, Rp 483,5 juta, Rp 950 juta.
6. Pembayaran sewa apartemen The Pakubuwono Signature dari Februari 2020-Februari 2021 sebesar USD 68.900 atau setara Rp 940,2 juta
7. Pembayaran Sewa Apartemen Darmawangsa Essence senilai USD 38.400 atau setara Rp 525,2 juta.

“Maka jumlah keseluruhan uang yang digunakan oleh terdakwa adalah sebesar USD 444.900 atau setara Rp 6.219.380.900 atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersbut dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaannya yang berasal dari hasil tindak pidana korupsi,” kata jaksa.

Atas perbuatannya jaksa Pinangki didakwa dan diancam pidana melanggar Pasal 3 UU nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

( Sumber : Beli BMW hingga Sewa Apartemen, Ini Cara Pinangki ‘Cuci Uang’ Rp 6 M Lebih )

Jakarta (VLF) – Wali Kota Medan nonaktif Dzulmi Eldin mengajukan peninjauan kembali (PK) terkait vonis kasus korupsi yang diterimanya. Eldin sendiri divonis 6 tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor pada PN Medan.

“Tanggal permohonan PK 18 Agustus 2020,” kata pejabat Humas PN Medan, Immanuel Tarigan, saat dimintai konfirmasi, Rabu (23/9/2020).

Dia mengatakan sidang PK bakal digelar pada 30 September 2020. Namun, Immanuel belum menjelaskan detail alasan Eldin mengajukan PK.

“Majelis hakim Milan Munthe, Deni Iskandar, Husni Thamrin, tanggal sidang 30 September 2020,” tuturnya.

Sebelumnya, Eldin dinyatakan bersalah menerima suap Rp 2,1 miliar. Eldin divonis 6 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider 4 bulan kurungan.

“Dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi,” ujar hakim saat membacakan vonis di PN Medan, Kamis (11/6).

Majelis hakim menyatakan Eldin bersalah melanggar Pasal 12 huruf a UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP. Eldin dinilai terbukti menerima suap Rp 2,1 miliar tersebut secara bertahap.

Uang tersebut diterima Eldin dari para pejabat di Medan lewat Samsul Fitri, yang saat itu menjabat Kasubbag Protokoler Pemko Medan. Samsul sendiri telah lebih dulu divonis bersalah sebagai perantara suap dalam kasus ini.

Eldin dinyatakan terbukti menggunakan duit suap untuk keperluan pribadi. Salah satunya saat dia melakukan perjalanan dinas ke Jepang dan ada keluarganya yang ikut.

Selain pidana penjara dan denda, Eldin dijatuhi hukuman tambahan berupa pencabutan hak politik selama 4 tahun. Hukuman tersebut harus dijalani Eldin setelah menyelesaikan hukuman pokok.

Eldin sempat mengajukan banding terhadap vonis itu. Namun belakangan, Eldin mencabut banding dan menerima vonis hingga akhirnya dieksekusi ke Lapas Tanjung Gusta.

( Sumber : Walkot Medan Nonaktif Dzulmi Eldin Ajukan PK Vonis 6 Tahun Penjara )

Jakarta (VLF) –  Pinangki Sirna Malasari akhirnya duduk di kursi pesakitan. Wanita yang masih tercatat berprofesi sebagai jaksa itu didakwa menerima suap USD 500 ribu dari USD 1 juta yang dijanjikan oleh Joko Soegiarto Tjandra alias Djoko Tjandra.

“Telah menerima pemberian uang atau janji berupa uang sebesar USD 500 ribu dari sebesar USD 1 juta yang dijanjikan oleh Joko Soegiarto Tjandra sebagai pemberian fee dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya,” ujar jaksa membacakan surat dakwaannya dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Raya, Jakarta Pusat, Rabu (23/9/2020).

Jaksa menyebutkan uang suap itu diterima Pinangki untuk mengurus fatwa Mahkamah Agung (MA) melalui Kejaksaan Agung (Kejagung) agar pidana penjara yang dijatuhkan pada Djoko Tjandra berdasarkan putusan PK (Peninjauan Kembali) Nomor 12 Tanggal 11 Juni 2009 tidak bisa dieksekusi sehingga Djoko Tjandra bisa kembali ke Indonesia tanpa harus menjalani hukuman pidana. Putusan PK itu berkaitan dengan perkara pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali.

Untuk mengurus hal itu semua, awalnya Pinangki diceritakan bertemu dengan seorang bernama Anita Dewi Anggraeni Kolopaking dan Rahmat. Anita disebut dengan jelas sebagai advokat, sedangkan identitas Rahmat tidak disampaikan jaksa.

“Untuk melancarkan rencana tersebut, Djoko Tjandra meminta kepada terdakwa mempersiapkan dan membuat action plan terlebih dahulu dan membuat surat ke Kejaksaan Agung menanyakan status hukum Joko Soegiarto Tjandra, lalu terdakwa menyampaikan akan menindaklanjuti surat tersebut,” kata jaksa.Singkat kata, jaksa mengatakan Pinangki ingin agar Rahmat mengenalkannya dengan Djoko Tjandra. Di sisi lain jaksa mengatakan bila Anita akan menanyakan ke temannya yang seorang hakim di MA mengenai kemungkinan terbitnya fatwa untuk Djoko Tjandra yang direncanakan Pinangki itu. Seluruh rencana Pinangki itu disebut jaksa tertuang dalam ‘proposal’ dengan nama ‘action plan‘.

Pembahasan itu disebut terjadi di Kuala Lumpur, Malaysia, tepatnya di gedung The Exchange 106. Jaksa mengatakan Pinangki awalnya menawarkan action plan ‘senilai’ USD 100 juta, tetapi Djoko Tjandra hanya menjanjikan USD 10 juta.

“Atas kesepakatan sebagaimana dalam action plan tersebut tidak ada satu pun yang terlaksana padahal Joko Soegiarto Tjandra sudah memberikan down payment kepada terdakwa melalui Andi Irfan Jaya sebesar USD 500 ribu sehingga Joko Soegiarto Tjandra pada bulan Desember 2019 membatalkan action plan,” kata jaksa.Sebagai tanda jadi pun akhirnya Djoko Tjandra memberikan USD 500 ribu ke Pinangki melalui Herriyadi Angga Kusuma yang merupakan adik iparnya. Uang lantas diteruskan ke Andi Irfan Jaya yang disebut sebagai seorang swasta dari pihak Pinangki. Setelahnya Pinangki memberikan USD 50 ribu dari USD 500 ribu yang diterimanya ke Anita.

Jaksa pun mendakwa Pinangki melanggar Pasal 5 ayat 2 juncto Pasal 5 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU Tipikor) subsider Pasal 11 UU Tipikor. Pinangki juga didakwa Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencucian uang serta didakwa terkait pemufakatan jahat pada Pasal 15 jo Pasal 5 ayat 1 huruf a UU Tipikor subsider Pasal 15 jo Pasal 13 UU Tipikor.

( Sumber :Pinangki Didakwa Terima Suap USD 500 Ribu dari Djoko Tjandra )

Jakarta (VLF) – Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) akan menggelar sidang pembacaan putusan dugaan pelanggaran etik Ketua KPK Firli Bahuri, Kamis (24/9/2020) mendatang. “Sidang putusan dengan terperiksa FB (Firli Bahuri), Kamis 24 September 2020, pukul 09.00 WIB sampai dengan selesai,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, Selasa (22/9/2020).

Sedianya, sidang pembacaan putusan Firli akan digelar pada Rabu (23/9/2020) siang setelah pembacaan putusan dugaan pelanggaran etik Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo.

Namun, sidang pembacaan putusan dugaan pelanggaran etik Firli dan Yudi akhirnya dilaksanakan di dua hari berbeda. Adapun sidang pembacaan putusan dugaan pelanggaran etik Yudi akan tetap digelar pada Rabu (23/9/2020) besok mulai pukul 09.00 WIB.

“Sidang pembacaan putusan akan dilakukan secara terbuka mengacu pada Pasal 8 ayat (1) Peraturan KPK Nomor. 3 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan dan Persidangan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku KPK,” kata Ali.

Firli Bahuri sebelumnya dilaporkan karena dinilai melanggar etik terkait bergaya hidup mewah saat ia menggunakan helikopter milik perusahaan swasta dalam perjalanan pribadi dari Palembang ke Baturaja.

Firli diduga melanggar kode etik dan pedoman perilaku ‘Integritas’ pada Pasal 4 Ayat (1) huruf c atau Pasal 4 Ayat (1) huruf n atau Pasal 4 Ayat (2) huruf m dan/atau ‘Kepemimpinan’ pada Pasal 8 ayat (1) huruf f Peraturan Dewan Pengawas KPK Nomor: 02 Tahun 2020.

Sementara itu, Yudi diduga melanggar etik mengenai dugaan penyebaran informasi tidak benar terkait pengembalian penyidik Kompol Rossa Purbo Bekti ke Polri.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul “Sidang Putusan Kasus Pelanggaran Etik Firli Bahuri Digelar 24 September”, Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2020/09/22/16000541/sidang-putusan-kasus-pelanggaran-etik-firli-bahuri-digelar-24-september.
Penulis : Ardito Ramadhan
Editor : Fabian Januarius Kuwado

Download aplikasi Kompas.com untuk akses berita lebih mudah dan cepat:
Android: https://bit.ly/3g85pkA
iOS: https://apple.co/3hXWJ0L

 

Jakarta (VLF) – Polisi mulai menyelidiki kasus pelecehan seksual wanita inisial LHI di Bandara Soekarno-Hatta. Polisi akan melakukan gelar perkara untuk menentukan langkah selanjutnya.

“Rencana akan kita gelarkan, mudah-mudahan secepatnya,” kata Kabid Humas polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus kepada wartawan di Polda Metro Jaya, Jakarta, Selasa (22/9/2020).

Yusri mengatakan, pihaknya akan meningkatkan status ke penyidikan jika ditemukan unsur pidana dalam kasus itu.

“Bisa kita tingkatkan penyidikan jika memang terbukti ada unsur-unsur pasal 378, karena memang dari keterangan PT Kimia Farma, pemalsuan ini tidak ada,” katanya.

Lebih lanjut, Yusri mengatakan bahwa 3 orang penyidik Polres Bandara Soekarno-Hatta sudah meminta keterangan korban di Bali pada Senin (21/9). Korban telah membuat laporan terkait kejadian tersebut.

“Sudah membuat laporan polisi, sudah diambil keterangannya. Yang bersangkutan sudah didalami semua, memang ada pengaduan seusai apa yang dituangkan di sosial media yang disampaikan melalui Twitter,” imbuhnya.

Seperti diketahui, kasus ini viral di media sosial setelah korban LHI menceritakan kejadiannya itu di akun Twitter. Singkat cerita, korban saat itu hendak melakukan perjalanan ke Nias pada Minggu (13/9).

Korban diminta untuk menjalani rapid test. Korban pun awalnya yakin hasil rapid test akan nonreaktif lantaran dia yakin tidak pernah berada pada komunitas yang terpapar Corona.

Namun, saat hasil rapid test keluar, dia dinyatakan reaktif Corona. Di sinilah korban mengaku mengalami pemerasan dengan dalih data rapid test bisa diganti untuk kepentingan penerbangan.

Singkat cerita, LHI mengaku tetap dipaksa lakukan rapid test ulang dengan membayar Rp 150 ribu. Dia pun akhirnya dibawa ke tempat sepi dan diminta memberikan uang tambahan senilai Rp 1,4 juta.

“Di situ dokternya bilang ‘mba, saya kan sudah bantu mba nih, bisa lah mba kasih berapa, saya juga sudah telpon atas sana sini, bisa lah mba kasih’, di situ aku kaget dong, yaudahlah karna gamau ribet juga aku tanyain langsung ‘berapa?’, si dokter jawab ‘mba mampunya berapa? Misal saya sebut nominalnya takut nggak cocok’ hhh si anj*ng, yaudahlah aku asal jawab ‘sejuta?’, eh si dokter miskin ini jawab ‘tambahhin dikit lah mba’ si t*i yaudah karna aku males ribet orangnya, aku tambahin jadi 1,4 juta,” tulisnya.

Menyusul hal tersebut, PT Kimia Farma Diagnostika dan PT Angkasa Pura II melakukan investigasi internal. Di sisi lain, Direktur Utama PT Kimia Farma Diagnostika Adil Fadilah Bulqini mengatakan penumpang bersangkutan telah dihubungi oleh perseroan.

“PT Kimia Farma Diagnostika telah menghubungi korban atas kejadian yang dilakukan oleh oknum tersebut. PT Kimia Farma Diagnostika akan membawa peristiwa ini ke ranah hukum atas tindakan oknum tersebut yang diduga melakukan pemalsuan dokumen hasil uji rapid test, pemerasan, tindakan asusila dan intimidasi,” ujar Adil Fadilah Bulqini dikutip dari keterangan tertulis, Sabtu (19/9).

Executive General Manager Bandara Soekarno-Hatta Agus Haryadi mengatakan PT Angkasa Pura II sangat menyesalkan adanya informasi ini. Agus Haryadi menuturkan dukungan diberikan kepada seluruh pihak termasuk keperluan untuk pengecekan CCTV dan lainnya.

“Kami sangat memberikan perhatian penuh terhadap adanya informasi ini. Kami siap bekerja sama dengan seluruh pihak termasuk sudah berkoordinasi dengan Polres Bandara Soekarno-Hatta yang saat ini tengah melakukan penyelidikan mengenai hal ini.””PT Angkasa Pura II sangat berharap hal ini tidak berulang kembali. Bersama-sama, PT Angkasa Pura II dan stakeholder harus menjaga reputasi Bandara Soekarno-Hatta,” jelas Agus Haryadi.

( Sumber : Polisi Akan Gelar Perkara Kasus Pelecehan Wanita di Bandara Soetta )

Jakarta (VLF) – Mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional (Kadiv Hubinter) Polri Irjen Napoleon Bonaparte mengambil langkah praperadilan atas kasus dugaan penerimaan suap yang menjerat dirinya. Jenderal bintang dua itu sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap terpidana Joko Soegiarto Tjandra alias Djoko Tjandra.

Praperadilan Irjen Napoleon terdaftar dengan nomor perkara 115/Pid.Pra/2020/PN JKT.SEL di PN Jakarta Selatan. Sidang diagendakan hari ini, Senin (21/9/2020), tapi ditunda.

“Hari ini saya sudah hadir, tapi yang berurusan belum hadir. Kalau tidak punya bukti ya harusnya dihentikan penyidikan, kecuali punya bukti harusnya datang,” kata Irjen Napoleon siang tadi.

Sidang dilanjutkan pada Senin (28/9). Sidang dilanjutkan dengan agenda pembacaan surat permohonan.

Irjen Napoleon berharap sidang praperadilan selanjutnya bisa segera dimulai. Dia juga berharap sidang berjalan sesuai aturan hukum yang berlaku.

“(Harapan sidang) berjalan sesuai dengan amar hukum,” ucap Napoleon.

Polri menjelaskan alasan pihaknya absen dalam sidang praperadilan Irjen Napoleon Bonaparte. Tim penyidik Polri mengaku terkendala koordinasi sebelum menghadiri sidang praperadilan tersebut.

“Terkait praperadilan yang diajukan tersangka NB dan pengacaranya memang betul sesuai Pengadilan Jaksel bahwasanya hari ini sebenarnya kita menghadapi praperadilan dari tersangka NB dan pengacaranya. Namun perlu rekan-rekan ketahui, tim perlu koordinasi dan duduk bersama sehingga hari ini belum bisa menghadiri,” kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Awi Setiyono di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Senin sore.

Awi menyampaikan, Polri akan hadir dalam jadwal sidang praperadilan berikutnya. “Tentunya, di lain waktu minggu depan sesuai dengan panggilan berikutnya tentunya tim akan siap untuk menghadapi praperadilan tersebut,” ujarnya.

Berikut ini petitum permohonan praperadilan Irjen Napoleon:

1. Menyatakan, menerima dan mengabulkan Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya;

2.Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Spri n.sidik/50.a/Vlll/ 2020 / Tipidkor tanggal 05 Agustus 2020 adalah mengandung cacat hukum, oleh karenanya dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum;

3. Menyatakan Penyidikan dalam Perkara aquo adalah berdasarkan Surat Perintah Penyidikan yang cacat hukum, maka Penyidikan sebagaimana dimaksud terkait peristiwa Pidana Penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (2), pasal 11, pasal 12 huruf a dan Pasal 12 huruf b undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang- Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 KUHP harus dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum dan oleh karenanya Penyidikan a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

4. Menyatakan Surat Ketetapan Nomor : S.Tap / 02 / Vlll / 2020 / Tipidkor tanggal 14 Agustus 2020 yang menetapkan Pemohon menjadi TERSANGKA dalam dugaan perkara Tindak Pidana Korupsi terkait Red Notice atas nama JOKO SOEGIARTO TJANDRA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Pasal 11 , Pasal 12 huruf a dan Pasal 12 huruf b lJndang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 KUHP adalah TIDAK SAH dan batal demi Hukum, oleh karenanya penetapan a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

5. Menyatakan Tidak Sah segala Keputusan atau Penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkaitan dengan penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon oleh Termohon;

6. Memerintahkan Termohon / Penyidik pada Laporan Polisi Nomor: LP/A/0430/VIII 2020 tanggal 05 Agustus 2020 untuk menerbitkan surat penghentian penyidikan perkara atas nama Irjen Pol Drs. Napoleon Bonaparte, M.Si;

7.Menghukum Termohon untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini. Atau Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Dalam kasus ini, penyidik Bareskrim Polri menetapkan dua tersangka yang berperan sebagai penerima suap dari Djoko Tjandra dan pengusaha Tommy Sumardi, yaitu mantan Karo Korwas PPNS Polri Brigjen Prasetijo Utomo dan Irjen Napoleon Bonaparte.

“Selaku penerima yang kami tetapkan tersangka adalah Saudara PU, kemudian yang kedua Saudara NB. Selaku penerima, kita kenakan Pasal 5 ayat 2 , kemudian Pasal 11 dan 12 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor juncto 55 KUHP,” ungkap Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan (Jaksel), Jumat (14/8).

 

Para tersangka, masih kata Argo, terancam pidana penjara 5 tahun. “Ancaman hukuman adalah 5 tahun. Saat ini kami masih dalam proses penyidikan berikutnya,” sambung Argo.

Dia menjelaskan penyidik juga mendapati barang bukti berupa uang USD 20 ribu, surat atau dokumen, serta rekaman CCTV.

( Sumber : Praperadilan Dipilih Jenderal Bintang Dua demi Gugur Status Tersangka )