Jakarta (VLF) –  KPK menjemput paksa tersangka Direktur Teknik dan Pengelolaan Armada PT Garuda Indonesia periode 2007-2012 Hadinoto Soedigno terkait kasus suap yang menjerat mantan Dirut Garuda Indonesia Emirsyah Satar. Hadi dijemput di kediamannya di Jati Padang, Jakarta Selatan.

“KPK telah jemput paksa HS selaku tersangka dalam perkara dugaan korupsi terkait PT Garuda Indonesia. Tersangka dijemput paksa penyidik di rumahnya di Jati Padang Jakarta Selatan,” kata Plt Jubir KPK Ali Fikri kepada wartawan, Jumat (4/12/2020).

Ali mengatakan upaya penjemputan paksa ini dilakukan karena Hadinoto selalu mangkir dari panggilan penyidik KPK. Ali menyebut Hadinoto kini menjalani pemeriksaan lebih lanjut oleh penyidik.

“Yang bersangkutan sebelumnya telah dipanggil secara patut menurut hukum, namun mangkir dari panggilan penyidik KPK. Saat ini tersangka akan dilakukan pemeriksaan oleh penyidik,” ungkapnya.

Hadinoto tiba di gedung KPK pada pukul 11.20 WIB. Hadinoto terlihat mengenakan topi berwarna biru dan menutupi sebagian mukanya.

Adapun kasus suap yang tengah diusut KPK ini merupakan pengembangan perkara yang menjerat mantan Direktur Utama PT Garuda Indonesia Emirsyah Satar. Sedangkan Hadinoto dijerat KPK sebagai tersangka dalam kapasitas sebagai Direktur Teknik dan Pengelolaan Armada PT Garuda Indonesia periode 2007-2012.

Emirsyah dan Hadinoto diduga KPK mendapatkan suap dari perantara bernama Soetikno Soedarjo. Oleh KPK, Soetikno disebut sebagai beneficial owner dari Connaught International Pte Ltd serta pemilik dari PT Mugi Rekso Abadi (MRA).

Namun berkas perkara Emirsyah dan Soetikno sudah lebih dulu dirampungkan KPK. Keduanya telah menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta.

Emirsyah–saat diumumkan sebagai tersangka pada Januari 2017–diduga KPK menerima 1,2 juta euro dan USD 180 ribu serta dalam bentuk barang melalui Soetikno sebagai perantara dari Rolls-Royce PLC. Selain nominal yang diduga diterima Emirsyah, KPK mengidentifikasi adanya pusaran uang lain yang bahkan tidak hanya berada di dalam negeri serta tidak hanya pada Emirsyah seorang.

Selain itu, Emirsyah turut diduga menerima suap dalam bentuk barang dengan total nilai USD 2 juta. Barang-barang itu tersebar di Singapura dan Indonesia. KPK juga menjerat Emirsyah dan Soetikno sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang.

Adapun Hadinoto diduga menerima suap juga melalui Soetikno senilai USD 2,3 juta dan 477 ribu euro yang dikirimkan ke rekening miliknya di Singapura.

( Sumber : KPK Jemput Paksa Eks Direktur Teknik Garuda Tersangka Kasus Suap )

Jakarta (VLF) – Mahkamah Agung (MA) menolak kasasi Harry Aris Sandigon alias Harris dan menguatkan hukuman mati yang dijatuhkan kepada Harris. Pria kelahiran 15 Desember 1995 itu membunuh sekeluarga di Bekasi dengan linggis.

Kasus bermula saat Harris membunuh satu keluarga di Bekasi yang terdiri atas Daperum Nainggolan dan istrinya Maya Ambarita serta kedua anaknya, yakni Sarah dan Arya, pada September 2018. Daperum dan Maya dibunuh Harris dengan linggis, sementara Sarah dan Arya tewas dicekik Harris.

Harris ternyata punya hubungan keluarga dengan istri Daperum. Harris pernah dipercaya mengelola kontrakan milik kakak Daperum, Douglas. Kontrakan ini menyatu dengan warung dan tempat tinggal Daperum bersama istri dan dua anaknya.

Setelah menghabisi nyawa sekeluarga di Bekasi, Harris kabur. Harris ditangkap di kaki Gunung Guntur, Garut. Sempat mengelak pada interogasi awal, Harris kemudian mengakui perbuatannya dan dimintai pertanggungjawaban di meja hijau.

Pada 31 Juli 2019, majelis Pengadilan Negeri (PN) Bekasi yang diketuai Djuyamto menjatuhkan vonis mati kepada Harris karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pembunuhan berencana.

Tidak terima, Harris mengajukan banding. Tapi upaya itu ditolak PT Bandung pada 19 Agustus 2019. Putusan itu diketok oleh Herman Heller Hutapea dengan anggota Ridwan Ramli dan Yuliusman. Masih takut dieksekusi mati, Harris memilih mengajukan kasasi.

“Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa Harry Aris Sandigon alias Harris tersebut,” demikian bunyi putusan kasasi yang dilansir di website MA, Jumat (4/12/2020).

Duduk sebagai ketua majelis Burhan Dahlan dengan anggota Dudu Duswara dan Hidayat Manao. Majelis kasasi menyatakan Harris terbukti melakukan pembunuhan berencana sekeluarga di Bekasi.

“Berdasarkan fakta-fakta yang relevan secara yuridis terbukti bahwa perbuatan Terdakwa menghilangkan nyawa para korban tidak dilakukan secara spontan dan seketika melainkan ada jarak waktu yang cukup bagi Terdakwa untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatannya, yang dinyatakannya Terdakwa melakukan perbuatan tersebut,” kata majelis kasasi dengan panitera pengganti Pranata Subhan.

Majelis kasasi menyatakan pembunuhan yang dilakukan Harris sangat biadab. Harris mengambil linggis langsung mendatangi Daferum yang sedang tiduran melihat televisi kemudian memukulkan besi linggis ke arah kepala Daferum dan kepada Maya. Secepat kilat, Harris mencekik dua anak Defarum-Maya hingga mati.

“Perbuatan Terdakwa dilakukan sengaja tidak mengenal rasa kemanusiaan Terdakwa telah menghilangkan nyawa para korban sebanyak 4 orang, satu keluarga, Terdakwa cukup pandai dalam menghilangkan jejak sehingga menyulitkan penyidikan. Oleh karenanya pidana yang dijatuhkan tersebut, telah dipandang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa,” ujar majelis.

( Sumber : MA Vonis Mati Harris Si Pembunuh 4 Orang Sekeluarga di Bekasi )

Jakarta (VLF) – Pembelian BMW X-5 oleh Pinangki Sirna Malasari tercantum dalam surat dakwaan berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang. Jaksa pun menelusuri asal-usul pembelian mobil mewah itu.

Seorang saksi bernama Yeni Pratiwi dihadirkan dalam persidangan berkaitan dengan penelusuran pembelian BMW X-5 itu. Yeni, yang mengaku bekerja sebagai tenaga sales di PT Astra International BMW, awalnya bertemu dengan Pinangki di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, saat acara pameran mobil.

Singkat cerita, Pinangki sepakat membeli BMW X-5 tahun 2020 lantas membayar uang muka Rp 25 juta. Setelahnya, menurut Yeni, Pinangki meminta pembayaran secara tunai bertahap yang totalnya Rp 1,709 miliar.

“Terdakwa bayar cash karena nggak melalui bank. Kalau kredit kan harus ada tenor, ini nggak. (Pelunasan) pokoknya sebelum mobil dikirim sudah lunas gitu,” ucap Yeni saat bersaksi dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Rabu (2/12/2020).

Pelunasan disebut Yeni dilakukan lima kali dengan rincian sebagai berikut:
1. Rp 490 juta dibayarkan pada 11 Desember 2019;
2. Rp 100 juta dibayarkan pada 13 Desember 2019;
3. Rp 129 juta dibayarkan pada 13 Desember 2019;
4. Rp 31 juta dibayarkan untuk kepentingan asuransi; dan
5. Rp 10,6 juta dibayarkan untuk kepentingan pajak progresif.

Majelis hakim lantas meminta konfirmasi terkait berita acara pemeriksaan (BAP) Yeni yang menyebut Pinangki membeli mobil karena berhasil memenangi kasus. Yeni pun membenarkan BAP itu.

“Saudara di sini (BAP) katakan bahwa pembayaran bujeet habis menang kasus, tapi saksi nggak nanya kasus apa. Benar?” kata hakim ketua IG Eko Purwanto dan diamini Yeni dalam sidang.

Pinangki, yang duduk sebagai terdakwa di sidang, pun bertanya ke Yeni terkait BAP ini. Yeni mengaku lupa kapan pembicaraan itu. Yang jelas, kata Yeni, Pinangki menyampaikan itu melalui telepon.

“Saya lupa. Waktu itu lewat telepon, saya lupa kapan,” kata Yeni.

Yeni mengatakan alasan terkait menang kasus itu juga ditulis di data dealer. Alasan menang kasus itu tertera di laporan pembelian mobil Pinangki.

“Jadi kayak laporan dari dealer, bukti dari kantor, nggak tahu, kaya print-printan gitu. Kan kalau biasanya pembelian kita laporin,” ucap Yeni.

Untuk diketahui, dalam kasus ini Pinangki didakwa menerima suap dari Djoko Tjandra serta tindak pidana pencucian uang. Dia disebut jaksa menguasai USD 450 ribu yang diduga berasal dari Djoko Tjandra. Jaksa menyatakan, pada 2019-2020, Pinangki menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaannya yang berasal dari kasus korupsi itu dengan cara menukarkan uang USD 337.600 di money changer atau senilai Rp 4,7 miliar.

Pinangki juga disebut jaksa menyamarkan asal-usul uang korupsi dengan membeli sejumlah kendaraan sekaligus melakukan operasi kecantikan. Salah satu kendaraan yang dibeli adalah BMW X-5, yang harganya Rp 1,7 miliar.

( Sumber : Saksi Ini Sebut Pinangki Beli Mobil BMW X-5 Usai Menang Kasus )

Jakarta (VLF) – Ijol, mahasiswa Universitas Negeri Makassar (UNM), yang menjadi tersangka pada pembakaran kantor NasDem Makassar, mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri (PN) Makassar. Namun hakim menolak gugatan praperadilan Ijol.

Agenda sidang putusan ini dipimpin oleh hakim ketua Rusdianto Lole di PN Makassar dengan termohon adalah Polrestabes Makassar.

“Menyatakan penetapan tersangka, penangkapan, dan penahanan yang dilakukan oleh termohon sah,” kata Rusdianto saat membacakan putusannya, Rabu (2/12/2020).

Dalam pertimbangannya, Rusdianto mengatakan termohon, yakni Polrestabes Makassar, telah memeriksa sekitar 14 saksi terkait aksi pembakaran kantor NasDem, termasuk telah menyita barang bukti berupa mobil ambulans yang terbakar.

“Termohon telah memeriksa 14 orang saksi dan menyita barang bukti dan memeriksa terdakwa sesuai dengan prosedur dan memenuhi Kitab UU Hukum Pidana,” kata dia.

Seusai sidang, pihak LBH Makassar yang diwakili Edy Kurniawan Wahid, selaku kuasa hukum pemohon, mengaku kecewa atas putusan ini. Menurutnya, hakim tidak menggali fakta lebih jauh atas kejadian ini.

Tidak hanya itu, dia menyoroti penggunaan kata terdakwa yang dialamatkan kepada pemohon. “Pemohon ini masih berstatus tersangka, bukan terdakwa. Alat bukti terdakwa ditemukan oleh hakim dalam pokok perkara bukan dalam sidang praperadilan. Masa selevel hakim tidak tahu itu, tidak bisa membedakan mana tersangka dan terdakwa, kapan pemohon berstatus tersangka dan terdakwa,” ucapnya.

Sebelumnya, polisi menetapkan beberapa orang sebagai tersangka atas kasus penyerangan kantor NasDem pada Jumat (23/10). Penyerangan ini imbas dari demonstrasi penolakan UU Cipta Kerja yang telah disahkan oleh DPR RI saat itu.

( Sumber : Hakim Tolak Gugatan Praperadilan Tersangka Pembakar Kantor NasDem Makassar )

Jakarta (VLF) – Mahkamah Agung (MA) menghukum penyelundup 70 kg sabu dari Malaysia, Joko Susilo (32), selama 15 tahun penjara. Hukuman ini jauh dari tuntutan jaksa, yaitu tuntutan mati.

Kasus bermula saat sekelompok mafia narkoba hendak menyelundupkan narkoba dari Malaysia ke Indonesia melalui perairan Aceh. Operasi itu digelar pada Agustus 2018.

Pergerakan komplotan itu tercium tim BNN sehingga digerebek pada 18 Agustus 2018. Dari komplotan itu didapati 70 kg sabu dan 30 ribu butir pil ekstasi. Salah satu yang ditangkap adalah Joko Susilo. Joko kemudian digelandang dan dimintai pertanggungjawabannya di muka hakim.

Pada 2 April 2019, jaksa menuntut Joko Susilo untuk dihukum mati. Tapi, pada 30 April 2019, PN Kuala Simpang hanya menjatuhkan selama 20 tahun penjara. Duduk sebagai ketua majelis Fahdli dengan anggota Desca Wisnubrata dan Ahmad Syairozi.

Atas hal itu, jaksa tidak terima dan mengajukan permohonan banding. Pada 27 Juni 2019, Pengadilan Tinggi (PT) Banda Aceh memperberat hukuman menjadi penjara seumur hidup.

Menanggapi putusan banding itu, Joko mengajukan permohonan kasasi berharap hukumannya diringankan, sedangkan jaksa mengajukan kasasi dengan harapan hukuman mati dikabulkan. Tapi apa kata MA?

“Memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa menjadi pidana penjara selama 15 tahun dan pidana denda sebesar Rp 1 miliar dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 bulan,” demikian bunyi putusan MA yang dikutip detikcom dari situsnya, Rabu (2/12/2020).

Duduk sebagai ketua majelis Prof Dr Surya Jaya dengan anggota Eddy Army dan Desnayeti. Namun Surya Jaya menolak putusan tersebut dan tidak sependapat dengan hukuman 15 tahun penjara itu. Tapi suara Surya Jaya kalah dengan dua hakim agung lainnya.

“Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp 2.500,” ujarnya.

( Sumber : MA Vonis Penyelundup 70 Kg Sabu dari Malaysia Selama 15 Tahun Penjara )

Jakarta (VLF) –  KPK tengah berfokus pada pembuktian unsur pasal yang dipersangkakan ke Edhy Prabowo dkk, tersangka dugaan suap ekspor benih lobster atau benur. KPK menyatakan tak akan segan-segan menjerat korporasi yang diduga terlibat dalam kasus dugaan suap ekspor benur ini.

“Untuk saat ini KPK fokus pada pembuktian unsur-unsur pasal yang dipersangkakan atas diri 7 tersangka tersebut,” Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (2/12/2020).

Ali mengatakan KPK akan segera memanggil sejumlah saksi untuk diperiksa dalam perkara tersebut. Setelah memeriksa saksi, KPK tentu akan melakukan analisis lebih jauh lagi.

“Jika kemudian ditemukan ada bukti permulaan yang cukup, KPK tidak segan untuk menetapkan pihak-pihak lain sebagai tersangka dalam perkara ini, termasuk tentu jika ada dugaan keterlibatan pihak korporasi,” katanya.

“Termasuk pula tentu akan dilakukan analisa terhadap peluang kemungkinan penerapan pasal TPPU,” sambungnya.

Edhy Prabowo, yang merupakan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, menjadi tersangka kasus dugaan suap terkait ekspor benur. Selain Edhy Prabowo, KPK menetapkan enam tersangka lain, termasuk Direktur PT DPP (Dua Putra Perkasa) Suharjito (SJT) sebagai tersangka pemberi suap.

“Setelah dilakukan serangkaian pemeriksaan dan sebelum batas waktu 24 jam sebagaimana diatur dalam KUHAP, dilanjutkan dengan gelar perkara, KPK menyimpulkan adanya dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara terkait dengan perizinan tambak, usaha, dan/atau pengelolaan perikanan atau komoditas perairan sejenis lainnya tahun 2020,” kata Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango dalam konferensi pers di gedung KPK, Jakarta Selatan, Rabu (25/11).

Kasus bermula setelah Edhy Prabowo menerbitkan Surat Keputusan Nomor 53/KEP MEN-KP/2020 tentang Tim Uji Tuntas (Due Diligence) Perizinan Usaha Perikanan Budi Daya Lobster. Andreau Pribadi Misata (APM) selaku staf khusus menteri ditunjuk sebagai ketua pelaksana. Sedangkan Safri (SAF), yang juga staf khusus menteri, menjabat wakil ketua pelaksana.

“Salah satu tugas dari tim ini adalah memeriksa kelengkapan administrasi dokumen yang diajukan oleh calon eksportir benur,” ujar Nawawi.

Selanjutnya, pada awal Oktober 2020, Suharjito menyambangi kantor KKP dan bertemu dengan Safri. Dalam pertemuan itu, diketahui bahwa ekspor benur hanya dapat dilakukan melalui forwarder PT ACK dengan biaya angkut Rp 1.800 per ekor.

PT DPP diduga mentransfer sejumlah uang ke rekening PT ACK dengan total Rp 731.573.564.

“Berdasarkan data kepemilikan, pemegang PT ACK terdiri atas AMR dan ABT, yang diduga merupakan nomine dari pihak EP serta YSA. Atas uang yang masuk ke rekening PT ACK yang diduga berasal dari beberapa perusahaan eksportir benih lobster tersebut, selanjutnya ditarik dan masuk ke rekening AMR dan ABT masing-masing dengan total Rp 9,8 miliar,” ujar Nawawi.

Pada 5 November 2020, Ahmad Bahtiar diduga mentransfer uang ke salah satu rekening atas nama Ainul Faqih selaku staf istri Menteri Edhy Prabowo, Iis Rosyati Dewi, senilai Rp 3,4 M. Uang tersebut diduga diperuntukkan buat keperluan Edhy Prabowo, Iis Rosyati, Safri, dan Andreau Pribadi dengan rincian sebagai berikut:

1. Penggunaan belanja oleh Edhy Prabowo dan Iis Rosyati pada 21-23 November sekitar Rp 750 juta berupa jam tangan Rolex, tas Tumi dan LV serta baju Old Navy.
2. Uang dalam bentuk USD 100 ribu dari Suharjito yang diterima Safri dan Amiril Mukminin.
3. Safri dan Andreau menerima uang sebesar Rp 436 juta.

( Sumber : KPK Tak Segan Jerat Korporasi di Kasus Ekspor Benur Edhy Prabowo )

Jakarta (VLF) – Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengelar sidang lanjutan gugatan praperadilan yang diajukan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) terkait tidak sahnya penghentian penyidikan kasus dugaan korupsi pembelian tanah Cengkareng. Sidang beragendakan jawaban dari termohon.

Sidang dilaksanakan di PN Jaksel, Jl Ampera Raya, Jakarta Selatan, Selasa (1/12/2020) sekitar pukul 11.30 WIB. Dalam praperadilan ini, pihak yang menjadi termohon ada empat. Kabareskrim sebagai termohon I, Kapolda Metro Jaya sebagai termohon II, Kajati DKI Jakarta sebagai termohon III, dan Ketua KPK sebagai termohon IV.

Keempat kuasa hukum dari termohon hadir dan menyerahkan jawaban masing-masing termohon kepada majelis hakim. Jawaban para termohon itu tidak dibacakan di persidangan. Sidang dipimpin oleh hakim tunggal Yosdi.

“Dalil para pemohon yang menyatakan bahwa termohon II telah melalukan tindakan penghentian penyidikan secara materiil dan diam-diam. Hal ini terbukti dengan tidak adanya perkembangan signifikan atas penanganan perkara a quo, termasuk belum adanya tersangka perkara korupsi, adalah tidak benar dan keliru karena hingga saat ini termohon II masih melalukan proses penyidikan terhadap perkara dugaan korupsi a quo tersebut sehingga dalil para pemohon patut untuk ditolak dan dikesampingkan,” dikutip dari jawaban Polda Metro Jaya yang diserahkan kuasa hukumnya, AKBP Amir, ke majelis hakim.

Polda Metro menegaskan perkara dugaan korupsi pembelian lahan di Cengkareng itu masih dalam proses penyidikan. Polda Metro menyebut puluhan saksi diperiksa dalam kasus tersebut.

“Kita sudah sampaikan di situ sekitar 70 saksi,” ujar Amir.

Dalam petitumnya, Polda Metro meminta hakim mengabulkan eksepsi termohon II seluruhnya dan menyatakan permohonan para pemohon praperadilan tidak dapat diterima.

Kemudian Polda Metro juga meminta hakim menyatakan menolak secara hukum termohon I dan termohon II telah melakukan tindakan penghentian penyidikan secara materiil dan diam-diam yang tidak sah menurut hukum atas perkara dugaan korupsi pembelian lahan seluas 4,6 hektare di Cengkareng. Polda juga meminta hakim menolak memerintahkan termohon I dan termohon II melimpahkan berkas perkara dan barang bukti kepada termohon IV.

Sebelumnya, MAKI mengajukan praperadilan terkait tidak sahnya penghentian penyidikan kasus korupsi pembelian tanah Cengkareng. Praperadilan tersebut diajukan terhadap Kabareskrim hingga KPK.

MAKI meminta agar PN Jaksel mengabulkan seluruh permohonan praperadilan yang diajukan. Selain itu, dia meminta hakim tunggal Yosdi yang memeriksa perkara ini meminta kepolisian melanjutkan perkara tersebut.

“Menyatakan secara hukum Termohon I, Termohon II, dan Termohon III telah melakukan tindakan penghentian penyidikan secara materiel dan diam-diam yang tidak sah menurut hukum, berupa tindakan tidak melanjutkan proses perkara a quo sesuai tahapan KUHAP berupa penetapan tersangka dan pelimpahan berkas perkara kepada Termohon III,” kata Koordinator MAKI Boyamin Saiman, dalam berkas permohonannya, Senin (30/11).

“Menyatakan secara hukum Termohon III telah turut serta melakukan tindakan penghentian penyidikan secara materiel dan diam-diam yang tidak sah menurut hukum,” ungkapnya.

Selain itu, dia meminta agar hakim memerintahkan Kabareskrim, Kapolda Metro Jaya, hingga Kajati DKI Jakarta melimpahkan berkas perkara dan barang bukti kepada KPK. Serta meminta hakim memerintahkan agar KPK mengambil alih kasus tersebut.

“Memerintahkan Termohon IV untuk mengambil alih penyidikan dan selanjutnya menetapkan tersangka serta melimpahkannya ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya,” ujarnya.

( Sumber : Sidang Praperadilan, Polisi Sebut Kasus Pembelian Lahan Era Ahok Tetap Jalan )

Jakarta (VLF) – Brigadir Abdul Malik (AM) bakal menjalani sidang vonis terkait kasus penembakan mahasiswa di Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra) hari ini. Sidang akan digelar di Pengadilan Jakarta Selatan (PN Jaksel).

“Brigadir AM, insyaallah hari ini jadwalnya putusan,” kata Humas PN Jaksel, Suharno, saat dihubungi, Selasa (1/12/2020).

Suharno mengatakan sidang rencananya dimulai pukul 10.00 WIB. Sidang putusan Brigadir AM awalnya direncanakan digelar pada Selasa (24/11). Namun sidang tersebut ditunda karena PN Jaksel melakukan lockdown atau memberikan pelayanan terbatas pada 23-27 November menyusul Ketua Pengadilannya positif COVID-19.

“Kami pengadilan selalu siap, kita pantau aja pukul 10.00 WIB ke atas. Mudah-mudah bisa diputus hari ini,” ujar Suharno.

Dalam kasus ini, Brigadir AM dituntut 4 tahun penjara dalam kasus pembunuhan terkait tewasnya mahasiswa Universitas Halu Oleo, Kendari, bernama Randi yang diduga tewas tertembak saat mengikuti demo di depan DPRD Sultra yang berakhir ricuh. Brigadir AM terbukti karena kelalaiannya menyebabkan orang lain meninggal dunia dan terluka.

“Dituntut 4 tahun pidana penjara,” kata salah satu anggota JPU, Herlina Rauf, saat dimintai konfirmasi, Rabu (18/11).

Brigadir AM didakwa melakukan tindak pidana pembunuhan terkait tewasnya Randi. Randi diduga tewas karena tertembak saat mengikuti demo di DPRD Sultra yang berakhir ricuh.

“Dakwaannya ada pasal pembunuhan Pasal 338 KUHP, Pasal 351 KUHP penganiayaan, Pasal 360 KUHP (menyebabkan orang lain luka-luka),” kata Kasi Penkum Kejati Sultra Herman Darmawan saat dihubungi, Jumat (7/8).

Brigadir AM didakwa dengan tiga dakwaan, yakni dakwaan kesatu primer Pasal 338 KUHP subsider Pasal 351 ayat 3 KUHP atau kedua Pasal 360 ayat 2 KUHP. Jaksa menyebut perbuatan Brigadir AM terkait tewasnya mahasiswa Kendari yang diduga tertembak saat berunjuk rasa di DPRD Sultra dan menyebabkan seorang ibu hamil terluka tembakan di kakinya.

Dalam sidang pemeriksaan saksi, salah seorang saksi bernama Alim Amri Nusantara memberikan keterangan perihal luka di tubuh Randi. Alim juga merupakan mahasiswa Universitas Halu Oleo.

“Sempat melihat ada lukanya, di dada kemudian di bawah ketiak. Dada sebelah kanan dan bawah ketiak kanan, ada luka berlubang,” ujar Alim yang hadir sebagai saksi secara virtual, Kamis (13/8).

( Sumber :Kasus Tewasnya Mahasiswa Kendari, Brigadir AM Hadapi Sidang Vonis Hari Ini )

Jakarta (VLF) – Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mengajukan praperadilan terkait tidak sahnya penghentian penyidikan kasus korupsi pembelian tanah Cengkareng. Praperadilan tersebut diajukan terhadap Kabareskrim hingga KPK.

Permohonan praperadilan itu dibacakan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) hari ini, Senin (30/11/2020). MAKI mengajukan praperadilan terhadap Kabareskrim sebagai termohon I, Kapolda Metro Jaya sebagai termohon II, Kajati DKI Jakarta sebagai termohon III, dan Ketua KPK sebbagai termohon IV.

MAKI meminta agar PN Jaksel mengabulkan seluruh permohonan praperadilan yang diajukan. Selain itu, dia meminta hakim tunggal Yosdi yang memeriksa perkara ini meminta kepolisian melanjutkan perkara tersebut.

“Menyatakan secara hukum Termohon I, Termohon II, dan Termohon III telah melakukan tindakan penghentian penyidikan secara materiel dan diam-diam yang tidak sah menurut hukum, berupa tindakan tidak melanjutkan proses perkara aquo sesuai tahapan KUHAP berupa penetapan tersangka dan pelimpahan berkas perkara kepada Termohon III,” kata Koordinator MAKI Boyamin Saiman, dalam berkas permohonannya, Senin (30/11/2020).

“Menyatakan secara hukum Termohon III telah turut serta melakukan tindakan penghentian penyidikan secara materiel dan diam-diam yang tidak sah menurut hukum,” ungkapnya.

Selain itu, dia meminta agar hakim memerintahkan Kabareskrim, Kapolda Metro Jaya, hingga Kajati DKI Jakarta melimpahkan berkas perkara dan barang bukti kepada KPK. Serta meminta hakim merintahkan agar KPK mengambil alih kasus tersebut.

“Memerintahkan Termohon IV untuk mengambil alih penyidikan dan selanjutnya menetapkan tersangka serta melimpahkannya ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya,” ujarnya.

Boyamin dalam berkas permohonannya menduga kasus tersebut telah dihentikan karena belum ada perkembangan kasusnya. Selain itu hingga saat ini, tidak terdapat tersangka dari penyidikan yang dilakukan Termohon I dan Termohon II

“Bahwa permohonan tidak sahnya penghentian penyidikan dalam permohonan aquo adalah permohonan pemeriksaan tidak sahnya penghentian penyidikan secara materiil atau diam-diam atau tidak adanya kemajuan perkembangan penanganan perkara berdasar parameter obyektif atau perkara ditelantarkan atau aparat penegak hukum tidak menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Prinsip dasar Permohonan aquo adalah berdasar ketentuan Pasal 80 KUHAP,” kata Boyamin.

Selain itu, pemohon juga mendalilkan hingga permohonan praperadilan tersebut diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Termohon II tidak menetapkan tersangka dan Termohon III pun tidak segera mengajukan berkas perkaranya untuk dilakukan penuntutan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

“Bahwa dengan berlarut-larutnya penanganan atas pokok perkara korupsi pembelian tanah Cengkareng, sudah seharusnya diambil alih oleh Termohon IV. Hal mana tidak juga dilakukan oleh Termohon IV,” kata Boyamin.

“Bahwa dengan demikian, secara materiil dan diam-diam, Para Termohon telah terbukti menghentikan penyidikan atas tindak pidana korupsi pembelian tanah di Cengkareng, Jakarta Barat oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta,” imbuhnya.

Lebih lanjut, ia mengatakan termohon I dan termohon III melakukan penyidikan tersebut secara lamban. Ia menduga hal tersebut karena kasus tersebut terjadi di zaman mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama (Ahok).

“Bahwa lambannya penyidikan yang dilakukan Termohon I dan Termohon III atas perkara tindak pidana korupsi aquo diduga kuat disebabkan karena melibatkan Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Ir Basuki Tjahja Purnama yang memberikan disposisi yang diartikan sebagai persetujuan pencairan anggaran,” ujarnya.

“Padahal sebagai pimpinan daerah tertinggi, seharusnya berhati-hati dalam mengeluarkan persetujuan pencairan uang negara dalam jumlah yang sangat besar. Jika Gubernur Provinsi DKI Jakarta tidak menerbitkan disposisi, maka terdapat dana APBD tersebut tidak akan dapat dicairkan,” imbuhnya.

Boyamin mengatakan sejak Termohon I mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Jaksa Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung RI tanggal 29 Juni 2016 hingga permohonan praperadilan aquo diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, penyidikan telah memakan waktu lebih dari 4 tahun. Seharusnya dalam jangka waktu 4 tahun tersebut, Termohon II telah menentukan siapa tersangkanya dan melakukan pemberkasan dan melanjutkan ke tahap berikutnya kepada Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan penuntutan, karena telah memenuhi unsur terpenuhinya bukti permulaan yang cukup bahkan telah terpenuhi minimal dua alat bukti berupa barang bukti, keterangan saksi-saksi dan dokumen-dokumen.

“Bahwa penanganan yang lama dan tidak kunjung selesai atas dugaan Tindak Pidana perkara aquo membuktikan bahwa Para Termohon melakukan tebang pilih atas penegakan hukum di Indonesia sebab perkara lain telah menjalani pemeriksaan dan telah melimpahkan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU),” ujarnya.

“Bahwa dikarenakan Termohon I, Termohon II dan Termohon III telah menghentikan penyidikan perkara a quo secara tidak sah dan melawan hukum, maka Termohon I, Termohon II dan Termohon III harus dihukum untuk melanjutkan penyidikan atas laporan dalam perkara a quo berupa pelimpahan berkas perkara kepada Termohon IV untuk segera dilakukan penetapan tersangka dan penuntutan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi,” imbuhnya.

Diketahui, kasus pembelian lahan di Cengkareng, Jakbar ini bermula pada tahun tahun 2015, Pemprov DKI Jakarta melakukan pembelian lahan seluas 46 hektar yang direncanakan untuk pembangunan rumah susun, dengan harga Rp 668 miliar dengan dana yang bersumber dari dana Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi DKI Jakarta. Padahal tanah itu disebutkan milik Pemprov DKI, namun pembelian dilakukan Dinas Perumahan pada seseorang yang mengaku memiliki lahan itu.

Pembelian lahan itu mendapat sorotan dari Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok selaku Gubernur DKI saat itu. Ahok menuding ada mafia dalam pembelian tanah itu. Ia meminta BPK melakukan audit.

BPK kemudian melakukan klarifikasi terkait pembelian lahan oleh Pemprov DKI untuk Rusun di Cengkareng Jakarta Barat. BPK menilai ada dugaan pembelian yang menyimpang dan berpotensi merugikan negara.

“Potensi ada di laporan itu. Yang harus dibuktikan, apakah benar ada pengadaan tanah Cengkareng itu menyimpang, tidak sesuai dengan ketentuan dan menimbulkan kerugian negara. Nah, tim akan mencari siapa yang melakukan apa dan seberapa besar kerugian itu,” jelas Kabiro Humas BPK Yudi Ramdan Budiman di kantornya di Jakarta, Senin 27 Juni 2016.

Kemudian, Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri menelusuri kasus pengadaan lahan di Cengkareng, Jakarta Barat. Penyidik menduga ada korupsi di pengadaan lahan di Cengkareng itu.

“Baru dugaan, diduga pada saat pengadaan tanah ada tindak pidana korupsi,” kata Brigjen Erwanto Kurniadi (sekarang sudah almarhum) saat menjabat sebagai Wadir Tindak Pidana Korupsi Bareskrim dihubungi detikcom, Sabtu 16 Juli 2016.

“Kita lagi telusuri apakah tindak pidana korupsinya itu mark up lahan, terus kemudian apakah ada gratifikasi juga yang terkait dengan panitia pengadaan yang menerima sejumlah uang yang dilaporkan ke KPK. Apakah itu sedesain dengan pengadaan lahannya,” sambungnya.

Sejumlah pihak pun dimintai keterangan oleh Bareskrim terkait kasus itu termasuk Ahok dan Wakilnya saat itu, Djarot Saiful Hidayat. Namun, kasus itu tidak terdengar lagi pengusutannya. Hingga akhirnya MAKI mengajukan gugatan praperadilan ke PN Jaksel.

( Sumber : MAKI Ajukan Praperadilan Kasus Pembelian Lahan Cengkareng Era Ahok )

Jakarta (VLF) – Majelis hakim memerintahkan agar nama baik bos PS Store Putra Siregar, yang tidak terbukti bersalah dalam perkara penimbunan dan penjualan barang impor di luar wilayah kepabeanan, dipulihkan. Putra mengaku terharu atas putusan majelis memerintahkan nama baiknya dipulihkan.

“Saya terharu di situ ada rehabilitasi nama, kan nggak mudah di-bully seluruh Indonesia. Apalagi kan ada orang haters atau buzzer yang merusak mental saya,” ujar Putra Siregar usai sidang pembacaan putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Senin (30/11/2020).

Putra berharap putusan yang diberikan membuat kasusnya jelas dan selesai. Terlebih, dia berharap pemulihan nama baiknya dapat segera dilakukan.

“Awalnya saya deg-degan, sudah lemas karena dibacain tuntutan yang parah. Saya sudah persiapkan yang terburuk, tapi berharap yang terbaik. Doa, usaha terus,” kata Putra.

“Ya saya sangat mendengar dan menyimak putusan hakim. Harapan saya ini bener-bener clear-lah. Apalagi soal nama, bisa pelan-pelanlah, kan kemarin bad news,” imbuhnya.

Seperti diketahui, majelis hakim memutuskan bos PS Store Putra Siregar tidak terbukti bersalah dalam kasus dugaan penimbunan dan penjualan barang impor di luar wilayah kepabeanan. Majelis hakim juga memerintahkan pemulihan nama baik bos PS Store dan pengembalian barang sitaan berupa 119 handphone.

“Memutuskan, menyatakan terdakwa Putra Siregar tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana seperti tuntutan penuntut umum,” ujar ketua majelis hakim Tri Andita dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Senin (30/11).

“Membebaskan terdakwa dari dakwaan penuntut umum. Memulihkan hak terdakwa dan martabat. Mengembalikan barang bukti kepada terdakwa,” kata hakim.

Dalam pertimbangannya, hakim menilai bukti-bukti yang dihadirkan tidak meyakinkan. Oleh karena itu, tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) dinyatakan tidak sah.

“Menimbang bahwa tidak adanya bukti-bukti yang meyakinkan membuat tuntutan tidak terpenuhi. Menimbang maka tuntutan jaksa penuntut umum tidak sah,” kata hakim.

( Sumber : Bos PS Store Terharu atas Putusan Hakim Perintahkan Nama Baiknya Dipulihkan )