Jakarta (VLF) – Kuasa hukum Habib Rizieq Shihab (HRS) selaku pihak pemohon menyebut surat perintah penangkapan terhadap kliennya cacat hukum. Kuasa hukum menganggap pihak termohon, yakni penyidik Polda Metro Jaya, tidak memiliki alat bukti yang cukup.

“Bahwa termohon telah menetapkan Pemohon sebagai tersangka dan bahkan termohon menerbitkan surat perintah penangkapan dan surat penahanan atas diri pemohon, padahal termohon tidak ada/tidak memiliki 2 (dua) alat bukti yang sah untuk menetapkan Pemohon sebagai tersangka,” ujar salah satu kuasa hukum Habib Rizieq di sidang praperadilan di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jalan Ampera Raya, Senin (8/3/2021).

“Tindakan dan perbuatan termohon tersebut adalah di luar ketentuan Pasal 77 KUHAP jo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 yang menentukan untuk menetapkan seseorang berstatus tersangka minimal harus ada 2 alat bukti yang cukup atau ada 2 alat bukti yang sah,” sambungnya.

Pihak Habib Rizieq juga menganggap termohon belum pernah menyita alat bukti. Polda Metro Jaya juga disebut belum pernah memanggil dan memeriksa saksi-saksi lain.

Selain itu, pihak Habi Rizieq menganggap surat penyidikan yang dikeluarkan Polda Metro cacat hukum. Karena itu, menurutnya, penerbitan surat penangkapan yang didasarkan pada surat penyidikan tersebut merupakan penyimpangan.

Surat perintah penyidikan pertama nomor SP.sidik/4604/XI/2020/Ditreskrimum tertanggal 26 November 2020. Surat perintah penyidikan kedua yakni SP.sidik/4735/XII/2020/Ditreskrimum tertanggal 9 Desember 2020.

“Bahwa telah terbukti dari surat perintah penangkapan atas diri pemohon tersebut di atas diterbitkan berdasarkan dua surat perintah penyidikan, hal ini adalah penyimpangan dari KUHAP dan Perkap Kapolri Nomor 6 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana,” katanya.

“Surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/2502/XII/2020 Ditreskrimum. Tanggal 12 Desember 2020 atas diri pemohon adalah tidak sah karena mengandung cacat hukum dan tidak sesuai dengan hukum administrasi yang di atur dalam KUHAP dan juga melanggar peraturan Kepala Kapolri Nomor 6 Tahun 2019, tentang penyidikan tindak pidana,” imbuhnya.

Kali ini Habib Rizieq mengajukan permohonan praperadilan atas penahanan dan penangkapannya dalam kasus kerumunan di Petamburan, Jakarta Pusat. Praperadilan ini didaftarkan pada nomor 11/Pid.Pra/2021/PN.Jkt.Sel. Pihak termohon adalah Polda Metro Jaya.Diketahui, Habib Rizieq ditetapkan sebagai tersangka kasus kerumunan di Petamburan, Jakarta Pusat pada pertengahan November 2020. Sebelumnya, Habib Rizieq juga sempat mengajukan praperadilan tapi ditolak oleh hakim.

( Sumber : Sidang Praperadilan, Pengacara Sebut Penangkapan Habib Rizieq Cacat Hukum )

Jakarta (VLF) –  Yoory Corneles Pinontoan ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait pengadaan lahan di DKI Jakarta. PD Sarana Jaya selaku BUMD DKI Jakarta di mana Yoory sebagai Direktur Utama itu menghormati proses hukum perkara ini yang ditangani KPK.

“Yang pasti saat ini Perumda Sarana Jaya akan terus mengikuti dan menghormati proses yang dilakukan oleh pihak berwajib (KPK),” kata Humas PD Sarana Jaya, Yulianita Rianti, melalui pesan singkat, Senin (8/3/2021).

Diketahui pula bila tim KPK sudah menggeledah kediaman Yoory maupun kantor PD Sarana Jaya. Namun Yulianita mengaku belum bisa berbicara banyak perihal itu.

“Terkait pertanyaan tersebut saya belum bisa bicara banyak,” imbuhnya.

Diberitakan sebelumnya bila kasus ini sudah pada tahap penyidikan. Surat Perintah Penyidikan atau Sprindik sudah diteken pada 24 Februari 2021. Tercantum sejumlah nama sebagai tersangka yaitu Yoory Corneles, Anja Runtuwene, dan Tommy Adrian. Ada satu lagi yang dijerat sebagai tersangka yaitu korporasi atas nama PT Adonara Propertindo

Identitas tersangka yang disebutkan jelas yaitu Yoory Corneles sebagai Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya. Tertera pula perkara yang tengah diusut yaitu terkait pengadaan tanah di Munjul, Pondok Ranggon, Cipayung, Jakarta Timur pada tahun 2019.

Para tersangka dijerat dengan Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU Tipikor).

Secara terpisah Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengamini bila KPK saat ini sudah melakukan penyidikan terhadap kasus itu. Namun Ali belum membeberkan dengan detail.

“Benar, setelah ditemukan adanya dua bukti permulaan yang cukup, saat ini KPK sedang melakukan kegiatan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait pengadaan tanah di Munjul, Kelurahan Pondok Rangon, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019,” kata Ali.

“Saat ini, kami belum dapat menyampaikan detail kasus dan tersangkanya karena sebagaimana telah disampaikan bahwa kebijakan KPK terkait hal ini adalah pengumuman tersangka akan dilakukan saat penangkapan atau penahanan para tersangka telah dilakukan. Saat ini tim Penyidik KPK masih menyelesaikannya tugasnya lebih dahulu,” imbuhnya.

KPK di era Firli Bahuri Cs ini memang sudah menyampaikan kebijakan baru mengenai penanganan kasus. Disebutkan KPK tidak akan mengumumkan siapa tersangka yang dijerat apabila belum ditangkap atau ditahan.

Sementara itu Yoory C Pinontoan yang dimintai konfirmasi melalui aplikasi perpesanan tidak membalasnya.

( Sumber : Dirut Jadi Tersangka KPK, PD Sarana Jaya Hormati Proses Hukum )

Jakarta (VLF) – Sidang lanjutan kasus dugaan korupsi dana penyertaan modal ke PDAM Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah (Kalteng), digelar di Pengadilan Negeri (PN) Kota Palangkaraya kemarin. Sebanyak 4 saksi dihadirkan dalam sidang dugaan korupsi di PDAM Kabupaten Kapuas itu.

“Saksi yang memberikan keterangan tersebut, yakni Kasi Keuangan di PDAM bernama Nunik Pungkaswati dan mantan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas serta mantan Kabag Hukum Kabupaten Setda dan mantan kepada bidang di salah satu pemerintah kabupaten setempat,” kata jaksa Rahmad, seperti dikutip dari Antara, Jumat (5/3/2021).

Terdakwa dalam kasus ini adalah mantan Direktur PDAM Kapuas periode 2013-2017, Widodo. Berdasarkan perhitungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dugaan korupsi yang dilakukan Widodo menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 7,4 miliar.

“Saya minta dengan rekan-rekan pers bisa membantu kami untuk mengawal perkara ini, Untuk sidang tipikor PDAM Kapuas akan dilanjutkan kembali dua minggu ke depan dari sekarang, dengan agenda menghadirkan sejumlah pihak ketiga sesuai dengan berita acara perkara (BAP),” papar Rahmad.

Jaksa penuntut umum merencanakan memanggil saksi-saksi lainnya. Rencananya ada 25 saksi yang bakal dihadirkan dalam persidangan kasus dugaan korupsi penyertaan modal milik PDAM Kabupaten Kapuas.

Widodo sendiri didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang (UU) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Dana penyertaan modal yang diduga dikorupsi oleh Widodo berasal dari APBD Pemkab Kapuas, yang digelontorkan ke PDAM sekitar Rp 1-3 miliar setiap tahunnya.

( Sumber : Sidang Dugaan Korupsi PDAM Kapuas Bergulir, Jaksa Akan Hadirkan 25 Saksi )

Jakarta (VLF) –  Atefeh Nohtani perempuan berkebangsaan Iran dituntut hukuman mati oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi. Penuntut meyakini Atefeh terlibat dalam pidana narkotika.

Atefeh menolak tuntutan mati itu, ia membuat kegaduhan dengan melakukan protes di tengah persidangan yang digelar secara online tersebut. Hal itu memicu kemarahan ketua majelis hakim Aslan Ainin, ia bertindak tegas dengan mengetukan palu ke meja sidang.

“Jadi terdakwa menanggapi apa yang disampaikan oleh JPU, dalam hal ini soal tuntutan. Ketika mendengar tuntutan kemudian terdakwa histeris ya monggo itu sikap dari terdakwa,” kata Humas PN Cibadak, Zulqarnain kepada detikcom, Jumat (5/3/2021).

Namun kata pria yang kerap disapa Zul itu, sikap majelis adalah memberikan pengertian kepada terdakwa dan penasihat hukumnya. Hal itu yang lantas meredakan kegaduhan yang dibuat Atefeh.

“Dari majelis kemudian diberikan pengertian bahwa atas tuntutan ini terdakwa atau penasehat hukumnya untuk memasukkan pledoi atau pembelaan. Jadi segala unek-unek atau pembelaan bisa disampaikan dalam pledoi tersebut,” jelasnya.

Terpisah, Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi Bambang Yunianto mengatakan JPU sudah melaksakan tugasnya melakukan penuntutan dan melakukan pembuktian yang bersangkutan melakukan tindak pidana.

“Yang penting kita yang penting sudah menuntut dalam artian membuktikan bahwa dia membuktikan melakukan tindak pidana. Mereka juga punya pembelaan biar agenda sidang nanti ada pledoi, nanti hakim yang berikutnya lagi yang memutuskan seperti apa,” singkat Bambang.

( Sumber : Terdakwa Bola Sabu Tolak Tuntutan Mati, Ini Kata Pengadilan )

Jakarta (VLF) – Joko Soegiarto Tjandra alias Djoko Tjandra dituntut 4 tahun bui dan denda Rp 100 juta subsider 6 bulan kurungan. Djoko Tjandra diyakini jaksa memberi suap ke dua jenderal polisi berkaitan dengan red notice serta menyuap jaksa Pinangki Sirna Malasari terkait fatwa Mahkamah Agung (MA).

“Kami menuntut supaya majelis hakim mengadili, menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tipikor,” ujar jaksa di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Kamis (4/3/2021).

“Menghukum terdakwa pidana penjara 4 tahun, menghukum terdakwa membayar denda Rp 100 juta subsider 6 bulan kurungan,” lanjut jaksa.

Jaksa mengatakan Djoko Tjandra terbukti memberi suap ke jaksa Pinangki Sirna Malasari berkaitan dengan red notice dan dua jenderal, yakni mantan Kadivhubinter Polri Irjen Napoleon Bonaparte dan mantan Karo Korwas PPNS Bareskrim Polri. Adapun uang diserahkan melalui perantara.

“Dapat disimpulkan bahwa telah terjadi suatu pemberian uang atau janji yang dilakukan oleh Joko Soegiarto Tjandra sehubungan dengan fatwa MA atas upaya hukum Joko Seogiarto Tjandra, dan juga memberi uang atau janji sehubungan dengan red notice di imigrasi,” ujar jaksa.

Adapun uang yang diberikan Djoko Tjandra di kasus fatwa MA senilai USD 500 ribu. Sedangkan ke dua jenderal adalah USD 470 ribu dan SGD 200 ribu.

“Terkait fatwa MA, terdakwa telah memberikan uang USD 509 ribu ke Pinangki pemberian melalui Angga Heryadi Kusuma kepada Andi Irfan Jaya dan selanjutnya diberikan ke Pinangki,” kata jaksa.

“B. Terdakwa memberi uang ke Irjen Napoleon Bonaparte dan Brigjen Prasetijo Utomo melalui Tommu Sumardi. Kepada Irjen Napoleon sebesar USD 370 ribu dan SGD 200 ribu, kepada Prasetijo sebesar USD 100 ribu. Dengan demikian unsur memberikan sesuatu atau menjanjikan sesuatu telah sah menurut hukum,” papar jaksa.

Jaksa mengatakan Djoko Tjandra telah memberikan suap ke pegawai negeri, yaitu Pinangki dan Irjen Napoleon dan Brigjen Prasetijo. Pemberian suap bertujuan agar ketiganya mengupayakan masalah hukum Djoko Tjandra, yakni penghapusan red notice atau DPO di Imigrasi dan upaya pengajuan fatwa MA.

“Dengan demikian supaya unsur atau penyelenggara negara berbuat sesuatu dalam jabatannya telah terpenuhi sah menurut hukum,” kata jaksa.

Djoko Tjandra juga diyakini jaksa melakukan permufakatan jahat dengan Pinangki Sirna Malasari dan Andi Irfan Jaya. Hal ini karena adanya pertemuan dengan ketiganya di Kuala Lumpur, Malaysia bersama Anita Dewi Kolopaking.

“Di mana action plan terdapat biaya-biaya dan action plan telah disampaikan oleh Andi Irfan Jaya. Berdasarkan fakta hukum di atas unsur permufakatan jaya telah terbuktikan. Maka terungkap fakta rangkaian pertemuan yang dilakukan Djoko Tjandra, Pinangki, Andi Irfan Jaya, Anita Dewi Kolopaking dimaksudkan upaya gagalkan eksekusi selaku terpidana cessie Bank Bali dengan cara meminta fatwa kepada MA melalui Kejagung. Skema fatwa MA yang dijalankan akan memberikan uang sebesar USD 10 juta kepada PNS, baik di Kejagung maupun di MA,” tutur jaksa.

“Maka perbuatan Djoko Tjandra telah memenuhi unsur pertama, kedua, dan ketiga yaitu telah terbukti melakukan pemberian kepada penyelenggara negara. Dan telah terbukti pula melakukan tindak pidana permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi,” tambah jaksa.

Atas dasar itu, Djoko Tjandra diyakini melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a dan Pasal 15 juncto Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) dan (2) KUHP.

( Sumber : Djoko Tjandra Dituntut 4 Tahun Bui di Kasus Suap Red Notice-Fatwa MA )

Jakarta (VLF) – Kubu Syahganda Nainggolan menghadirkan saksi ahli bahasa dalam sidang kasus penghasutan demo menolak omnibus law yang berujung ricuh di Jakarta. Jaksa penuntut umum (JPU) kembali keberatan terhadap saksi yang meringankan Syahganda itu.

Saksi ahli bahasa Reka Yuda Mahardika dihadirkan penasihat hukum Syahganda dalam sidang di Pengadilan Negeri Depok, Jawa Barat, Kamis (4/3/2021). Jaksa keberatan terhadap saksi tersebut karena tidak ada dalam BAP penyidikan dan tidak memiliki surat tugas.

“Ahli biasanya, apalagi tenaga pendidik, yang merupakan dari institusi pendidikan, seharusnya punya surat tugas atau legalitas,” ujar jaksa Arief Syafriyanto dalam persidangan.

Jaksa meminta hakim tidak mempertimbangkan pernyataan saksi. Pihaknya juga konsisten tidak akan menanggapi pernyataan kepada saksi.

“Kalau majelis berpendapat lain, memberi kesempatan, apa yang disampaikan ahli hanya untuk didengar di persidangan, bukan sebagai pertimbangan,” ucap jaksa.

“Kami konsisten tetap kami anggap bukan sebagai keterangan ahli mengingat tidak bisa divalidasi,” tambahnya.

Hakim ketua Ramon Wahyudi menghargai keputusan jaksa. Dia meminta jaksa menuangkan keberatannya dalam proses sidang berikutnya.

“Saudara tuangkan dalam putusan, ada pleidoi, duplik, dan sebagainya ya. Ini kan hak PH dan terdakwa,” ucap hakim.

Sementara itu, penasihat hukum Syahganda, Abdullah Al Katiri, menegaskan saksi yang dihadirkan bukan mewakili institusi, melainkan hadir secara individu.

“Ini individu, Yang Mulia, bukan dari institusi,” ujar Al Katiri.

Dalam perkara ini, Syahganda Nainggolan duduk sebagai terdakwa. Ia hadir secara virtual dari Rutan Bareskrim Polri.

Syahganda didakwa menyebarkan berita bohong terkait kasus penghasutan demo menolak omnibus law yang berujung ricuh di Jakarta. Syahganda didakwa melanggar Pasal 14 ayat 1 Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

“Dakwaan pertama, Pasal 14 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana; atau kedua, Pasal 14 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana; atau ketiga, Pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana,” kata pejabat humas PN Depok, Nanang Herjunanto, saat dimintai konfirmasi, Senin (21/12).

Dalam pasal ini, Syahganda terancam pidana penjara 10 tahun penjara. Dalam kasus ini, Polri telah menetapkan 9 tersangka penghasutan. Dari 9 tersangka itu, beberapa di antaranya Ketua KAMI Medan Khairi Amri (KA) serta petinggi KAMI, Syahganda Nainggolan (SN), Jumhur Hidayat (JH), dan Anton Permana (AP).

( Sumber : Jaksa Pertanyakan Validasi Saksi Ahli Kubu Syahganda )

Jakarta (VLF) –  Kejaksaan Negeri Garut menyayangkan sikap Ketua DPRD Garut Euis Ida yang dianggap tidak menghargai proses pemanggilan yang dilakukan Kejari dalam penyelidikan kasus dugaan penyelewengan dana Reses, Pokir dan BOP.

Kasi Pidana Khusus Kejari Garut Deni Marincka menyebut, Euis dipanggil Kejari untuk dimintai keterangan dalam kasus tersebut pada Selasa (2/3) lalu.

Deni menyebut, Euis datang ke Kejaksaan pada saat itu. Namun dia malah kembali pulang sebelum diperiksa.

“Jadi pada hari Selasa itu yang terjadi seperti ini, kita mau melaksanakan pemeriksaan terhadap Euis Ida. Tapi urung dilakukan karena dia hanya datang sebentar kemudian pamit ke petugas resepsionis untuk balik lagi dengan alasan ada rapat. Jadi, jangankan memeriksa, ketemu dengan yang bersangkutan pun tidak,” ucap Deni kepada wartawan di kantornya, Kamis (4/3/2021).

Deni mengatakan, pihaknya sangat menyayangkan aksi yang dilakukan Euis tersebut. Pihak kejaksaan menilai tindakan yang dilakukan oleh Euis tidak kooperatif.

“Jangan merasa jadi ketua dewan yang sejajar dengan unsur Forkopimda lain sehingga tak menghargai institusi kami dengan berbuat semaunya,” ungkap Deni.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, pemanggilan Euis pada Selasa lalu merupakan pemanggilan yang ketiga oleh Kejaksaan.

Pemanggilan Euis dilaksanakan dalam penyelidikan kasus dugaan penyelewengan dana Biaya Operasional (BOP), Biaya Pokok Pikiran (Pokir) serta dana Reses yang saat ini sedang dilakukan oleh Kejari Garut.

Deni menambahkan, pihaknya mengancam akan melakukan penjemputan paksa terhadap Euis juga yang bersangkutan dianggap tidak kooperatif.

“Kami akan koordinasi dengan pimpinan kami untuk melakukan penjemputan paksa jika sikapnya tetap seperti ini,” katanya.

Euis angkat bicara terkait pernyataan pihak kejaksaan tersebut. Dikonfirmasi detikcom Kamis siang, Euis menyebut pemeriksaan terhadapnya akan dijadwalkan ulang.

“Saya yg pertama hadir sd jam 5. Kemarin agak kesiangan dan akan dijadwalkan ulang karena di kejaksaan pun lagi zoom meeting. Saya kembali lagi ke kantor. Sekian dan terimakasih,” kata Euis.

Dugaan Korupsi Berjemaah Wakil Rakyat Garut

Kejari Garut sendiri saat ini tengah mendalami dugaan tindak pidana korupsi berjemaah yang diduga dilakukan oleh sejumlah anggota DPRD Garut periode 2014-2019.

Berdasarkan hasil penelusuran, pihak Kejaksaan menemukan adanya indikasi penyelewengan duit negara dalam program BOP, Pokir dan Reses.

Terkait hal ini, yang terbaru, selain memanggil Euis, pihak Kejaksaan juga memanggil salah seorang mantan anggota DPRD Garut periode 2014-2019 berinisial E pada Selasa lalu.

Kasus ini diketahui sudah didalami oleh Kejaksaan sejak tahun 2019 lalu. Hingga saat ini, pihak Kejaksaan sendiri belum memaparkan hal baru dari hasil penyelidikan yang mereka lakukan.

Deni mengatakan, ada beberapa kesulitan dalam penanganan kasus ini.

“Jaksa yang melakukan pemeriksaan sangat terbatas sehingga kami perlu waktu cukup lama dalam penanganan kasus ini. Kami minta masyarakat untuk bersabar karena kasus ini masih kami tangani,” tutup Deni.

( Sumber : Kejari Ancam Jemput Paksa Ketua DPRD Garut yang Mangkir Pemeriksaan )

Jakarta (VLF) – Jaksa KPK hari ini memanggil sejumlah saksi dalam sidang penyuap kasus korupsi bantuan sosial (bansos) Corona. Saksi yang dipanggil adalah Sekjen hingga sejumlah Dirjen di Kementerian Sosial (Kemensos).

Sidang dibuka pukul 16.31 WIB di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Rabu (3/3/2021). Ada lima pejabat Kemensos yang bersaksi di sidang hari ini, mereka adalah:

1. Sekjen Kemensos, Hartono
2. Mantan Sesditjen Linjamsos Kemensos, Mokhamad Oni Royani
3. Dirjen Linjamsos Kemensos, Pepen Nazarudin
4. Kasubagpeg Sesdirjen Linjamsos Kemensos/anggota tim teknis bansos sembako, Rizki Maulana
5. Staf Subbag Tata Laksana Keuangan Bag Keuangan Sesdirjen Linjamsos Kemensos/ Anggota Tim PBJ Bansos Sembako, Robbin Saputra.

Kelimanya hadir di ruang sidang dan diperiksa identitasnya oleh hakim. Saat ini mereka sedang disumpah untuk memberikan keterangan yang benar dalam sidang.

Dalam sidang ini, yang duduk sebagai terdakwa adalah Harry Van Sidabukke dan Ardian Iskandar Maddanatja. Keduanya didakwa memberi suap ke mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara dkk.

Harry disebut jaksa memberi suap Rp 1,28 miliar. Sedangkan Ardian memberi Rp 1,95 miliar.

Keduanya memberi uang suap agar Kemensos menunjuk perusahaan mereka sebagai penyedia bansos sembako Corona. Mereka juga memberikan fee Rp 10 ribu per paket bansos ke Juliari setiap mereka mendapatkan proyek itu.

Keduanya disebut jaksa KPK melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

( Sumber : Sekjen-Dirjen Kemensos Jadi Saksi Sidang Kasus Bansos Corona )

Jakarta (VLF) – Febriansyah Puji Handoko (27), terdakwa pembobol data pribadi milik Denny Siregar divonis 8 bulan penjara. Majelis hakim menilai terdakwa telah terbukti melanggar Pasal 48 ayat 3 UU ITE.

Sidang putusan digelar secara online di Ruang Tirta 1 Pengadilan Negeri (PN) Surabaya. Sedangkan terdakwa mendengarkan putusan di Rutan Klas I Surabaya, Medaeng, Sidoarjo.

“Menjatuhkan kepada terdakwa Febriansyah Puji Handoko 8 bulan pidana penjara,” kata Hakim Ketua Safri saat membacakan putusan, Rabu (3/3/2021).

Tak hanya dijatuhi hukuman penjara, majelis hakim juga memberikan pidana denda sebesar Rp 2 juta. Dan jika tak dibayar, diganti dengan pidana penjara 6 bulan kurungan.

“Dan pidana denda Rp 2 juta dengan ketentuan tak dibayar subsider 2 bulan kurungan,” terang hakim.

Tuntutan 8 bulan penjara yang diterima terdakwa lebih ringan dari tuntutan jaksa yakni 10 bulan penjara. Usai mendengar vonisnya itu, terdakwa mengaku menerimanya.

Kasubdit I Dittipidsiber Bareskrim Kombes Reinhard Hutagaol mengatakan pelaku memiliki akses membuka data pribadi pelanggan. Dia secara ilegal membuka data pelanggan atas nama Denny Siregar tanpa otorisasi.Sebelumnya, polisi menangkap pelaku pembobolan data pribadi milik Denny Siregar. Tersangka FPH (27) merupakan karyawan outsourcing Telkomsel di Rungkut Surabaya.

Setelah membobol data pribadi Denny Siregar, tersangka lalu mengambil foto data tersebut. Foto itu kemudian dikirim ke akun Twitter @opposite6890. Dari tersangka polisi menyita barang bukti berupa handphone dan sebuah perangkat komputer.

Tersangka dijerat Pasal 46 atau 48 UU No 11/2008 tentang ITE, atau pasal 50 UU No 36/1999 tentang telekomunikasi dan atau Pasal 362 KUHP atau Pasal 95 UU No 24/2013 tentang Administrasi Kependudukan ancaman pidana paling lama 10 tahun penjara atau denda Rp 10 miliar.

“Kemarin pada 9 Juli 2020 telah melakukan penangkapan pelaku di daerah Rungkut Surabaya,” kata Kabag Penum Divisi Humas Polri, Brigjen Awi Setiono di Bareskrim Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Jumat (10/7/2020).

( Sumber :Pembobol Data Pribadi Denny Siregar Divonis 8 Bulan Penjara )

Jakarta (VLF) – Mantan Bupati Bogor Rachmat Yasin dituntut 4 tahun penjara. Rachmat Yasin terbukti melakukan tindak pidana korupsi berupa menerima gratifikasi.

Tuntutan itu dibacakan tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK dalam sidang tuntutan yang berlangsung di Pengadilan Tipikor Bandung, Jalan LLRE Martadinata, Kota Bandung, Rabu (3/3/2021). Dalam tuntutannya, JPU KPK menyebut Rachmat Yasin terbukti bersalah melanggar Pasal 12 B Jo Pasal 12 C UU Tindak Pidana Korupsi sesuai dakwaan pertama.

“Memohon majelis hakim menjatuhkan hukuman penjara selama empat tahun,” ujar JPU KPK Dian Hamisena saat membacakan amar tuntutannya.

Selain hukuman badan, JPU KPK juga menghukum Rachmat Yasin denda Rp 200 juta dengan ketentuan bila tidak dibayarkan diganti kurungan selama dua bulan.

Atas tuntutan 4 tahun penjara tersebut, Rachmat Yasin akan mengajukan pembelaan. Pembacaan pleidoi atau pembelaan sendiri akan dilakukan pada sidang selanjutnya atau pekan depan.

Sementara itu dalam persidangan, JPU KPK juga menimbang hal memberatkan dan meringankan. Untuk hal meringankan, Rachmat Yasin dinilai kooperatif, mengakui perbuatan, menyesali perbuatan dan sudah mengembalikan kerugian negara.

“Hal memberatkan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi,” tuturnya.

Sekedar diketahui, Mantan Bupati Bogor Rachmat Yasin didakwa menerima gratifikasi dari sejumlah satuan kinerja perangkat daerah (SKPD) Kabupaten Bogor senilai Rp 8,9 miliar. Selain duit, Rachmat Yasin juga didakwa menerima ratusan hektare tanah dan mobil.

“Bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan menerima gratifikasi berupa uang seluruhnya berjumlah Rp 8,9 miliar dari beberapa orang kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kabupaten Bogor,” ujar Jaksa KPK Ikhsan Fernandi Z saat membacakan surat dakwaannya.

Selain menerima uang, Rachmat Yasin juga didakwa telah menerima gratifikasi berupa tanah. Pemberian tanah itu dilakukan oleh seorang pengusaha bernama Rudy Wahab. Tanah yang diberikan seluas 170.442 meter persegi di Desa Singasari, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor.

“Dan menerima satu unit mobil merek Toyota Alphard Vellfire G 2400 CC tahun 2010 warna hitam dari Mochammad Ruddy Ferdian,” kata dia.

Pemberian gratifikasi uang Rp 8,9 miliar disebut atas permintaan Rachmat Yasin guna kepentingan Pilkad Kabupaten Bogor tahun 2013 dan Pileg tahun 2014.

Sedangkan gratifikasi tanah berkaitan dengan pengurusan izin pembangunan pesantren. Sedangkan pemberian mobil atas permintaan Rachmat Yasin kepada Rudy Ferdian yang merupakan rekanan kontraktor sekaligus timsesnya.

Rachmat Yasin merupakan mantan Bupati Bogor yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam dua kasus dugaan korupsi. Pada kasus pertama, Rachmat Yasin diduga menyunat anggaran SKPD senilai Rp 8,9 miliar untuk keperluannya, termasuk kampanye pada Pilkada 2013 dan Pileg 2014.

Kasus kedua, Rachmat Yasin diduga menerima gratifikasi berupa 20 hektare lahan dan mobil Toyota Vellfire. Gratifikasi berupa lahan diduga diterima Rachmat Yasin terkait pengurusan izin pesantren di kawasan Jonggol, sedangkan gratifikasi mobil diduga diterima dari seorang pengusaha.

( Sumber : Terima Gratifikasi, Eks Bupati Bogor Rachmat Yasin Dituntut 4 Tahun Bui )