PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2O2I TENTANG PENYELENGGARAAN BIDANG PERKERETAAPIAN
Lihat disini : PP Nomor 33 Tahun 2021 – Penyelenggaraan Bidang Perkeretaapian
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2O2I TENTANG PENYELENGGARAAN BIDANG PERKERETAAPIAN
Lihat disini : PP Nomor 33 Tahun 2021 – Penyelenggaraan Bidang Perkeretaapian
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2O2I TENTANG PENYELENGGARAAN BIDANG PENERBANGAN
Lihat disini : PP Nomor 32 Tahun 2021 – Penyelenggaraan Bidang Penerbangan
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 2O21 TENTANG PENYELENGGARAAN BIDANG PELAYARAN
Lihat disini : PP Nomor 31 Tahun 2021 – Penyelenggaraan Bidang Pelayaran
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2O21 TENTANG PENYELENGGARAAN BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
Lihat disini : PP Nomor 30 Tahun 2021 – Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 2O2I TENTANG PENYELENGGARAAN BIDANG PERDAGANGAN
Lihat disini : PP Nomor 29 Tahun 2021 – Penyelenggaraan Bidang Perdagangan
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2O2I TENTANG PENYELENGGARAAN BIDANG PERINDUSTRIAN
Lihat disini : PP Nomor 28 Tahun 2021 – Penyelenggaraan Bidang Perindustrian
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 2O2I TENTANG PENYELENGGARAAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
Lihat disini : PP Nomor 27 Tahun 2021 – Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN BIDANG PERTANIAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
Lihat disini : PP Nomor 26 Tahun 2021 – Penyelenggaraan Bidang Pertanian
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Lihat disini : PP Nomor 25 Tahun 2021 – Penyelenggaraan Bidang ESDM
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2O2I TENTANG TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF DAN TATA CARA PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERASAL DARI DENDA ADMINISTRATIF DI BIDANG KEHUTANAN