Jakarta (VLF) Kepala Badan Pekerja Migram Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani pernah punya pengalaman mencengangkan saat tengah berupa memberantas praktik pengiriman pekerja migran ilegal ke luar negeri. Benny blak-blakan pernah ditawari uang hingga miliaran rupiah supaya bisa memuluskan modus kejahatan luar biasa tersebut.

Pernyataan ini disampaikan Benny saat menghadiri pelepasan calon pekerja migran Indonesia di Sekolah Tinggi Teknologi Bandung, Jumat (12/5/2023). Benny saat itu berbicara ke para calon peserta migran jika kejahatan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) masih masif terjadi di Indonesia.

“Kejahatan perdagangan orang ini adalah kejahatan internasional, sindikatnya ada di negara kita (Indonesia) dan ada di negara lain dan ini bisnis kotor, bisnis besar ya. Kalau nggak besar Kepala Badan nggak ditawari dong,” kata Benny.

Benny mengaku dirinya diminta tidak ribut dan tidak perlu lagi mengurus masalah pekerja migran yang ilegal. Sebagai imbalannya, Benny mengungkapkan bakal diberi jatah sebesar Rp 1 juta per kepala.

“Kepala Badan kan ditawari yang penting jangan ribut, jangan ngurusin masalah ilegal. Pokoknya dari satu PMI ilegal Kepala Badan ada bagiannya, 1 juta itu. Terang-terangan ini,” ungkapnya.

“Jadi kalau seribu (orang) satu bulan, ya 12 ribu dalam satu tahun. Berarti Kepala Badan punya Rp 12 miliar tabungan dalam setiap tahunnya. Keren ya, sehingga kalau memimpin 3 tahun berarti udah Rp 36 miliar, bisa jadi modal untuk Pemilu calon kepala daerah,” terangnya.

Benny juga terang-terangan mengatakan jika sindikat TPPO selama ini banyak dibantu oknum-oknum pejabat. Karena hal itulah, sindikat tersebut masih terus ada hingga saat ini, termasuk oknum dari BP2MI sendiri.

“Kenapa mereka sulit disentuh oleh hukum, saya katakan karena mereka dibeking oleh oknum-oknum yang memiliki atribut kekuasaan, dari mulai desa, kabupaten, provinsi dan aparat penegak hukum itu sendiri,” tegas Benny.

Pernyataan Benny ini juga selaras dengan napas yang disampaikan Menko Polhukam Mahfud Md. Ia mengungkap temuannya terkait sindikat tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Sindikat itu mengirim 200 orang melalui kapal dengan kode-kode tertentu.

Hal itu disampaikan Mahfud di Media Center KTT ke-42 ASEAN, Labuan Bajo, Manggarai Barat, NTT, Selasa (9/5/2023) malam. Dalam pertemuan Dewan Politik dan Keamanan KTT ASEAN, Mahfud fokus pasa permasalahan TPPO.

“Yang pertama tindak pidana perdagangan manusia,karena ini sudah menjangkiti semua negara di kawasan ASEAN hampir semuanya. Nanti negara ASEAN akan membuat komitmen bersama untuk bekerja sama memberantas TPPO ini,” kata Mahfud seperti diberitakan detikNews, Rabu (10/5).

“Karena perdagangan orang di sini ada yang mengirim, di tujuan ada yang menerima yang semuanya sindikat, jadi kalau kita hanya mencari di hulunya tanpa menyelesaikan di hilirnya juga itu tidak akan efektif, nah itu kita akan kerja sama. Misalnya kalau Indonesia tadi pada tingkat teknis membuat MoU tentang penanganan TPPO,” ujar Mahfud.

(Sumber : https://www.detik.com/jabar/berita/d-6720183/kala-kepala-bp2mi-menolak-dibungkam-duit-miliaran.)

Jakarta (VLF) Kepala Badan Kepegawaian dan Pengambangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Pangandara Dani Hamdani dinonaktifkan. Keputusan itu diambil Bupati Pangandara Jeje Wiradinata usai viralnya curhatan seorang guru ASN Husein Ali Rafsanjani (27) yang mengadu terkena pungli.

Dicopotnya Dani bermula saat Husein curhat di media sosial perihal adanya pungli hingga viral. Husein mengaku mendapat pungli saat mengikuti Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (Latsar) pada Oktober 2021 lalu selepas dinyatakan lolos seleksi CPNS 2019.

Sebelum mengikuti Latsar, Husein diberi kabar untuk membayar uang dengan rincian Rp 270 ribu. Uang itu katanya, diperlukan untuk ongkos transportasi.

“Itu mulainya dari Latsar CPNS. Awalnya bilangnya bawa badan aja, semua biaya ditanggung negara katanya. Tiba-tiba seminggu sebelumnya ada chat untuk diharuskan membayar transport sebesar Rp 270 ribu ya dari panitia itu bulan Oktober 2021,” kata Husein saat ditemui di kediamannya di Kelurahan Garuda, Kecamatan Andir, Kota Bandung, Selasa (9/5/2023).

Karena hal itulah, Guru SMPN 2 Pangandara ini kemudian membuat video untuk berbicara kepada publik dan viral di media sosial. Husen mengatakan video itu dibuat lantaran pengunduran dirinya sebagai ASN tidak kunjung ditindaklanjuti.

“Saya baru berani bicara itu karena saya pikir saya bukan bagian dari Pangandaran. Saya sudah satu tahun keluar dari Pangandaran, tapi kok surat pengunduran dirinya nggak ada gitu, nggak diproses, padahal saya berharap keluar dari Pangandaran,” ungkapnya.

Selain soal biaya transportasi, Husein mengaku mendapat intimidasi dari beberapa orang pada November 2021. Dia mengaku saat itu disidang di hadapan 12 orang dan dicecar pertanyaan. Sebab sebelumnya Husein membuat laporan di website lapor.go.id untuk menanyakan perihal biaya Rp 270 ribu tersebut.

“Gara-garanya saya menanyakan di lapor.go.id kenapa ada pungutan sebesar Rp 270 ribu plus Rp 310 ribu saat Lastar. Saya harapnya nanya di lapor.go.id ya dijawabnya juga di situ, jangan dicari. Saat laporan anonim,” jelasnya.

“Saya nggak bisa sebut nama kala itu disidang di Kantor BKPSDM. Bentuknya ya saya lagi menerangkan ada celetukan jangan sok jago, ikuti saja jangan banyak nanya, katanya kalau melapor gitu bisa dianggap menjelekkan nama instansi padahal niat saya hanya nanya aja tinggal jawab aja padahal,” lanjutnya.

Karena sudah merasa tidak nyaman, Husein memutuskan berhenti mengajar di SMPN 2 Pangandaran pada Maret 2022. Sejak saat itu, Husein memilih kembali ke Kota Bandung sembari menunggu surat pengunduran dirinya keluar.

“Berhenti mengajar Maret 2022. Sekarang harapannya supaya surat pengunduran dirinya keluar karena mau cari kerja susah, namanya masih tercatat di sana,” katanya.

Sebelum dinonaktifkan, Kepala BKPSDM Pangandaran Dani Hamdani membantah adanya pungli. Ia berdalih, uang transport itu merupakan inisiatif dari peserta Latsar.

“Jadi bukan pungli sebetulnya. Aanggaran kita saat itu untuk COVID-19, tahu-tahu ada klasikal itu seminggu sebelumnya. Ahkirnya mereka semua para peserta runding, bahwa itu ditanggung oleh masing-masing, transport dan yang lainnya. Namun mereka peserta Latsar tidak melibatkan BKPSDM,” ucapnya.

Dia mengatakan anggota Latsar saat itu berjumlah 500-an ASN yang berasal dari dua angkatan. “Dari awal sudah dijelasin kok, nggak kita yang nariknya dari BKSDM,” ucapnya.

Kendati demikian, kata Dani, soal bayaran transport Latsar ke Bandung sudah disepakati seluruh anggota Latsar. “Jadi kesepakatan mereka, bukan kesepakatan kita. Kita bahkan tidak terlibat,” katanya.

Ia mengatakan BKSDM sudah menjelaskan secara daring bahwa pemda tidak ada anggaran untuk transport. “Di antara mereka sudah sepakat seangkatan akan ada patungan,” ucapnya.

Dani mengatakan Pemda hanya menanggung biaya PNBP ke Pusdikmin sebesar Rp 5 juta per orang. “Nah saat itu mereka pun dapat itu, ada dapat Rp 5 juta setiap anggota Latsar dan langsung disetor ke Pusdikmin ke kas negara,” katanya.

Menurutnya jadi hanya biaya transport saja yang tidak ditanggung. “Biasanya memang ada, namun karena saat itu tidak ada anggaran karena anggaran untuk penanganan COVID-19,” katanya.

Namun rupanya, respons berbeda ditunjukkan Bupati Pangandaran Jeje Wiradinata. Ia mengatakan akan mengundang Husein untuk bertemu membahas masalah ini pada Kamis (11/5/2023).

“Kami juga akan mengundang pihak terkait seperti BKSDM, nanti akan melihat seperti apa-apanya,” ucap Jeje, Selasa (9/5/2023).

Jeje saat itu belum bisa berkomentar banyak terkait masalah ini. Menurutnya yang terpenting saat ini mencari akar masalah dan mencari solusi terbaik.

“Terus kan kita juga butuh guru nih, guru pensiunan tahun ini banyak. Walaupun anggaran tidak terlalu banyak, tapi kita butuh guru. Maka kita requirement, itu pun butuh biaya besar,” katanya.

Setelah diperbincangkan di media sosial, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil buka suara terkait viralnya guru ASN di Kabupaten Pangandaran yang mengundurkan diri karena mengaku mendapat pungutan liar (pungli).

Ridwan Kamil mengatakan sudah mendengar kabar mundurnya guru bernama Husein Ali Rafsanjani yang mengajar di SMPN 2 Pangandaran karena diduga mendapat pungli saat mengikuti Pelatihan Dasar (Latsar) Calon Pegawai Negeri Sipil 2021.

Pria yang akrab disapa Kang Emil ini mengaku bakal menemui langsung Husein untuk mendengar penjelasan terkait kasus tersebut. Sebelum itu, dirinya mengaku juga sudah mendapat klarifikasi dari pihak Pemkab Pangandaran.

“Pertama kita orangnya akan saya temui. Saya sudah dengar juga versi (Pemkab) Pangandaran,” kata Ridwan Kamil, Rabu (10/5/2023).

Ridwan Kamil menuturkan, saat itu dana untuk kegiatan Latsar sudah dianggarkan oleh Pemkab Pangandaran. Namun saat pandemi COVID-19, dana itu di-refocusing sehingga dana yang semula disediakan untuk transportasi peserta Latsar dialihkan.

“Pertama kejadian saat covid 2021 dimana pernah akan dianggarkan tapi dibatalkan karena recofusing untuk (penanganan) Covid, sehingga anggaran yang namanya transportasi dan kegiatan apa dilokasi pusdik nya ketarik anggarannya,” jelasnya.

Sehingga menurut dia, dugaan pungli seperti yang diungkapkan Husein tidak terjadi. Sebab dana untuk pelaksanaan Latsar sejatinya telah dianggarkan meski akhirnya dialihkan.

“Jadi versi Pangandaran tidak ada pungli. Kalau pungli, anggaran ada, tapi narik lagi. Ini mah sempat teranggarkan, di-refocusing hilang, tapi tidak diinformasikan hilangnya, jadi anggapan peserta masih ada,” ujar Ridwan Kamil.

Sementara untuk biaya yang dikeluarkan Husein disebut Ridwan Kamil merupakan hasil kesepakatan antar peserta Latsar saat itu. “Ini tuh sudah dikomunikasikan di antara peserta, keluarlah angka itu, itu kesepakatan dari temen angkatan yang menyatakan segitu,” ungkapnya.

RK juga meminta kasus tersebut ditindaklanjuti. Bahkan Ridwan Kamil mengatakan telah menugaskan inspektorat dan Tim Saber Pungli Jabar untuk datang ke Pangandaran untuk memeriksa pihak-pihak yang dicurigai melakukan pungli.

“Saya sudah mendengarkan, ada laporan tertulis dari pihak BKPSDM Pangandaran. Saya sudah menugaskan inspektorat dan Saber Pungli Jabar untuk datang ke Pangandaran, untuk melakukan klarifikasi verifikasi. Hasilnya belum tau tapi sudah ditugaskan,” katanya.

Selain menugaskan Tim Saber Pungli untuk datang, Ridwan Kamil menuturkan juga telah merekomendasikan Bupati Pangandaran untuk menonaktifkan sementara Kepala BKPSDM, Dani Hamdani.

“Saya sudah rekomendsikan (Bupati) selama pemeriksaan Kepala BKPSDM Pangandaran diberhentikan dulu sementara,” tegasnya.

Jika nantinya yang bersangkutan terbukti telah melakukan pungli atau tindakan melanggar hukum lainnya, Ridwan Kamil menegaskan bakal memberikan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Kalau terbukti ada jalur sanksi sesuai aturan perundangan, kalau tidak terbukti, direkonsiliasi dengan solusi-solusi. Terserah yang paling aman untuk semua pihak,” ujar pria yang akrab disapa Kang Emil ini.

Akhirnya setelah permintaan itu tercetus, Kepala BKPSDM Pangandara Dani Hamdani dinonaktifkan. Bupati Pangandaran Jeje Wiradinata memastikan mengusut kasus dugaan pungli yang dialami Husein.

Jeje juga telah bertemu dengan Husein untuk mengklarifikasi dugaan pungli tersebut. Dalam pertemuan itu, Jeje didampingi Wakil Bupati Pangandaran Ujang Endin Indrawan, Sekretaris Daerah Pangandaran Kusdiana, dan Kepala Inspektorat Kabupaten Pangandaran Apip Winayadi, Ketua DPRD Pangandaran dan komisi I DPRD Pangandaran Adang Sudirman, di Mall Pelayanan Publik.

“Setelah rapat bersama stakeholder terkait untuk mendalami kasus dugaan pungli guru ASN. Saya membuat timsus saber pungi,” kata Jeje, Kamis (11/5/2023).

Dia juga menyatakan memberhentikan sementara Kepala BKPSDM Dani Hamdani. Hal itu dilakukan agar proses penyelidikan bisa berjalan lancar.

“Berdasarkan beberapa pertimbangkan tadi, saya Bupati Pangandaran Jeje Wiradinata, memutuskan Kepala BKSDM Pangandaran Dani Hamdani dinonaktifkan dari jabatannya untuk sementara waktu sejak hari ini,” ucapnya.

Untuk sementara, tugas Kepala BKSDM akan dilakukan oleh Sekda Pangandara Kusdiana. “Terkait waktu pemberhentian, nanti kita lihat saja. Karena saya menduga ada indikasi ketidakcermatan dari BKSDM, karena itu adalah intimidasi,” katanya.

Jeje masih mempertimbangkan berbagai hal terkait kasus dugaan punglo ini. “Kami kasih waktu untuk pemberhentian sementara hingga Selasa (16/5) depan, lalu akan dilaporkan ke pemerintah pusat. Waktunya sama dengan pemberhentian Dani,” katanya.

Setelah kasus ini terang benderang, Husein sendiri memastikan akan tetap menjadi guru ASN. Kepastian itu disampaikan Husein usai bertemu secara tertutup dengan Bupati Pangandaran, jeje Wiradinata di Pendopo Bupati, Kamis (11/5/2023). “Saya tetap jadi guru,” ujar Husein.

Dia menegaskan batal mundur dan akan tetap mengajar. Meski demikian, dia belum menentukan nasibnya untuk mengajar di Bandung atau tetap di Pangandaran. “Tapi masih akan dipertimbangkan mengajar di Pangandaran atau di Bandung,” katanya.

Sementara itu, Bupati Jeje tak mengungkap isi pembicaraannya dengan Husein. Dia mengaku pembicaraannya dengan Husein dilakukan secara hati ke hati.

“Kami tidak bicara antara bupati dengan Kang Husein, tapi bicara dari hati ke hati. Saya banyak cerita tentang diri saya ke Kang Husein latar belakang keluarga dan sebagainya,” kata Jeje.

“Tapi lebihnya saling memberikan support,” ucap Jeje menambahkan.

Dia mengatakan Husein sepakat untuk tetap menjadi ASN. Tawaran kepadanya tetap di Pangandaran, sedangkan tawaran RK tetap mengajar di Bandung. “Nanti itu keputusan Husein, yang penting dia tetap jadi guru ASN,” pungkasnya.

(Sumber : https://www.detik.com/jabar/berita/d-6720130/curhatan-berujung-kepala-bkpsdm-pangandaran-hilang-jabatan.)

Jakarta (VLF) KPK menyatakan hakim agung Gazalba Saleh berangkat umrah sehari setelah menerima suap. Saat ini Gazalba Saleh sudah ditahan KPK dalam dua kasus yaitu kasus suap/gratifikasi dan kasus pencucian uang.

Hal itu disampaikan jaksa KPK dalam tuntutan terhadap dua pengacara Yosep Pariera dan Eko yang dikutip detikcom, Jumat (12/5/2023). Dalam berkas itu disebut suap itu terkait untuk memenjarakan Budiman Gandi Suparman selama 5 tahun penjara. Hakim agung Gazalba Saleh menyanggupinya.

KPK menunjukkan bukti percakapan asisten Gazalba Saleh, Prasetio Nugroho (PN) dengan Redhy Novarisza (RN) pada 30 Maret 2022. Redhy adalah staf Gazalba Saleh lainnya.

PN:

Bos dalam bisa buat tambah jajan di Mekkah. Mas Redi bisa buat mudik ke Pontianak dn aku bisa buat happy-happy

“Baik PRASETIO NUGROHO maupun REDHY NOVARISZA menerangkan dalam persidangan, yang dimaksud dengan “Bos Dalam” tersebut adalah hakim agung Gazalba Saleh, Dan yang dimaksud ‘buat tambah jajan di Mekkah’ dalam percakapan itu adalah pemberian sejumlah uang untuk Gazalba Saleh yang akan menjalani ibadah umroh,” urai jaksa.

Setelah dipastikan mendapatkan suap, hakim agung Gazalba Saleh akhirnya menghukum Budiman Gandi Suparman selama 5 tahun penjara pada 5 April 2022. Uang suap lalu bergeser dari Tanaka mengalir ke pengacara diteruskan ke PNS MA dan berakhir ke Gazalba Saleh.

“Pada faktanya adalah benar setelah putusan perkara Nomor 326/K/Pid/2022, Gazalba Saleh berangkat ke Mekkah untuk menjalani ibadah umrah, sebagaimana keterangan Gazalba Saleh sendiri ketika diperiksa di depan persidangan,” urai jaksa KPK.

Berikut daftar terdakwa di kasus itu:

Kluster Hakim

1. Hakim agung Sudrajad Dimyati (SD), dituntut 13 tahun penjara.
2. Hakim agung Gazalba Saleh, status terdakwa. Sempat menggugat status tersangkanya tapi kalah.
3. Hakim Elly Tri Pangestu (ETP) status Terdakwa dan sedang diadili di PN Bandung.
4. Hakim Prasetio Nugroho, status terdakwa.
5. Hakim Edy Wibowo, status terdakwa.

Kluster PNS

1. PNS MA, Desy Yustria (DY) status Terdakwa dan sedang diadili di PN Bandung.
2. PNS MA, Muhajir Habibie (MH) status Terdakwa dan sedang diadili di PN Bandung.
3. PNS MA, Nurmanto Akmal (NA) status Terdakwa dan sedang diadili di PN Bandung.
4. PNS MA, Albasri (AB) status Terdakwa dan sedang diadili di PN Bandung.
5. Staf MA, Redhy Novasriza, status terdakwa.

Kluster Pengacara

1. Pengacara Yosep Parera (YP) dituntut 9 tahun penjara.
2. Pengacara Eko Suparno (ES) dituntut 6,5 tahun penjara.

Kluster Terduga Penyuap

1. Pengusaha Heryanto Tanaka (HT) status Terdakwa dan sedang diadili di PN Bandung.
2. Pengusaha Ivan Dwi Kusuma Sujanto (IDKS) status Terdakwa dan sedang diadili di PN Bandung.
3. Ketua Yayasan RS Sandi Karsa Makassar (SKM), Wahyudi Hardi, status tersangka.

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6717374/kpk-sebut-hakim-agung-gazalba-saleh-berangkat-umrah-usai-terima-suap.)

Jakarta (VLF) Kejaksaan Agung (Kejagung) mulai mengusut dugaan dugaan korupsi pengelolaan kegiatan usaha komoditas emas pada 2010-2022. Saat ini kasus tersebut telah berstatus penyidikan.

“Tim jaksa penyelidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) telah meningkatkan status penyelidikan ke penyidikan atas perkara dugaan tindak pidana korupsi pada pengelolaan kegiatan usaha komoditi emas tahun 2010-2022, berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Prin-14/F.2/Fd.2/05/2023 tanggal 10 Mei 2023,” kata Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana dalam keterangannya, Jumat (12/5/2023).

Selain itu, Kejagung melakukan penggeledahan di beberapa tempat terkait kasus ini. Misalnya penggeledahan dilakukan di kawasan Pondok Gede, Pulogadung, Tangerang Selatan, hingga Surabaya.

“Penggeledahan dilakukan di antaranya di Pulogadung, Pondok Gede, Cinere-Depok, Pondok Aren-Tangerang Selatan, dan Surabaya, yaitu PT UBS di Tambaksari dan PT IGS di Genteng,” katanya.

00:56

Dari penggeledahan itu ditemukan bukti dokumen dan bukti elektronik terkait kasus tersebut.

“Dari hasil penggeledahan, diperoleh dan disita beberapa dokumen penting serta barang bukti elektronik yang diduga berkaitan dengan perkara dimaksud,” katanya.

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6717303/kasus-korupsi-pengelolaan-komoditas-emas-mulai-diusut-kejagung.)

Jakarta (VLF) Wakil Ketua Umum Partai Golkar Erwin Aksa melaporkan Ketua Majelis Pertimbangan PPP M Romahurmuziy alias Rommy ke Bareskrim Polri. Laporan itu terkait tuduhan cek bodong saat Pilgub Sulsel 2018 lalu.

“Bahwa betul di tanggal 8 Mei telah dilaporkan. Akan tetapi untuk prosesnya saat ini laporan itu masih ada di SPKT Bareskrim Polri. Jadi nanti kalau ada update akan kami sampaikan,” kata Kabag Penum Div Humas Polri Kombes Nurul Azizah kepada wartawan di Bareskrim Polri dilansir dari detikNews, Kamis (11/5/2023).

Laporan Erwin itu terdaftar dengan nomor LP 90/V/2023/SPKT/BARESKRIM/POLRI. Pelaporan tersebut terkait dengan pasal pencemaran nama baik melalui media elektronik.

“Pelapornya adalah EA. Kemudian yang terlapor adalah MR. Kemudian, pasal yang disangkakan yaitu telah melaporkan tentang peristiwa dugaan tindak pidana penghinaan dan atau pencemaran nama baik melalui media elektronik dan atau fitnah,” kata dia.

Sementara, Erwin Aksa membenarkan terkait laporan tersebut. Rommy dilaporkan terkait pernyataannya mengenai ‘cek bodong’ di sebuah podcast di YouTube.

“Iya betul (terkait pernyataan Rommy mengenai cek kosong),” kata Erwin ketika dimintai konfirmasi, Kamis (11/5).

Erwin menyebut laporan terhadap Rommy itu atas tuduhan pencemaran nama baik. Rommy dilaporkan menggunakan UU ITE.

“Pencemaran nama baik. (Dilaporkan dengan) UU ITE,” kata dia.

Pernyataan Rommy soal Cek Bodong

Dalam podcast itu, Rommy awalnya membahas mengenai perjanjian Anies Baswedan dan Sandiaga Uno yang dibuka oleh Erwin Aksa. Rommy kemudian menyebut jika Erwin Aksa juga merupakan pelaku.

“Erwin Aksa juga pelaku. Ke PPP juga pelaku dia. Tanya aja apa yang dia lalukan untuk PPP di Sulawesi Selatan,” ujar Rommy dalam podcast.

Rommy kemudian menyebut Erwin meminta PPP ikut mendukung paslon pada Pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan 2018. Saat itu, Erwin disebut menjanjikan uang puluhan miliar dengan memberikan sebuah cek ke PPP agar mendukung paslon itu.

Hanya saja, Rommy menyatakan cek itu bodong atau kosong. Dalam podcast itu juga disertakan foto yang diduga sebagai cek tersebut, yang bernilai Rp 35 miliar.

“Karena kita sudah ada komitmen untuk melakukan kampanye-kampanye tertentu kan. Problemnya kan dia mendorong seseorang untuk kemudian menjadi calon kemudian menjadi calon gubernur dan sama sekali tidak ada pemenuhan pembiayaan sama sekali, gimana mau menang,” ungkapnya.

“Tapi kan PPP di sana seperti kambing conge aja, gak bisa bergerak ke mana-mana. Karena kita sudah berpindah ke calon yang sebelumnya sudah kita dukung secara penuh. Di Sulawesi Selatan. Ceknya ada, bodong. Itu pidana, kalau kita laporan pidana,” ujar Rommy.

PPP Sarankan Rommy dan Erwin Aksa Damai

“Persoalan Rommy dan Erwin Aksa lebih baik diselesaikan dengan damai, bicara dari hati ke hati. Istilah yang lagi nge-tren diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif saja,” kata Arsul ketika dimintai konfirmasi, dilansir dari detikNews, Kamis (11/5).

Menurut Arsul, Bareskrim Polri tentu akan melakukan penyelesaian masalah dengan restoratif di awal. Arsul mengatakan, jika kasus ini dibawa ke jenjang hukum, dampak yang ditimbulkan tidak baik untuk kedua orang tersebut.

“Saya kira nanti Bareskrim Polri juga akan mengarahkan ke penyelesaian dengan pendekatan keadilan restoratif untuk kasus-kasus yang sifatnya personal. Karena jika diselesaikan dengan pendekatan hukum konvensional, maka saya punya keyakinan justru tidak baik keduanya,” ujar Arsul.

Lebih lanjut Asrul mengaku khawatir permasalahan ini justru berbuntut panjang yang berakibat saling melaporkan. Ia meminta kedua pihak berbesar hati.

“Bisa jadi nanti ada lapor-melapor dan sebagainya. Saya punya keyakinan, baik Rommy maupun Erwin, akan punya kebesaran hati untuk bisa selesai dengan damai di antara keduanya,” imbuh Arsul.

(Sumber : https://www.detik.com/sulsel/berita/d-6716415/tuduhan-cek-bodong-saat-pilgub-sulsel-2018-berujung-erwin-polisikan-rommy.)

Jakarta (VLF) KPK kini tengah mengusut aset Bitcoin Rafael Alun Trisambodo usai ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang (TPPU). Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) menyebut Bitcoin memang sudah kerap menjadi wadah penyimpanan harta para koruptor.

“Kenapa Bitcoin jadi favorit koruptor? Karena di Indonesia belum diakui sebagai alat transaksi untuk sebagaimana uang, saya nggak tahu apa sengaja sehingga Bitcoin ini belum jadi alat transaksi resmi di sistem negara Republik Indonesia. Justru karena belum diakui ini makin membuat pengen yang harta tersembunyi ya membeli Bitcoin atau dialihkan ke Bitcoin baik dari korupsi ataupun kejahatan lain, narkoba, perdagangan orang, teroris pun juga ada gunakan Bitcoin,” kata Koordinasi MAKI Boyamin Saiman saat dihubungi, Kamis (11/5/2023).

Boyamin menyarankan Bitcoin diakui saja di Indonesia. Hal ini guna bisa melacak aset-aset yang ada di Bitcoin.

“Bagaimana solusinya bahwa ini tidak dipakai untuk menyembunyikan harta? Ya diakui resmi saja, dengan diakui resmi maka bisa diawasi atau dilakukan kontrol OJK maupun Bank Indonesia. Dan tetap dilacak TPPU untuk kejahatan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Boyamin menyebut Bitcoin merupakan salah satu wadah penyimpanan harta yang mudah disembunyikan. Dan harta Bitcoin terbilang sulit dilacak.

“Justru memang untuk menyamarkan harta khususnya itu dijadikan Bitcoin, karena apa? Sistem penyembunyiannya gampang dan tapi sulit dilacak karena itu prosesnya berlapis-lapis. Karena pemiliknya itu bisa siapa saja, dan ditransfer atau diberikan kepada siapa saja gampang tanpa terlacak,” ujarnya.

“Jadi memang sudah awal-awal perkara Rp 349 triliun itu kan saya sudah ngomong bahwa bukan hanya uang di bank segala macam, tapi Bitcoin,” sambungnya.

Sebelumnya, KPK juga menetapkan mantan pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang (TPPU). KPK saat ini tengah mengusut kepemilikan perusahaan cangkang dan uang Bitcoin diduga milik Rafael.

“Nanti itu hanya sebagai perusahaan cangkang saja. Ada juga yang dibeliin tadi crypto currency atau Bitcoin dan lain-lainnya itu juga sedang kita telusuri,” kata Plt Deputi Penindakan KPK Asep Guntur seperti dikutip, Kamis (11/5).

Asep mengatakan penyidik akan menelusuri aset milik Rafael, baik itu yang terdaftar secara sah maupun yang disamarkan dengan nama orang lain. Asep menegaskan semua aset milik Rafael akan ditelusuri.

“Semuanya intinya akan kita telusuri. Tidak hanya menemukan kekayaan atas nama yang bersangkutan ataupun itu misalkan yang disembunyikan atas nama orang lain atas nama keluarganya, orang terdekatnya,” ujar Asep.

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6716418/komentar-maki-soal-pengusutan-aset-rafael-alun-bitcoin-favorit-koruptor.)

Jakarta (VLF) Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni sepakat dengan pernyataan Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto terkait kasus narkotika tidak bisa diselesaikan dengan restorative justice atau damai. Sahroni menyebut upaya damai seharusnya bisa diterapkan kepada pecandu narkoba.

“Namun khusus untuk kasus pengguna narkoba, justru restorative justice perlu dilakukan, karena mereka adalah korban. Bukan pesakitan yang harus dipenjara,” kata Sahroni saat dihubungi, Kamis (11/5/2023).

Sahroni pun juga setuju jika kasus korupsi tidak bisa diselesaikan dengan upaya restorative justice. Namun, teruntuk kasus narkotika dia harap tidak diterapkan upaya damai kepada pengedar.

“Saya sepakat dengan kapolda metro, bahwa kasus korupsi dan kasus pengedar narkoba tidak ada cerita restorative justice,” ujarnya.

Sebelumnya, Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto mengumpulkan semua penyidik dari Direktorat Polda Metro Jaya dan Polres jajaran untuk membahas proses penegakan hukum yang maksimal. Dalam pertemuan tersebut, dia menegaskan kasus narkotika hingga korupsi tidak bisa diselesaikan dengan restorative justice.

Mulanya Karyoto menegaskan proses penyelidikan dan penyidikan harus dilakukan secara profesional dan memiliki kepastian hukum yang jelas. Artinya, jika tidak memungkinkan berlanjut, kasus harus diusut sampai tuntas.

“Sebuah perkara kalau memang harus berhenti harus kita beranikan berhenti, kalau harus lanjut kita juga harus lanjutan. Sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku,” kata Karyoto kepada wartawan, Kamis (11/5).

Karyoto lanjut menyinggung soal opsi restorative justice dalam penyelesaian perkara yang ada. Hanya, perkara yang dimaksud bukan perkara yang besar, seperti korupsi hingga narkotika.

“Memang di sini ada satu peluang yang namanya restorative justice. Ini juga kita menjadikan sebagai peluang kepada masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan yang sudah dilaporkan ke polisi. Kalau itu masih menyangkut pribadi dan pribadi, yang tidak menyangkut tentang korupsi, narkotika, dan lain-lain itu bisa semacam musyawarah oleh mereka sendiri,” ujarnya.

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6716385/legislator-nasdem-restorative-justice-perlu-untuk-pengguna-narkoba.)

Jakarta (VLF) Kejaksaan Agung (Kejagung) dinilai mencatatkan rekor sejarah dalam penindakan kasus korupsi di BUMN. Pakar TPPU, Pahrur Dalimunthe menilai hal ini lantaran belasan korporasi menjadi tersangka korupsi dan TPPU PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

“Menurut saya, ini jadi sejarah karena Kejaksaan berani untuk menindak korporasi dan TPPU untuk perkara jenis ini (BUMN Jiwasraya). Ini sejarah. (Kejaksaan) berani sekali,” Pahrur Dalimuthe, dalam keterangannya, Kamis (11/5/2023).

Menurut Pahrur hal ini disebabkan pengusutan kasus tindak pidana korupsi (tipikor) yang menjerat korporasi minim di Indonesia. Trennya baru muncul pada 2017 dan hingga kini masih bisa dihitung dengan jari.

“Ini langsung 13 perusahaan untuk perkara yang tipis-tipis. Artinya, perdebatan teori hukumnya sangat kuat di situ,” katanya.

Pahrur juga menilai, kemenangan tersebut tidak lepas dari banyaknya indikator yang dipakai dalam mengenakan Pasal 2 Undang-undang Tipikor kepada terdakwa selain regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan pasar modal.

“Indikator perbuatan melawan hukum yang disampaikan oleh jaksa untuk memenuhi unsur Pasal 2 banyak banget. Pasti ketemu salahnya,” ucapnya.

“Maka, tidak heran di tingkat pertama dinyatakan ini perbuatan melawan hukum sehingga Pasal 2 terbukti. (Pada tingkat) banding harusnya logic-nya sama karena sulit untuk membantah itu sehingga di kasasi begitu,” sambungnya.

Pahrur berharap Kejaksaan terus mengajar TPPU terhadap para MI yang terlibat dalam kasus korupsi Jiwasraya. “Karena modelnya sama, bentuk perbuatannya sama, maka yang lain otomatis secara hukum terbukti. Mungkin nanti (beda) lebih berat ringan hukuman, tergantung pertimbangan hakim,” pungkasnya.

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6716306/kejagung-dinilai-berani-usut-perusahaan-terlibat-korupsi-jiwasraya.)

Jakarta (VLF) Mahkamah Agung (MA) memperberat hukuman General Manager (GM) Bagian General Affair PT Musim Mas (MM), Pierre Togar Sitanggang dalam kasus korupsi kartel minyak goreng. Jaksa menyebut kasus itu merugikan negara mencapai Rp 18 triliun.

Kasus bermula saat terjadi kelangkaan minyak goreng di pasaran. Sampai-sampai Presiden Jokowi memerintahkan Luhut mengusut kasus kelangkaan migor itu.

Di sisi lain, jaksa menyidik patgulipat di kasus itu. Salah satu yang dibidik adalah, General Manager (GM) Bagian General Affair PT MM, Pierre Togar Sitanggang. Sejumlah nama, termasuk Pierre Togar Sitanggang dimintai pertanggungjawaban di depan hukum.

Pada 4 Januari 2023, PN Jakpus menjatuhkan hukuman 1 tahun penjara kepada Pierre Togar Sitanggang. Vonis ini jauh di bawah tuntutan jaksa yang menuntut 11 tahun penjara. Hukuman itu dikuatkan di tingkat banding.

Jaksa tidak terima dan mengajukan kasasi. Apa kata MA?

“Tolak kasasi terdakwa. Tolak dengan perbaikan kasasi jaksa. Perbaikan pidana 6 tahun penjara dengan denda Rp 200 juta subsidair 6 bulan kurungan,” demikian bunyi putusan kasasi yang dilansir websitenya, Kamis (11/5/2023).

Perkara nomor 2362 K/Pid.Sus/2023 diadili oleh ketua majelis Suhadi. Sedangkan anggota majelis Agustinus Purnomo Hadi dan Suharto. Adapun panitera pengganti Dwi Sugiarto.

“Putus tanggal 9 Mei 2023,” ujarnya.

Berikut daftar hukuman ke para terdakwa:

1. Indra Sari Wisnu Wardhana divonis selama 3 tahun dan denda sebesar Rp 100 juta subsider 2 bulan kurungan.
2. Master Parulian Tumanggor divonis selama 1 tahun dan 6 bulan dan denda sebesar Rp 100 juta subsider 2 bulan kurungan.
3. Lin Che Wei, Pierre Togar Sitanggang, dan Stanley MA, divonis 1 tahun penjara dan denda Rp 100 juta subsider 2 bulan kurungan. Hukuman Stanley diperberat di kasasi jadi 5 tahun penjara dan Pierre Togar Sitanggang jadi 6 tahun penjara.

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6714910/ma-perberat-hukuman-pierre-togar-sitanggang-di-kasus-korupsi-migor.)

Jakarta (VLF) Mahkamah Agung (MA) menyatakan lembaganya menghormati langkah KPK menetapkan Sekretaris MA Prof Hasbi sebagai tersangka korupsi/suap. KPK menetapkan Hasbi sebagai tersangka kasus suap hakim agung.

“MA tetap menghormati proses hukum yang dilakukan oleh KPK,” kata jubir MA, hakim agung Suharto, kepada wartawan, Kamis (11/5/2023).

Meski demikian, MA berharap KPK tetap menjaga prinsip-prinsip hukum dalam mengusut kasus itu.

“Dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah,” ungkap Suharto.

Sebagaimana diketahui, KPK kini secara resmi telah menaikkan status Prof Hasbi dari saksi menjadi tersangka.

“Menindaklanjuti adanya alat bukti yang diperoleh tim penyidik dari keterangan para tersangka dan para saksi dalam perkara tangkap tangan suap pengurusan perkara di MA. Benar KPK telah menetapkan dua orang pihak sebagai tersangka, yaitu pejabat di MA dan seorang swasta,” kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (10/5/2023).

Satu orang pihak swasta juga telah ditetapkan sebagai tersangka. Pihak swasta itu diketahui bernama Dadan Tri Yudianto. Ali belum memerinci konstruksi perkara dan peran yang dilakukan Prof Hasbi hingga ditetapkan sebagai tersangka. Dia menyebut penetapan Hasbi sebagai tersangka sebagai komitmen untuk menuntaskan perkara kasus korupsi secara menyeluruh.

“Perkara ini merupakan salah satu komitmen KPK untuk tidak berhenti mengembangkan setiap perkara yang memiliki kecukupan alat bukti dan membawa pihak yang dapat dipertanggungjawabkan di hadapan hukum,” kata Ali.

Prof Hasbi juga telah ditetapkan sebagai tersangka. Prof Hasbi pun kini telah dicegah ke luar negeri.

Kasubag Humas Ditjen Imigrasi Achmad Nursaleh membenarkan kabar pencegahan kepada Prof Hasbi. Permintaan pencegahan itu diusulkan oleh KPK.

“Pengajuan pencegahan dari pihak KPK atas nama Hasbi Hasan,” kata Nursaleh saat dimintai konfirmasi, Rabu (10/5/2023).

Prof Hasbi dicegah ke luar negeri sejak awal bulan ini. Masa pencegahan akan berlangsung selama enam bulan ke depan.

“Masa berlaku pencegahan 9 Mei 2023 sampai 9 November 2023,” kata Nursaleh.

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6714840/ma-hormati-kpk-tetapkan-sekretarisnya-jadi-tersangka-korupsi.)