Jakarta (VLF) – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menegaskan pemerintah terus berupa dalam penanganan bencana alam di Sumatera Utara, Aceh hingga Sumatera Barat.

Pemerintah juga menyiapkan hunian sementara untuk para korban terdampak.

“Kita juga mulai merancang untuk rehab rekon penyiapan huntara, hunian sementara, menyiapkan hunian tetap. Tadi juga kira bicarakan karena kita ingin bahwa tanggap darurat bisa segara selesai kemudian bisa masuk ke tahap rehab rekon dalam waktu yang secepat-cepatnya agar masyarakat bisa segera pulih beraktivitas seperti biasa,” kata Pratikno dalam jumpa pers yang disiarkan di YouTube BNPB, dikutip Senin (1/12/2025).

Presiden Prabowo Subianto, kata Pratikno, menginstruksikan agar mengerahkan kekuatan nasional dalam penanganan bencana. Pratikno menyebut pemerintah akan memastikan proses evakuasi hingga penyaluran logistik kepada para korban terdampak berjalan lancar.

“Presiden memerintahkan untuk menambah seluruh kekuatan nasional, fokus untuk penanganan tanggap darurat secepat-cepatnya. Mengerahkan evakuasi, mengerahkan logistik, perlindungan pengungsi, kemudian mengerahkan tenaga kesehatan, memulihkan infrastruktur, transportasi, komunikasi, juga kawal di lapangan,” jelasnya.

Pratikno menjelaskan, pemerintah juga telah melakukan percepatan evakuasi, pemulihan jalur transportasi dan komunikasi. Pemerintah terus fokus agar situasi tanggap darurat bisa segera diakhiri.

“Tadi sudah dilaporkan, pemberian logistik terus mengalir dari pemerintah maupun lembaga non-pemerintah. Di beberapa titik akan terus bertambah dan akan terus didistribusikan. Jadi ini seluruh kekuatan nasional dikerahkan untuk mempercepat tanggap darurat dan segera memulihkan semuanya,” imbuhnya.

Pratikno juga memberikan apresiasi kepada BNPB hingga aparat dan relawan yang terus bekerja di lapangan. Dia kembali menegaskan pemerintah akan terus bersinergi mengawal percepatan penanganan darurat di lapangan.

“Kita akan dukung bagaimana resources dikerahkan. Tapi tentu saja bukan hanya pengerahan sumber daya, tapi bagaimana sinergis di lapangan,” pungkasnya.

Berdasarkan data terbaru Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB) data korban korban meninggal ataupun korban hilang akibat bencana banjir di Sumatera bertambah. Berikut data terkini korban bencana di Sumatera:

1. Sumatera Utara: korban meninggal 217 orang, korban hilang 209 orang
2. Aceh: korban meninggal 96 orang, korban hilang 75 orang
3. Sumatera Barat: korban meninggal 129 orang, korban hilang 118 orang

(Sumber:Pemerintah Siapkan Hunian Sementara untuk Korban Terdampak Bencana di Sumatera.)

Jakarta (VLF) – Pemerintah menilai kondisi perekonomian nasional tetap stabil dan tangguh memasuki tahun kedua pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Kondisi ini diperkuat dengan berbagai indikator stabilitas ekonomi yang berada dalam tren positif.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam forum tertutup C-Suite Dialogue yang menjadi bagian dari Conference on Indonesian Foreign Policy (CIFP) 2025.

“Pemerintahan sudah berjalan satu tahun, dan alhamdulillah perekonomian masih dalam situasi yang baik-baik saja. Pertumbuhan ekonomi kita 5 persen sudah tujuh tahun, artinya Indonesia tumbuh 35 persen dalam tujuh tahun di tengah ketidakpastian global dan berbagai
krisis yang sudah kita lalui, termasuk perang tarif,” ujar Airlangga dalam keterangan tertulis, Minggu (30/11/2025).

Airlangga menjelaskan, ketahanan ekonomi tercermin dari meningkatnya kepercayaan konsumen, PMI manufaktur yang terus bertahan di zona ekspansif, serta kondisi pasar keuangan yang menguat. Selain itu, nilai tukar dan inflasi juga terjaga dalam batas wajar.

Selanjutnya dari sisi investasi, pencapaian hingga November telah menembus lebih dari Rp 1.400 triliun dengan target Rp 1.900 triliun pada akhir 2025.

Berbagai tekanan global sepanjang tahun ini sudah diantisipasi pemerintah dan kini tak lagi menimbulkan tekanan signifikan.

“Berbagai faktor ketidakpastian itu sudah priced-in di tahun ini. Headwind yang berat sudah kita lewati. Karena itu outlook 2026 lebih optimistis, dan kita berharap pertumbuhan di atas 5,4%. Tidak ada risiko yang seberat perang Ukraina, Gaza, COVID-19, maupun perang tarif, semuanya sudah dilampaui Indonesia,” ujar Airlangga.

Airlangga juga memaparkan upaya pemerintah memperkuat posisi Indonesia di panggung ekonomi internasional. Hal ini mencakup kesepakatan tarif dengan Amerika Serikat, proses aksesi CPTPP, keanggotaan penuh Indonesia dalam BRICS+, hingga kemajuan menuju aksesi OECD.

Transformasi digital turut menjadi fokus, antara lain melalui ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA), perluasan transaksi mata uang lokal (LCT), dan interoperabilitas QRIS antarnegara.

Di dalam negeri, pemerintah terus mendorong deregulasi dan kemudahan perizinan. Mekanisme service level agreement kini diterapkan untuk mempercepat proses perizinan, sementara Satgas Percepatan Program Strategis Pemerintah (P2SP) diperkuat untuk mengurai hambatan lintas kementerian.

Agenda energi bersih juga mendapat perhatian, termasuk rencana pengembangan Green Super Grid, fasilitas CCS/CCUS, dan perluasan PLTS berbasis desa.

(Sumber:Pemerintah Sebut Kondisi Ekonomi Masih Baik-baik Saja.)

Jakarta (VLF) – Maraknya modus penipuan digital seperti telepon palsu, tautan berbahaya, hingga aplikasi tiruan membuat perlindungan data pribadi dan aset digital menjadi semakin krusial. Menjawab tantangan tersebut, Pluang menghadirkan lapisan keamanan terbaru berbasis biometrik untuk memastikan setiap akun hanya bisa diakses oleh pemiliknya.

Melalui fitur Liveness Check dan Face Match, Pluang kini menerapkan triple layer security yang mampu mendeteksi keaslian pengguna secara real-time. Teknologi ini memastikan bahwa proses login tidak hanya mengandalkan kata sandi atau kode OTP, tetapi juga verifikasi wajah yang mencocokkan pengguna asli dengan data biometrik yang tersimpan.

Lapisan keamanan tambahan ini memberikan proteksi maksimal, termasuk jika ada pihak lain yang mencoba masuk melalui perangkat atau email pribadi pengguna. Dengan sistem biometrik tersebut, upaya pengambilalihan akun dapat diminimalisir, sehingga aktivitas investasi dapat berlangsung lebih aman dan nyaman.

Pluang menegaskan komitmennya untuk menjaga keamanan data serta aset pengguna. Untuk memastikan operasional yang transparan dan terpercaya, Pluang juga bekerja sama dengan berbagai mitra yang berizin serta diawasi oleh lembaga pemerintah terkait.

Dengan pengamanan yang semakin ketat ini, pengguna dapat berinvestasi dengan lebih tenang, tanpa perlu khawatir terhadap ancaman penipuan online yang semakin canggih.

(Sumber:Lewat Fitur Ini, Pluang Perkuat Sistem Keamanan Cegah Online Scam.)

Jakarta (VLF) – Pluang kembali memperkuat posisinya sebagai platform multi-aset terdepan di Indonesia dengan menghadirkan Aura AI, fitur kecerdasan buatan pertama yang dirancang khusus untuk membantu investor mengambil keputusan dengan lebih mudah dan cepat.

Lewat Aura AI, pengguna dapat memperoleh analisis teknikal, fundamental, sentimen pasar, hingga rangkuman berita terbaru, semuanya tersaji dalam format ringkas yang mudah dipahami. Alih-alih membuka berbagai sumber informasi, investor kini cukup mengakses satu fitur untuk mendapatkan gambaran lengkap kondisi aset yang mereka pantau.

Aura AI menyederhanakan proses yang selama ini memakan waktu: membaca chart, mencocokkan laporan fundamental, menelusuri berita, hingga memahami tren sentimen pasar. Dengan satu ketukan, pengguna bisa langsung melihat insight yang relevan dan dapat langsung dijadikan pertimbangan sebelum bertransaksi.

Fitur ini tak hanya menambah kenyamanan, tetapi juga memberikan nilai tambah bagi investor pemula maupun berpengalaman yang membutuhkan efisiensi dalam menganalisis peluang.

Pluang mengajak seluruh pengguna untuk mencoba langsung kemudahan yang ditawarkan Aura AI dan membagikan pengalaman mereka melalui kolom komentar.

Pluang telah bekerja sama dengan mitra-mitra berizin dan diawasi oleh lembaga pemerintah terkait.

(Sumber:Pluang Hadirkan Aura AI, Fitur Analisis Investasi Instan di Satu Platform.)

Jakarta (VLF) – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap ada uang pemerintah daerah (Pemda) dalam jumlah fantastis yang mengendap di bank setiap tahun. Dana Pemda itu mencapai sekitar Rp 100 triliun. Menurut dia, salah satu penyebabnya adalah Pemda takut tak memiliki dana di awal tahun.

Dilansir detikFinance, hal itu disampaikan Purbaya dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Kamis (27/11) kemarin. Berdasarkan informasi yang diterimanya dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Pemda sengaja menyimpan uang hingga akhir tahun supaya masih memiliki dana pada Januari-Februari tahun berikutnya. Namun akibatnya, uang tersebut jadi tercatat sebagai uang yang tidak terpakai atau menganggur.

“Saya pelajari salah satu penyebabnya adalah mereka takut, kenapa uangnya numpuk sampai akhir tahun walaupun seperti sekarang dipercepat, itu setiap tahun mereka ada sekitar Rp 100 triliun uang nggak kepakai,” jelas Purbaya.

“Kalau menurut Pak Tito itu karena mereka takut Januari Februari nggak ada uang sehingga nggak jalan, jadi tabung Rp 100 triliun. Tapi kan menurut saya uangnya nganggur Rp 100 triliun,” imbuhnya.

Menyikapi situasi itu, Purbaya mengatakan Kemenkeu akan membuat sistem agar transfer dana dari pusat ke daerah menjadi lebih cepat. Hal ini untuk mengurangi kekhawatiran Pemda tidak memiliki dana di awal tahun. Dengan begitu, diharapkan dana yang disimpan Pemda bisa lebih produktif dan tidak diendapkan saja.

“Jadi ke depan pertama akan kita buat sistem sedemikian rupa sehingga mereka yakin di awal tahun transfer dari pusat cepat, jadi mereka nggak usah sisain yang Rp 100 triliun itu, jadi bisa dihabisin,” jelas Purbaya.

Pihak Kemenkeu juga akan berdialog dengan pemda-pemda untuk memastikan mereka mengerti cara melakukan penganggaran dan belanja sehingga lebih cepat dan efisien. Purbaya mengatakan sistem ini kemungkinan baru akan diimplementasikan pada 2026.

“Tapi tentunya nggak bisa tahun ini kan tahun ini baru latihan. Saya harapkan akhir tahun depan akan seperti itu sistemnya sehingga nanti 2026 nggak ada uang yang kebanyakan nganggur dan di akhir tahun pun hampir bersih, ada pun sedikit pasti sisa sedikit sehingga uang transfer ke daerah akan lebih signifikan lagi dampaknya ke perekonomian,” pungkasnya.

(Sumber:Purbaya Ungkap Pemda Sengaja Endapkan Rp 100 T Tiap Tahun, Ini Alasannya.)

Jakarta (VLF) – Komisi II DPR RI melalui Panitia Kerja (Panja) Pengelolaan Perbatasan Wilayah Negara meninjau Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Serasan, Natuna. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan kebijakan pusat di wilayah perbatasan berjalan efektif.

“Kunjungan kerja Komisi II DPR RI ini selain memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, dan daerah juga mempercepat pembangunan kawasan perbatasan,” ujar Ketua Tim Kunjungan Kerja Zulfikar Arse Sadikin dalam keterangan tertulis, Jumat (28/11/2025).

Sebelum kunjungan ke PLBN Serasan, Panja menggelar rapat koordinasi di Natuna. Tim Panja melakukan perjalanan laut dari Pulau Natuna menuju PLBN Serasan selama enam jam.

Zulfikar menyebut kunjungan ke Natuna dan PLBN Serasan dilakukan untuk memastikan kondisi perbatasan secara nyata, menekankan perlunya pengawasan langsung demi pembangunan strategis.

Politisi Fraksi Golkar itu menegaskan Panja dibentuk untuk melihat langsung kondisi perbatasan, menilai pertanahan, keamanan, dan efektivitas PLBN. Ia menekankan PLBN tak cukup sebatas fisik, tapi harus optimal mendukung masyarakat dan menjaga kedaulatan.

Dalam kesempatan ini, Bupati Natuna Cen Sui Lan menyampaikan sejumlah isu strategis terkait pemanfaatan PLBN Serasan yang dinilai masih belum berfungsi maksimal.

“Kami punya PLBN di Serasan, namun pemanfaatannya belum berjalan maksimal,” ungkap Cen.

Ia menjelaskan PLBN Serasan belum terintegrasi dengan sektor ekonomi lokal seperti perikanan, pertanian, dan UMKM. Menurut Cen, saat ini PLBN Serasan belum berkontribusi signifikan terhadap peningkatan ekonomi masyarakat.

Selain itu, batas transaksi perdagangan di PLBN juga dinilai terlalu kecil dan tidak sebanding dengan operasional serta kebutuhan masyarakat perbatasan.

“Batas transaksi hanya 600 Ringgit Malaysia atau sekitar Rp 2,4 juta per orang per bulan. Itu sangat kecil dan tidak sebanding dengan biaya operasional yang harus dikeluarkan,” tegasnya.

Lebih lanjut, Cen menyoroti potensi besar Natuna di kelautan, perikanan, dan pariwisata. Cen menekankan perlunya dukungan pemerintah pusat dan percepatan pembangunan guna memperkuat posisi Natuna sebagai beranda Indonesia di Laut Natuna Utara, serta menjaga stabilitas perbatasan.

Ia berharap kunjungan Komisi II DPR RI dapat menghasilkan langkah nyata yang mendukung percepatan pembangunan daerah.

“Kami berharap aspirasi kami didengar dan membawa solusi bagi masyarakat di wilayah perbatasan,” pungkasnya.

Peninjauan ke PLBN Serasan dipimpin Ketua Tim Kunjungan Kerja Panja Pengelolaan Perbatasan Wilayah Negara Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin didampingi Anggota Komisi II DPR RI, yakni Ahmad Wazir Noviadi (Gerindra) dan Azis Subekti (Gerindra).

(Sumber:Komisi II DPR Tinjau PLBN Serasan, Bupati Natuna Minta Percepat Pembangunan.)

Jakarta (VLF) – Penjualan mobil di Indonesia mengalami penurunan di tahun 2025 ini. Indonesia, yang selama ini dikenal sebagai raja otomotif di Asia Tenggara karena penjualan mobilnya paling banyak, kini dibayang-bayangi oleh Malaysia yang nyaris menyalip penjualan mobil Indonesia.

Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) mencatat, penjualan mobil selama Januari-Oktober 2025 di Indonesia mengalami penurunan sebesar 10,6 persen dari periode yang sama tahun lalu. Penjualan mobil secara wholesales (distribusi dari pabrik ke dealer) sepanjang Januari-Oktober 2025 hanya tercatat sebanyak 634.844 unit, turun 10,6 persen dibanding tahun lalu yang mencapai 711.064 unit.

Sedangkan secara retail sales (penjualan dari dealer ke konsumen) tercatat sebanyak 660.659 unit pada Januari-Oktober 2025. Angka itu turun 9,6 persen dari tahun lalu yang mencapai 731.113 unit.

Dengan penurunan penjualan itu, Indonesia hampir disalip Malaysia dalam perebutan gelar raja otomotif ASEAN.

Asosiasi Otomotif Malaysia (MAA) melaporkan, Total Industry Volume (TIV) atau registrasi kendaraan baru sepanjang Januari sampai Oktober 2025 tercatat sebanyak 655.328 unit. Penjualan mobil di Malaysia tersebut turun 2 persen dibanding periode yang sama tahun lalu.

Angka registrasi kendaraan baru di Malaysia yang mencapai 650 ribu unit itu nyaris menyalip retail sales di Indonesia yang sebanyak 660 ribu unit.

Jika dibandingkan, penurunan penjualan kendaraan di Indonesia jauh lebih dalam ketimbang di Malaysia. Penjualan mobil di Indonesia pada 10 bulan pertama tahun 2025 turun 10,6 persen. Sedangkan Malaysia penurunannya hanya 2 persen.

Dampak Malaysia Salip Penjualan Mobil Indonesia

Wakil Presiden Direktur PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) Bob Azam mengatakan harapannya penjualan mobil Indonesia di tahun ini tetap bisa mencapai 800 ribu unit. Bob menilai, bahaya kalau industri otomotif Indonesia dikalahkan Malaysia.

“Jadi image itu penting ya. Kalau nomor 1 di Asia Tenggara itu nggak di Indonesia lagi, nanti ekosistemnya khawatirnya pindah. Jadi penting sekali kita mempertahankan reputasi kita sebagai nomor 1 di ASEAN,” ujar Bob baru-baru ini.

Menurut Bob, Malaysia bisa mempertahankan penjualan mobilnya agar tak terjun bebas karena pemerintah memberikan dukungan berupa insentif. Bahkan, insentif yang diberikan pemerintah Malaysia untuk industri otomotif sudah berlaku sejak pandemi COVID-19.

“Nah negara lain tuh macam-macam. Seperti Vietnam dia menurunkan PPN dari 10 persen jadi 8 persen. Malaysia juga dia kasih insentif ya untuk otomotifnya sejak Covid. Sekarang kalau nggak salah tuh pembeli pertama itu dapat insentif dari Malaysia. Jadi memang negara lain tuh aktif ya memberikan insentif. Karena di otomotif itu multiplier effect-nya tuh besar ya,” kata Bob.

Lebih lanjut, Bob membeberkan dampak positif dari sektor otomotif. Beberapa di antaranya adalah penyumbang pendapatan negara hingga penyedia lapangan pekerjaan.

(Sumber:Gawat! Malaysia Nyaris Rebut Gelar Raja Otomotif ASEAN dari Indonesia.)

Jakarta (VLF) – Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana bersama Pimpinan DPRD Kabupaten Kediri menandatangani berita acara persetujuan bersama Raperda APBD 2026 dalam sidang paripurna yang digelar, Rabu (26/11/2025).

“Tadi telah disepakati bersama, kekuatan anggaran kita di 2026 Rp 3,3 triliun, harapannya dengan kekuatan anggaran itu dapat berdampak kepada masyarakat,” kata Hanindhito dalam keterangan tertulis, Kamis (27/11/2025).

Dia menjelaskan, secara umum Raperda APBD 2026, pendapatan daerah Rp 3.092.312.288.416, belanja daerah sebesar Rp 3.298.595.617.436. Kemudian, pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan daerah Rp 235.960.748.376 dan pengeluaran pembiayaan daerah Rp 29.677.419.356.

“Persetujuan bersama atas Raperda APBD 2026 tersebut, selanjutnya akan disampaikan kepada Gubernur Jawa Timur untuk dievaluasi sebelum nantinya ditetapkan sebagai Perda,” jelasnya.

Menurutnya, 2025 menjadi tahun yang penuh tantangan, selain adanya pemotongan dana transfer kas daerah, pada akhir Agustus lalu gedung Pemerintah Kabupaten Kediri termasuk gedung DPRD menjadi sasaran pembakaran.

Atas kondisi yang terjadi itu tentunya menjadikan tahun 2026 harus ada penyesuaian-penyesuaian yang dilakukan.

“Meskipun demikian, tantangan yang dihadapi, bukan menjadi alasan untuk mengurangi komitmen pemerintah daerah dalam melayani dan bekerja untuk mensejahterakan masyarakat,” ungkapnya.

Dia mengatakan pihaknya juga mengapresiasi kalangan legislatif yang selama ini telah bekerjasama dengan baik dan mendukung program yang dijalankan pemerintah daerah.

“Kami di Pemerintah Kabupaten Kediri dan teman-teman di DPRD tidak mengeluhkan soal turunnya transfer kas daerah, tapi kami menikmati apa yang menjadi kebijakan Pemerintah Pusat dan menjalankan apa yang menjadi kebijakan bapak presiden,” tutupnya.

(Sumber:Bupati & DPRD Sepakati APBD Kabupaten Kediri Rp 3,3 Triliun di 2026.)

Jakarta (VLF) – Harga emas dunia tercatat terus mengalami kenaikan selama lebih dari sepekan terakhir dan kembali mendekati level tertinggi sepanjang sejarah. Kenaikan harga emas ini terjadi di tengah harapan the Federal Reserve (the Fed) memangkas suku bunga bulan depan.

Melansir Reuters, Kamis (27/11/2025), harga emas spot tercatat naik 0,8% menjadi US$ 4.162,99 per troy ounce pukul 13.55 waktu AS (01.55 WIB), setelah mencapai level tertinggi sejak 14 November pada awal sesi perdagangan.

Kemudian untuk harga emas berjangka AS pengiriman Desember juga ditutup naik 0,6% menjadi US$ 4.165,20 per troy ounce. Menunjukkan permintaan emas kembali menguat, terdorong oleh ekspektasi pemangkasan suku bunga The Fed meski indeks harga dolar sedang bergerak stabil.

“Fokus pasar kini bergeser dari pergerakan dolar menuju potensi penurunan suku bunga pada Desember,” kata analis Marex, Edward Meir.

Di luar itu, menurut Meir spekulasi bahwa pemerintah AS akan segera mengajukan nama ketua The Fed yang baru juga ikut mengangkat sentimen pasar. Di mana saat ini Kevin Hassett dari Komite Penasihat Ekonomi Presiden Donald Trump menjadi calon paling memungkinkan sebagai ketua The Fed selanjutnya.

Karena kedekatan Hassett dengan Trump inilah, para investor memprediksi bahwa suku bunga bank sentral Paman Sam akan semakin rendah terlebih jika dibandingkan dengan kepemimpinan Jerome Powell sebagai Ketua The Fed.

Dari sisi ekonomi AS, klaim tunjangan pengangguran baru tercatat mengalami penurunan pada pekan lalu, menandakan tingkat pemutusan hubungan kerja (PHK) masih rendah. Meski pasar tenaga kerja AS juga masih berjuang menciptakan lapangan baru di tengah ketidakpastian ekonomi.

Kepercayaan konsumen AS juga melemah pada November, seiring meningkatnya kekhawatiran rumah tangga terhadap kondisi pekerjaan dan keuangan mereka. Serangkaian data tersebut memperkuat komentar bernada dovish dari para pejabat The Fed dalam beberapa pekan terakhir.

Kondisi-kondisi inilah yang menjadi angin segar bagi emas tetap positif. Sejumlah bank riset bahkan memproyeksikan harga emas bisa mencapai US$ 4.450 per troy ounce hingga 2026, dengan alasan arus investor yang stabil dan permintaan bank sentral yang terus berlanjut.

(Sumber:Harga Emas Diramal Tambah Mahal, Ini Pemicunya.)

Jakarta (VLF) – Uni Eropa berang mendengar usulan Presiden AS Donald Trump, yang menyatakan bahwa miliaran aset Rusia yang dibekukan di negeri-negeri Eropa dapat dialihkan demi keuntungan pemerintah dan korporasi Amerika.

Usai Trump memaparkan rencana mengakhiri perang Rusia–Ukraina—yang menuntut Ukraina melepaskan sebagian wilayahnya serta merampingkan kekuatan militernya—para pemimpin Eropa pun bergegas memadamkan gejolak politik yang muncul dan segera menyodorkan tawaran tandingan.

“Setiap hari berubah tergantung masukan,” tandas Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio setelah bertemu dengan para pemimpin Eropa di sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Jenewa.

Namun tidak jelas apakah mereka akan berhasil mempertahankan kendali atas cara penggunaan aset Rusia yang dibekukan itu.

Agathe Demarais, peneliti senior geoekonomi di ECFR, mengatakan miliaran aset Rusia tampaknya menjadi motivasi utama Trump dalam mendorong kesepakatan. “Trump sangat ingin mendapatkan miliaran (dolar) itu,” katanya kepada DW.

Apa saja aset Rusia yang dibekukan dan di mana disimpannya?

Pada tahun 2022, ketika Rusia menginvasi Ukraina, hampir 300 miliar euro asetnya berada di luar Rusia dan kemudian dibekukan akibat sanksi Barat. Aset-aset itu mencakup rekening bank, surat berharga, properti, dan kapal pesiar.

Meski banyak negara menyimpan aset tersebut—termasuk AS, Kanada, Inggris, dan Jepang—bagian terbesar berada di negara-negara anggota Uni Eropa (UE), khususnya Belgia.

Euroclear, lembaga penyimpanan keuangan yang berbasis di Brussels, menahan sekitar €180 miliar aset Rusia yang dibekukan.

Sejak perang dimulai, pihak Eropa mendiskusikan apakah dan bagaimana menggunakan aset tersebut untuk membuat Rusia membayar biaya perang yang dimulainya.

Diskusi terakhir dilakukan pada bulan Oktober, ketika Belgia memveto “pinjaman reparasi” yang ingin ditawarkan UE kepada Ukraina untuk membangun kembali negara tersebut.

Namun Belgia khawatir akan masalah hukum dan bahwa merekalah yang kelak akan diminta Rusia untuk mengembalikan uang itu. Itulah sebabnya Belgia menolak bergabung dan meminta agar tanggung jawab dibagi-bagi dengan negara lain.

UE berharap dapat meredakan kekhawatiran Belgia dan meyakinkannya dalam KTT pertengahan Desember. Namun proposal Trump menggagalkan rencana itu dan justru mengusulkan apa yang digambarkan Demarais sebagai rencana untuk “menyita aset Rusia yang berada di Eropa.”

Apa isi proposal Trump, dan apa isi tawaran tandingan Eropa terkait aset beku?

Menurut proposal 28 poin presiden AS yang dilaporkan berbagai media, 100 miliar dolar (86 miliar euro) aset Rusia yang dibekukan akan diinvestasikan dalam “upaya pimpinan AS untuk membangun kembali dan berinvestasi di Ukraina.”

Atau seperti dikatakan Demarais: Trump bermaksud mengambil €86 miliar pertama dari aset Rusia yang dibekukan di Eropa, lalu menggunakannya demi keuntungan pemerintah dan perusahaan AS.

Dalam rencana itu juga disebutkan bahwa Eropa akan menambahkan jumlah yang sama untuk meningkatkan investasi bagi rekonstruksi Ukraina. Uang yang diminta Trump dari Eropa itu bukan berasal dari aset Rusia, melainkan: “Itu akan berasal dari kantong pembayar pajak Eropa,” ujar Demarais.

Sisa dana beku—masih lebih dari €200 miliar—akan diinvestasikan dalam kendaraan investasi gabungan AS–Rusia untuk “menciptakan insentif kuat agar tidak kembali berkonflik.”

“Rencana ini akan menguntungkan tiga pihak—perusahaan AS, pemerintah AS, dan Rusia,” tuding Demarais.

Tawaran tandingan dari kekuatan Eropa—Jerman, Prancis, dan Inggris—menyerukan penggunaan dana negara Rusia untuk rekonstruksi Ukraina. Aset Rusia yang dibekukan di Eropa “akan tetap dibekukan sampai Rusia mengganti kerusakan terhadap Ukraina,” menurut rencana tersebut.

“Ini adalah cara untuk bergerak maju tanpa benar-benar menyita aset Rusia,” ujar Direktur Kantor Warsawa dari German Marshall Fund (GMF), Philip Bednarczyk kepada DW.

“Kita masih berada di titik antara, tetapi jelas dalam posisi jauh lebih baik daripada yang diusulkan dalam rencana 28 poin Trump—yang memberi AS dan Rusia suara dalam penentuan penggunaan aset itu tanpa berkonsultasi dengan Eropa,” tambah Bednarczyk.

Bisakah AS menggunakan aset Rusia yang berada di Eropa demi keuntungan perusahaan AS?
Co-director program Keamanan Eropa di ECFR, Jana Kobzova mengatakan AS “hanya memegang sekitar 5 miliar dolar” aset Rusia yang dibekukan dan tidak bisa memutuskan penggunaan aset yang berada di negara Eropa.

“AS hanya bisa menentukan aset yang berada di yurisdiksinya sendiri,” tandasnya.

Dalam makalah untuk ECFR, Kobzova berpendapat bahwa orang Eropa harus menegaskan bahwa “publik Eropa dapat menerima penggunaan aset Rusia yang berada di Eropa untuk menstabilkan Ukraina,” dan menggantikan pengeluaran Eropa atas pertahanan Ukraina, “tetapi akan sulit menerima jika aset itu hanya menghasilkan keuntungan besar bagi investor Amerika.”

Para pemimpin Eropa telah secara tegas menolak rencana Trump. “Aset Rusia yang berada di Brussels (Uni Eropa) tidak dapat dibayarkan kepada pihak Amerika, hal itu tidak pernah terpikirkan,” ujar Kanselir Jerman Friedrich Merz dalam wawancara eksklusif dengan DW.

“Isu-isu yang menjadi kepentingan langsung Uni Eropa, seperti sanksi, perluasan, atau aset yang dibekukan, membutuhkan keterlibatan penuh UE dalam pengambilan keputusan,” imbuh Presiden Dewan UE Antonio Costa.

Presiden Prancis Emmanuel Macron mengatakan kepada stasiun radio RTL bahwa hanya Eropa yang dapat memutuskan apa yang harus dilakukan dengan aset yang dimiliki Eropa.

Bednarczyk mengatakan secara prinsip Eropa tidak menolak bekerja sama dengan AS dalam strategi pengelolaan aset Rusia, dan bahwa di bawah mantan presiden Joe Biden, mereka ingin memutuskan bersama. Namun kini tidak lagi.

“Dinamikanya berubah,” tambah Bednarczyk. “Trump jauh kurang menghargai suara Eropa dan sering mengabaikannnya.”

Para ahli mengatakan sudah waktunya bagi UE untuk membuat Belgia setuju dan bertindak cepat.

“Jika UE menyita aset itu dan mengeluarkan pinjaman untuk Ukraina, Trump tidak akan dapat lagi memperoleh 300 miliar euro itu,” pungkas Demarais.

(Sumber:Uni Eropa Tahan Nafsu Trump Manfaafkan Aset Rusia yang Dibekukan.)