Jakarta (VLF) Lima warga warga Desa Banyuanyar Tengah, Kecamatan Banyuanyar, Kabupaten Probolinggo jadi korban penipuan dan pemalsuan dokumen. Akibatnya kelima korban harus menanggung utang masing-masing Rp 25 juta. Padahal mereka tak pernah meminjam uang di bank.

Kuasa hukum kelima korban, Asman Afif Ramadhan mengatakan kasus yang menimpa kliennya sebenarnya sudah pernah dilaporkan pada tahun 2021. Namun hingga kini mangkrak bahkan salah seorang korban meninggal dunia.

“Hingga saat ini belum ada penetapan tersangka. Oleh karena itu, kami berharap secepatnya ada tersangka, apalagi dari korban sudah ada yang meninggal dunia,” ujar Asman, Rabu (10/1/2024).

Karena tak pernah ada kejelasan, lanjut Asman, ia bersama para korban kembali mendatangi Polres Probolinggo pada pada Selasa (9/1). Ia berharap kasus yang menimpa kliennya bisa menjadi atensi, padahal sebelumnya sudah pernah ditangani Polda Jatim.

“Kasus ini sebelumnya memang sudah diadukan ke Polres Probolinggo dan bahkan kasusnya sudah ditangani oleh Polda Jawa Timur,” kata Asman.

Sebelumnya, sebanyak 5 warga Desa Banyuanyar Tengah, Kecamatan Banyuanyar, Kabupaten Probolinggo mendatangi Unit Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Satreskrim Polres Probolinggo. Kedatangan mereka terkait dugaan pemalsuan.

Kedatangan 5 orang ke Polres Probolinggo ini untuk melaporkan dugaan kasus pidana pemalsuan dokumen dan perbankan melalui kartu tani setelah mereka tiba-tiba tercatat memilik hutang ke salah satu bank di Kota Probolinggo sebesar Rp 25 juta masing-masing orang.

Kelima warga Desa Banyuanyar Tengah ini adalah Ya’kub (61), Khafifah (56), Suradi (67), Hasil (58), dan Soim (64). Mereka mendatangi ruang Tipidter Satreskrim Polres Probolinggo sekitar pukul 11.00 WIB hingga sekitar pukul 14.00 WIB.

Salah satu dari 5 orang, Ya’kub mengatakan, dugaan tindak pidana pemalsuan dokumen dan perbankan itu diketahui setelah dirinya mendapat laporan dari tetangganya karena tiba-tiba memiliki hutang sebesar Rp 25 juta melalui kartu tani.

“Tetangga ini awalnya bilang, kalau dia masuk dalam daftar pemilik hutang dari kartu tani, dan dia minta ke saya untuk mengecek juga. Setelah dicek, ternyata saya dan beberapa orang yang laporan ini juga memiliki hutang yang sama, padahal kami tidak pernah merasa berhutang,” kata Ya’kub.

Setelah ditelusuri lebih jauh lagi, lanjut Ya’kub, ternyata yang mengajukan peminjaman melalui program kartu tani tersebut adalah oknum dari pemerintah desa setempat. Sehingga, menurut Ya’kub, dirinya sudah tidak bisa mengajukan pinjaman lagi ke bank.

“Saat diurus ke bank, pihak bank menjelaskan pengajuan pinjaman sebesar Rp 25 juta itu pakai data dan identitas saya dan yang lain-lainnya. Padahal kami tidak merasa mengajukan pinjaman apapun sebelumnya, maka dari itu kami laporkan ke Polres Probolinggo,” ungkapnya.

(Sumber : Kasihan, Laporan Warga Probolinggo Soal Utang Mangkrak hingga Korban Meninggal.)

Jakarta (VLF) Seorang pria, AP (35) diringkus polisi karena menjadi kurir narkoba di Palembang. Pelaku ditangkap oleh Unit II Satresnarkoba Polrestabes Palembang. Dari tangan pelaku, polisi menyita 267,30 gram sabu.

Kapolrestabes Palembang, Kombes Harryo Sugihhartono menjelaskan penangkapan tersangka terjadi di pinggir Jalan Taqwa Mata Merah, Kelurahan Karya Mulya, Kecamatan Sematang Borang, Palembang pada Rabu (20/12/2023) pukul 12.30 WIB.

Berawal dari laporan warga mengenai pelaku yang sering melakukan transaksi narkoba di pinggir jalan itu. Kemudian Tim Unit II Satresnarkoba Polrestabes Palembang melakukan penyelidikan secara intensif di daerah tersebut.

“Setelah melakukan penyelidikan, Tim Unit II Satresnarkoba Polrestabes Palembang langsung meringkus pelaku dan ditemukan 3 paket narkotika jenis sabu,” katanya pada Rabu (10/1/2024).

Kapolrestabes Palembang menyebut, dari hasil pemeriksaan tersangka, narkoba tersebut didapatnya dari dua orang berinisial BO dan MC yang masih menjadi buronan polisi. Atas tugasnya, AP mengaku mendapat bayaran sebesar Rp 400 ribu.

Karena itu, AP dikenakan dengan pasal 114 ayat 2 dan pasal 112 ayat 2 UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.

“Dengan ancaman pidana serendah-rendahnya 6 tahun dan selama-lamanya 20 tahun penjara atau pidana mati dan pidana penjara seumur hidup dengan denda maksimum sebanyak Rp 10 miliar,” kata dia.

(Sumber : Kurir Narkoba Diringkus, Polrestabes Palembang Sita 267,3 Gram Sabu.)

Jakarta (VLF) Perlawanan Mario Dandy Satriyo di kasus penganiayaan terhadap David Ozora belum berhenti. Mario Dandy kini resmi mengajukan kasasi atas vonis 12 tahun penjara.

Mario Dandy mulanya divonis 12 tahun penjara di tingkat pertama PN Jakarta Selatan. Putusan hakim ini sama dengan tuntutan yang disampaikan jaksa. Hakim menyatakan Mario terbukti melakukan penganiayaan berat terhadap David.

“Menjatuhkan pidana terhadap Mario Dandy dengan pidana 12 tahun penjara,” kata hakim ketua Alimin Ribut Sudjono di PN Jaksel, Kamis (7/9/2023).

Mario Dandy dinyatakan bersalah melanggar Pasal 355 ayat (1) KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Hakim menyatakan Mario Dandy telah merencanakan penganiayaan terhadap David Ozora.

Hakim menyatakan tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar atas perbuatan yang dilakukan Mario Dandy. Hakim menyebut Mario Dandy harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

“Terdakwa Mario Dandy dapat dimintai pertanggungjawaban pidana,” ucap hakim. Hakim mengatakan tak ada hal meringankan bagi Mario Dandy.

Selain divonis hukuman badan, Mario Dandy juga diminta hakim membayar restitusi atau ganti rugi senilai Rp 25 miliar.

“Membayar restitusi Rp 25 miliar,” kata hakim.

Hakim menyatakan tidak sepakat dengan perhitungan restitusi dari LPSK yang masuk dalam tuntutan jaksa, yakni senilai Rp 120 miliar. Menurut hakim, restitusi yang wajar ialah Rp 25 miliar.

Restitusi itu terdiri dari ganti rugi biaya sewa tempat tinggal selama David menjalani perawatan di rumah sakit, jaminan penopang hidup, jaminan perawatan hingga lain-lain yang berkaitan dengan proses hukum. Hakim juga menilai penggantian restitusi dengan hukuman penjara tidak tepat.

Hakim mengatakan hukuman pembayaran restitusi terus melekat kepada Mario Dandy. Hakim juga mengatakan David bisa mengajukan gugatan perdata terhadap Mario Dandy terkait restitusi ini.

Menurut hakim, mobil Rubicon yang dikendarai Mario Dandy dapat dilelang. Hasilnya, dapat digunakan untuk membayar restitusi.

Putusan di Tingkat Banding

Mario Dandy kemudian mengajukan banding atas putusan 12 tahun penjara itu. Namun PT DKI Jakarta memutuskan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

“Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 297/Pid.B/2023/PN JKT.SEL tertanggal 7 September yang dipintakan banding tersebut,” kata hakim Tony saat membacakan amar putusan.

Duduk sebagai ketua majelis Tony Pribadi Prakoso dengan anggota Sumpeno dan Indah Sulistyowati.

Hakim juga tetap menghukum Mario Dandy membayar restitusi sebesar Rp 25 miliar. Hakim mengatakan nilai restitusi itu sudah sesuai dengan rasa keadilan.

“Majelis hakim sependapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh majelis hakim tingkat pertama telah dipertimbangkan dan diputus dengan tepat dan benar secara hukum sesuai dengan rasa keadilan hukum dan keadilan masyarakat,” kata hakim Tony.

Hakim mengatakan perbuatan Mario Dandy telah menimbulkan lebih dari sekadar luka berat. Hakim menyatakan restitusi sangat diperlukan untuk perawatan dan penopang kebutuhan hidup dalam pemulihan kesehatan terhadap Cristalino David Ozora (17).

“Sebab apa yang dilakukan terdakwa terhadap korban menimbulkan lebih dari sekadar luka berat dan restitusi yang dibebankan kepada terdakwa terhadap korban diperlukan untuk jaminan perawatan dan jaminan penopang kebutuhan hidup dalam menghadapi ketidakpastian pulihnya kesehatan,” kata hakim.

Mario Dandy Ajukan Kasasi

Mario Dandy masih tak terima dengan putusan hakim. Dia kemudian mengajukan kasasi atas vonis 12 tahun penjara di kasus penganiayaan David.

Berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (SIPP PN Jaksel), Kamis (10/1/2024), berkas kasasi Mario David sudah dikirim pada 5 Desember 2023.

“Nomor Surat Pengiriman Berkas kasasi W10-U3/23310/HK.01/12/2023,” demikian keterangan SIPP PN Jaksel itu.

Demikian juga dengan berkas kasasi jaksa terhadap Shane Lukas yang dikirim pada 5 Desember 2023. Bedanya, berkas kasasi JPU atas Shane Lukas mengantongi Nomor Surat W10-U3/23311/HK.01/12/2023. Berkas kasasi keduanya itu belum diregister oleh kepaniteraan MA.

(Sumber : Belum Berhenti Mario Dandy Lawan Vonis 12 Tahun Bui.)

Jakarta (VLF) Mario Dandy Satriyo (20) resmi mengajukan kasasi atas vonis 12 tahun penjara di kasus penganiayaan terhadap Cristalino David Ozora (17). Langkah serupa juga diambil teman Mario, Shane Lukas, yang dijatuhi hukuman 5 tahun penjara di kasus itu.

Berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (SIPP PN Jaksel), Kamis (10/1/2024), berkas kasasi Mario David sudah dikirim pada 5 Desember 2023.

“Nomor Surat Pengiriman Berkas kasasi W10-U3/23310/HK.01/12/2023,” demikian keterangan SIPP PN Jaksel itu.

Demikian juga dengan berkas kasasi Shane Lukas yang dikirim pada 5 Desember 2023. Bedanya, berkas kasasi Shane Lukas mengantongi Nomor Surat W10-U3/23311/HK.01/12/2023. Berkas kasasi keduanya itu belum diregister oleh kepaniteraan MA.

Seperti diketahui, pada tingkat pertama, Mario Dandy divonis 12 tahun penjara. Anak mantan pejabat Ditjen Pajak Kemenkeu Rafael Alun Trisambodo ini dihukum membayar restitusi sebesar Rp 25 miliar. PN Jaksel menyatakan Mario Dandy terbukti bersalah melakukan penganiayaan berat yang berencana terhadap Cristalino David Ozora.

PN Jaksel juga menyatakan Shane terbukti bersalah turut serta bersama Mario Dandy dan AG (15) melakukan penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dulu terhadap Cristalino David Ozora (17). PN Jaksel menjatuhkan hukuman 5 tahun penjara kepada Shane Lukas.

Mario Dandy kemudian mengajukan banding. Pengadilan Tinggi Jakarta menguatkan vonis 12 tahun penjara Mario Dandy.

(Sumber : Mario Dandy Resmi Ajukan Kasasi Lawan Vonis 12 Tahun Penjara.)

Jakarta (VLF) Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Kota Batu Kartika Trisulandari ditetapkan sebagai tersangka kasus tindak pidana korupsi (Tipikor) pembangunan Puskesmas Bumiaji tahun anggaran 2021. Bicara otomotif, ini koleksi mobil dan motor Kartika.

Kartika Trisulandari ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi tersebut oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Batu. Dia ditetapkan sebagai tersangka bersama 1 orang lainnya, yakni Abdul Khanif selaku pihak swasta yang mengerjakan pembangunan Puskesmas Bumiaji. Penahanan dilakukan usai keduanya dipanggil untuk menjalani pemeriksaan di Kejari Kota Batu, Selasa (9/1/2024).

Mengutip data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di situs resmi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kartika memiliki total harta kekayaan senilai Rp 3 miliar, lebih tepatnya Rp 3.003.195.065. Harta tersebut dia laporkan pada 15 Februari 2023/Periodik – 2022.

Harta itu terdiri dari tanah dan bangunan senilai Rp 1.220.000.000, kemudian kas dan setara kas senilai Rp 1.132.195.065. Adapun harta berupa alat transportasi dan mesin, nilainya mencapai Rp 651.000.000, yang terdiri dari 3 mobil dan 1 motor.

Berikut rinciannya:

1. MOBIL, HONDA HRV RU1 1.5 E CVT CKD Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 216.000.000.
2. MOTOR, HONDA NC 1100 VARIO JF13E / SEPEDA MOTOR Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000.
3. MOBIL, HONDA BRIO SATYA 1.2 E CVT CKD Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 117.000.000.
4. MOBIL, HYUNDAI STARGAZER PRIME 4X2 AT Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 313.000.000.

Sebelumnya, Kejari Kota Batu menetapkan 2 tersangka terkait kasus yang sama di awal penyidikan. Yakni Direktur CV PK atau pelaksana pekerjaan Angga Dwi Prastya, juga Direktur CV DAP selaku konsultan pengawas Diah Aryati. Mereka ditetapkan tersangka pada 11 Oktober 2023 lalu.

Kasi Intel Kejari Kota Batu Januar Ferdian mengatakan, penetapan Kadinkes Kota Batu dan Abdul Khanif sebagai tersangka merupakan hasil pengembangan kasus korupsi pembangunan Puskesmas Bumiaji. Keduanya terbukti terlibat dalam kasus tersebut dan telah melakukan perbuatan melawan hukum.

“Tersangka KT dalam kasus ini berperan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pembangunan Puskesmas Bumiaji serta selaku pengguna anggaran pada Dinas Kesehatan Kota Batu,” ujarnya kepada awak media melalui keterangan tertulis, Selasa (9/1/2024).

“Sedangkan tersangka AKP ini selaku pihak swasta yang secara bersama-sama dengan Tersangka ADP telah melaksanakan pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Bumiaji pada Dinas Kesehatan Kota Batu Tahun Anggaran 2021 tidak sesuai dengan kontrak,” sambungnya.

(Sumber : Intip Garasi Kadinkes Kota Batu yang Jadi Tersangka Korupsi Pembangunan Puskesmas.)

Jakarta (VLF) Ayah gembong narkoba Fredy Pratama, Lian Silas, diadili di Pengadilan Negeri (PN) Banjarmasin. Jaksa mendakwa Lian dengan UU Narkotika dan UU Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Jaksa penuntut umum (JPU) meminta majelis hakim di PN Banjarmasin menolak eksepsi terdakwa Lian Silas lantaran surat dakwaan yang dibuat dalam perkara telah memenuhi syarat formil maupun materiil.

“Kami mohon agar majelis hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara atas nama terdakwa Lian Silas memutuskan agar menolak seluruh keberatan eksepsi tim penasihat hukum terdakwa,” kata salah satu tim JPU, sebagaimana dikutip dari Antara, Rabu (10/1/2024).

Menurut Mashuri, tidak ada alasan yuridis yang menghalangi kewenangan penuntut umum untuk mengajukan penuntutan terhadap diri terdakwa. Oleh karena itu, semua keberatan tim penasihat hukum terdakwa tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mashuri menegaskan pula surat dakwaan jaksa penuntut umum Nomor Reg Perkara: PDM 488/ BJRMS/2023 Tanggal 5 Desember 2023 adalah sah dan memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam pasal 143 Ayat (2) KUHAP.

“Jadi dimohon majelis hakim dapat melanjutkan pemeriksaan perkara terdakwa Lian Silas dengan agenda pemeriksaan saksi saksi,” tambahnya.

Setelah mendengarkan penyampaian tanggapan eksepsi oleh JPU, majelis hakim yang dipimpin Jamser Simanjuntak kembali mengagendakan sidang pada Selasa (16/1) pekan depan untuk putusan sela. Sementara Ernawati selalu kuasa hukum terdakwa berharap majelis hakim mengabulkan semua eksepsi.

“Apabila tidak dikabulkan, mari kita buktikan dalam persidangan nanti,” ucap Ermawati.

Untuk diketahui, Lia Silas didakwa Pasal 137 huruf a, b UU Narkotika juncto Pasal 55 ke 1 KUHP. Selain itu juga dijerat denganPasal 3, 4, 5 dan 10 UU TPPU.

Lian Silas ditetapkan tersangka oleh Bareskrim Polri dalam perkara TPPU dari hasil bisnis narkoba yang dijalankan sang anak Fredy Pratama alias Miming. Polisi menyebut Lian Silas sebagai salah satu orang kepercayaan Fredy.

Barang bukti yang disita dari Lian Silas di antaranya 108 rekening perbankan, delapan unit kendaraan bermotor, uang tunai Rp 2,8 miliar, 32 bidang tanah dan bangunan dengan total nilai aset yang disita Rp101,4miliar.

(Sumber : Ayah Gembong Narkoba Fredy Pratama Diadili Dijerat UU Pencucian Uang.)

Jakarta (VLF) Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri terus melakukan penyelidikan atas dua laporan terhadap Roy Suryo. Sejauh ini Polri telah memeriksa 4 orang ahli.

“Meminta keterangan atau pendapat dari empat orang ahli. Meliputi Ahli Bahasa dua orang, Ahli Hukum Pidana satu orang dan Ahli ITE satu orang,” ujar Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko dalam keterangannya, Rabu (10/1/2024).

Kedua laporan polisi tersebut masing-masing Laporan Polisi Nomor: LP/B/2/I/2024/SPKT/BARESKRIM POLRI tanggal 2 Januari 2024 dan LP/B/3/I/2024/SPKT/BARESKRIM POLRI tanggal 2 Januari 2024. Roy Suryo dilaporkan terkait cuitannya di akun @KRMTRoySuryo1

“Terkait dua Laporan polisi terhadap Roy Suryo, masih dalam proses penyelidikan,” tuturnya.

Selain itu, polisi juga telah mengklarifikasi 3 orang saksi. Namun belum dirincikan lebih lanjut materi klarifikasi tersebut.

“Saat ini, Dit Tipidsiber Bareskrim Polri masih melakukan penyelidikan terhadap kasus tersebut dengan melakukan klarifikasi terhadap tiga orang saksi, AF, AW dan WS,” sebutnya.

Sebagai informasi, sudah ada dua laporan polisi yang dilayangkan terhadap Roy Suryo. Satu dibuat oleh organisasi Pilar 08, sementara satu laporan lainnya dibuat Ketua Umum Cyber Indonesia Muannas Alaidid.

Roy dituduh melanggar Pasal 28 ayat 2 juncto Pasal 45A ayat 2 UU ITE dan/atau Pasal 14 KUHP dan/atau Pasal 15 KUHP dan/atau Pasal 207 KUHP tentang ujaran kebencian dan penyebaran berita bohong.

Roy Suryo mengaku tim hukumnya sedang mengkaji laporan di Bareskrim Polri terkait dirinya. Dia mengatakan akan menyampaikan tanggapan resmi bersama tim hukumnya.

“Ya, saya sudah mendengar kabar tersebut, dan saat ini tim hukum saya (dari IDCC & Associates) sedang mengkaji laporan tersebut,” kata dia kepada wartawan, Rabu (3/1).

(Sumber : Bareskrim Periksa 4 Ahli Terkait Laporan Terhadap Roy Suryo.)

Jakarta (VLF) Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto memerintahkan jajaran untuk mencari provokator pemicu terjadinya tawuran di wilayah Jakarta. Langkah tersebut diambil untuk menekan angka tawuran.

Hal itu disampaikan Karyoto dalam kunjungannya ke kantor Kelurahan RW 04 Kramat, Kramat Senen Jakarta Pusat, Selasa 9 Januari 2024 malam. Turut hadir Dirbinmas Polda Metro Jaya Kombes Badya Wijaya, Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro, Dandim 0501/JP Letkol Inf Bangun I.E. Siregar, Camat Senen Rony Jatmiko dan perwakilan dari BNNK Jakarta Selatan AKBP Desi.

“Sebagai orang tua harus tahu kebiasaan anak kita, sedang apa di mana dan dengan siapa dan saya sudah memerintahkan kepada Dirkrimsus untuk mencari orang atau kelompok yang suka menghasut anak-anak kita untuk melakukan tawuran,” kata Karyoto dalam keterangannya, Rabu (20/1/2024).

Karyoto mengatakan, kegiatan kunjungan ini merupakan salah satu langkah kepolisian mencegah tindak pidana di lingkungan sekitar, termasuk tawuran. Karyoto mengatakan banyak korban meninggal akibat tawuran antarremaja. Dia meminta para orang tua untuk proaktif salam memantau kegiatan anak-anaknya.

Seperti diketahui, aksi tawuran di wilayah Jakarta Pusat pada 24 Desember 2023 menelan korban jiwa. Tawuran tersebut dipicu postingan ‘sudah lama tidak tawuran’ di media sosial.

Karyoto juga memerintahkan Bhabinkamtibmas di tiap-tiap wilayah untuk menghidupkan kembali Pos Kamling. Selain sebagai wadah silaturahmi, Pos Kamling juga disebut bisa mengantisipasi terjadinya aksi tawuran atau tidak pidana lainnya.

“Di setiap pos kamling harus ada nomor telpon Kapolsek atau Bhabinkamtibmas untuk dihubungi oleh masyarakat, karena komunikasi merupakan cara paling efektif untuk meredam suatu tindakan melanggar hukum,” kata dia.

“Apabila semua masyarakat dapat bertindak menjadi polisi untuk dirinya sendiri maka akan tercipta situasi yang aman dan kondusif,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Karyoto berpesan kepada masyarakat untuk menciptakan Pemilu 2024 yang damai. Dia meminta masyarakat saling menghargai dan menghormati pilihan satu sama lain.

“Siapa pun yang menang harus kita hargai dan kita dukung demi kemajuan Indonesia ke depannya, Mari kita sama-sama menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah kita masing-masing,” tuturnya.

Dalam kegiatan tersebut, Karyoto juga mengamankan 69 bilah senjata tajam barang bukti tawuran di wilayah Senen. Selanjutnya barang bukti tersebut akan diproses lebih lanjut. Karyoto juga memberikan bantuan alat-alat Satkamling kepada kelurahan setempat untuk membantu memaksimalkan kegiatan patroli warga.

(Sumber : Cegah Tawuran Berulang, Kapolda Metro Perintahkan Jajaran Cari Provokator.)

Jakarta (VLF) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Papua Barat mengungkap 53 narapidana kabur dari Lapas Kelas II B Sorong setelah ada bunyi petasan. Pihaknya menduga ledakan itu menjadi sinyal bagi napi dalam bekerja sama memulai pelarian mereka dari tahanan.

Diketahui, 53 napi tersebut melarikan diri usai Ibadah Minggu yang berlangsung di kawasan Lapas Kelas II B Sorong, Minggu (7/1) sekitar pukul 11.00 WIT. Mereka menerobos pintu utama lapas yang sedang dijaga petugas.

“Ledakan petasan itu mungkin itu semacam sinyal saja barangkali ya di mana sih provokator ini yang membuat ledakan itu. Itu seperti kode,” kata Kepala Kanwil Kemenkumham Papua Barat Taufiqurrakhman kepada wartawan, Selasa (9/1/2024).

Taufiq belum mengetahui pasti jenis petasan dan sosok yang meledakkan petasan tersebut. Pihaknya masih melakukan penyelidikan.

“Itu ketika saya bertanya-tanya barangkali dari pentol korek api yang digerus dalam jumlah banyak dan ditaruh sumbu kemudian dibakar suaranya juga memang tidak besar-besar amat,” tuturnya.

Taufiq mengatakan bunyi petasan itu sempat terdengar di sekitar ruangan komandan jaga. Pihaknya juga masih menelusuri apakah petasan itu dibawa dari luar lapas atau tidak.

“Dan untuk petasan dibawa dari luar atau tidak itu masih dalam pendalaman tapi yang jelas itu yang saya dapat sementara ini (sumber petasan) dari pentol korek itu,” ungkap Taufiq.

Kemenkumham Papua Barat pun membentuk tim mengusut dugaan unsur kelalaian petugas terkait perkara itu. Pihaknya bersama Lapas Kelas II B Sorong sementara melakukan pemeriksaan.

“Terkait dugaan kelalaian, nanti kami kan sedang bentuk tim pemeriksa nanti hasilnya seperti apa,” ucap Taufiq.

Pihaknya masih mendalami bukti rekaman CCTV di lapas. Dari hasil pengecekan sementara, petugas jaga dianggap kewalahan untuk mengadang napi karena kalah jumlah.

“Sudah (periksa CCTV) dan mereka (napi) menerobos karena jumlahnya banyak sehingga pegawai tidak berdaya,” ungkapnya.

Taufiq mengaku akan memberi sanksi kepada petugas jika terbukti bersalah. Namun dia menilai kaburnya 53 napi bukan karena unsur kesengajaan dari petugas.

“Tapi saya yakin tidak ada unsur kesengajaan dan saya pastikan itu. (Tetapi) Kalau bicara ada sanksi atau tidak, maka ketika hasil pemeriksaan menunjukkan adanya kelalaian atau tidak, yah kemungkinan ada sanksi,” imbuhnya.

11 Napi Sudah Ditangkap Kembali

Hingga saat ini dari 53 napi yang kabur dari lapas, 11 orang di antaranya yang sudah ditangkap. Penambahan ini setelah ada 3 napi yang menyusul diamankan pada Senin (8/1).

“Kemarin ada tambahan 3 napi, jadi terakhir laporan dari anggota, 11 orang sudah diamankan,” kata Kapolresta Sorong Kota Kombes Kombes Happy Perdana Yudianto kepada wartawan, Selasa (9/1).

Happy mengatakan, para napi yang ditangkap kembali adalah narapidana yang terjerat berbagai kasus. Namun ada 3 di antaranya merupakan napi kasus makar.

“Jadi sudah 11 yang ditangkap, di antaranya ada (napi yang terjerat) kasus makar Kisor 3 orang, sisanya kasus tindak pidana umum dan narkoba,” bebernya.

Pihaknya masih gencar melakukan patroli untuk memburu napi kabur lainnya. Aparat kepolisian juga masih melakukan penyekatan di wilayah perbatasan.

“Kita terus melakukan pengejaran dan terus melakukan penyekatan di semua tempat di semua akses keluar maupun masuk Kota Sorong ini,” pungkas Happy.

(Sumber : Sinyal Ledakan Petasan Sebelum 53 Napi Kabur dari Lapas Kelas II B Sorong.)

Jakarta (VLF) Mantan pejabat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Rafael Alun Trisambodo divonis 14 tahun penjara usai dinyatakan bersalah menerima gratifikasi dan melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Menkumham Yasonna Laoly menyerahkan putusan itu ke pengadilan.

“Ya itu putusan pengadilan terserah kan,” kata Yasonna kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (9/1/2024).

Yasonna lantas mengungkap KPK akan mengajukan banding. Dia menyerahkan proses hukum berjalan.

“Saya denger KPK banding ya. Iya. Ya itu dilihat saja. Biar proses hukum yang berjalan,” ujarnya.

Sebelumnya hakim Pengadilan Tipikor menjatuhkan vonis Mantan pejabat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Rafael Alun Trisambodo 14 tahun penjara dan denda Rp 500 juta. Rafael alum dinyatakan bersalah menerima gratifikasi dan melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Hakim mengatakan Rafael Alun terbukti menerima gratifikasi Rp 10 miliar lewat PT ARME. Sementara dakwaan gratifikasi dari sejumlah perusahaan yang disebut dalam dakwaan dinyatakan tidak terbukti. Hakim juga menyatakan Rafael Alun terbukti melakukan TPPU. Rafael disebut menyamarkan hasil korupsinya.

Hakim menyatakan Rafael melanggar Pasal 12B juncto Pasal 18 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 KUHP dan Pasal 3 ayat 1a dan c UU Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP serta Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU.

(Sumber : Yasonna Dengar KPK Akan Ajukan Banding Atas Vonis 14 Tahun Rafael Alun.)