Jakarta (VLF) – Pernyataan Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menyebut bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) bisa berjalan tanpa ahli gizi menuai kekecewaan dan banyak komentar dari para netizen khususnya ahli gizi di Indonesia.

Template balasan cerita di instagram yang berisi “Pray For Ahli Gizi Indonesia” pun sudah diunggah 28,5 ribu kali.

Dalam sebuah forum diskusi di Acara Konsolidasi SPPG MBG se-Kabupaten Bandung, ia bahkan menyinggung kemungkinan “mengubah undang-undang” dan menegaskan bahwa anak SMA fresh graduate sekalipun bisa menjalankan tugas ahli gizi di SPPG setelah sertifikasi tiga bulan. Ucapannya memicu reaksi luas, bukan karena sensasional, tetapi karena menyentuh area yang berdampak langsung pada kesehatan jutaan anak Indonesia.

Program MBG bukan bisnis warung makan. Ini program nasional yang menyasar anak-anak dikelompok usia yang rentan, sedang bertumbuh, dan mudah terdampak oleh kesalahan intervensi gizi. Ketika ada pandangan yang meremehkan peran ahli gizi, publik perlu memahami apa yang sebenarnya dipertaruhkan.

MBG Bukan Program Makan Gratis, Tapi Intervensi Gizi Nasional

Tujuan MBG tertuang jelas dalam dokumen Keputusan Kepala Badan Gizi Nasional Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2025:

• Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
• Mewujudkan kesejahteraan umum.
• Mencerdaskan kehidupan bangsa.

Dengan tujuan sebesar ini, MBG tidak bisa diperlakukan seperti sekadar “program mengenyangkan perut”. MBG adalah intervensi gizi yang dirancang untuk memperbaiki status gizi, mendukung tumbuh kembang, mempertahankan daya tahan tubuh, serta membentuk kapasitas belajar anak secara optimal.

Negara-negara maju yang sudah lama menerapkan program yang sama dengan MBG, seperti Jepang yang sudah lama memahami hal ini. Makanan sekolah bukan sekedar mengenyangkan saja, tapi sebagai bagian inti dari strategi pembangunan SDM. Tidak ada satupun dari mereka yang menjalankan program pangan sekolah tanpa melibatkan ahli gizi. Jepang menganggap keamanan pangan dan kualitas gizi anak sekolah adalah isu yang sangat serius.

Karena itu, wajar publik mempertanyakan ketika ada pejabat yang menyatakan bahwa ahli gizi “tidak diperlukan”.

Gizi punya efek jangka pendek dan jangka panjang. Kekurangan energi pada jam belajar membuat konsentrasi kabur. Asupan protein yang tidak sesuai memengaruhi perkembangan massa otot, kecerdasan, hingga imunitas. Rasio makronutrien yang timpang bisa membuat anak mudah cemas, sulit fokus, dan lesu. Di sisi lain, menu yang terlalu padat energi tetapi miskin zat gizi dapat mendorong kenaikan berat badan yang tidak sehat. Semuanya saling berkait, dan semuanya menuntut kompetensi profesional.

Karena itu, ketika tujuan nasional menargetkan kualitas manusia, maka yang harus dikendalikan bukan sekadar keberadaan makanan di atas piring. Yang harus dikendalikan adalah mutu gizi, keamanan pangan, kecukupan asupan, standar porsi, dan risiko klinis. Di titik inilah peran ahli gizi menjadi krusial.

Dikasih Pelatihan 3 Bulan, SMA Fresh Graduate Bisa Jadi Ahli Gizi?

“Nanti tinggal Ibu Kadinkes melatih orang, bila perlu di sini (kabupaten) punya anak-anak yang fresh graduate, anak SMA cerdas-cerdas, dilatih tiga bulan, kasih sertifikasi, saya siapkan BNSP untuk sertifikasi, tidak perlu seperti kalian yang sombong seperti ini,” ucap Cucun.

Tanggung jawab utama ahli gizi yang dicari MBG:

• Pengembangan Menu: Merancang dan mengembangkan menu untuk menciptakan hidangan yang lezat dan bergizi seimbang.
• Labelisasi Nutrisi: Melakukan perhitungan dan penyusunan label nutrisi untuk produk makanan.
• Konsultasi Gizi: Memberikan konsultasi atau informasi gizi kepada pihak terkait (internal/eksternal)
• Pelatihan & Edukasi: Melaksanakan pelatihan dan edukasi mengenai prinsip-prinsip dasar gizi dan penanganan makanan yang aman (Food Safety).
• Pengawasan Kualitas (Quality Control): Bertanggung jawab atas pengawasan kualitas makanan yang diproduksi secara keseluruhan.
• Kepatuhan Peraturan: Memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan peraturan terkait labelisasi nutrisi dan aspek kesehatan pangan.
• Monitoring & Evaluasi: Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja karyawan, khususnya pada bagian persiapan, pengolahan, dan pemorsian makanan.
• Quality Control Pangan: Melakukan kontrol kualitas akhir (QC) terhadap makanan yang telah diproduksi
• Pengawasan Sampel Makanan: Bertanggung jawab dalam pengawasan dan pencatatan sampel makanan yang diproduksi setiap hari.

Semua itu tidak dapat digantikan oleh siapapun dengan pelatihan singkat. Hal tersebut bukanlah tugas yang dapat ditangani dengan sepele tanpa kompetensi formal dan profesional hanya karena dianggap mengganggu jalannya program.

Ahli Gizi merupakan profesi yang membutuhkan kompetensi dan pendidikan khusus, sesuai dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023, sama seperti Dokter, Apoteker, Psikolog, dan Tenaga kesehatan lainnya. Ahli gizi tidak diartikan sekedar jabatan atau pekerjaan yang bisa diklaim siapa saja karena punya standar kompetensi, kode etik, dan regulasi profesi yang telah diakui dalam sistem kesehatan nasional. Ahli gizi memiliki standar profesi, tanggung jawab, dan peran fundamental dalam kesehatan masyarakat Indonesia.

Kenapa Ucapan “Tidak Perlu Ahli Gizi” Berbahaya?

Ucapan tersebut berbahaya bukan hanya karena meremehkan profesi, tetapi karena:

1. Menghilangkan kontrol ilmiah terhadap program skala nasional

MBG akan diberikan kepada jutaan anak setiap hari. Tanpa kontrol gizi, menu bisa tidak seimbang, porsi terlalu sedikit atau terlalu besar, dan kandungan mikronutrien penting seperti zat besi atau zinc bisa tidak terpenuhi.

2. Memicu risiko klinis pada kelompok rentan

Anak-anak adalah kelompok yang paling rentan terdampak. Dampaknya bisa berupa:

• Tumbuh kembang terhambat. Menu tanpa perhitungan protein bisa mengganggu perkembangan otak dan otot.
• Obesitas dini. Energi yang terlalu tinggi tanpa proporsi serat dan mikronutrien bisa menaikkan berat badan secara cepat.
• Porsi yang tidak sesuai. Anak usia 7 tahun berbeda kebutuhan gizinya dengan anak usia 17 tahun.
• Alergi yang tidak terpantau. Anak dengan alergi susu, kacang, atau intoleransi laktosa butuh pemantauan khusus.
• Keracunan makanan. Kontaminasi bakteri yang sering muncul ketika penyelenggaraan makanan yang besar tidak diawasi standar higiennya.

Anak adalah kelompok dengan risiko klinis tinggi. Kesalahan perhitungan gizi hari ini bisa terlihat efeknya bertahun-tahun ke depan. Karena itu, ketika ada wacana menepikan ahli gizi, pertanyaannya sederhana: apakah negara siap menanggung konsekuensinya?

3. Mendorong kebijakan tanpa dasar ilmiah

Lebih berbahaya lagi ketika muncul wacana perubahan undang-undang yang hanya perlu ketokan palu “kita tidak perlu ahli gizi, tidak perlu PERSAGI, yang diperlukan adalah satu tenaga yang mengawasi gizi”. Undang-undang dibuat berdasarkan standar kesehatan dan disiplin ilmu. Mengubahnya hanya agar program bisa berjalan tanpa profesional adalah langkah mundur dalam perlindungan masa depan bangsa.

4. Membuka peluang pemborosan anggaran negara

Komposisi menu yang salah dapat membuat anak tetap kekurangan nutrisi meskipun negara sudah mengeluarkan biaya besar. Program akan berjalan, tetapi manfaat tidak tercapai. Akhirnya uang habis, tapi kualitas SDM tidak berubah.

Alasan Kelangkaan Ahli Gizi SPPG

Dalam diskusi publik baru-baru ini, Ketua Badan Gizi Nasional (BGN) menyatakan bahwa Satuan Penanganan Program Gizi (SPPG) mengalami kesulitan dalam mencari ahli gizi.

Namun, anggapan ini patut dikritisi: kenyataannya, lulusan gizi di Indonesia sangat banyak. Menurut liputan media, ada 131 kampus yang menyelenggarakan program sarjana gizi, 41 kampus vokasi gizi, serta 12 kampus penyelenggara profesi dietisien. Jumlah lulusan gizi tahun 2024 berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) sebanyak 34.553 orang.

Dengan basis lulusan gizi yang besar, klaim “ahli gizi langka” untuk SPPG seharusnya tidak hanya dilihat dari kuantitas, tetapi juga dari kualitas penempatan dan beban kerja. Banyak ahli gizi yang bekerja di SPPG mengeluhkan:

• Beban kerja overwork dan overtime. Tiap SPPG hanya ada satu ahli gizi yang ditugaskan menanggung jawabi ribuan porsi di banyak wilayah atau sekolah, lembur untuk merancang menu, melakukan pemantauan gizi, dan laporan rutin.
• Peran hanya sebagai “syarat formalitas”. Beberapa mitra pelaksana program hanya melihat keberadaan ahli gizi sebagai persyaratan birokrasi, bukan sebagai mitra strategis dalam merancang menu dan pengaturan gizi yang benar-benar sesuai standar. Akibatnya, ahli gizi sulit menjalankan fungsinya secara penuh, seperti menyesuaikan menu gizi berdasarkan data status gizi anak, tanpa intervensi mitra yang kurang memahami aspek ilmiah nutrisi.
• Hak gaji ahli gizi tidak diberikan tepat waktu. Banyak ahli gizi yang mengeluhkan bahwa gaji tidak diberikan tepat waktu dan seringkali di rapel.

Hal-hal di atas menunjukkan bahwa masalahnya bukan “kelangkaan ahli gizi”, melainkan sistem penempatan dan pemanfaatan ahli gizi dalam SPPG yang belum optimal.

Solusi dan Evaluasi Kebijakan

Untuk memperbaiki kondisi ini, berikut rekomendasi yang seharusnya menjadi bagian dari evaluasi program MBG dan SPPG:

1. Tambahkan jumlah ahli gizi di setiap SPPG + sistem shifting

Dengan menambah tenaga ahli gizi per SPPG dan menerapkan sistem kerja bergantian (shifting), beban kerja bisa didistribusikan lebih seimbang. Ahli gizi tidak lagi terbebani lembur terus-menerus dan bisa fokus melakukan fungsi inti seperti perencanaan gizi, pemantauan status gizi anak, dan evaluasi menu.

2. Berikan wewenang penuh kepada ahli gizi dalam menyusun menu

Ahli gizi harus diberi otoritas untuk merancang menu MBG sesuai standar gizi tanpa intervensi yang merusak dari mitra non-gizi. Mereka perlu menjadi pengambil keputusan dalam komposisi menu (karbohidrat, protein, mikronutrien), porsi, frekuensi, dan penyesuaian jika status gizi anak berubah. Dengan ini, program tidak hanya “sekedar kenyang”, tetapi benar-benar intervensi gizi yang berbasis data dan ilmu.

3. Evaluasi reguler dan profesionalisasi peran gizi di SPPG

Pemerintah dan BGN harus mengevaluasi struktur kerja SPPG secara berkala: apakah rasio ahli gizi terhadap sekolah memadai, apakah tugas mereka terfokus sebagai penyedia menu saja atau juga sebagai pengawas kesehatan gizi, dan apakah mekanisme pelaporan dan akuntabilitas dijalankan dengan transparan. Evaluasi ini harus mendorong profesionalisasi ahli gizi sebagai mitra strategis, bukan pegawai “formalitas”.

4. Perbaiki sistem perekrutan dan distribusi lulusan gizi

Karena lulusan gizi banyak, pemerintah perlu membuat kebijakan penempatan yang lebih proaktif, misalnya via kerja sama dengan universitas atau Persatuan Ahli Gizi Indonesia (PERSAGI), insentif bagi ahli gizi yang bekerja di SPPG di daerah, dan jalur karir yang jelas.

(Sumber:Kenapa Pernyataan ‘Tak Perlu Ahli Gizi’ Berbahaya?.)

Jakarta (VLF) – Sejumlah wajib pajak pengguna skema PPh final 0,5% terindikasi menjalankan modus tertentu demi menghindari tagihan pajak yang lebih besar.

PPh 0,5% sendiri seharusnya hanya dinikmati pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang memenuhi syarat.

Salah satu praktiknya adalah bouncing atau menahan omzet. Sebagai informasi, PPh Final 0,5% dikenakan bagi UMKM dengan omzet maksimal Rp 4,8 miliar. Terindikasi juga praktik firm splitting atau pemecahan usaha yang skalanya sudah besar agar tetap bisa menikmati tarif PPh final 0,5%.

“Ada beberapa praktik dari wajib pajak yang mendapat fasilitas PPH final 0,5% ini melakukan praktek bouncing atau menahan omzet dan melakukan praktek firm splitting atau pemecahan usaha,” ujarnya dalam rapat dengan Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (17/11/2025).

Pemerintah sendiri sedang menyiapkan revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2022 untuk menutup celah penyalahgunaan tersebut. Bimo mengusulkan agar dilakukan perubahan Pasal 57 ayat 1 dan 2 dalam PP 55/2022 agar mengecualikan wajib pajak yang menyalahgunakan aturan.

“Jadi untuk itu kami mengusulkan ada perubahan di pasal 57 ayat 1 dan ayat 2 di bab 10 terkait pengaturan ulang subyek PPh final setengah persen wajib-wajib yang memiliki peredaran bruto tertentu, dengan mengecualikan wajib pajak yang berpotensi digunakan sebagai sarana untuk melakukan penghindaran pajak atau anti avoidance rule,” bebernya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membuka peluang untuk menerapkan tarif pajak penghasilan (PPh) final sektor UMKM dengan tarif 0,5% tanpa batasan waktu alias permanen. Hanya saja ia memberi syarat agar UMKM tidak lagi mempermainkan omzet demi mendapatkan tarif pajak rendah.

“Nanti kita lihat keadaannya seperti apa. Sebetulnya kalau betul-betul mereka UMKM nggak ngibul-ngibul, harusnya sih nggak apa-apa dipermanenkan,” kata Purbaya dalam media briefing di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat (14/11/2025).

Meski demikian, Purbaya menyebut akan melihat kondisi perekonomian dalam dua tahun ke depan sambil memantau implementasi saat ini di lapangan.

(Sumber:Bos Pajak Ungkap Permainan Pengusaha demi Dapat PPh 0,5%.)

Jakarta (VLF) – Badan Gizi Nasional (BGN) menyampaikan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) telah menyiapkan anggaran Rp 20 triliun untuk mendukung pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG).

Anggaran ini digunakan untuk membiayai para peternak ayam pedaging dan petelur di seluruh Indonesia.
“Jadi, anggaran sebesar Rp20 triliun itu untuk membiayai para peternak, bukan Danantara yang membangun peternakan sendiri,” kata Wakil Kepala BGN Nanik Sudarti Deyang dalam keterangannya, dikutip Selasa (18/11/2025).

Nanik menjelaskan proyek ini dirancang sebagai ekosistem terintegrasi yang akan melibatkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di hulu dan peternakan kecil di hilir. Tujuannya untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga telur dan ayam.

Menurut Nanik, Danantara akan membiayai para peternak ayam petelur dan pedaging untuk memastikan agar kebutuhan telur dan daging ayam untuk program MBG bisa terpenuhi. Dengan demikian, hal ini diharapkan dapat mencegah terjadi lonjakan harga yang menyebabkan inflasi.

Danantara, lanjut Nanik, saat ini tengah mengkaji rencana ini secara mendalam sebelum memutuskan pelaksanaan proyek. Nanik menyebut berdasarkan informasi dari Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria, infrastruktur, lokasi, dan jadwal pembangunan masih dalam tahap studi.

Sebelumnya, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengungkapkan pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 20 triliun untuk membangun peternakan ayam pedaging dan petelur terintegrasi di seluruh Indonesia. Amran mengatakan, pembangunan tersebut ditujukan untuk memastikan kebutuhan daging ayam dan telur untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) terpenuhi.

“Kemudian, peternakan ayam, pedaging, dan telur terintegrasi itu ada anggaran khusus Rp 20 triliun. Kita akan buat seluruh Indonesia untuk mensuplai BGN. Kita mensuplai, jangan sampai telur dan ayamnya ke depan shortage atau kekurangan. Jadi kita siapkan dari sekarang,” katanya usai Rapat Koordinasi Hilirisasi Perkebunan dan Industri di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, Jumat (7/11/2025).

Amran mengatakan anggaran tersebut berasal dari BPI Danantara. Rencananya program ini akan berjalan pada Januari 2026.

(Sumber:BGN Buka Suara soal Kucuran Dana Rp 20 T dari Danantara.)

Jakarta (VLF) – Pertumbuhan ekonomi Jepang terkontraksi pertama kalinya dalam enam kuartal. Ekonomi Jepang turun 1,8% secara tahunan (yoy) pada kuartal III-2025.

Melansir dari CNBC International, Selasa (18/11/2025), secara kuartalan, Produk Domestik Bruto (PDB) Negeri Sakura secara kuartalan pada periode Juli-September tercatat turun pertama kalinya dalam enam kuartal sebesar 0,4%. Penurunan pertumbuhan ekonomi ini lebih kecil dari perkiraan, dengan ditopang konsumsi pemerintah dan swasta yang masih tumbuh tipis.

Permintaan publik tumbuh 2,2% secara tahunan, terutama didorong oleh konsumsi pemerintah. Sementara, permintaan swasta turun 1,8% akibat anjloknya investasi residensial yang merosot lebih dari 32%.

Ekspor juga melemah 4,5% pada kuartal III secara tahunan dan turun 1,2% dibandingkan kuartal sebelumnya. Pada kuartal II-2025, ekspor masih tumbuh 2,3%.

Di sektor pasar keuangan, yen melemah tipis terhadap dolar AS. Indeks Nikkei 225 turun 0,29%. Imbal hasil obligasi pemerintah Jepang tenor 10 tahun naik 3 basis poin menjadi 1,73%.

Ekspor Jepang sebelumnya mengalami kontraksi selama empat bulan berturut-turut sejak Mei akibat tarif AS yang menekan pengiriman ke sana, meski pada September ekspor mulai kembali tumbuh. Jepang telah mencapai mencapai kesepakatan dagang dengan Washington pada Juli lalu. Kesepakatan itu menurunkan tarif terhadap produk ekspor Jepang ke AS dari 25% menjadi 15% yang efektif berlaku 7 Agustus.

Konsumsi domestik menahan perlambatan ekonomi, dengan konsumsi pemerintah dan swasta masing-masing naik 0,5% dan 0,1% dibandingkan kuartal sebelumnya. Permintaan publik secara kuartalan tumbuh 0,5% dan menyumbang 0,1 poin persentase terhadap pertumbuhan ekonomi Jepang.

Namun, permintaan swasta menjadi penekan utama terhadap PDB kuartal ini, turun 0,4% dibandingkan kuartal sebelumnya. Permintaan ini mengurangi pertumbuhan 0,3 poin persentase, seiring investasi residensial yang anjlok 9,4%.

Ekonom utama di S&P Global Market Intelligence, Harumi Taguchi memperkirakan pertumbuhan PDB akan kembali pulih ke depan. Ia menilai dampak aturan perumahan baru akan berkurang.

Pada 2024, Jepang menerapkan standar konservasi energi yang lebih ketat untuk semua proyek baru yang dimulai sejak 1 April tahun ini. Taguchi menambahkan kesepakatan tarif AS-CHina menurunkan tarif timbal-balik mulai berdampak positif pada pesanan dari Jepang.

Pertumbuhan yang lemah ini kemungkinan akan memperkuat rencana Perdana Menteri Jepang yang baru terpilih, Sanae Takaichi, untuk menggelontorkan stimulasi ekonomi.

(Sumber:Pertumbuhan Ekonomi Jepang Minus 1,8%.)

Jakarta (VLF) – China siap menyambut era baru. Salah kota di Negeri Tirai Bambu ini, Shanghai berencana membuat terobosan di dunia kuliner, yakni restoran yang dikelola kecerdasan buatan (AI), dapur otomatis, pelayan robot, menu berbasis data, hingga rantai pasok yang canggih.
Kota tersebut ditargetkan menjadi pusat restoran pintar yang berkelas dunia pada 2028. Hal ini tertuang dalam rencana aksi terbaru yang dirilis Komisi Perdagangan Shanghai bersama empat biro kota lainnya.

“Lebih dari 70% layanan katering, jaringan fast-food, serta gerai minuman, akan memakai AI di seluruh rantai nilai. Sementara itu, restoran akan mengadopsi AI pada lebih dari 50% operasional intinya,” tulis dokumen tersebut, dikutip dari SMCP, Senin (17/11/2025).

Penerapan teknologi ini dinilai akan mempercepat pergeseran di industri restoran China. Menurut konsultan MCR Shanghai, Li Yingtao, rencana ini hanya akan menguntungkan sejumlah kalangan.

“Brand restoran besar punya modal untuk investasi teknologi cerdas, sehingga lebih cepat mendapat keunggulan biaya dan memperluas skala,” ujarnya.

Sebaliknya, restoran kecil dan dikhawatirkan dapat sulit bertahan. Namun, rencana ini dapat membuka peluang bagi pengusaha sektor teknologi untuk mendorong restoran kecil beradaptasi.

Pemerintah China meminta gerai mulai memakai alat dalam operasionalnya, seperti robot penggoreng, robot pemasak nasi, dispenser minuman pintar, hingga mesin perakit burger. Jaringan restoran besar juga didorong membangun dapur pusat otomatis yang mengintegrasikan sistem pencucian, memasak, dan pengemasan.

Di saat yang sama, pemerintah China menekankan bahwa teknologi tidak bertujuan menghilangkan cita rasa tradisional. Pemerintah ingin penerapan kecanggihan ini justru membantu menjaga konsistensi rasa sekaligus meningkatkan efisiensi.

(Sumber:Shanghai Mau Jadi Kota Restoran Berbasis Robot Kelas Dunia di 2028.)

Jakarta (VLF) – Bicara kendaraan listrik, infrastruktur penunjang seperti Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) menjadi penting untuk dikembangkan. Hingga saat ini, Indonesia telah memiliki hampir 4.400 SPKLU yang tersebesar di sejumlah wilayah.

Kepala Balai Besar Survei dan Pengujian Ketenagalistrikan EBTKE, Harris, juga mengatakan untuk stasiun penukaran baterai kendaraan (battery swap) di Indonesia sudah ada sekitar 1.900 stasiun. Harris bilang, pemerintah akan mendorong penambahan jumlah SPKLU dan stasiun penukaran baterai di Indonesia dengan menerbitkan regulasi baru.

“Per 2025 ini, beberapa bulan yang sebelumnya ini jumlah charging station kita itu sudah mencapai 4.400-an untuk charging station mobil. Kemudian, untuk penukaran baterai itu sekitar 1.900-an,” terang Harris dalam acara detikcom Leaders Forum: Masa Depan Kendaraan Listrik Indonesia, di Jakarta, ditayangkan Jumat (14/11/2025).

“Ini akan berkembang terus karena tahun ini juga Kementerian ESDM mengeluarkan regulasi baru, yaitu Peraturan Kementerian ESDM Nomor 24 Tahun 2025. Ini terkait dengan charging untuk perluasan SPKLU,” sambungnya.

Harris mengelaborasi, regulasi ini juga mengatur kebijakan wajib (mandatory) yang harus diterapkan dalam konteks membangun SPKLU. Harris bilang, jika pihak tertentu telah membangun 5 SPKLU di wilayah Jawa dan Bali, maka diharuskan membangun satu SPKLU di luar Jawa dan Bali.

“Bahkan di situ nanti ada mandatory tertentu. Misalnya, dalam setiap membangun 5 SPKLU di Jawa-Bali, itu wajib membangun satu (SPKLU) di luar Jawa-Bali. Demikian juga kalau membangun di luar Jawa-Bali itu ada 12, itu diminta membangun satu tambahan lagi sebagai mandatory,” jelas Harris.

(Sumber:Pemerintah Bakal Perluas Pembangunan SPKLU di Indonesia.)

Jakarta (VLF) – Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan ketentuan hak atas tanah (HAT) bagi investor di IKN yang sebelumnya bisa mencapai 190 tahun.

Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid memastikan keputusan tersebut tidak menghambat investasi di IKN.

“Putusan MK tidak menghambat investasi. Yang dikoreksi adalah durasi hak, bukan kepastian berusaha,” ujar Nusron dalam keterangannya, dikutip Minggu (16/11/2025).

Menurutnya, putusan MK menegaskan bahwa pemberian HGU, HGB, dan Hak Pakai di IKN tidak dapat menggunakan skema dua siklus 95 tahun, dan harus kembali mengikuti batasan nasional dengan mekanisme evaluasi yang jelas dan terukur. Nusron menilai, ketetapan ini sejalan dengan amanat Pasal 33 UUD 1945 mengenai prinsip penguasaan negara atas sumber daya alam.

Ia menegaskan bahwa keputusan MK justru memperkuat posisi negara sekaligus memberikan kepastian hukum bagi investasi dan pembangunan IKN. Menurutnya, putusan tersebut konsisten dengan arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pembangunan IKN yang adil, transparan, modern, dan tetap berlandaskan konstitusi. Seiring dengan keputusan tersebut, proses pemberian HAT yang telah berjalan akan dilanjutkan dengan penyesuaian.

“Semua proses yang sudah berjalan dapat dilanjutkan dengan penyesuaian. Ini sejalan dengan visi Presiden Prabowo untuk menjaga iklim investasi yang sehat,” ujar Nusron.

Nusron memastikan bahwa sistem evaluasi, monitoring, dan tata kelola pertanahan di IKN akan terus diperkuat guna menjamin transparansi dan akuntabilitas. Kementerian ATR/BPN bersama Otorita IKN dan kementerian terkait segera melakukan koordinasi untuk harmonisasi regulasi serta penyelarasan aturan teknis, agar seluruh pelaksanaan di lapangan berjalan sesuai ketentuan MK.

Pemberian HAT di IKN tertuang dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Nusantara (UU IKN). Dalam beleid tersebut, awalnya ditetapkan para investor mendapatkan hak atas tanah berupa Hak Guna Usaha (HGU) hingga 190 tahun dan diberikan melalui dua siklus. Dalam pemberian satu siklus HGU diberikan paling lama 35 tahun, perpanjangan hak paling lama 25 tahun, dan pembaruan hak paling lama 35 tahun.

Lalu MK menetapkan untuk membatalkan pemberian HAT lahan di IKN selama 190 tahun. Ketua MK Suhartoyo mengatakan sejumlah ketentuan pasal 16A UU IKN bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat. Hal ini diputuskan dalam sidang pembacaan amar Putusan Nomor 185/PUU-XXII/2024.

“Dalam hal HAT yang diperjanjikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (7) dalam bentuk hak guna bangunan, diberikan hak, paling lama 30 (tiga puluh) tahun; perpanjangan hak, paling lama 20 (dua puluh) tahun; dan pembaruan hak, paling lama 30 (tiga puluh) tahun berdasarkan kriteria dan tahapan evaluasi. Pasal 16A ayat (3) UU IKN bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai,” ujarnya dalam keterangan tertulis.

(Sumber:Pemerintah Pede Investasi Tak Terhambat Meski Hak Guna Lahan IKN Batal.)

Jakarta (VLF) – Pemerintah berpeluang mengambil alih infrastruktur atau prasarana Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan opsi ini merupakan cara pemerintah dalam menyelesaikan masalah keuangan dan utang proyek.

Dia menyebutkan APBN bisa digunakan untuk pengambilalihan ini. Termasuk membayar semua kewajiban keuangan pembangunan.

Kemudian untuk operasional seperti pengelolaan sarana perkeretaapian akan diurus langsung oleh PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) sebagai operator yang tetap diawasi BPI Danantara.

“Sepertinya, kita akan cenderung membayar jalannya, infrastrukturnya. Cuma rolling stocknya bukan kita yang sentuh, mereka yang menanggung,” ungkap Purbaya dalam jumpa pers di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat (14/11/2025) yang lalu.

Tapi, skenario ini baru didiskusikan saja, Purbaya bilang belum ada keputusan resmi soal peran APBN pada masalah keuangan Whoosh. “Cuman saya belum mendapatkan kesimpulan jadinya seperti apa, ini belum putus juga,” katanya menekankan.

Yang jelas, kini Purbaya pun ingin diajak apabila ada diskusi dengan pihak China soal restrukturisasi utang Kereta Cepat. Sebelumnya, dia menyatakan diri enggan ikut bernegosiasi.

“Makanya saya bilang kalau nanti mereka diskusi dengan sana (China), saya ikut, saya mau lihat, jangan sampai saya rugi-rugi amat. Tapi kita lihat yang terbaik buat negara ini, ini masih berjalan prosesnya,” sebut Purbaya.

Opsi yang diungkapkan Purbaya, mirip seperti yang pernah dipaparkan Chief Operating Officer (COO) Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Dony Oskaria sebelumnya. Dony pernah memaparkan pihaknya dan pemerintah akan berbagi peran untuk menyelesaikan masalah keuangan Whoosh, termasuk tunggakan utang pembangunan proyek.

Nantinya, Dony mengatakan porsi Danantara dalam keberlangsungan Whoosh hanya pada operasional. Sementara pemerintah berkaitan dengan infrastruktur.

“Ini juga solusi terbaik tentunya mana yang porsinya Danantara tentu akan dilakukan oleh Danantara, terutama sekali berkaitan operasional dengan Whoosh dan juga ada porsinya pemerintah yang berkaitan dengan infrastruktur,” kata dia di Kemenko Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Selasa (11/11/2025) yang lalu.

(Sumber:Pemerintah Berpeluang Ambil Alih Infrastruktur Kereta Cepat Whoosh!.)

Jakarta (VLF) – Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyoroti masih banyaknya orang kaya di Indonesia yang mendapat bantuan iuran BPJS Kesehatan. Bahkan berdasarkan data yang ada, orang dengan penghasilan lebih dari Rp 100 juta sebulan masih dibayarkan iurannya oleh pemerintah.
Dalam rapat kerja bersama DPR-RI Komisi IX, Menkes Budi mengungkapkan adanya penerima bantuan iuran (PBI) yang tidak tepat sasaran berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Menurut data, total ada 10,84 juta jiwa yang tidak sasaran menerima PBI.

Padahal orang-orang tersebut masuk dalam kategori desil (pembagian kelompok masyarakat berdasarkan tingkat kesejahteraan) 6-10. Sedangkan, PBI ditujukan untuk masyarakat kategori desil 1-5.

“Dengan adanya DTSEN ini juga menarik, begitu kita lihat, ada juga orang ikutan desil 10 itukan 10 persen orang terkaya di Indonesia. Ada juga yang dibayarin PBI-nya, 0,56 persen (540 ribu jiwa),” ujar Menkes Budi dalam rapat di Senayan, Kamis (13/11/2024).

Rincian PBI yang tidak tepat sasaran meliputi desil enam sebanyak 5,98 juta jiwa (6,17 persen), desil tujuh sebanyak 2,72 juta jiwa (2,8 persen), desil delapan sebanyak 1,04 juta jiwa (1,08 persen), desil sembilan sebanyak 560 ribu jiwa (0,57 persen), dan desil 10 sebanyak 540 ribu jiwa (0,56 persen).

Menurut Menkes Budi, data ini bisa dijadikan acuan untuk merapikan data-data penerima bantuan dari pemerintah. Orang-orang yang berada di desil 10 seharusnya tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah.

“Dengan demikian data ini bagus perhatikan kalau ada penghapusan pembukuan ada juga yang perlu dihapus, desil 10, desil 9 itu kan pasti pendapatannya pasti 100 juta ke atas, ngapain juga dibayarin PBI-nya,” tandasnya.

(Sumber:Menkes Ungkap Ada Orang Bergaji Rp 100 Juta Dapat Bantuan Iuran BPJS Kesehatan.)

Jakarta (VLF) – Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Ahmad Yohan menilai kebijakan pangan di era Presiden Prabowo Subianto mengalami lompatan besar dengan dampak nyata bagi masyarakat. Ia menyebut langkah strategis pemerintah tidak hanya memperkuat ketahanan pangan, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan petani dan pelaku usaha tani.
“Langkah-langkah yang diambil pemerintah sangat baik dan menunjukkan arah yang tepat. Sekarang, masyarakat, terutama petani, mulai merasakan hasilnya,” ujar Yohan dalam keterangan tertulis, Jumat (14/11/2025).

Yohan menambahkan berbagai kebijakan strategis pemerintah di sektor panganmulai dari penambahan kuota pupuk, stabilisasi harga gabah, hingga penguatan cadangan beras pemerintah telah memberikan hasil signifikan dan berdampak langsung bagi petani.

Ia menekankan kebijakan yang tepat sasaran tersebut menjadi fondasi penting dalam memperkuat produktivitas nasional. Salah satu indikator keberhasilan adalah meningkatnya Nilai Tukar Petani (NTP) yang dirilis BPS. Per September 2025, NTP Indonesia mencapai 124,36, menunjukkan bahwa pendapatan petani telah meningkat jauh di atas biaya produksinya.

“Ini capaian luar biasa, bukti bahwa kebijakan pemerintah benar-benar berpihak pada petani,” tambah Yohan.

Selain itu, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), proyeksi produksi pangan nasional 2025 juga mencatat capaian signifikan dengan total produksi padi yang mencapai 34,77 juta ton.

Menurut Yohan, capaian ini memperkuat posisi Indonesia sebagai negara yang mampu menjaga ketersediaan pangan dalam situasi global yang tidak menentu.

“Salah satu kebijakan yang dampaknya sangat besar adalah rencana pembangunan 100 gudang baru Bulog. Selama ini Bulog kerap kekurangan gudang saat panen raya. Dengan tambahan gudang ini, penyerapan gabah, beras, dan jagung dapat dilakukan jauh lebih maksimal sehingga tidak ada hasil panen petani yang terbuang,” kata Yohan.

Lebih jauh, Yohan menilai penguatan infrastruktur pangan seperti gudang, pengering, dan fasilitas penyimpanan jangka panjang akan menjadi kunci dalam menjaga stabilitas pasokan nasional.

Menurutnya, langkah ini selaras dengan upaya Kementerian Pertanian (Kementan) yang dipimpin Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman untuk meningkatkan produksi dalam negeri dan mengurangi ketergantungan pada impor.

Berdasarkan data capaian sektor pertanian dan bukti nyata di lapangan, Yohan menyampaikan optimismenya terhadap masa depan pangan Indonesia. Ia menilai fondasi kebijakan yang tengah dibangun pemerintah saat ini akan menjadi titik balik penting bagi lahirnya sistem pangan nasional yang lebih mandiri, modern, dan berkelanjutan.

Dengan penguatan infrastruktur serta komitmen pemerintah yang konsisten berpihak pada petani, Yohan meyakini Indonesia berada di jalur yang tepat untuk mencapai ketahanan pangan yang semakin kokoh.

“Dengan arah kebijakan yang semakin presisi dan berpihak pada petani, saya yakin Indonesia akan semakin kuat sebagai negara dengan ketahanan pangan yang tangguh dan berdaya saing,” tutupnya.

(Sumber:Komisi IV DPR Nilai Kebijakan Pangan Era Prabowo Sangat Baik.)