Jakarta (VLF) – KPK telah merampungkan proses pemeriksaan dalam tahap penyelidikan terhadap Wali Kota Madiun Maidi dan delapan orang lainnya yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT). KPK pun sudah menaikkan kasus ini ke tahap penyidikan dan telah menetapkan status hukum.
“Telah dilakukan ekspose dan diputuskan bahwa penyelidikan ini naik ke tahap penyidikan. Dalam ekspose tersebut juga sudah menetapkan status hukum para pihak yang diamankan, dalam waktu 1×24 jam,” kata Jubir KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Selasa (20/1/2026).

Budi menjelaskan saat ini, Maidi dan delapan orang lainnya masih menjalani pemeriksaan intensif oleh penyidik di gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan.

“Saat ini para pihak tersebut masih dilakukan pemeriksaan oleh penyidik,” terang Budi.

Seperti diketahui, Wali Kota Madiun Maidi terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK terkait kasus dugaan fee proyek dan dana CSR di Kota Madiun. Maidi kini tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, untuk pemeriksaan.

Maidi tiba di Gedung Merah Putih semalam sekitar pukul 22.35 WIB. Dia memakai topi, jaket biru dongker, dan celana hitam.

Maidi tiba membawa tas jinjing biru dan dompet hitam. Dia dikawal oleh petugas.

Diketahui, Maidi ditangkap bersama belasan orang lainnya. Mereka diamankan di Madiun, Jawa Timur.

“Benar, hari ini Senin (19/1), tim sedang ada kegiatan penyelidikan tertutup, dengan mengamankan sejumlah 15 orang, di wilayah Madiun, Jawa Timur,” jelas Budi, Senin (19/1).

KPK telah mengamankan barang bukti. Uang ratusan juta rupiah diamankan dalam OTT ini.

“Selain itu, tim juga mengamankan barang bukti dalam bentuk uang tunai senilai ratusan juta rupiah,” katanya.

(Sumber:KPK Sudah Tetapkan Tersangka Terkait OTT Walkot Madiun.)

Jakarta (VLF) – Polres Metro Bekasi membongkar kasus pengoplosan atau ‘suntik’ gas elpiji bersubsidi di kawasan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi. Tiga orang pelaku yang terlibat sudah diringkus polisi.
Kapolres Metro Bekasi Kombes Sumarni mengatakan tiga orang yang diamankan masing-masing berinisial RKA sebagai pemilik lapak, MH sebagai sopir bongkar muat, serta MRT sebagai kernet. Dalam praktiknya, mereka memindahkan isi gas subsidi 3 kilogram ke tabung gas non-subsidi ukuran 12 kilogram.

“Memindahkan isi gas dari tabung subsidi 3 kilogram ke tabung non-subsidi 12 kilogram dengan cara disuntik tanpa standar keselamatan. Untuk mengisi satu tabung gas 12 kilogram, pelaku membutuhkan empat tabung gas subsidi 3 kilogram,” kata Sumarni dalam keterangannya, Selasa (20/1/2026).

Petugas juga menyita ratusan tabung gas berbagai ukuran, peralatan suntik gas, timbangan, segel tabung, satu unit mobil pikap, serta dua unit telepon genggam. Gas hasil oplosan tersebut kemudian dijual ke sejumlah wilayah di Jakarta.

“Gas LPG subsidi diperuntukkan bagi masyarakat kecil dan pelaku UMKM. Penyalahgunaan seperti ini tidak hanya merugikan negara, tetapi juga berpotensi menimbulkan kelangkaan, membahayakan keselamatan masyarakat serta merebut hak warga yang semestinya menjadi penerima subsidi,” jelasnya.

Dari hasil penyelidikan, praktik ilegal tersebut telah berlangsung sejak Oktober 2025 dengan estimasi keuntungan mencapai ratusan juta rupiah. Par tersangka dijerat dengan Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi, Undang-Undang Metrologi Legal, serta Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

“Kami akan terus melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap penyalahgunaan gas subsidi. Apabila masyarakat menemukan praktik ilegal serupa maupun gangguan kamtibmas agar segera menghubungi layanan kepolisian 110,” tuturnya.

(Sumber:Polisi Bongkar Praktik Gas Oplosan di Cikarang, Elpiji 3 Kg Disuntik ke 12 Kg.)

Jakarta (VLF) – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengancam mengenakan tarif kepada delapan negara anggota NATO jika tak menyetujui keinginan Paman Sam untuk menguasai Greenland. Bahkan tarif akan terus meningkat sampai AS resmi mencaplok Greenland.
Dalam unggahan di akun media sosial miliknya, Trump menjelaskan bahwa tarif impor yang menargetkan Denmark, Norwegia, Swedia, Prancis, Jerman, Britania Raya, Belanda, dan Finlandia ini akan dimulai dari 10% berlaku pada 1 Februari.

“Tarif akan melonjak hingga 25% pada 1 Juni,” tegas Trump dikutip dari CNBC, Senin (19/1/2026).

Tarif Baru

Sanksi tersebut kemungkinan ditambahkan di atas tarif yang sudah dikenakan AS untuk produk impor dari negara-negara tersebut. Artinya, pengenaan tarif ini masih di luar tarif-tarif yang sudah ditetapkan sebelumnya.

Sebelumnya, pemerintahan Trump sudah menetapkan tarif rata-rata sekitar 15% untuk barang-barang dari Uni Eropa dan sekitar 10% untuk impor dari Britania Raya, dengan tarif yang bervariasi berdasarkan sektor.

Bahkan di sektor sensitif seperti logam dan beberapa jenis mobil, langkah-langkah berlapis telah mendorong tarif efektif untuk sejumlah negara ke kisaran belasan hingga dua puluhan persen. Tentu tuntutan Trump kali ini benar-benar dapat mengancam perjanjian perdagangan Uni Eropa-AS yang telah disepakati pada Agustus lalu.

Tarif ke Eropa

Untuk diketahui, unggahan Trump itu menyiratkan bahwa tarif baru terhadap sekutunya di Eropa diberlakukan sebagai respons terhadap pemindahan pasukan negara-negara tersebut ke Greenland. Hal ini dilakukan karena pemerintahan Trump telah mempertimbangkan untuk menggunakan militer AS untuk mengakuisisi Greenland.

“Kedelapan negara tersebut telah melakukan perjalanan ke Greenland, untuk tujuan yang tidak diketahui. Ini adalah situasi yang sangat berbahaya bagi keselamatan, keamanan, dan kelangsungan hidup planet kita,” tulis Trump.

Negara-negara yang menjadi sasaran Trump menanggapi ancaman tarif ini dengan kecaman. Mereka menggambarkan penetapan tarif tersebut sebagai tindakan permusuhan terhadap sekutu militer dekat yang mengancam kemitraan trans-Atlantik.

Presiden Komisi Eropa, Ursula von der Leyen mengeluarkan teguran keras terhadap ultimatum Gedung Putih dengan menggambarkan tarif tersebut bukan hanya sebagai sengketa perdagangan tetapi juga sebagai ujian nilai-nilai Barat.

“Kami memilih kemitraan dan kerja sama. Kami memilih bisnis kami. Kami memilih orang-orang kami,” tulis von der Leyen dalam sebuah unggahan di Bluesky tak lama setelah pengumuman tersebut.

Para pemimpin Eropa lainnya juga bersikap tegas. Presiden Dewan Eropa Antonio Costa mengatakan pada Sabtu kemarin bahwa blok tersebut sedang mengoordinasikan respons bersama terhadap ancaman tersebut.

“Uni Eropa akan selalu sangat tegas dalam membela hukum internasional, di mana pun hukum itu berada,” kata Costa dalam sebuah konferensi pers.

(Sumber:Trump Ancam 8 Negara Ini dengan Tarif 25% Jika Tak Setuju AS Caplok Greenland.)

Jakarta (VLF) – Selama lebih dari satu dekade terakhir, China melakukan reklamasi besar-besaran di kawasan Laut China Selatan dengan menimbun pasir ke wilayah tengah laut.

Langkah ini mengubah karang dangkal dan terumbu yang sebelumnya nyaris tenggelam saat pasang menjadi pulau-pulau buatan berskala besar yang kini berfungsi sebagai pangkalan strategis di wilayah sengketa.

Dikutip dari detikInet, transformasi tersebut tidak hanya mengubah bentang geografis kawasan, tetapi juga memengaruhi dinamika politik dan ekonomi di salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia.

Perubahan signifikan itu terlihat jelas melalui citra satelit. Pulau-pulau baru yang dilengkapi landasan pacu, radar, jalan, serta berbagai fasilitas kini berdiri di lokasi yang 12 tahun lalu hanya berupa garis air dan karang. Terumbu yang sebelumnya membentuk lingkaran putih kini berubah menjadi struktur beton dengan infrastruktur modern.

China secara resmi menyatakan bahwa pembangunan pulau buatan tersebut ditujukan untuk mendukung fasilitas sipil, seperti navigasi dan keselamatan pelayaran. Namun, berbagai citra satelit dan laporan lapangan menunjukkan keberadaan fasilitas militer, termasuk landasan pacu panjang dan sistem radar, yang berdampingan dengan mercusuar serta stasiun cuaca.

“Kami membangun pulau-pulau ini agar merasa lebih aman, tetapi setiap pulau justru berpotensi menjadi pemicu baru. Semakin banyak perangkat keras yang ditempatkan di atas pasir yang terus berubah, semakin besar risiko situasi menjadi tidak terkendali,” ujar seorang analis keamanan dari Manila, Filipina.

Pernyataan tersebut mencerminkan ketegangan yang dirasakan negara-negara tetangga akibat perluasan daratan buatan di kawasan tersebut.

Pembangunan Berlangsung Cepat

Pembangunan pulau buatan ini berlangsung dalam waktu relatif singkat. Pada periode 2013 hingga 2016, China menciptakan lebih dari 1.200 hektare lahan baru di Kepulauan Spratly, setara dengan sekitar 1.600 lapangan sepak bola.

Proses reklamasi dilakukan dengan mengerahkan kapal keruk yang menyedot sedimen dari dasar laut, kemudian memompanya ke terumbu karang. Pasir yang telah ditimbun diratakan dan dipadatkan menggunakan alat berat, sementara dinding batu dan beton dibangun untuk melindungi pulau dari gelombang serta badai. Setelah struktur dasar terbentuk, pembangunan dilanjutkan dengan pemasangan fondasi bangunan, pembangkit listrik, fasilitas desalinasi air, dan infrastruktur pendukung lainnya.

Dampak dari pembangunan ini melampaui sekadar perubahan peta. Pulau-pulau buatan tersebut kini menjadi titik strategis di jalur pelayaran yang dilalui sekitar sepertiga perdagangan global setiap tahun, sekaligus berada di wilayah yang diyakini menyimpan cadangan minyak dan gas dalam jumlah besar.

Dampak Lingkungan dan Sosial

Di sisi lain, ekspansi tersebut menimbulkan konsekuensi lingkungan yang serius. Reklamasi menyebabkan kerusakan terumbu karang dalam skala luas akibat sedimen yang menutupi dan menghancurkan habitat laut. Kondisi ini berdampak pada ekosistem, termasuk area pemijahan ikan dan habitat penyu laut.

Pembangunan pulau buatan juga memengaruhi mata pencaharian nelayan setempat. Sejumlah wilayah perairan yang sebelumnya dapat diakses secara bebas kini harus dihindari, sementara aktivitas patroli dari berbagai negara meningkatkan ketegangan di sekitar kawasan tersebut.
Para pakar hukum internasional menilai bahwa meskipun reklamasi menciptakan daratan baru, sebagian besar pulau buatan itu tidak memberikan hak zona ekonomi eksklusif sebagaimana pulau alami menurut hukum laut internasional. China, bagaimanapun, menolak pandangan dan keputusan tersebut.

Fenomena ini menunjukkan bahwa pembangunan pulau buatan bukan sekadar persoalan teknik reklamasi, melainkan juga mencerminkan bagaimana kekuatan besar dapat mengubah lanskap laut dan keseimbangan geopolitik dengan memindahkan jutaan ton pasir. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mendasar mengenai kedaulatan, keamanan kawasan, serta masa depan laut yang menjadi urat nadi perdagangan global.

(Sumber:Proyek Ambisius China, Mau Bikin Pulau Raksasa Buatan.)

Jakarta (VLF) – Dalam beberapa minggu terakhir, Republik Islam Iran kembali menjadi sorotan dunia karena gelombang protes besar-besaran yang meletus di berbagai kota di negara itu sejak akhir Desember 2025. Aksi unjuk rasa yang awalnya dipicu oleh tekanan ekonomi—inflasi yang meroket, mata uang yang jatuh, dan krisis biaya hidup—dengan cepat berubah menjadi gelombang kritik terbuka terhadap struktur politik negara dan pimpinan tertinggi, Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei.

Pada saat yang sama, figur oposisi yang lama tersembunyi kembali mendapatkan momentum, Reza Pahlavi, putra mahkota terakhir dari monarki Iran yang digulingkan pada Revolusi Islam 1979.

Ketegangan antara kedua tokoh ini — satu sebagai simbol rezim teokratis yang berkuasa dan satu lagi sebagai ikon oposisi monarki dan transisi — mencerminkan konflik ideologis dan politik yang mendalam dalam masyarakat Iran kontemporer.

Gelombang protes yang dimulai pada akhir 2025 merupakan salah satu periode tercepat dan paling luas eskalasinya dalam beberapa dekade terakhir di Iran. Aksi-aksi ini telah menyebar ke lebih dari 30 provinsi, dengan ratusan hingga ribuan demonstrasi yang dilaporkan terjadi di seluruh negeri.

Sejumlah laporan menyebutkan langkah-langkah keras pemerintah termasuk pemutusan internet dan represi oleh Garda Revolusi telah menyebabkan ribuan korban luka dan kematian di kalangan pengunjuk rasa dan aparat keamanan. Sementara angka resmi bervariasi, kelompok pemantau independen menyebutkan jumlah korban tewas bisa mencapai ribuan orang selama periode protes ini.

Awalnya protes terebut mencerminkan ketidakpuasan masyarakat terhadap kondisi ekonomi yang memburuk, tetapi dengan cepat berkembang menjadi tuntutan perubahan politik yang lebih luas — termasuk kritik langsung terhadap otoritas Supreme Leader. Slogan-slogan seperti “Death to the Dictator” menggema di jalanan Tehran dan kota-kota lain, menunjukkan bahwa tuntutan rakyat telah melampaui sekadar reformasi ekonomi.

Oposisi Reza Pahlavi dan Legitimasi Teokrasi Ali Khamenei

Di tengah gejolak ini, nama Reza Pahlavi muncul kembali di mata publik dan media internasional sebagai salah satu tokoh oposisi yang paling dikenal. Pahlavi, yang saat ini tinggal dalam pengasingan di luar negeri, adalah putra dari Shah Mohammad Reza Pahlavi, monarki terakhir Iran yang digulingkan oleh Revolusi Islam 1979. Selama protes yang sedang berlangsung, seruannya untuk demonstrasi besar dan tekanan terhadap rezim telah menginspirasi sebagian demonstran yang bahkan meneriakkan slogan-slogan mendukung dirinya di jalanan.

Lebih jauh, Pahlavi telah mengeluarkan pernyataan yang secara langsung menentang kebijakan dan posisi Khamenei. Ia mengecam keterlibatan pemerintah dalam konflik regional dan menyerukan kepada militer, polisi, dan aparat keamanan agar “bergabung dengan rakyat” dan meninggalkan rezim yang menurutnya tidak mewakili kehendak bangsa Iran.

Selain itu, Pahlavi telah merilis rencana transisi yang dikenal sebagai 100-day transition plan, sebuah proposal untuk periode transisi jika rezim Khamenei jatuh, yang menunjukkan bahwa oposisi tidak hanya menolak kekuasaan teokratis saat ini tetapi juga bersiap menawarkan alternatif pemerintahan yang lebih plural dan demokratis.

Di sisi lain, Supreme Leader Ali Khamenei tetap menjadi pusat kekuasaan di Iran. Sistem politik Iran menempatkan jabatan ini sebagai otoritas tertinggi negara, jauh di atas presiden, sehingga legitimasi dan kelangsungan kekuasaannya menjadi inti dari stabilitas yang dihormati oleh jaringan kekuasaan teokratis.

Dalam menghadapi protes, Khamenei dan pendukungnya telah menekankan pentingnya menjaga kedaulatan nasional dan menolak “campur tangan asing”, seraya mengaitkan perlawanan terhadap rezim secara langsung dengan ancaman eksternal—terutama dari Amerika Serikat dan sekutunya.

Sejak Revolusi Islam 1979, yang dipimpin oleh Ayatollah Ruhollah Khomeini, narasi anti-intervensi asing dan kedaulatan revolusioner telah menjadi pilar ideologis yang menjaga legitimasi Republik Islam terhadap ancaman internal dan eksternal sekaligus. Posisi Khamenei sebagai penerus Khomeini sejak 1989 membuatnya menjadi simbol stabilitas, tetapi juga menjadikan dia target kritik ketika legitimasi itu dipertanyakan oleh massa yang semakin frustrasi.

Revolusi 1979 dan Warisan Monarki

Untuk memahami kedalaman konflik ini, perlu kita kembali pada Revolusi Islam Iran 1979, peristiwa besar yang menggulingkan monarki Pahlavi dan mendirikan Republik Islam di bawah kepemimpinan Khomeini. Revolusi itu dipicu oleh kombinasi ketidakpuasan sosial, ekonomi, dan politik terhadap pemerintahan Shah yang dianggap otoriter dan pro-Barat.

Dukungan luas dari berbagai elemen masyarakat, termasuk ulama, pekerja, dan kelas menengah urban, mampu menumbangkan monarki yang telah bertahan lebih dari setengah abad. Namun, sejak saat itu, Iran menjalankan bentuk pemerintahan yang berdasar pada prinsip teokratis—menguji batas antara agama dan negara dalam struktur kekuasaan politik modern.

Selama beberapa dekade, rezim ini tetap relatif stabil meskipun berhadapan dengan sanksi internasional, konflik regional, dan tantangan internal lainnya. Kali ini, gelombang protes 2025–2026 menunjukkan bahwa banyak warga Iran, terutama generasi muda, telah kehilangan kepercayaan pada rezim yang ada dan mempertanyakan warisan teokrasi yang lahir dari revolusi itu.

Dalam konteks ini, figur Reza Pahlavi menghadirkan simbol yang kompleks bagi sebagian, ia bukan hanya representasi monarki masa lalu, melainkan peluang untuk memikirkan kembali identitas dan masa depan politik Iran di luar struktur yang telah membelenggu negara sejak 1979. Namun bagi yang lain, nostalgia akan monarki atau dukungan terhadap Pahlavi juga penuh dengan pertanyaan tentang bagaimana sejarah monarki dahulu dijalankan dan apakah model pemerintahan itu mampu menjadi alternatif yang sah bagi banyak elemen masyarakat modern Iran.

Sementara konflik internal terus bergolak, dinamika internasional turut memperumit situasi. Negara-negara Barat, termasuk Amerika Serikat dan anggota G7, telah menekankan kecaman terhadap tindakan keras pemerintah Iran dan ancaman sanksi lebih lanjut jika kekerasan terhadap pengunjuk rasa tidak dihentikan. Beberapa pejabat AS bahkan menyatakan dukungan kepada rakyat Iran dan mengancam tindakan lebih jauh jika represi meningkat.

Namun demikian, hubungan Barat dengan Reza Pahlavi juga tidak tanpa kontroversi, khususnya terkait persepsi tentang peran kekuatan luar dalam menentukan masa depan Iran. Sementara Pahlavi sendiri memanfaatkan dukungan diaspora dan simpati global untuk memperkuat posisinya, rakyat Iran di dalam negeri seringkali menunjukan preferensi mereka sendiri yang kompleks — antara aspirasi demokratis, kedaulatan nasional, dan skeptisisme terhadap intervensi asing.

Sehingga ketegangan antara Ali Khamenei dan Reza Pahlavi pada dasarnya mencerminkan konfrontasi antara dua visi masa depan Iran—satu yang mempertahankan struktur teokratis yang didirikan setelah Revolusi Islam 1979 dan satu lagi yang mencari perubahan fundamental, baik melalui restorasi simbolik monarki atau transisi menuju demokrasi yang lebih terbuka.

Gelombang protes yang melanda negara sejak akhir 2025 menandai titik kritis bagi legitimasi rezim yang telah berkuasa lebih dari empat dekade dan membuka kembali pertanyaan besar tentang identitas politik Iran, kedaulatan rakyat, dan peran aktor domestik serta internasional dalam menentukan arah negara.

Apapun hasil akhirnya, konflik ini bukan hanya sebuah pertarungan antara dua figur—Khamenei dan Pahlavi—tetapi juga pertarungan antara narasi sejarah lama dan aspirasi baru rakyat Iran untuk menentukan nasib mereka sendiri di abad ke-21.

(Sumber:Benturan Kepentingan Khamenei-Pahlavi dan Pertaruhan Arah Politik Iran.)

Jakarta (VLF) – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyebut pemerintah akan membentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) baru khusus di sektor tekstil.

Hal itu menjadi pembahasan utama dalam Rapat Terbatas (Ratas) bersama Presiden Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor, Minggu (11/1/2026).

Airlangga mengaku telah menyerahkan peta jalan untuk membangun kembali sektor tekstil di tengah tarif tinggi Amerika Serikat (AS). Dalam peta jalan tersebut, pemerintah menargetkan peningkatan ekspor produk tekstil hingga US$ 40 miliar dalam 10 tahun.

“Akan membentuk BUMN baru khusus tekstil, tidak menghidupkan kembali,” kata Airlangga di Hotel Mulia Senayan, Jakarta Selatan, Rabu (14/1/2026).

Airlangga mengatakan, BUMN ini akan disuntik modal awal sebesar US$ 6 miliar atau sekitar Rp 101,17 triliun (kurs Rp 16.863). Dana ini akan disalurkan langsung oleh Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara).

“Bapak Presiden mengingatkan kita pernah mempunyai BUMN Tekstil, dan ini akan dihidupkan kembali, sehingga pendanaan US$ 6 bilion nanti akan disiapkan oleh Danantara,” ungkapnya.

Airlangga menjelaskan, Prabowo juga meminta agar sektor tekstil untuk dicarikan pasar ekspor baru melalui kesepakatan EU-CEPA. Selain itu, pemerintah juga akan menggenjot rantai nilai industri tekstil, seperti benang, kain, dan proses dyeing (pencelupan), printing (pencetakan), dan finishing.

“Nah ini yang harus kita dorong untuk dibangkitkan kembali,” jelasnya.

Selain tekstil, pemerintah juga hendak membangunkan kembali sektor semikonduktor. Airlangga mengatakan, pemerintah juga telah menyiapkan dana untuk menghidupkan industri tersebut.

“Pemerintah juga menyiapkan dana untuk itu, dan ini menjadi prioritas agar kita bisa defensif terhadap perang tarif yang ada sekarang,” pungkasnya.

(Sumber:Pemerintah Mau Bentuk BUMN Tekstil.)

Jakarta (VLF) – Pemerintah Amerika Serikat (AS) mengaku telah membeli minyak mentah pertama dari Venezuela senilai US$ 500 juta atau Rp 8,43 triliun (kurs Rp 16.865). Pembelian minyak pertama ini merupakan bagian dari kesepakatan senilai US$ 2 miliar atau Rp 33,73 triliun yang dicapai tak lama setelah penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro.

Dikutip dari Reuters, Kamis (15/1/2026), menurut seorang pejabat pemerintahan Trump, pembelian minyak tambahan dari negara Amerika Latin itu diperkirakan terjadi dalam beberapa hari atau minggu mendatang. Sementara itu, menurut seorang pejabat administrasi pemerintahan Trump lainnya mengatakan bahwa pendapatan Venezuela dari penjualan minyak pertama senilai Rp 8,43 triliun itu akan disimpan di rekening bank yang dikendalikan oleh pemerintah AS.

Berdasarkan sumber lain yang mengetahui rencana tersebut, rekening utama yang digunakan untuk menyimpan dana hasil jual-beli minyak tersebut berada di Qatar. Sebab negara itu merupakan tempat netral, artinya dana dapat berpindah dengan persetujuan AS dan tanpa risiko penyitaan.

Sebagai informasi, sebelumnya Presiden AS Donald Trump mengatakan bahwa otoritas sementara di Venezuela sudah sepakat untuk mengekspor 30-50 juta barel minyak mentah kepada Paman Sam pada awal Januari 2026.

Saat itu Trump juga menegaskan pembelian minyak Venezuela ini dilakukan dengan harga yang berlaku di pasar saat ini dan dana transaksi itu sepenuhnya akan dikendalikan oleh ia sendiri selaku Presiden AS. Ia langsung memerintahkan Menteri Energi AS, Chris Wright untuk menyelesaikan kesepakatan itu. Diperkirakan kesepakatan jual-beli minyak mentah tersebut bernilai sekitar US$ 2 miliar.

“Saya telah meminta Menteri Energi Chris Wright untuk segera melaksanakan rencana ini. Barang-barang itu akan diangkut dengan kapal penyimpanan, dan dibawa langsung ke dermaga bongkar muat di Amerika Serikat,” jelas Trump dalam unggahannya Truth Social.

(Sumber:AS Beli Minyak Perdana dari Venezuela Rp 8,43 T.)

Jakarta (VLF)

Market Overview

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada Rabu (14/1) ditutup naik 0,94% ke posisi 9.032,58. Pergerakan indeks didorong oleh penguatan sejumlah saham, terutama BREN yang naik 4,89%, DSSA menguat 2,83%, serta BRMS yang bertambah 4,60%.
Di sisi sebaliknya, tekanan masih terlihat pada saham DCII yang turun 3,74%, ASII melemah 2,40%, dan BBCA terkoreksi 0,93%. Dari sisi transaksi, aktivitas investor asing masih menunjukkan minat yang kuat. Di pasar reguler, asing mencatatkan beli bersih sekitar Rp1,10 triliun, sementara secara keseluruhan di seluruh pasar, nilai beli bersih mencapai Rp1,16 triliun.

Secara sektoral, kinerja pasar tergolong solid dengan seluruh 11 sektor berakhir di zona positif. Sektor consumer cyclicals menjadi pendorong utama dengan kenaikan tertinggi sebesar 3,21%.

Berita Emiten

PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGEO)

PGEO tengah mempersiapkan pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Lumut Balai Unit 3 di Sumatera Selatan dengan kapasitas 55 megawatt (MW). Proyek tersebut ditargetkan mulai beroperasi penuh pada 2030.

Sebelumnya, PGEO telah mengoperasikan PLTP Lumut Balai Unit 2 secara penuh sejak Juni 2025. Pengembangan unit baru ini sejalan dengan rencana pemerintah dalam RUPTL 2025–2034 serta Blue Book Bappenas 2025–2029, sekaligus mendukung target penambahan kapasitas geothermal mandiri nasional sebesar 1 gigawatt (GW) dalam 2–3 tahun ke depan dan 1,8 GW hingga 2033.

PT Folago Global Nusantara Tbk (IRSX)

IRSX mengumumkan rencana penambahan modal melalui rights issue. Perseroan akan menerbitkan sebanyak 12,39 miliar saham baru dengan rasio 1 saham baru untuk setiap 2 saham lama dan harga pelaksanaan Rp300 per saham.

Dari aksi ini, IRSX berpotensi meraih dana maksimal sekitar Rp3,72 triliun. IRSX juga menyiapkan penerbitan 1,24 miliar Waran Seri II dengan rasio 10:1 dan harga pelaksanaan Rp350 per saham, yang berpotensi menambah dana hingga Rp433,65 miliar.

Sebagian dana rights issue, sekitar Rp2,03 triliun, akan dialokasikan untuk anak usaha Folago Karya Indonesia yang bergerak di bidang inkubasi serta akuisisi hak komersial artis dan influencer. Sisanya akan digunakan untuk anak usaha lain dan kebutuhan modal kerja.

Pemegang saham pengendali, Matra Tri Abadi, yang menguasai 54,88% saham, menyatakan komitmennya untuk mengeksekusi seluruh haknya senilai sekitar Rp2,04 triliun serta bertindak sebagai pembeli siaga hingga 5,59 miliar saham. Bagi pemegang saham yang tidak menggunakan haknya, terdapat potensi dilusi hingga 66,67%.

Adapun cum date rights issue di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi dijadwalkan pada 5 Maret, dengan periode pelaksanaan pada 11–17 Maret.

Rekomendasi Saham Hari Ini

BBTN – Buy 1180-1195 | TP 1220-1245 | SL 1130

PSAB – Buy 630-640 | TP 660-680 | SL 590

BRIS – Buy 2230-2250 | TP 2300-2350 | SL 2100

CBDK – Buy 7850-7950 | TP 8150-8325 | SL 7400

SMDR – Buy 428-434 | TP 444-454 | SL 404

Disclaimer: Ingat, bahwa segala analisis dan rekomendasi saham dalam artikel ini bersifat informatif sekaligus bukan merupakan ajakan untuk membeli atau menjual saham tertentu.

Keputusan berinvestasi sepenuhnya berada di tangan masing-masing investor sesuai dengan profil risiko dan tujuan keuangan pribadi. Selamat berinvestasi secara bijak.

(Sumber:IHSG Menguat ke 9.032, PGEO Siapkan Proyek Panas Bumi-IRSX Rights Issue.)

Jakarta (VLF) – Pemerintah menetapkan margin fee yang diberikan ke Perum Bulog sebesar 7% dalam menjalankan penugasan. Menteri Koordinator bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan selama ini margin yang diterima Bulog sangat kecil yang hanya sebesar Rp 50 per kilogram beras.
Dengan margin yang tipis tersebut, Zulhas bilang, untuk memberikan gaji saja tidak cukup.

“Nah oleh karena itu tadi kami menyelesaikan agar Bulog diberi peran untuk ngambil keuntungan seperti dulu. Kalau sekarang kan bulog tidak ngambil apa-apa, hanya Rp 50 dibuat gaji aja kadang-kadang kurang, nggak cukup,” ujar Zulhas usai Rapat Kordinasi terbatas dengan sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Senin (12/1/2026).

Zulhas mengatakan bahwa usulan margin fee yang diminta Bulog hingga 10%. Namun, setelah dilakukan perhitungan bersama akhirnya disepakati margin yang diberikan sebesar 7%.

“Nah, dihitung-hitung antara Menteri Keuangan, dari BPKP, ketemu angka 10% diminta, tapi disetujui 7% nanti ngambil fee. Itu untuk utamanya untuk menjamin agar harga beras satu harga di seluruh Indonesia. Itu satu yang kami tadi rapat,” terang Zulhas.

Sebelumnya, Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengusulkan agar kenaikan margin fee atau keuntungan untuk Bulog menjadi 10%. Usulan ini dipandang sebagai langkah supportif atas beban penugasan publik kepada Bulog yang terus meningkat.

Usulan penyesuaian margin fee ini mengacu pada asas kesetaraan, dengan merujuk pada skema penugasan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) strategis lainnya seperti PLN dan Pertamina yang memperoleh margin fee sebesar 10% dalam menjalankan penugasan pemerintah.

“Nah saya nggak minta penghargaan yang lain-lain, saya cuma minta rewardnya supaya Bulog itu menjadi lebih bagus. Dan saya lihat di BUMN lain itu juga ada rewardnya ada sama, kayak PLN, bahkan Pertamina itu marginnya sampai 10%. Nah saya mengajukan itu margin itu. Kemarin saya udah mengajukan ke Pak Mentan, Pak Mentan sudah setuju, tapi diminta dirapatkan di rakortas (rapat koodinasi terbatas),” kata dia di Kantor Bulog, Jakarta Selatan.

Rizal mengungkapkan margin Bulog sebesar Rp 50/kg telah berlangsung belasan tahun dan tidak ada perubahan. Padahal Bulog memegang peran besar untuk mengendalikan harga di seluruh Indonesia.

“Masa sekian tahun dari 2014 sampai 2025, berarti 11 tahun tidak pernah ada perubahan. Ini malah minus, hampir Rp 900 miliar. Nah itu, makanya kita masih minus Rp 900 miliar, Bayangkan. Ya makanya supaya tidak minus itu, kita minta marginnya dinaikkan,” katanya.

(Sumber:Pemerintah Setuju Kasih Margin Fee 7% ke Bulog.)

Jakarta (VLF) – Pemerintah terus mempercepat pemulihan pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat melalui koordinasi lintas kementerian dan badan usaha milik negara (BUMN). Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya belum lama ini menggelar rapat untuk menyinkronkan percepatan pembangunan hunian serta pemulihan infrastruktur dasar bagi warga terdampak bencana agar berjalan cepat dan tepat sasaran.
Rapat tersebut difokuskan pada evaluasi progres pembangunan hunian, pemulihan fasilitas publik, serta pembagian peran kementerian dan BUMN agar pelaksanaan di lapangan lebih efektif dan terkoordinasi.

Pertemuan di Kantor Sekretariat Kabinet itu turut melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Badan Pengaturan BUMN, serta sejumlah BUMN konstruksi yang terlibat langsung dalam penanganan pascabencana.

Teddy menyampaikan, pembangunan rumah hunian di sejumlah wilayah terdampak ditargetkan rampung dalam waktu dekat.

“Dalam dua minggu ke depan rumah hunian di Aceh Utara, Aceh Pidie, Tapanuli Selatan, Tanah Datar, Padang Pariaman dan Agam akan jadi dan siap digunakan,” ujar Teddy dalam keterangan tertulis, Kamis (8/1/2026).

Selain pembangunan hunian, pemerintah juga mengebut pembersihan dan pemulihan fasilitas umum, mulai dari jalan, rumah sakit, sekolah, pasokan air bersih, hingga perkantoran. Dalam hal ini, Kementerian Pekerjaan Umum berkolaborasi dengan BUMN Konstruksi salah satunya PTPP untuk memastikan pemulihan infrastruktur vital dapat segera mengembalikan mobilitas dan aktivitas ekonomi masyarakat. Pembangunan hunian tambahan di Aceh juga ditargetkan selesai pada awal Februari.

Dalam proses pemulihan tersebut, pemerintah pusat terus berkoordinasi dengan bupati dan wali kota setempat untuk menyesuaikan kebutuhan warga terdampak yang beragam.

“Ada yang ingin disiapkan hunian, ada yang ingin memperbaiki sendiri, ada yang ingin pindah daerah mengikuti keluarganya yang lain dan lain sebagainya,” kata Teddy.

Di luar agenda pembangunan hunian permanen, dukungan BUMN konstruksi menjadi bagian penting sejak fase tanggap darurat hingga pemulihan awal. Salah satu BUMN yang terlibat aktif adalah PT PP (Persero) Tbk (PTPP), yang berkolaborasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dalam membuka kembali akses jalan, menangani longsor, serta memulihkan konektivitas antardaerah di Aceh dan Sumatera Utara, termasuk pada ruas strategis seperti Bireuen-Takengon, agar distribusi logistik dan mobilitas masyarakat kembali berjalan.

Memasuki fase pemulihan lanjutan, peran PTPP bersama Danantara dan BP BUMN difokuskan pada penyediaan hunian sementara (huntara) bagi warga terdampak banjir. Selain pembangunan huntara di Aceh Tamiang, pemerintah menargetkan penyediaan hingga 15.000 unit huntara dalam tiga bulan ke depan di berbagai wilayah terdampak bencana. PTPP sendiri saat ini terlibat dalam pembangunan 600 unit huntara di Aceh Utara sebagai bagian dari upaya percepatan pemulihan tempat tinggal warga.

Khusus di Aceh Tamiang, Danantara menginisiasi pembangunan 600 unit hunian sementara, dengan PTPP bertanggung jawab pada pembangunan tahap awal sebanyak 94 unit. Hunian sementara tersebut dibangun dengan sistem panggung dan dilengkapi fasilitas pendukung seperti MCK, tandon air, musala, jalan pedestrian, drainase, serta sistem utilitas kawasan. Hingga awal Januari 2026, sebanyak 30 unit telah selesai, sementara sisanya ditargetkan rampung secara bertahap.

Corporate Secretary PTPP, Joko Raharjo, menegaskan bahwa penyediaan hunian sementara dan pemulihan infrastruktur merupakan bagian penting dari proses kebangkitan masyarakat pascabencana.

“Pemulihan tidak berhenti pada perbaikan akses dan infrastruktur. Warga juga membutuhkan tempat tinggal yang aman agar bisa kembali menata aktivitas sehari-hari. Melalui kolaborasi yang diinisiasi Danantara, PTPP mendukung penyediaan hunian sementara ini sebagai ruang transisi sebelum pemulihan jangka menengah dan panjang berjalan,” ujar Joko.

Ia menambahkan, komitmen PTPP tidak berhenti pada fase tanggap darurat semata.

“Kami percaya pemulihan infrastruktur adalah fondasi awal agar masyarakat dapat bangkit dan kembali bergerak. PTPP akan terus hadir, bekerja, dan mendampingi proses pemulihan ini sampai tuntas,” tutup Joko.

Melalui koordinasi lintas kementerian serta dukungan BUMN konstruksi, pemerintah berharap proses pemulihan pascabencana dapat berjalan menyeluruh, tidak hanya pada aspek infrastruktur, tetapi juga pemulihan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat terdampak.

(Sumber:Pemerintah Kebut Pembangunan Hunian Sementara Korban Bencana Sumatera.)