Jakarta (VLF) – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menekan transaksi judi online (judol) hingga 20% pada 2025. Meski begitu, perputaran uang di bisnis haram itu tercatat masih triliunan rupiah.

PPATK melaporkan perputaran dana judol tahun lalu mencapai Rp 286,84 triliun yang dilakukan dalam 422,1 juta kali transaksi. Jumlah itu turun dibandingkan tahun 2024 yang sebesar Rp 359,81 triliun.

Menurut kepala PPATK, Ivan Yustiavandana, ini menjadi sejarah baru bagi Indonesia karena berhasil menekan transaksi judol untuk pertama kali.

“Bahwa tahun 2025 adalah sejarah baru dan baru pertama kalinya Indonesia berhasil menekan transaksi terkait dengan judi online,” ujarnya dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR RI, di Jakarta, Selasa (3/2/2026).

Tren ini diikuti dengan penurunan jumlah deposit judol yang pada tahun 2025 sebesar Rp 36,01 triliun, menurun dari tahun 2024 sebesar Rp 51,3 triliun. Tercatat sebanyak 12,3 juta orang melakukan deposit judol melalui beberapa kanal seperti bank, e-wallet, dan QRIS.

PPATK juga mencatat ada perubahan modus penyetoran deposit menggunakan QRIS yang meningkat signifikan dibandingkan melalui setoran di bank ataupun e-wallet.

“Turunnya total nominal deposit dan angka perputaran dana judol disebabkan karena penerapan strategi yang tepat dan kolaborasi yang baik antara pemerintah dan sektor swasta dalam upaya pencegahan dan pemberantasan judol di berbagai sisi,” seperti tertulis dalam catatan capaian PPATK tahun 2025.

Ivan menargetkan PPATK mampu menekan transaksi judol sebesar 50% pada tahun 2026. PPATK siap bekerja sama dengan lembaga lain untuk mengejar target tersebut.

“Tahun ini kita target turun 50%. Karena kita kerja sama semakin kuat,” katanya.

Ivan mengatakan, salah satu instansi yang bekerja sama dengan PPATK adalah Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Ivan menilai pemberantasan judol bukan perkara mudah, mengingat banyaknya tantangan yang harus dihadapi.

Dengan kemajuan sistem yang ada PPATK memprediksi perputaran uang judol bisa mencapai Rp 1.100 triliun. Namun berkat sinergi berbagai pihak, jumlah perputaran uang haram itu berhasil ditekan.

“(Pemberantasan) judi online tekanannya memang luar biasa besar. Jadi kemajuan fintech, kemajuan crypto dan segala macam itu potensi judi online itu akan naik terus sampai Rp 1.100 triliun. Itu prediksi kami dan itu nggak pernah salah,” ujarnya.

(Sumber:Duit yang Muter di Judol Masih Ratusan Triliun!.)

Jakarta (VLF) – Perlawanan buron Paulus Tannos belum usai. Paulus Tannos kembali melawan status tersangkanya ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Paulus Tannos merupakan tersangka kasus korupsi e-KTP. Sejak 2021, Paulus Tannos telah menjadi buron KPK.

Pelariannya sempat berakhir pada Januari 2025 setelah ditangkap oleh pemerintah Singapura. Tannos lalu mengajukan gugatan praperadilan atas penangkapannya itu ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Desember 2025.

Gugatan itu lalu ditolak hakim. Pengadilan menilai tidak ada yang dilanggar dalam penangkapan Paulus Tannos.

“Mengadili, menolak eksepsi termohon, dalam eksepsi menolak eksepsi termohon untuk seluruhnya, dalam pokok perkara, satu, menyatakan permohonan praperadilan Pemohon tidak dapat diterima,” kata hakim tunggal, Halida Rahardhini, saat membacakan amar putusan praperadilan nomor 143/Pid.Pra/PN JKT.SEL di PN Jaksel, Selasa (2/12/2025).

Hakim menyatakan praperadilan yang diajukan Paulus Tannos prematur atau absentia in objecto. Hakim mengatakan KPK belum menangkap Paulus Tannos.

“Hakim praperadilan berpendapat bahwa oleh karena penangkapan dan penahanan terhadap Pemohon dilakukan oleh otoritas negara Singapura, berdasarkan professional arrest atau dilaksanakan menurut ketentuan hukum yang berlaku di dalam negara Singapura, bukan penangkapan dan penahanan yang dilakukan aparat penegak hukum Indonesia in casu KPK atau Termohon, menurut hukum acara yg diatur dalam KUHAP dalam Pasal 17, 18 KUHAP,” kata Halida.

Hakim menyatakan objek praperadilan Paulus Tannos tidak termasuk dalam lingkup objek praperadilan Indonesia seperti diatur oleh KUHAP dan peraturan Mahkamah Agung (MA) RI.

“Maka dengan demikian, objek praperadilan ini tidak termasuk dalam lingkup objek praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 KUHAP juncto Peraturan MA Nomor 4 Tahun 2016,” ucapnya.

Ajukan Gugatan Lagi ke Pengadilan

Paulus Tannos tidak menyerah. Di awal tahun ini ia kembali melayangkan gugatan praperadilan atas status tersangkanya dari KPK.

“Klasifikasi perkara: sah atau tidaknya penetapan tersangka,” demikian tertulis dalam laman SIPP PN Jakarta Selatan yang dilihat detikcom, Selasa (3/2/2026).

Permohonan praperadilan Tannos teregister dengan nomor perkara 11/Pid.Pra/2026/PN JKT.SEL. Praperadilan ini diajukan Tannos ke PN Jakarta Selatan pada Rabu (28/1).

Tergugat dalam praperadilan ini yaitu KPK RI. Sidang perdana praperadilan Tannos melawan KPK ini akan digelar pada Senin (9/2).

KPK Siap Hadapi Praperadilan Kedua Paulus Tannos

Pihak KPK merespons permohonan praperadilan kedua dari Paulus Tannos. KPK mengaku santai dan siap menghadapi perlawanan dari Tannos.

“Pada prinsipnya KPK tentu menghormati hak hukum tersangka yang mengajukan praperadilan dimaksud,” kata juru bicara KPK, Budi Prasetyo, kepada wartawan, Selasa (3/2/2026).

Budi mengatakan materi praperadilan Paulus Tannos tidak berbeda dari praperadilan sebelumnya. Dia mengatakan hakim telah menyatakan penetapan tersangka Paulus Tannos sesuai dengan aturan.

“Selain itu, kami pastikan bahwa praperadilan ini tidak akan menghambat proses ekstradisi terhadap DPO Paulus Tannos yang prosesnya masih terus berjalan,” tutur Budi.

(Sumber:Paulus Tannos yang Tak Kapok Lawan KPK Lagi di Praperadilan.)

Jakarta (VLF) – Dunia mulai berada di ambang perang modal. Kini uang dipersenjatai menggunakan tindakan seperti embargo perdagangan, pemblokiran akses ke pasar modal, atau menggunakan kepemilikan utang sebagai sarana untuk menguasai sesuatu.

Kondisi ini diungkapkan oleh investor kawakan Amerika Serikat (AS) Ray Dalio. Baginya, di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik dan pasar modal yang bergejolak, perang modal makin nyata di depan mata.

“Kita berada di ambang perang modal. Memang belum terjadi, tetapi kita cukup dekat dengan hal tersebut dan akan sangat mudah hal itu terjadi karena ada ketakutan bersama,” ujar Ray Dalio dikutip dari CNBC, Rabu (4/2/2026).

Dalio menjelaskan secara historis, perang modal telah terjadi dalam berbagai bentuk seperti misalnya kontrol valuta asing dan modal. Baginya, lembaga-lembaga seperti dana kekayaan negara dan bank sentral sudah membuat persiapan untuk menghadapi kontrol tersebut.

Kini perang modal telah berkembang di sekitar konflik besar. Sebagai contoh, sebelum masuknya AS ke Perang Dunia II, otoritas Negeri Paman Sam memberlakukan sanksi terhadap Jepang sebagai eskalasi dari hubungan yang penuh perselisihan antara kedua negara.

Sebagai contoh baru, perang modal bisa terjadi juga antara AS dan Eropa. Dia mengungkapkan meningkatnya ketegangan baru-baru ini atas upaya pemerintahan AS pimpinan Presiden Donald Trump untuk membawa Greenland untuk berada di bawah kendali AS.

Dia memperingatkan banyak orang Eropa yang memegang valuta asing dolar AS mulai ketakutan kena sanksi dari Uni Eropa. Di sisi lain, AS juga takut kehilangan sumber modal. Sebab, menurut riset Citi, masyarakat Eropa menyumbang 80% dari pembelian obligasi pemerintah AS oleh pihak asing antara April dan November 2025.

“Ada ketakutan juga secara timbal balik dari pihak Amerika Serikat bahwa mereka tidak dapat memperoleh modal, atau tidak mendapatkan pembelian barang dari Eropa,” kata Ray Dalio.

Menurutnya, uang dan modal sangat penting. Saat ini negara di dunia saling memperkuat kontrolnya terhadap hal tersebut dengan berbagai kebijakan.

Sejak kembali ke Gedung Putih tahun lalu, Presiden AS Donald Trump telah memberlakukan sejumlah tarif hukuman terhadap mitra dagang dan lawan politiknya. Keputusan-keputusan tersebut telah memicu volatilitas di pasar keuangan.

Emas Jadi Aset Terbaik

Di tengah ketegangan yang terjadi, Dalio menilai aset emas dan logam mulia lainnya masih merupakan tempat terbaik untuk menyimpan kekayaan. Emas dan perak menunjukkan tanda-tanda pemulihan yang tentatif usai aksi jual massal beberapa hari lalu di dunia.

Baginya, harga emas sangat stabil. Sampai saat ini saja, harganya masih 65% lebih mahal dari tahun lalu. Meskipun ada aksi jual massal, harganya cuma turun 16% dari puncak tertingginya.

“Ini adalah diversifikasi yang sangat efektif untuk bagian portofolio lain yang kurang menguntungkan,” ujar Ray Dalio.

Karena emas merupakan diversifikasi, ketika masa-masa sulit datang, emas berkinerja sangat baik. Cuma, di tengah kondisi yang baik, emas tetap terjaga harganya dengan baik.

“Menurut saya, hal terpenting saat ini adalah memiliki portofolio yang terdiversifikasi dengan baik,” kata Ray Dalio.

(Sumber:Ray Dalio Ungkap Dunia di Ambang Perang Modal, Emas Jadi Aset Terbaik.)

Jakarta (VLF) – Fluktuasi harga emas yang terjadi belakangan ini menjadi sorotan. Harga emas sempat menembus Rp 3 juta per gram, namun kini justru mengalami penurunan tajam.

Pengamat ekonomi Universitas Airlangga (Unair) Gigih Prihantono menjelaskan, jika dilihat dari sisi teknikal, harga emas sebelumnya memang sudah berada di level yang terlalu mahal.

“Kalau dari sisi ekonomi, ya harusnya kalau kita melihat bahwa ekspektasi masyarakat itu membaik perekonomian riilnya, maka harusnya harga emasnya juga mengikuti atau turun begitu,” kata Gigih kepada detikJatim, Selasa (3/2/2026) pukul 09.20 WIB.

Menurutnya, harga emas yang turun justru bisa menjadi sinyal positif bagi perekonomian.

“Saya lebih prefer harga emasnya mending turun karena berarti kan orang-orang kan menganggap bahwa perekonomian di 2026 ini menjadi positif begitu. Ya kalau emas naik pasti gambaran ekonominya pasti kurang baik,” tegasnya.

Meski demikian, Gigih mengingatkan bahwa kondisi global masih dibayangi berbagai risiko, terutama dari sisi geopolitik internasional. Ia menyebut ketegangan global yang dipicu Amerika Serikat dapat berdampak pada stabilitas ekonomi dunia.

Sementara dari dalam negeri, ia menyoroti pentingnya sinkronisasi dan konsistensi kebijakan pemerintah dan beberapa hal lainnya.

“Kalau dalam negeri ya pasti soal sinkronisasi kebijakan pemerintah dan konsistensi dari kebijakan pemerintah, serta penegakan hukum juga mempengaruhi kondisi ekonomi,” katanya.

Gigih pun mengimbau agar masyarakat tidak panik di tengah kondisi fluktuasi harga emas ini. Ia menekankan bahwa investasi emas seharusnya menggunakan dana jangka panjang.

“Kalau memang investasi di emas ya harus dipastikan bahwa uangnya adalah uang tenang, bukan uang yang butuh kita ambil. Jadi memang prinsip investasi itu uang sisa, bukan uang konsumsi,” tuturnya.

Gigih juga memberi saran praktis bagi masyarakat yang sudah terlanjur berinvestasi emas di tengah kondisi harga yang tidak stabil.

“Kalau sudah untung ya dijual saja. Kalau belum (untung) ya tetap disimpan,” ujarnya.

Adapun untuk pembelian emas di tengah fluktuasi harga saat ini, Gigih menilai hal tersebut bersifat relatif. Namun secara pribadi, ia menyarankan agar masyarakat mempertimbangkan instrumen investasi lain.

“Untuk (pembelian) itu tergantung, tapi kalau saya sih mending dialokasikan untuk instrumen investasi yang lain, misalnya surat utang negara,” pungkasnya.

Sebagai informasi, sebagaimana dilansir dari detikFinance, harga emas Antam hari ini kembali jatuh dari level Rp 3.000.000 per gram. Harga emas Antam 24 karat hari ini ambruk mencapai Rp 183.000 per gram menjadi Rp 2.844.000 per gram.

Berdasarkan situs Logam Mulia Antam, Selasa (3/2/2026), harga emas ukuran 0,5 gram berada di angka Rp 1.472.000. Sementara emas 10 gram dijual Rp 27.935.000 dan ukuran terbesar 1.000 gram (1 kg) dibanderol Rp 2.784.600.000.

(Sumber:Harga Emas Naik Turun Drastis, Begini Saran Pengamat Soal Untung Rugi.)

Jakarta (VLF) – Buron kasus korupsi e-KTP, Paulus Tannos, kembali mengajukan permohonan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. KPK tak masalah dengan hal tersebut.

“Pada prinsipnya KPK tentu menghormati hak hukum tersangka yang mengajukan praperadilan dimaksud,” kata juru bicara KPK, Budi Prasetyo, kepada wartawan, Selasa (3/2/2026).

Budi mengatakan materi praperadilan Paulus Tannos tidak berbeda dari praperadilan sebelumnya. Dia mengatakan hakim telah menyatakan penetapan tersangka Paulus Tannos sesuai dengan aturan.

“Selain itu, kami pastikan bahwa praperadilan ini tidak akan menghambat proses ekstradisi terhadap DPO Paulus Tannos yang prosesnya masih terus berjalan,” tutur Budi.

Sebelumnya, Paulus Tannos mengajukan permohonan praperadilan lagi ke PN Jaksel. Ini merupakan kedua kalinya Paulus mengajukan praperadilan melawan KPK.

“Klasifikasi perkara: sah atau tidaknya penetapan tersangka,” demikian tertulis dalam laman SIPP PN Jakarta Selatan yang dilihat detikcom, Selasa (3/2).

Permohonan praperadilan Tannos teregister dengan nomor perkara 11/Pid.Pra/2026/PN JKT.SEL. Praperadilan ini diajukan Tannos ke PN Jakarta Selatan pada Rabu (28/1).

Tergugat dalam praperadilan ini yaitu KPK RI. Sidang perdana praperadilan Tannos melawan KPK ini akan digelar pada Senin (9/2).

Praperadilan pertama Paulus Tannos tidak diterima. Hakim tunggal PN Jakarta Selatan menyatakan permohonan Paulus Tannos tak termasuk dalam lingkup objek praperadilan.

“Mengadili, menolak eksepsi termohon, dalam eksepsi menolak eksepsi termohon untuk seluruhnya, dalam pokok perkara, satu, menyatakan permohonan praperadilan Pemohon tidak dapat diterima” kata hakim tunggal, Halida Rahardhini, saat membacakan amar putusan praperadilan nomor 143/Pid.Pra/PN JKT.SEL di PN Jaksel, Selasa (2/12/2025).

Paulus Tannos ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus korupsi e-KTP karena perannya sebagai Direktur Utama PT Sandipala Arthapura pada 2019. KPK menetapkan Paulus Tannos sebagai tersangka meski keberadaannya tak diketahui.

KPK menduga Tannos mengatur pertemuan-pertemuan yang menghasilkan peraturan teknis bahkan sebelum proyek dilelang. Dia kemudian secara menjadi buron sejak 19 Oktober 2021.

Pada Januari 2025, Paulus Tannos ditangkap di Singapura. Penangkapan itu merupakan permintaan dari otoritas Indonesia.

Paulus Tannos saat ini masih menjalani persidangan ekstradisi di Singapura sebelum dipulangkan ke Indonesia. Pengadilan Singapura juga telah menolak keterangan saksi ahli yang diajukan buron kasus e-KTP, Paulus Tannos. Meski begitu, Paulus Tannos masih tetap menolak dipulangkan ke Indonesia.

(Sumber:Buron Kasus E-KTP Paulus Tannos Ajukan Praperadilan Lagi, KPK Siap Hadapi.)

Jakarta (VLF) – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka anjlok lagi pada pembukaan perdagangan. IHSG berada di level 8.100 pagi ini.
Dikutip dari data RTI, Senin (2/2/2026), IHSG berada di level 8.132,36 pada pukul 09.05 WIB, turun 197 poin atau melemah 2,37%. IHSG dibuka pada level 8.306,18 poin.

Sebanyak 388 saham melemah, 180 saham menguat, dan 126 saham stagnan. Ada 3,95 miliar saham yang diperdagangkan dengan total turnover mencapai Rp 2,74 triliun dengan frekuensi perdagangan saat dibuka mencapai 312.135 kali.

Pekan lalu, IHSG babak belur usai laporan MSCI soal kondisi pasar saham. Setelah itu, Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) dan OJK mundur ramai-ramai.

Pemerintah sudah menetapkan para pejabat sementara di bursa efek dan OJK. Pengelolaan bursa efek juga akan kembali diperbaiki.

(Sumber:IHSG Dibuka Anjlok Usai Bos BEI-OJK Mundur.)

Jakarta (VLF) – Sejumlah dokumen tanah lama, seperti girik, verponding, dan Letter C disarankan segera diubah menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM). Sebab, berdasarkan aturan dokumen tanah lama tersebut tidak akan berlaku lagi sebagai bukti kepemilikan tanah pada 2026.

Hal ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2021 dalam Pasal 95 PP. Di dalamnya dijelaskan bahwa alat bukti tertulis tanah bekas hak barat dinyatakan tidak berlaku sebagai alat bukti hak dan harus didaftarkan agar mendapatkan kepastian hukum.

Menurut Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), seperti yang dikutip dari @kementerian.atrbpn pada Jumat (30/1/2026), meskipun tidak akan diambil negara, girik bukan bukti hak milik, melainkan hanya dipakai sebagai petunjuk pendaftaran tanah.

Selama tanah tersebut ditempati dan diduduki, girik tersebut tetap bisa diurus menjadi SHM atau sertifikat setelah 2 Februari 2026.

Kenapa Harus Mengubah Girik Menjadi SHM?

Dengan bukti kepemilikan tanah sudah berubah menjadi SHM, tanah tersebut sudah mendapat jaminan hukum dari negara bahwa itu aset milik seseorang sehingga ada perlindungan hak. Dengan begitu, ke depannya tanah tidak akan asal diserobot oleh oknum dan bisa terlindungi.

Cara Mengurus Perubahan Girik Menjadi SHM

Ada beberapa hal yang harus dilengkapi agar proses pembuatan SHM dari sebelumnya girik dapat diproses, berikut caranya.

1. Bawa surat pernyataan riwayat kepemilikan dan penguasaan

2. Hadirkan 2 orang saksi (tetangga atau tokoh masyarakat yang mengetahui riwayat tanah dan penguasaan fisik rumah)

3. Diketahui desa atau kelurahan

4. Ajukan semua persyaratan ke kantor pertanahan.

Berapa Biaya Ubah Girik Jadi SHM

Biaya yang perlu dipersiapkan untuk membuat sertifikat berbeda-beda tergantung pada luas tanah, jenis penggunaan lahan, dan lokasinya. Masyarakat bisa memperkirakan biayanya dengan menghitung di aplikasi Sentuh Tanahku. Pada aplikasi tersebut tersedia biaya sesuai dengan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan pajak resmi.

Kementerian ATR/BPN mengingatkan untuk menghindari pengurusan sertifikat lewat calo karena banyak sekali risikonya, salah satunya ditipu.

(Sumber:Tanah Masih Girik Bakal Diambil Negara? Jawabannya Adalah….)

India bakal membeli minyak dari Venezuela. Kesepakatan ini diumumkan langsung oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

Trump bilang minyak asal Venezuela akan menggantikan pasokan minyak Rusia bagi India. Seperti diketahui Trump sempat kesal India membeli pasokan minyak dari Rusia dan ‘menghukum’ negara tersebut dengan kenaikan tarif impor yang tinggi.

“Kami sudah membuat kesepakatan itu, konsep kesepakatannya,” kata Trump dikutip dari CNBC, Senin (2/1/2026).

AS dan India telah berkomunikasi bahwa minyak Venezuela menggantikan impor minyak Rusia. India sempat menjadi pelanggan Venezuela, dan baru saja berhenti membeli minyak tahun lalu setelah Trump memberlakukan tarif 25% pada negara-negara yang membeli minyak Venezuela pada Maret.

Trump mengatakan, India akan membeli minyak Venezuela sebagai pengganti pasokan dari Iran. India berhenti mengimpor minyak dari Iran pada 2019 karena sanksi AS atas program nuklir.

Kala itu India mengalihkan impor minyak ke AS untuk menutupi kekurangan pasokan dari Iran, namun kemudian mengurangi pembelian dari AS dan menjadi pembeli utama minyak Rusia yang dijual dengan harga diskon setelah negara-negara Barat memberlakukan sanksi terhadap Moskow atas invasinya ke Ukraina pada 2022.

Pada Agustus, Trump menggandakan bea masuk impor dari India menjadi 50% untuk menekan India agar berhenti membeli minyak Rusia. Bahkan, awal bulan ini AS mengatakan tarif tersebut dapat naik lagi jika India tidak mengurangi pembelian minyak Rusia.

Kini, Menteri Keuangan AS Scott Bessent memberi sinyal pada Januari bahwa tarif tambahan 25% untuk barang-barang India dapat dihapus, karena ada pengurangan tajam impor minyak Rusia oleh India.

Pemerintah AS minggu ini mencabut beberapa sanksi terhadap industri minyak Venezuela untuk mempermudah perusahaan AS menjual minyak mentahnya. Kesepakatan ini mencerminkan adanya peningkatan berkelanjutan dalam hubungan AS-India. Hubungan kedua negara semlat tegang sepanjang tahun lalu karena impor minyak murah Rusia.

(Sumber:India Mau Beli Minyak Venezuela, Trump Pangkas Tarif Impor?.)

Jakarta (VLF) – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan meningkatkan free float saham menjadi 15% pada Februari. Saat ini free float saham yang diterapkan Bursa Efek Indonesia (BEI) hanya 7,5%.

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengatakan peningkatan free float dianggap sejalan dengan standar yang telah ditetapkan oleh sejumlah bursa global. Kebijakan ini akan ditetapkan dengan mengedepankan transparansi.

“SRO akan menerbitkan aturan untuk free float minimal 15% yang akan dilakukan dalam waktu dekat dan dengan transparansi yang baik,” ujar Mahendra dalam Konferensi Pers di Gedung BEI, Jakarta, Kamis (29/1/2026).

Mahendra juga mendorong reformasi regulasi di pasar modal. Langkah ini dilakukan menyusul permintaan transparansi MSCI terkait free float saham-saham Indonesia yang menyebabkan runtuhnya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).

Reformasi regulasi pasar modal ini dilakukan setelah OJK menggelar pertemuan dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) Bank Indonesia (BI), hingga BPI Daya Anagata Nusantara (Danantara).

OJK Berkantor di BEI

Berdasarkan pertemuan tersebut, OJK memutuskan untuk berkantor di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI). Hal tersebut dilakukan OJK mulai besok, Jumat (30/1/2026).

“Fokusnya adalah reformasi. Perbaikannya itu seluruhnya dan berjalan cepat, tepat, dan efektif. Untuk memastikan hal itu, maka mulai besok kami juga akan berkantor di sini,” terang Mahendra.

Mahendra mengatakan, seluruh unsur pemerintah dan lembaga moneter mendukung reformasi di pasar modal Indonesia. Dukungan ini diberikan untuk perbaikan dan penguatan pasar modal ke depan.

“Jadi solid semua mendukung hal itu. Karena kepentingan nasional untuk melihat bahwa Bursa Efek Indonesia memang setara dengan kondisi dan perkembangan serta standar yang ada di mancanegara. Dan juga solid mendukung untuk perkembangan, penguatan, serta pendalaman pasar,” jelas Mahendra.

Dalam waktu dekat, OJK akan meningkatkan batas free float atau porsi saham yang tersedia untuk diperdagangkan menjadi 15% dari sebelumnya hanya 7,5%. Selain itu, pemerintah juga akan mempercepat proses demutualisasi BEI pada kuartal I tahun ini.

“Kami memahami dalam diskusi dengan pemerintah bahwa pemerintah akan menerbitkan peraturan terkait demutualisasi Bursa dalam kuartal pertama tahun ini,” tutur Mahendra.

(Sumber:OJK Kerek Free Float dan Ngantor di BEI Biar IHSG Berotot Lagi.)

Jakarta (VLF) – Penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG) bakal bertambah puluhan juta orang tahun ini. Menteri Koordinator Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas) menyebut akan ada setidaknya 82,9 juta orang penerima manfaat di tahun 2026.

“Tahun ini kita targetkan akan memberi manfaat 82,9 juta (penerima manfaat),” kata Zulhas saat memberi sambutan dalam acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) II Lembaga Dakwah Komunitas (LDK) Pimpinan Pusat Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Semarang (Unimus), Kamis (29/1/2026).

Data dari Kemenko Pangan, hingga 27 Januari 2026, penerima manfaat MBG yaitu sebesar 59,84 juta orang. Zulhas menyebut pihaknya juga masih terus melakukan pendataan calon penerima manfaat baru.

“Tadi kami rapat tadi dihitung, 82 juta (orang) enggak cukup. Karena banyak lagi ada rumah jompo itu belum belum masuk data, rumah-rumah singgah belum masuk data, rumah apa itu ada banyak yang belum masuk data, akan nambah kira-kira 10 juta lagi,” beber Zulhas.

“Jadi kira-kira akan 90 juta lebih (penerima manfaat) yang sekarang dianggarkan Rp 335 triliun, nanti kalau nambah lagi mungkin akan sampai Rp 360-370 triliun,” sambungnya.

Zulhas menyampaikan penambahan jumlah penerima manfaat itu akan seiring dengan meningkatnya kebutuhan bahan baku yang diperlukan. Nantinya, seluruh kebutuhan itu bakal disuplai oleh koperasi desa (kopdes).

“Nanti kopdes itulah yang akan mensuplai SPPG, koperasi desa ini akan menampung hasil UMKM dari rakyat. Saya akan nanti minta ketuanya, ketua tim, di situ saya bikin aturan yang kita sebut dengan close loop economy,” terang dia.

Menurut Zulhas, sistem tersebut bakal mencegah SPPG mengambil bahan baku dari konglomerat. Pembelian bahan baku lewat kopdes diharapkan dapat menghidupkan ekonomi UMKM.

“Jadi tidak boleh mereka ngambil dari konglomerat lagi. SPPG harus ngambil dari koperasi, (karena) koperasi desa membeli dari UMKM yang ada di daerah,” jelasnya.

Dengan diterapkannya sistem pembelian bahan baku untuk MBG lewat kopdes, para pengelola SPPG bakal mendapat keuntungan yaitu harga bahan baku sesuai yang ditetapkan pemerintah.

“Kopdes nanti akan memasok SPPG, termasuk gabah, termasuk jagung, sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh pemerintah,” pungkasnya.

(Sumber:Menko Zulhas Soal Target 82,9 Juta Penerima MBG: Akan Tambah 10 Juta.)