Jakarta (VLF) Trend penipuan dan peretasan menggunakan layanan WhatsApp terus mengalami peningkatan. Kerugian finansial yang dialami per kejadian nilainya mencapai miliaran rupiah.

Sasarannya tak hanya masyarakat umum, namun juga kalangan selebriti. Yang teranyar adalah Baim Wong yang menjadi korban penipuan di WhatsApp.

Modus yang dipergunakan pelaku dengan mengirimkan pesan melalui WhatsApp dengan melampirkan Android Package Kit (APK) file format. Pelaku meminta korbannya untuk mengunduh file APK yang dikirim melalui WhatsApp. Setelah mengklik dan mengunduh file tersebut rekening Baim Wong dikuras oleh pelaku.

Dr Ir Agung Harsoyo MSc.,MEng, anggota BRTI periode2015-2018 , prihatin dengan maraknya pelaku tindak pidana penipuan dan peretasan yang menggunakan layanan WhatsApp. Masyarakat memang perlu diminta untuk lebih berhati-hati, namun tindakan substantif tentunya perlu segera dilakukan.

Menurut Agung, masih maraknya penipuan dan peretasan melalui WhatsApp dikarenakan aturan layanan over the top (OTT) sebatas UU ITE. Dalam UU ITE para penyelenggara layanan OTT hanya diwajibkan mendaftarkan layanannya.

“Dengan hanya menerapkan kewajiban melapor, tidak ada kewajiban bagi WhatsApp untuk menerapkan aturan Know Your Customer (KYC). Kewajiban KYC di industry telekomunikasi hanya diberlakukan bagi operator telekomunikasi. WhatsApp, Telegram, Facebook dan berbagai layanan OTT yang beroperasi di Indonesia tidak ada kewajiban KYC. Sehingga menurut saya regulasi yang diterapkan pemerintah untuk layanan OTT masih sangat longgar,” terang dosen di Sekolah Teknik Elektro dan Informatika (STEI) ITB.

Secara teknis, WhatsApp tidak melekatkan akun penggunanya ke perangkat. Oleh karena itu, satu akun WhatsApp dapat dibuka secara bersamaan di beberapa perangkat. Hal ini menjadi celah bagi pihak yang tidak bertanggung jawab seperti hacker dan para pelaku tindak kejahatan digital untuk membuka akun WhatsApp korban tanpa diketahui.

Saat ini regulasi yang diberlakukan di industri telekomunikasi menggunakan UU no 36/1999 tentang Telekomunikasi. Sedangkan regulasi yang dipergunakan OTT adalah UU 19/2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Agar dapat menekan pelaku tindak pidana melalui WhatsApp, menurut Agung pemerintah harus membuat aturan yang jelas mengenai kriteria layanan OTT.

Dari sisi penomoran, WhatsApp menggunakan nomor seluler yang dialokasikan oleh Kominfo kepada operator telekomunikasi untuk mengidentifikasi penggunanya. Dalam PP 46/2021 dan PM 5/2021 telah diatur pelaku usaha di internet seperti WhatsApp dalam menyelenggarakan layanannya bekerja sama dengan penyelenggara jaringan telekomunikasi, yaitu operator telekomunikasi.

Menurut Agung, aturan ini dapat dipergunakan untuk menekan maraknya penipuan dan peretasan di WhatsApp. Selama ini operator telekomunikasi sudah memiliki data yang valid mengenai pelanggannya, karena terintegrasi dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri.

Namun sangat disayangkan, karena tidak ada kerja sama dengan operator telekomunikasi, WhatsApp tidak terupdate dengan baik terkait pergantian nomor telpon pengguna. Akibatnya, pelaku tindakan kejahatan di WhatsApp menjadi nyaman menjalankan aksinya, karena merasa dapat dengan mudah menghilangkan jejak.

WhatsApp juga memiliki fitur end-to-end encryption yang dicitrakan untuk menjaga kerahasiaan komunikasi pengguna. Pada kenyataannya fitur ini menghalangi aparat penegak hukum untuk melakukan tugasnya, termasuk mengidentifikasi tindak penipuan dan peretasan. Hal ini telah menjadikan WhatsApp sebagai tempat subur untuk tumbuhnya berbagai bentuk tindak kejahatan.

“Memang pipa telekomunikasi yang dikelola WhatsApp dapat menyengsarakan masyarakat. Peretasan dan penipuan melalui WhatsApp ini sudah sangat meresahkan serta banyak memakan korban. Pemerintah seharusnya dapat segera bertindak. Regulator di sektor keuangan misalnya perlu mencegah penggunaan fitur WhatsApp dalam promosi, notifikasi, maupun otentifikasi karena risikonya terlalu tinggi, sembari Kominfo membuat aturan pengawasan terhadap OTT yang lebih ketat,” tutup Agung.

(Sumber : Marak Penipuan APK Lewat WhatsApp, Regulator Perlu Bertindak.)

Jakarta (VLF) Mantan Pejabat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Rafael Alun Trisambodo kembali menjalani sidang kasus dugaan gratifikasi hari ini. Jaksa akan menghadirkan anak Rafael, Mario Dandy Satriyo, sebagai salah satu saksi.

“Untuk membuktikan uraian dakwaannya dalam perkara terdakwa Rafael Alun, Tim Jaksa KPK akan menghadirkan saksi-saksi,” kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri kepada wartawan, Senin (6/11/2023).

Selain Mario Dandy, tim Jaksa KPK juga menghadirkan Angelina Embun Prasasya. Angelina merupakan kakak Mario Dandy.

Jaksa KPK juga menghadirkan saksi bernama Ikhfa Fauziah. Saksi tersebut merupakan accounting Bilik Kopi Equity.

Berikut saksi yang dihadirkan jaksa KPK di sidang Rafael Alun hari ini:

1. Mario Dandy
2. Angelina Embun Prasasya
3. Ikhfa Fauzia

Rafael Alun Trisambodo didakwa menerima gratifikasi Rp 16,6 miliar. Jaksa mengatakan gratifikasi itu diterima Rafael Alun bersama istrinya, Ernie Meike Torondek, yang saat ini berstatus saksi di KPK.

“Telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, menerima gratifikasi, yaitu menerima uang seluruhnya berjumlah Rp 16.644.806.137 (Rp 16,6 miliar),” ujar jaksa di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Rabu (30/8).

Rafael Alun merupakan mantan Kepala Bagian Umum Kanwil Ditjen Pajak Jakarta Selatan. Jaksa mengatakan Rafael Alun mendirikan perusahaan di mana Ernie menjabat komisaris sekaligus pemegang sahamnya. Perusahaan itu antara lain PT Artha Mega Ekadhana (PT ARME), PT Cubes Consulting, dan PT Bukit Hijau Asri.

Duit gratifikasi, kata jaksa, diterima Rafael Alun lewat PT ARME dan PT Cubes Consulting serta dari PT Cahaya Kalbar dan PT Krisna Bali International Cargo.

Rafael Alun juga didakwa melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU) hingga Rp 100 miliar. TPPU itu dibagi dalam dua tahap.

Rafael Alun ditetapkan KPK sebagai tersangka usai hartanya menjadi sorotan usai anaknya, Mario Dandy Satriyo, melakukan penganiayaan terhadap Cristalino David Ozora. KPK awalnya memeriksa LHKPN Rafael dan menemukan kejanggalan.

Singkat cerita, KPK melakukan penyelidikan hingga penyidikan. Rafael Alun kemudian ditahan oleh KPK. Dia juga telah dipecat oleh Kemenkeu.

(Sumber : Mario Dandy Jadi Saksi Sidang Kasus Korupsi Rafael Alun Hari Ini.)

Jakarta (VLF) Sidang gugatan praperadilan yang diajukan Syahrul Yasin Limpo (SYL) kembali digelar hari ini. Pihak KPK memastikan akan hadir usai pada pekan lalu sempat absen.

“Informasi yang kami terima, betul hari ini tim biro hukum KPK hadir pada sidang praperadilan yang dimohonkan tersangka SYL,” kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri kepada wartawan, Senin (6/11/2023).

SYL diketahui melayangkan gugatan praperadilan untuk melawan status tersangka yang diberikan KPK. Ali mengatakan penetapan status tersangka kepada mantan Menteri Pertanian itu telah melalui mekanisme hukum yang jelas.

“Kami ingin sampaikan bahwa semua proses penyidikan perkara dengan tersangka SYL tersebut kami pastikan KPK telah patuhi semua hukum acara pidananya maupun ketentuan lain yang terkait,” katanya.

Menurut Ali, KPK yakin gugatan praperadilan yang dilayangkan oleh SYL akan ditolak hakim.

“Sehingga tentu kami sangat yakin permohonan dimaksud sudah selayaknya nanti akan ditolak hakim,” ujar Ali.

SYL diketahui telah ditetapkan tersangka oleh KPK terkait kasus korupsi di Kementerian Pertanian. Dia dijerat dengan pasal pemerasan, gratifikasi, hingga tindak pidana pencucian uang.

SYL kemudian melawan penetapan tersangka terhadap dirinya oleh KPK. SYL mengajukan praperadilan ke PN Jaksel.

Gugatan praperadilan itu didaftarkan pada Selasa (10/10). SYL meminta Surat Perintah Penyidikan Nomor Sprind.Dik/121/DIK.00/01/09/2023 tanggal 26 September 2023 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor Sprind.Dik/122/DIK.00/01/09/2023 tanggal 26 September 2023 yang diterbitkan oleh Termohon adalah tidak sah dan batal demi hukum.

“Nomor 114/Pid.Pra/2023/PN JKT.SEL. Sah atau tidaknya penetapan tersangka. Pemohon Syahrul Yasin Limpo,” kata jubir PN Jaksel, Djuyamto, kepada wartawan, Rabu (11/10).

Sebelumnya, sidang gugatan yang diajukan Syahrul Yasin Limpo (SYL) selaku mantan Menteri Pertanian terhadap KPK ditunda. Sidang tersebut ditunda karena pihak KPK tidak hadir. Hakim pun memutuskan sidang akan kembali digelar pada Senin (6/11).

(Sumber : KPK Yakin Gugatan Praperadilan Syahrul Yasin Limpo Bakal Ditolak Hakim.)

Jakarta – PT Pertamina (Persero) melalui tim supervisi bersama Tipiter Polda Jawa Timur (Jatim) melakukan penangkapan terhadap terduga pelaku penyalahgunaan BBM bersubsidi pada 2 November 2023.

Kasus penyelewengan tersebut terjadi di SPBU 5461218 yang berlokasi di jalan Simorame Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo. Atas kesalahannya, SPBU diberikan sanksi skorsing dan penghentian suplai selama satu bulan untuk produk Biosolar karena terlibat melakukan penyaluran BBM subsidi yang tidak sesuai dengan prosedur.

“Bagi masyarakat yang biasa membeli Solar di SPBU tetap dapat dilayani di SPBU terdekat yaitu di SPBU 5461252 dan 5461206,” kata Area Manager Communication Relation & CSR PT Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus, Ahad Rahedi dalam keterangan tertulis, dikutip Senin (6/11/2023).

Kasus bermula saat tim gabungan melakukan pemantauan selama beberapa waktu dan menemukan aktivitas mencurigakan dari kendaraan truk dengan Nopol S 8284 UX yang tengah melakukan pengisian BBM Biosolar di SPBU 5461218 Sidoarjo.

Atas laporan hasil temuan tersebut, tim Reskrim Polda Jatim bergerak dan melakukan penangkapan mobil truk dengan Nopol S 8284 UX atas dugaan tindakan penyalahgunaan BBM bersubsidi.

Di tempat kejadian perkara, petugas menemukan 1 unit truk merek Mitsubishi Dyna yang telah dimodifikasi dengan kapasitas tangki sebesar 4 ton beserta kunci kontak dan STNK, selembar nota pembayaran dan BBM subsidi jenis Biosolar kurang lebih sejumlah 2 ton atau sekitar 2.454 liter.

Berdasarkan keterangan dari tempat kejadian perkara, truk yang sudah dimodifikasi tersebut mengisi BBM jenis Biosolar dengan modus operandi menggunakan barcode yang berbeda-beda dan plat nopol yang berbeda-beda juga. Atas temuan tersebut, truk beserta sopir dan operator SPBU dibawa ke Polda Jatim untuk proses penyidikan dan pengembangan lebih lanjut atas dugaan penyimpangan BBM subsidi.

Pertamina Patra Niaga selaku badan usaha yang ditugaskan untuk menyalurkan BBM bersubsidi oleh pemerintah mengaku terus berupaya maksimal dalam melakukan pemberantasan mafia BBM bersubsidi, baik di level lembaga penyalur maupun bekerja sama dengan aparat penegak hukum dalam melakukan pengungkapan kasus.

Hingga akhir Oktober 2023 di wilayah Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara (Jatimbalinus), total terdapat 32 kasus pidana yang berhasil diungkap terkait penyalahgunaan BBM bersubsidi berkat sinergi antara Pertamina- TNI dan POLRI.

Ahad mengatakan praktik penyalahgunaan dan penimbunan BBM bersubsidi merupakan tindak pidana karena sangat merugikan negara.

“Penyalahgunaan BBM bersubsidi tersebut juga menyengsarakan masyarakat karena berpotensi menimbulkan kelangkaan karena volume penyaluran BBM bersubsidi telah dipagu oleh kuota dengan memperhitungkan kebutuhan masyarakat,” jelas Ahad.

“Adanya praktik penyalahgunaan semacam ini telah menimbulkan dampak buruk bagi masyarakat terutama yang berhak menggunakan BBM bersubsidi, serta mengakibatkan subsidi negara menjadi tidak tepat sasaran,” tambahnya.

Jika masyarakat mendapati adanya indikasi penyalahgunaan BBM bersubsidi di wilayahnya, dapat melapor ke kepolisian terdekat. Untuk masukan dan keluhan terkait produk dan layanan Pertamina, dapat menghubungi Pertamina Call Center (PCC) 135.

(Sumber : Kena Deh! SPBU Nakal Ini Diskorsing Pertamina Gegara Selewengkan BBM Subsidi.)

Jakarta (VLF) Komisi Yudisial (KY) merekomendasikan 45 hakim dijatuhi sanksi karena terbukti melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) periode Januari-September 2023.

Secara rinci, hakim yang terbukti melanggar KEPPH terdiri atas 13 orang hakim yang diusulkan dijatuhi sanksi ringan, 7 orang hakim dijatuhi sanksi sedang, dan 13 orang hakim dijatuhi sanksi berat.

“Adapun 12 orang hakim lainnya tidak bisa diberikan usul penjatuhan sanksi karena sudah terlebih dahulu dijatuhi sanksi oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung (Bawas MA),” kata Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi KY Joko Sasmito dalam konferensi pers di Gedung Komisi Yudisial, Jakarta, sebagaimana dilansir Antara, Jumat (3/11/2023).

Sanksi ringan berupa teguran lisan dijatuhkan kepada 1 orang hakim, teguran tertulis dijatuhkan kepada 5 orang hakim, dan pernyataan tidak puas secara tertulis untuk 7 orang hakim.

Sanksi sedang berupa penundaan kenaikan gaji berkala paling lama satu tahun dijatuhkan kepada 2 orang hakim, penurunan gaji sebesar 1 kali kenaikan gaji berkala paling lama 1 tahun dijatuhkan kepada 1 orang hakim, penundaan kenaikan pangkat paling lama 1 tahun dijatuhkan kepada 3 orang hakim, dan mutasi ke pengadilan lain dengan kelas yang lebih rendah dijatuhkan kepada 1 orang hakim.

“Untuk sanksi berat, KY mengusulkan agar sanksi nonpalu lebih dari 6 bulan dan paling lama 2 tahun dijatuhkan kepada 8 orang hakim, pemberhentian tetap dengan hak pensiun dijatuhkan kepada 1 orang hakim, dan pemberhentian tidak dengan hormat kepada 4 orang hakim,” kata Joko menguraikan.

Sebanyak 12 hakim dinilai melanggar KEPPH karena memanipulasi fakta persidangan atau salinan putusan, 8 hakim bersikap tidak profesional, 4 hakim melakukan perselingkuhan, dan 2 hakim menerima suap atau gratifikasi.

Selain itu, sisa hakim yang dikenai sanksi melanggar KEPPH karena terlibat konflik kepentingan, menelantarkan istri sah, menelantarkan istri dari pernikahan siri, tidak memberi akses kepada pelapor untuk bertemu anaknya, mengungkapkan informasi rahasia kepada pihak lain yang bukan pihak yang berperkara, serta melindungi hakim lain yang terbukti melakukan perselingkuhan.

KY telah memanggil 693 orang yang terdiri atas pelapor, saksi, ahli dan terlapor untuk mencari, mengumpulkan, mengolah, dan menguji data atau bukti terkait hakim yang diduga melanggar KEPPH.

“Pemeriksaan dilakukan secara tatap muka, dan pemeriksaan elektronik untuk pemeriksaan jarak jauh,” kata Joko.

(Sumber : KY Usulkan Sanksi ke 45 Hakim yang Langgar Kode Etik.)

Jakarta (VLF) Polda Metro Jaya telah memeriksa 72 saksi di kasus dugaan pemerasan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) oleh pimpinan KPK. Dari 72 saksi, 5 di antaranya merupakan ahli dan 11 saksi berstatus pegawai KPK.

“Penyidik gabungan telah melakukan pemeriksaan terhadap 67 orang saksi dan 5 orang ahli. Jadi sebanyak 11 orang pegawai KPK telah dilakukan pemeriksaan sampai hari ini,” kata Dirkrimsus Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak kepada wartawan, Jumat (3/11/2023).

Para saksi terkait kasus ini yang telah diperiksa di antaranya Ketua KPK Firli Bahuri, mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, ajudan Firli Bahuri bernama Kevin Egananta, Kapolrestabes Semarang Kombes Irwan Anwar, hingga Direktur Dumas KPK Tomi Murtomo. Tak hanya itu, dua orang eks pimpinan KPK Saut Situmorang dan M Jasin juga diperiksa sebagai saksi ahli.

“Di mana ahli yang kita libatkan dari 5 yang telah dilakukan pemeriksaan. Pertama 3 orang ahli pidana, kemudian satu ahli atau pakar mikro ekspresi, dan juga kita libatkan. Kemudian, yang terakhir adalah ahli hukum acara,” ujarnya.

Akan Gelar Perkara

Kasus dugaan pemerasan pimpinan KPK kepada SYL dalam penyidikan polisi. Polisi akan segera menetapkan tersangka dalam kasus tersebut.

“Jadi rekan-rekan sekalian bahwa akan dilakukan gelar perkara penetapan tersangka yang sudah kita schedule-kan,” jelas Ade.

Ade belum merinci kapan pastinya gelar perkara penetapan tersangka akan dilakukan. Namun dia memastikan hal itu akan dilakukan setelah Ketua KPK Firli Bahuri diperiksa, Selasa (7/11) pekan depan.

“Nanti kita update ke rekan-rekan media untuk menetapkan siapa tersangka dalam dugaan tindak korupsi yang saat ini kita lakukan penyidikan. Jadi kita tunggu setelah pemeriksaan tambahan di hari Selasa, tanggal 7 November 2023. Nanti kita update,” ujarnya.

Sebagaimana diketahui, kasus pemerasan SYL tersebut diadukan ke Polda Metro Jaya pada 12 Agustus 2023. Pengaduan masyarakat dibuat terkait dugaan pemerasan pimpinan KPK dalam penanganan perkara di Kementan tahun 2021.

Pihak kepolisian selanjutnya melakukan serangkaian penyelidikan dengan melakukan klarifikasi dan pengumpulan alat bukti dalam kasus tersebut. Setelah dilakukan gelar perkara, kasus tersebut naik ke tahap penyidikan pada Jumat (6/10/2023).

Setidaknya ada 3 dugaan kasus yang ditemukan di antaranya pemerasan, penerimaan gratifikasi, atau penerimaan hadiah terkait penanganan kasus di Kementerian Pertanian (Kementan).

(Sumber : Total 72 Saksi Diperiksa soal Dugaan SYL Diperas, Termasuk 11 Pegawai KPK.)

Jakarta (VLF) Ketua PUK Serikat Pekerja Parekraf Hotel Sultan, Yana Mulyana mengecam somasi yang dilayangkan Kuasa Hukum Pusat Pengelolaan Kompleks Gelora Bung Karno (PPKGBK) Saor Siagian kepada karyawan Hotel Sultan. Somasi tersebut, menurut Yana, menambah penderitaan karyawan Hotel Sultan.

Menurutnya, tingkat hunian yang semakin sepi sudah membuat karyawan resah, apalagi ditambah ancaman pidana terhadap karyawan yang tetap bekerja.

“Terkait somasi yang dilayangkan kuasa hukum PPKGBK kepada karyawan Sultan Hotel Residence Jakarta sangat-sangat salah. Di dalam undang-undang ketenagakerjaan, kami ini masih mempunyai hak dan kewajiban kepada pengusaha sebelum adanya PHK. Begitupun perusahaan mempunyai hak dan kewajiban kepada karyawan. Apabila itu sudah terputus, maka gugurlah hak dan kewajiban kedua belah pihak.” tegas Yana Mulyana dalam keterangan yang diterima detikcom, dikutip Jumat (3/11/2023).

Lebih lanjut, Yana menjelaskan dirinya akan berkoordinasi dengan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) untuk menentukan langkah lebih lanjut terkait somasi yang disampaikan Kuasa Hukum PPKGBK itu.

Keluhan Pekerja-Penghuni Hotel Sultan dan Sultan Residence
Senior Chef di Hotel Sultan, Erick merasa ketakutan dan keresahan bekerja di Hotel Sultan akhir-akhir ini.

“Dengan adanya ancaman pidana itu saya takut berangkat kerja. Tapi karena kebutuhan keuangan, saya terpaksa berangkat. Saya susah tidur, saya khawatir dengan kelangsungan kehidupan keluarga saya,” keluh Erick, Senior Chef yang sudah bekerja lebih dari 30 tahun di Hotel Sultan.

Penghasilan sebagai Chef di Hotel Sultan sangat bermanfaat bagi keluarganya. Ia memiliki 3 anak. Pertama sudah hampir selesai kuliah, sedang menyusun skripsi, kedua mau masuk kuliah, yang ketiga kelas 3 SD, yang memerlukan banyak biaya.

“Sebelum ada kejadian ini kita bekerja dengan tenang, punya karier yang terus berkembang, punya pendapatan yang cukup, setiap tahun ada bonus, ada THR. Setelah kejadian ini susah tidur, gimana nasib keluarga saya ke depannya, jadi semacam mental damage. Semua pekerja di sini merasakan hal serupa” jelas Erick.

“Saya diminta manajemen untuk melayani tamu dengan baik. Tidak tahu menahu dengan persoalan yang sedang dihadapi oleh perusahaan dengan pihak PPKGBK. Bapak Machfud MD, sebagai Menkopolhukam dalam statementnya menjamin karyawan akan tetap bisa bekerja dengan tenang dan bisa berkarya di Hotel Sultan. Kenyataannya tidak demikian. Karyawan dipaksa berhenti,” tambahnya.

Keluhan juga disampaikan Dafriyanova, Executive Housekeeper. Dia sudah 31 tahun bekerja di Hotel Sultan. Meniti karier dari bawah hingga mencapai level manager. Ayah 3 anak ini mengaku sangat takut dan khawatir dengan ancaman kuasa hukum PPKGBK itu.

“Anak saya masih kecil-kecil. Yang bungsu kelas 2 SMP, yang kedua kelas 1 SMA, paling besar kelas 2 SMA. Sedang butuh banyak biaya. Terus terang saya sangat khawatir. Kami kan pekerja, tugas kami melayani tamu,” ujarnya.

Bekerja di divisi Housekeeping, ia dan tim bertugas menjaga kebersihan kamar dan seluruh public area. Para karyawan Hotel Sultan yang honorer, dengan turunnya tingkat hunian, maka tenaga mereka tidak bisa digunakan. Otomatis mereka tidak punya penghasilan.

Dampak konflik lahan Hotel Sultan antara PPKGBK dan PT Indobuildco ini berdampak serius terhadap penurunan hunian Hotel Sultan. Menurut Tuti Darojah, Sales, yang sudah lebih dari 23 tahun bekerja di Hotel Sultan, di bulan Oktober ada beberapa grup besar dengan kapasitas internasional yang sudah booking kamar. Akan tetapi dengan adanya berita-berita, pemasangan barikade penutup jalan dan ancaman di media massa, membuat tamu membatalkan semua reservasi.

“Saya merasa sebagai karyawan yang telah diperlakukan tidak adil. Statement kuasa hukum PPKGBK mendiskriminasikan hotel kami. Kondisi kami sangat terpuruk. Mohon selesaikan di pengadilan, jangan mengganggu operasional hotel dan jangan menyeret karyawan, lalu diancam pidana. Salah kami di mana pak?” tanya Tuti.

Keresahan juga diutarakan warga negara asing yang menyewa apartemen Sultan Residence. Jeff Wilson, warga negara Inggris yang menempati Sultan Residence selama 25 tahun, menyayangkan tindakan penutupan jalan masuk dengan memasang barikade. Menurutnya, cara ini kekanak-kanakan dan membuat tidak nyaman para tamu.

“Selesaikan saja di pengadilan,” pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, Kuasa hukum Pusat Pengelolaan Kompleks Gelora Bung Karno (PPKGBK) Saor Siagian melayangkan somasi kepada karyawan PT Indobuildco terkait kisruh Hotel Sultan. Ia menegaskan Indobuildco milik Pontjo Sutowo sudah dibekukan pemerintah.

“Kembali kami imbau sekaligus ini somasi terbuka kepada karyawan-karyawan yang ada di Indobuildco, dengan terbuka kami mengatakan bahwa tempat Hotel Sultan, Anda jangan dibohongi, izinnya sudah dibekukan,” ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (31/10/2023).

Menurut Saor, jika Indobuildco tetap beroperasional dan mengambil keuntungan dari Hotel Sultan, para karyawan bisa terjerat hukum. Meski mengaku tak ingin hal itu terjadi, Saor menyebut langkah itu perlu dilakukan karena alasan hukum.

“Konsekuensinya ketika Anda melakukan, kemudian operasi mengambil keuntungan, terlalu serius nanti hukum yang nanti bisa menjerat saudara. Dan kami terus terang tidak ingin itu terjadi. Tapi kalau terus, bukan karena keinginan kami tetapi karena memang itu adalah perintah dari hukum,” bebernya.

(Sumber : Respons Pekerja Hotel Sultan Usai Disomasi PPKGBK.)

Jakarta (VLF) Penyelidikan kasus mafia Tanah Kas Desa TKD) di Maguwoharjo, Sleman, menemui babak baru dengan Kejaksaan Tinggi (Kejati) DIY menetapkan dua tersangka. Mereka adalah Robinson Saalino (RS) dan Lurah Maguwoharjo, Kasidi.

“RS selaku Direktur PT Indonesia Internasional Capital dan pemilik PT Komando Bayangkara Nusantara. Dua, KD selaku Lurah Maguwoharjo,” Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati DIY, Muhammad Anshar Wahyudin di Kantor Kejati DIY, Kamis (2/11/2023).

Anshar mengungkapkan, naiknya Kasidi sebagai tersangka setelah sebelumnya saksi didasarkan penyidik mendapatkan dua alat bukti yang sah. Selanjutnya, status Kasidi dijadikan tahanan kota karena alasan kesehatan. Penahanan rumah terhadap Kasidi dilakukan selama 20 hari, terhitung mulai 2 November sampai 21 November 2023.

Kasidi disebut melakukan pembiaran pembangunan yang dilakukan Robinson di atas Tanah Kas Desa (TKD) maupun tanah Pelungguh dalan rentang waktu 2022-2023.

“Tidak melakukan upaya penghentian terhadap pembangunan yang dilakukan oleh RS padahal mengetahui bahwa pembangunan tersebut tidak bersesuaian dengan fungsi atau kegunaan tanah kas desa dan pelungguh serta tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” terangnya.

Diketahui, Robinson selaku Direktur PT Indonesia Internasional Capital telah membangun perumahan Kandara Village sebanyak 152 unit di atas lahan TKD dan Palungguh seluas 41.655 meter persegi di Padukuhan Pugeran, Maguwoharjo, Depok, Sleman. Pembangunan rumah di lahan TKD itu dilakukan dalam rentang tahun 2022 sampai dengan tahun 2023.

Selain itu, Robinson yang juga selaku pendiri dan pemilik PT Komando Bayangkara Nusantara juga telah membangun dua yakni perumahan D’Jonas dan Nirwana Djiwangga. Di sana telah membangun rumah sebanyak 53 unit.

Dua perumahan tersebut berdiri di atas lahan seluas 79.450 meter persegi yang merupakan tanah Pelungguh di Padukuhan Jenengan, Maguwoharjo, Depok, Sleman.

Atas perbuatan dua tersangka tersebut, negara mengalami kerugian sebanyak Rp. 995.120.000, dengan rincian kerugian di Pugeran sebanyak Rp. 486.000.000 serta di Jenengan sebesar Rp 509.120.000.

Kasidi menjadi lurah kedua yang terseret kasus mafia TKD. Simak di halaman selanjutnya.

Lurah Kedua yang Terseret Kasus Mafia TKD

Kasidi bukan satu-satunya lurah di Sleman yang tersangkut kasus mafia TKD. Sebelumnya pada Mei 2023, Lurah Caturtunggal, Agus Santoso, jadi tersangka atas kasus penyalahgunaan TKD yang juga menyeret Robinson Saalino di Nologaten.

Sama seperti Kasidi, Agus disebut melakukan pembiaran terhadap penyimpangan pemanfaatan TKD yang dilakukan Robinson melalui PT Deztama Putri Sentosa.

“(Agus) melakukan pembiaran terhadap penyimpangan pemanfaatan tanah desa yang dilakukan oleh PT Deztama Putri Sentosa yaitu dengan tidak melaksanakan tugasnya untuk melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan PT Deztama Putri Sentosa agar sesuai dengan peruntukannya,” kata Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati DIY Muhammad Anshar Wahyudin di Kantor Kejati DIY, Rabu (17/5).

Agus disidang pada 4 September 2023, di mana jaksa penuntut menyebut Agus tahu PT Deztama Putri Sentosa tidak mematuhi hal-hal yang diatur dalam Kepgub tahun 2016 tentang pemberian izin kepada pemerintah desa

Atas dakwaan tersebut, Agus disangkakan pasal 2 ayat 1 jo pasal 18 UU Nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, subsider pasal 3 jo pasal 18 UU Nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan tidak pidana korupsi.

(Sumber : Saat Kasus Mafia Tanah Kas Desa Seret 2 Lurah di Sleman gegara Pembiaran.)

Jakarta (VLF) Kejaksaan Tinggi (Kejati) DIY telah menetapkan dua tersangka mafia Tanah Kas Desa (TKD) Maguwoharjo, Sleman. Begini duduk perkara penyalahgunaan TKD di Maguwoharjo tersebut.

Adapun kedua tersangka tersebut yakni Robinson Saalino (RS) dan Lurah Maguwoharjo Kasidi (KD).

“RS selaku Direktur PT Indonesia Internasional Capital dan pemilik PT Komando Bayangkara Nusantara. Dua, KD selaku Lurah Maguwoharjo,” Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati DIY, Muhammad Anshar Wahyudin di Kantor Kejati DIY, Kamis (2/11/2023).

Penyalahgunaan TKD di Maguwoharjo sendiri berada di dua titik padukuhan. Robinson membangun perumahan di dua titik TKD tersebut dan menjualnya dengan tawaran investasi hak guna bangunan (HGB) selama 20 tahun dan bisa diperpanjang.

“20 tahun (HGB yang ditawarkan ke calon pembeli). Harga perunit variatif, bisa Rp 200 Juta sampai Rp 300 Juta,” terang Anshar.

Di titik pertama, Robinson selaku Direktur PT Indonesia Internasional Capital dalam kurun waktu 2022 sampai dengan tahun 2023 membangun perumahan Kandara Village.

Di dalamnya telah didirikan sebanyak 152 unit rumah di atas lahan TKD dan Palungguh seluas 41.655 Meter persegi di Padukuhan Pugeran, Maguwoharjo, Depok, Sleman.

Kemudian di titik kedua, Robinson yang juga selaku pendiri dan pemilik PT Komando Bayangkara Nusantara membangun dua perumaha yakni perumahan D’Jonas dan Nirwana Djiwangga. Di sana telah membangun rumah sebanyak 53 unit.

Dua perumahan tersebut berdiri di atas lahan seluas 79.450 meter persegi yang merupakan tanah Pelungguh di Padukuhan Jenengan, Maguwoharjo, Depok, Sleman.

“Pemanfaatan TKD dan Pelungguh di dua lokasi di Kalurahan Maguwoharjo yang dilakukan oleh PT. Indonesia Internasional Capital dan PT. Komando Bayangkara Nusantara tidak ada izin dari Gubernur DIY,” ujar Anshar.

“Kalau terbangun berarti sudah terjual, karena dia (sistemnya) bayar dulu baru bangun,” imbuhnya.

Seperti diketahui, sesuai Pergub DIY Nomor 34 tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Kas Desa tertulis bahwa TKD tidak boleh diperuntukkan dan dibangun hunian.

Adapun tersangka Kasidi selaku Lurah Maguwoharjo yang memiliki kedudukan pejabat fungsionaris yang menjalankan pemerintahan desa, diduga telah melakukan pembiaran terhadap pembangunan di TKD dan Palungguh tersebut.

“Tidak melakukan upaya penghentian terhadap pembangunan yang dilakukan oleh RS padahal mengetahui bahwa pembangunan tersebut tidak bersesuaian dengan fungsi atau kegunaan tanah kas desa dan pelungguh serta tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” terangnya.

Atas perbuatan dua tersangka tersebut, negera mengalami kerugian sebanyak Rp 995.120.000, dengan rincian kerugian di Pugeran sebanyak Rp 486.000.000 serta di Jenengan sebesar Rp 509.120.000.

(Sumber : Duduk Perkara Penyalahgunaan Tanah Kas Desa di Maguwoharjo Sleman.)

Jakarta (VLF) KPK memanggil Staf Khusus Menteri Pertanian, Imam Mujahidin Fahmid. Dia dipanggil sebagai saksi kasus dugaan korupsi dengan tersangka mantan Mentan Syahrul Yasin Limpo (SYL).

“Penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi di Kementan RI dengan tersangka SYL dkk, hari ini bertempat di gedung Merah Putih KPK, tim penyidik menjadwalkan pemanggilan dan pemeriksaan saksi-saksi,” kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri kepada wartawan, Kamis (2/11/2023).

Ali mengatakan empat orang yang diperiksa itu di antaranya Imam Mujahidin Fahmid. Ali menyebut Imam akan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai Staf Khusus Menteri Pertanian.

Berikut daftar empat saksi yang diperiksa KPK hari ini berdasarkan keterangan Ali Fikri:

1. Isnar Widodo (Kasubag Rumah Tangga Pimpinan Biro Umum dan Pengadaan Kementerian Pertanian Tahun 2020-2021)
2. Lukman Irwanto (Kasubag Tata Usaha dan Rumah Tangga Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian)
3. Ignatius Agus Hendarto (Subkoordinator Pemeliharaan Biro Umum dan Pengadaan Kementerian Pertanian RI)
4. Imam Mujahidin Fahmid (Staf Khusus Menteri Pertanian)

Sebelumnya, KPK menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi di kementerian. Tiga tersangka itu ialah:

1. Mantan Mentan Syahrul Yasin Limpo
2. Sekjen Kementan Kasdi Subagyono
3. Direktur Kementan M Hatta

KPK menjerat SYL, Kasdi, dan Hatta sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi. SYL diduga meminta setoran kepada anak buahnya di Kementan dengan ancaman mutasi.

Duit setoran itu diberikan ASN Kementan lewat Kasdi dan Hatta. Jumlahnya USD 4.000-10 ribu per bulan. KPK menduga SYL, Kasdi, dan Hatta telah menikmati Rp 13,9 miliar.

Selain itu, SYL dijerat dengan pasal dugaan tindak pidana pencucian uang. Dia diduga menggunakan uang setoran ASN Kementan itu untuk membayar cicilan Alphard, perawatan wajah, hingga umrah.

(Sumber : KPK Panggil Stafsus Mentan Jadi Saksi Kasus Korupsi SYL.)