Jakarta (VLF) Senator asal Bali Arya Wedakarna alias AWK kini menghadapi sejumlah laporan yang dilayangkan oleh beberapa pihak. Pria yang kembali maju sebagai calon anggota DPD RI pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 itu dilaporkan ke polisi dan Badan Kehormatan (BK) DPD RI.

Pelaporan itu merupakan buntut dari ucapan Wedakarna yang dinilai bernada SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan). Puluhan elemen masyarakat akhirnya menggeruduk kantor DPD RI Provinsi Bali di Jalan Cok Agung Tresna, Sumerta Kelod, Denpasar, Kamis (4/1/2024). Mereka mendesak untuk bertemu dengan Wedakarna.

“Kami ingin mendengar secara langsung dan lisan dari Pak AWK untuk mempertanggungjawabkan omongannya,” kata Haskoro selaku koordinator lapangan aksi di kantor DPD Bali, Kamis.

Sebelumnya, sejumlah pihak ramai-ramai melaporkan Wedakarna ke polisi terkait ucapannya yang diduga menyinggung SARA. Setidaknya sudah ada tiga laporan di kepolisian kepada AWK, yakni di Polda Bali, Polres Buleleng, dan Polda Nusa Tenggara Barat (NTB).

Para pelapor memperkarakan ucapan Wedakarna yang menolak staf penyambut tamu atau frontliner Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali, menggunakan penutup kepala. Ucapan bekas personel boyband FBI yang pernah dilaporkan lantaran diduga mengeklaim diri sebagai Raja Majapahit itu dianggap menyinggung umat Muslim.

Puluhan elemen masyarakat menggeruduk kantor DPD RI Bali di Jalan Cok Agung Tresna, Denpasar, Bali, Kamis (4/1/2024). (Aryo Mahendro/detikBali)

Dilaporkan ke BK DPD RI

Kini, Wedakarna tak hanya dipolisikan. Massa yang menggeruduk kantor DPD RI Provinsi Bali juga menyampaikan sejumlah tuntutan. Antara lain, meminta BK DPD RI untuk memproses AWK atas pernyataannya yang dinilai menyinggung SARA.

“Kalau (AWK) harus dicopot atau dipecat, barangkali itu lebih bagus,” kata Haskoro.

Kepala kantor DPD Provinsi Bali Putu Rio Rahdiana menyatakan sudah menerima semua aspirasi dari para pendemo. Dia berjanji akan menyampaikan aspirasi warga tersebut kepada Wedakarna secara pribadi maupun melalui kesekretariatan DPD RI.

Menurut Rio, BK DPD RI bekerja berdasarkan laporan masyarakat dan temuan di lapangan. “Kalau memang terindikasi pelanggaran, ya bisa saja diproses. Apalagi kalau ada laporan dari masyarakat, ya memang harus diproses. Jadi, apapun yang terjadi di kantor kami, wajib melapor ke (DPD) pusat,” kata Rio seusai menemui perwakilan massa.

Terpisah, Aliansi Muslim Buleleng juga akan melaporkan AWK ke Badan Kehormatan DPD. Laporan itu dilayangkan oleh beberapa organisasi seperti Pemuda Muhammadiyah dan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM)

Koordinator Aliansi Muslim Buleleng Hilman Eka Rabani mengatakan ucapan AWK yang menolak staf penyambut tamu atau frontliner di Bandara Ngurah Rai menggunakan penutup kepala telah melukai perasaan umat Muslim. Menurutnya, ucapan itu telah membuat kegaduhan di masyarakat.

“Pernyataan yang dikeluarkan oleh senator Bali AWK beberapa waktu lalu itu menimbulkan polemik di masyarakat,” kata Hilman di Buleleng, Kamis.

Pelapor Klaim Kantongi Bukti Ucapan SARA Wedakarna

Advokat Forum Peduli Keberagaman Bali Zulfikar Ramli sebelumnya melaporkan Wedakarna ke Polda Bali. Video rekaman siaran langsung Wedakarna saat menyinggung SARA menjadi alat bukti dalam laporan tersebut.

“Kami punya alat bukti lengkap. Kami sudah lebih dahulu menyimpan (rekaman siaran langsung AWK di media sosial). Durasinya 49 menit,” kata Zulfikar di Denpasar, Kamis.

Zulfikar enggan menuturkan bagaimana dirinya mendapat rekaman siaran langsung AWK saat rapat dengar pendapat dengan Bea Cukai dan PT Angkasa Pura 1 di Bandara I Gusti Ngurah Rai itu. Ia mengeklaim alat bukti tersebut sudah cukup menjerat AWK dengan dua pasal pidana.

Advokat Forum Peduli Keberagaman Bali Zulfikar Ramli menunjukkan surat Laporan Polisi terhadap Arya Wedakarna alias AWK, Kamis (4/1/2024). (Foto: Aryo Mahendro/detikBali)
Menurut Zulfikar, Wedakarna dapat dijerat Pasal 28 ayat (2) juncto Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 156 KUHP tentang Permusuhan dan Penodaan Agama.

“Menitnya sudah kami catat. Menit ke berapa dia mengatakan (bicara dengan mada tinggi dan SARA). Itu sudah memenuhi unsur (pidana),” kata Zulfikar.

Dia mengaku tak hanya kali ini melaporkan Wedakarna. Zulfikar menuturkan dirinya pernah melaporkan AWK pada 2017 atas kasus persekusi terhadap Ustad Abdul Somad dan dugaan provokasi bernada SARA. Dia menyebut kasus tersebut sudah masuk ke tahap penyidikan.

“Perkara ini sekarang berproses di Polda Bali. Harusnya polisi tidak ragu menggelar perkara ke AWK dan menetapkan statusnya sebagai tersangka,” tegasnya.

Polda Bali Dalami Laporan terhadap Wedakarna

Sementara itu, Polda Bali mendalami laporan terhadap Wedakarna terkait ucapannya yang dinilai menyinggung SARA. Berkas laporan terhadap AWK telah diturunkan ke Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Bali.

“(Soal) AWK laporan baru masuk kemarin, sudah di Krimsus,” kata Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda Bali Kombes Jansen Avitus Panjaitan, Kamis.

Penyidik Ditreskrimsus Polda Bali, kata Jansen, akan menjadwalkan pemanggilan untuk klarifikasi hingga pemeriksaan saksi-saksi. “Nanti dijadwalkan, sampai sekarang belum ada info dari Krimsus dan intinya laporan sudah diterima dan akan didalami,” terang mantan Kapolresta Denpasar itu.

Wedakarna belum bisa dikonfirmasi terkait ucapannya yang menuai kecaman tersebut. Namun, sebelumnya dia memberikan klarifikasi melalui akun Instagram.

Wedakarna mengatakan dalam kesempatan itu dirinya memberikan arahan kepada petugas Bea Cukai di lokasi agar memprioritaskan putra-putri terbaik dari Bali menjadi frontliner bandara. Pria yang pernah dipolisikan lantaran diduga mengeklaim diri sebagai Raja Majapahit itu menyebut video pernyataannya yang viral tersebut telah dipotong oleh oleh orang yang tidak bertanggung jawab.

(Sumber : Ucapan SARA Senator Wedakarna Berujung Penggerudukan-Pelaporan ke BK DPD RI.)

Jakarta (VLF) Eks Ketua Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Sangeh, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung, I Nyoman Agus Aryadi, akhirnya dijebloskan ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Kerobokan, Bali, Kamis (4/1/2024). Pria berusia 52 tahun itu diputus menjalani pidana penjara 10 tahun.

“Jaksa eksekutor Seksi Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Badung, yaitu Guntur Dirga Saputra sekaligus menjabat Kasubsi Penuntutan dan Eksekusi Pidsus melaksanakan eksekusi perkara tindak pidana korupsi LPD Sangeh. Terpidana I Nyoman Agus Aryadi, menjalani pidana penjara selama 10 tahun,” jelas Kepala Kejari Badung Suseno dalam keterangan pers, Kamis (4/1/2023).

Suseno menjelaskan eksekusi tersebut dilaksanakan berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI tanggal 16 November 2023 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Bali tanggal 27 Juni 2023. Ia menegaskan hukuman terhadap Agus Aryadi telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

“Menyatakan I Nyoman Agus Aryadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana pada dakwaan kesatu subsider,” lanjutnya.

Dalam amar putusan pengadilan tersebut, Agus Aryadi dijatuhi hukuman pidana penjara 10 tahun dan denda sejumlah Rp 400 juta. Ketentuannya, apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama empat bulan.

Agus, lanjut Suseno, juga dijatuhi pidana tambahan, yakni membayar uang pengganti sejumlah Rp 56 miliar lebih. Apabila Agus tidak membayar uang pengganti paling lama satu bulan sesudah putusan pengadilan, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang.

“Lelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka I Nyoman Agus Aryadi dipidana dengan pidana penjara selama tiga tahun,” pungkas Suseno.

(Sumber : Diputus Penjara 10 Tahun, Eks Ketua LPD Sangeh Dijebloskan ke Lapas Kerobokan!.)

Jakarta (VLF) Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Makassar menjatuhkan vonis onslag atau lepas dari segala tuntutan terhadap mantan Kepala Dinas Perpustakaan Makassar Tenri A Palallo dalam kasus dugaan korupsi gedung perpustakaan. Hakim menilai perbuatan Tenri bukan tindak pidana.

Sidang putusan berlangsung di Ruang Sidang Harifin Tumpa, Pengadilan Negeri (PN) Makassar, Rabu (3/1/2024). Royke Harold Inkiriwang bertindak sebagai ketua majelis hakim yang membacakan putusan.

“Putusannya onslag (lepas)” kata Kasi Intel Kejaksaan Negeri (Kejari) Makassar Andi Alamsyah kepada detikSulsel, Kamis (4/1/2024).

Alamsyah tidak merinci pertimbangan hakim menjatuhkan vonis onslag kepada Tenri A Palallo. Namun, kata dia, Tenri A Palallo dianggap tidak melakukan tindak pidana meski ada perbuatan.

“Ada perbuatan tapi dianggap bukan sebuah tindak pidana,” ungkap Alamsyah.

Jaksa Ajukan Kasasi

Atas putusan tersebut, Alamsyah mengatakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) menghormati putusan hakim tersebut. Namun demikian, pihaknya tidak sepakat dengan putusan hakim yang menyebut perbuatan Tenri Palallo bukan suatu perbuatan hukum.

“Kami tentu saja akan mengajukan perlawanan terhadap putusan majelis hakim PN Tipikor Makassar tersebut dengan mengajukan kasasi,” ujar Alamsyah.

JPU meyakini Tenri Palallo melakukan perbuatan hukum bersama 2 terdakwa lainnya. Sehingga kata dia, perbuatannya akhirnya mengakibatkan terjadinya kerugian negara.

“Kami meyakini peran terdakwa ATP bersama 2 terdakwa lain yang mengakibatkan kerugian negara dalam perkara ini,” imbuhnya.

Kerugian Negara Rp 3 M

Tenri A Palallo ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi gedung perpustakaan Makassar pada Juni 2023 lalu. Dugaan korupsi itu diestimasikan mengakibatkan kerugian negara mencapai Rp 3 miliar.

Selain Tenri, ada dua tersangka lainnya yakni Direktur CV Era Mustika Mustakim selaku pemenang tender pembangunan gedung perpustakaan kota Makassar. Kemudian ada Ridhana selaku pelaksana kegiatan atau pihak yang menggunakan perusahaan CV Era Mustika dalam pembangunan gedung perpustakaan Kota Makassar tahun anggaran 2021.

Andi Alamsyah mengatakan Pemkot Makassar sebelumnya menggelontorkan dana Rp 7.988.363.000 atau sekitar Rp 7,9 miliar untuk pembangunan gedung Perpustakaan Kota Makassar tahun anggaran 2021. Menurut Andi, pembangunan ini tidak selesai 100 persen alias mangkrak.

“Dan berdasarkan laporan pemeriksaan lapangan yang dilakukan oleh Ahli Konstruksi dari Universitas Hasanuddin terdapat ketidaksesuaian spesifikasi dan volume bangunan yang terdapat dalam Rencana Anggaran Biaya,” kata Alamsyah kepada detikSulsel, Jumat (19/5/2023).

“Sehingga diperoleh selisih volume dan hasil analisa spesifikasi material dan mutu bangunan, yaitu sebesar, Rp. 3,090,573,563 atau sekitar Rp 3 miliar,” lanjut dia.

Sementara, dalam tuntutan JPU, Tenri A Palallo dituntut pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan. Selain itu, menjatuhkan pidana terhadap Tenri A Palallo dengan pidana denda sebesar Rp 50.000.000 subsider 3 bulan kurungan.

“Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TENRI A.PALALLO, S.Sos.,M.Si, dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa segera ditahan,” demikian tuntutan JPU dilansir dari SIPP PN Makassar yang dibacakan pada Rabu (20/12/2023).

“Menjatuhkan pula Pidana terhadap Terdakwa Terdakwa TENRI A.PALALLO, S.Sos.,M.Si dengan Pidana Denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan,” lanjut tuntutan JPU.

(Sumber : Alasan Hakim Vonis Lepas Eks Kadis Perpustakaan Makassar di Kasus Korupsi.)

Jakarta (VLF) Pria berinisial BH (60) di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan (Sulsel) ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan berencana terhadap kakak iparnya, SL (52). BH merencanakan pembunuhan demi harta warisan keluarga.

Pembunuhan itu terjadi di Dusun Batukarambu, Desa Batulohe, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba pada Minggu (31/12/2023) sekitar pukul 05.00 Wita. Korban dan pelaku masing-masing berprofesi sebagai petani.

Kasi Humas Polres Bulukumba Iptu Marala mengatakan BH nekat membunuh kakak iparnya karena tidak terima hasil pembagian harta warisan. Dari situlah BH mempunyai niat jahat merencanakan pembunuhan tersebut.

“Sudah direncanakan pembunuhannya. Pelaku dijerat pasal 340 KUHPidana, subsider 338 KUHPidana, lebih subs 354 KUHPidana ayat 2 dengan ancaman hukumannya 20 tahun penjara atau pidana mati. Saat ini telah resmi ditahan di rumah tahanan (Rutan) Polres Bulukumba,” kata Marala dalam keterangannya, Kamis (4/1/2024).

Marala menyebut polisi sudah melakukan pemeriksaan saksi-saksi di kasus ini. Selanjutnya polisi melakukan gelar perkara hingga menetapkan BH sebagai tersangka.

“Setelah dilakukan pemeriksaan saksi-saksi dan terduga pelaku kemudian kami melakukan gelar perkara dan menetapkan BH sebagai tersangka,” ujar Marala.

Marala mengatakan, gelar perkara dilakukan pada Minggu 31 Desember 2023. Penyidik berkesimpulan alat bukti dalam kasus ini sudah terpenuhi.

“Alat bukti yaitu keterangan saksi dan hasil visum et revertum. Kemudian pelaku juga mengakui perbuatannya,” katanya.

Sakit Hati karena Warisan

Pembunuhan dipicu motif persoalan tanah warisan. Pelaku tak terima dengan pembagian harta warisan terhadap saudaranya.

“Pelaku sakit hati sama kakak iparnya karena masalah harta warisan istrinya,” ujar Kapolres Bulukumba AKBP Supriyanto kepada detikSulsel, Minggu (31/12/2023).

“Yang bermasalah ini istri pelaku dengan kakaknya mengenai harta warisan sawah, dan pernah didatangi pelaku sama korban dan dikata-katai sehingga sakit hati. Namun masih kita dalami lebih lanjut,” katanya.

Tangan Korban Terputus

Korban tewas dengan kondisi tangan putus hingga luka tebasan di punggung. Pelaku menyerang korban menggunakan parang.

“Pelaku (pembunuhan) merupakan adik ipar korban,” ujar AKBP Supriyanto.

Supriyanto menjelaskan korban awalnya ke kebun untuk menyadap pohon karet menggunakan sepeda motor. Pelaku kemudian datang dan langsung menyerang korban menggunakan parang.

“Pelaku langsung memotong korban pada bagian tangan sebelah kanan putus, pelipis sebelah kanan, dan punggung sebelah kiri luka terbelah,” bebernya.

“Pelaku menggunakan parang panjang sehingga korban meninggal dunia di tempat,” lanjutnya.

(Sumber : Rencana Jahat Pria Bulukumba Bunuh Kakak Ipar demi Harta Warisan.)

Jakarta (VLF) Boasa Simanjuntak menyampaikan eksepsi atas dakwaan jaksa yang mendakwanya melakukan berita bohong atau ujaran kebencian. Pada eksepsi itu Boasa menilai dakwaan jaksa terhadapnya kabur.

Eksepsi itu disampaikan Boasa melalui penasihat hukumnya. Pada eksepsi tersebut disampaikan bahwa, penuntut umum harus bersifat cermat dan teliti dalam membuat sebuah dakwaan.

“Dakwaan tidak jelas dan kabur (obscuur libelum) serta menyesatkan (misleading) sehingga terkesan dipaksakan. Kemudian dakwaan penuntut umum tidak memenuhi syarat material, dimana telah disusun secara tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap, serta keliru menempatkan perbuatan terdakwa dan tidak menguraikan secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai perbuatan pidana, sehingga dakwaan penuntut umum batal demi hukum,” ucap Nanda, penasihat hukum Boasa Simanjuntak, Kamis (4/1/2024).

“Dakwaan kesatu, dakwaan kedua dan dakwaan ketiga yang ditujukan kepada terdakwa adalah tidak tepat mengenai dasar hukumnya, maupun sasaran dakwaannya, karena apa yang didakwakan kepada terdakwa bukanlah merupakan tindak pidana kejahatan atau pelanggaran, perbuatan terdakwa tidak ada unsur melawan hukumnya, dan oleh karena itu cukup alasan untuk menyatakan menolak dakwaan penuntut umum,” sambungnya.

Adapun yang dimaksudkan oleh penasihat hukum Boasa tidak cermatnya dan kabur dakwaan penuntut umum karena di dalam dakwaan penuntut umum tidak menyebutkan dimana tindak pidana tersebut dilakukan.

Lebih lanjut Nanda memaparkan Eksepsi Boasa, bahwa dalam dakwaan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan oleh terdakwa tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap, maka dakwaan penuntut umum dianggap batal demi hukum

“Maka menurut ketentuan Pasal 143 ayat (3) KUHAP, dakwaan penuntut imum, batal demi hukum. Bahwa Jaksa penuntut umum anehnya dalam surat dakwaanya tidak menyebutkan secara eksplisit video mana yang memenuhi unsur pidana, serta yang menjatuhkan harkat martabat saudara saksi korban, serta tidak mengeruaikan tanggal dan waktu video yang di upload oleh saudara terdakwa, padahal di video-video tersebut saudara terdakwa tidak pernah menyebut nama dari sesorang,” ucapnya.

Atas pertimbangan itu, Nanda meminta kepada majelis hakim agar memutuskan bahwa Boasa Simanjuntak tidak bersalah dalam perkara tersebut dan membebaskan segala dakwaan penuntut umum.

“Mengabulkan keberatan dari penasihat hukum terdakwa Boasa J Simanjuntak seluruhnya. Menyatakan dakwaan penuntut umum no. reg. perk: pdm-155-t/eku.2/ 11/2023 tanggal 29 November 2023 batal demi hukum. membebaskan (zuiver vrijspraak) terdakwa dari segala dakwaan penuntut umum,” tutupnya.

Setelah membacakan eksepsi, majelis hakim yang diketuai oleh Fahren menunda sidang hingga pekan depan dalam agenda tanggapan dari JPU atas eksepsi PH terdakwa Boasa Simanjuntak.

Untuk diketahui, pada sidang sebelumnya Boasa Simanjuntak didakwa oleh melakukan tindak pidana melanggar Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Pasal 45A ayat (2) Jo. Pasal 28 ayat (2) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. Atau ketiga, Pasal 45 Ayat (3) Jo. Pasal 27 ayat (3) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE.

(Sumber : Sampaikan Eksepsi, Boasa Nilai Dakwaan Jaksa Kabur.)

Jakarta (VLF) Vonis terhadap mantan pejabat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan, Rafael Alun Trisambodo akan diketok majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta, hari ini. Rafael Alun meminta hakim membebaskannya karena mengklaim sudah banyak berjasa untuk negara.

Dirangkum detikcom, Kamis (4/1/2023), Rafael Alun Trisambodo dituntut hukuman 14 tahun penjara. Jaksa meyakini Rafael terbukti bersalah menerima gratifikasi dan melakukan tindak pidana pencucian uang.

“Menuntut, agar supaya majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara, memutuskan, menyatakan, Terdakwa Rafael Alun Trisambodo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi,” kata jaksa dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Raya, Jakpus, Senin (11/12/2023).

“Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rafael Alun berupa pidana 14 tahun penjara,” imbuhnya.

Jaksa juga menuntut Rafael membayar denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan. Rafael juga dituntut membayar uang pengganti Rp 18,9 miliar atau harta bendanya disita dan dilelang dan jika tidak mencukupi akan diganti 3 tahun kurungan.

Dalam analisa yuridis dakwaan pertama, jaksa awalnya menyebut Rafael Alun menerima gratifikasi bersama istrinya, Ernie Meike Torondek, senilai Rp 16,4 miliar. Jaksa menyebut gratifikasi itu diterima Rafael Alun dari para wajib pajak lewat perusahaan konsultan pajak yang didirikannya.

Jaksa menyebut ada juga penerimaan lain yang terungkap di persidangan. Sehingga, menurut jaksa, total gratifikasi yang diterima Rafael Alun dan istrinya berjumlah Rp 18,9 miliar. Istri Rafael Alun, Ernie Meike, masih berstatus sebagai saksi.

Jaksa juga meyakini Rafael Alun membeli berbagai aset dengan nilai total Rp 66,6 miliar, SGD 2.098.365, dan USD 937.900. Sehingga, jaksa meyakini ada penerimaan lain sejumlah Rp 47,7 miliar, SGD 2.098.365, dan USD 937.900 di luar gratifikasi Rp 18,9 miliar.

Pada analisis yuridis untuk dakwaan kedua soal TPPU, jaksa meyakini Rafael Alun melakukan pembelian berupa tanah, bangunan, mobil yang keseluruhannya Rp 31,6 miliar dan menempatkan harta di rekening perusahaan sejumlah Rp 5,4 miliar.

Pada analisis yuridis untuk dakwaan ketiga yang masih soal TPPU, jaksa meyakini Rafael Alun menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta senilai Rp 23,9 miliar dengan aset atas nama orang lain, menempatkan harta berupa uang SGD 2.098.365, USD 937.900, dan 9.800 euro ke dalam safe deposit box (SDB) dan uang Rp 5,6 miliar ke rekening atas nama orang lain. Sehingga, total TPPU yang diyakini oleh jaksa berjumlah lebih dari Rp 105 miliar.

Jaksa meyakini Rafael melanggar Pasal 12B juncto Pasal 18 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 KUHP dan Pasal 3 ayat 1a dan c UU Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP dan Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU.

Klaim Berjasa untuk Negara

Rafael mengklaim berjasa untuk negara. Klaim itu disampaikan kuasa hukum Rafael Alun, Junaedi Saibih, dalam sidang duplik di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jakarta Pusat, Selasa (2/1). Junaedi meminta majelis hakim menyatakan Rafael tak bersalah dalam kasus tersebut dan dibebaskan dari tuntutan jaksa.

“Sebagai akhir dari duplik a quo, maka kami selaku penasihat hukum Terdakwa Rafael Alun Trisambodo dengan segala hormat dan kerendahan hati memohon kepada majelis hakim perkara a quo untuk memutuskan dengan amar sebagaimana berikut, menyatakan Saudara Terdakwa Rafael Alun Trisambodo tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan saudara penuntut umum dalam dakwaan kesatu, dakwaan kedua, dan dakwaan ketiga,” ujarnya.

“Melepaskan Terdakwa Rafael Alun Trisambodo dari segala tuntutan karena persidangan a quo seharusnya menerapkan asas una via principle karena segenap tindakan Terdakwa Rafael Alun Trisambodo telah diuji secara administratif, membebaskan Terdakwa Rafael Alun Trisambodo dari tahanan,” lanjutnya.

Dia juga meminta aset milik Rafael dan istrinya, Ernie Meike Tarondek, yang disita KPK dikembalikan. Kemudian, dia meminta harta waris ibu Rafael, Irene Suheriani Soeparman, juga dikembalikan.

Junaedi meminta agar nama baik Rafael Alun dipulihkan. Dia juga memohon agar dilakukan pemulihan hak-hak Rafael Alun.

Junaedi mengatakan Rafael Alun telah berjasa bagi negara. Dia meminta hal itu dianggap sebagai hal meringankan.

“Bilamana majelis hakim berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) kepada majelis hakim yang terhormat dengan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan diri Terdakwa untuk memutus sebagai berikut, Terdakwa belum pernah dihukum. Selama dalam proses persidangan, Terdakwa bersikap sopan, jujur, dan telah kooperatif dalam mengikuti jalannya proses persidangan dengan baik. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga. Terdakwa telah banyak berjasa kepada bangsa dan negara Indonesia,” katanya.

Junaedi mengatakan Rafael Alun merupakan tulang punggung keluarga. Dia mengatakan putusan Rafael Alun akan berdampak bagi keluarga kliennya tersebut.

“Majelis hakim yang kami muliakan, perlu kami sampaikan proses pidana yang saat ini dijalani oleh Terdakwa Rafael Alun Trisambodo sangat berat untuk dilalui oleh pihak keluarga. Terdakwa Rafael Alun Trisambodo merupakan tulang punggung keluarga, sehingga putusan perkara a quo akan memberikan dampak yang signifikan bagi anak dan istri Terdakwa Rafael Alun Trisambodo,” ujarnya.

Setelah duplik, sidang akan dilanjutkan dengan pembacaan vonis. Sidang vonis Rafael Alun bakal digelar pada Kamis (4/1/2024) hari ini.

“Putusan akan dijadwal hari Kamis tanggal 4 untuk pembacaan putusan,” kata hakim Suparman Nyompa.

(Sumber : Menanti Vonis untuk Rafael Alun Usai Klaim Berjasa untuk Negara.)

Jakarta (VLF) Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Ade Ary Syam Indradi mewanti-wanti warga Manggarai, Jakarta Selatan, untuk tetap menjaga kerukunan menjelang pemilu. Ade Ary meminta perbedaan pilihan tidak perlu dipersoalkan agar keamanan dan ketertiban masyarakat tetap terjaga.

Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan asistensi satkamling sekaligus imbauan Pemilu Serentak 2024 yang aman di Manggarai, Tebet, Rabu (3/1/2024) malam. Turut hadir Kapolsek Tebet Kompol Murodih, Wakapolsek Tebet AKP JW Ivhan, Kanit Binmas AKP Recky Kansil, Kanit Intelkam Ipda Joko Mulyono, dan jajaran lainnya.

“Menjelang Pemilu Serentak Tahun 2024, saya harapkan tidak terjadi keributan antarwarga masyarakat di RW 01. Mengenai perbedaan pilihan capres, berbeda pilihan, itu hal yang biasa,” kata Ade Ary dalam keterangannya, Kamis (4/1/2024).

Ade Ary mengajak masyarakat tetap menjaga kerukunan, khususnya menjelang pemilu. Dia mewanti-wanti banyak oknum yang memanfaatkan momentum kontestasi politik yang tengah berlangsung.

“Mari kita eratkan tali persaudaraan kita menjelang pemilu. Jangan sampai ada oknum yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan momentum Pemilu tahun 2024 untuk hal yang negatif,” ujarnya.

Terpisah, Kapolsek Tebet Kompol Murodih meminta warga menghindari tindak pidana lainnya seperti tawuran. Dia meminta para orang tua untuk lebih mengawasi kegiatan anak-anaknya agar tidak terlibat aksi tawuran.

“Bagi-bapak, Ibu, yang punya anak sekolah, remaja terutama, intervensi handphone anaknya. Jadi biar kita tahu apa isi handphone anak tersebut, ajak anak-anak ke masjid atau musala karena tempat yang aman hanya di tempat tersebut dengan kondisi saat ini,” pungkasnya.

(Sumber : Sambangi Manggarai, Kapolres Jaksel Harap Warga Damai Jelang Pemilu.)

Jakarta (VLF) Bareskrim Polri telah menerima laporan masyarakat terhadap Roy Suryo terkait tuduhan tiga mikrofon yang digunakan cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, saat debat. Bareskrim akan menganalisis laporan tersebut.

“Iya benar, ada LP dari masyarakat yang melaporkan pemilik akun X bernama @KRMTRoySuryo1,” kata Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Erdi A Chaniago dalam keterangannya kepada wartawan, dikutip Kamis (4/1/2024).

Erdi menuturkan, setelah menerima laporan tersebut, penyidik akan menganalisisnya. Setelahnya, penyidik juga akan melalukan klarifikasi terhadap pelapor dan terlapor.

“Langkah selanjutnya setelah menerima laporan, penyidik melakukan analisis dan klarifikasi terhadap pelapor dan terlapor,” katanya.

Erdi belum memerinci kapan terlapor ataupun pelapor akan dimintai klarifikasi. Dirinya menegaskan semua laporan akan diproses sesuai aturan yang berlaku.

“Jadi semua laporan akan diproses sesuai dengan aturan yang berlaku,” katanya.

Sebagai informasi, sudah ada dua laporan polisi yang dilayangkan terhadap Roy Suryo. Satu dibuat oleh organisasi Pilar 08, sementara satu laporan lainnya dibuat Ketua Umum Cyber Indonesia Muannas Alaidid.

Roy dituduh melanggar Pasal 28 ayat 2 juncto Pasal 45A ayat 2 UU ITE dan/atau Pasal 14 KUHP dan/atau Pasal 15 KUHP dan/atau Pasal 207 KUHP tentang ujaran kebencian dan penyebaran berita bohong.

Roy Suryo mengaku tim hukumnya sedang mengkaji laporan di Bareskrim Polri terkait dirinya. Dia mengatakan akan menyampaikan tanggapan resmi bersama tim hukumnya.

“Ya, saya sudah mendengar kabar tersebut, dan saat ini tim hukum saya (dari IDCC & Associates) sedang mengkaji laporan tersebut,” kata dia kepada wartawan, Rabu (3/1).

“Insyaallah besok atau lusa akan ada sikap atau tanggapan resmi dari tim hukum saya tersebut, jadi tunggu saja,” jelasnya.

(Sumber : Bareskrim Usut Laporan terhadap Roy Suryo soal Tuduhan Mic Gibran.)

Jakarta (VLF) Aksi penyegelan ruang kelas di SDN 061 Tapparang, Kabupaten Polewali Mandar (Polman), Sulawesi Barat (Sulbar) oleh warga yang mengaku sebagai pemilik lahan kini berbuntut panjang. Warga yang melakukan penyegelan itu resmi dilaporkan ke polisi.

Laporan polisi tersebut dilakukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Polman bersama pihak sekolah SDN 061 Tapparang. Laporan dibuat atas dasar pihak Dikbud Polman memiliki sertifikat tanah di lahan yang diklaim warga tersebut.

“Kita melapor kepada pihak yang berwajib secara resmi, kami melapor ke Polres (Polman) itu diwakili kepala sekolah bersama kepala seksi yang menangani aset yang ada di Dinas Pendidikan,” kata Kabid Sarana dan Prasarana Dikbud Polman Deddi Irawan kepada wartawan melalui sambungan telepon, Rabu (3/1/2024).

Warga buka segel SDN 061 Tapparang di Kabupaten Polman, Sulbar. Foto: (Abdy Febriady/detikcom)
Deddi mengatakan, telah berulang kali mengingatkan warga bernama Solihin yang mengaku sebagai pemilik lahan itu agar tidak melakukan tindakan melawan hukum. Namun imbauan itu tidak diindahkan hingga nekat melakukan penyegelan.

“Kami selalu melakukan mediasi untuk tidak melakukan hal-hal melawan hukum, akhirnya dia menyampaikan kalau begitu akan disegel,” ujarnya.

Deddi menjelaskan, sebelumnya Solihin berulang kali mendatangi kantor Dikbud Polman. Kedatangannya dengan maksud untuk meminta ganti rugi.

“Sebenarnya oknum tersebut sudah berkali-kali ke kantor dinas untuk meminta ganti rugi karena mengaku itu (lahan) milik orang tua mereka, kita selalu melakukan mediasi secara kekeluargaan tentu dengan meminta bukti apakah lahan di sekolah tersebut masih milik pribadi,” jelasnya.

Hanya saja kata Deddi, warga tersebut tidak mampu menunjukkan surat bukti kepemilikan. Sebaliknya, Dikbud Polman justru memiliki bukti kepemilikan tanah berupa sertifikat dan akta jual beli (AJB).

“Tetapi sampai penyegelan tidak mampu dibuktikan. Sementara kami di dinas yang tersimpan di bagian asset itu memiliki bukti sertifikat dan jual beli, itu ada semua,” terangnya.

Terkait tudingan adanya unsur pemalsuan tanda tangan dan cap jempol dalam AJB tanah sekolah, Deddi mengaku menyerahkan semuanya ke pihak berwajib untuk membuktikan.

“Kalau itu kami tidak tahu apa palsu atau tidak karena kami tidak punya bukti. Tentunya pihak-pihak profesional dalam melihat itu yang lebih tahu, kita serahkan pada pihak berwajib,” tutupnya.

Warga Klaim Pemalsuan Tanda Tangan AJB

Warga setempat bernama Saharuddin yang merupakan saudara dari Solihin (54) yang mengaku sebagai pemilik lahan sekolah meminta polisi untuk menyelidiki dugaan pemalsuan tanda tangan dan cap jempol orang tuanya dalam AJB. Menurutnya pihaknya tidak pernah menjual lahan tersebut.

“Polisi harus selidiki itu. Soalnya ibu saya tidak pernah menjual itu tanah, begitupun dengan saya. Bahkan dalam akta jual beli, nama saya tercantum dan ikut bertanda tangan padahal saat itu saya ada di Malaysia,” ungkap Saharuddin, Rabu (3/1).

Saharuddin juga meminta polisi memanggil semua pihak yang terlibat dalam proses jual beli tanah tersebut. Khususnya mereka yang namanya tercantum dalam AJB.

“Pokoknya itu semua yang terlibat harus dipanggil untuk dimintai keterangan. Supaya ketahuan, siapa yang telah menjual dan telah menerima uangnya,” tuturnya.

Polisi Usut Dugaan Pemalsuan Tanda Tangan

Polisi memberi atensi terhadap kasus penyegelan sekolah tersebut. Dugaan pemalsuan tanda tangan dan cap jempol dalam akta jual beli (AJB) warga yang mengaku pemilik lahan akan diusut.

“Itu tetap akan kita selidiki, namun belum bisa disimpulkan,” kata Kanit Resum Polres Polman Iptu Iwan Rusman kepada wartawan, Rabu (3/1).

Iwan mengaku butuh waktu untuk mengusut dugaan tersebut. Namun dia memastikan akan memanggil seluruh pihak yang diduga memiliki keterkaitan.

“Semua pihak terkait untuk kepentingan penyelidikan pasti akan kami panggil,” pungkas Iwan.

(Sumber : Buntut Panjang Warga Ngaku Pemilik Lahan Segel SD di Polman.)

Jakarta (VLF) Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo dan Mahfud Md melaporkan kasus dugaan penganiayaan relawan di Boyolali oleh oknum anggota TNI ke Komnas HAM. TPN menilai peristiwa itu telah melanggar HAM.

“TPN Ganjar-Mahfud hari ini menyampaikan laporan kepada Komnas HAM terkait dengan apa yang terjadi di Boyolali. Peristiwa yang terjadi pada 30 Desember (2023) yang lalu,” kata Direktur Penegakan Hukum dan Advokasi Tim Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Ifdhal Kasim, melansir detikNews, Rabu (3/1/2024), seperti diku.

“Khususnya pelanggaran terhadap hak bebas dari penyiksaan dan perlakuan lain yang kejam tidak manusiawi,” sambungnya.

Ifdhal menjelaskan kondisi terkini relawan yang menjadi korban penganiayaan oleh oknum TNI. Ifdhal mengatakan, dua korban saat ini masih menjalani rawat inap dan lima lainnya menjalani rawatan jalan.

“Kami juga meminta kepada Komnas HAM untuk memberikan perlindungan kepada para korban terutama yang di rumah sakit itu dan yang dirawat jalan dan kepada keluarganya. Harus ada perlindungan oleh Komnas kepada mereka,” paparnya.

Ifdhal menilai peristiwa penganiayaan itu bukan hanya terkait hukum, tetapi juga peristiwa pelanggaran HAM. Karena hal itu, dia mendorong Komnas HAM untuk melakukan investigasi terkait peristiwa tersebut.

“Kenapa kami mendorong Komnas HAM untuk melakukan investigasi? Karena publik rancu dengan berbagai informasi yang berkembang pada peristiwa ini,” ungkapnya.

Ifdhal pun meyakini Komnas HAM akan independen dan tidak akan memihak. Ifdhal pun berharap hasil kajian Komnas HAM dapat memperjelas kronologis peristiwa itu.

“Oleh karena itu, informasi yang dikaji, dianalisa oleh Komnas ini akan berguna bagi masyarakat untuk memperjelas apa yang sebetulnya terjadi,” jelas dia.

“Dan apakah opini-opini yang berkembang saat ini benar atau tidak. Kita mendorong Komnas HAM melakukan investigasi dan hasilnya dilaporkan kepada publik, sehingga mendapat kejelasan,” imbuhnya.

(Sumber : Kasus Relawan Dikeroyok Oknum TNI Dilaporkan TPN Ganjar ke Komnas HAM.)