Jakarta (VLF) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Manggarai Barat mendesak Bupati Edistasius Endi untuk proaktif melakukan komunikasi dan lobi kepada pemerintah pusat. Desakan itu disampaikan sebagai respons akibat dana transfer ke daerah untuk Manggarai Barat dipangkas Rp 177 miliar lebih pada 2026.

“Melakukan lobi dan komunikasi yang proaktif dengan pemerintah pusat guna menyampaikan kondisi riil daerah dan mencari solusi terbaik terkait alokasi dana transfer di masa mendatang,” kata juru bicara Fraksi NasDem Plus DPRD Manggarai Barat, Martinus Mitar.

Hal itu disampaikan Martinus dalam Rapat Paripurna DPRD Manggarai Barat terkait pandangan umum fraksi terhadap Nota Pengantar Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran (TA) 2026, Rabu (12/11/2025) sore. Marten menilai penurunan alokasi dana transfer pusat menjadi tantangan serius yang memerlukan respons strategis dan terukur.

Selain lobi pemerintah pusat, fraksi gabungan NasDem dan PDI-P itu juga mendorong pemerintah melakukan evaluasi mendalam terhadap dampak penurunan transfer terhadap program-program prioritas daerah, terutama yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

Fraksi NasDem Plus juga minta pemerintah mengintensifkan upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi potensi-potensi lokal yang belum tergali secara maksimal, seperti sektor pariwisata, pertanian, dan perikanan, serta efisiensi dalam pengelolaan aset daerah.

Fraksi NasDem Plus mendukung strategi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Manggarai Barat dalam menangani persoalan penurunan biaya transfer daerah. Fraksi NasDem Plus mendukung langkah-langkah efisiensi dan rasionalisasi belanja daerah yang tidak produktif, tanpa mengorbankan kualitas pelayanan publik dan program prioritas.

“Mendorong inovasi dalam pembiayaan pembangunan, termasuk penjajakan skema kerja sama dengan pihak ketiga, swasta, maupun lembaga non-pemerintah, serta pemanfaatan dana-dana CSR,” kata Marten.

Diberitakan sebelumnya, alokasi dana transfer pemerintah pusat kepada Manggarai Barat pada TA 2026 hanya sebesar Rp 839 miliar lebih. Dana transfer tersebut berkurang Rp 177 miliar lebih atau 17,21 persen dibandingkan 2025 sebanyak Rp 1 triliun lebih.

Hal itu terungkap dalam Nota Pengantar RAPBD TA 2026 Manggarai Barat yang diajukan Bupati Manggarai Barat Edistasius Endi dalam Rapat Paripurna DPRD Manggarai Barat, Senin (10/11/2025).

Besar dana transfer Pemerintah Pusat itu berdasarkan surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-62/PK/2025, tanggal 23 September 2025 tentang penyampaian rancangan alokasi transfer ke daerah TA 2026. Adapun rincian dana transfer dari pemerintah pusat itu sebagai berikut.

Pertama, bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak direncanakan sebesar Rp 2 miliar lebih. Jumlah tersebut berkurang Rp 6 miliar lebih atau 69,12 persen dari 2025 sebesar Rp 9 miliar lebih.

Kedua, Dana Alokasi Umum (DAU) direncanakan sebesar Rp 505 miliar lebih. Alokasi tersebut berkurang Rp 98 miliar lebih atau 16,27 persen dari 2025 sebesar Rp 604 miliar lebih.

Ketiga, Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik hanya direncanakan sebesar Rp 2 miliar lebih. Alokasi tersebut berkurang Rp 54 miliar lebih atau 95,77 persen dari 2025 sebesar Rp 56 miliar lebih.

Keempat, Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik direncanakan sebesar Rp 201 miliar lebih. Alokasi tersebut meningkat Rp 22 miliar lebih dari 2025 sebesar Rp 178 miliar lebih. Dana ini untuk pendanaan tunjangan profesi guru.

Kelima, Dana Desa direncanakan sebesar Rp 127 miliar lebih. Alokasi tersebut berkurang Rp 16 miliar lebih atau 11,41 persen dari 2025 sebesar Rp 143 miliar lebih.

Keenam, dana insentif fiskal, tidak mendapatkan alokasinya pada TA 2026. Pada 2025, dana insentif fiskal itu dialokasikan Rp 15 miliar lebih.
(Sumber:Dana Transfer Dipangkas, DPRD Desak Bupati Manggarai Barat Lobi Pusat.)

Jakarta (VLF) – Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong menerima kunjungan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Kunjungan ini dalam rangka Rising Fellowship yang bertujuan membangun kerja sama antara Singapura dengan provinsi di Indonesia.

Pertemuan hangat yang berlangsung di Istana Sri Temasek itu berjalan sangat ganyeng. Baik Lawrence maupun Khofifah saling bertukar pikiran dan menjajaki berbagai hal strategis untuk potensi kerja sama antara Jawa Timur dan Singapura.

Khofifah menyebut ada berbagai sektor strategis yang ia bicarakan dengan PM Singapura Lawrence. Mulai dari kesehatan hingga investasi.

“Kami berterima kasih diterima langsung PM Singapura HE Lawrence Wong. Kami berdiskusi berbagai hal strategis untuk pembangunan di Jawa Timur, mulai perdagangan karbon, kredit karbon, kerja sama pendidikan, kesehatan, investasi, serta hal strategis lain,” kata Khofifah dalam keterangannya, Kamis (13/11/2025).

Khofifah mengatakan potensi kerja sama antara Jatim dengan Singapura sangat banyak. Ia menegaskan Jatim sangat terbuka untuk menerima investasi dari Singapura.

“Iklim investasi di Jawa Timur sangat baik, dan Pemprov Jawa Timur berkomitmen penuh menjaga pertumbuhan perekonomian serta investasi. Jawa Timur juga sangat siap apabila Singapura membutuhkan kolaborasi di berbagai hal,” tegas gubernur perempuan pertama di Bumi Majapahit ini.

Khofifah menegaskan program Rising Fellowship akan memberi dampak positif terhadap Jawa Timur, mulai dari investasi hingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Kami merasakan berbagai program dalam Rising Fellowship ini sangat besar manfaatnya bagi Jawa Timur. Kami bersyukur dan bahagia dapat diterima PM Singapura HE Lawrence Wong di istana Sri Temasek Singapura,” ungkapnya.

Sementara PM Singapura Lawrence Wong menyambut baik kedatangan Gubernur Khofifah. Banyak hal strategis yang akan segera dikerjasamakan antara Singapura dan Jawa Timur.

“Kami berdiskusi dengan baik tentang cara-cara memperkuat kerja sama antara Singapura dan Jawa Timur, termasuk dalam hal kredit karbon, pengembangan sumber daya manusia, dan pendidikan,” tulis Wong dalam akun Instagram @lawrencewongst.

Diketahui, Rising (Republik Indonesia + Singapura) Fellowship adalah platform bilateral yang dirancang untuk memperkuat hubungan para pemimpin dari Singapura dan kawasan Indonesia.

Saat ini, Jawa Timur menerima program Rising Fellowship dari pemerintah Singapura. Program ini diluncurkan pada tahun 2018 oleh Perdana Menteri Singapura HE Lee Hsien Loong bersama Presiden Indonesia Joko Widodo. Program ini bertujuan membina hubungan yang lebih erat antara pemerintah Singapura dengan para pemimpin daerah di Indonesia.

Selama di Singapura, Khofifah melakukan pertemuan dengan berbagai pemangku kepentingan sektor publik dan swasta dalam rangka penjajakan kerja sama antara Jawa Timur dengan Pemerintah Singapura.

Saat ini, Khofifah mengungkap ada sebanyak 32 perwakilan Jawa Timur di bidang pendidikan yang tengah mendapat pelatihan dari Program Rising Fellowship.

“Saat ini juga sedang berjalan pelatihan kepala sekolah dan guru produktif SMA dan SMK di Jawa Timur sebanyak 30 orang ditambah dua orang yaitu dari Kepala Dinas Pendidikan Jatim dan Kepala Cabang Pendidikan Malang,” bebernya.

“Seminggu sebelumnya Pemprov Jatim juga mengirim direktur rumah sakit serta kepala dinas investasi untuk mengikuti training. Program ini semua juga dalam kerangka Rising Fellowship. Kami merasakan berbagai program dalam RISING Fellowship ini sangat besar manfaatnya bagi Jawa Timur,” tambahnya.

(Sumber:Rising Fellowship, Khofifah Tegaskan Komitmen Investasi ke PM Singapura.)

Jakarta (VLF) – Buruh memberikan tiga pilihan angka kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026. Pilihan ini sebagai bentuk penolakan terhadap perhitungan UMP oleh pengusaha dan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal mengatakan opsi pertama kenaikan upah dapat sebesar 6,5%. Angka kenaikan itu sama seperti perhitungan Presiden Prabowo Subianto saat menetapkan UMP 2025.

“Jalan tengah yang tentu untuk dirundingkan tentu harus ada. Tadi kami sebut, pertama jalan tengahnya 6,5% karena udah pernah diputuskan presiden. Kok bisa 6,5%? kan makroekonominya sama angkanya dengan sekarang dan tahun lalu itu sama,” kata dia di Gedung Joang ’45, Jakarta Pusat, Rabu (12/11/2025).

Opsi kedua, kenaikan upah minimum 2026 sebesar 7,77%. Angka itu muncul dari perhitungan 2,65% inflasi ditambah 5,12% pertumbuhan ekonomi.

Opsi ketiga, kenaikan upah 8,5-10,5%. Nah, Saiq Iqbal bilang jika semua opsi itu tidak dikabulkan dan pemerintah memilih usulan pengusaha dengan Kemnaker, maka mogok nasional akan dilaksanakan pada Desember 2025.

“Mogok nasional ini bila mana pemerintah mengikuti maunya Apindo (Asosiasi Pengusaha Indonesia). Apindo itu indeks tertentunya 0,1 sampai 0,5. Kira-kira kenaikan upahnya cuma 3%. Kalo mengikuti Menaker, indeks tertentunya 0,2 sampai 0,7. Kira-kira kenaikan upahnya itu 3,5% sampai dengan 6%,” ungkapnya.

Mogok nasional juga bisa dilakukan lebih cepat sebelum 20 November 2025. Karena pada tanggal tersebut merupakan hari pengumuman kenaikan upah minimum oleh pemerintah.

“Maka Mogok nasional kami perkirakan ya, kami perkirakan Desember. Karena Menteri kan mau menetapkan 20 November. Kita ya persiapan lah, Desember. Bahkan bisa dipercepat, mendahului 20 November. Kami perkirakan 5 juta buruh terlibat, setop produksi di lebih 5 ribu pabrik di 300 kabupaten kota,” jelas dia.

(Sumber:3 Opsi Buruh ke Pemerintah soal Kenaikan UMP 2026.)

Jakarta (VLF) – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN) atau BTN telah menyerap 93% dana yang diguyur pemerintah Rp 25 triliun beberapa waktu lalu. Hingga 31 Oktober 2025, BTN berhasil menyerap hingga Rp 23,28 triliun, sesuai target sebelum pertengahan November 2025.
Direktur Utama BTN, Nixon LP Napitupulu, menjelaskan Saldo Anggaran Lebih (SAL) ini disalurkan sesuai dengan pipeline kredit yang tersedia di BTN dan sesuai dengan jadwal.

“Hingga akhir bulan Oktober 2025, dari dana Rp25 triliun sudah disalurkan BTN lebih dari Rp23 triliun atau tembus 93%. Kami yakni sebelum pertengahan November, penyerapan Rp25 triliun dana pemerintah sudah selesai seluruhnya,” ujar Nixon dalam keterangan tertulisnya, dikutip Minggu (9/11/2025).

Berdasarkan data BTN, total penyaluran kredit tersebar ke berbagai sektor strategis terutama sektor perumahan baik ke developer maupun KPR. Nixon menjelaskan, debitur korporasi BTN mayoritas dari sektor perumahan.

Sektor ini mencakup segmen developer, properti, kontraktor, hingga kesehatan, pendidikan, perdagangan dan manufaktur, serta pemerintahan. Dengan begitu, BTN menyalurkan SAL pemerintah lebih cepat dari tenggat waktu dari Kementerian Keuangan yaitu Desember 2025.

“Pertumbuhan di segmen korporasi ini belakangan meningkat seiring dengan upaya BTN menjalin kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan untuk mengembangkan ekosistem perumahan nasional,” jelasnya.

Untuk diketahui, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menempatkan dana SAL kepada BTN sebesar Rp 25 triliun dari total Rp 200 triliun. Dana ini dibagikan kepada bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI).

(Sumber:BTN Salurkan Kredit Rp 23 Triliun dari Dana Pemerintah.)

Jakarta (VLF) – Emiten teknologi PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) menanggapi isu terkait potensi penggabungan atau transaksi antara GoTo dan Grab yang sebelumnya beredar di media. GoTo mengatakan hingga saat ini belum ada keputusan atau kesepakatan terkait hal tersebut.
Direktur Legal dan Group Corporate Secretary GoTo, RA Koesoemohadiani mengatakan pihaknya berupaya untuk senantiasa mendukung arahan pemerintah.

“Menanggapi spekulasi media terkait potensi transaksi antara GoTo dan Grab, GoTo menyampaikan bahwa hingga saat ini belum ada suatu keputusan ataupun kesepakatan terkait hal tersebut. GoTo berkomitmen untuk senantiasa mendukung arahan dan kebijakan Pemerintah,” ungkap Koesoemohadiani, dalam keterangan tertulis, Senin (10/11/2025).

Koesoemohadiani mengungkapkan sebagai perusahaan teknologi yang didirikan dan tumbuh di Indonesia, GoTo mendukung upaya berkelanjutan pemerintah untuk memperkuat ekosistem digital nasional. GoTo siap untuk mematuhi kebijakan serta regulasi pemerintah untuk membangun industri yang efisien, adil, dan berkelanjutan.

“Setiap langkah yang diambil oleh GoTo akan senantiasa patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi perusahaan publik, dengan tetap memprioritaskan penciptaan nilai jangka panjang bagi pemegang saham serta menjaga kepentingan terbaik bagi mitra pengemudi, mitra UMKM, pelanggan, serta seluruh pemangku kepentingan,” jelas Koesoemohadiani.

Koesoemohadiani menjelaskan fokus perusahaan saat ini tetap pada eksekusi untuk dapat menciptakan nilai jangka panjang bagi para pemegang saham dan seluruh ekosistem. Koesoemohadiani menyebut GoTo saat ini berada pada posisi terkuat dalam beberapa tahun terakhir, didukung oleh rencana strategis serta kemajuan menuju profitabilitas berkelanjutan, yang tercermin dari kinerja kuartal ketiga (Q3).

“Kami sangat bersyukur atas pencapaian ini dan berterima kasih atas dukungan dan kepercayaan mitra pengemudi, mitra UMKM, serta konsumen di seluruh Indonesia yang memungkinkan pencapaian ini,” ungkap Koesoemohadiani.

Sebelumnya, isu penggabungan antara dua perusahaan aplikator ride-hailing, yakni GoTo dan Grab sempat dicuatkan oleh Menteri Sekretaris Negara RI Prasetyo Hadi, pada Jumat (7/11). Prasetyo menyebut isu transaksi tersebut merupakan hasil pertemuan antara Grab dan GoTo bersama Presiden RI Prabowo Subianto.

(Sumber:Respons Isu Merger dengan Grab, GoTo Tegaskan Patuhi Arahan Pemerintah.)

Jakarta (VLF) – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan upaya untuk lepas dari impor solar. Hal ini dilakukan dengan terus mendorong penerapan biodiesel sebagai campuran BBM.
Direktur Jenderal EBTKE Eniya Listiani mengatakan target impor solar tahun ini sebesar 4,92 juta kiloliter (KL). Angka ini turun dari 2024 mencapai 8,02 juta KL.

Berkurangnya target impor solar ini karena telah dijalankannya program mandatori Biodiesel B40.

“Saat ini impor dari solar makin menurun, jadi kita bisa lihat dari grafiknya tadi bahwa impor solar yang berwarna kuning ini bisa lebih kecil dan ini kita harapkan nanti di pengaturan untuk komposisi biodiesel yang lebih besar lagi untuk bisa mengurangi impor,” katanya dalam Rapar Kerja dengan Komisi XII DPR, di Jakarta, Selasa (11/11/2025).

Selain mengurangi impor solar, per 6 September 2025, penerapan B40 telah menghemat devisa sebesar Rp 107,20 triliun.

“Untuk peningkatan nilai tambah CPO tahun 2025 ini hingga November sebesar Rp 16,89 triliun dan penyerapan tenaga kerja yang sudah terlaksana adalah sekitar 1,5 juta orang sudah bekerja di on-farm maupun off-farm,” tambahnya.

Selain itu, Eniya juga menyinggung terkait dengan rencana penerapan B50 pada semester II 2025. Hal ini guna RI terbesar dari impor solar.

Ia mengatakan saat ini pihaknya sedang mempersiapkan bagaimana B50 bisa diterapkan sesuai dengan target yang sudah ditentukan. Baik dari uji teknis road test, uji kajian mengenai kecukupan dan keberlanjutan dana, dan kajian tentang ketersediaan CPO dan juga kajian adanya peningkatan infrastruktur pendukung.

“Dari sini kami berencana untuk dalam 6 bulan ke depan kita melakukan pengujian spesifik di lapangan terkait dengan persiapan B50. Dan yang perlu kita laporkan bahwa sebagai bahan pertimbangan uji standar teknis yang ada dari komposisi atau spesifikasi tentunya ini mengacu kepada standar B50 atau FAME yang lebih bagus lagi untuk bisa dicampurkan ke solar sebagai bahan baku utama,” tutur Eniya.

(Sumber:Begini Jurus Pemerintah Tekan Impor Solar.)

Jakarta (VLF) – Wacana redenominasi alias menyederhanakan nilai mata uang rupiah belum jadi prioritas pemerintah. Rencana redenominasi ini membuat nilai Rp 1.000 menjadi Rp 1.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan belum ada rencana apapun soal redenominasi. Bahkan, Prasetyo menyatakan penyederhanaan Rp 1.000 jadi Rp 1 masih sangat jauh untuk dilakukan.

“Belum lah. Masih jauh,” kata Prasetyo singkat ketika ditanya soal bagaimana rencana pemerintah untuk melakukan redenominasi, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (10/11/2025).

Seperti diketahui, wacana mengubah Rp 1.000 menjadi Rp 1 muncul usai Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa merilis Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2025-2029.

PMK 70/2025 ditetapkan 10 Oktober 2025 dan diundangkan pada 3 November 2025. Salah satu isi beleid tersebut adalah penyusunan RUU tentang Perubahan Harga Rupiah yang ditarget selesai pada 2026 atau 2027.

Sementara itu, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengakui pembahas redenominasi memang kemungkinan tidak akan dibahas dalam waktu dekat.

“Ya, tidak dalam waktu dekat,” katanya singkat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan.

Sejauh ini belum pernah ada pembahasan di internal pemerintah soal wacana tersebut. Meskipun sudah ada perilisan Permenkeu untuk rencana tersebut, belum ada rencana sama sekali untuk membahasnya.

“Belum pernah kita bahas, nanti kita tunggu,” ujar Airlangga.

Lebih lanjut, ketika dikonfirmasi apakah ada keinginan politik dari Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan redenominasi, Airlangga enggan menjawab. “Nanti kita bahas ya,” katanya singkat sambil menutup pintu mobil.

BI Buka Suara

Bank Indonesia (BI) juga sudah angkat bicara terkait rencana redenominasi Rupiah. BI memastikan rencana tersebut tidak mengurangi daya beli dan nilai Rupiah terhadap harga barang dan/atau jasa.

“Redenominasi Rupiah adalah penyederhanaan jumlah digit pada pecahan (denominasi) Rupiah tanpa mengurangi daya beli dan nilai Rupiah terhadap harga barang dan/atau jasa,” ujar Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Ramdan Denny Prakoso dalam keterangannya.

Ramdan menilai kebijakan ini membawa sejumlah manfaat. Di antaranya, menjadi langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi transaksi, memperkuat kredibilitas Rupiah, dan mendukung modernisasi sistem pembayaran nasional.

Dia memastikan proses redenominasi direncanakan secara matang dan melibatkan koordinasi erat antarseluruh pemangku kepentingan. Saat ini, Rancangan Undang-undang (RUU) Redenominasi telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Jangka Menengah Tahun 2025-2029, sebagai RUU inisiatif Pemerintah atas usulan Bank Indonesia.

Kemudian, Bank Indonesia bersama Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan terus melakukan pembahasan mengenai proses redenominasi.

“Implementasi redenominasi tetap mempertimbangkan waktu yang tepat, dengan memperhatikan stabilitas politik, ekonomi, sosial serta kesiapan teknis termasuk hukum, logistik, dan teknologi informasi,” imbuh Denny.

Dia menegaskan BI akan tetap fokus menjaga stabilitas nilai Rupiah dan mendukung pertumbuhan ekonomi selama proses redenominasi berlangsung.

(Sumber:Dua Menteri Prabowo Tepis Rencana Ubah Rp 1.000 Jadi Rp 1.)

Jakarta (VLF) – KPK menggeledah kantor Gubernur Riau Abdul Wahid terkait dugaan kasus pemerasan dan gratifikasi di Pemprov Riau. Tim penyidik menyita sejumlah bukti elektronik hingga dokumen dalam penggeledahan tersebut.

“Dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi pemerasan (12e), pemotongan (12f), dan gratifikasi (12B) di lingkungan pemerintah provinsi Riau, pada Senin (10/11), penyidik melakukan giat penggeledahan di kantor gubernur,” kata Jubir KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Selasa (12/11/2025).

Budi mengatakan dalam penggeledahan di ruang kerja Abdul Wahid, penyidik KPK juga menyita dokumen terkait anggaran Pemprov Riau.

“Dalam penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik (BBE), di antaranya yang terkait dengan dokumen anggaran Pemprov Riau,” jelas Budi.

Selain melakukan penggeledahan, KPK juga memeriksa dua pejabat di Pemprov Riau. Namun, KPK belum memerinci materi pemeriksaan tersebut.

“Penyidik juga meminta keterangan lebih lanjut dari Sekda dan Kabag Protokol,” ujar Budi.

“Dalam proses penanganan perkara ini, KPK mengimbau agar para pihak kooperatif dan masyarakat Provinsi Riau untuk terus aktif dalam mendukung efektivitas penegakan hukum dugaan tindak pidana korupsi tersebut,” sambungnya.

Kasus ini berkaitan dengan dugaan permintaan fee oleh Abdul Wahid dari kenaikan anggaran di UPT yang ada di bawah Dinas PUPR Riau. Fee tersebut berasal dari penambahan anggaran 2025 yang dialokasikan pada UPT Jalan dan Jembatan Wilayah I-VI Dinas PUPR PKPP dari awalnya Rp 71,6 miliar menjadi Rp 177,4 miliar.

KPK menduga Abdul Wahid mengancam bawahannya jika tak menyetor duit yang dikenal sebagai ‘jatah preman’ tersebut. Setidaknya, ada tiga kali setoran fee jatah pada Juni, Agustus, dan November 2025.

KPK menduga uang itu akan digunakan Abdul Wahid saat melakukan lawatan ke luar negeri. Selain Abdul Wahid, KPK juga menetapkan Dani M Nursalam selaku Tenaga Ahli Abdul Wahid, dan Kepala Dinas PUPR PKPP Provinsi Riau M Arief Setiawan sebagai tersangka dalam kasus ini.

Para tersangka dalam kasus ini disangkakan Pasal 12 huruf e dan/atau Pasal huruf f dan/atau Pasal 12B UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

(Sumber:KPK Geledah Kantor Gubernur Riau, Sita Dokumen Terkait Anggaran Pemprov.)

Jakarta (VLF) – KPK memeriksa dua pejabat di Pemprov Riau yakni Sekda dan Kabag Protokol terkait dugaan kasus pemerasan dan gratifikasi yang menjerat Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid. KPK belum merinci hasil pemeriksaan tersebut.

“Penyidik juga meminta keterangan lebih lanjut dari Sekda dan Kabag Protokol,” kata juru bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Selasa (11/11/2025).

Budi mengatakan KPK telah menggeledah kantor Abdul Wahid pada Senin (10/11). Dari penggeledahan itu, KPK menyita sejumlah dokumen anggaran Pemprov Riau.

“Dalam penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik (BBE), di antaranya yang terkait dengan dokumen anggaran Pemprov Riau,” ujarnya.

Kasus ini berkaitan dengan dugaan permintaan fee oleh Abdul Wahid dari kenaikan anggaran di UPT yang ada di bawah Dinas PUPR Riau. Fee tersebut berasal dari penambahan anggaran 2025 yang dialokasikan pada UPT Jalan dan Jembatan Wilayah I-VI Dinas PUPR PKPP dari awalnya Rp 71,6 miliar menjadi Rp 177,4 miliar.

KPK menduga Abdul Wahid mengancam bawahannya jika tak menyetor duit yang dikenal sebagai ‘jatah preman’ tersebut. Setidaknya, ada tiga kali setoran fee jatah pada Juni, Agustus, dan November 2025.

KPK menduga uang itu akan digunakan Abdul Wahid saat melakukan lawatan ke luar negeri. Selain Abdul Wahid, KPK juga menetapkan Dani M Nursalam selaku Tenaga Ahli Abdul Wahid, dan Kepala Dinas PUPR PKPP Provinsi Riau M Arief Setiawan sebagai tersangka dalam kasus ini.

Para tersangka dalam kasus ini disangkakan Pasal 12 huruf e dan/atau Pasal huruf f dan/atau Pasal 12B UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

(Sumber:KPK Periksa Sekda dan Kabag Protokol Terkait OTT Gubernur Riau.)

Jakarta (VLF) – Kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook yang menjerat mantan Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim memasuki babak baru. Nadiem segera diadili.

Dirangkum detikcom, Selasa (11/11/2025) Kejaksaan Agung (Kejagung) melimpahkan berkas perkara dan tersangka kasus tersebut. Ada empat berkas yang dilimpahkan termasuk Nadiem Anwar Makarim.

Berikut ini daftar empat tersangka yang dilimpahkan ke jaksa penuntut umum (JPU):

1. Direktur Sekolah Dasar Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah tahun 2020-2021, Sri Wahyuningsih (SW)
2. Direktur SMP Kemendikbudristek 2020, Mulyatsyah (MUL)
3. Mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim
4. Konsultan Perorangan Rancangan Perbaikan Infrastruktur Teknologi Manajemen Sumber Daya Sekolah pada Kemendikbudristek, Ibrahim Arief (IBAM)

Nadiem Ungkit Momen Hari PahlawanNadiem mengatakan ini merupakan masa yang sulit baginya karena harus terpisah dengan empat anaknya yang masih kecil. Dia menyebut anak-anaknya itu masih membutuhkan dirinya.
“Saya alhamdulillah sehat, walaupun ini masa yang sulit buat saya karena terpisah dengan keluarga dan empat anak saya masih sangat kecil, jadi masih sangat membutuhkan ayahnya,” kata Nadiem.

Nadiem bersyukur masih diberi kekuatan dan kesehatan. Dia berharap akan mendapat keadilan dalam kasus ini.

“Tapi alhamdulillah saya diberikan kekuatan dan saya diberikan kesehatan karena Allah ada senantiasa, selalu ada di sisi saya karena Allah selalu ada di sisi kebenaran. Mohon doanya dari semua masyarakat di Indonesia, semoga Allah memberikan saya keadilan,” ujarnya.

Dalam kesempatan ini, Nadiem mengaku teringat momen upacara di Kemendikbud saat Hari Pahlawan. Dia mengenang jasa para guru.

“Saya juga ingin bilang karena ini Hari Pahlawan ya, saya jadi keingat waktu upacara di Kemendikbud, mengenang para pahlawan tanpa tanda jasa yaitu guru-guru. Jadi saya ingin sampaikan salam hormat kepada guru se-Indonesia,” ujarnya.

Dengan pelimpahan itu, kasus Nadiem kini memasuki babak baru. Nadiem akan segera disidangkan terkait kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook.

Praperadilan Nadiem Ditolak

Nadiem sebelumnya telah mengajukan praperadilan melawan penetapan status tersangka terhadapnya. Akan tetapi, gugatan Nadiem itu kandas.

Hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) menolak praperadilan yang diajukan Nadiem. Artinya, status tersangka Nadiem tetap sah.

“Menolak permohonan praperadilan Pemohon,” kata hakim tunggal I Ketut Darpawan di ruang sidang utama PN Jaksel, Senin (13/10).

Penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dengan tersangka Nadiem Makarim pun tetap dilanjutkan. Hakim menyatakan penyidikan dan penahanan yang dilakukan Kejagung terhadap Nadiem sudah sesuai dengan prosedur.

(Sumber:Babak Baru Nadiem Makarim Segera Diadili.)