Jakarta (VLF) – Iran meluncurkan rudal hipersonik Fattah-1 untuk pertama kalinya dalam perang melawan Israel kali ini. Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) meluncurkan rudal itu pada malam waktu setempat.
Dilansir detikNews dari kantor berita BBC, Rabu (18/6/2025), rudal itu diluncurkan ke Tel Aviv pada malam waktu setempat. Selama serangan Iran pada 1 Oktober 2024 di Israel, Iran juga meluncurkan puluhan rudal Fattah-1 ke Israel. Namun, ini pertama kalinya rudal Fattah digunakan dalam perang saat ini.

Diketahui, rudal Fattah pertama kali diluncurkan pada 2023. Pemimpin Tertinggi Iran, Ali Khamenei memberi nama rudal itu dengan sebutan Rudal Fattah.

Rudal tersebut dijuluki oleh Garda Revolusi sebagai penyerang Israel. Saat peluncurannya, spanduk besar dipasang di Teheran, ibu kota Iran, dengan pesan tertulis dalam bahasa Ibrani: “400 detik menuju Tel Aviv.”

Peluncuran rudal tersebut juga dilaporkan Press TV milik pemerintah Iran. Press TV melaporkan pengerahan rudal itu menandai ‘awal dari akhir’ sistem pertahanan Iran.

“IRGC menggambarkan fase terakhir operasi tersebut sebagai ‘titik balik’, dan mengatakan bahwa pengerahan rudal Fattah generasi pertama menandai ‘awal dari akhir’ sistem pertahanan rudal ‘mitos’ Israel,” Press TV melaporkan.

Pada 2024, seperti diketahui, Iran menggunakan rudal hipersonik Fattah 1 dalam serangannya terhadap Israel. Rudal itu merupakan buatan lokal dan digunakan untuk pertama kalinya.

Dilansir CNN, Rabu (2/10/2024), Fattah dianggap sebagai rudal hipersonik pertama yang diproduksi di dalam negeri Iran. Rudal itu baru diluncurkan pada 2023. Militer Iran mengungkapkan rudal itu bisa melaju hingga 15 kali kecepatan suara dan mampu menargetkan sistem pertahanan musuh.

(Sumber:Iran Luncurkan Rudal Hipersonik Fattah-1 ‘400 Detik Menuju Tel Aviv’.)

Jakarta (VLF) – Di tengah konflik Israel-Iran, bintang sepakbola Portugal Cristiano Ronaldo memberi pesan damai pada Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Pesan itu ia tulis pada jersey yang kemudian dikirim ke Trump.

Dikutip detikSport, jersey Timnas Portugal itu dibawa Presiden Dewan Eropa (European Council) Antonio Costa. Costa bertemu Trump dalam pertemuan G7 di Alberta, Kanada.

Untuk diketahui, Costa merupakan mantan perdana menteri Portugal, sehingga punya koneksi kepada Ronaldo. Dalam pertemuan itu, Costa menghadiahkan jersey Ronaldo lengkap dengan tanda tangan pemain 40 tahun tersebut.

Selain tanda tangan, Ronaldo juga membubuhkan pesan damai di jersey tersebut. Ia menuliskan ‘Playing for Peace’ atau ‘Bermain untuk Perdamaian’.

Saat ini Israel dan Iran sedang berperang, sehingga pesan Ronaldo cukup mencuri perhatian. Israel dan Iran terlibat kontak senjata, yang dipicu serangan Israel terhadap Iran pada 13 Juni.

Iran dituding mengembangkan program nuklir dan Israel bertekad menghentikannya. Mereka melakukan serangan udara ke sejumlah tempat, yang lantas dibalas Iran dengan serangan drone dan rudal balistik.

Sementara itu, Trump, selaku Presiden Amerika Serikat punya posisi signifikan dalam konflik tersebut. Meski AS sejauh ini mengelak ikut terlibat, mereka selalu punya hubungan yang sangat erat dengan Israel.
(Sumber:Ronaldo Kirim Jersey ke Trump, Ini Pesannya di Tengah Konflik Israel-Iran.)

Jakarta (VLF) – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengatakan Iran seharusnya menandatangani kesepakatan dengan Washington mengenai program nuklirnya sebelum serangan Israel dimulai. Trump meyakini sekarang Teheran pasti ingin mencapai kesepakatan dengan AS.
Trump juga mengatakan bahwa Iran bodoh jika tidak menandatangani kesepakatan nuklir dengan AS.

“Seperti yang telah saya katakan, saya pikir kesepakatan akan ditandatangani, atau sesuatu akan terjadi, tetapi kesepakatan akan ditandatangani, dan saya pikir Iran bodoh jika tidak menandatanganinya,” ucap Trump saat berbicara kepada wartawan di sela-sela KTT G7, seperti dilansir Al Arabiya, Selasa (17/6/2025).

Trump, pada Senin (16/6), mengatakan Iran tidak akan menang dalam konflik dengan Israel, dan negara itu harus kembali melakukan perundingan “sebelum terlambat”.

“Mereka harus mencapai kesepakatan, dan itu menyakitkan bagi kedua belah pihak, tetapi saya mengatakan bahwa Iran tidak akan memenangkan perang ini, dan mereka harus berdialog, dan mereka harus berdialog segera, sebelum terlambat,” cetus sang Presiden AS.

Setelah menyampaikan pernyataan itu, Trump dalam pernyataan via media sosial Truth Social menegaskan bahwa “IRAN TIDAK BOLEH MEMILIKI SENJATA NUKLIR”. Dia juga mendesak “semua orang” untuk mengungsi dari Teheran, ibu kota Iran.

Kritikan juga dilontarkan Trump kepada para pemimpin Iran, yang disebutnya telah gagal menerima kesepakatan nuklir yang diusulkan dirinya selama masa jabatannya sebagai presiden. Trump menyebut penolakan Teheran itu sebagai “penghinaan” dan “menyia-nyiakan nyawa manusia”.

Pernyataan Trump itu semakin menambah kekhawatiran akan terjadinya konflik regional yang lebih luas, dan diduga semakin mengobarkan ketegangan di tengah aktivitas militer yang sedang berlangsung.

Setelah puluhan tahun bermusuhan dan terlibat perang bayangan yang berkepanjangan, Israel pada Jumat (13/6) melancarkan serangan kejutan terhadap target-target militer dan nuklir di berbagai wilayah Iran.

Iran melancarkan rentetan serangan rudal sebagai balasan, yang memicu kekhawatiran meluasnya konflik.

Menurut otoritas Teheran, sedikitnya 224 orang, termasuk komandan top militer, ilmuwan nuklir, dan warga sipil, tewas akibat serangan-serangan Israel.

Sementara laporan kantor Perdana Menteri Israel menyebut sedikitnya 24 orang tewas di negara itu akibat serangan balasan Iran.

(Sumber:Trump Bilang Iran Bodoh Jika Tak Teken Kesepakatan Nuklir dengan AS.)

Jakarta (VLF) – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi tinggi kepada Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), atas pemahaman dan kesigapannya dalam merespons tantangan pembangunan nasional serta menangkap arah strategis pemerintahan terkait infrastruktur.

Dalam pidatonya, Prabowo menekankan pembangunan bangsa tidak dapat dilakukan secara instan, melainkan membutuhkan konsistensi, keberanian, dan efisiensi. Ia memuji langkah-langkah AHY yang dinilai mampu membaca akar persoalan serta memahami kebijakan prioritas pemerintah yang kini mulai mendorong pelibatan sektor swasta, baik dalam negeri maupun luar negeri, dalam pembangunan infrastruktur nasional.

“Saya hargai Menko Infrastruktur. Saudara menangkap masalah yang kita hadapi, saudara menangkap strategi saya,” ujar Prabowo dalam keterangannya, Selasa (17/6/2025).

“Infrastruktur sekarang saya mengundang sektor swasta dari dalam negeri dan luar negeri untuk ikut terlibat sebesar-besarnya. Sektor swasta sering lebih modern, efisien, dan dapat menyelesaikan proyek tepat waktu dengan anggaran lebih hemat,” imbuhnya.

Prabowo juga menegaskan bahwa kebijakan efisiensi dan deregulasi yang sedang dijalankan menjadi kunci keberhasilan dalam mendorong produksi pangan dan energi nasional. Contoh konkret adalah pemangkasan 145 regulasi distribusi pupuk yang sebelumnya menghambat produktivitas petani. Hasilnya, Indonesia mencatat rekor tertinggi dalam cadangan beras dan peningkatan produksi jagung.

“Pemerintah modern harus efisien, harus kerja cepat, harus fleksibel. Kita tidak boleh terpaku pada birokrasi yang menghambat,” tegas Prabowo.

Dalam kerangka besar pembangunan, Prabowo juga mengakui kontribusi pemerintahan-pemerintahan sebelumnya, termasuk transisi yang mulus dari Presiden RI ke-7 Joko Widodo. Ia menekankan pentingnya kesinambungan dalam pembangunan infrastruktur sebagai bagian dari fondasi kemajuan bangsa.

Sebagai informasi, konferensi ICI ini dihadiri oleh jajaran Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih, Duta Besar negara-negara sahabat, anggota DPR/MPR dan DPD RI, para Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Bupati dan Wakil Bupati, serta delegasi, para pemimpin dunia usaha, dan mitra pembangunan.

Konferensi infrastruktur pertama berskala internasional di Indonesia ini dihadiri 7.000 peserta lebih dari 33 negara partisipan, termasuk Indonesia, Amerika Serikat, Australia, Belanda, Jepang, Kanada, Korea Selatan, Norwegia, Uni Emirat Arab, Tiongkok, Uni Eropa, Spanyol, Vietnam, Iran, Singapura, Turki, Hungaria, Myanmar, Denmark, Prancis, Inggris, Rusia, Jerman, Uruguay, Finlandia, Swiss, dan Azerbaijan.

Lebih lanjut, ICI 2025 menjadi panggung penting bagi kolaborasi internasional, dengan kehadiran berbagai investor dan lembaga pembiayaan terkemuka, seperti Macquarie (Australia), GIC (Singapura), World Bank, International Finance Corporation (IFC), Asian Development Bank (ADB), dan The Asia Group.
(Sumber:Prabowo Apresiasi AHY Baca Tantangan & Arah Pembangunan Infrastruktur RI.)

Jakarta (VLF) – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pembangunan infrastruktur harus menjadi fondasi pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan. Serta memastikan pembangunan infrastuktur mampu memberikan manfaat bagi seluruh rakyat.
Hal itu diungkapkan olehnya saat memberikan keynote speech dalam International Conference on Infrastructure (ICI) 2025 di Jakarta Convention Center (JCC), beberapa waktu lalu.

“Saya berharap ICI 2025 memperkuat kolaborasi lintas sektor dan memastikan bahwa setiap kilometer jalan, setiap pelabuhan, dan interkonektivitas digital benar-benar menjadi fondasi pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan,” kata Luhut dalam keterangannya, Selasa (17/6/2025).

Lebih lanjut, Luhut mengibaratkan infrastruktur sebagai batu karang yang membentuk dasar laut terbentuk perlahan, namun menjadi penyangga kehidupan dan pelindung kawasan yang luas.

“Dengan tenang ia menopang pergerakan besar yang berlangsung di atasnya,” ujarnya.

Luhut menyoroti capaian pembangunan infrastruktur dalam satu dekade terakhir. Jalan tol tumbuh dari 775 km pada 2014 menjadi 2.400 km, tol laut telah menghubungkan 130 pelabuhan, dan penerbangan perintis kini melayani lebih dari 220 rute ke wilayah yang sebelumnya terisolasi. Dia mencontohkan kawasan industri di Jawa Tengah yang kini menarik investasi besar dan menciptakan puluhan ribu lapangan kerja baru.

“Contoh konkret yang bisa kita lihat adalah beberapa kawasan industri di Jawa Tengah, yang mulai menarik investasi industri tekstil global. Hanya dari dua brand besar, relokasi pabrik ke wilayah tersebut membuka lebih dari 67 ribu lapangan kerja baru. Bukan di pusat kota, tapi di kabupaten-kabupaten yang dulu nyaris luput dari peta pertumbuhan nasional,” ungkapnya.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan bahwa Indonesia saat ini berada di titik balik sejarah sebagai negara dengan populasi terbesar keempat di dunia dan ekonomi menengah yang terus tumbuh.

“Kita memiliki posisi strategis sebagai penghubung antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Ini adalah momentum yang tidak boleh disia-siakan,” kata AHY.

AHY menekankan pentingnya mendukung agenda pembangunan nasional yang telah ditetapkan Presiden Prabowo Subianto.

“Agenda tersebut mencakup ketahanan pangan, air, dan energi semuanya bertumpu pada pembangunan infrastruktur yang terintegrasi, adil, dan berkelanjutan,” tutupnya.

Sebagai informasi tambahan, konferensi ICI 2025 dihadiri oleh jajaran Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih, duta besar negara-negara sahabat, anggota DPR/MPR dan DPD RI, para gubernur dan wakil gubernur, wali kota dan wakil wali kota, bupati dan wakil bupati, serta delegasi, para pemimpin dunia usaha, dan mitra pembangunan dari lintas negara.

Konferensi infrastruktur pertama berskala internasional di Indonesia ini dihadiri 7.000 peserta lebih dari 33 negara partisipan, termasuk Indonesia, Amerika Serikat, Australia, Belanda, Jepang, Kanada, Korea Selatan, Norwegia, Uni Emirat Arab, Tiongkok, Uni Eropa, Spanyol, Vietnam, Iran, Singapura, Turki, Hungaria, Myanmar, Denmark, Prancis, Inggris, Rusia, Jerman, Uruguay, Finlandia, Swiss, dan Azerbaijan.

ICI 2025 akan menjadi panggung penting bagi kolaborasi internasional, dengan kehadiran berbagai investor dan lembaga pembiayaan terkemuka, seperti Macquarie (Australia), GIC (Singapore), World Bank, International Finance Corporation (IFC), Asian Development Bank (ADB), dan The Asia Group.
(Sumber:Luhut Ingatkan agar Infrastruktur Jadi Dasar Ekosistem Pertumbuhan Ekonomi.)

Jakarta Majelis hakim menolak nota keberatan atau eksepsi mantan Direktur Utama PT Taspen, Antonius Nicholas Stephanus Kosasih dalam kasus dugaan investasi fiktif. Hakim memerintahkan jaksa penuntut umum (JPU) melanjutkan pemeriksaan pokok perkara kasus tersebut.
“Memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara a quo,” kata ketua majelis hakim Purwanto S Abdullah saat membacakan amar putusan sela di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Selasa (17/6/2025).

Hakim menyatakan surat dakwaan JPU sudah jelas menguraikan dugaan tindak pidana yang dilakukan Kosasih. Hakim menyatakan dakwaan terkait aliran dana yang dinikmati Kosasih telah masuk dalam pembuktian pokok perkara.

“Menyatakan surat dakwaan penuntut umum tertanggal 19 Mei 2025 telah memenuhi syarat formal dan materil sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 143 KUHAP,” ujar hakim.

Hakim juga menyatakan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat berwenang mengadili dan memeriksa perkara tersebut. Hakim memerintahkan JPU menghadirkan saksi dalam sidang selanjutnya.

“Menyatakan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang mengadili perkara terdakwa Antonius Nicholas Stephanus Kosasih,” ucap hakim/

Hakim juga membacakan putusan sela untuk terdakwa lainnya dalam kasus ini, yakni eks Direktur Utama PT Insight Investment Management (PT IIM), Ekiawan Heri Primaryanto. Hakim juga menolak eksepsi Ekiawan dan memerintahkan JPU membuktikan surat dakwaannya dengan menghadirkan saksi pada sidang selanjutnya.

Sebelumnya, Kosasih didakwa merugikan negara Rp 1 triliun dalam kasus dugaan investasi fiktif. Jaksa meyakini Kosasih turut menikmati hasil korupsi dalam kasus ini.

Selain Kosasih, jaksa KPK membacakan surat dakwaan untuk terdakwa lainnya, Ekiawan.

“Bahwa perbuatan melawan hukum Terdakwa bersama-sama Ekiawan Heri Primaryanto telah mengakibatkan kerugian keuangan negara pada PT Taspen sebesar Rp 1 triliun atau setidak-tidaknya jumlah tersebut berdasarkan laporan hasil pemeriksaan investigatif BPK RI,” ujar jaksa saat membacakan surat dakwaan.

Jaksa mengatakan Kosasih melakukan investasi pada reksa dana I-Next G2 dari portofolio PT Taspen tanpa didukung hasil analisis investasi. Perbuatan ini dilakukan Kosasih bersama Ekiawan.

“Telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum, yaitu melakukan investasi pada reksa dana I-Next G2 untuk mengeluarkan Sukuk Ijarah TPS Food 2 tahun 2016, selanjutnya disebut Sukuk SIA-ISA 02, yang default dari portofolio PT Taspen (Persero) tanpa didukung rekomendasi hasil analisis investasi,” kata jaksa.

Jaksa mengatakan Kosasih juga menyetujui peraturan direksi tentang kebijakan investasi PT Taspen untuk mengakomodasi pelepasan Sukuk SIA-ISA 02 melalui investasi reksa dana I-Next G2 tersebut. Jaksa mengatakan pengelolaan investasi itu dilakukan secara tidak profesional.

“Merevisi dan menyetujui peraturan direksi tentang kebijakan investasi PT Taspen dengan mengatur mekanisme konversi aset investasi untuk mengakomodasi pelepasan Sukuk SIA-ISA 02 melalui investasi reksa dana I-Next G2 bersama-sama dengan Ekiawan Heri Primaryanto yang melakukan pengelolaan investasi reksa dana I-Next G2 secara tidak profesional,” ujar jaksa.

Jaksa mengatakan perbuatan ini turut memperkaya Kosasih senilai Rp 28.455.791.623. Kemudian, USD 127.037, SGD 283 ribu, 10 ribu euro, 1.470 baht Thailand, 20 pound sterling, 128 ribu yen, HKD 500 dan 1.262.000 won Korea.

Jaksa mengatakan perbuatan ini juga memperkaya Ekiawan sebesar USD 242.390 dan Patar Sitanggang sebesar Rp 200 juta. Selain itu, sejumlah korporasi ikut diperkaya dalam kasus ini.

“Memperkaya korporasi, yaitu memperkaya PT IMM sebesar Rp 44.207.902.471. Memperkaya PT KB Valbury Sekuritas Indonesia sebesar Rp 2.465.488.054. Memperkaya PT Pacific Sekuritas Indonesia sebesar Rp 108 juta. Memperkaya PT Sinar Emas Sekuritas sebesar Rp 40 juta. Memperkaya PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (PT TPSF) sebesar Rp 150 miliar,” ujar jaksa.

Kosasih dan Ekiawan didakwa melanggar Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 juncto Pasal 18 UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
(Sumber:Hakim Tolak Eksepsi Eks Dirut Taspen Kosasih, Sidang Lanjut ke Pembuktian.)

Jakarta (VLF) – Sidang kasus skincare yang diduga mengandung merkuri milik Mira Hayati dan obat herbal berbahan berbahaya milik Agus Salim, berlanjut di Pengadilan Negeri (PN) Makassar. Keduanya akan membacakan nota pembelaan atau pleidoi hari ini.
“Pembelaan (agenda sidang Mira Hayati dan Agus Salim hari ini),” ujar Jaksa Penuntut Umum (JPU) Parawansa saat dikonfirmasi detikSulsel, Selasa (17/6/2025).

Sidang akan digelar di Ruang Ali Said, PN Makassar, siang ini. Dikonfirmasi terpisah, penasihat hukum (PH) Agus Salim, Firajul mengatakan pihaknya telah siap membacakan pleidoi atas kliennya.

“Insyaallah sebentar dibacakan (pleidoi Agus Salim,” ujar PH Agus Salim, Firajul kepada detikSulsel, Selasa (17/6).

Untuk diketahui, Mira Hayati didakwa mengedarkan 2 produk skincare yang mengandung bahan merkuri yakni MH Cosmetic Lightening Skin dan MH Cosmetic Night Cream. Kemudian, produk MH Cosmetic Nigh Creamnya juga tidak memiliki izin edar.

Mira Hayati dinilai melanggar Pasal 435 Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan. Dengan begitu, JPU menuntut Mira Hayati dengan hukuman penjara selama 6 tahun dan denda sebanyak Rp 1 miliar.

“Menjatuhkan pidana kepada Mira Hayati dengan pidana penjara selama 6 tahun dan membayar denda sebesar Rp 1 miliar subsidair 3 bulan kurungan,” ujar tim JPU dalam sidang tuntutan di Ruang Ali Said, PN Makassar, Selasa (3/6).

Sementara itu, Agus Salim didakwa telah mengedarkan obat herbal yang mengandung bahan kimia berbahaya yakni bisakodil. Produk bermerek RG Raja Glow My Body Slim itu disebut tidak memilik izin notifikasi.

Dengan begitu, Agus Salim dikenakan Pasal 435 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Jaksa pun menuntut Agus Salim dengan pidana penjara selama 5 tahun dan denda senilai Rp 1 miliar.

“Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Agus Salim dengan pidana penjara selama 5 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan,” ujar Jaksa dalam sidang tuntutan, Selasa (3/6).

“Menjatuhkan denda sebesar Rp 1 miliar subsidair 3 bulan penjara,” lanjutnya.

(Sumber:Mira Hayati-Agus Salim Jalani Sidang Pleidoi di PN Makassar Hari Ini.)

Jakarta (VLF) – Bupati Siak Afni Zulkifli meminta masyarakat di Desa Tumang, Kabupaten Siak, agar tetap tenang dan tidak terprovokasi pasca-kericuhan terkait konflik lahan di PT SSL. Afni meminta masyarakat untuk mempercayakan proses hukum kepada aparat penegak hukum.
“Saya bermohon pada siapa pun, semua tahan diri, proses ini biarlah berjalan dan kita sama-sama kawal. Kita jaga bersama,” kata Afni dalam video yang dikirimkan Polres Siak, Minggu (15/6/2025).

Afni mengatakan pihaknya akan terus mengawal proses hukum terkait kejadian ini. Namun, ia kembali mengajak masyarakat untuk sama-sama menahan diri.

“Tentu saja kita punya harapan, proses penegakan hukum ini berjalan baik, jadi kita sama-sama tenang, semua menahan diri, jangan ada yang terprovokasi, saya tetap mengawal. Insyaallah dalam waktu dekat saya kan berkunjung lagi ke wilayah konflik,” jelasnya.

Afni mengatakan tindakan membakar, merusak adalah perbuatan yang tidak dapat dibenarkan. Menurutnya, polisi sudah melakukan upaya dan tindakan sesuai jalurnya.

“Pelanggaran hukumnya juga nyata terjadi dan terekam pula, kalau pak polisi tidak menindak berarti tidak ada polisi di negara ini, tidak ada hukum di negara ini dan ini akan memicu kerusuhan di tempat lain dengan dalih dan tindakan yang sama,” paparnya.

“Bagaimanapun tindakan arogan, membakar, memukul, bahkan penganiayaan, lalu ada juga penjarahan ternyata itu jelas tidak dibenarkan,” sambungnya.

Di sisi lain, Afni berjanji akan mengupayakan memberikan jalan tengah bari masyarakat dan PT SSL terkait konflik lahan ini.

6 Orang Jadi Tersangka

Konflik lahan di Desa Tumang, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak, Riau, berujung aksi perusakan dan pembakaran terhadap sejumlah fasilitas PT SSL. Polisi mengamankan 6 orang terkait aksi anarkis tersebut.

“Para pelaku yang sudah kita diamankan terkait kasus pembakaran dan perusakan di PT SSL ada 6 orang,” kata Kapolres Siak AKBP Eka Ariandy Putra dalam keterangannya kepada wartawan, Jumat (13/6/2025).

AKBP Eka menjelaskan keenamnya saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka. Mereka adalah inisial AS (41), MH (43), LS (50), HAP (54) dan Su (54).

Kericuhan terjadi di PT SSL, Desa Tumang, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak, Riau, pada Rabu (11/6) lalu. Dalam keterangan tertulis yang disampaikan Humas Polres Siak, aksi anarkis ini diduga dipicu karena ketidakhadiran perwakilan perusahaan dalam mediasi lanjutan yang sedianya dijadwalkan pada pagi hari.

(Sumber:Konflik Lahan Konsesi, Bupati Siak Imbau Warga Hormati Proses Hukum.)

Jakarta (VLF) – Wakil Menteri ATR/BPN, Ossy Dermawan menegaskan keberhasilan pembangunan infrastruktur sangat bergantung pada kebijakan tata ruang yang terintegrasi dan berkelanjutan.
“Pembangunan infrastruktur memerlukan tanah. Namun tanah memerlukan kepastian hukum, aksesibilitas, zonasi yang tepat, serta harmonisasi dengan aspek lingkungan dan sosial,” ungkap Ossy dalam keterangannya, Minggu (15/6/2025).

“Karena itu, kami di Kementerian ATR/BPN tengah berupaya mewujudkan satu kebijakan tata ruang terpadu, yakni pendekatan menyeluruh yang menyatukan pemanfaatan lahan, perencanaan sektoral, dan tujuan pembangunan ke dalam satu sistem tata kelola yang komprehensif,” imbuhnya.

Pernyataan tersebut ia sampaikan saat menyampaikan keynote speech dalam International Conference on Infrastructure (ICI) 2025 yang diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, di Jakarta International Convention Center (JICC), Kamis (12/6).

Dalam pidato berjudul ‘Right Infrastructure in the Right Place: Spatial Planning for Impactful Infrastructure’, Ossy menekankan bahwa pembangunan infrastruktur tidak boleh didasarkan semata pada pertimbangan teknis. Sebaliknya, infrastruktur harus dirancang untuk menjawab kebutuhan nyata masyarakat.

Ia mencontohkan pentingnya membangun infrastruktur publik seperti konektivitas untuk wilayah yang kurang terlayani, fasilitas kesehatan di lokasi prioritas, dan hunian terjangkau yang dekat dengan pusat kegiatan ekonomi.

Selain itu, Ossy juga menyoroti aspek ketahanan infrastruktur terhadap risiko jangka panjang, seperti perubahan iklim dan bencana alam. Dalam konteks ini, tata ruang menjadi instrumen penting untuk mitigasi risiko.

“Kami telah mulai melakukan langkah-langkah seperti pemetaan wilayah rawan banjir dan gempa, penyusunan regulasi zonasi yang membatasi permukiman di kawasan risiko tinggi, serta penyediaan ruang terbuka hijau (RTH) di kota-kota besar,” jelasnya.

“Kami menyadari masih banyak hal yang perlu disempurnakan, namun komitmen untuk terus memperbaiki kebijakan ini tidak akan berhenti.” lanjut Ossy.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan jika lebih dari 70 persen rakyat Indonesia akan tinggal di wilayah perkotaan pada tahun 2045.

Untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat yang tinggal di daerah perkotaan, AHY akan menyediakan berbagai fasilitas dan pembangunan infrastruktur yang disebut dengan Livable and Resilient Cities.

“Kita berinvestasi pada perumahan terjangkau, transportasi publik ramah lingkungan, serta pengendalian banjir dan pengelolaan sampah,” kata AHY.

“Dengan semangat ekonomi sirkular, kami mendorong transformasi pengelolaan sampah menjadi pembangkit energi, bahan baku industri, dan sumber ekonomi masyarakat lokal,” lanjut AHY.

AHY menyebut langkah tersebut tak hanya mengurangi beban lingkungan, ini juga membuka peluang investasi baru di sektor waste to energy dan daur ulang berskala industri.

Lebih lanjut, AHY menyampaikan pentingnya pendekatan transit-oriented development (TOD) di kota-kota besar.

Sebagai informasi, ICI 2025 dihadiri oleh jajaran Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih, Duta Besar negara sahabat, anggota MPR, DPR, dan DPD RI, Kepala Daerah, pimpinan dunia usaha, akademisi, serta mitra pembangunan.

Lebih dari 7.000 peserta tercatat mengikuti kegiatan ini, berasal dari Indonesia, Amerika Serikat, Australia, Belanda, Jepang, Kanada, Korea Selatan, Norwegia, Uni Emirat Arab, Tiongkok, Uni Eropa, Spanyol, Vietnam, Iran, Singapura, Turki, Hungaria, Myanmar, Denmark, Prancis, Inggris, Rusia, Jerman, Uruguay, Finlandia, Swiss, dan Azerbaijan.

Konferensi ini juga dihadiri oleh investor dan lembaga pembiayaan internasional terkemuka seperti Macquarie (Australia), GIC (Singapura), World Bank, International Finance Corporation (IFC), Asian Development Bank (ADB), dan The Asia Group.
(Sumber:Wamen ATR/BPN: Pembangunan Infrastruktur Perlu Tanah dan Kepastian Hukum.)

Jakarta (VLF) – Ketua Komisi XII DPR Bambang Patijaya menghadiri acara Diskusi Forum GUNTUR (Gerakan Untuk Rakyat) yang digelar Bidang Hukum, Pertahanan dan Keamanan Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI), Jumat (13/6/2025).

Acara ini mengusung tema Dinamika dan Dialektika Nasional: Jalan Panjang Penegakan Hukum dan Reformasi Tata Kelola Pertambangan Nasional.

Diskusi ini merespons dinamika pertambangan nasional saat ini, khususnya tambang Nikel di Raja Ampat yang saat ini masih menjadi issue hangat di nasional. Bambang sebagai narasumber utama menilai dialog ini penting untuk menyerap aspirasi dan untuk bertukar informasi demi kepentingan bersama.

“Sebagai wakil rakyat tentu saya harus banyak ketemu rakyat, terutama para aktivis HMI. Sehingga saya bisa mendengarkan langsung aspirasi serta informasi ter-update soal situasi dan kondisi atas dinamika berbangsa dan bernegara, apalagi HMI sebagai organisasi kader yang memiliki cabang dimana-mana serta kepekaan yang tinggi terhadap kondisi umat,” kata Bambang dalam keterangan tertulis, Senin (16/6/2025).

Bambang menjelaskan kehadirannya sebagai narasumber untuk menegaskan dan menjelaskan tentang masalah pertambangan di Raja Ampat yang harus di lihat secara komprehensif dan data serta fakta yang obyektif.

Sebab publik butuh informasi yang utuh, serta pemahaman atas masalah yang sedang terjadi di tanah Raja Ampat.

“Raja Ampat itu adalah surga terakhir di Bumi, saya sepakat soal itu. Tetapi tentang masalah pertambangan di Raja Ampat saat ini, harus dilihat secara objektif minimal dari 3 aspek. Pertama dari segi sosial, kedua dari segi ekonomi dan yang ketiga dari segi ekologi. Sebab jika tidak, kita akan terbawa opini-opini yang justru menghambat Indonesia menuju negara maju,” jelas Bambang.

Menurut Bambang, Komisi XII sering melakukan Kunjungan Kerja Spesifik (Kunker) ke berbagai daerah untuk mengumpulkan informasi dan masukan terkait bidang tugasnya di sektor energi.

“Kami selalu mengawasi kebijakan terkait energi, sumber daya mineral, lingkungan hidup, dan investasi. Jadi jika kami temukan ada perusahaan tambang yang tidak menjalankan dan menghadirkan kemaslahatan dan melaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku tentu kami memiliki kewenangan untuk mengevaluasi”, jelas Bambang.

Tambang di Raja Ampat hari ini kami sangat mengapresiasi langkah tegas pemerintah Prabowo. Menurut Bambang pencabutan izin usaha pertambangan (IUP) terhadap empat perusahaan tambang nikel di RajaAmpat, Papua Barat Daya, merupakan keputusan yang sangat relevan dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penataan Kawasan Hutan dan Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan, yang memberikan landasan hukum bagi negara untuk menyelesaikan tumpang tindih perizinan, menegaskan fungsi konservasi, serta menata ulang praktik industri ekstraktif agar sejalan dengan prinsip keberlanjutan.

“Pencabutan 4 IUP di Raja Ampat bukan hanya tindakan administratif, tetapi juga merupakan pesan dari pemerintah Indonesia bahwa saat ini pemerintah sangat fokus untuk membenahi tata kelola Sumber Daya Alam (SDA). Sehingga dunia internasional dapat melihat bahwa Indonesia mengelola potensi pertambangan nasional dengan baik, bertanggung jawab dan berbasis lingkungan,” jelas Bambang.

Ketua Bidang Hukum, Pertahanan dan Keamanan Pengurus Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) Rifyan menambahkan bahwa kondisi dan situasi pertambangan di Raja Ampat saat ini harus dilihat secara langsung, objektif dan komprehensif.

“Sebagai aktivis, kami harus mendapatkan data dan fakta yang valid. Situasi di Raja Ampat tidak sesuai dengan apa yang di gambarkan oleh Atificial Intelligence (AI), bahwa itu tidak benar. Pertambangan pastilah akan berbenturan dengan issue lingkungan, tetapi harus ada komitmen untuk menjaga lingkungan olehnya penting untuk memenuhi AMDAL sebelum aktivitas tambang itu dilakukan”, tegas Rifyan,

Rifyan berharap semua pihak mau mengambil bagian untuk berkontribusi demi pembangunan nasional. Sebab kemajuan suatu negara, butuh komitmen dan konsistensi dari setiap warga negara. Termasuk dalam proses pengelolaan sumber daya alam di Indonesia.

“Dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Pasal ini bukan hanya memerintahkan negara untuk mengelola SDA demi rakyatnya tetapi juga memerintahkan rakyat untuk aktif berpartisipasi”, jelas Rifyan.

Terakhir Rifyan menegaskan agar dalam perkara pencabutan 4 IUP di Raja Ampat pemerintah juga harus memperhatikan pemulihan lingkungan pasca tambang (reklamasi dan rehabilitasi lahan bekas tambang). Sebab menurut Rifyan 4 perusahaan tersebut harus bertanggung jawab hingga pasca tambang.

“Pemerintah harus memperhatikan reklamasi dan rehabilitasi lahan bekas tambang. Khususnya terhadap 4 perusahaan yang IUP nya telah dicabut oleh pemerintah saat ini. Sehingga kerugian lingkungan secara ekonomi dan lingkungan dapat dipertanggung jawabkan”, tutup Rifyan dalam dialog tersebut.

(Sumber:Ketua Komisi XII DPR Bicara Tambang di Raja Ampat, Singgung Pencabutan IUP.)