Jakarta (VLF) – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mulai panik dengan kenaikan harga minyak dunia yang dipicu ekskalasi perang di Timur Tengah. Dia mendesak pemerintahannya, dalam hal ini Departemen Energi AS (Departement of Energy/DOE) untuk meningkatkan laju pengeboran minyak.
Trump ingin menjaga minyak dunia harganya tetap rendah dan pasokannya cukup di tengah kekhawatiran Iran akan menutup Selat Hormuz yang jadi jalur kunci perdagangan minyak dunia. Rencana Iran menutup Selat Hormuz sendiri sebagai opsi balasan terhadap serangan AS dan Israel.

Senin kemarin Trump mengunggah sebuah pesan di media sosial pribadinya, Truth. Isinya dia meminta agar DOE segera ngebor minyak. Dia meminta semua pihak tetap menjaga pasokan dan harga minyak.

“Kepada Departemen Energi: BOR sekarang, BOR!!! Saya ingin SEKARANG!!!” sebut Trump dalam unggahannya, dilansir dari Reuters, Selasa (24/6/2025).

“SEMUA ORANG, JAGA HARGA MINYAK TETAP TURUN. SAYA MENGAWASI! KALIAN BERMAIN TEPAT DI TANGAN MUSUH. JANGAN LAKUKAN!” katanya menambahkan di unggahan yang berbeda.

Menteri Energi AS Chris Wright menanggapi unggahan Trump di media sosial X. Dia bilang pihaknya sedang mengerjakan apa yang diperintahkan Trump.

“Kami sedang mengerjakannya!” tulis Wright atas pesan pengeboran, dalam sebuah posting di X.

Namun sampai saat ini belum jelas apa yang mau dilakukan DOE untuk meningkatkan pengeboran minyak di AS. Sejauh ini keputusan pengeboran dibuat oleh perusahaan swasta.

Yang jelas, jika gangguan parah pada pasokan minyak berkembang, seperti kemungkinan Iran menutup Selat Hormuz, Amerika Serikat dapat memanfaatkan cadangan minyak strategisnya. Ini merupakan simpanan minyak mentah darurat terbesar di dunia.

(Sumber:Trump Panik Selat Hormuz Mau Ditutup Iran, Serukan Ngebor Minyak Gede-gedean.)

Jakarta (VLF) – Iran tegas membantah klaim Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengenai tercapainya kesepakatan gencatan senjata antara Iran dengan Israel. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menyatakan sejauh ini belum ada kesepakatan apapun dengan Israel.
Namun demikian, Araghchi menyebut Iran bisa menghentikan serangan ke Israel, dengan syarat Negara Zionis itu menghentikan serangan lebih dulu.

“Namun, dengan syarat rezim Israel menghentikan agresi ilegalnya terhadap rakyat Iran paling lambat pukul 4 pagi waktu Teheran, kami tidak berniat untuk melanjutkan tanggapan kami setelahnya,” ujar Abbas, dilansir Al Jazeera, Selasa (24/6/2025), dikutip dari detikNews.

Abbas menyebut keputusan gencatan senjata ini masih belum bisa diputuskan sekarang.

“Keputusan akhir mengenai penghentian operasi militer kami akan dibuat kemudian,” tambahnya.

Sebelumnya, Trump mengumumkan bahwa Iran dan Israel telah sepakat untuk melakukan gencatan senjata. Kesepakatan yang dimulai Selasa ini akan mengakhiri konflik secara resmi.

“Telah sepenuhnya disepakati oleh dan antara Israel dan Iran bahwa akan ada GENCATAN SENJATA yang Lengkap dan Total,” tulis Trump di platform Truth Social miliknya, dilansir AFP, Selasa.

Seperti yang diuraikan oleh Trump, gencatan senjata akan menjadi proses bertahap selama 24 jam yang dimulai sekitar pukul 04.00 GMT, Selasa. Dengan Iran menghentikan semua operasi secara sepihak, Israel akan mengikutinya 12 jam kemudian.

“Pada jam ke-24, berakhirnya perang 12 hari secara resmi akan disambut oleh dunia,” katanya, seraya menambahkan bahwa kedua belah pihak telah sepakat untuk tetap damai dan saling menghormati selama setiap fase proses tersebut.

(Sumber:Iran Bantah Klaim Trump soal Gencatan Senjata dengan Israel!.)

Jakarta (VLF) – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengumumkan Israel dan Iran telah sepakat gencatan senjata total mulai hari ini. Israel dilaporkan menerima usulan gencatan senjata asalkan Iran menerima syarat mereka.
Dilansir CNN, Selasa (24/6/2025), senior Gedung Putih mengatakan Israel menyetujui kesepakatan gencatan senjata dengan syarat Iran menghentikan serangan di Israel. Iran dilaporkan menyetujui persyaratan tersebut, sehingga gencatan senjata total ini diumumkan oleh Trump.

Selama negosiasi, Presiden AS Donald Trump berkomunikasi langsung dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Sementara itu, Wakil Presiden AS JD Vance, Menteri Luar Negeri dan Penasihat Keamanan Nasional Marco Rubio dan Utusan Khusus Steve Witkoff menegosiasikan persyaratan tersebut, melalui saluran langsung dan tidak langsung, dengan Iran.

Gedung Putih mengklaim kesepakatan itu hanya mungkin terjadi karena serangan AS terhadap tiga fasilitas nuklir Iran pada hari Sabtu.

Setelah Iran setuju gencatan senjata, pejabat itu mengatakan Trump langsung berbicara dengan Emir Qatar Tamim bin Hamad bin Khalifa Al Thani. Trump mengucapkan terima kasih atas bantuannya dalam memediasi perjanjian gencatan senjata.

Donald Trump mengumumkan bahwa Iran dan Israel telah sepakat untuk melakukan gencatan senjata. Kesepakatan yang dimulai Selasa ini akan mengakhiri konflik secara resmi.

“Telah sepenuhnya disepakati oleh dan antara Israel dan Iran bahwa akan ada gencatan senjata yang lengkap dan total,” tulis Trump di platform Truth Social miliknya, dilansir AFP, Selasa (24/6).

Hingga saat ini belum ada komentar resmi dari pihak Israel maupun Iran mengenai gencatan senjata.
 (Sumber:Ini Syarat Gencatan Senjata yang Diminta Israel ke Iran.)

Jakarta (VLF) – Sebanyak 97 warga negara Indonesia (WNI) telah dievakuasi dari Iran pada Sabtu (21/6) lalu. Gelombang pertama WNI yang dievakuasi ini akan tiba di Jakarta pada Selasa (24/6) sore ini.
Dilansir detikNews, Menko Polkam Budi Gunawan mengatakan gelombang pertama WNI yang dievakuasi dari Iran ke Baku, Azerbaijan melalui jalur darat. Baru kemudian dari Azerbaijan, para WNI akan diterbangkan dengan pesawat komersial.

“Gelombang pertama WNI dari Iran berjumlah 29 orang disebar dalam 3 penerbangan komersial berangkat dari Baku, Azerbaijan, tanggal 23 Juni 2025 dan tiba di Jakarta pada 24 Juni 2025 sore hari,” ujar Budi Gunawan, Senin (23/6/2025) malam.

Budi menegaskan perlindungan WNI di Timur Tengah menjadi perhatian khusus Presiden Prabowo Subianto. Ia memastikan proses evakuasi akan terus diupayakan hingga seluruh WNI dievakuasi dari medan konflik.

“Presiden Prabowo memprioritaskan perlindungan WNI di negara-negara Timur Tengah dan segera menyiapkan rencana kontijensi dan evakuasi,” jelasnya.

Setelah gelombang pertama ini, pemerintah berencana mempersiapkan gelombang evakuasi berikutnya. Rencana tersebut menyesuaikan dengan pantauan situasi terkini di Timur Tengah. Diketahui di Iran sendiri ada total 380 WNI, termasuk yang sudah dalam perjalanan ke Indonesia.

“Pemerintah juga terus mengantisipasi perkembangan situasi untuk evakuasi lanjutan,” lanjut Budi.

Budi juga menegaskan sikap Indonesia yang mendorong agar konflik Iran dan Israel dibawa ke meja perundingan. Indonesia berharap ada solusi damai.

“Pemerintah Indonesia mendorong semua pihak untuk kembali ke meja perundingan untuk mencapai penyelesaian konflik permanen,” pungkasnya.

(Sumber:97 WNI Dievakuasi dari Iran, Tiba di Indonesia Sore Ini.)

Jakarta (VLF) – Militer Amerika Serikat (AS) melancarkan serangan terhadap 3 fasilitas nuklir Iran. Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI mengecam tindakan militer AS itu.
Ketua BKSAP DPR RI Mardani Ali Sera mengkritik serangan AS itu terjadi di tengah berlangsungnya perundingan antara Iran dan Uni Eropa di Swiss. Mardani menilai serangan AS itu memperburuk konflik.

“Tindakan sepihak Amerika Serikat tidak hanya memperburuk konflik, tetapi juga merusak kepercayaan terhadap mekanisme diplomasi internasional,” kata Mardani kepada wartawan, Senin (23/6/2025).

Serangan militer Amerika Serikat ke Iran dilancarkan pada Minggu (22/6) dini hari, bertepatan dengan pukul 03.00 waktu setempat. Mardani mengatakan waktu tersebut sama dengan serangan militer yang dilakukan oleh Israel ke wilayah Iran.

“Kesamaan waktu ini semakin memperkuat kekhawatiran akan terjadinya konflik berskala regional dan potensi pecahnya perang terbuka di Timur Tengah,” katanya.

Amerika Serikat mengungkapkan bahwa militer AS menggunakan enam bom penghancur bunker GBU-57 secara khusus untuk menargetkan fasilitas nuklir bawah tanah Fordow milik Iran. Selain itu dalam operasi tersebut, Amerika Serikat menyerang Iran dengan kapal selam militer. Setidaknya 30 rudal Tomahawk dijatuhkan ke berbagai target di Iran.

“Lebih dari sekadar serangan fisik, insiden ini merupakan tamparan terhadap prinsip-prinsip multilateralisme dan penyelesaian damai melalui diplomasi. Terlebih, serangan dilancarkan bersamaan dengan pertemuan diplomatik antara delegasi Iran dan Uni Eropa di Swiss menandakan penolakan terang-terangan terhadap ruang dialog,” ujar Mardani.

Mardani mengatakan serangan ini menjadi pengingat penting bahwa parlemen di seluruh dunia memiliki peran strategis dalam mencegah konflik. Dia menegaskan kekuatan militer tidak boleh menjadi alat utama dalam menyelesaikan sengketa.

“Kekuatan militer tidak boleh menjadi alat utama dalam menyelesaikan sengketa internasional. Justru parlemen dan diplomasi parlementer harus menjadi garda terdepan dalam membangun kepercayaan antarnegara dan mendorong penyelesaian damai yang berkelanjutan,” tutup Mardani yang juga anggota Komisi II F-PKS.

AS Serang Iran

Diketahui, tiga fasilitas nuklir Iran yakni Natanz, Fordow, dan Isfahan yang dibom AS menggunakan pesawat pengebom B-2 membawa bom GBU-57A/B Massive Ordnance Penetrator (MOP) seberat 30.000 pon dengan daya ledak 6.000 pon, pada Minggu (22/6).

Presiden AS Donald Trump berpidato singkat kepada rakyat AS usai negaranya membombardir 3 situs nuklir Iran. Trump mengatakan serangan udara AS telah menghancurkan sepenuhnya fasilitas pengayaan nuklir Iran dan mengancam akan melakukan lebih banyak serangan jika Teheran tidak berdamai.

“Akan ada perdamaian atau akan ada tragedi bagi Iran yang jauh lebih besar daripada yang telah kita saksikan selama delapan hari terakhir. Ingatlah bahwa masih banyak target yang tersisa,” kata Trump dalam pidato larut malam kepada rakyat AS dilansir AFP, Minggu (22/6).

Menteri Luar Negeri (Menlu) Iran Abbas Araghchi mengutuk serangan AS terhadap 3 fasilitas utama nuklir negara. Menlu Iran menilai serangan AS keterlaluan dan mengatakan negaranya memiliki hak untuk mempertahankan kedaulatannya.

“Peristiwa pagi ini keterlaluan dan akan memiliki konsekuensi yang kekal,” tulisnya di X, seraya menambahkan bahwa serangan itu adalah perilaku “melanggar hukum dan kriminal”, Minggu (22/6).

“Sesuai dengan Piagam PBB dan ketentuan-ketentuannya yang memungkinkan tanggapan yang sah untuk membela diri, Iran memiliki semua pilihan untuk mempertahankan kedaulatan, kepentingan, dan rakyatnya.”
(Sumber:BKSAP DPR Kecam Serangan AS ke Iran: Memperburuk Konflik!.)

Jakarta (VLF) – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami pelemahan signifikan pada pembukaan perdagangan di awal pekan ini. Pasar saham nampak lesu seiring memanasnya konflik geopolitik di Timur Tengah.
Berdasarkan data RTI, Senin (23/6/2025), pagi ini IHSG dibuka pada level 6.833,47. Kemudian, IHSG langsung amblas dalam ke zona merah dan mencapai level 6.765,061 per pukul 09.05 WIB. IHSG melemah sangat dalam hingga 2%, atau sekitar 142 poin.

IHSG bergerak hingga level terendah di 6.751,86. Sementara paling tinggi, IHSG hanya mentok di level 6.833,57 tak jauh dari angka pembukaan.

Volume transaksi tercatat sebesar 2,66 miliar saham dengan nilai transaksi mencapai Rp 1,46 triliun. Frekuensi perdagangan mencapai 143.865 kali.

Total ada 432 saham yang mengalami pelemahan di awal perdagangan, dan hanya 62 saham saja yang menguat. Sementara itu 124 saham stagnan.

Sejak awal tahun IHSG mengalami pelemahan 4,53%. Lalu secara mingguan sudah melemah 5,03% dan secara bulanan melemah 4,72%.

Secara tiga bulanan, IHSG masih terlihat naik 3,68%. Meski begitu, secara enam bulanan minus 5,86%. Sementara, secara tahunan IHSG melemah 5,85%.

Iran sudah sepekan saling serang dengan Israel, akhir pekan kemarin giliran Amerika Serikat (AS) ikut menyerang Iran. Negeri Paman Sam meluncurkan serangan ke fasilitas nuklir Iran. Konflik geopolitik ini ikut membuat pasar keuangan terdampak karena ketidakpastian yang tinggi.

(Sumber:AS Ikut Serang Iran, IHSG Anjlok.)

Jakarta (VLF) – Harga minyak melonjak hingga mendekati US$ 80 per barel pada hari ini. Langkah Amerika Serikat (AS) ikut membantu Israel menyerang Iran memicu kekhawatiran pasokan dan mendorong harga minyak terkerek naik. Iran sendiri adalah produsen minyak mentah terbesar ketiga OPEC.
Dilansir dari Reuters, Senin (23/6/2025), minyak mentah Brent berjangka naik US$ 1,92 atau 2,49% ke level US$ 78,93 per barel. Minyak mentah West Texas Intermediate AS juga naik US$ 1,89 atau 2,56% menjadi US$ 75,73 per barel.

Sedangkan perdagangan lewat kontrak harganya sudah melonjak lebih dari 3% di awal sesi, menjadi US$ 81,40 untuk Brent dan US$ 78,40 untuk WTI AS. Harganya telah menyentuh level tertinggi selama lima bulan.

Brent telah naik 13% sejak konflik dimulai pada 13 Juni, sementara WTI telah naik sekitar 10%.

Minyak mentah Brent yang jadi acuan harga dunia sudah mendekati US$ 80 per barel. Asumsi harga minyak dalam APBN 2025 sendiri ditetapkan maksimal US$ 82 per barel.

Kenaikan harga terjadi setelah Presiden AS Donald Trump mengatakan dia telah melenyapkan situs nuklir utama Iran dalam serangan tiba-tiba pada akhir pekan lalu. Trump membawa AS bergabung dalam pusaran konflik antara Israel dan Iran. Sementara itu, Teheran menyatakan akan mengambil langkah tegas untuk mempertahankan diri dan melawan Israel dan AS.

Pelaku pasar memprediksi kenaikan harga lebih lanjut di tengah meningkatnya kekhawatiran bahwa pembalasan Iran adalah dengan melakukan penutupan Selat Hormuz, yang dilalui sekitar seperlima pasokan minyak mentah global.

Goldman Sachs mengatakan dalam laporan hari Minggu bahwa Brent dapat mencapai harga US$ 110 per barel jika aliran minyak melalui jalur Selat Hormuz dihentikan.

(Sumber:Benar Saja, Harga Minyak Langsung Terbang Tinggi Usai AS Serang Iran.)

Jakarta (VLF) – Kuasa hukum Mbah Tupon, Suki Ratnasari, mengungkapkan bahwa substansi gugatan perdata yang dilayangkan M. Achmadi dan Indah Fatmawati dengan turut tergugat Mbah Tupon adalah perilaku Triono yang merugikan banyak pihak. Dia menyebut penggugat merasa ditipu oleh Triono.
Hal itu disampaikan Suki Ratnasari berdasarkan salinan gugatan perdata perbuatan melawan hukum dengan nomor perkara 67/PDTG/2025/PNBTH sejak tanggal 13 Juni. Adapun penggugat 1 Muhammad Achmadi dan penggugat 2 Indah Fatmawati.

“Lalu Triono alias Tri Kumis sebagai tergugat, lalu Triyono sebagai turut tergugat 1, Anhar Rusli sebagai turut tergugat 2, dan klien kami Tupon Hadi Suwarno sebagai turut tergugat 3,” katanya kepada wartawan saat di kediaman Mbah Tupon, Bangunjiwo, Kasihan, Bantul, Kamis (19/6/2025) malam.

Suki lalu menjelaskan substansi dalam gugatan tersebut, di antaranya adalah Muhammad Achmadi mendapatkan informasi dari Triono bahwa Tupon Hadi Suwarno membutuhkan pinjaman uang dengan jaminan tanah miliknya.

“Dan tanah tersebut boleh dijaminkan di bank dan dibalik nama kepada pemberi pinjaman,” ucapnya.

Selanjutnya, pada tanggal 16 Januari 2024, tepatnya setelah kesepakatan pinjam uang dan pinjam objek tanah oleh Muhammad Achmadi melalui Triono, Triyono menerima sertifikat tanah dari Triono.

“Jadi sudah ada serah terima sertifikat dari Triyono kepada Triono itu pada tanggal 16 Januari 2024,” ujarnya.

Lebih lanjut, Muhammad Achmadi melakukan transfer uang pinjaman secara bertahap melalui Triyono yang kemudian diteruskan untuk ditransfer kepada Triono alias Tri Kumis yang menjadi tergugat sejumlah total Rp 500 juta.

“Dan ternyata uang tersebut tidak pernah diterima oleh Tupo Hadi Suwarno,” katanya.

Muhammad Achmadi melalui Triono lalu menemui Anhar Rusli untuk untuk melakukan proses akta jual beli (AJB) yang dipergunakan untuk balik nama sebagai syarat pinjaman kepada Tupon Hadi Suwarno.

“Sertifikat telah dibalik nama atas nama Indah Fatmawati. Nah, ternyata Tupon Hadi Suwarno atau klien kami tidak pernah meminta Triono sebagai tergugat untuk meminjam uang, melainkan meminta tolong untuk pecah sertifikat,” ucapnya.

Muhammad Achmadi dan Indah Fatmawati akhirnya merasa dirugikan secara imateriel sejumlah Rp 1 miliar. Pasalnya mendapatkan teror-teror hingga judging (dihakimi) dari masyarakat karena dianggap sebagai mafia tanah usai pemberitaan di media massa dan media sosial.

“Dan oleh karenanya para penggugat yaitu Muhammad Achmadi dan Indah Fatmawati menuntut Triono atau Tri Kumis untuk membayar ganti rugi materiil sejumlah Rp 500 juta dan imateriil sebesar Rp 1 miliar,” ucapnya.

Suki menambahkan, dengan adanya gugatan tersebut pihaknya tetap akan konsisten mendampingi Mbah Tupon baik di dalam maupun di luar pengadilan.

“Mbah Tupon tetap kami dampingi dalam proses hukum manapun sampai beliau mendapatkan hak dan keadilan yang layak,” katanya.

Sementara itu, Mbah Tupon masih merasa bingung dengan adanya gugatan perdata itu. Namun, keinginan Mbah Tupon hanya satu yakni ingin sertifikat tanah yang sudah berganti nama kembali lagi seperti semula.

“Kulo perasaane nggih tesih kados wong bingung menika. Nggih pokokne nek pun kados kula, niku kula nyuwun tumpuni sertifikat enggal-enggal wangsul wonten kula. Matur nuwun. (Perasaan saya masih seperti orang bingung itu. Kalau saya pokoknya sertifikat bisa segera kembali ke saya, terima kasih),” ujarnya.

(Sumber:Kuasa Hukum Ungkap Duduk Perkara Gugatan Perdata terhadap Mbah Tupon.)

Jakarta (VLF) – KPK telah memeriksa Bupati Ogan Komering Ulu (OKU), Teddy Meilwansyah (TM) sebagai saksi terkait kasus dugaan suap dan pemotongan anggaran pada proyek di Dinas PUPR OKU. KPK mendalami soal penganggaran hingga perbuatan melawan hukum dalam pengadaan di Dinas PUPR OKU.
“Penyidik mendalami proses penganggaran barang dan jasa di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten OKU serta perbuatan-perbuatan melawan hukum dalam pengadaannya,” kata Jubir KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Jumat (20/6/2025).

Pemeriksaan dilakukan Polres OKU, Sumatera Selatan, pada Rabu (18/6). Selain Teddy, KPK juga turut memeriksa sejumlah saksi lain yaitu:

1. ML Swasta
2. LNI Kasubbag Perencanaan & Umum – Dinas PUPR OKU
3. HB alias IB Wiraswasta
4. NDP Swasta
5. MS Karyawan Swasta
6. STW Kepala BKAD Kab. Ogan Komering Ulu
7. AMW PNS
8. MSM PNS pada Dinas PUPR Kab. Ogan Komering Ulu
9. FF PNS pada Dinas PUPR Kab. Ogan Komering Ulu
10. MN PNS pada Dinas PUPR Kab. Ogan Komering Ulu

Sebelumnya, KPK telah menetapkan enam orang sebagai tersangka kasus dugaan korupsi di OKU. Para tersangka terdiri dari anggota DPRD OKU hingga Kepala Dinas PUPR OKU dan pihak swasta.

Kasus ini berawal saat tiga anggota DPRD OKU menagih fee proyek yang telah disepakati sejak Januari 2025 ke Nopriansyah selaku Kepala Dinas PUPR OKU karena sudah mendekati Lebaran. Nopriansyah pun menjanjikan fee yang diambil dari sembilan proyek di OKU tersebut cair sebelum Lebaran.

“Menjelang Idul Fitri, pihak DPRD, yang diwakili oleh Saudara FJ (Ferlan Juliansyah), yang merupakan anggota dari Komisi III, kemudian Saudara MFR (M Fahrudin), kemudian Saudari UH (Umi Hartati), menagih jatah fee proyek kepada Saudara NOP (Nopriansyah) sesuai dengan komitmen yang kemudian dijanjikan oleh Saudara NOP akan diberikan sebelum Hari Raya Idul Fitri,” ujar Ketua KPK Setyo Budiyanto dalam konferensi pers di gedung KPK, Jakarta, Minggu (16/3).

Pada 13 Maret 2025, Nopriansyah menerima uang Rp 2,2 miliar dari Fauzi selaku pengusaha. Nopriansyah juga telah menerima Rp 1,5 miliar dari Ahmad. Uang itu diduga akan dibagikan kepada anggota DPRD OKU.

Pada 15 Maret, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap para tersangka itu. KPK pun mengamankan uang Rp 2,6 miliar dan mobil Fortuner dari OTT itu.
(Sumber:Periksa Bupati OKU, KPK Dalami Perbuatan Melawan Hukum di Pengadaan Proyek PUPR.)

Jakarta (VLF) – Wakil Ketua MPR dari Fraksi PAN, Eddy Soeparno menilai keputusan Presiden Prabowo Subianto yang tidak memenuhi undangan forum negara-negara G7 di tengah ketegangan Israel-Iran.
Menurut Eddy, keputusan Prabowo yang memilih untuk memenuhi undangan Presiden Rusia Vladimir Putin sebagai pembicara utama dalam St. Petersburg International Economic Forum (SPIEF) 2025 dinilai sebagai langkah diplomasi yang tepat dan strategis untuk merespons konstelasi di timur tengah.

“Ini langkah diplomasi yang strategis, tepat dan juga menunjukkan konsistensi Indonesia pada politik luar negeri yang menolak segala bentuk penjajahan dan atau serangan atas kedaulatan negara lain,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (20/6/2025).

“Apalagi terbukti kemudian di antara kesepakatan negara G7 adalah mendukung Israel dengan alasan membela diri. Langkah Presiden Prabowo tidak menghadiri forum G7 adalah keputusan terbaik,” sambungnya.

Hal ini disampaikan Eddy Soeparno di sela-sela menjadi pembicara dalam Bimtek Bela Negara Anggota DPRD PAN dengan tema Peran Anggota Legislatif dalam Menjaga Kedaulatan Bangsa di Tengah Dinamika Politik. Acara dilaksanakan di Universitas Indonesia Mandiri di Lampung Selatan, Kamis (19/6).

Doktor Ilmu Politik UI ini menegaskan, kehadiran Presiden Prabowo di SPIEF 2025 merupakan tonggak penting dalam menegaskan posisi strategis Indonesia di kancah global.

“Pilihan untuk hadir dalam SPIEF 2025 ini adalah wujud diplomasi ekonomi aktif Indonesia yang semakin kuat dalam menghadapi situasi global yang kompleks dan semakin dinamis,” lanjutnya.

Waketum PAN ini meyakini, pertemuan tingkat tinggi Presiden Prabowo dengan Vladimir Putin akan membicarakan respons kedua negara terhadap konflik Israel-Palestina serta mempersiapkan langkah-langkah terbaik untuk meredakan ketegangan di Timur Tengah.

“Peran aktif Diplomasi di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo menjadikan Indonesia semakin diperhitungkan. Apalagi Presiden Prabowo konsisten dengan Politik Bebas – Aktif dan amanat konstitusi untuk menolak segala bentuk penjajahan dan penindasan,” tutup Eddy.

Sebelumnya, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO), Hasan Nasbi mengungkapkan alasan absennya Prabowo di pertemuan negara G7. Ia mengatakan pada prinsipnya Prabowo dan pemerintah Indonesia secara khususnya menghargai semua undangan yang diberikan kepada Indonesia. Hanya saja ternyata beberapa agenda waktunya bentrok, jadi mau tidak mau, Prabowo tak bisa menghadiri semua acara bersamaan.

Absennya Prabowo di G7, dikatakan Hasan Nasbi karena sebelum undangan ke G7 diberikan, Indonesia sudah menetapkan akan hadir di Singapura dan Rusia terlebih dahulu.

“Undangan dari pemerintah Rusia untuk menghadiri St. Petersburg International Economic Forum mungkin sudah dari beberapa bulan yang lalu. Mungkin sudah dari bulan Maret atau April. Dan sudah dipersiapkan lama. Presiden juga akan berpidato di sana. Waktunya bentrok,” papar Hasan Nasbi di kantornya, Jakarta Pusat, Senin (16/6).
(Sumber:Waka MPR Nilai Keputusan Prabowo Absen di G7 Jadi Langkah Diplomasi Tepat.)